Rakyat venezuela mendengarkan pidato pemimpin
oposisi Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden di
Caracas, Venezuela, Kamis (28/3).
Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko
Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol.
CB,
MADRID -- Mantan Kepala Intelijen Militer Venezuela, Hugo Carvajal,
ditahan di penjara oleh Pengadilan Tinggi Spanyol pada Sabtu (13/4)
waktu setempat. Ia ditahan sambil menunggu keputusan soal permintaan
ekstradisi ke Amerika Serikat (AS).
Juru Bicara Pengadilan Tinggi Spanyol yang meminta namanya
dianonimkan mengatakan, mantan jenderal dan sekutu dekat Hugo Cavez itu
ditangkap polisi Spanyol satu hari sebelumnya. Ia ditangkap dengan surat
perintah AS atas tuduhan perdagangan narkoba.
Namun, usai
penangkapannya, AS memuji Carvajal karena berpotensi melawan
pemerintahan Nicolas Maduro. Carvajal mendukung Juan Guaido menjadi
presiden sementara Venenzuela. Sementara, pemerintahan Maduro diketahui
masih mempertahankan kendali atas sebagian besar angkatan bersenjata
Venezuela dan lembaga-lembaga negara.
Selama persidangan
Sabtu di Pengadilan Tinggi Madrid, Carvajal membantah hubungannya dengan
perdagangan narkoba. Selain itu, ia juga dituduh sebagai pendukung
kelompok pemberontak Farc Kolombia, yang juga ia sangkal. "Ia juga
menantang potensi ekstradisi ke AS dan sehingga masih akan ditimbang
oleh pengadilan," kata juru bicara itu dilansir Reuters.
Carvajal
melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di
Spanyol, yakni tempat keluarganya ada di Spanyol. Carvajal meninggalkan
Venezuela sebulan lalu dan berpergian dengan kapal selama 16 jam untuk
mencapai Republik Dominika sebelum ia terbang ke Madrid.
Departemen
Kehakiman AS mengatakan telah meminta ekstradisi Carvajal atas tuduhan
penyeludupan kokain yang diajukan pada 2011 dan kasusnya dibuka pada
2014. Carvajal sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah AS pada 2008,
sebab membantu secara materi kegiatan perdagangan narkotika dari
kelompok pemberontak Farc Kolombia.
Seorang pejabat
pemerintahan AS mengatakan bahwa Carvajal memiliki informasi berharga
tentang Maduro dan bersedia bekerja sama dengan AS. Carvajal mengecam
penerus Chavez, Maduro pada bulan Februari dan mendukung pemimpin
oposisi Juan Guaido yang pada bulan Januari menyatakan dirinya sebagai
pemimpin sementara Venezuela.
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas kembali mengecam rencana perdamaian Timur
Tengah yang akan segera diumumkan Amerika Serikat (AS). Foto/Reuters
RAMALLAH
- Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali mengecam rencana perdamaian
Timur Tengah yang akan segera diumumkan Amerika Serikat (AS). Kecaman
ini disebabkan karena AS mencoret Yerusalem dalam pembicaraan tersebut.
"Sebab,
Palestina sedang melewati keadaan sulit, tetapi rakyat Palestina dan
kepemimpinan mereka berada pada tingkat tanggung jawab," kata Abbas saat
melakukan pertemuan dengan pemerintah baru Palestina di Ramallah.
"Kami
memiliki banyak misi yang sulit, terutama Kesepakatan Abad Ini, atau
rencana perdamaian AS, yang akan segera diumumkan untuk menyelesaikan
konflik Israel-Palestina," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada
Minggu (14/4).
Dia
memberitahu Perdana Menteri baru Palestina, Mohammed Ishtaye dan para
menteri pemerintahan baru, bahwa Palestina menolak rencana AS karena
mengecualikan Yerusalem dalam kesepakatan itu. "Karena itu, kami tidak
ingin mendengar sisa rencananya," tegasnya.
Hubungan antara AS
dan Pemerintah Palestina terputus setelah Presiden AS, Donald Trump
menyatakan pada akhir 2017 bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel dan
memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota itu pada 2018.
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas terima sumpah pemerintahan yang baru di bawah
pimpinan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh. Foto/Istimewa
RAMALLAH
- Presiden Mahmoud Abbas menerima sumpah pemerintahan baru Palestina
yang dipimpin oleh sekutu lamanya dari Partai Fatah. Pemerintahan baru
Palestina itu terdiri dari 22 menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri
Mohammad Shtayyeh.
Lima menteri dari pemerintahan sebelumnya
tetap berada dalam posisi mereka. Mereka adalah Menteri Luar Negeri
Riyad al-Malki, Menteri Keuangan Shukri Bishara, Menteri Informasi Nabil
Abu Rudeineh, Menteri Pariwisata Rola Maayaa dan Wakil Perdana Menteri
Ziad Abu Amr. Sementara 17 menteri lainnya adalah orang baru.
Selain itu, tidak ada yang menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Agama. Keduanya dipegang oleh Shtayyeh.
Seperti dalam pemerintahan sebelumnya, hanya ada tiga menteri perempuan seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (14/4/2019).
Pemerintah
baru Palestina dibentuk setelah Perdana Menteri sebelumnya, Rami
Hamdallah, mengundurkan diri pada Januari lalu. Pengunduran dirinya
terjadi setelah kegagalan pembicaraan rekonsiliasi antara Partai Fatah
dan kelompok Hamas.
Pemerintah baru secara resmi menandai
berakhirnya upaya rekonsiliasi yang terhenti antara kedua kelompok.
Pemerintah Palestina hanya terdiri dari faksi Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO), terutama Fatah, dan mengecualikan kelompok Hamas serta
kelompok Jihad Islam.
Faksi
sekuler kiri radikal dari PLO, seperti Front Rakyat untuk Pembebasan
Palestina dan Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, telah
memboikot pemerintah baru. Keduanya beralasan pemerintahan itu akan
meningkatkan perpecahan di antara rakyat Palestina.
Selain itu penunjukkan Mohammad Shtayyeh ini juga ditentang oleh kelompok Hamas.
Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad (tengah) (REUTERS/Olivia Harris)
Jakarta, CB -- Koalisi dari partai yang berkuasa di Malaysiayang mendukung Perdana Menteri Mahathir Mohammad kian
kehilangan dukungan. Mereka dilaporkan telah kehilangan konstituen di
beberapa negara bagian dalam pemilihan sela, Sabtu (13/4).
