CUPUMA

Selasa, 26 Februari 2019

Rusia Sebut AS Selalu Tolak Bahas Penyebaran Senjata di Luar Angkasa

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan, Amerika Serikat (AS) secara konsisten menolak membahas penyebaran senjata di luar angkasa, serta masalah stabilitas strategis lainnya.

Lavrov, yang berbicara saat melakukan wawancara dengan Vietnam Television (VTV), CCTV dan Phoenix TV, menuturkan sejak 2017 Rusia selalu berusaha mengajak AS membahas masalah penyebaran senjata di luar angkasa. Namun, AS tidak pernah menggubris hal itu.

"Kami memiliki banyak kesempatan, pada pertemuan Hamburg 2017 antara Presiden Vladimir Putin dan Donald Trump dan KTT Helsinki pada Juli 2018, percakapan saya dengan Michael Pompeo dan kunjungan Penasihat Keamanan Nasional, AS John Bolton ke Rusia," ucap Lavrov, seperti dilansir Tass pada Minggu (24/2).

"Dalam setiap pertemuan itu menyarankan untuk meluncurkan dialog terstruktur mengenai stabilitas strategis yang akan mencakup rudal jarak menengah dan jarak pendek, Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis dan ruang angkasa, yang dianggap sebagai area baru di mana AS ingin mengerahkan senjata, meskipun itu akan disesalkan," sambungnya.

Diplomat senior Rusia itu kemudian mengatakan, draft perjanjian Rusia-Cina tentang non-penyebaran senjata di luar angkasa di Konferensi Jenewa tentang Perlucutan Senjata telah menjadi penghalang bagi AS.

"Ini adalah dokumen yang solid dan disusun dengan baik yang memiliki banyak pendukung, termasuk negara-negara Eropa, tetapi AS tidak ingin terikat dengannya. Ketika AS mengumumkan rencana untuk menyebarkan senjata di luar angkasa, menjadi jelas mengapa mereka menolak untuk mendukung rancangan perjanjian yang disajikan oleh Rusia dan China," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rumitnya Denuklirisasi, Bagaimana Melucuti Senjata Nuklir?

Bom hidrogen Uni Soviet, RDS-220 atau "Tsar Bomba", adalah bom termonuklir terkuat yang pernah dibuat.[Scott Martin/Army Technology]

CB, Jakarta - Ada cukup banyak senjata nuklir di dunia untuk menyebabkan bencana global yang menghancurkan dunia dalam sekejap. Menurut para ilmuwan, tidak ada negara yang dapat menembakkan lebih dari 100 hulu ledak nuklir tanpa menimbulkan kehancuran sedemikian rupa sehingga warga negara mereka sendiri yang pulang akan terbunuh.
Sebagian besar negara nuklir yang diakui oleh Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yakni Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, telah mulai mengurangi persenjataan mereka.

Cina merupakan pengecualian. Jumlah pasti hulu ledak negara ini tidak diketahui, tetapi banyak analis mengatakan persediaannya secara perlahan semakin meningkat.

Sebaliknya, Korea Utara, walaupun terkenal sulit diprediksi, pada akhirnya dapat mengurangi program nuklirnya jika pemulihan hubungan diplomatiknya dengan Barat terus berlanjut.
Negosiasi mengenai perlucutan senjata nuklir secara politis sulit. Tetapi ketika kesepakatan tercapai, para ilmuwan dan insinyur dapat menyediakan berbagai alat untuk membongkar beberapa senjata buatan manusia yang paling mematikan dan menyimpan atau menggunakan kembali bahan nuklir berbahaya.
Pelucutan senjata nuklir adalah proses yang terkoordinasi, yang melibatkan politisi, ilmuwan dan insinyur, seperti dalam laporan Inside Science, insidescience.org, dikutip pada 25 Februari 2019.
Semuanya dimulai dengan cetak biru yang digunakan para desainer untuk membuat senjata di tempat pertama, menurut para ahli.
"Ini seperti jenis mesin lainnya," jelas Robert Rosner, ketua Buletin Badan Ilmuwan dan Keamanan Atom. "Ini adalah proses membongkar sepotong demi sepotong."

Bom "Priscilla" meledak dengan energi 37 kiloton TNT di Situs Uji Nevada pada 24 Juni 1957. [Situs Keamanan Nasional Nevada/Wikipedia/Business Insider]
Untuk membongkar senjata nuklir, para insinyur perlu mengetahui urutan yang tepat di mana potongan-potongan itu awalnya disatukan.
"Desain bom atom adalah apa yang saya sebut rahasia terbuka. Tidak banyak cara mendesainnya, jadi jika orang Amerika harus berurusan dengan bom Korea Utara misalnya, itu tidak akan menjadi misteri bagi mereka," kata Rosner.
Tetapi bom hidrogen yang lebih canggih dan destruktif yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, dan Rusia adalah cerita lain.
"Ada banyak desain yang berbeda sehingga pembongkarannya sangat sulit. Anda harus sangat berhati-hati," kata Rosner. "Dari sudut pandang insinyur mesin, mereka seperti arloji Swiss yang sangat diciptakan dengan rumit. Mereka adalah karya seni mekanis dengan desain yang sangat pintar."
Para ahli lain sepakat bahwa membongkar desain nuklir adalah bagian yang paling menantang dari proses denuklirisasi.

"Ini lebih sedikit tentang bahan nuklir dan lebih banyak tentang teknik," kata Tom Plant, direktur Proliferasi dan Kebijakan Nuklir di Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, sebuah think tank independen di Inggris.
Ini akan jauh lebih sulit dan oleh karena itu lebih kecil kemungkinannya bahwa tim insinyur dapat membongkar bom hidrogen tanpa mengetahui urutan desain yang tepat, tetapi secara teknis masih tidak mungkin.
"Sangat tidak mungkin meledak jika ada kesalahan dalam proses pembongkaran, kecuali jika dirancang untuk meledak pada kemungkinan itu, yang mungkin saja terjadi meskipun mustahil," kata Rosner.
Plant setuju bahwa skenario terburuk adalah peledakan tidak disengaja, tetapi ada risiko lain yang mungkin terjadi jika pembongkaran salah. Orang-orang yang melakukannya dapat tersengat listrik atau terkena bahan nuklir atau bahan kimia beracun lainnya.
Tetapi suatu negara, yang mengetahui desainnya sendiri, harus dapat membongkar senjata nuklir modernnya sendiri.

