Berbisnis dengan Iran, Standard Chartered Bank Didenda Rp 15,5 T

Bank Standard Chartered. REUTERS/Tyrone Siu

CB, Jakarta - Standard Chartered Bank akhirnya setuju membayar denda kepada otoritas Amerika Serikat dan Inggris sebesar US$ 1,1 miliar atau setara dengan Rp 15,5 triliun karena melakukan transaksi keuangan ilegal terhadap Iran dan beberapa negara lainnya. Ini sanksi kedua dalam kurun waktu kurang dari satu dekade.
Persetujuan ini disampaikan otoritas pemerintah AS dan Inggris pada hari Selasa, 9 April 2019. Otoritas AS dan Inggris mengatakan bank ini telah melanggar sanksi dengan melakukan transaksi keuangan dengan Iran, Myanmar, Kuba an Suriah.

"Standard Chartered merusak integritas sistem keuangan kami dan merusak keamanan nasional kami dengan sengaja memberi Iran akses ke perekonomian AS," kata Jessie Liu, jaksa di Washington D.C, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 9 April 2019.

Kementerian Keuangan AS mengatakan Standard Chartered telah melakukan tindakan ceroboh dan gagal menerapkan kehati-hatian dalam level minimal dengan melakukan hampir 10 ribu transaksi antara 2009 hingga 2014 dengan total nilai US$ 438 juta.

Kecerobohan Standard Chartererd, mengutip CNN, di antaranya dengan mengizinkan pembukaan rekening menggunakan uang tunai 3 juta dirham UEA atau setara dengan US$ 625 ribu tanpa disertai bukti dari mana asal uang itu.
Standard Chartered juga gagal mengumpulkan informasi yang cukup dari konsumen pengekspor produk aplikasi militer potensial untuk 75 negara.

1. Berdasarkan penyelesaian ini, Standard Chartered telah setuju untuk membuat penilaian resiko dan meningkatkan pengawasan internal.
   
   

"Kami gembira dengan penyelesaian ini dan melupakan sejarah ini. Situasi yang menyebabkan penyelesaian hari ini sepenuhnya tak dapat diterima dan tidak mewakili Standar Chartered yang saya banggakan memimpinnya saat ini," kata CEO Standar Chartered, Bill Winter dalam pernyataannya seperti dilansir CNN, Rabu, 9 April 2019.
Mengenai penyelesian ini, Standard Chartered diwajibkan membayar sebesar US4 947 juta kepada sejumlah badan pemerintah AS sementara Otoritas Keuangan Inggris akan menerima sebesar US$ 133 juta.
Pada tahun 2012, Standard Chartered telah dihukum oleh Kementerian Kehakiman pada 2012 untuk membayar US4 667 juta atas pelanggaran sanksi melakukan transaksi dengan Iran.

Credit  tempo.co

Ilhan Omar diserang putra Trump karena komentarnya mengenai 11/9

Muslimah anggota Kongres AS Ilhan Omar. (Anadolu Agency)

Washington (CB) - Wanita anggota Kongres AS Ilhan Omar menghadapi serangan lain pada Kamis (11/4) karena komentarnya mengenai serangan 11/9, sekali ini dari putra Presiden AS Donald Trump.

Trump muda mengecam Muslimah anggota parlemen tersebut setelah komentarnya beredar mengenai Ilhan berbicara tentang Islamofobia yang dihadapi umat Muslim pada era pasca-serangan 11 September.

"Sudah sangat lama kami telah hidup dengan ketidak-nyamanan menjadi warga kelas-dua," kata Ilhan Omar dalam satu acara di Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR). "Dan jujur saja, saya sudah jemu dengan itu. Dan setiap Muslim di negeri ini mestinya sudah jemu. CAIR didirikan setelah 11/9 karena mereka mengakui sebagian orang melakukan sesuatu, dan kita semua mulai kehilangan akses ke kebebasan sipil kita."

Trump Jr. menyeru Ilhan, dan berbicara mengenai kata-kata "sebagian orang melakukan sesuatu" dan menggunakannya untuk menyebut Muslimah tersebut seorang "anti-Semit" dan "tercela".

"Sungguh aib bahwa seorang anti-Semit ini berada di Kongres dan sesungguhnya bisa membuat keputusan buat orang Amerika," kata Trump Jr. di dalam postingan Instagram, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. "Sebagai orang Amerika dan warga New York, saya tak bisa lebih tersinggung oleh (ketidak-patutan) ini."

Di jalaman depan The New York Post, harian sayap-kanan, terpampang tanggapan atas komentar Ilhan Omar, yang mengatakan "Ini lah sesuatumu. 2.977 orang tewas akibat terorisme". Di belakang berita utama terdapat foto Menara Kembar yang meledak.

Pada Rabu (10/4), pembawa acara "Fox & Friends" Brian Kilmeade meminta ma'af setelah mengeluarkan komentar serupa yang mempertanyakan kesetiaan Ilhan kepada AS.

Sebagian anggota Kongres membela Ilhan Omar, dan mengatakan ia berbicara kebenaran.

"Mereka menerima kata-kata kamu di luar konteks sebab mereka takut karena kita berbicara kebenaran, kita berbicara kebenaran mengenai kekuatan," kata Muslimah lain anggota Kongres Rashida Tlaib di dalam satu wawancara dengan MSNBC mengenai halaman depan New York Post.

Ilhan Omar, anggota Demokrat yang mewakili District Ke-5 Minnesota, adalah satu dari dua Muslimah anggota parlemen yang dipilih menjadi anggota Kongres AS, bersama dengan Rashida Tlaib dari Michigan.

Ilhan telah menghadapi serangkaian serangan dan ancaman mati dalam beberapa pekan belakangan ini, selain kecaman sejak ia mengeluarkan komentar yang menentang Israel, dan sekarang karena komentar yang ia keluarkan mengenai serangan 11 September.

Pada Maret, satu ancaman bom disampaikan ke satu hotel tempat ia dijadwalkan berbicara, kata jejaring berita selebritis Blast.

Seorang perempuan menelepon hotel tersebut dan mengatakan Ilhan Omar adalah bahaya buat masyarakat dan ia mengancam akan meledakkan bangunan itu kalau mereka melanjutkan acara tersebut.

Credit  antaranews.com

Kalangan Milenial Israel di Balik Kemenangan Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Sebagian besar kalangan milenial Israel mendukung partai sayap kanan.

CB, TEL AVIV -- Partai sayap kanan Israel, Likud Party, telah memenangkan pemilu parlemen Israel (Knesset) yang digelar pada Selasa (9/4). Dengan kemenangan itu Benjamin Netanyahu mengamankan posisinya sebagai perdana menteri Israel untuk kelima kalinya.

Kemenangan Likud Party dalam pemilu Israel tentu menunjukkan bahwa masyarakat Israel masih mendukung ideologi dan visi partai sayap kanan. Dukungan itu terutama berasal dari kalangan milenial di negara tersebut.

Menurut Indeks Demokrasi Israel 2018 (sebuah studi tahunan yang dilakukan Institut Demokrasi Israel, lembaga riset nonpartisan), sekitar 64 persen orang Yahudi Israel berusia 18-34 tahun diidentifikasi sebagai pendukung sayap kanan, dibandingkan dengan 47 persen dari mereka yang berusia 35 tahun ke atas.

Sepekan sebelum pemilu Israel digelar pada Selasa lalu, Institut Demokrasi Israel kembali melakukan survei. Hasilnya, 65 persen orang Yahudi Israel berusia 18-24 tahun dan 53 persen dari mereka yang berusia 25-34 tahun, menginginkan Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri.