Ini
adalah kekalahan untuk ketiga kalinya bagi koalisi Pakatan Harapan
Mahathir atau Aliansi Harapan dalam pemilihan lokal sejak Mahathir
berkuasa Mei tahun lalu.
Salah satu kandidat koalisi tersebut,
Streram Sinnasamy, kehilangan konstituen di Rantau yang ada di negara
bagian Sembilan. Rivalnya, Mohamad Hasan memenangkan suara dengan 4.510
yang menjadi pengganti sementara Ketua Barisan Nasional, yang menjadi
koalisi utama dari partai oposisi.
Mohamad Hasan menjadi kepala koalisi Barusan Nasional setelah mantan
Perdana Menteri Najib Razak dilanda skandal penyelewengan dana
pemerintah. Sehingga, hal ini membuat Barisan Nasional mengalami
kekalahan pertamanya tahun lalu, setelah lebih dari 60 tahun selalu
unggul dalam pemilihan nasional.
Sebelumnya, Mohammad Hasan
berhasil memenangkan pemilihan di Rantau tanpa perlawanan berarti pada
2018. Tetapi pengadilan Malaysia kemudian menemukan kesalahan dalam
prosedur pemilihan dan menyerukan pemilihan baru.
Kemenangannya
ini menjadi pukulan telak bagi koalisi Mahathir. Sebab, saat ini
pemerintahannya itu tengah menghadapi kritik karena gagal memenuhi
reformasi yang dijanjikan dan melindungi hak-hak mayoritas Muslim etnis
Melayu.
Jajak pendapat yang dilakukan secara berkala menunjukkan
bahwa koalisi Mahathir telah kehilangan dukungan di kalangan orang
Melayu. Beberapa di antaranya khawatir soal kebijakan pemerintah akan
mendukung mereka dalam bisnis, pendidikan dan perumahan.
Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri yang diperkirakan akan
menjadi pesaing yang menggantikan Mahathir, mulai aktif berkampanye di
Rantau. Ia ingin menggaet dukungan dari Mohamad yang menjadi tokoh yang
sangat populer di kalangan orang Melayu.
Sementara itu, Najib,
absen dari dua pemilihan sela terakhir. Padahal sebelumnya, ia aktif
tampil ke publik sebelum tersandung kasus yang menjeratnya dan sibuk
menghadapi beberapa persidangan korupsi awal bulan ini.
Najib
menghadapi lebih dari 40 tuduhan pencucian uang dan pelanggaran lainnya
atas dugaan kerugian miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia
Development Berhad
Pengunjuk rasa memakai rompi kuning
berunjuk rasa dengan pekerja serikat buruh CGT Prancis untuk memprotes
reformasi pemerintahan Prancis di Marseille, Prancis, Selasa
(19/3/2019). (REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER)
Paris (CB) - Para pengunjuk rasa "rompi kuning" bentrok dengan
polisi antihuru-hara di kota Toulouse, Prancis, pada Sabtu sementara
Presiden Emmanuel Macron menyiapkan serangkaian pengumuman kebijakan
yang bertujuan mengatasi protes-protes anti pemerintah yang berlangsung
selama 22 akhir pekan.
Polisi di kota bagian tenggara Prancis itu melepaskan gas air mata dan
menangkap beberapa orang setelah beberapa ratus pendemo melempar
benda-benda, tong-tong sampah yang terbakar dan berusaha memasuki
kawasan-kawasan tempat protes-protes telah dilarang.
Sekitar 2.000 pemerotes telah berkumpul di Allee Jean Jaures, jalan raya di pusat kota itu dan jalan-jalan di dekatnya.
Kelompok-kelompok pegiat mengatakan di jejaring sosial media bahwa
Toulouse akan menjadi fokus babak ke-22 unjuk rasa, membuat Walikota
Jean-Claude Moudenc menyampaikan kecemasan menjelang protes-protes pada
Sabtu.
Aksi-aksi pawai di Paris dan di tempat lain pada umumnya berjalan damai
pada siang, tetapi protes-protes terus menekan Macron. Dia telah
berjanji akan mengumumkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk
meredekan ketidakpuasan di negara itu.
Militer Sudan bergabung dengan demonstran merayakan pengunduran diri Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf. Foto/Istimewa
KHARTOUM
- Media pemerintah Sudan melaporkan Kepala Keamanan dan Intelijen
negara itu mundur. Pengunduran diri itu dilakukan sehari setelah Menteri
Pertahanan yang didapuk untuk menjadi presiden sementara setelah
penggulingan Presiden Omar al-Bashir juga mengundurkan diri.
Salah
Abdallah Mohamed Saleh, yang dikenal sebagai Salah Gosh, yang
mengepalai Badan Intelijen dan Keamanan Nasional dan pernah menjadi
orang yang paling berpengaruh di negara itu setelah Bashir. Ia dianggap
bertanggung jawab oleh para pemrotes atas pembunuhan para demonstran
yang menuntut diakhirinya pemerintahan militer seperti dikutip dari
Reuters.
Sebelumnya Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf mengundurkan
diri sebagai kepala dewan militer transisi Jumat malam setelah hanya
sehari menduduki pos itu, karena para pemrotes menuntut perubahan
politik yang lebih cepat.
"Kepala
baru dewan militer, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman,
menerima pengunduran diri Gosh," bunyi laporan kantor berita SUNA yang
dikutip Reuters, Minggu (14/4/2019).
Burhan adalah seorang komandan militer yang diyakini lebih siap untuk berbicara dengan para demonstran.
Ia
adalah jenderal senior ketiga di angkatan bersenjata Sudan dan
kehidupan publiknya hanya sedikit yang diketahui. Sebagai kepala pasukan
angkatan darat Sudan, ia mengawasi pasukan Sudan yang berperang dalam
perang Yaman yang dipimpin Saudi dan memiliki hubungan dekat dengan para
pejabat senior militer Teluk.
Perayaan meletus di jalan-jalan
Khartoum semalam setelah pengunduran diri Ibnu Auf. Ribuan pengunjuk
rasa melambaikan bendera dan ponsel yang menyala dalam kegelapan dan
pengemudi membunyikan klakson mobil. Orang-orang meneriakkan: "Yang
kedua telah jatuh!" referensi ke Ibn Auf dan Bashir, kata saksi.