Mengalihkan Sisa Plutoniun atau Uranium

Pada 2014, AS telah membongkar 85 persen dari cadangan senjata nuklirnya yang dipublikasi sejak 1967 ketika AS memiliki lebih dari 31.000 hulu ledak nuklir siap-perang, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Bahkan sebelum pembongkaran nuklir dilakukan, suasana politik yang benar perlu diwujudkan, kata Plant. Dia masih tidak optimis bahwa dialog saat ini antara Korea Utara dan Amerika Serikat memiliki cukup kemauan politik untuk melihat semenanjung Korea yang bebas nuklir.
Setelah komponen senjata dibongkar, proses selanjutnya berurusan dengan sisa plutonium atau uranioan entah itu menggunakan teknologi bom yang lebih tua dan lebih canggih.
Satu solusi yang mungkin adalah menggunakan kembali bahan radioaktif, baik plutonium atau uranium, untuk menghasilkan listrik. Untuk membuat unsur ini cocok untuk pembangkit listrik, bahan perlu diencerkan dengan versi yang kurang diperkaya.

Mematikan limbah radioaktif dan menjaganya tetap aman adalah ilmu tersendiri. Uranium atau plutonium yang diekstraksi akan mengandung isotop yang berbeda, varian dari keduanya memiliki massa atom yang berbeda, yang berarti radioaktivitas-nya meluruh pada tingkat yang berbeda.Isotop yang sangat radioaktif memiliki waktu paruh pendek, yang berarti mereka meluruh lebih cepat daripada yang kurang radioaktif, dan itu menghasilkan banyak panas.
"Bahan itu harus diletakkan di kolam air selama sekitar setengah dekade untuk mendinginkan batang saat mereka meluruh," kata Rosner. "Kemudian baru bisa menggunakan limbah tingkat rendah yang relatif lebih sedikit radioaktif-nya."
Isotop yang kurang radioaktif lebih lambat meluruh, yang menimbulkan masalah tersendiri.
"Mereka memiliki nukleus yang lebih berat, sehingga mereka memiliki paruh yang sangat panjang bisa sampai jutaan tahun dan Anda masih harus melakukan tindakan tambahan. Anda tidak bisa membiarkan mereka disimpan begitu saja," kata Rosner.
Batang radioaktif ini harus disimpan dalam wadah yang dirancang khusus, yang disebut "tong kering". Tanki ini biasanya terbuat dari baja dan ditutup rapat untuk mencegah kebocoran. Masing-masing tong kemudian dibungkus dalam cangkang baja lain dan kemudian di lapisan beton tebal untuk mencegah radiasi.
"Jika Anda berdiri di luar wadah maka Anda tidak akan dapat mendeteksi radiasi," jelas Rosner.
Tetapi bahkan opsi penyimpanan ini memiliki kekurangan seperti biaya pembangunan, pemeliharaan dan pemantauan fasilitas-fasilitas ini tidak akan pernah hilang selama batang di dalam menghasilkan radiasi.

Selain itu, ada keamanan nasional untuk dipertimbangkan, kata Plant. "Pemerintah akan menyimpannya di tempat yang aman jika mereka ingin menggunakannya kembali atau seandainya ada teroris yang berusaha mendapatkannya."Itulah mengapa opsi ketiga yang disebut "pelucutan sebagian" menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir.
Pelucutan sebagian akan menyimpan zat radioaktif sambil menghilangkan peluang untuk bom yang akan digunakan.
"Jika Anda menghilangkan pelatuknya, maka apa yang tersisa tidak dapat digunakan sebagai bom," kata Rosner.

Tetapi pelucutan sebagian bersifat reversibel, artinya pemicu dapat dipasang kembali dan karena itu hulu ledak dapat diaktifkan kembali."Anda tidak bisa mengembalikannya dalam hitungan jam sehingga mereka tidak bisa siaga. Anda berbicara tentang minggu untuk melakukannya," kata Rosner.
Jika Korea Utara setuju untuk melakukan denuklirisasi, Korut memiliki beberapa pilihan untuk dipertimbangkan dan jangka panjang, tetapi ketika negara-negara pemilik senjata nuklir bekerja sama untuk mengendalikan persenjataan mereka, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih aman, kata Plant.

Credit tempo.co

Tiba di Vietnam, Kim Jong Un Disambut Karpet Merah

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menjejakkan kakinya di Vietnam pada hari Selasa pagi, 26 Februari 2019 setelah menempuh perjalanan sepanjang 4.500 kilometer atau 60 jam dengan mengenderai kereta antipeluru dari Pyongyang via wilayah Cina.
Kereta yang membawa Kim berhenti di stasiun kereta Dong Dang, berbatasan dengan Cina.

Sejumlah pejabat tinggi Vietnam menyambut Kim dengan menggelar karpet merah dan sambutan kenegaraan dan dua bendera kedua negara berkibar.
Kim begitu turun dari kereta melambaikan tangannya sambil tersenyum. Cucu pendiri Korea Utara ini mengenakan pakaian ala Mao Zedong berwarna hitam.
Mobil Mercedez Bens kemudian membawa Kim menuju Hanoi sejauh sekitar 170 kilometer. Para pengawal mengiringi mobil yang membawa Kim.

Dari dalam mobil Kim Jong Un melambaikan tangannya kepada penduduk yang berbaris di sepanjang jalan dengan melambai-lambaikan bendera Vietnam dan Korea Utara.Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tiba di Hanoi pada Selasa sore. Trump didampingi Mentero Luar Negeri Miko Pompeo.

Stasiun Dong Dang, Vietnam menggelar karpet merah menyambut kedatangan Kim Jong Un pemimpin Korea Utara. [KOREA HERALD]

Kim Jong Un dan Donald Trump akan bertemu pada hari Rabu, 27 Februari untuk membahas program denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea. Ini pertemuan kedua mereka setelah mengadakan pertemuan pertamanya pada Juni 2018 di Singapura.

Credit tempo.co

Ukraina Minta Indonesia Bantu Akhiri Aneksasi Rusia atas Crimea

JAKARTA - Pemerintah Ukraina mendesak dunia internasional, termasuk di dalamnya Indonesia, untuk membantu mengakhiri aneksasi Rusia terhadap Crimea, yang saat ini telah memasuki tahun kelima.

"Ukraina mendesak masyarakat internasional dan khususnya Republik Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB saat ini untuk terus melanjutakan upaya untuk menghentikan agresi hibrida Rusia terhadap Ukraina, termasuk pendudukan temporal Crimea, dengan tujuan akhir pemulihan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional," kata Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Volodymyr Pakhil dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews pada Selasa (26/2).

Pakhil, dalam keterangan menuturkan bahwa lima tahun lalu pasukan Rusia atau yang disebut "orang hijau kecil" memasuki Crimea tanpa lencana militer. Pada awalnya, papar Pakhil, Presiden Rusia, Vladimir Putin membantah keterlibatan negaranya, kemudian mengakui bahwa ia telah berbohong kepada seluruh dunia.