Sementara 17 persen dan 33 persen dari masing-masing kategori tadi lebih memilih pemimpin aliansi politik Biru Putih (Kahol Lavan) Benny Gantz, pesaing utama Netanyahu pada pemilu lalu, untuk mengisi kursi perdana menteri. Co-editor Indeks Demokrasi Israel Tamar Hermann mengungkapkan terdapat dua teori yang dapat ditawarkan untuk menganalisis tren perihal banyaknya generasi muda Israel memutuskan mendukung pandangan atau ideologi partai sayap kanan.

"Teori pertama mengatakan, ketika Anda disosialisasikan secara politis, antara 18 hingga 34 tahun, maka ia akan tetap bersama Anda sepanjang hidup Anda. Teori lainnya mengatakan bahwa pandangan politik Anda berubah seiring bertambahnya usia dalam arah tertentu; orang menjadi lebih enteng dengan bertambahnya usia," kata Hermann, dikutip laman the Times of Israel, Kamis (11/4).

"Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah mereka lebih ke kanan karena orang muda cenderung lebih radikal, dan tentu saja (partai) kiri (di Israel) sekarang tidak menawarkan pandangan dunia sayap kiri radikal, atau karena mereka masih muda dan ini akan berubah," ujarnya.

Generasi milenial Israel tumbuh selama peristiwa intifada (sebuah gerakan perlawanan rakyat Palestina atas pendudukan Israel) kedua. Ratusan warga Israel terbunuh akibat aksi bom bunuh diri.

Generasi muda Israel tak merasakan spirit Perjanjian Oslo yang mengakhiri intifada pertama pada era 1990-an awal. Pelepasan Gaza pada 2005, yang terjadi ketika generasi milenial Israel berusia antara 4 hingga 20 tahun diyakini menjadi puncak mengapa banyak dari mereka mendukung ideologi sayap kanan.

Penyerahan kendali atas Gaza menyebabkan banyak pemuda Yahudi Israel membenci pemimpin yang bersedia menyerahkan tanah yang telah di bawah kendali Tel Aviv. Karena beberapa dari kelompok tersebut telah berdinas di militer. Serangkaian pertempuran yang berlangsung di Gaza kian memperkuat sentimen mereka terhadap pemimpin yang lunak.

"Mereka lahir setelah proses Oslo dimulai, mereka terdampak pertumpahan darah selama intifada kedua, mereka datang tepat setelah dinas militer," ujar Hermann.

Jika berangkat dari teori tersebut, memang tak mengherankan jika Netanyahu berhasil merebut suara kaum milenial Israel. Hal itu mengingat janji yang ditawarkan Netanyahu selama kampanye, salah satunya adalah menganeksasi Tepi Barat dan memperluas proyek permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

Selain faktor tersebut, Netanyahu dianggap piawai memikat generasi muda Israel melalui caranya berkomunikasi. Netanyahu dikenal tak terlalu kerasan untuk berbicara panjang lebar dengan pers Israel. Sebagai gantinya, dia aktif mengungkap kegiatan dan kebijakannya melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Media sosial telah identik dan lekat dengan generasi milenial. "Bibi (sapaan Netanyahu) membenci wawancara dan dia lebih suka memiliki narasi yang sepenuhnya terkontrol, itulah sebabnya dia menggunakan media sosial dengan antusias," kata seorang analis politik Israel Dahlia Scheindlin.

Menurut Scheindlin, kendati aktif bermedia sosial, Netanyahu tetap memperhatikan dan menjaga tuturannya. "Setiap kata diukur. Dua penasihat terdekatnya adalah penasihat media sosialnya. Begitu banyak kepribadiannya di media sosial," ucapnya.

Jadi, apakah dapat disimpulkan bahwa generasi muda Israel memang telah mempercayakan setiap kebijakan politik negara kepada partai sayap kanan? Scheindlin menilai, masih memerlukan beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Namun untuk saat ini, dia berpendapat bahwa aman untuk mengasumsikan bahwa sayap kanan Israel memiliki kaum muda di sisinya. 

Credit  republika.co.id

Palestina: Kemenangan Netanyahu Bukti Israel Tidak Ingin Damai

Erekat menyatakan hasil pemilu semakin menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Israel menunjukan bahwa mereka tidak ingin berdamai dengan Palestina. Foto/Reuters

RAMALLAH - Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat angkat bicara mengenai hasil pemilihan umum di Israel. Benjamin Netanyahu kembali memenangkan pemilihan umum dan bersiap untuk menjalani masa jabatan kelimanya sebagai Perdana Menteri Israel.

Blok yang dipimpin oleh Likud, partai yang dikomandoi oleh Netanyahu, berhasil mengamankan 65 kursi dari 120 kursi di Knesset atau Parlemen Israel. Sementara blok kiri-tengah yang dipimpin oleh Benny Gantz, saigan utama Netanyahu, hanya akan mengumpulkan 55 kursi.

Erekat mengatakan, kemenangan Netanyahu menunjukan sifat asli masyarakat Israel. Hal ini, lanjut Erekat, semakin menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Israel menunjukan bahwa mereka tidak ingin berdamai dengan Palestina.

"Sudah jelas bahwa perilaku pemilih Israel adalah untuk kelanjutan status quo dan pendudukan," kata Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Arab News pada Kamis (11/4).

Sementara itu, kepala Departemen Urusan Internasional PLO, Anees Sweidan mengatakan hasil pemilihan umum tidak mengejutkan dan bahwa "radikalisasi" Israel tidak akan terjadi tanpa dukungan publik dari Amerika Serikat (AS).

"Inilah mengapa kita harus mengharapkan keputusan Amerika dan Israel yang lebih radikal yang akan menggerakkan seluruh wilayah kita menuju jurang," ucap Sweidan.

Credit  sindonews.com

India Menggelar Pesta Demokrasi, Pemilu Terbesar di Dunia

India Menggelar Pesta Demokrasi, Pemilu Terbesar di Dunia

NEW DELHI - Pemilu terbesar di dunia dimulai sebagai ujian bagi kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang ingin memperpanjang kekuasaannya. Pesta demokrasi kali ini dibayangi isu keamanan dan ketegangan dengan rival negara itu, Pakistan. Antusiasi rakyat memberikan suara pada pemilu kali ini sangat terlihat.

Reporter Reuters melaporkan antrean panjang warga mengular di banyak tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilu menyatakan, jumlah warga yang memberikan suara paling banyak di distrik timur yang banyak pemberontak Maoist mengklaim melancarkan serangan pada Selasa lalu yang menewaskan sekolah politikus Partai Bharatiya Janata (BJP) dan empat petugas keamanan.

Dua orang juga dilaporkan tewas dalam ketegangan di Jammu dan Kashmir, negara bagian yang didominasi umat Islam. Banyak toko dan sekolah ditutup di kawasan konflik Kashmir. Isu Kashmir juga menjadi perhatian penting warga India dalam memberikan suaranya.

Shadab Ali, pemilih pemula berusia 18 tahun, di Uttar Pradesh, rela mengantre bersama kawan-kawannya di TPS. “Modi memang telah bekerja, tapi itu belum cukup bagi kita,” kata Ali, seorang warga muslim. “Kita ingin pembangunan. Saya ingin memilih untuk pembangunan,” ujarnya. Banyak pemilih berdatangan ke TPS dengan berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor.

Para pemilih di sebuah TPS di Baraut yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh menerima sambutan siraman kelopak bunga diiringi tabuhan drum dari panitia penyelenggara. Namun, di negara bagian Chhattisgar, kelompok pemberontak Maoist meledakkan bom rakitan di dekat sebuah TPS sekitar pukul 04.00 waktu setempat. Namun, tidak ada korban cedera yang dilaporkan.

