CUPUMA

Jumat, 15 Februari 2019

Raja Salman luncurkan proyek pembangunan Rp112,5 triliun

Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Riyadh (CB) - Raja Arab Saudi Salman pada Rabu (13/2) di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, meluncurkan proyek senilai 29,9 miliar riyal (sekitar Rp112,5 triliun).

Peluncuran proyek itu adalah yang terbaru dari serangkaian pengumuman investasi besar yang menandakan dukungan bagi putra sekaligus penerusnya.

TV negara memperlihatkan Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman tengah mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan sejumlah proyek.

Proyek yang dibangun di berbagai sektor itu meliputi layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga transportasi dan layanan publik.

Sebagai tambahan atas pengumuman 360 proyek baru yang diumumkan pada Rabu, Raja juga mengumumkan pembukaan 921 proyek lain yang sudah dibangun dengan nilai 52,3 miliar riyal (sekitar Rp196,6 triliun).

Gubernur Riyadh Faisal bin Bandar, dalam pidatonya di upacara yang ditayangkankan di TV, mengatakan proyek pembangunan itu merupakan bagian dari Visi 2030 negara kerajaan tersebut.

Visi 2030 Arab Saudi adalah program reformasi ekonomi yang diluncurkan Pangeran Mohammed.

Pangeran Mohammed (33) akan menjadi raja pertama Arab Saudi dari generasi baru setelah sebelumnya kekuasaan diteruskan ke saudara Raja. Sistem penerusan takhta ke saudara Raja berlangsung sejak 1953.

Selain reformasi ekonomi, Pangeran Mohammed juga melonggarkan peraturan sosial yang ketat di negara itu.

Pada November, Raja Salman menggelar kunjungan daerah ke penjuru negeri bersama Putra Mahkota dan meluncurkan proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah.

Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki citra penerusnya setelah muncul keraguan akibat skandal pembunuhan Jamal Khashoggi.

Raja Salman pernah menjadi gubernur Riyadh selama lima dasawarsa. Semasa kepemimpinannya, Ibu Kota tumbuh dari kota kecil dengan perumahan bertembok tanah menjadi metropolitan yang dipadati gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan, dan infrastruktur modern.

Credit antaranews.com

DPR AS setujui penghentian dukungan untuk koalisi Saudi di Yaman

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (ka) memberikan Collar of Abdulaziz Al Saud Medal kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Royal Court di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (20/5/2017). (REUTERS/Jonathan Ernst )

Washington (CB) - DPR Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Fraksi Demokrat, Rabu (13/2), menyetujui resolusi yang akan mengakhiri dukungan AS kepada koalisi pimpinan Arab Saudi dalam peperangan di Yaman.

Resolusi itu disetujui setelah sejumlah legislator berupaya mendesak Presiden Donald Trump untuk memperketat kebijakannya terhadap kerajaan itu.

Langkah itu menjadi upaya pertama yang dilakukan DPR dalam mendukung resolusi kekuatan perang. Meskipun demikian, hasil pemungutan suara 248 mendukung berbanding 177 menolak dalam pengesahan dirasa belum cukup untuk menekan Trump.

Trump, di sisi lain, kemungkinan besar akan memveto resolusi itu.

Sebanyak 18 dari 230 anggota Fraksi Republik ikut mendukung resolusi yang digalang Fraksi Demokrat tersebut.

Resolusi berupaya menghentikan keterlibatan militer AS dalam pertempuran di atau yang memengaruhi Yaman, termasuk mengisi bahan bakar pesawat yang menjalankan misi dalam perang saudara di Yaman tanpa persetujuan dari Kongres.

Fraksi Demokrat dan Republik memperkenalkan kembali resolusi kekuatan perang dua pekan lalu sebagai cara untuk mengirim pesan kuat ke Riyadh mengenai bencana kemanusiaan di Yaman serta untuk mengutuk pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Pertempuran yang berlangsung selama hampir empat setengah tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang, menumbangkan perekonomian, dan membuat jutaan orang berada di ambang kelaparan.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dan rekan-rekannya di Fraksi Republik di Kongres mengatakan resolusi itu tidak tepat karena pasukan AS hanya menyediakan pesawat pengisi bahan bakar dan dukungan lain dalam konflik di Yaman, bukan pasukan tempur.

Mereka juga mengatakan langkah itu dapat mengganggu hubungan di kawasan dan menghambat kemampuan AS untuk mencegah penyebaran kekerasan ekstremisme.

Senat diperkirakan akan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui resolusi itu dalam 30 hari ke depan.

Versi resolusi sebelumnya diloloskan Senat dengan suara 56 mendukung berbanding 41 menolak pada Desember. Namun, versi itu tidak diajukan ke DPR yang sebelumnya dikuasai Fraksi Republik.

Demokrat menguasai mayoritas kursi di DPR pada 3 Januari setelah memenangi pemilihan umum November lalu.

AS telah mendukung serangan udara pimpinan Arab Saudi terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman dengan dukungan pengisian bahan bakar di udara, intelijen, dan bantuan pelacakan target.

Pemungutan suara di Senat pada Desember itu juga menjadi yang pertama dalam mendukung penarikan pasukan AS dari keterlibatan militer di bawah Undang-undang Kekuatan Perang.

Undang-undang Kekuatan Perang disahkan pada 1973 dan membatasi kekuasaan presiden untuk mengerahkan pasukan AS dalam kegiatan tempur tanpa persetujuan Kongres.

Credit antaranews.com

Dana Tembok Perbatasan Ditolak, Trump Akan Umumkan Keadaan Darurat

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji akan mengumumkan keadaan darurat nasional dalam upaya mendapatkan dana untuk pembangunan tembok di perbatasan Meksiko tanpa persetujuan Kongres.

Meski begitu, Trump setuju untuk mendatangani RUU pendanaan pemerintah yang kekurangan uang untuk membangun tembok perbatasan guna mencegah penutupan pemerintah.

RUU, disahkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik, akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat untuk persetujuan akhir kongres. Meski RUU itu juga memuat pendanaan untuk pagar dan bentuk keamanan perbatasan lainnya, namun mengabaikan tembok perbatasan yang dijanjikan Trump dalam kampanye 2016 untuk membatasi imigran ilegal dan perdagangan narkoba.

"Presiden Trump akan menandatangani RUU pendanaan pemerintah, dan seperti yang telah ia nyatakan sebelumnya, ia juga akan mengambil tindakan eksekutif lainnya - termasuk keadaan darurat nasional," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders seperti dilansir dari Reuters, Jumat (15/2/2019).

Petinggi Partai Demokrat di Kongres segera mengecam langkah Trump. Ditanya oleh wartawan apakah dia akan mengajukan gugatan hukum terhadap deklarasi darurat, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan: "Mungkin saya (lakukan), itu pilihan."

Sementara anggota Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menuduh Trump telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan presiden.