Dengan keberadaan “lelaki hijau kecil” bersenjata, Moskow berhasil melakukan referendum palsu tentang transisi Crimea ke Rusia, yang tidak diakui oleh dunia yang beradab secara demokratis.

"Yaitu, Resolusi Majelis Umum PBB “Integritas Teritorial Ukraina” menegaskan komitmen terhadap integritas teritorial Ukraina dalam batas-batasnya yang diakui secara internasional dan menggarisbawahi ketidakabsahan referendum palsu yang disebutkan. Dokumen itu didukung oleh 100 negara anggota PBB. Oleh karena itu, sejak awal Rusia mendapati dirinya berada dalam isolasi internasional, yang didukung hanya oleh 10 negara yang memiliki catatan demokrasi serupa dengan Moskow," ucapnya.

Dia kemudian menambahkan, pendudukan sementara Crimea berarti bahwa, untuk pertama kalinya sejak 1940-an, sebuah negara Eropa merebut sebagian wilayah dari tetangga dengan paksa, sehingga secara besar-besaran melanggar hukum dan ketertiban internasional.

"Selain itu, pendudukan Crimea menjadi awal perang hibrida Rusia melawan Ukraina, termasuk agresi militer yang sedang berlangsung di timur Ukraina serta perang informasi yang sangat besar. Untuk beberapa alasan, kampanye disinformasi besar-besaran dan intervensi agresif ke dalam urusan internal Ukraina serta banyak negara lain menjadi praktik umum bagi Kremlin," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kiev Tuding Moskow Jadikan Crimea Pangkalan Militer Rusia

JAKARTA - Ukraina menyatakan Rusia saat ini telah menjadikan Crimea sebagai pangkalan militer mereka di Semenanjung Laut Hitam. Crimea, di mata Ukraina, adalah wilayah yang dianeksasi Rusia lima tahun lalu.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Volodymyr Pakhil dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews pada Selasa (26/2), menuturkan pelanggaran HAM terus menerus dilakukan oleh Rusia di Crimea.

Namun, selain pelanggaran HAM, papar Pakhil, Moskow juga mengubah Krimea menjadi pangkalan militer besar, mengubah keseimbangan keamanan regional.

"Orang tidak dapat mengesampingkan bahwa militerisasi Krimea dapat digunakan untuk memperluas agresi Rusia terhadap Ukraina ke wilayah Ukraina baru dengan kemungkinan upaya pendudukan Laut Azov dan bagian selatan Ukraina," tulisnya.

"November lalu, Rusia melakukan satu lagi tindakan agresi terbuka terhadap Ukraina dengan cara serangan bersenjata dan penangkapan kapal-kapal angkatan laut Ukraina di perairan internasional Selat Kerch dan Laut Azov, serta melukai dan menangkap anggota kru mereka," sambung Pakhil.

Dia lalu menuturkan, Ukraina sangat menyambut keputusan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu untuk mengadopsi Resolusi "Masalah militerisasi Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol (Ukraina), serta bagian dari Laut Hitam dan Laut Azov", mendesak Rusia menarik pasukan bersenjatanya dari Krimea.

"Pada saat yang sama, sanksi terhadap Rusia terbukti menjadi salah satu langkah terkuat yang diterapkan oleh komunitas internasional untuk mendukung Ukraina, 41 negara saat ini telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia untuk agresi terhadap Ukraina. Sanksi-sanksi ini harus tetap berlaku sampai de-pendudukan wilayah Ukraina terjadi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Dubes Ukraina: Muslim Tatar Crimea Jadi Korban Utama Aneksasi Rusia

JAKARTA - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Volodymyr Pakhil menuturkan, pihak yang paling rentan akibat aneksasi Rusia atas Crimea, yang saat ini telah memasuki tahun kelima adalah kelompok Muslim Tatar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews pada Selasa (26/2), Pakhil menuturkan pendudukan sementara Crimea berarti bahwa, untuk pertama kalinya sejak 1940-an, sebuah negara Eropa merebut sebagian wilayah dari tetangga dengan paksa, sehingga secara besar-besaran melanggar hukum dan ketertiban internasional.

Selain itu, pendudukan Crimea menjadi awal perang hibrida Rusia melawan Ukraina, termasuk agresi militer yang sedang berlangsung di timur Ukraina serta perang informasi yang sangat besar.

"Untuk beberapa alasan, kampanye disinformasi besar-besaran dan intervensi agresif ke dalam urusan internal Ukraina serta banyak negara lain menjadi praktik umum bagi Kremlin," tulis Pakhil.

Dia lalu menuturkan, Crimea sekarang menjadi zona ilegalitas dan pelanggaran hukum bagi semua orang yang menolak bekerja sama dengan Rusia. Kelompok yang paling rentan adalah Tatar Crimea, di mana mayoritas dari mereka, dipenjara secara ilegal di bawah motif politik. Kremlin, lanjut Pakhil juga melarang Parlemen Nasional Tatar Crimea, serta media, pendidikan, budaya, dan agama Tatar telah dilecehkan secara sistematis.

"Lebih dari 70 Tatar Muslim dan etnis Ukraina lainnya tetap ditahan secara ilegal di bawah dakwaan yang bermotivasi politik dan tidak memiliki hukum di Rusia dan Crimea yang diduduki Rusia. Daftar ini diperbarui berdasarkan bergulir ketika penangkapan baru, penahanan dan keputusan pengadilan berlangsung. Aktivis hak asasi manusia, pengacara, dan semua orang yang memberikan dukungan kepada warga Ukraina, termasuk Tatar Crimea, berada di bawah tekanan konstan," ucapnya.

Diplomat Kiev itu menyebut larangan Moskow bagi pengawas internasional dan lembaga bantuan untuk masuk ke Crimea membuat hampir tidak mungkin untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi mereka yang sangat membutuhkan di wilayah di Semenanjung Laut Hitam itu.

"Karena tidak ada lembaga penegakan hukum independen dan pengadilan yang adil di Rusia, satu-satunya alat adalah untuk melanjutkan dan memperkuat tekanan politik dan sanksi internasional. Pelanggaran hak asasi manusia dan nasional di Krimea oleh Rusia telah berulang kali dikutuk oleh PBB dan organisasi internasional lainnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pemimpin Senior Taliban Temui Utusan Khusus Gedung Putih

Taliban di Afganistan (ilustrasi).