Pemilu tahapan pertama dari tujuh ronde itu memperebutkan 91 kursi parlemen di 20 negara bagian. Pemilu fase pertama hanya meliputi 142 juta orang. Pada Kamis (11/4), negara bagian yang mendapat giliran menggelar pemilu mencakup Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu dan Kashmir, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Kepulauan Andaman, dan Nicobar serta Lakshadweep.

Namun, pemilu di sejumlah negara bagian, seperti Andhra Pradesh dan Nagaland, dijadwalkan selesai dalam satu hari. Namun, di negara bagian lainnya, semisal Uttar Pradesh, pemilu digelar dalam beberapa tahap. Secara nasional, terdapat 543 kursi yang diperebutkan. Sebanyak 900 juta dari 1,3 miliar orang memberikan suara. Pemilu itu digelar selama 39 hari dan tahapan terakhir dilaksanakan pada 19 Mei dan hasil akhirnya akan diumumkan empat hari setelahnya.

Modi tetap diunggulkan di tengah kelesuan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan menurunnya pendapatan petani di perdesaan. Dua per tiga warga India tinggal di perkampungan. Namun, Modi tetap optimistis dengan menegaskan koalisi Aliansi Demokratik Nasional (NDA) yang juga diikuti BJP akan memenangkan pemilu. “Tujuan NDA adalah pembangunan, lebih banyak pembangunan dan pembangunan di semua aspek,” jelasnya.

Para lembaga penyelenggara jajak pendapat menyebutkan BJP diperkirakan akan difavoritkan menang karena publik percaya dengan ketegasan Modi dalam menghadapi konflik dengan Pakistan. Rata-rata dari empat jajak pendapat menunjukkan aliansi BJP akan memperoleh 273 dari 545 kursi di Lok Sabha, majelis rendah parlemen. Itu berkurang dari 330 kursi seperti kemenangan pada pemilu 2014.

Sejumlah pengamat menilai, pemilu kali ini merupakan yang terpenting sepanjang dekade terakhir sehingga nuansa pemilihan terasa panas. Modi tetap menjadi andalan BJP untuk merebut suara. Hanya saja, banyak kalangan menilai janji-janjinya untuk menggencarkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja belum memenuhi harapan. Selain itu, India semakin terpolarisasi secara agama di bawah kepemimpinan Modi.

Partai oposisi utama, Kongres, berusaha membangun koalisi dengan partai regional untuk mengalahkan BJP yang dinilai memiliki prestasi ekonomi yang minim. Kongres berusaha membujuk warga di negara yang berbasis pertanian untuk menjanjikan pinjaman lunak bagi petani. “Pilih Kongres,” demikian keterangan Partai Kongres melalui Twitter. Mereka menjanjikan banyak pekerjaan dan mengutamakan cinta di atas kebencian.

Partai Kongres juga menampilkan figur baru dan muda. Rahul Gandhi sendiri adalah bagian dari keluarga dinasti politik. Ayahnya, neneknya, dan kakek buyutnya adalah mantan perdana menteri India. Adik perempuannya, Priyanka Gandhi, secara resmi bergabung ke dunia politik praktis pada Januari lalu.

Namun, Modi, 68, masih punya kekuatan penuh. “Dia (Modi) mampu memperbaiki kepemimpinan India di ranah global dan membalas dendam terhadap musuh negara ini,” kata Sachin Tyagi, 38, pemilik toko ponsel di dekat TPS di Uttar Pradesh. “Saya senang dengan Modi, tetapi situasi pengangguran perlu diperbaiki,” tambahnya.

Narendra Modi dengan BJP dan aliansinya mendeklarasikan kemenangan pada pemilu 2014. Dia juga optimistis akan memenangkan pemilu kali ini. Modi menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang bekerja keras dan berjanji memberantas korupsi. Apalagi, BJP memiliki mesin partai yang solid dan disiplin.

Sementara dalam pandangan Gilles Verniers, profesor ilmu politik di Universitas Ashoka di New Delhi, mengungkapkan Kongres yang dipimpin Rahul Gandhi dari dinasti politik Nehru-Gandhi harus berjuang untuk mengalahkan BJP. “Kesenjangan antara Kongres dan BJP masih tinggi. Belum ada yang serius berpikir kalau Kongres akan mengurangi kesenjangan itu,” katanya. Peta oposisi, kata dia, masih terfragmentasi.

Antusias sebagian rakyat India memberikan suara juga ditunjukkan oleh Anima Saikia, 61, dari Negara Bagian Assam. Dia mengaku sangat senang ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi terbesar di dunia. “Saya tidak pernah mengabaikan suara saya sepanjang hidup saya,” kata Saikia. “Ini merupakan kesempatan saya untuk melakukan sesuatu. Permainan itu kini di tangan kita,” imbuhnya.

Pusat Kajian Media di India memperkirakan partai dan kandidat menghabiskan dana sekitar USD5 miliar untuk pemilu 2014. Pemilu di AS yang dikenal boros juga menghabiskan USD6,5 miliar. India memperbolehkan perusahaan dan individu menyumbang ke partai tanpa identitas. Perempuan India memiliki jumlah yang besar dibandingkan lelaki. Banyak partai menjual program untuk kepentingan perempuan, seperti kredit pendidikan dan tabung gas gratis. 

Credit  sindonews.com

Rakyat Australia Semakin tak Percaya Politisi Jelang Pemilu

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara kepada media saat konferensi pers di Kirribilli House di Sydney, Australia, Jumat (15/3).

Foto: EPA-EFE/Peter Rae

Pemilu di Australia akan digelar pada 18 Mei.

CB, CANBERRA -- Rakyat Australia kini semakin tidak percaya bahwa para politisi akan mampu memperbaiki perekonomian, di tengah persiapan parpol menyambut pemilu 18 Mei 2019 mendatang.


Hal itu terungkap dalam dari survei paling lengkap mengenai pemilu dan sikap pemilih yang digelar The Australian Election Study. Kecenderungan itu jelas menjadi kekhawatiran para pemimpin parpol, baik dari pemerintah maupun oposisi, yang menjanjikan pihaknya sebagai yang paling dipercaya dalam mengurusi perekonomian.

Peneliti dari Australian National University Jill Sheppard mempersiapkan survei tersebut dan menyebutkan sejumlah masalah penting yang akan jadi perhatian.


Ketika mengumumkan pada Kamis (11/4) pagi bahwa pemilu akan diselenggarakan 18 Mei, Perdana Menteri Scott Morrison melontarkan pertanyaan "siapa yang lebih dipercaya dalam memperkuat perekonomian".


Menurut survei dalam pemilu sebelumnya, dari lebih 12 ribu pemilih, dua pertiga mengatakan pemerintah "tidak membuat banyak perbedaan" terhadap keuangan negara selama setahun sebelumnya. Ini adalah angka tertinggi selama ini dalam survei.


"Pemilih yang percaya soal ekonomi, cenderung memilih Partai Liberal, dan mereka yang mementingkan soal kesehatan, pendidikan dan ketimpangan sosial, mereka memilih Partai Buruh," kata Dr Sheppard.


"Tetapi bila orang tidak percaya bahwa pemerintah bisa memperbaiki ekonomi, maka Partai Liberal harus berjuang lebih keras menyakinkan warga," katanya.

Kepercayaan terhadap pemerintah

Hanya satu dari empat warga Australia menyatakan bahwa mereka yang berada di pemerintahan bisa dipercaya.