Pemimpin Mayoritas Senat Republik Mitch McConnell mengatakan dia akan mendukung deklarasi darurat nasional yang dilakukan Trump. Awal bulan ini, McConnell memperingatkan Trump bahwa menyatakan keadaan darurat dapat memecah Partai Republik di Senat, lapor Washington Post.

Kekhatiran ini pun menjadi kenyataan. Senator Susan Collins, seorang moderat dari Partai Republik, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk tujuan ini akan merupakan kesalahan dari pihak presiden."

Tetapi legislator Mark Meadows, ketua sebuah faksi sayap kanan Partai Republik di DPR, mengatakan: "Pada titik ini, Presiden Trump harus melihat mengambil tindakan eksekutif - dan saya akan berdiri bersamanya untuk melindungi perbatasan kedaulatan kita."

Deklarasi darurat dapat melangkahi wewenang Kongres untuk membuat keputusan besar tentang pengeluaran dana pembayar pajak, kekuatan yang dijabarkan sebagai pemeriksaan dan keseimbangan mendasar dalam Konstitusi AS.

Selama berminggu-minggu sekarang, ketika tuntutan presiden tentang Kongres untuk pendanaan dinding tidak berhasil, bahkan setelah penutupan parsial pemerintah selama 35 hari yang bersejarah, Gedung Putih telah mengeksplorasi kemungkinan deklarasi darurat yang dapat digunakan untuk mengarahkan kembali dana pembayar pajak yang dilakukan oleh Kongres untuk tujuan lain untuk membangun tembok yang diinginkan Trump.

Pembantu Kongres mengatakan Partai Demokrat diharapkan akan mengajukan gugatan setelah Trump menyatakan keadaan darurat. Hasil jangka pendek dari itu bisa berupa putusan pengadilan yang menghalangi pengalihan dana sementara hakim menimbang masalah ini, mungkin dalam beberapa bulan menuju keputusan Mahkamah Agung.

Sebuah sumber yang mengetahui situasi itu mengatakan Gedung Putih telah mengidentifikasi dana USD2,7 miliar yang sebelumnya disediakan oleh Kongres yang dapat dialihkan ke penghalang pendanaan sebagai bagian dari deklarasi darurat nasional.

Sumber itu mengatakan para pengacara dari Gedung Putih dan badan-badan lain telah memeriksa angka-angka itu dan yakin mereka akan melawan tantangan hukum. Sumber itu mengatakan uang yang ditargetkan untuk pengalihan mewakili dana yang disesuaikan tetapi tidak digunakan, sebagian besar dari Departemen Pertahanan.

Senat AS sebelumnya telah mengesahkan undang-undang pendanaan pemerintah dengan margin 83-16. DPR diharapkan akan mensahkannya pada hari Kamis waktu setempat. Langkah itu akan menyediakan lebih dari USD300 miliar untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri dan lembaga-lembaga lainnya hingga 30 September, akhir tahun fiskal saat ini.

Dana ini termasuk USD1,37 miliar untuk membantu membangun 88,5 km penghalang fisik perbatasan baru. Jumlah itu adalah tingkat pendanaan yang sama dengan yang digunakan Kongres untuk langkah-langkah keamanan perbatasan tahun lalu, termasuk penghalang, tetapi bukan tembok beton.

Pendanaan untuk agensi-agensi tersebut akan berakhir pada hari Jumat, yang akan memicu penutupan federal sebagian pada hari Sabtu pagi jika Kongres dan Trump gagal bertindak.

Trump sebelumnya telah memicu penutupan sekitar seperempat dari pemerintah federal atas permintaan dana USD5,7 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan pada Desember lalu.

Menolak dana untuk tembok perbatasan, Kongres AS telah menghalangi keinginan Trump untuk mewujudkan salah satu janji kunci dalam kampanyenya di tahun 2016 lalu.

Sebelumnya dalam pertarungan terkait tembok perbatasan dengan Kongres, beberapa rekan Trump dari Partai Republik memperingatkan bahwa mendeklarasikan keadaan darurat nasional dapat menjadi preseden yang berbahaya, membuka pintu bagi presiden Demokrat di masa depan untuk menghindari Kongres dan menyatakan keadaan darurat dengan kemungkinan alasan perubahan iklim atau asuransi kesehatan.

Pelosi mengatakan: "Jika presiden dapat menyatakan keadaan darurat pada sesuatu yang telah ia ciptakan sebagai keadaan darurat - sebuah ilusi yang ingin ia sampaikan - pikirkan saja apa yang dapat disampaikan oleh presiden dengan nilai berbeda kepada rakyat Amerika." Ia secara khusus mengutip AS menjadikan keadaan darurat menjadi senjata.

Sementara Senator Demokrat Ron Wyden mengatakan: "Saya akan menarik semua pemberhentian untuk menghentikan gagasan yang mengerikan dan aneh ini. Ketika orang mendapat kesempatan untuk memilah-milah apa implikasinya sebenarnya, kami akan memiliki dukungan bipartisan yang kuat untuk menentang hal ini. Kami adalah apropriator, bukan presiden."

Credit sindonews.com

Bertemu Pence, Presiden Polandia Berharap AS Tambah Pasukan

WARSAWA - Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan peningkatan kehadiran angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) di wilayah negara itu sudah diperkirakan. Ia mengungkapkan hal itu menyusul pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden AS Mike Pence.

"Saya berharap upaya bersama kita yang bertujuan meningkatkan kehadiran angkatan bersenjata AS di Polandia akan segera membawa dampak," kata Duda dalam pernyataan bersama setelah pertemuan dengan Pence.

"Dalam waktu dekat, komitmen akan datang. Inilah yang harus kita harapkan," sambung Duda seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (14/2/2019).

"Negara-negara kita sedang membahas parameter untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di Polandia. Saya akan membawa kembali keyakinan kuat Anda mengenai hal itu kepada Presiden Trump dan kepada para pemimpin kami di Departemen Pertahanan ketika saya kembali ke Amerika Serikat," kata Pence dalam pernyataannya.

Selama pertemuan, Pence dan Duda juga membahas energi dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Sebelumnya, Pence dan Duda mengunjungi pasukan Amerika dan Polandia yang ditempatkan di pangkalan militer di Warsawa. Keduanya juga mengawasi penandatanganan perjanjian untuk Polandia membeli 20 peluncur roket HIMARS dari produsen AS Lockheed Martin.

Kunjungan Pence ke Warsawa termasuk konferensi dua hari di Timur Tengah yang diselenggarakan bersama oleh AS dan Polandia. Konferensi ini dimulai Rabu sore dengan sambutan resmi dari para peserta.ara peserta.

Credit sindonews.com

Pers Malaysia Lebih Bebas Pasca Najib Lengser

KUALA LUMPUR - Abdul Jalil, Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, yang merupakan salah satu surat kabar terbesar di Malaysia mengatakan, pers di Malaysia lebih bebas pasca Mahathir Mohamad "merebut" jabatan Perdana Menteri dari Najib Razak.