Foto: aljazirah

AS dan Taliban memulai pembicaraan soal perdamaian di Afghanistan

CB, KABUL -- Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk perdamaian di Afghanistan bertemu dengan seorang pemimpin senior Taliban di Doha, Qatar, pada Senin (25/2). Kedua pihak mengadakan kembali pembicaraan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 17 tahun kendati pemberontak itu terus menolak berurusan dengan pemerintah Kabul.

Zalmay Khalilzad, yang ditunjuk tahun lalu untuk memimpin usaha perdamaian AS, bertemu untuk pertama kalinya dengan Mullah Abdul Ghani Baradar, pendiri bersama Taliban dan kepala politik gerakan tersebut. Pembicaraan diperkirakan akan berlangsung selama sedikitnya empat hari.

"Baru saja selesai makan siang dengan Mullah Baradar dan timnya. UntuK pertama kali kami bertemu. Sekarang bergerak untuk adakan pembicaraan," kata Khalilzad dalam cuitannya di Twitter.

Kendati pembicaraan berlangsung, perang di Afghanistan telah menewaskan hampir 4.000 warga sipil pada tahun 2018. 2018 menjadi tahun paling mematikan bagi warga sipil Afghanistan sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mendokumentasikan korban-korban dalam perang satu dekade lalu.

Baradar tiba di Doha pada Ahad (24/2). Tetapi sumber-sumber menyatakan tidak jelas apakah ia akan menghadiri seluruh pertemuan. Babak terakhir pembicaraan berakhir di Qatar pada Januari.

Baradar yang merupakan mantan petempur dan tokoh berpengaruh dalam Taliban dibebaskan dari penjara di Pakistan tahun lalu. Penunjukannya dipandang luas sebagai usaha baru oleh Taliban untuk muncul dari bayang-bayang politik dan diplomatik.

Pekan lalu Taliban mengatakan bahwa Baradar telah menunjuk sebuah tim beranggota 14 orang untuk menghadiri pembicaraan dan tidak akan ke Qatar, tetapi rencananya berubah pada Ahad

Credit republika.co.id

AS dan Sekutu Pertimbangkan Langkah Baru Terhadap Maduro

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Konvoi truk yang membawa makanan dan obat-obatan dihalangi oleh kelompok Maduro

CB, BOGOTA -- Negara-negara Amerika Latin diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah untuk mengerahkan lagi tekanan-tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (25/2). Langkah baru ini akan dimabil setelah Maduro merintangi masuknya ratusan ton bantuan kemanusiaan ke negara itu pada akhir pekan.

Negara-negara yang tergabung dalam Lima Group kemungkinan akan membalas penentangannya atas penggunaan kekuatan pada pertemuan di Bogota, kata mereka yang menghadiri pertemuan dan sumber-sumber diplomatik.

Sedikitnya tiga orang tewas dan hampir 300 lagi mengalami cedera dalam protes-protes dan bentrokan-bentrokan pada Sabtu ketika konvoi-konvoi bantuan dukungan Amerika Serikat berusaha masuk ke wilayah Venezuela untuk mengirim makanan dan obat-obatan.

Politisi oposisi Juan Guaido, yang diakui sebagian besar negara Barat sebagai pemimpin sah Venezuela, telah mendesak blok tersebut untuk mempeRtimbangkan "semua opsi" dalam menggulingkan Maduro.

Guaido akan menghadiri pertemuan itu dan begitu juga Wakil Presiden AS Mike Pence. Tak seperti Lima Group, pemerintahan Trump sejauh ini menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer.

"Kami punya tanggung jawab untuk menggandakan dan meningkatkan dukungan kami," kata Menteri Luar Negeri Kolombia Carlos Holmes Trujillo ketika pertemuan itu dimulai.

"Orang-orang Venezuela tak pernah mengalami banyak kamajuan menuju pemulihan demokrasi mereka."

Trujillo juga menekankan perlunya bagi resolusi damai dari krisis Venezuela.

Laporan-laporan yang menyebutkan ada perbedaan di Lima Group terkait penggunaan kekuatan adalah salah, kata Wakil Menlu Peru Hugo de Zela Martinez pada pembukaan peretemuan itu.

Langkah-langkah baru yang akan diambil AS diperkirakan diumumkan oleh Pence dalam pemaparannya kepada grup itu setelah pukul 10:30 waktu setempat, setelah ia bertemu dengan Guaido.

Konvoi truk yang membawa makanan dan obat-obatan dihalangi pada akhir pekan lalu oleh tentara dan kelompok-kelompok bersenjata yang setia kepada Maduro, yang memperoleh dukungan dari Cina dan Rusia. Kedua negara itu memiliki investasi di sektor energi di Venezuela.

Maduro menyatakan usaha-usaha dengan mengirim bantuan tersebut merupakan bagian dari kudeta yang disutraradi AS.

Truk-truk itu ditembaki gas air mata dan peluru-peluru karet. Dua truk terbakar, yang pihak oposisi salahkan atas pasukan keamanan dan pemerintah Venezuela pada para pemerotes.

Credit republika.co.id

AS Klaim Rezim Maduro Tinggal Menghitung Hari

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo. (REUTERS/Alex Wroblewski)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo merasa yakin kepemimpinan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, hanya tinggal menghitung hari.

"Prediksi itu sulit. Menentukan hari yang tepat itu sulit. Tapi saya yakin rakyat Venezuela akan memastikan bahwa (kepemimpinan) Maduro bisa dihitung hari," ucap Pompeo saat diwawancarai CNN pada Minggu (24/2) pekan lalu.

Pernyataan itu diutarakan Pompeo di saat krisis politik Venezuela belum juga menemukan titik terang. Bentrokan bahkan sempat mewarnai perbatasan dengan Brasil, di mana tentara Venezuela menembak mati dua warga di antara massa yang mencoba mencegah penutupan perbatasan.

Massa Desa Kumarakapay berupaya menghadang personel militer yang berusaha menutup perbatasan, demi memblokade bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela.

Pompeo menyalahkan pasukan bersenjata lolyalis Maduro yang dikenal "Collectivos" atas kekerasan yang terjadi di perbatasan tersebut.

"Kami berharap militer Venezuela akan segera mengambil peran sebagai pelindung warga dari tragedi-tragedi ini. Jika itu terjadi, saya pikir hal-hal baik akan terjadi," katanya seperti dikutip AFP.

Di Kolombia Pence berencana bertemu dengan Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, yang secara aklamasi menyatakan sebagai pemimpin interim negara Amerika Latin itu.

Pence akan menghadiri pertemuan dengan Guaido serta Lima Group, organisasi multinasional yang terdiri dari 13 negara Amerika Latin dan Kanada, untuk mendiskusikan penyelesaian krisis politik Venezuela dan strategi menyingkirkan Maduro.