"Kurangnya rasa ingin tahu dan juga kurangnya reaksi warga terhadap pemerintah itu mengkhawatirkan," kata Dr Sheppard.


"Tetapi ini sesuatu yang bisa diperbaiki oleh partai, dan mereka mungkin akan memperbaikinya selama lima sampai 10 tahun ke depan, jadi kita tidak perlu khawatir dengan struktur demokrasi."

Minat pada debat politik

Debat yang menampilkan para pemimpin partai bicara berapi-api sering menjadi bagian dari kampanye. Namun menurut Dr Sheppard, hanya sedikit sekali pemilih yang menonton langsung debat politik.

Dia mengatakan debat itu kebanyakan untuk konsumsi pengamat politik dan pentingnya kemenangan debat untuk bisa mempengaruhi pemilih terlalu dibesar-besarkan.


"Kita tidaklah akan mengubah pilihan berdasarkan apa yang terjadi selama masa kampanye, kebanyakan pemilih sudah memutuskan pilihan sebelum itu," kata Dr Sheppard.

Pemilu online pertama

Pemilu Australia 2019 ini mungkin menjadi pemilu pertama dimana warga mengikuti perkembangan lewat internet dibandingkan televisi. Ini adalah perkembangan baru, namun Dr Sheppard mengatakan dominasi media online di Australia saat ini tidak bisa diremehkan begitu saja.


"Bukan berarti kita akan mengikuti kampanye lewat internet atau media sosial, tapi kita akan melihat berita pemilu online sesuai kehendak kita sendiri," katanya.

Perpindahan suara pemilih

Berpindah suara bagi pemiih tradisional sebenarnya jarang terjadi dalam pemilu di Australia walau fenomena ini sekarang meningkat.


Bila kecenderungan itu berlanjut maka di tahun 2019 akan lebih banyak pemilih memilih partai baru dibandingkan mereka yang memilih partai yang sama seperti pemilu sebelumnya.


"Lebih kecil kemungkinan memilih partai pilihan orangtua kita, dan mereka cenderung yang menentukan pilihan kita sebelumnya," kata Dr Sheppard.

Credit  republika.co.id

Selandia Baru berisiko alami campur tangan asing

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (kedua dari kiri) menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang (tak tampak dalam foto) di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, 1/4/2019. Naohiko Hatta/Pool via REUTERS (REUTERS/POOL)

Wellington (CB) - Kepala badan intelijen Selandia Baru, Kamis, mengatakan badan tersebut prihatin dengan kegiatan aktor negara asing, termasuk upaya terselubung untuk memengaruhi politikus dan mengawasi komunitas ekspatriat yang tinggal di negara Pasifik Selatan tersebut.

Campur tangan asing dalam pemilu Selandia Baru juga dimungkinkan karena maraknya upaya global untuk ikut campur dalam politik nasional meningkat, kata direktur Dinas Intelijen Keamanan Selandia Baru, Rebecca Kitteridge.

"Secara umum dapat saya katakan, kita melihat banyak aktivitas oleh aktor negara yang memprihatinkan kita," ungkap Kitteridge, merujuk upaya untuk memengaruhi politikus termasuk melalui sumbangan terselubung.

"Saya juga dapat katakan, bahwa para aktor negara yang termotivasi mahir menemukan kelemahan atau wilayah abu-abu untuk membantu mereka membangun dan memproyeksikan pengaruh secara terselubung," kata dia di hadapan komite parlemen yang meninjau kembali risiko campur tangan asing dalam pemilu terakhir 2017. Selandia Baru kembali menggelar pemilu pada 2020 mendatang.

Kitteridge mengungkapkan bahwa badan keamanan tersebut berencana menanggapi ancaman campur tangan asing meskipun tidak menjumpai adanya hal itu pada pemilu 2017 lalu.

"Campur tangan oleh aktor negara dalam pemilu Selandia Baru merupakan hal yang masuk akal dan tetap demikian," kata dia.

Menurutnya, badan tersebut mengetahui upaya-upaya negara asing untuk mengawasi kelompok diaspora secara diam-diam, namun ia menolak menyebutkan negara tersebut demi alasan keamanan.

Perdana Menteri Jacinda Ardern menuturkan pemerintah telah meminta komite parlemen untuk melihat risiko seputar campur tangan asing dalam pemilu untuk memeriksa bahwa undang-undangnya memadai.

"Kami perlu memastikan bahwa kami cekatan". "Yang saya harapkan adalah kita dapat menghasilkan konsensus yang nyata di seluruh parlemen tentang apakah perubahan undang-undang perlu dilakukan dan seperti apa perubahan tersebut," kata Ardern kepada wartawan, Kamis.

Credit  antaranews.com

Perluas Jaringan ke Eropa, RI Ikuti Pameran Dirgantara di Jerman

Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Foto/KBRI Berlin

BERLIN - Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Lima perusahaan nasional, yaitu PT Aering, PT Cakra Vimana Diinamyck, PT Chroma International, PT Enggal Makmur Abadhi, dan PT Merpati Maintenance Facility (MMF), ikut serta pada pameran yang berlangsung tanggal 10 hingga 13 April 2019 ini.

Kelima perusahaan nasional yang mengikuti AERO EXPO Friedrichshafen 2019, tergabung dalam beberapa asosisasi, antara lain Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA), Indonesia Aeronautical Engineering Center (IAEC), Indonesia Aircraft Component Manufacturer Association (INACOM).

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Berlin, Ide awal keikutsertaan Indonesia di pameran ini dilontarkan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, saat menerima wakil Ikatan Alumni Sarjana Indonesia (IASI) Jerman pada September 2018 lalu.

"Industri dirgantara perlu kita tampilkan di Hannover Messe 2020. Untuk langkah awal kita bisa undang beberapa pelaku industri dirgantara nasional untuk ikut AERO EXPO 2019," ucap Havas, dalam keterangan pers KBRI Berlin yang diterima Sindonews pada Kamis (11/4).

Dalam pameran ini kelima perusahaan Indonesia memamerkan sejumlah produk dan jasa dirgantara nasional. Diantaranya maintenance, repair, overhaul (MRO), aeronautical engineering service, drones serta flight data monitoring.

Dadali yang merupakan Kendaraan Nirawak Udara Serba Guna yang merupakan prototype kendaraan masa depan produksi Indonesia memikat perhatian banyak pengunjung. Umumnya mereka berasal dari Jerman, Swiss, Rusia, Polandia, Prancis, dan China.

Melalui keikutsertaan mereka di pameran ini, papar KBRi Berlin, diyakini jejaring UMKM industri dirgantara Indonesia dengan pelaku di Eropa semakin luas dan meningkat.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif KBRI Berlin mengajak kami untuk ikut pameran ini. Ini pertama kali bagi kami ikut pameran dirgantara di Jerman. Dari sini kami bisa mengenalkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem penerbangan yang sudah berkembang, dan kami juga bisa memperluas jejaring ke Eropa," ucap Direktur Utama MMF yang juga Ketua Umum IAMSA, Rowin H. Mangkusubroto.

AERO EXPO Friedrichshafen sendiri adalah pameran industri dirgantara yang paling besar. Setiap tahunnya pameran ini menarik perhatian35ribu pengunjung yang berasal dari 60 negara. Sekitar 700 peserta pameran yang berasal dari 40 negara hadir dalam pameran 2019 ini. 