Berbicara kepada rombongan jurnalis Indonesia yang melakukan kunjungan ke Malaysia, Abdul mengatakan, meski belum sebebas Indonesia, namun kebebasan pers di Negeri Jiran itu mulai membaik dalam setahun terakhir.

"Kebebasan pers di sini memang tidak sebebas Indonesia. Tapi setelah Mahathir kembali berkuasa, media kami di sini menjadi lebih liberal, tidak seperti dulu. Di era Mahathir ini pers tidak terlalu diganggu," ucap Abdul pada Kamis (14/2).

Namun, Abdul menuturkan, meski dia senang dengan perubahan yang ada, dia mengingatkan bahwa kondisi saat ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam koridor positif. Dia mengingatkan jangan sampai pers Malaysia menyalahgunakan kebebasan yang sudah lama diidam-idamkan.

Dia mencotohkan, jika ada kasus korupsi yang mengenai seorang pejabat atau pengusaha, pers tidak boleh membuat pemberitaan tanpa bukti. Abdul menegaskan pers di semua negara, terlepas dari beragam level kebebasannya, harus tetap berpegang kredibilitas dan juga berimbang.

"Pers itu diperlukan untuk membentuk opini masyarakat, tentunya untuk hal-hal yang positif," tukasnya.

Kunjungan wartawan Indonesia ke Malaysia sendiri adalah bagian dari program Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia - Indonesia (ISWAMI) yang berlangsung pada 12 hingga 14 Februari.

Credit sindonews.com

Amerika Minta El Salvador Hadapi Aksi Predator Ekonomi ala Cina

Presiden terpilih El Salvador, Nayib Bukele, dan istri Gabriella de Bukele. Reuters

CB, San Salvador – Presiden terpilih El Salvador, Nayib Bukele, berbicara lewat sambungan telepon dengan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengenai Cina.

Bolton mengatakan dia meminta kerja sama pemerintah El Salvador untuk menghadapi ekspansi Cina yang bersifat predator.
Bukele mengatakan pemerintahannya akan menjadi mitra kuat bagi Amerika Serikat.

“Amerika Serikat bakal menemukan El Salvador bukan hanya sekutu tapi juga teman,” kata Bukele lewat cuitan di Twitter seperti dilansir Reuters pada 14 Februari 2019.

Sebelum ini, hubungan Washington dengan El Salvador mengalami kemunduran. Saat itu, pemerintahan kiri Faribundi Marti, yang diusung Partai Front Pembebasan Nasional dan merupakan partai gerakan gerilya, memilih bekerja sama dengan Cina dengan mengorbankan Taiwan pada Agustus 2018.
Bolton mengkritik manfaat yang diterima El Salvador setelah bekerja sama dengan Cina.
“Kami mendiskusikan cara memperkuat pertemanan El Salvador dan AS dan berkolaborasi untuk mengembalikan demokrasi di Venezuela dan melawan praktek predator Cina di kawasan ini,” kata Bolton.

Mengenai ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Hunying, mengatakan Cina tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam kompetisi geopolitik di kawasan Amerika Latin. Hubungannya dengan El Salvador selama ini bersifat saling menguntungkan.

“Kritik AS terhadap kerja sama Amerika Latin dan Cina sangat tidak berdasar dan irasional,” kata Hua Hunying kepada media seperti dilansir Reuters.
Sebelum ini, El Salvador mendapat bantuan proyek sosial senilai US$150 juta atau sekitar Rp2.1 triliun dan bantuan beras 3000 triliun untuk warga yagn terkena kekeringan. Seorang pembantu Bukele mengatakan Presiden terpilih sedang mengevaluasi nilai kerja sama dengan Cina.

“Terkait isu Cina dan Taiwan, kami harus mempelajarinya dan mencari keseimbangan. Apa yang terbaik bagi negara dan bukan untuk partai politik,” kata Federico Anliker, orang dekat Presiden El Salvador Bukele, seperti dilansir South China Morning Post.

Credit tempo.co

China-AS mulai lagi rundingkan perdagangan

Para ajudan memberi arah saat Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS) Robert Lighthizer, Wakil Perdana Menteri China dan ketua negosiator perdagangan Lie He, dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin berbaris untuk foto bersama sebelum pembukaan negosiasi perdagangan di Kediaman Tamu Negar Diaoyutai, Beijing, China, Kamis (14/2/2019). ANTARA FOTO/Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS/djo (REUTERS/POOL)

Beijing (CB) - Sengketa perdagangan China dan Amerika Serikat memasuki babak baru setelah para pejabat tinggi di bidang perekonomian dan perdagangan kedua negara mengadakan pertemuan di Beijing, Kamis hingga Jumat (15/2).

Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus anggota Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis China (PKC) Liu He.

Mereka bertemu dengan delegasi AS yang dipimpin Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan (USTS) Steven Mnuchin.

Sampai saat ini, pertemuan kedua belah pihak masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi mengenai materi pembahasan.

Sejumlah pengamat di China berpendapat bahwa kerja sama masih menjadi opsi terbaik dalam mengakhiri perang dagang antara dua pemimpin ekonomi dunia itu.

Perang dagang bermula pada 22 Januari 2018, saat Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif sebesar 30 persen terhadap panel tenaga surya.

Langkah itu dilanjutkan dengan pengenaan tarif 20 persen atas 1,2 juta unit mesin cuci pertama yang diimpor dari China pada 2018.

Lalu, sebanyak 1.300 kategori barang impor dari China, termasuk komponen pesawat, baterai, panel televisi, peralatan kesehatan, satelit, dan beragam senjata masuk dalam kebijakan pengenaan tarif baru Trump.

China membalasnya dengan mengenakan tarif sebesar 25 persen atas sedikitnya 128 jenis produk AS, di antaranya alumunium, pesawat terbang, mobil, daging babi beku, dan kedelai.

Pengenaan tarif sebesar 15 persen diberlakukan China atas produk-produk AS berupa buah-buahan, kacang, dan pipa baja.

Credit antaranews.com

Sekjen PBB Terima Notifikasi Perubahan Nama Makedonia

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara. (Reuters/Rafael Marchante)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara.

Guterres pada Rabu (13/2) menyambut baik perkembangan yang diharapkan mengakhiri perselisihan antara Yunani dan Makedonia tersebut.

Melalui sebuah pernyataan, Guterres memuji para pemimpin Makedonia dan Yunani atas "visi ke depan" mereka dan mendesak organisasi regional dan mitra internasional untuk mendukung langkah bersejarah tersebut.

Guterres mengatakan bahwa penyelesaian ini menunjukkan bahwa "masalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan dapat diselesaikan melalui dialog serta kemauan dari para pemangku kepentingan."

Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa notifikasi ini kemudian akan dikirim ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Nama ini baru mulai berlaku pada Selasa (12/2), setelah perubahan konstitusi diterbitkan dalam lembaran resmi. Selama ini, di PBB, negara itu dikenal sebagai Republik Makedonia Bekas Yugoslavia (FYROM).