Sejak awal, AS memang telah mengakui Guaido sebagai presiden sah Venezuela, langkah yang tak lama diikuti oleh puluhan negara lainnya termasuk Uni Eropa.

"Satu-satunya misi tunggal kami adalah memastikan rakyat Venezuela mendapatkan demokrasi yang layak dan membuat orang-orang Kuba dan Rusia yang telah menjatuhkan negara yang dulunya kaya ini selama bertahun-tahun supaya tidak lagi berkuasa," papar Pompeo.

Credit cnnindonesia.com

Pengakuan Tentara Venezuela yang Membelot dari Rezim Maduro

BOGOTA - Sejumlah tentara Venezuela yang membelot dari pemerintah Presiden Nicolas Maduro Moror ke Kolombia mengaku mencemaskan keselamatan keluarga mereka. Para pembelot takut, keluarga mereka akan diserang pasukan loyalis rezim Maduro.

Orla Guerin, salah satu pembelot berusia 23 tahun mengatakan kepada BBC bahwa ia mencemaskan nasib keluarganya yang hidup di bawah kekuasaan rezim Maduro. "Pasukan yang setia kepada presiden dapat menyerang keluarga saya," katanya, yang dilansir Senin (25/2/2019).

"Tapi saya pikir ini adalah keputusan terbaik yang bisa saya buat," ujarnya, membela pembelotan yang dia lakukan.

Lebih dari 100 tentara Venezuela telah membelot, yang sebagian besar terjadi selama bentrokan mematikan atas pengiriman bantuan pada hari Sabtu pekan lalu.

Ketegangan meningkat setelah Presiden Maduro mengirim pasukan untuk memblokir jalan dan jembatan di wilayah yang berbatasan dengan Brasil dan Kolombia. Dua negara itu menjadi tempat pengiriman bantuan makanan dan obat-obatan dari Amerika Serikat dan sedang diupayakan kubu oposisi agar bisa masuk ke Venezuela.

Di berbagai titik persimpangan, pasukan keamanan Venezuela menembakkan gas air mata ke sukarelawan dan pemrotes yang membakar pos-pos dan melemparkan batu ke arah tentara dan polisi antihuru-hara.

Beberapa orang terkejut dengan adegan kekerasan akhir pekan lalu ketika pasukan Venezuela menembaki warga sipil dengan gas air mata dan peluru karet.

Berbicara dengan BBC dengan syarat anonim, sekelompok desertir Venezuela yang berbasis di sebuah gereja di Cúcuta menggambarkan apa yang mendorong mereka untuk meninggalkan pasukan bersenjata rezim Presiden Maduro.

"Ada banyak pasukan profesional yang ingin melakukan ini. Ini akan menjadi efek domino. Ini akan memiliki pengaruh signifikan pada angkatan bersenjata," kata seorang pembelot pria berusia 29 tahun.

"Angkatan Bersenjata telah hancur karena begitu banyak perwira korup. Militer profesional lelah. Kita tidak bisa tetap menjadi budak, kita membebaskan diri kita sendiri," ujarnya.

Seorang pembelot lainnya, seorang wanita, menggambarkan suasana hati pada hari Sabtu sebagai sesuatu yang menegangkan. "Saya berpikir saya tidak bisa membahayakan rakyat saya sendiri," ujarnya.

"Putri saya masih di Venezuela dan itu yang paling menyakitkan. Tapi saya melakukan ini untuknya. Sulit karena saya tidak tahu apa yang mungkin mereka lakukan padanya," lanjut dia.

Pembelot ketiga mengaku merasa sakit melihat orang-orang Venezuela di jalanan berjuang untuk meminta bantuan kemanusiaan.

"Saya merasa impoten dan tidak berguna. Saya merasakan sakit untuk semua yang terjadi," katanya.

Krisis politik Venezuela mulai memanas ketika Ketua Majelis Nasional (Parlemen) yang dikuasai oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim negara itu. Guaido tidak mengakui hasil pemilu 2018 yang dimenangkan kubu Presiden Maduro.

Pengakuan Guaido itu didukung Amerika Serikat dan banyak negara lain, termasuk negara-negara Amerika Latin. Namun, Rusia, China, Turki, Iran dan negara lainnya tetap mendukung Maduro sebagai pemimpin sah yang terpilih melalui pemilu 2018.

Credit sindonews.com

Robohkan Barikade Perbatasan, 60 Tentara Venezuela Membelot

CARACAS - Sedikitnya 60 anggota pasukan keamanan Venezuela membelot di tengah kekacauan yang terjadi di perbatasan negara itu dengan Kolombia. Hal itu diungkapkan oleh pihak berwenang Kolombia.

Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan sejumlah pasukan meninggalkan pos mereka mengendarai kendaraan lapis baja. Mereka kemudian melintasi jembatan yang menghubungkan Venezuela dan Kolombia, merobohkan barikade besi, dan kemudian melompat keluar dari kendaraan dan berlari ke sisi Kolombia.

"Apa yang kami lakukan hari ini, kami lakukan untuk keluarga kami, untuk rakyat Venezuela," ucap salah seorang pembelot dalam video yang disiarkan program berita televisi Kolombia seperti disitir dari Reuters, Minggu (24/2/2019).

Kekacauan pecah di wilayah perbatasan Venezuela dan Kolombia. Tentara Venezuela yang setia dengan Presiden Nicolas Maduro menggunakan gas air mata dan peluru untuk menghalau bantuan kemanusiaan masuk ke negara itu.

Partai Sosialis yang berkuasa di Venezuela menyebut upaya bantuan yang diinisiasi tokoh oposisi Juan Guaido sebagai invasi terselubung yang didukung oleh Washington. Caracas menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) seharusnya membantu Venezuela dengan mencabut sanksi sektor keuangan dan minyak yang melumpuhkan.

Credit sindonews.com

Penyerang bakar pusat perawatan Ebola di Kongo

Petugas kesehatan melepaskan pakaian pelindung setelah mengunjungi barak isolasi rumah sakit Bikoro, yang menerima terduga kasus Ebola, di Bikoro, Republik Demokratik Kongo, Sabtu (12/5/2018). (REUTERS/Jean Robert N'Kengo)

Kinshasa (CB) - Para penyerang membakar satu pusat perawatan Ebola yang dikelola Medecins Sans Frontieres (MSF) di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDK) Ahad malam (24/2), memaksa para staf mengevakuasi pasien-pasien, kata lembaga amal tersebut.