Asosiasi
Profesional Sudan (SPA), yang telah memimpin protes menuntut pemerintah
sipil, menyerukan demonstrasi lebih lanjut pada hari Sabtu.
"Hari
ini, kami melanjutkan pawai untuk menyelesaikan kemenangan bagi
revolusi kemenangan kami," kata SPA dalam sebuah pernyataan.
"Kami
menegaskan bahwa revolusi kami terus berlanjut dan tidak akan mundur
atau menyimpang dari jalannya sampai kami mencapai tuntutan sah rakyat
kami untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil," katanya.
Dewan
militer pada hari Kamis mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan
transisi pra-pemilihan akan berlangsung paling lama dua tahun jika
kekacauan dapat dihindari.
Bashir (75) merebut kekuasaan dalam
kudeta militer 1989. Dia telah menghadapi aksi demonstrasi selama 16
minggu yang disebabkan oleh kenaikan biaya makanan, pengangguran yang
tinggi dan meningkatnya penindasan selama tiga dekade berkuasa.
Protes
meningkat pada Sabtu lalu ketika ribuan demonstran, tampaknya didukung
oleh perubahan di Aljazair menyusul protes serupa, berbaris menuju
Kementerian Pertahanan di Khartoum tengah untuk menyampaikan memorandum
yang menuntut pihak militer berada di sisi mereka.
Demonstran telah berkemah di luar kompleks sejak saat itu untuk mendorong penyerahan kekuasaan.
Para
demonstran memadati jalan-jalan di sekitar Kementerian Pertahanan untuk
salat Jumat, mengindahkan seruan oleh SPA untuk menantang dewan
militer.
Jumlah demonstran membengkak pada sore hari dan seorang
saksi mata Reuters memperkirakan ratusan ribu pengunjuk rasa memadati
daerah sekitar kementerian, yang dijaga oleh tentara.
Paling
tidak 16 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka akibat peluru nyasar pada
protes dan aksi duduk pada Kamis dan Jumat, kata seorang jurubicara
kepolisian. Bangunan pemerintah dan properti pribadi juga diserang, juru
bicara Hashem Ali menambahkan.
Ia lantas meminta warga untuk membantu memastikan keamanan dan ketertiban umum.
Oposisi
Sudan, mendesak Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah
transisi, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Foto/Reuters
KHARTOUM - Oposisi
Sudan, yang tergabung dalam "Freedom and Change Alliance" mendesak
Dewan Militer, yang bertindak sebagai pemerintah transisi, untuk
memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Aliansi ini menyatukan
Asosiasi Profesional Sudan, Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, Pasukan
Panggilan Sudan, dan kelompok serikat buruh oposisi.
"Kami
mendesak kepemimpinan baru tentara, di atas mereka Letnan Jenderal,
Abdel-Fattah al-Burhan Abdel-Rahman, untuk mendengarkan suara jalanan
dan segera memulai mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil transisi
melalui kepemimpinan dewan kebebasan dan aliansi perubahan," kata
aliansi tersebut, seperti dilansir Xinhua pada Sabtu (13/4).
Lebih
lanjut, aliansi mendesak kepemimpinan militer baru untuk membatalkan
keputusan yang dibuat oleh Dewan Militer sebelumnya mengenai penangguhan
konstitusi dan pengenaan keadaan darurat dan jam malam.
Aliansi itu kemudian mendesak para demonstran untuk melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas besar militer.
Sementara
itu, sebelumnya Kepala Dewan Transisi Militer Sudanm, Jenderal Awad Ibn
Auf mengundurkan diri lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh
stasiun televisi pemerintah. Dia kemudian menyebut Letnan Jenderal Abdel
Fattah Burhan sebagai penggantinya.
Pengunduran
diri Ibn Auf terjadi hanya sehari setelah dia dilantik sebagai kepala
Dewan Militer Transisi. "Saya, Kepala Dewan Militer, mengumumkan bahwa
saya menyerahkan jabatan ini. Ini untuk kepentingan bangsa kita, tanpa
harus melihat minat khusus, besar atau kecil yang dapat menghambat
kemajuannya," kata Ibn Auf.
Kepala Dewan Transisi Militer Jenderal Awad Ibn Auf mengundurkan diri sehari setelah dilantik. Foto/Istimewa
KHARTOUM
- Kepala Dewan Transisi Militer Sudan yang berkuasa mengundurkan diri
lewat sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi
pemerintah. Jenderal Awad Ibn Auf kemudian menyebut Letnan Jenderal
Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.
Pengunduran diri Ibn
Auf terjadi sehari setelah penggulingan mantan Presiden Omar-al Bashir
ketika seruan untuk pemerintah yang dipimpin sipil meningkat. Puluhan
ribu pengunjuk rasa berkumpul di Ibu Kota Sudan, Khartoum, menuntut
transisi yang dipimpin warga sipil.
"Saya, Kepala Dewan Militer,
mengumumkan bahwa saya menyerahkan jabatan ini," kata Ibn Auf, hanya
sehari setelah dia dilantik sebagai kepala dewan militer transisi.
"Ini
untuk kepentingan bangsa kita, tanpa harus melihat minat khusus, besar
atau kecil yang dapat menghambat kemajuannya," ujarnya dalam sebuah
pernyataan singkat.
"Saya ingin merekomendasikan agar Anda
bekerja sama dan mencapai solusi dengan sangat dengan cepat," tukasnya
seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/4/2019).
Ibn
Auf mengatakan dia yakin Burhan akan mengarahkan "kapal ke pantai yang
aman," dan menambahkan dia melangkah ke samping untuk menjaga persatuan
angkatan bersenjata.
Para pengunjuk rasa di Khartoum menyambut langkah itu dengan lolongan dan sorakan.
"Orang-orang
merayakan di jalanan; mereka mengatakan bahwa mereka berhasil
menggulingkan Presiden Omar al-Bashir setelah empat bulan protes dan
kurang dari 48 jam setelah dewan militer mengambil alih, mereka juga
berhasil menjatuhkan Ibn Auf," kata jurnalis Al Jazeera, Hiba Morgan,
dari Ibu Kota Sudan.