Sejak 1991, Athena keberatan negara tetangganya disebut Makedonia karena Yunani memiliki sebuah provinsi bersejarah di bagian utara negaranya dengan nama yang sama. Yunani memblokir integrasi NATO dan UE di Makedonia hingga negara itu mengubah namanya.

Sengketa 27 tahun itu akhirnya diselesaikan pada bulan Juni melalui pembicaraan yang diperantarai oleh PBB.

Credit cnnindonesia.com

ATC Belgia Mogok Kerja, Seluruh Penerbangan Dibatalkan

Ilustrasi Bandara Brussles. (Reuters/Eric Vidal)

Jakarta, CB -- Semua penerbangan dari dan menuju Belgia dalam jangka waktu 24 jam dibatalkan karena pegawai yang mengawasi lalu lintas udara (ATC) melakukan mogok kerja sejak Selasa (12/2) malam waktu setempat untuk menuntut kenaikan upah.

Skeyes, otoritas pusat pengendalian lalu lintas udara Belgia, menyatakan bahwa mereka "terpaksa menghentikan lalu lintas udara" mulai Selasa pukul 22.00 hingga Rabu pukul 22.00 waktu setempat.

Tindakan ini akan memengaruhi penerbangan di semua bandara Belgia, termasuk Bandara Brussels dan bandara daerah lainnya.

Dominique Dehaene, juru bicara Skeyes, mengatakan kepada CNN bahwa tidak ada pesawat komersil yang terbang di bawah 8.000 meter akan diizinkan mengudara di wilayah udara Belgia.

Ia mengaskan bahwa hanya penerbangan militer, kemanusiaan, dan darurat yang diizinkan lepas landas dan mendarat.

Melalui Twitter, Bandara Brussels pun meminta orang-orang agar tidak melakukan perjalanan ke bandara. Jubir bandara Brussels, Natalie Pierard, mengatakan kepada CNN bahwa "591 penerbangan diperkirakan keluar masuk Brussels setiap hari, sehingga kami menduga terdapat sekitar 600 penerbangan yang akan terkena dampak."

Aksi mogok ini diprakarsai oleh tiga serikat besar yang menyerukan kenaikan upah.

Pusat pengendalian lalu lintas udara Skeyes sendiri mengelola lebih dari 3.000 pesawat setiap hari, membuat lebih dari 1 juta pergerakan penerbangan dalam setahun.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 14 Februari 2019

Serangan Bom Bunuh Diri Tewaskan 27 Anggota Garda Revolusi Iran

TEHERAN - Sebuah serangan bom bunuh diri menewaskan 27 anggota Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Rabu (13/2/2019). Serangan itu terjadi di wilayah tenggara Iran di mana pasukan keamanan negara itu menghadapi peningkatan serangan oleh militan dari minoritas Muslim Sunni di negara itu.

"Seorang pembom bunuh diri yang mengendarai kendaraan sarat dengan bahan peledak menyerang sebuah bus yang mengangkut anggota Garda," kata IRGC dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari NBC News, Kamis (14/2/2019).

Selain menewaskan 27 orang, serangan itu juga melukai tiga belas orang lainnya.

Sebuah video yang diposting oleh kantor berita Fars menunjukkan darah dan puing-puing kendaraan di lokasi serangan di sebuah jalan di daerah yang bergejolak dekat perbatasan Pakistan di mana gerilyawan dan penyelundup narkoba bersenjata beroperasi.

Foto yang dipublikasikan Fars menunjukkan bus itu berubah menjadi tumpukan logam. Namun foto-foto itu tidak dapat diverifikasi secara independen.

"Anak-anak militer dan intelijen yang berkorban dari rakyat Iran akan membalas dendam atas darah para martir dari insiden ini," kata Fars mengutip juru bicara kementerian luar negeri Bahram Qassemi.

Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri mengatakan Iran akan melakukan "pertempuran tanpa henti melawan terorisme" dalam menanggapi serangan itu.

Kelompok Sunni Jaish al Adl (Tentara Keadilan) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, kantor berita semi-resmi Fars melaporkan. Kelompok Jaish al Adl menuntut hak yang lebih besar dan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi etnis minoritas Baluchis.

Jaish al-Adl muncul sebagai gerakan oposisi bersenjata utama di tenggara Iran setelah anggota kelompok Sunni lain, Jundullah, bergabung setelah pemimpin mereka ditangkap di pesawat pada 2010. Dia kemudian diadili dan dieksekusi.

Sementara kelompok-kelompok militan Sunni tidak dianggap sebagai ancaman besar, serangan itu merupakan pukulan terhadap keamanan Iran yang sering mengatakan mereka dapat mengusir ancaman apa pun, sebesar apa pun, bahkan dari Amerika Serikat dan sekutunya Israel.

Serangan di provinsi Sistan-Baluchistan yang miskin merupakan salah satu di antara yang terburuk. Serangan itu menggambarkan bahwa pasukan elit Iran, yang berada di bawah langsung Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, rentan terhadap operasi gaya gerilya.

Tahun lalu, dua belas anggota IRGC termasuk di antara 25 orang yang tewas dalam sebuah serangan oleh orang-orang bersenjata dalam parade militer di kota Ahvaz. ISIS dan kelompok separatis Arab sama-sama mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

IRGC diperkirakan memiliki kekuatan militer sebesar 125.000 dengan unit tentara, angkatan laut dan udara. Pasukan ini juga beroperasi di luar perbatasan Iran di negara-negara seperti Irak dan Suriah serta menjalankan kerajaan bisnis yang luas.

Otoritas Muslim Syiah Iran mengatakan kelompok-kelompok militan beroperasi dari tempat-tempat yang aman di Pakistan dan telah berulang kali meminta negara tetangganya itu untuk menindak mereka.

Iran telah menikmati stabilitas relatif dibandingkan dengan tetangga-tetangga Arabnya yang telah bergulat dengan pergolakan politik dan ekonomi yang berujung pemberontakan rakyat pada tahun 2011.

Tetapi kesulitan ekonomi yang dipicu oleh sanksi AS telah memunculkan gelombang protes yang kadang-kadang menyerukan agar para pemimpin ulama Iran untuk mundur.

Credit sindonews.com

Rouhani Tegaskan Iran akan Perluas Kekuatan Militer dan Rudal Balistik

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, Iran bertekad untuk memperluas kekuatan militer dan program rudal balistiknya. Langkah ini diambil Iran, kendati ada tekanan dari negara-negara rival untuk mengekang kerja defensif Iran.

"Kami tidak perlu meminta dan tidak akan meminta izin untuk mengembangkan berbagai jenis rudal dan akan melanjutkan jalur kami dan kekuatan militer kami," kata Rouhani dalam sebuah pernyataan.

Rouhani juga bersumpah Iran akan mengalahkan sanksi Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan kembali setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Teheran dengan kekuatan dunia tahun lalu.

"Rakyat Iran telah dan akan memiliki beberapa kesulitan ekonomi (karena sanksi), tetapi kami akan mengatasi masalah dengan saling membantu," ungkapnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (12/2).