Sejauh ini, belum ada rincian mengenai identitas atau motif dari orang-orang pembakar fasilitas, yang berada di distrik Katwa, di jantung wilayah wabah terburuk penyakit mematikan itu di RDK.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa para pekerja bantuan menghadapi ketidakpercayaan di beberapa kawasan. Kondisi itu dipicu desas-desus mengenai perawatan dan orang-orang yang memilih pengobatan tradisional.

"Akibat pembakaran bangunan itu, para pasien tak mungkin lagi mendapat perawatan di sana," menurut MSF di Twitter pada Senin. Tak ada pasien maupun staf yang mengalami luka-luka, tambahnya.

Wabah Ebola telah membunuh 546 orang sejak Juli, kata Kementerian Kesehatan Kongo melaporkan.

Sebagian besar dari kasus itu terjadi sejak permulaan tahun di Katwa, yang dekat dengan perbatasan dengan Uganda.

Tiga sukarelawan Palang Merah Kongo diserang ketika mereka membantu penguburan seorang korban Ebola di bagian timur Kongo pada Oktober. Dua bulan kemudian, para pengunjuk rasa politik menggeledah sebuah pusat isolasi Ebola di dekatnya.

Credit antaranews.com

Ratusan orang di Barcelona protes kunjungan Raja Spanyol

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Barcelona (CB) - Ratusan orang turun ke jalan di Barcelona pada Minggu (24/2) untuk menentang kunjungan Raja Spanyol Felipe VI ke Catalunya, wilayah yang gagal memisahkan diri pada 2017.

Raja Spanyol menjadi tokoh polarisasi di Catalunya sejak ia melakukan campur tangan politik yang langka di puncak krisis pemisahan Catalunya. Ketika itu, dia menyebut para pemimpin prokemerdekaan tidak bertanggung jawab dan tidak demokratis.

Raja Spanyol berkunjung ke Barcelona, Ibu Kota Catalunya, pada Minggu untuk menggelar makan malam bagi pertemuan industri telepon seluler.

Kalangan separatis Catalunya menyikapi kunjungan tersebut dengan membakari foto-foto Raja dan menutup sejumlah jalan di pusat kota Barcelona.

Para demonstran membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Hentikan Penindasan" dan "Rotten Bourbouns", mengacu kepada kediaman kerajaan Spanyol. Mereka juga melemparkan telur ke arah polisi daerah di Museu Nacional d`Art de Catalunya (MNAC), tempat perjamuan makan malam berlangsung.

Kehadiran Raja di Barcelona muncul di tengah saat yang sulit bagi politik Spanyol, yaitu ketika 12 pemimpin separatis Catalunya menjalani persidangan di Madrid atas gerakan kemerdekaan.

Perdana Menteri Sosialis Spanyol Pedro Sanchez menyerukan pemilu dini pada 28 April setelah sejumlah partai prokemerdekaan Catalunya bergabung dengan partai-partai oposisi untuk menentang RUU anggaran 2019 yang diusungnya.

Credit antaranews.com

Theresa May Janji Kucurkan Dana untuk Korban Perang Yaman

Theresa May

Foto: AP

Bantuan untuk korban perang Yaman diumumkan di Mesir.

CB, SHARM EL SHEIKH -- Perdana Menteri Inggris Theresa May berjanji memberikan dana 200 juta poundsterling untuk membantu para korban perang di Yaman. Ia juga menyerukan untuk pengakhiran krisis dan penderitaan dari perang saudara selama empat tahun di sana.

PM May mengumumkan sejumlah paket bantuan saat tiba untuk pembicaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) selama dua hari dengan Uni Eropa dan Liga Arab di Sharm El Shiekh, Mesir pada Ahad (24/2) waktu setempat. "Kami berada pada bagian kami dan akan terus melakukannya, meski masih ada lagi yang bisa dilakukan sebagai komunitas internasional soal Yaman," kata May dilansir Guardian, Senin (25/2).

May juga mendorong negara-negara Arab dan Eropa untuk melipatgandakan upaya dalam mencapai perjanjian damai konflik Yaman. "Harus ada penyelesaian melalui solusi politik. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis dan penderitaan yang ditimbulkan," ujarnya.

May meminta, dialog damai yang digelar di Stockholm pada Desember lalu diganti menjadi perdamaian abadi. "Perjanjian Stokholm harus diimplementasikan secara penuh," kata dia.

Dalam dialog di Stockholm, kedua kubu, pasukan lokal yang didukung Arab Saudi dengan pemberontak Houthi, menyepakati kesepakatan bersenjata di kota pelabuhan Hodeidah serta manarik pasukan. May pun menyarankan agar tekanan diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik Yaman. "Pasukan dari semua pihak harus mulai keluar dari Hodeidah dan menindaklanjuti rencana pertukaran tahanan," ujarnya.

"Gencatan senjata harus dihormati dengan pihak-pihak yang menahan diri. Houthi harus mematuhi komitmen mereka. Ini penting agar kemajuan dapat dicapai pada putaran pembicaraan damai berikutnya dan agar jalur pasokan bantuan kemanusiaan dapat dibuka," ujar May.

"Inggris telah memberikan dukungan penuh untuk proses perdamaian yang dipimpin oleh PBB, dan saya ingin terus membangun dukungan internasional untuk kerja tak kenal lelah dari utusan khusus PBB," May menambahkan.

Para pemimpin UE dan Liga Arab mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di kota peristirahatan Mesir untuk membahas migrasi, keamanan dan kesepakatan bisnis. Dalam kesempatan tersebut, May bertekad mendorong Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk menyelesaikan konflik Yaman. "Inggris, bersama dengan mitra-mitra Eropa kami, juga terus menyerukan Iran untuk mendukung upaya-upaya untuk mengurangi konflik dan memastikan gencatan senjata saat ini," kata dia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut sekitar 10 ribu orang tewas dalam konflik di Yaman. Namun sejumlah kelompok hak asasi manusia memprediksi angka sebenarnya jauh lebih tinggi.

Credit republika.co.id

Unicef: 1,2 Anak Hidup di Daerah Konflik Yaman

Anak Yaman Kelaparan (ilustrasi)

Foto: Republika

Anak-anak tersebut hidup di 31 zona konflik aktif di Yaman.

CB, SANA'A -- Sebanyak 1,2 juta anak kini masih tinggal di daerah konflik di Yaman dan negara yang diguncang. Anak-anak "Anak-anak terus hidup di 31 zona konflik aktif termasuk Al-Hudaydah, Taiz, Hajjah dan Saada, di daerah yang menyaksikan kerusuhan besar yang berkaitan dengan perang," kata Geert Cappelaere, Direktur Regional Unicef untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di dalam satu pernyataan, Senin (25/2).