Burhan, yang ditunjuk sebagai kepala staf
al-Bashir dan kepala pasukan darat pada bulan Februari, tidak memiliki
catatan tercemar seperti yang dimiliki pejabat era al-Bashir lainnya.
Hal itu merujuk pada kejahatan perang terhadap mantan presiden dan
penggantinya selama perang 2003-2008 di wilayah barat Darfur, Sudan.
Pemimpin
baru Dewan Militer Sudan adalah salah satu jenderal yang menyambangi
pengunjuk rasa di perkemahan selama seminggu di dekat markas militer,
bertemu dengan mereka secara tatap muka, dan mendengarkan pandangan
mereka.
Morgan mengatakan Burhan diperkirakan akan berbicara kepada publik Sudan pada hari Sabtu waktu setempat.
"Para
pengunjuk rasa sedang menunggu untuk melihat visi dan rencana seperti
apa yang dimiliki Burhan, (untuk) melihat apakah ia akan menjadi orang
yang mereka inginkan untuk mewakili mereka selama masa transisi, atau
apakah mereka harus melanjutkan dengan tetap berada di posisi mereka,"
tukasnya.
Kapal
serbu amfibi USS Wasp, dengan setidaknya 10 jet siluman F-35B di
geladak, ikut dalam latihan perang di Filipina. Foto/Istimewa
MANILA
- Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) yang sarat dengan
pesawat-pesawat tempur berteknologi tinggi menjadi perhatian utama dalam
latihan perang di Filipina. Keberadaan kapal perang ini sebuah unjuk
kekuatan militer di tengah eskalasi di Laut China Selatan yang bergolak.
Kapal
serbu amfibi USS Wasp, dengan setidaknya 10 jet siluman F-35B di
geladak, dengan tenang mengapung di laut ketika tank-tank amfibi
bergerak ke pantai Filipina dalam pelayaran pendek dari pulau-pulau yang
juga diklaim oleh China.
Kapal itu berada di area latihan
militer AS-Filipina yang telah lama dilakukan. Latihan ini terjadi
ketika Filipina mengusir ratusan kapal China yang baru-baru ini
mendekatu pulau Pagasa (Thitu).
"Kami
tidak dapat mengungkapkan pergerakan resmi USS WASP untuk alasan
keamanan, tetapi mereka telah beroperasi di wilayah Laut China Selatan
sebagai bagian dari latihan," kata juru bicara militer AS Letnan Dua
Tori Sharpe seperti dikutip dari AFP, Jumat (12/4/2019).
Presiden
Filipina Rodrigo Duterte selama ini kerap mengesampingkan perselisihan
tentang klaim ekspansif China atas jalur perairan yang kaya sumber daya,
tetapi pekan lalu mengatakan kepada Beijing menarik mundur ratusan
kapal yang berkerumun di pulau Pagasa (Thitu).
Filipina menyebut
keberadaan kapal itu ilegal dan Duterte mengancam China dengan
kemungkinan aksi militer jika menyentuh pulau itu.
China
mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, termasuk perairan dan
pulau-pulau yang dekat dengan pantai tetangganya. Mereka telah membangun
pulau-pulau buatan dan instalasi militer yang diperingatkan AS dapat
membatasi hak lintas oleh kapal-kapal non-China.
Filipina,
Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga telah mempertaruhkan klaim
atas berbagai pulau dan terumbu karang di laut yang dianggap memiliki
cadangan minyak bumi yang kaya jauh di bawah perairannya.
"Partisipasi
USS WASP dalam latihan-latihan itu mewakili peningkatan kemampuan
militer yang dilakukan untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan
terbuka," kata angkatan laut AS dalam siaran pers tentang kedatangannya
pekan lalu.
Latihan Balikatan (shoulder-to-shoulder) dua minggu,
yang dibuka 1 April, mencakup sekitar 4.000 tentara Filipina, 3.500
tentara Amerika, dan 50 tentara Australia.
Duterte
telah mengancam untuk berhenti latihan dan berpihak kepada China,
tetapi mereka melanjutkan latihan setelah dilemahkan selama beberapa
tahun.
Karena Duterte telah bersahabat dengan China, AS pun
kembali menopang hubungannya dengan Manila dan menegaskan kehadirannya
di Laut Cina Selatan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berjanji
pada bulan Maret untuk datang ke pertahanan Filipina jika terjadi
"serangan bersenjata" di laut, sebuah jaminan yang telah dicari oleh
para pemimpin Filipina.
Duterte telah dikritik di dalam negeri
karena mengembangkan hubungan dengan Beijing, dan menyerah pada pengaruh
China pada masalah Laut China Selatan.
Dalam komentarnya terkait
pulau Pagasa, China mengatakan akan bekerja sama dengan Filipina dan
mempelajari laporan mengenai kapal-kapal China.
Investigator belum menemukan penyebab jatuhnya pesawat tempur siluman F-35 di Samudera Pasifik. Foto/Istimewa
TOKYO
- Para penyelidik masih belum menemukan penyebab jatuhnya salah satu
dari pesawat tempur siluman F-35 Jepang di Samudera Pasifik. Mereka pun
masih harus menghadapi tugas yang menakutkan untuk mengambil
bagian-bagian jet yang sangat rahasia dari kedalaman laut.
Para
penyelidik dari Angkatan Udara Jepang telah menemukan bagian-bagian
kecil sayap F-35 mengambang di laut. Temuan puing-puing ini menunjukkan
pesawat canggih itu menghantam air, tetapi tidak diketahui mengapa
pesawat itu bisa hilang dari radar tanpa peringatan.
"Kami belum
menemukan apa pun yang mengarah pada penyebabnya," kata seorang pejabat
angkatan udara Jepang ketika pencarian berlanjut untuk pilot yang hilang
seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/4/2019).
Angkatan
Udara Jepang mengatakan 28 menit setelah lepas landas dengan tiga F-35
lainnya dari pangkalan udara Misawa di prefektur Aomori pada latihan
terbang malam, jet itu lenyap dari radar militer sekitar pukul 7:27
malam, kata angkatan udara Jepang.
Menurut pejabat itu F-35
dilengkapi dengan transponder untuk mengetahui posisinya dan dapat
dikonfigurasi untuk menerangi lingkup radar selama penerbangan latihan.