Negara-negara Barat, khususnya AS menilai program rudal Iran telah melanggar perjanjian nuklir dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang memperkuat perjanjian itu. Namun, Iran selalu menegaskan bahwa program rudal mereka bersifat defensif dan tidak di desain untuk membawa hulu ledak nuklir.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Masuk Daftar Hitam UE karena Pendanaan Terorisme

CB.CO, Jakarta - Komisi Uni Eropa menambahkan Arab Saudi, Panama, Nigeria dan yurisdiksi lain ke daftar hitam negara-negara yang dianggap sebagai ancaman karena lemahnya kontrol pada pendanaan terorisme dan pencucian uang.
Ini adalah bagian dari penindakan pencucian uang setelah beberapa skandal di bank-bank Uni Eropa, tetapi telah dikritik oleh beberapa negara Uni Eropa termasuk Inggris khawatir tentang hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara yang terdaftar, terutama Arab Saudi, menurut laporan Reuter, dikutip 14 Februari 2019.

Kantor media pemerintah Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar atas daftar ini. Sementara Panama mengatakan negaranya harus dihapus dari daftar karena baru-baru ini mengadopsi aturan yang lebih kuat terhadap pencucian uang.

Meskipun ada tekanan untuk mengecualikan Arab Saudi dari daftar, komisi UE memutuskan untuk memasukan kerajaan Saudi dalam daftar.
Terlepas dari kerusakan reputasi, dimasukkannya dalam daftar mempersulit hubungan keuangan dengan UE. Bank-bank Eropa harus melakukan pemeriksaan tambahan pada pembayaran yang melibatkan entitas dari yurisdiksi yang terdaftar.

Parlemen Uni Eropa. Anadolu
Daftar ini sekarang mencakup 23 yurisdiksi, naik dari 16. Komisi mengatakan menambahkan yurisdiksi dengan "kekurangan strategis dalam anti-pencucian uang dan melawan rezim pendanaan teroris".
Yurisdiksi baru dalam daftar itu adalah Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahama, dan empat wilayah Amerika Serikat di Samoa Amerika, Kepulauan Virgin AS, Puerto Riko, dan Guam.

Negara-negara lain yang terdaftar adalah Afganistan, Korea Utara, Ethiopia, Iran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriah, Trinidad dan Tobago, Tunisia dan Yaman.

Sementara Bosnia, Guyana, Laos, Uganda dan Vanuatu dikeluarkan dari daftar.
"Kami telah menetapkan standar anti-pencucian uang terkuat di dunia, tetapi kami harus memastikan bahwa uang kotor dari negara lain tidak menemukan jalannya ke sistem keuangan kami," kata Vera Jourova, Komisaris Eropa untuk Peradilan, dikutip dari Aljazeera.
"Uang kotor adalah urat nadi kejahatan terorganisir dan terorisme," tambahnya, mendesak negara-negara dalam daftar untuk dengan segera memperbaiki kekurangan mereka.
Ke-28 negara Uni Eropa sekarang memiliki satu bulan, yang dapat diperpanjang menjadi dua bulan, untuk mendukung daftar. Mereka bisa menolaknya dengan mayoritas yang memenuhi syarat.

Inggris telah memimpin tentangan terhadap daftar Uni Eropa dalam beberapa hari terakhir, dan pada pertemuan tertutup mendesak agar Arab Saudi dikecualikan, kata sumber Uni Eropa.
Kerajaan Arab Saudi adalah importir utama barang dan senjata dari Uni Eropa. Beberapa bank top Inggris beroperasi di sana. Royal Bank of Scotland adalah bank Eropa dengan omset terbesar di Arab Saudi, dengan sekitar 150 juta euro atau Rp 2,3 triliun pada 2015.

Credit tempo.co

Uni Eropa Tolak Bahas Isu Timur Tengah dengan AS

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

Pejabat Palestina menyebut pertemuan itu sebagai konferensi AS-Israel.

CB, WARSAWA -- Kekuatan-kekuatan Eropa hanya menawarkan partisipasi terbatas dalam pertemuan dengan pemerintah Donald Trump yang membahas Timur Tengah di Warsawa, Polandia. Keengganan negara-negara besar Eropa ini menandakan kemarahan mereka atas kebijakan unilateral AS di Iran dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan meninggalkan pertemuan Warsawa lebih awal karena ada urusan Brexit. Sementara Prancis hanya mengirimkan pegawai sipil mereka dan Jerman mengirimkan menteri luar negeri junior.

Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini akan memboikot pertemuan tersebut. Awalnya dalam pertemuan ini AS ingin menekan negara-negara Uni Eropa untuk bersedia mengadopsi kebijakan yang lebih agresif terhadap Iran.

Sebenarnya pertemuan ini dibatalkan ketika Eropa mengatakan kepada AS pertemuan semacam ini 'bukan ide yang cerdas'. Sebab pertemuan tersebut hanya akan menegaskan perbedaan Eropa dengan AS tentang Iran. Uni Eropa juga tidak diberi tahu tentang adanya pertemuan ini sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkannya dengan tuan rumah Polandia.

Meskipun menolak pertemuan yang fokus membahas perdamaian dan keamanan di Timur Tengah ini diplomat-diplomat Eropa masih tidak yakin tokoh-tokoh seperti Pompeo dan Wakil Presiden Mike Pence akan menurunkan retorika anti-Iran mereka. Uni Eropa sangat mendukung perjanjian anti nuklir Iran 2015. Walaupun mereka juga mengkritik program pengembangan rudal balistik Iran.

Sementara pemerintahan Trump menarik AS dari perjanjian tersebut dan memberlakukan kembali sanksi ke Iran. Akhirnya Eropa membuat sebuah kendaraan perdagangan yang dapat menghindari sanksi AS terhadap Iran.

Kehadiran negara-negara Teluk Arab dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan permusuhan mereka terhadap Iran dapat menyatukan negara-negara Arab dengan Israel. Salah satu diplomat mengatakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama antara negara-negara Arab dengan Israel sejak konferensi perdamaian Madrid tahun 1991.

Tapi ada beberapa negara Arab yang tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Antara lain Qatar, Turki, Lebanon, Iran dan Otoritas Palestina.

"Kami tidak akan memberikan keringanan atau pengecualian atas sanksi kami terhadap rezim Iran di masa depan, entah itu sanksi minyak atau yang lainnya," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, seperti dilansir di the Guardian, Rabu (13/2).

Pemerintah Trump membebaskan delapan negara dari sanksi mereka kepada Iran. Membuat mereka tetap mengimpor minyak mentah dari Iran selama enam bulan sampai bulan Mei.

Pejabat Inggris skeptis dengan retorika yang datang dari Washington. Mungkin AS akan memberlakukan sanksi kepada mekanisme yang dibuat oleh Uni Eropa untuk membantu perdagangan mereka dengan Iran.

Permanent Under-Secretary setara Direktur Jendral Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald akan menjadi salah satu orang yang mendapatkan sanksi itu. Karena dia ketua dewan badan Uni Eropa mekanisme perdagangan dengan Iran.