Credit  sindonews.com

Bolivia Sebut AS Halangi Pembicaraan Pemerintah dan Oposisi Venezuela

Presiden Bolivia, Evo Morales mengatakan AS halangi upaya untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi di tengah krisis politik di negara itu. Foto/Reuters

SUCRE - Presiden Bolivia, Evo Morales mengatakan, Amerika Serikat (AS) membatasi upaya untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi di tengah krisis politik di negara Amerika Selatan itu. Morales menyebut, sudah ada beberapa kali recana pertemuan antara oposisi dan pemerintah Venezuela, tapi selalu dihalangi AS.

"Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan rakyatnya menginginkan dialog. Saya punya informasi bahwa oposisi Venezuela juga ingin berpartisipasi dalam dialog. Tetapi Presiden Donald Trump tidak membiarkan mereka berkumpul," ucap Morales dalam sebuah pernyataan.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri Spanyol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, yang bertindak sebagai mediator, telah mengorganisir beberapa pertemuan yang bertujuan untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi.
"Tapi, Washington telah menghalangi upaya rekonsiliasi ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (11/4).

Sementara itu, sebelumnya Wakil Presiden AS, Mike Pence mendesak PBB untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu. Hal itu disampaikan Pence dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York.

"Sudah waktunya PBB berbicara. Sekarang negara-negara di belahan bumi ini telah berbicara, sudah waktunya bagi PBB untuk mengakui Presiden Sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence. 

Credit  sindonews.com

Penangkapan Julian Assange Atas Permintaan Amerika Serikat

Julian Assange. REUTERS/Finbarr O'Reilly

CB, Jakarta - Penangkapan pendiri WikiLeaks Julian Assange di Kedubes Ekuador di London atas permintaan Amerika Serikat.
Polisi Metropolitan mengatakan Assange ditangkap atas pemerintahan Amerika Serikat, yang telah mengeluarkan surat perintah ekstradisi, menurut laporan CNN, 11 April 2019.

Petugas mengambil tindakan setelah Ekuador menarik suaka Assange dan mengundang pihak berwenang ke kedutaan.

Assange secara resmi ditahan karena tidak menyerahkan diri ke pengadilan atas surat perintah yang dikeluarkan pada 2012 dan ditahan di kantor polisi pusat London, kata polisi.
Dia akan dihadiri di Pengadilan Westminster Magistrates di London sesegera mungkin, tambah polisi.

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, ditangkap di London, 11 April 2019.[Sky News]
The National melaporkan, AS berupaya mengekstradisi Assange setelah membocorkan dokumen sensitif yang terkait dengan perang AS di Irak dan Afganistan dan pengungkapan pesan kabel diplomatik yang berlangsung puluhan tahun, kata WikiLeaks.

Dia dituduh bersekongkol dengan mantan analis intelijen Chelsea Manning yang membocorkan dokumen, menurut tweet WikiLeaks.

Sang whistleblower itu telah bersembunyi di kedutaan Ekuador, beberapa meter dari department store Harrods di Knightsbridge sejak 2012, ketika ia diberikan suaka untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, di mana ia menghadapi tuduhan serangan seksual.
Kasusnya di Swedia telah dibatalkan, tetapi Julian Assange takut ekstradisi AS karena perannya di WikiLeaks dan tetap tinggal di kedutaan Ekuador, sampai suakanya dicabut dan ditangkap pada Kamis 11 April.

Credit  tempo.co

Polisi Inggris tangkap Julian Assange di Kedubes Ekuador

Pendiri laman Wikileaks Julian Assange ditangkap oleh kepolisian Inggris pada Kamis setelah kepolisian diundang ke Kedutaan Besar Ekuador yang memberinya tempat sejak 2012.

London (CB) - Pendiri laman Wikileaks Julian Assange ditangkap oleh kepolisian Inggris pada Kamis setelah kepolisian diundang ke Kedutaan Besar Ekuador yang memberinya tempat sejak 2012.

"Julian Assange,47, hari ini, Kamis 11 April telah ditangkap oleh petugas dari Dinas Kepolisian Metropolitan (MPS) di Kedutaan Besar Ekuador," kata polisi.

Polisi mengatakan bahwa penangkapan Assange terjadi karena "polisi diundang ke kedutaan besar oleh duta besar, setelah pemerintah Ekuador menarik suaka."

Assange mengungsi ke kedubes Ekuador di London pada 2012 untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, karena pemerintah Swedia ingin memeriksanya untuk kasus pelecehan seksual. Penyelidikan itu kemudian dihentikan, namun Assange khawatir diekstradisi untuk menghadapi dakwaan dari Amerika Serikat, terkait penyelidikan penuntut umum terhadap Wikileaks.

Assange ditahan di pos polisi London pusat dan akan dihadapkan ke pengadilan Westminster, kata polisi.

Hubungan Assange dengan tuan rumahnya runtuh setelah Ekuador menuduhnya membocorkan informasi tentang kehidupan pribadi Presiden Lenin Moreno. Sebelumnya Moreno mengatakan bahwa Assange melanggar syarat suakanya.

Moreno mengatakan bahwa dia telah meminta Inggris untuk menjamin Assange tidak diekstradisi ke negara lain yang dapat membuatnya dianiaya atau dihukum mati.

"Pemerintah Inggris telah memberikan konfirmasi tertulism sesuai dengan aturan hukum mereka," kata Moreno.

Wikileaks mengatakan bahwa Ekuador secara tidak sah mengakhiri suaka politik bagi Assange, melanggar hukum internasional.

Bagi sebagian, Assange adalah pahlawan yang mengungkap tindakan yang oleh pendukungnya disebut menyalahgunakan wewenang oleh negara-negara modern dan membela kebebasanbicara. Namun bagi sebagian lain, dia adalah pemberontak berbahaya yang merusak keamanan Amerika Serikat.

Credit  antaranews.com

PM Inggris Sebut Sesali Pembantaian di India Seabad Lalu

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengungkapkan penyesalannya terhadap pembantaian warga India oleh tentara Inggris pada 1919, yang dikenal sebagai Pembantaian Amritsar di Punjab. Ia kemudian diam dan benar-benar meminta maaf.

"Kami benar-benar menyesalkan yang telah terjadi dan penderitaan yang disebabkan karena hal itu," kata May di hadapan parlemen Inggris seperti dilansir Channel NewsAsia, Kamis (11/4).

Hal itu disampaikan karena India mempersiapkan peringatan 100 tahun peristiwa itu.

Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn menyebutnya sebagai permintaan maaf yang sungguh-sungguh, jelas, dan tegas.


Pada 13 April 1919, terjadi pembantaian di Jallianwala Bagh, sebuah taman publik. Tentara Inggris saat itu melepaskan tembakan pada ribuan massa tak bersenjata. Massa memprotes deportasi sepasang pimpinan nasionalis.

Hal itu kini tetap menjadi luka yang dirasakan India dari masa penjajahan Inggris.

Dalam peristiwa itu 400 warga India meninggal dalam pembantaian di Kota Amritsar. Namun, India menyebutkan jumlah korban sesungguhnya mencapai hampir seribu orang.

Peristiwa itu terjadi saat 5000 orang terdiri dari lelaki, perempuan dan anak-anak berkumpul di lapangan Jallianwala Bagh. Mereka memprotes keputusan pemerintah penjajahan Inggris yang menangkap dan mengasingkan dua tokoh India, Satya Pal and Saifuddin Kitchlew.

Pasukan Inggris yang terdiri dari satuan Sikh, Gurkha, Baluchi, dan Rajput dipimpin Kolonel Reginald Dryer dikerahkan untuk membubarkan massa.

Dyer lantas memerintahkan pasukannya menembaki kerumunan warga. Sekitar 1650 peluru ditembakkan saat itu. Insiden itu menjadi tonggak pergerakan nasionalisme di India.

Mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mendeskripsikan hal itu sebagai hal yang sungguh memalukan. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya pada 2013. 

Acara peringatan itu dilakukan langsung di lokasi pembantaian pada Sabtu (13/4) mendatang.

Wali Kota London, Sadiq Khan, sempat berkunjung ke lokasi pembantaian itu yang kini diabadikan menjadi monumen. Dia pernah meminta supaya pemerintah Inggris sepatutnya meminta maaf atas peristiwa itu. 

Credit  cnnindonesia.com

Jepang Izinkan Penduduk Kota Sekitar PLTN Fukushima Kembali

Ilustrasi Kota Namie, Prefektur Fukushima, Jepang yang dievakuasi akibat radias kebocoran PLTN Fukushima Dai-ichi. (REUTERS/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Pemerintah Jepang pada Rabu (10/4) untuk pertama kalinya mengizinkan penduduk di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima kembali ke tempat tinggalnya. Mereka selama delapan tahun harus mengungsi karena kebocoran radiasi nuklir akibat tsunami pada 2011.

Meski begitu, penduduk Kota Okuma yang berada dekat PLTN tidak seluruhnya mau kembali. Berdasarkan survei, lebih dari setengah dari 10 ribu penduduk yang terdaftar memutuskan tidak kembali ke sana.

Hanya sekitar 3,5 persen dari mereka yang mau setelah diperbolehkan tinggal di kawasan yang dianggap aman dari bahaya radiasi.


"Ini merupakan batu lompatan besar bagi kota ini," kata Wali Kota Okuma, Toshitsuna Watanabe dalam keterangan tertulis.

"Ini bukan tujuan. Namun, sebuah awal menuju pencabutan perintah evakuasi untuk seluruh kota," tuturnya lebih lanjut.

Pada Maret 2011, gempa bumi dan tsunami menghancurkan pembangkit listrik Tokyo Electric Power, Fukushima Dai-ichi, yang mencakup kota Okuma dan Futaba di pantai Pasifik.

Lebih dari 160 ribu orang mengungsi akibat bencana nuklir terburuk dalam seperempat abad terakhir. Sejak itu, luasan area terlarang berangsur-angsur menyusut. Sehingga kini hanya tersisa 399 kilometer persegi yang masih berbahaya untuk dihuni.

Kejadian itu dianggap sebagai bencana nuklir kedua yang terbesar, selain kebocoran reaktor nuklir Chernobyl pada 1986 di Pripyat, Ukraina ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet.

Pengadilan Distrik Yokohama belum lama ini memerintahkan pemerintah Jepang dan perusahaan Tokyo Electronic Power Corporation (TEPCO) membayar ganti rugi sebesar US$4 juta (sekitar Rp56,1 miliar) kepada para warga Fukushima yang baru-baru ini mengungsi. Mereka pergi karena wilayahnya ikut terdampak radiasi akibat kerusakan reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir akibat gempa bumi pada 2011 silam.

Dalam amar putusannya, Hakim Ken Nakadaira menyatakan pemerintah dan TEPCO sebenarnya bisa menghindari bencana kebocoran reaktor nuklir jika memperhitungkan ancaman gempa dan tsunami yang memicu kejadian itu.

Pada Maret lalu, Pengadilan Kyoto menyatakan pemerintah Jepang dan TEPCO bertanggung jawab atas kebocoran nuklir, dan meminta mereka membayar ganti rugi sebesar JPY110 juta (hampir Rp14 miliar) kepada 110 penduduk.

Meski demikian, pada pada September 2017 Pengadilan Chiba memutuskan hanya TEPCO yang harus bertanggung jawab penuh dan membayar seluruh ganti rugi. 

Credit  cnnindonesia.com

Kuba cari obat krisis pangan, burung unta-hewan pengerat jadi menu

Presiden Kuba yang baru terpilih mencari obat kekurangan pangan, dan burung unta-hewan pengerat jadi menu. (REUTERS/Alexandre Meneghini/Pool)

Havana, Kuba (CB) - Mulai dari sapi kecil hasil pengembang-biakan sampai kerbau impor, para pemimpin Kuba telah lama bersikat kreatif dalam untuk mencari obat kekurangan pangan.

Sekarang mereka mengusulkan dibukanya peternakan burung unta dan hewan pengerat sebagai jawaban, sehingga menyulut olok-olok dari warga yang khawatir.

Daging dan telur kian sulit diperoleh di negara yang dikuasai Komunis tersebut dalam beberapa bulan belakangan akibat kemerosotan ekonomi. Sementara itu para pejabat melirik potensi burung Afrika yang tak bisa terbang dan hutia, hewan pengerat asli Kuba yang dapat memilki berat 8,5 kilogram.

"Satu burung unta mengeluarkan 60 telur, dan dari jumlah itu orang bisa memperoleh 40 burung unta betina, dan dari 40 hewan betina per tahun orang bisa memperoleh empat ton daging --sedangkan sapi cuma melahirkan satu anak dan setelah satu tahun hewan itu masih muda," kata Guillermo Garcia Frias.

Garcia Frias (91) meraih bintang kehormatan komandan revolusi sebagai mantan gerilyawan dalam revolusi Kuba 1959 dan memimpin perusahaan negara Flora dan Fauna, yang mengembangkan tujuh peternakan burung unta. Ia berbicara dalam pembahasan meja bundar yang ditayangkan televisi negara pekan lalu.

Ia melontarkan pujian untuk hutia karena "kadar protein hewan tersebut lebih tinggi daripada daging hewan lain" dan "memiliki bulu yang berkualitas tinggi", demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Ia menyakan perusahaannya juga sedang mengembang-biakkan buaya.

Komentarnya telah menyulut meme sindiran dan lelucon yang telah tersebar luas di media sosial sebab rancangan pangan Kuba telah sering gagal memenuhi harapan.

Di dalam salah satu meme, seorang warga Kuba tiba di rumahnya dengan membawa burung unta hidup yang ia dapat melalui kartu jatah negara. Di dalam meme lain, sekelompok burung dari Kuba tiba di perbatasan Meksiko-AS untuk mencari suaka.

Rakyat Kuba juga berkelakar bahwa negara mungkin memberi mereka burung unta per rumah tangga, seperti yang dilakukan pada ayam selama depresi ekonomi parah 1990-an, setelah bubarnya bekas donatur Kuba, Uni Sovyet.

"Mereka mesti memusatkan perhatian pada ayam, makanan pokok mendasar yang telah hilang, dan bukan pada sesuatu yang sangat tidak biasa," kata Elizabeth Perez (22), mahasiswi hukum yang mengatakan ia sudah tidak bisa menemukan ayam di pasar swalayan selama satu bulan.

Burung unta sudah diternakkan di seluruh dunia, terutama Afrika Selatan. Di Amerika Serikat, hewan tersebut seringkali disajikan sebagai makanan mewah dan bukan makanan pokok.

Buat sebagian orang, pernyataan Garcia Frias mengingatkan mereka mengenai proyek rekayasa genetika mendiang Fidel Castro untuk memproduksi sapi yang menghasilkan banyak susu.

Sapi Castro, Ubre Blanca atau Ambing Putih masuk Guinness Book of Records sebagai sapi yang menghasilkan susu paling banyak --per hari 110 liter. Anak sapi itu tidak terlalu produktif sehingga percobaan itu dihentikan.

Kuba mengimpor 60 sampai 70 persen makanannya akibat perencanaan sentral yang tidak memadai mengenai ekonomi yang dikelola negara dan dampak dari beberapa dasawarsa embargo dagang AS.