Saat
kejadian, operator radar yang melacak jet menerima pesan pembatalan
pelatihan dari pesawat yang hilang sebelum menghilang sekitar 135 km
timur dari pangkalan. Tidak ada komunikasi dari pilot yang
mengindikasikan adanya masalah dengan pesawat.
"Pesawat itu tidak
melakukan latihan tingkat rendah, menyarankan pilot veteran dengan
3.200 jam terbang tetapi hanya 60 jam di F-35, seharusnya memiliki waktu
untuk bereaksi terhadap keadaan darurat," kata pejabat angkatan udara
itu.
Puing-puing pesawat tempur senilai 126 juta dolar itu berada
pada kedalaman sekitar 1.500 meter, termasuk perekam data penerbangan
yang akan menjelaskan apa yang terjadi di lepas pantai Jepang utara pada
Rabu malam.
Militer Jepang mungkin harus menyewa perusahaan
penyelamat laut dengan kapal selam yang mampu mengambilkan rongsokan
pesawat dari air yang dalam. Sejumlah perusahaan menjadi kandidat
termasuk dua perusahaan penyelamatan laut terbesar di Jepang.
Fukuda
Salvage dan Marine Works berhasil mengangkat kapal perang yang rusak
selama perang Rusia-Jepang, sementara Nippon Salvage berbagi akar
korporatnya dengan Mitsubishi Heavy Industries, perusahaan yang
mengumpulkan F-35 yang hilang.
"Waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan operasi penyelamatan tergantung pada banyak faktor dan
tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
mengangkat F-35," kata seorang pejabat Salvage Fukuda, seraya
menambahkan bahwa akan dibutuhkan lebih dari beberapa hari .
Sementara
seorang insinyur di Nippon Salvage mengatakan kondisi pesawat tempur
bermesin tunggal, bagian dari skuadron 12 pesawat yang baru saja
beroperasi, mungkin akan menjadi faktor terbesar dalam merencanakan
operasi penyelamatan.
"(Kondisi) utuh bisa ditarik oleh crane, tetapi jika rusak maka kapal selam harus mengumpulkan fragmen," katanya.
"Pertanyaannya adalah apakah kamu ingin mengumpulkan semua bagian," imbuhnya.
Sebelum
pengangkatan itu bisa dimulai, bagaimanapun, militer Jepang harus
menemukan puing-puing peralatan militer AS yang sangat rahasia.
Kapal selam nuklir Rusia, Dmitry Donskoy melintas di bawah
jembatan Great Belt, Denmark, 21 Juli 2017. Kapal selam ini akan
mengikuti parade angkatan laut di Saint Petersburg, Rusia. Nanna
Navntoft/Ritzau Foto via AP
CB, Jakarta - Kepala lembaga riset Rusia menyarankan penggunaan kapal selam nuklir untuk memindahkan gas alam cair di Arktik.
Kepala
pusat riset Kurchatov Institute, Mikhail Kovalchuk menyarankan ini saat
hadir dalam International Arctic Forum di Saint Petersburg, dikutip
dari Russia Today, 11 April 2019.
Menurutnya, kapal selam nuklir bisa diisi dengan gas dan menjadi transportasi energi, tanpa harus berlayar di permukaan.
"Jika kita berbicara tentang fasilitas produksi (gas) di bawah
permukaan, kenapa tidak mempertimbangkan gagasan transportasi bawah
laut," saran Mikhail Kovalchuk.
Kapal
selam Rusia Rostov-on-Don dan Stary Oskol saat mengikuti gladi bersih
jelang parade Hari Angkatan Laut di Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol,
Krimea, 27 Juli 2017. REUTERS/Pavel Rebrov
"Bayangkan kita membuat pembawa gas bawah laut dalam kerangka tubuh kapal selam dengan mesin nuklir," lanjutnya.
Menurutnya,
kapal selam dapat mengambil gas langsung di endapan bawah laut dan
bekerja dalam "mode pesawat ulang-alik" untuk mengirimkannya ke
konsumen, tambahnya.
Selain itu kapal selam mungkin menjadi cara yang lebih aman untuk mengangkut gas daripada kapal tanker besar, ujar Kovalchuk.
Namun, doktor ilmu fisika dan matematika Rusia itu mengakui, bahwa "kelayakan ekonomi" dari kapal selam nuklir pembawa gas alam tersebut belum dihitung.
Pelantinkan Menhan Sudan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf, usai kudeta terhadap Presiden Omar al-Bashir. (REUTERS TV)
Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir,
yang telah berkuasa sejak 1989 pada Kamis (11/4) kemarin. Mereka lantas
mengambil alih pemerintahan sipil dengan membentuk Dewan Militer yang
dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Awad Mohammed Ibn Auf.
Seperti dilansir Associated Press,
Jumat (12/4), Ibn Auf langsung disumpah untuk memimpin Dewan Militer
beberapa jam setelah kudeta berlangsung. Pelantikannya disiarkan oleh
stasiun televisi pemerintah.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan, Kamal Abdel-Marouf al-Mahi, diangkat menjadi Wakil Kepala Dewan Militer.
Kemungkinan
besar Ibn Ouf akan menjadi kepala negara Sudan saat ini. Militer
menyatakan mereka akan menjalankan pemerintahan selama dua tahun,
sebelum memindahkannya kepada sipil.
Akan tetapi, sikap
militer yang mengklaim pemerintahan justru memantik amarah kalangan
politikus sipil dan pegiat. Sebab, mereka selama ini menuntut supaya
Bashir yang dianggap diktator mundur dan digantikan dengan pemerintahan
demokratis.
Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk
menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah
dilakukan sejak Desember 2018.
Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta militer
segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan
peralihan.
"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan
pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara
SPA, Elmuntasir Ahmed.
Militer Sudan saat ini memberlakukan jam
malam. Mereka juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai
pemberitahuan lebih lanjut.
Ribuan warga Sudan menggelar aksi protes di
depan markas tentara, Kamis (11/4), tak lama setelah militer
memberlakukan jam malam di tengah kisruh kudeta. (Reuters/Stringer)
Jakarta, CB -- Ribuan warga Sudan menggelar aksi protes di depan markas tentara, Kamis (11/4), tak lama setelah militer memberlakukan jam malam di tengah kisruh kudeta Presiden Omar al-Bashir.
"Perdamaian!