Sementara itu perbedaan AS dengan Eropa terkait Suriah terlihat dalam sidang House of Common Inggris. Ketika Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengungkapkan keraguaan terhadap keinginan Trump menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah.

"Penting bagi kami untuk tidak mendeklarasikan kemenangan terlalu cepat, jika kami melakukannya, kami menciptakan resiko ISIS kembali menguasai wilayah, memang, kekhawatiran itu sudah mulai terungkap di bagian Irak sekarang, kami seharusnya tidak mengira kemenangan perebutan wilayah sama dengan kemenangan seutuhnya," kata Hunt kepada anggota parlemen Inggris.

Namun menurut Hunt masih ada yang menggembirakan. Karena awalnya Trump menyatakan penarikan pasukan akan dilakukan dalam waktu dekat tapi pada akhirnya AS tetap bertindak pragmatis dengan tidak menarik pasukan mereka secepat mungkin.

Hunt mengisyaratkan AS seharusnya tidak meninggalkan sekutu mereka yaitu pasukan Kurdi sendirian di utara Suriah. Karena ada potensi pasukan Kurdi di serang Turki di sana.

"Kami tidak akan membiarkan mereka jatuh sekarang, hal itu akan mengirimkan sinyal yang sangat buruk tentang komitmen kami dengan sekutu kami di konflik masa mendatang yang mana mungkin akan terjadi," tambah Hunt kepada anggota parlemen Inggris.

Selama perang di Suriah pasukan Kurdi yang dipimpin Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) sudah menahan 900 orang pasukan asing yang bergabung dengan ISIS. Hunt mengatakan pemerintah Inggris sedang membahas apakah mereka akan memulangkan pasukan asing ISIS asal Inggris jika pasukan Kurdi tidak bersedia lagi menahan mereka. Pemerintah Prancis juga sedang membahas isu ini.
Aljazirah juga melaporkan Rusia sebagai sekutu Iran menolak datang ke pertemuan yang membahas Timur Tengah itu. Pada hari Senin (11/2) Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengatakan ia tidak akan datang dalam pertemuan itu.

Sementara itu pejabat Palestina menyebut pertemuan itu sebagai konferensi AS-Israel. "Konspirasi yang bertujuan untuk menghilangkan Palestina," kata pejabat Palestina.

Polandia pun kabarnya sudah menolak untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan menyebarkan propaganda anti-Iran tersebut. Karena mereka tetap ingin mempertahankan dukung kepada perjanjian nuklir Iran 2015.

"(Tapi) Polandia sudah kehilangan kendali atas pesan umum konferensi ini yang diambil alih AS, Israel dan Arab Saudi," kata mantan duta besar Polandia untuk Afghanistan Piotr Lukasiewicz. n Lintar Satria

Credit republika.co.id

Meski Kalah, ISIS Punya Simpanan Rp 4,2 Triliun untuk Operasional

Anggota ISIS memegang bendera di Raqqa , 29Juni 2014. REUTERS

CB, Jakarta - PBB mengungkapkan kelompok teroris ISIS masih memiliki dana tunai hingga US$ 300 juta (Rp 4,2 triliun) untuk mempertahankan operasinya meskipun kehilangan banyak wilayah.
Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Kontra Terorisme (CTO) Vladimir Voronkov mengatakan laporan ini kepada Dewan Keamanan pada Senin.
"Dalam hal kekuatan keuangan ISIS, laporan itu mencatat bahwa meskipun ada kehilangan pendapatan karena kemunduran teritorial, ISIS dapat mempertahankan operasinya melalui cadangan yang dapat diakses dalam bentuk tunai atau investasi dalam bisnis yang berkisar antara US$ 50 juta (RP 701 miliar) dan US$ 300 juta dolar Amerika (Rp 4,2 triliun)," Kata Voronkov, dikutip dari Sputnik, 13 Februari 2019.

Voronko, yang memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai laporan CTO baru, juga mengatakan ISIS tetap menjadi ancaman bagi keamanan internasional.
"Memiliki pusat gravitasi di Irak dan Republik Arab Suriah, di mana mereka dilaporkan mengendalikan antara 14.000 dan 18.000 militan, termasuk hingga 3.000 pejuang teroris asing, ISIS terus berkembang menjadi jaringan rahasia yang beroperasi di tingkat lokal dan mengorganisir diri di tingkat provinsi," kata Voronkov.

Sejumlah pekerja melihat kilang minyak yang dibakar oleh ISIS di Qayyara, selatan Mosul, Irak, 23 November 2016. REUTERS/Goran Tomasevic

Pendapatan minyak telah menjadi salah satu sumber utama dari pendapatan teroris. Namun, sejak 2015, kekayaan ISIS dalam sumber daya alam curian di Suriah dan Irak telah menurun, menyusul kampanye militer yang dimulai oleh kekuatan udara Rusia dan Suriah serta koalisi AS untuk menghancurkan minyak yang diselundupkan menuju perbatasan Turki.

Pada November 2015, Pasukan Angatan Udara Rusia meluncurkan serangan terkonsentrasi yang menargetkan tanker minyak, menghancurkan sekitar 1.000 tanker minyak, serta kilang minyak dan fasilitas penyimpanan minyak dalam kampanye militer lima hari di Suriah utara dan timur. Koalisi pimpinan AS dilaporkan telah menghancurkan 280 lebih tanker lain akhir bulan itu, dengan kedua belah pihak meluncurkan serangan lebih lanjut.

Ketika ISIS mulai secara dramatis kehilangan wilayah yang mereka rebut pada tahun 2016, analis AS memperkirakan bahwa para teroris ISIS menghasilkan sekitar US$ 20 juta (Rp 280 miliar) per bulan dari minyak curian, turun dari sebanyak US$ 3 juta (Rp 42 miliar) per hari pada 2014.

Credit tempo.co

Netanyahu pada Iran: Rudal Kami Mampu Mencapai Anda

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memperbaharui ancaman terhadap Iran, dengan memperingatkan bahwa rudal yang dimiliki Israel dapat mencapai jarak yang sangat jauh.

Berbicara saat melakukan kunjungan ke pangkalan Angkatan Laut di pelabuhan utara Haifa, Netanyahu mengatakan rudal Israel bisa mengenai target yang sangat jauh dan mampu melawan musuh apa pun, termasuk proxy Iran di kawasan.

"Kami terus bekerja sesuai dengan pemahaman kami dan kebutuhan untuk mencegah Iran dan kuasanya untuk terus mengakar di bagian utara wilayah kami dan di wilayah kami secara umum," ucap Netanyahu.

"Kami melakukan semua yang diperlukan," kata Netanyahu, saat ia memeriksa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (14/2).

Netanyahu telah berulang kali mengatakan Israel tidak akan mengizinkan Iran dan sekutunya Hizbullah untuk memperkuat posisi mereka di Suriah, di mana keduanya mereka mendukung rezim Damaskus terhadap pemberontak dan gerilyawan.