Credit  antaranews.com

Mesir keluar dari koalisi keamanan anti-Iran pimpinan AS

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi berbicara saat upacara pelantikan dirinya untuk masa jabatan yang kedua, di Dewan Perwakilan Rakyat di Kairo, Mesir, Sabtu (2/6/2018). (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Mesir telah keluar dari upaya AS untuk membentuk "NATO Arab" dengan sekutu penting Arab-nya, kata empat sumber yang mengetahui keputusan tersebut.

Langkah Mesir itu merupakan pukulan terhadap strategi Amerika untuk mengekang kekuasaan Iran.

Mesir menyampaikan keputusannya kepada Amerika Serikat dan peserta lain di Aliansi Keamanan Timur Tengah, atau MESA, sebelum satu pertemuan yang diselenggarakan pada Ahad (7/4) di Riyadh, Arab Saudi, kata satu sumber.

Kairo tidak mengirim delegasi ke pertemuan tersebut, yang terakhir diselenggarakan untuk menggolkan upaya pimpinan AS guna mengikat sekutu Arab Muslim Sunni ke dalam satu kesepakatan keamanan, politik dan ekonomi guna menangkal Iran Syiah, kata sumber itu.

Mesir menarik diri sebab Kairo meragukan keseriusan gagasan tersebut, masih ingin melihat cetak biru yang menjelaskannya, dan akibat bahaya bahwa rencana itu mungkin meningkatkan ketegangan dengan Iran, kata satu sumber Arab yang, seperti yang lain, tak ingin disebutkan jati dirinya.

Ketidaktentuan mengenai apakah Presiden AS Donald Trump akan meraih masa jabatan kedua tahun depan dan apakah penggantinya mungkin mencampakkan gagasan itu juga memperkuat keputusan Mesir, kata sumber Arab tersebut.

"Itu tak berjalan dengan mulus," kata satu sumber Arab Saudi mengenai gagasan tersebut.

Gagasan itu, yang pertama kali diusulkan oleh Arab Saudi pada 2017, juga bertujuan membatasi pertumbuhan Rusia dan China di wilayah tersebut, kata satu dokumen rahasia Gedung Putih yang dilihat oleh Reuters tahun lalu.

Kedutaan Besar Mesir di Washington dan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Selain Amerika Serikat dan Arab Saudi, peserta MESA meliputi Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman dan Jordania.

Dua hari setelah pertemuan Riyadh, Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi mengunjungi Washington untuk mengadakan pembicaraan dengan Trump. Sebelum pertemuan itu, Trump mengatakan mereka akan membicarakan masalah keamanan, tapi tidak jelas apakah mereka membahas masalah MESA.

Credit  antaranews.com

Jengkel, Pakistan Peringatkan India S-400 Bisa Ciptakan Bencana

Pakistan mengecam pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh India. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Pakistan merasa jengkel dengan kesepakatan pembelian sistem pertahanan udara S-400 senilai USD5,43 miliar yang diteken India dengan Rusia pada tahun lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Shah Mohammed Qureshi menggambarkan S-400 sebagai sistem senjata tidak stabil yang dapat mempengaruhi stabilitas strategis kawasan itu.

Qureshi pun menyerukan kekuatan global untuk "memperhatikan" tanggung jawab mereka dalam hal pasokan senjata ke wilayah tersebut.

"Pengenalan sistem senjata destabilisasi baru, seperti sistem rudal anti-balistik S-400, dapat lebih jauh menekankan tantangan pada stabilitas strategis. Mereka dapat mendorong bencana, di bawah rasa aman yang palsu," kata Qureshi seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Oktober lalu, India menandatangani kontrak pertahanan senilai USD5,43 miliar dengan Rusia untuk membeli lima sistem pertahanan udara S-400 meskipun ada ancaman sanksi AS. Pengiriman sistem S-400 pertama kemungkinan akan terjadi pada tahun 2020.

Pakistan segera bereaksi dengan mengklaim bahwa pembelian itu adalah bagian dari upaya India untuk memperoleh Sistem Pertahanan Rudal Balistik (BMD) melalui berbagai sumber. Pakistan menambahkan bahwa langkah itu dapat mengacaukan stabilitas strategis di Asia Selatan.

India membantah tuduhan itu, menganggap pembelian itu perlu untuk keamanan nasionalnya.

Menurut Qureshi, akuisisi besar-besaran senjata konvensional oleh India yang digabungkan dengan doktrin ofensif, seperti Cold Start, dan perluasan aset strategisnya, termasuk kapal selam nuklir, merupakan perkembangan dengan implikasi keamanan serius bagi Pakistan dan kawasan.

Ia juga menyebutkan bahwa tes ASAT baru-baru ini yang dilakukan oleh India pada 27 Maret menimbulkan kekhawatiran di Islamabad. Qureshi memperingatkan masyarakat internasional agar tidak memberikan konsesi dan berbagi teknologi canggih dengan India.

"Pengecualian khusus negara oleh Kelompok Pemasok Nuklir (NSG), telah memiliki implikasi negatif untuk stabilitas strategis di wilayah kami," ujar Qureshi.

Qureshi mendesak kekuatan global untuk tetap waspada saat berhadapan dengan negara-negara di kawasan itu karena stabilitas strategis Asia Selatan dipengaruhi tidak hanya oleh perkembangan regional tetapi juga oleh pendekatan komunitas internasional.

Sesuai dengan pernyataan menteri luar negerinya, Pakistan telah menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas dengan mengajukan proposal untuk Rezim Pertahanan Strategis (SRR) - yang didasarkan pada tiga elemen yang saling terkait dari penyelesaian konflik: pembatasan nuklir, pembatasan rudal dan keseimbangan konvensional. Ia mengatakan proposal itu tetap di atas meja dan jika diupayakan bisa meletakkan dasar untuk perdamaian dan stabilitas abadi di wilayah tersebut.

Krisis antara dua negara bersenjata nuklir meningkat setelah serangan teroris Pulwama di mana 40 tentara India terbunuh. Ketegangan semakin meningkat pada 27 Februari ketika kedua angkatan udara terlibat dalam pertempuran udara - yang pertama dalam lima dekade terakhir - sebagai balasan atas serangan udara "non-militer pre-emptive" yang dilakukan oleh Angkatan Udara India terhadap infrastruktur teror yang tampak nyata di Balakot Pakistan pada 26 Februari.

Pakistan mengklaim bahwa mereka menembak jatuh dua jet tempur India dalam pertempuran udara, sementara India membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa jet tempur yang jatuh adalah F-16 Angkatan Udara Pakistan yang ditembak jatuh oleh IAF MiG-21 Bison. 

Credit  sindonews.com

Kepolisian Jerman Gerebek 30 Markas Gerakan Ekstrem Kanan

Ilustrasi anggota kepolisian Jerman. (REUTERS/Michaela Rehle)

Jakarta, CB -- Kepolisian Jerman menggeledah sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan kelompok ekstrem kanan di Bradenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, dan Saxony. Mereka diduga terlibat kerusuhan dan mengusung paham neo-Nazi.

Seperti dilansir Associated Press, Kamis (11/4), aparat menggerebek sekitar 30 tempat yakni rumah susun, kantor, dan tempat komersial. Namun, mereka tidak menangkap satu orang pun.

Menurut media lokal yang dilansir The Guardian, penggeledahan ini terkait dengan kelompok pada Inferno Cottbus '99. Mereka adalah kelompok ekstrem kanan yang berafiliasi dengan klub sepak bola Enegie Cottbus. Gerak-gerik mereka mulai diselidiki sejak April 2018.