Keadilan! Kebebasan!" teriak para demonstran yang sudah enam hari
berunjuk rasa di Kompleks Khartoum itu, sebagaimana dikutip AFP.
Jam malam ini diberlakukan tak lama setelah militer mengambil alih
pemerintahan di Sudan dengan membentuk Dewan Militer selama dua tahun ke
depan.
Indikasi kudeta Bashir mulai menguat ketika Kementerian
Pertahanan dan angkatan bersenjata mulai mengerahkan pasukan dan
mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan
presiden.
"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan
telah melengserkan rezim dan menahan presiden di tempat aman," kata
Menteri Pertahanan Sudan, Awad Ibnouf.
Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu.
Setelah
Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk
berjaga-jaga di Ibu Kota, Khartoum. Namun, mereka tidak menghentikan
massa yang turun ke jalan merayakan kejatuhan Bashir.
Kementerian Pertahanan juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Sementara
itu, kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), meminta
militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk membentuk
pemerintahan peralihan.
"Kami tidak menerima pemerintah saat ini
melanjutkan pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata
juru bicara SPA, Elmuntasir Ahmed.
Militer Sudan mengumumkan 'pencopotan' Presiden Omar al-Bashir. Foto/Istimewa
KHARTOUM
- Militer Sudan mengumumkan 'pencopotan' Presiden Omar al-Bashir, yang
telah memerintah Sudan sejak 1989, dan pemberlakukan fase transisi dua
tahun.
Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri
Pertahanan Awad ibn Auf juga mengumumkan pemberlakuan jam malam selama
satu bulan - yang mulai berlaku sejak Kamis malam - bersama dengan
keadaan darurat tiga bulan di seluruh negara.
Ibn Auf selanjutnya
mengumumkan penangguhan konstitusi Sudan 2005 dan pembubaran lembaga
kepresidenan Sudan, parlemen dan dewan menteri. Sementara Dewan Militer
sekarang akan disusun untuk menjalankan urusan negara selama fase
interim pasca-Bashir.
Dalam
pernyataan yang sama, ibn Auf mengatakan bahwa wilayah udara Sudan -
bersama dengan semua penyeberangan perbatasan - akan ditutup selama 24
jam ke depan.
"Sementara pengadilan Sudan dan semua bagian
komponennya, akan terus berfungsi seperti biasa, bersama dengan Mahkamah
Konstitusi dan kantor kejaksaan umum," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (12/4/2019).
Menteri
Pertahanan Sudan mengakhiri pidatonya dengan berjanji untuk mendorong
iklim yang kondusif bagi pemindahan kekuasaan secara damai dengan maksud
untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil pada akhir fase
transisi.
Partai oposisi Sudan dan asosiasi profesional, pada
bagian mereka, bereaksi terhadap pengumuman tersebut secara negatif.
Mereka menyuarakan penolakan total atas apa yang mereka sebut sebagai
kudeta militer.
Mereka membuat pernyataan dalam pernyataan
bersama yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesional Sudan dan sejumlah
koalisi oposisi.
"Rezim telah melakukan kudeta militer yang hanya
akan mereplikasi tokoh dan institusi yang sama dengan yang telah
dibangkitkan oleh rakyat Sudan," bunyi pernyataan itu.
Mereka
kemudian mendesak para demonstran Sudan untuk mempertahankan
demonstrasi yang sedang berlangsung di luar markas tentara di Khartoum
dan di bagian lain negara itu.
Pernyataan itu juga meminta para
demonstran untuk tetap berada di jalan-jalan sampai kekuasaan diserahkan
kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan revolusi.
Sementara
oposisi mendukung lengsernya al-Bashir, mereka menolak apa yang
digambarkannya sebagai penggantian satu kudeta militer dengan yang lain.
Untuk
diketahui, al-Bashir berkuasa setelah kudeta militer 1989 terhadap
pemerintah Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang terpilih secara
demokratis.
Presiden Sudan Omar Al Bashir. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)
Khartoum, Sudan (CB) - Perhimpunan profesional dan partai
oposisi Sudan pada Kamis menyuarakan "penolakan total" mereka terhadap
"kudeta militer", yang diduga telah menurunkan Presiden Omar al-Bashir
dari jabatan.
Mereka mengeluarkan pernyataan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan
oleh Perhimpunan Profesional Sudan dan sejumlah koalisi oposisi.
"Rejim ini telah melancarkan kudeta militer yang hanya akan meniru tokoh
yang sama dan semua lembaga menentang apa yang telah ditolak oleh
rakyat Sudan," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor
Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.
Kelompok itu juga mendesak pemrotes Sudan agar "terus melancarkan
demonstrasi yang berlangsung di luar markas militer di Ibu Kota Sudan,
Khartoum, dan di bagian lain negeri tersebut".
Mereka mendesak demonstran agar tetap turun ke jalan "sampai kekuasaan
diserahkan kepada pemerintah sipil yang mencerminkan keinginan
revolusi".
Pada Kamis pagi, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" Omar al-Bashir
dari jabatan Presiden dan memberlakukan "masa peralihan" selama dua
tahun.
Di dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Menteri Pertahanan Ahmed
Awad ibn Auf mengumumkan pemberlakuan jam malam selama satu bulan
--mulai Kamis malam-- dan keadaan darurat tiga-bulan di seluruh negeri
itu.
Ibn Auf juga mengumumkan pembekuan undang-undang dasar 2005 Sudan, serta
pembubaran dewan menteri, parlemen serta presiden Sudan.
Satu dewan militer, tambah Menteri Pertahanan Sudan tersebut, sekarang
akan dibentuk untuk melaksanakan urusan negara selama masa sementara
pasca-al-Bashir.
Pada gilirannya para pemimpin oposisi Sudan telah menggambarkan keputusan militer sebagai "tak bisa diterima".
Meskipun oposisi mendukung kepergian al-Bashir, kelompok itu menolak apa
yang digambarkannya sebagai "penggantian satu kudeta militer oleh
kudeta militer lain".
Al-Bashir memangku jabatan dalam kudeta militer pada 1989 terhadap
pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah pimpinan Sadiq
Al-Mahdi.
Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang dikudeta. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)
Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan menyatakan mengkudeta Presiden Omar al-Bashir. Mereka menyatakan bakal memimpin negara itu dengan membentuk Dewan Militer selama dua tahun ke depan.