Israel telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah dalam beberapa tahun terakhir terhadap target Iran dan Hizbullah.

Credit sindonews.com

Iran Tegaskan Tidak Akan Membuat Bom Atom

TEHERAN - Seorang pejabat terkemuka Iran menegaskan bahwa Negeri Mullah itu tidak akan pernah "tergerak" untuk mengembangkan bom atom.

Ayatollah Ahmad Khatami sebelumnya mengatakan Iran memiliki kemampuan untuk membuat untuk membangun senjata nuklir. Namun ia kemudian mengklarifikasi komentarnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita nasional negara itu, IRNA.

"Pernyataan saya dalam upacara keagamaan adalah hal yang sama yang telah berulang kali dikatakan oleh otoritas Iran," jelas Khatami seperti disitir dari Newsweek, Rabu (13/2/2019).

"Iran memiliki formula untuk membuat bom atom, tetapi apa yang kami setujui adalah fatwa (fatwa agama) yang dikeluarkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei," katanya, menunjukkan bahwa bom nuklir jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Mengutip sebuah hadis, Khatami mengatakan bahwa dilarang menggunakan senjata pemusnah massal dalam bentuk apa pun.

Anggota senior Majelis Pakar Iran itu kembali mengklarifikasi bahwa negaranya tidak berniat membuat senjata seperti itu karena akan membahayakan warga sipil, bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu hal tersebut juga akan bertentangan dengan dekrit agama pemimpin tertinggi negara Teluk Persia itu.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sangat menentang Iran sejak duduk di Gedung Putih. Dia menarik AS dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani 2015. Perjanjian itu sepakat untuk mengurangi sanksi dan memungkinkan investasi asing di negara Teluk Persia dengan imbalan membatasi program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Australia Siap Buka Lagi Tahanan di Pulau Christmas

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Sumber: Tracey Nearmy/Getty Images/aljazeera.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan mengaktifkan kembali ruang penahanan di Pulau Christmas. Ruang-ruang tahanan di Pulau Christmas selama ini menjadi kontroversi karena dinilai tak manusiawi.
Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 13 Februari 2019, keputusan Morrison itu menjadi tanda diambilnya kebijakan keras terhadap para pencari suaka dan pengungsi. Morrison pada Rabu, 13 Februari 2019, telah menyetujui pembukaan kembali fasilitas – fasilitas penahanan di wilayah terpencil Pulau Christmas, yang sudah tutup sebulan lalu.

Menanggapi keputusan Morrison ini, David Manne Direktur Eksekutif Refugee Legal, sebuah lembaga hukum independen yang menangani pengungsi dan hukum keimigrasian, mengatakan pusat penahanan di Pulau Christmas itu sangat tidak manusiawi dan seharusnya tidak dibuka lagi setelah beroperasi hampir dua dekade. Pembukaan kembali tahanan di Pulau Christmas telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bahaya terhadap orang-orang yang melarikan diri dari tindak kejahatan.

Ruang – ruang penahanan di Pulau Christmas juga bukan tempat yang baik bagi orang-orang yang mengalami penyakit serius dan membutuhkan perawatan medis sebelum dibawa kembali ke Pulau Nauru dan Manus.

Keputusan Morrison itu secara tak langsung diduga untuk menekuk parlemen Australia yang meloloskan sebuah undang-undang agar para pengungsi dan pencari suaka di kamp-kamp lepas pantai yang ada di Pulau Nauru dan Pulau Manus Papua Nugini bisa melakukan perjalanan ke wilayah daratan Australia untuk mendapat perawatan medis dengan diagnosis dokter.

Ini adalah pertama kali dalam 80 tahun pemerintah Australia kalah suara di tingkat majelis rendah. Rancangan undang-undang ini telah diloloskan di majelis tinggi pada Rabu pagi, 13 Februari 2019.
“Sudah menjadi tugas saya memastikan perahu-perahu para imigran itu tidak kembali lagi ke Australia. Saya akan melakukan apapun untuk memastikan pemerintahan kuat, namun Partai Buruh telah melemahkan wilayah perbatasan kita,” kata Morrsion lewat Twitter.
Morrison menuding kubu oposisi yakni Partai Buruh telah melakukan suatu upaya untuk melemahkan dan melakukan kompromi soal perbatasan. Morrison meyakinkan pihaknya 100 persen mengadopsi rekomendasi langkah-langkah keamanan guna mencegah datangnya para imigran dan pencari suaka ke Australia melalui laut.

Credit tempo.co

Myanmar batalkan dakwaan terhadap pengunjuk rasa dari suku minoritas

Polisi menahan aktivis saat protes atas patung Jenderal Aung San, pahlawan kemerdekaan Myanmar dan ayah dari pemimpin Aung San Suu Kyi di Loikaw, negara bagian Kayah, Myanmar, Kamis (7/2/2019). Foto diambil tanggal 7 Februari 2019. (REUTERS/Stringer)

Yangon, (CB) - Myanmar akan membatalkan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap sejumlah pengunjuk rasa dari suku minoritas yang berdemonstrasi menentang satu patung pahlawan kemerdekaan Jenderal Aung San, kata media negara pada Rabu.

Para pejabat juga akan mengadakan pembicaraan dengan mereka dan menawarkan konsesi yang jarang terjadi.

Langkah pembatalan tersebut terjadi ketika Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional bagi Demokrasi yang berkuasa dan puteri dari jenderal itu. Ketakpuasan di kawasan-kawasan minoritas suku meningkat menjelang pemilihan yang disiapkan berlangsung tahun depan.

Pada Selasa, polisi menembakkan peluru-peluru karet, gas air mata dan meriam air untuk membubarkan unjuk rasa yang diikuti sekitar 3.000 orang di Loikaw, ibu kota negara bagian Kayah, yang juga dikenal dengan nama Karenni, di bagian timur Myanmar.

Aung San memediasi pakta tahun 1947 di antara sejumlah kelompok-kelompok etnis Myanmar yang ditandai dengan hari libur tahunan pada 12 Februari, tetapi para pengunjuk rasa Karenni mengatakan janji-janjinya tidak dilaksanakan setelah pembunuhan jenderal tersebut tahun itu.

Pada Rabu, surat kabar resmi "Global New Light of Myanmar" melaporkan para pejabat negara telah berunding dengan pengunjuk rasa hari sebelumnya dan sepakat mencabut dakwaan-dakwaan terhadap mereka. Sebaliknya para pegiat setuju untuk menangguhkan protes-protes mereka, katanya, dengan menambahkan perundingan-perundingan akan terjadi dalam sebulan, mencakup isu-isu seperti tulisan di alas patung.

Patung tersebut mungkin dipindahkan dari posisinya di alun-alun Loikaw, kata harian itu, seperti disiarkan Reuters.