Dia menjelasan, tidak cukup perubahan yang terjadi buat anak-anak di Yaman, sejak Kesepakatan Stockholm pada 13 Desember 2018," kata pejabat itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu yang dipantau Antara di Jakarta.

"Setiap hari sejak itu, delapan anak telah tewas atau cedera. Kebanyakan anak yang meninggal tersebut sedang bermain di luar rumah bersama teman mereka atau dalam perjalanan ke atau dari sekolah," kata Cappelaere.

Unicef menyeru semua pihak yang berperang agar mengakhiri kekerasan di tempat bergolak dan di seluruh wilayah Yaman, melindungi warga sipil, menjaga anak-anak dari bahaya dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan buat anak-anak. Juga bantuan untuk keluarga mereka di mana pun mereka berada di negeri itu.

Yaman telah dirongrong oleh kerusuhan sejak 2014, ketika kelompok Syiah Al-Houthi menguasai sebagian besar wilayah negeri tersebut. Krisis itu meningkat pada 2015, ketika koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara yang memporak-porandakan dengan tujuan membalikkan perolehan gerilyawan Al-Houthi.

Credit republika.co.id

Komandan Iran Klaim Teheran Gagalkan Upaya AS Sabotase Senjata

TEHERAN - Komandan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran (IRGC), Amir Ali Hajizadeh mengatakan, Amerika Serikat (AS) gagal menyabotase program rudal Iran, karena Teheran telah siap untuk mencegah tindakan semacam itu.

Hajizadeh mengatakan bahwa Teheran telah memahami hal ini sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi tetap diam tentang hal itu. "Kami mengadopsi langkah-langkah khusus untuk menghadapinya," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/2).

Dia menuturkan, AS dan sekutunya pertama-tama mencoba mencegah pembuatan rudal, kemudian memblokir impor suku cadang dan mesin besar, mencegah impor papan kendali dan bagian-bagian kecil, kemudian menahan ekspor komponen elektronik kecil ke negara itu.

Namun, katanya, karena AS tidak dapat mengganggu proses pembuatan, Washington dan sekutunya mencoba untuk menyabotnya. Tetapi, lanjut Hajizadeh mereka telah gagal melakukan sesuatu sejauh ini karena Teheran telah bersiap menghadapi hal ini, salah satu caranya adalah dengan melakukan produksi dan pengembangan di bawah tanah.

"Menyimpan amunisi di terowongan bawah tanah telah diterapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1984 dan kami telah menggunakan metode ini hingga hari ini untuk membangun dan menyimpan berbagai jenis rudal untuk melindungi pencapaian IRGC," tukasnya.

Credit sindonews.com

Mesir Eksekusi 9 Anggota Ikhwanul Muslimin, Erdogan Tak Terima

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi setelah sembilan anggota Ikhwanul Muslimin dieksekusi mati baru-baru ini. Erdogan mengatakan eksekusi itu merupakan hal yang tidak bisa diterima.

"Mereka membunuh sembilan anak muda baru-baru ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kita terima," kata Erdogan dalam sebuah wawancara dengan CNN-Turk dan Kanal D.

Eksekusi terhadap sembilan anggota Ikhawanul Muslimin itu berlangsung hari Rabu pekan lalu. Mereka yang dieksekusi dinyatakan bersalam atas pembunuhan terhadap jaksa penuntut umum Mesir pada tahun 2015.

"Tentu saja, kita diberitahu bahwa itu adalah keputusan pengadilan, tetapi di sana, keadilan, pemilu, semua itu, codswallop. Ada sistem otoriter, bahkan totaliter," ujar Erdogan, seperti dikutip Times of Israel, Senin (25/2/2019).

"Sekarang, saya menjawab mereka yang bertanya-tanya mengapa Tayyip Erdogan tidak berbicara dengan Sissi, karena ada mediator yang kadang-kadang datang ke sini, tetapi saya tidak akan pernah berbicara dengan seseorang seperti dia," katanya.

Hubungan antara Turki dan Mesir telah hampir tidak ada sejak militer Mesir, yang saat itu dipimpin oleh Sissi, pada 2013 menggulingkan Presiden Mohamed Morsi yang didukung Ikhawanul Muslimin dan merupakan sekutu dekat Erdogan.

Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mesir. Namun, anggota kelompok itu mencari perlindungan di Turki.

Erdogan, yang mengecam penggulingan Morsi, kerap menarik paralel dengan kudeta yang gagal terhadap dirinya pada tahun 2016.

Presiden Turki tersebut juga menyerukan pembebasan tahanan Ikhwanul Muslimin lainnya di Mesir.

“Pertama-tama, dia harus membebaskan semua yang dipenjara dengan amnesti umum. Selama orang-orang ini belum dibebaskan, kami tidak akan dapat berbicara dengan Sissi," katanya.

Erdogan juga menyerang negara-negara Barat yang, menurutnya, menggelar "karpet merah" untuk Sissi dan menutup mata terhadap eksekusi terbaru di Mesir.

"Di mana orang Barat? Pernahkah Anda mendengar suara mereka?," katanya.

"Di sisi lain, ketika menyangkut orang-orang yang dipenjara di negara kita (Turki), mereka meneriakkan pembunuhan berdarah."

Amnesty International mengutuk eksekusi terhadap sembilan anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir. Menurut Amnesty, mereka dihukum di pengadilan yang rusak oleh tuduhan penyiksaan.

Credit sindonews.com

Pasukan Kurdi-AS Pulangkan 280 Warga Irak Pengikut ISIS

Ilustrasi keluarga militan ISIS di Suriah. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Pasukan koalisi Amerika Serikat di Suriah memulangkan 280 warga Irak yang menjadi pengikut kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ke negara asalnya. Mereka ditangkap dari wilayah terakhir kelompok teroris tersebut di Suriah.

Melalui pernyataan, media kantor keamanan Irak memaparkan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah menahan pejuang ISIS dari berbagai negara "dalam jumlah besar", termasuk lebih dari 500 warga Irak.

SDF merupakan salah satu kelompok bersenjata yang tergabung dalam koalisi AS di Timur Tengah.

"Sejauh ini 280 (warga Irak pejuang ISIS) telah diserahkan," bunyi pernyataan kantor tersebut pada Minggu (24/2).

Seorang juru bicara militer Irak mengonfirmasi hal tersebut. Dia menyebutkan pasukan keamanan Irak telah menerima penyerahan pejuang ISIS gelombang pertama yang berjumlah sekitar 130 orang.

"Transfer (tahanan pejuang ISIS) akan dilanjutkan sampai selesai," bunyi pernyataan itu menambahkan seperti dilansir AFP.