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), Bashir sebelumnya dilaporkan mundur dari jabatannya setelah tiga dasawarsa berkuasa.
Indikasi Bashir dikudeta menguat karena kementerian pertahanan dan
angkatan bersenjata dilaporkan mengerahkan pasukan dan mengepung
kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan presiden.
"Saya
mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim dan
menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan, Awad
Ibnouf.
Gelombang unjuk rasa rakyat Sudan menuntut Bashir
mundur semakin gencar sejak pekan lalu. Bahkan, mereka sempat bentrok
dengan aparat ketika berdemo di depan Kementerian Pertahanan.
Setelah
Bashir turun, angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk
berjaga-jaga di Ibu Kota Khartoum. Mereka tidak menghentikan ribuan
massa yang turn ke jalan merayakan mundurnya Bashir.
Kementerian Pertahanan juga menutup seluruh perbatasan dan ruang udara sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Kelompok
pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) meminta militer segera
menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, untuk membentuk pemerintahan
peralihan.
"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan
pemerintah, atau membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara
SPA, Elmuntasir Ahmed.
Badan Intelijen Sudan menyatakan sudah memerintahkan melepas seluruh tahanan dan narapidana politik.
Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir. (REUTERS/Stringer)
Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Sudan menyatakan menangkap Presiden Omar al-Bashir. Dia sebelumnya dilaporkan mundur dari jabatannya setelah tiga dasawarsa berkuasa.
Seperti dilansir AFP,
Kamis (11/4), indikasi Bashir dikudeta menguat karena kementerian
pertahanan dan angkatan bersenjata dilaporkan mengerahkan pasukan dan
mengepung kediaman presiden. Mereka juga menarik seluruh ajudan
presiden.
"Saya mengumumkan atas nama Menteri Pertahanan telah melengserkan rezim
dan menahan presiden di tempat aman," kata Menteri Pertahanan Sudan,
Awad Ibnouf.
Gelombang unjuk rasa rakyat Sudan menuntut Bashir
mundur sudah dilakukan sejak pekan lalu. Bahkan, mereka sempat bentrok
dengan aparat.
Setelah Bashir turun, angkatan bersenjata
mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga di Ibu Kota Khartoum. Mereka
tidak menghentikan ribuan massa yang turn ke jalan merayakan mundurnya
Bashir.
Kelompok pegiat Sudan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA)
meminta militer segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, untuk
membentuk pemerintahan peralihan.
"Kami tidak menerima pemerintah saat ini melanjutkan pemerintah, atau
membiarkan militer mengisi kekuasaan," kata juru bicara SPA, Elmuntasir
Ahmed.
Badan Intelijen Sudan menyatakan sudah memerintahkan melepas seluruh tahanan dan narapidana politik.
Para demonstran Sudan meneriakkan
slogan-slogan ketika mereka berdiri di atas papan reklame yang robek
dalam sebuah demonstrasi yang menuntut Presiden Sudan Omar Al-Bashir
untuk mundur, di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum, Sudan 9 April
2019. REUTERS / Stringer TPX GAMBAR DARI HARI
Ankara, Turki (CB) - Presiden Sudan Omar al-Bashir dipaksa
meletakkan jabatan pada Kamis, dan dikenakan tahanan rumah saat militer
menahan pejabat partai yang memerintah.
Al-Bashir dilahirkan pada 1 Januari 1944 di Desa Housh Banga, dekat
Provinsi Shendi di Sudan Utara, dan memangku jabatan pada 1989 melalui
kudeta militer.
Pada Juni 1989, al-Bashir memimpin kudeta militer terhadap pemerintah
yang dipilih secara demokratis di bawah perdana menteri saat itu Sadiq
Al-Mahdi.
Kudeta tersebut dilaporkan didukung oleh tokoh agama Hassan At-Turabi,
tapi pada pertengahan 1990-an al-Bashir bersilang pendapa dengan
At-Turabi dan menjebloskan dia ke dalam penjara beberapa kali.
Al-Bashir telah dituntut oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam
kasus kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia dan pemusnahan
suku; militernya dilaporkan melakukan perbuatan tersebut di Darfur
--wilayah Sudan Barat, tempat konflik berlangsung sejak 2003.
Namun, meskipun ada surat perintah penangkapan oleh ICC, ia menang dalam pemilihan umum Sudan pada 2009.
Pada 2011, ia menyelenggarakan referendum di Sudan Selatan, saat rakyat memilih kemerdekaan dari Sudan.
Kekuasaannya dinodai oleh protes rakyat pada awal pekan Arab Spring pada
Januari 2011, dan pada 2013 gara-gara kenaikan harga bahan bakar.
Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lagi cedera selama protes 2013, sebelum pemerintah memadamkan protes tersebut.
Pada penghujung 2018, protes massa untuk menuntut pembaruan ekonomi meluas jadi seruan pengunduran diri al-Bashir.
Pemerintah Sudan menyatakan puluhan orang telah tewas sejak protes
meletus, sementara kubu oposisi menyatakan jumlah korban jiwa mendekati
50.
Satu bulan kemudian, al-Bashir berjanji akan melakukan pembaruan
ekonomi, di tengah berlanjutnya seruan oleh oposisi untuk melancarkan
protes.
Pada 6 April, ribuan warga Sudan melancarkan aksi duduk di luar markas
militer di Ibu Kota Sudan, Khartoum, untuk melancarkan tekanan atas
militer Sudan untuk campur-tangan.
Pada Kamis pagi, Presiden Omar al-Bashir meletakkan jabatan di tengah seruan yang berlanjut bagi pengunduran dirinya.
Banyak pengamat mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu --yang
dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, tindakan al-Bashir dilakukan
sebelum pernyataan resmi yang ditunggu mengenai pengunduran diri
al-Bashir.
Al-Bashir kini dikenakan tahanan rumah dan para pengawalnya telah ditahan, kata media setempat.
Sementara itu, dinas intelijen militer Sudan mengumpulkan lebih dari 100 pelaksana Partai Kongres Nasional --yang memerintah.
Sebuah gas air mata yang dilempar orang tak dikenal
meledak di tengah kerumunan pendukung pimpinan oposisi Venezuela Juan
Guaido di Caracas, Venezuela, Senin (1/4).
Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko
IMF dan Bank Dunia siap memberi respon terhadap krisis kemanusaian di Venezuela.
CB,
WASHINGTON – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/
IMF) dan Bank Dunia siap memberi respon terhadap krisis kemanusaian di
Venezuela. Dikutip dari Daily Mail, Kamis (11/4), hal ini disampaikan kedua lembaga ini setelah partisipasi mereka diminta oleh sejumlah pemangku kepentingan.
Diketahui, Venezuela menderita hiperinflasi dan perlambatan ekonomi
dengan cepat, menyebabkan menyebabkan kerugian besar pada masyarakat.
Kesalahan pengelolaan industri minyak akibat terlalu meraup untung tanpa
memperhatikan keberlanjutan menjadi salah satu penyebab utama kondisi
tersebut. Terlebih, dengan adanya sanksi dari Amerika Serikat.
Tapi,
Presiden Nicolas Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, telah menolak
bantuan dari IMF dan Bank Dunia. Ia menilai, dua lembaga pemberi
pinjaman tersebut berperan penting dalan penerapan kebijakan penghematan
yang berdampak merusak terhadap negara-negara yang mereka bantu.
Meski
akan memberi bantuan, Bank Dunia maupun IMF belum menyatakan sikap
politik. Sampai saat ini, keduanya belum memberi keputusan apakah akan
mengakui legitimasi Maduro atau pemimpin oposisi Juan Guaido yang
mendapat dukungan dari Amerika dan ditetapkan sebagai presiden
sementara.
Menurut Group President Bank Dunia David
Malpass, pihaknya akan terlibat seiring dengan perkembangan situasi dan
kini sedang bersiap untuk itu. "Tapi, situasinya masih terlihat
merepotkan di Venezuela," katanya saat konferensi pers.
Sementara
itu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan, IMF telah
melakukan banyak persiapan untuk upaya memberikan bantuan pada Venezula.
Mereka memanfaatkan informasi yang ada di luar sana agar dapat
bertindak secepat mungkin.
Lagarde menambahkan, krisis dan
keruntuhan ekonomi di Venezuela bukanlah kasus kecil. Oleh karena itu,
ia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. "Dibutuhkan upaya
dari berbagai sisi," tuturnya.
Pada pekan ini, IMF
memproyeksikan ekonomi Venezuela menyusut 25 persen sampai akhir tahun,
setelah mengalami kontraksi 18 persen pada tahun lalu.
Tapi,
baik IMF maupun Bank Dunia tidak dapat bertindak sebelum isu
kepemimpinan di Venezuela menemukan solusi. Menurut Lagarde, para
anggota akan menunjukkan pihak mana yang akan mereka akui secara
diplomatis. "Saya tahu ini butuh proses. Ketika sudah terjadi (pimpinan
telah terpilih), kita akan lanjutkan," katanya, dikutip dari Reuters,
Kamis (11/4).
Saat ini, banyak negara di Amerika dan Eropa
mengakui Guaido dengan alasan pemilihan kembali Maduro sebagai presiden
pada tahun lalu tidak sah. Di sisi lain, negara penting seperti Rusia
dan China terus mengakui Maduro.
Lonjakan impor murah telah mengurangi pangsa pasar produsen.
CB,
BRUSSEL – Kamboja telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Eropa
terhadap keputusan Uni Eropa (UE) untuk mengenakan bea impor atas beras
Kamboja. Dilansir dari Reuters, Kamis (11/4), UE memberlakukan
tarif selama tiga tahun pada Januari kemarin terhadap beras Kamboja dan
Myanmar demi mengurangi nilai impor sekaligus melindungi produsen UE
seperti Italia.
Bagaimanapun, Federasi Beras Kamboja mengatakan, keputusan UE tidak
memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan terhadap negara produsen
dan justru menciptakan perilaku tidak adil. Selain itu, keputusan UE
diambil berdasarkan generalisasi luas serta menggunakan data yang cacat.
Mayoritas
negara UE telah mendukung langkah-langkah pengenaan tarif impor.
Meskipun, tidak mencukupi kriteria ‘mayoritas yang memenuhi syarat’ dari
negara-negara anggota yang biasanya diperlukan UE dalam mengambil
keputusan. Tapi, Komisi UE mengambil keputusan untuk terus maju.
Dalam
lima tahun terakhir, Komisi UE menjelaskan, harga beras yang diimpor
dari Kamboja dan Myanmar jauh lebih rendah daripada harga pasar UE.
Komisi juga menemukan, impor beras dari kedua negara telah meningkat
sebesar 89 persen dalam lima musim tanam padi terakhir.
Hal
tersebut berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk dari
produsen beras UE seperti Italia. Tercatat, lonjakan impor murah telah
mengurangi pangsa pasar produsen UE di Eropa menjadi 29 persen dari 61
persen. Demi melindungi kepentingan para produsen beras setempat, UE
terpaksa mengambil keputusan pemberlakuan tarif atas impor beras dari
kedua negara.
Selama ini, Kamboja dan Myanmar diketahui
mendapatkan manfaat dari skema perdagangan ‘Everything but Arms’ yang
diberlakukan UE. Skema ini memungkinkan negara kurang berkembang di
dunia untuk mengekspor sebagian besar barang ke UE tanpa bea masuk.
Kini,
keduanya telah kehilangan akses khusus mereka ke UE yang dikenal
sebagai blok perdagangan terbesar dunia. Menurut maklumat Komisi Uni
Eropa, pihaknya akan mengenakan tarif berbeda selama tiga tahun masa
berlaku. Pada tahun pertama, tarif yang dikenakan sebesar 175 euro per
ton, 150 euro per ton pada tahun kedua, dan 125 euro per ton pada tahun
ketiga.
Kementerian Perdagangan Kamboja menilai, keputusan
UE ini tidak adil dan melanggar aturan perdagangan internasional. "(Ini)
senjata untuk membunuh petani Kamboja," ujar mereka dalam pernyataan
resminya.
Dilansir di Asean Today, Rabu (10/4), Perdana
Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan, pihaknya akan melakukan serangkaian
reformasi ekonomi untuk memperkuat ekonomi pasca kebijakann UE. Di
antaranya dengan memaksialkan perdagangan dengan Cina. Langkah ini
mungkin akan mengimbangi tarif yang diberlakukan oleh UE.