"Kelompok pengunjuk rasa membubarkan diri setelah kami capai perjanjian," kata Khun Thomas, salah seorang pemimpin protes Loikaw. Dia mengatakan para pegiat mengharapkan dakwaan-dakwaan mengenai berkumpulnya mereka tak berizin, hasutan dan fitnah terhadap lebih 50 orang dicabut secara resmi ketika mereka pergi ke pengadilan pada Rabu.

Para pejabat mengungkap pembangunan patung itu di Loikaw bulan ini, memicu protes paling belakangan dalam serangkaian unjuk rasa yang mulai berlangsung ketika rencana-rencana bagi pembuatan monumen tersebut pertama kali diumumkan pada pertengahan tahun 2018.

Para pegiat minoritas etnis yang mendesak pemberlakuan sistem pemerintahan federal di Myanamar menentang patuing itu dan monumen-monumen lain bagi seorang pemimpin dari mayoritas suku Burma di negara itu.

Ketika naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016, Suu Kyi menetapkan prioritas utamanya mengusahakan perdamaian dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata, tetapi kemajuan telah berjalan lamban.

Credit antaranews.com

Pekan Depan, AS-Taliban Akan Bertemu di Islamabad

KABUL - Negosiator Taliban akan bertemu dengan kolega mereka dari Amerika Serikat (AS) pada 18 Februari di Ibu Kota Pakistan, Islamabad. Pertemuan ini sebagai bagian dari percepatan diplomasi untuk mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan.

Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid. Namun seorang perwakilan Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima undangan resmi untuk pembicaraan apa pun.

Pembicaraan itu dilakukan seminggu sebelum negosiasi yang dijadwalkan sebelumnya antara kedua pihak di Qatar pada 25 Februari. Dalam sebuah pernyataan, Mujahid mengatakan bahwa pembicaraan Qatar masih akan berlangsung sesuai jadwal.

Mujahid mengatakan pihaknya juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk mengadakan diskusi komprehensif tentang hubungan Pakistan-Afghanistan, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (14/2/2019).

Sementara dia mengatakan delegasi Taliban akan bertemu dengan tim AS, Mujahid tidak menyebutkan pertemuan dengan ketua tim, utusan khusus AS Zalmay Khalilzad.

Khalilzad dijadwalkan tiba di Pakistan menjelang perundingan Qatar sebagai bagian dari perundingan enam negara Eropa dan Timur Tengah untuk mendapatkan membangun dukungan bagi upaya mengakhiri perang terpanjang Amerika.

Baik Taliban dan Amerika Serikat memuji kemajuan setelah berakhirnya perundingan putaran terakhir di Qatar bulan lalu. Namun para diplomat Barat yang akrab dengan negosiasi tersebut mengatakan bahwa banyak rintangan sulit ada di depan.

AS diperkirakan akan mendorong keras gencatan senjata antara gerilyawan Taliban dan pasukan Afghanistan yang didukung asing sebelum kesepakatan apa pun tentang penarikan pasukan asing pimpinan AS.

Namun Taliban menginginkan semua pasukan asing keluar sebelum gencatan senjata, tetapi masih akan menyambut bantuan asing non-militer untuk membangun kembali negara itu.

"Washington juga berusaha untuk mendapatkan secara terperinci tentang jaminan dari Taliban bahwa mereka tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan oleh kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS) untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya," kata diplomat Barat.

AS juga mendorong Taliban untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan, yang sejauh ini telah ditutup pintu masuknya dari meja perundingan, dan menyebutnya sebagai boneka dari Washington.

Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato kenegaraannya minggu lalu untuk mengatakan kemajuan dalam negosiasi dengan Taliban akan memungkinkan pengurangan sekitar 14.000 tentara AS yang saat ini berada di Afghanistan dan fokus pada penanggulangan terorisme yang diperbarui.

Credit sindonews.com

Cina Dilaporkan Menjalin Komunikasi dengan Oposisi Venezuela

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Cina mencemaskan masa depan proyek minyaknya di Venezuela.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi Venezuela. Hal itu dilakukan Beijing untuk melindungi investasinya di negara yang sedang dilanda krisis politik tersebut.

Wall Street Journal, mengutip sumber yang mengetahui tentang pembicaraan tersebut melaporkan, Cina mencemaskan masa depan proyek minyaknya di Venezuela. Beijing pun mengkhawatirkan tentang utang Venezuela sebesar 20 miliar dolar AS terhadapnya.

Menurut sumber tersebut, diplomat Cina melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido di Washington, Amerika Serikat (AS), dalam beberapa pekan terakhir. Tujuannya mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Beijing belum memberikan komentar perihal laporan adanya pembicaraan dengan oposisi Venezuela. Namun pada awal Februari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan, negaranya menjalin komunikasi dengan semua pihak yang berada di Venezuela.

Menurutnya hal itu penting guna mempertahankan hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antara Beijing dan Caracas. "Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, kerja sama Cina-Venezuela tidak boleh dirusak," ujar Geng.

Pakar hubungan Cina di Amerika Latin dari US Army War College, R. Evan Ellis, menilai wajar bila Beijing menjalin komunikasi dengan oposisi Venezuela. Cina mengakui meningkatnya risiko perubahan rezim dan tidak ingin berada di sisi oposisi rezim baru.
"Sementara mereka lebih suka stabilitas, mereka menyadari bahwa mereka harus meletakkan telur di keranjang lain," ujar Ellis menambahkan.

Selama hampir dua dekade, kesepakatan pinjaman uang untuk minyak dengan Cina dan Rusia telah memberikan dukungan vital bagi Venezuela. Hal itu berkembang pada masa pemerintahan Hugo Chavez, yakni presiden Venezuela sebelum Nicolas Maduro.

Kala itu, Chavez tidak hanya menjalin hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Dia pun membangun kerja sama dengan Kuba, Iran, bahkan India, dalam upaya untuk memerangi kekuatan AS.

Namun sejak Maduro memimpin, hubungan ekonomi dengan negara-negara tersebut menegang. Perekonomian Venezuela mulai melemah diiringi dengan anjloknya produksi minyak. Praktik korupsi pun menjalar di tubuh pemerintahan.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS terhadap perusahaan minyak Venezuela, yakni Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA), pada bulan lalu, kian menggencet Maduro. Sebab hal itu telah memotong satu-satunya sumber pendapatan Venezuela. Dengan kata lain, produksi minyak negara tersebut juga semakin tergerus.

Krisis politik di Venezuela telah berlangsung sejak bulan lalu, tepatnya ketika ratusan ribu warga di sana turun ke jalan dan menuntut Maduro mundur dari jabatannya. Saat itu, Majelis Nasional Venezuela, yang juga dipimpin Juan Guaido, menyatakan bahwa pemerintahan Maduro tidak sah.

Guaido kemudian memproklamirkan dirinya sendiri sebagai presiden sementara. AS segera mengakui kepemimpinannya. Israel dan Australia juga mengikuti langkah AS mendukung Guaido. Saat ini negara-negara Eropa juga telah mengakui kepemimpinan Guaido. Mereka antara lain Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, Swedia, Denmark, Austria, Albania, dan Belanda.

Credit republika.co.id