Penggerebekan itu adalah perintah pengadilan Cottbus, yang juga menyelidiki kelompok itu. Inferno Cottbus '99 diduga terlibat aksi kriminal termasuk pencurian, kekerasan, penggelapan pajak, dan mengiklankan simbolisme Nazi, yang merupakan kejahatan di Jerman.


Inferno Cottbus juga dituduh memantik kerusuhan di timur kota Chemnitz pada musim panas lalu, yang dipicu pembunuhan seorang pria keturunan Jerman-Kuba.

Menurut kelompok itu, mereka bubar pada Mei 2017. Namun, pengamat gerakan sayap kanan menyatakan pembubaran itu hanya terjadi di atas kertas.

Cottbuss, merupakan kota di negara bagian Brandenburg, yang sejak lama dianggap sebagai sarang ekstremis sayap kanan.

Polisi menyatakan sampai saat ini diduga ada 20 orang yang tersangka terkait kerusuhan itu. Selain anggota Inferno Cottbus, para tersangka merupakan praktisi seni bela diri, perusahaan keamanan, dan pembuat pakaian neo-Nazi.

Juru Bicara Kota Cottbus, Jan Gloßmann, mengatakan mereka kesulitan menjebloskan kelompok sayap kanan ke penjara.

"Kami memiliki masalah dengan ekstremis sayap kanan dan strukturnya," ucap Gloßmann.

Pendukung paham ektrem kanan di Cottbus berjumlah sekitar 400 orang. Mereka membiayai gerakan dengan beragam kegiatan ekonomi seperti salon tato, perusahaan keamanan, dan label musik serta bisnis pakaian.

Credit  cnnindonesia.com

EU: Penyelesaian krisis Suriah mesti politik, bukan militer

Seorang petempur Pasukan Demokratik Suriah memeriksa surat identitas seorang istri petempur ISIS di klinik kamp pengungsi al-Hol di provinsi Hasaka, Suriah, 2/4/2019. (REUTERS/ALI HASHISHO)

Ismir, Turki (CB) - Penyelesaian krisis Suriah mesti politik dan bukan militer, kata Kepala Delegasi Uni Eropa (EU) untuk Turki.

Dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, Christian Berger mengatakan krisis tersebut memerlukan penyelesaian yang juga mencakup rakyat Suriah dalam menemukan penyelesaian politik.

Berger mengatakan Turki dan EU sedang bekerja sama dan mendukung proses pimpinan Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa.

Perundingan bagi peralihan politik di Suriah dimulai di Jenewa pada Juni 2012 di bawah pengawasan PBB.

"Jika kita tak menemukan penyelesaian politik, ini akan berlanjut," tambah Berger.

Duta blok Eropa tersebut juga memuji perang Turki melawan terorisme, dan mengatakan negara itu dan EU terus mengadakan dialog mengenai masalah kontraterorisme.

Ia mengatakan Turki berada dalam "situasi geografis yang sangat sulit" karena menghadapi perang saudara berkecamuk di Suriah, konflik di Irak melawan organisasi teror Da'esh, dan perang melawan PKK.

Dalam dua tahun belakangan ini, Operasi Cabang Zaitun dan Tameng Eufrat oleh Turki membebaskan wilayah tersebut dari gerilyawan YPG/PKK dan Da'esh, sehingga memungkinkan ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal mereka pulang ke rumah mereka.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan EU-- telah bertanggung jawab atas kematian hampir 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. PYD/YPG adalah cabang PKK di Suriah.

"Turki adalah sekutu penting koalisi masyarakat internasional dalam perang melawan Da'esh," ia menambahkan.

Berger juga mengatakan EU mengoperasikan proyek menyeluruh yang penting bersama Turki dalam pembersihan ranjau di perbatasan timur negeri itu.

"Ranjau adalah alat perang," katanya. Ia menambahkan Turki bersama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) mengoperasikan proyek pembersihan ranjau, yang ditujukan untuk menjinakkan 220.000 ranjau darat.

Credit  antaranews.com

Rusia Siap Jual Lebih Banyak S-400 ke Turki

Moskow mengatakan siap mempertimbangkan untuk memasok lebih banyak rudal pertahanan udara S-400 ke Turki. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia tertarik untuk memperluar kerja sama teknis militernya dengan Turki. Moskow mengatakan siap mempertimbangkan untuk memasok lebih banyak rudal pertahanan udara S-400 ke Turki.

"Rusia terbuka. Rusia memiliki kemampuan dan kompetensi teknologi yang sesuai. Rusia mencari peluang untuk memperluas kerja sama ini. Ini adalah praktik yang benar-benar normal," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Peskov mengatakan kerja sama teknis militer adalah bagian yang sangat penting dari interaksi Rusia dengan banyak negara asing, karena kerja sama tersebut menunjukkan tingkat khusus pengembangan hubungan bilateral. 

"Ini juga berlaku untuk Turki," cetusnya.

Peskov membuat pernyataan mengomentari pernyataan yang dibuat sebelumnya pada hari Rabu oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, bahwa jika Washington menolak untuk menjual sistem pertahanan udara jarak jauh Patriot ke Ankara, ia dapat membeli lebih banyak S-400 dari Rusia.

Berbicara kepada saluran berita NTV Turki, Cavusoglu mengatakan bahwa jika AS menerapkan ancamannya untuk membatalkan kesepakatan jet F-35, Turki dapat membeli pesawat tempur dari sumber lain hingga mampu memproduksi sendiri.

Washington telah mengkritik Turki karena pembelian rudal S-400 Rusia dan Pentagon mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 dan manual ke Turki.

Namun demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin sepakat untuk menerapkan kontrak mereka untuk mengirimkan S-400 ke Turki sesuai rencana.

Sistem rudal pertahanan udara S-400 dianggap yang paling canggih dari jenisnya di Rusia, yang mampu menghancurkan target pada jarak hingga 400 km dan ketinggian hingga 30 km. 

Credit  sindonews.com

Pompeo: F-35 Tidak Berjodoh dengan S-400 Rusia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan, jet tempur F-35 tidak dapat beroperasi di wilayah udara yang sama dengan sistem rudal S-400 Rusia. Foto/Reuters

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, jet tempur F-35 tidak dapat beroperasi di wilayah udara yang sama dengan sistem rudal S-400 Rusia. Ini adalah langkah terbaru AS untuk merayu Turki agar membatalkan pembelian S-400 agar mendapatkan F-35.

"Tidak mungkin untuk menerbangkan F-35 di ruang udara di mana S-400 dapat dioperasikan secara signifikan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadoly Agency pada Kamis (11/4).

Dia mengatakan, AS telah berkali-kali menyampaikan "tantangan teknis" ini kepada Turki, baik melalui saluran diplomatik ataupun militer. Namun, sayangnya hal itu tidak di gubris oleh Ankara.

Pompeo kemudian mengatakan kesepakatan untuk sistem pertahanan udara AS sekarang di atas meja, dan bahwa Washington mengakui peran Ankara dalam program F-35.

"Kami telah menjelaskan kepada orang-orang Turki sejelas mungkin, mereka membangun komponen penting dari F-35. Tidak hanya mereka pembeli dan pelanggan, tetapi mereka adalah bagian dari rantai pasokan untuk F-35," ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu telah menolak ancaman AS untuk membatalkan kesepakatan untuk jet F-35 jika Turki tetap melanjutkan pembelian S-400. Cavusoglu mengatakan dengan tidak adanya F-35, Turki bisa membeli jet tempur dari sumber lain hingga mampu memproduksi sendiri. 

Credit  sindonews.com