Di sisi lain, penyerahan itu dibantah seorang juru bicara dari pasukan koalisi AS.

Sementara itu, pasukan keamanan Irak juga dikabarkan telah menerima daftar nama para pejuang ISIS asal negaranya.

Daftar itu kemudian akan disamakan dengan data milik pengadilan, yang juga telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap para teroris tersebut.

Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Irak, Adel Abdel Mahdi mengatakan negaranya terus memantau situasi di Suriah bagian timur "dengan sangat hati-hati dan seksama."

Wilayah itu menjadi benteng pertahanan terakhir ISIS yang saat ini masih terus digempur koalisi AS.

Koalisi AS melaporkan saat ini ISIS telah terkepung di daerah seluas setengah kilometer persegi di sebuah gurun di timur Suriah.

Irak khawatir sisa-sisa pejuang ISIS yang masih bertahan bisa kabur dari wilayah itu melalui perbatasan Irak.

Irak telah mendeklarasikan kemenangan terhadap ISIS pada Desember 2017 lalu, setelah berhasil merebut wilayah-wilayah yang sempat dikuasai kelompok teroris itu sejak 2014 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Kurdi Mengeluh Kerepotan Urus Tawanan dan Pengungsi ISIS

Keluarga militan ISIS yang menyerah dan ditampung pasukan Kurdi di Suriah. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin etnis Kurdi dan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat mulai mengeluh kerepotan menampung dan mengurus para pengungsi dan tawanan perang militan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang ditangkap, terutama warga asing. Mereka mendesak supaya negara-negara asal para anggota ISIS bertanggung jawab memulangkan warga mereka karena dianggap menjadi beban.

"Jumlah para militan asing dan kerabat mereka yang kami tahan meningkat tajam. Fasilitas kami tidak sanggup menampungnya," kata juru bicara urusan luar negeri Kurdi, Abdel Karim Omar, seperti dilansir AFP, Senin (25/2).

Omar menyatakan SDF sampai saat ini mengevakuasi sekitar 5000 orang dari Baghouz, yang merupakan kantong pertahanan terakhir ISIS di Suriah. Mereka terdiri dari lelaki, perempuan, dan anak-anak.

Kelompok Kurdi sudah berulang kali meminta negara-negara yang warga negaranya menjadi pengikut ISIS dan tertangkap supaya segera memulangkan. Namun, kebanyakan enggan melakukan itu karena mereka khawatir para anggota ISIS itu justru bisa membuat masalah di kampung halamannya jika dipulangkan.

"Ribuan warga asing yang kabur dari wilayah ISIS membuat beban kami yang sudah berat menjadi bertambah. Hal ini menyulitkan kami, kecuali sejumlah negara bertanggung jawab atas warga negaranya," kata Juru Bicara SDF, Mustafa Bali.

Menurut lembaga pegiat hak asasi manusia berbasis di Inggris, Observatorium HAM untuk Suriah, menyatakan sekitar 46 ribu warga asing kabur dari wilayah ISIS. Mereka yang merupakan warga sipil dibawa ke kamp pengungsian, sedangkan yang militan langsung dijebloskan ke penjara Kurdi.

Menurut Omar, saking banyaknya militan asing ISIS yang ditangkap membuat penjara Kurdi sampai kelebihan kapasitas.

Sedangkan kondisi kamp pengungsian, salah satunya Al Hol, juga mulai sesak karena jumlahnya pendatang terus bertambah. Omar menyatakan jika hal ini terus terjadi, maka bakal terjadi masalah baru.

"Kami harus menyediakan tenda tambahan dan perlengkapan lainnya, menambah pasokan air, fasilitas mandi cuci kakus, dan obat-obatan," kata Omar.

Pertempuran melawan ISIS di Suriah terus berlangsung. Mereka saat ini semakin terdesak dan dilaporkan sisa-sisa anggota mereka kabur dan bergabung dengan kelompok yang berada di Irak. Menurut sumber CNNIndonesia.com, saat ini ada 38 warga negara Indonesia pengikut ISIS yang ditangkap oleh pasukan Kurdi.

Credit cnnindonesia.com

Gunung Es Seukuran 2 Kali New York Dikhawatirkan Lepas dari Antartika

WASHINGTON - Para ilmuwan NASA sedang mengamati Brunt Ice Shelf di Antartika, tempat mereka mengkhawatirkan gunung es seukuran dua kali Kota New York akan segera terlepas. Para ilmuwan mengatakan masa depan menjadi tidak pasti jika gunung es raksasa itu terlepas.

Para ilmuwan NASA pada hari Minggu memperingatkan gunung es besar raksasa di Brunt Ice Shelf akan segera melahirkan atau pecah. Jika itu terjadi, akan ada peluang penelitian di masa depan.

NASA telah mengamati retakan yang tumbuh di lapisan es gunung tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Retak di Brunt Ice Shelf Antartika diatur untuk melepaskan gunung es dengan luas sekitar dua kali ukuran NYC (New York City). Pemisahan ini dapat menghasilkan masa depan yang tidak pasti untuk penelitian ilmiah dan keberadaan manusia. Lihat apa yang ditangkap oleh satelit @NASAEarth," bunyi tweet @NASA, yang menampilkan citra satelit baru kondisi gunung es raksasa terancam terlepas.

"Belum jelas bagaimana lapisan es yang tersisa akan merespons setelah jeda, menghadirkan masa depan yang tidak pasti untuk infrastruktur ilmiah dan keberadaan manusia di rak yang pertama kali didirikan pada tahun 1955," tulis para ilmuwan NASA, dikutip Fox News, Senin (25/2/2019).

Ketika satu celah penting, yang muncul pada Oktober 2016, terus berlanjut ke timur, para ilmuwan mengatakan keprihatinan yang lebih cepat adalah keretakan besar yang mengalir melalui Brunt Ice Shelf. NASA mengatakan bahwa meskipun celah itu sebelumnya stabil selama sekitar 35 tahun, celah tersebut baru-baru ini mulai melaju ke utara secepat 4 kilometer (hampir 2,5 mil) per tahun.

Para ilmuwan memperingatkan, ketika retakan itu mengarah ke celah lain, diperkirakan 660 mil persegi es akan pecah dari rak. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar gunung itu tidak akan masuk "daftar top 20" gunung es terbesar Antartika. "Itu adalah gunung terbesar yang keluar dari Brunt Ice Shelf sejak pengamatan dimulai pada 1915," lanjut NASA.

"Ilmuwan NASA mengamati untuk melihat apakah kerugian itu akan memicu rak untuk berubah lebih lanjut dan mungkin menjadi tidak stabil atau putus," imbuh NASA.

Credit sindonews.com