Credit republika.co.id
Kamis, 27 Desember 2018
Erdogan: Jangan Harapkan Keadilan dari PBB
ANKARA
- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan kembali melemparkan kritikan
terhadap PBB, khususnya terhadap Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia mengatakan
bahwa tidak ada keadilan yang dapat diharapkan dari PBB.
"Jangan mengharapkan sesuatu seperti keadilan dari DK PBB dan PBB, jangan mencarinya, tidak ada yang seperti itu," kata Erdogan pada upacara penghargaan untuk Dewan Penelitian Ilmiah dan Teknologi Turki (TUBITAK) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Turki (TUBA).
Erdogan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (26/12), mengatakan bahwa umat Islam tidak diberi hak untuk berbicara tentang masalah mereka dan masalah internasional di DK PBB.
"Fakta bahwa dunia Islam, yang memiliki populasi sekitar 1,7 miliar jiwa, tidak memiliki satupun negara yang menjadi anggota tetap di DK PBB sebagai akibat dari penyimpangan ini," ungkapnya.
Dia kemudian menambahkan, bahwa inilah alasan mengapa dia secara berkala menyerukan reformasi di tubuh DK PBB, dengan slogan "dunia lebih besar dari lima".
"Jangan mengharapkan sesuatu seperti keadilan dari DK PBB dan PBB, jangan mencarinya, tidak ada yang seperti itu," kata Erdogan pada upacara penghargaan untuk Dewan Penelitian Ilmiah dan Teknologi Turki (TUBITAK) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Turki (TUBA).
Erdogan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (26/12), mengatakan bahwa umat Islam tidak diberi hak untuk berbicara tentang masalah mereka dan masalah internasional di DK PBB.
"Fakta bahwa dunia Islam, yang memiliki populasi sekitar 1,7 miliar jiwa, tidak memiliki satupun negara yang menjadi anggota tetap di DK PBB sebagai akibat dari penyimpangan ini," ungkapnya.
Dia kemudian menambahkan, bahwa inilah alasan mengapa dia secara berkala menyerukan reformasi di tubuh DK PBB, dengan slogan "dunia lebih besar dari lima".
"Dunia
lebih besar dari lima" adalah semboyan terkenal yang berulang kali
digunakan oleh Erdogan untuk mengkritik lima anggota tetap DK PBB, yakni
China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris.
Credit sindonews.com
Kunjungi Tentara di Irak, Trump Dianggap Langgar Kedaulatan
Sejumlah legislator Irak menganggap kunjungan
mendadak Presiden Donald Trump ke markas militer AS di negara tersebut
sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan. (Reuters/Carlos Barria)
"Kunjungan Trump merupakan pelanggaran yang sangat jelas atas norma diplomatik dan menunjukkan pelanggaran dan permusuhannya dalam berurusan dengan pemerintah Irak," demikian pernyataan salah satu blok di parlemen Irak, Bina, seperti dikutip Reuters, Rabu (26/12).
Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah Trump mengunjungi pasukan AS di Irak, sementara pertemuannya dengan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi batal karena masalah tempat.
Bina menganggap kunjungan ini "menimbulkan pertanyaan mengenai kehadiran militer AS dan tujuannya, juga sejauh mana tujuan itu berbahaya bagi keamanan Irak."
AS memang sudah mulai mengurangi kehadiran militernya di Irak sejak ISIS mengalami kemunduran, tapi Washington masih menempatkan sekitar 5.200 tentara di negara itu untuk melatih pasukan lokal melawan berbagai kelompok militan lainnya.
Tak hanya Bina, blok Islah juga menganggap kunjungan mendadak Trump ke pangkalan militer AS itu tak pantas.
Pemimpin blok Islah, Sabah al Saadi, pun menyerukan pertemuan mendadak "untuk membahas pelanggaran berat atas kedaulatan Irak dan menghentikan tindakan agresif Trump yang seharusnya tahu batasan bahwa okupasi AS atas Irak sudah berakhir."
Namun, Abdul Mahdi sendiri mengatakan bahwa otoritas AS sudah memberi tahu Irak terlebih dulu sebelum Trump mengunjungi tentara AS.
Menurut Abdul Mahdi, konfirmasi itu disampaikan langsung saat ia dan Trump berbicara melalui sambungan telepon untuk membahas "ketidaksepakatan mereka mengenai bagaimana cara menggelar pertemuan."
Sejumlah anggota dewan mengatakan kepada Reuters bahwa kedua pemimpin berbeda pendapat mengenai lokasi pertemuan. Trump ingin bertemu di pangkalan militer Ain Al-Asad, tapi Abdul Mahdi menolak.
Credit cnnindonesia.com
Di Irak, Trump Deklarasikan Berakhirnya Peran AS Sebagai 'Polisi'
BAGHDAD
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan kunjungan
kilatnya ke Irak untuk mempertahankan keputusannya menarik pasukan dari
Suriah. Ia juga mendeklarasikan berakhirnya peran Amerika sebagai
"polisi" global.
Trump mendarat pukul 7:16 malam waktu setempat di Pangkalan Udara al-Asad di Irak dalam kunjungan pertamanya ke zona perang. Ia didampingi oleh istrinya Melania, dalam kunjungan yang ia sebut sebagai penerbangan rahasia yang mengerikan dan tertutupi dalam Air Force One yang "gelap gulita".
Trump berbicara kepada sekitar 100 personel pasukan yang sebagian besar pasukan khusus dan secara terpisah dengan para pemimpin militer sebelum pergi beberapa jam kemudian. Pertemuan yang direncanakan dengan Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi dibatalkan dan diganti dengan panggilan telepon, kata kantor perdana menteri Irak.
Video Gedung Putih memperlihatkan Trump yang tersenyum berjabat tangan dengan personel yang berpakaian kamuflase, menandatangani tanda tangan dan berpose untuk foto.
Kunjungan meningkatkan moral presiden ke pasukan AS di zona perang telah menjadi tradisi yang telah berlangsung lama di tahun-tahun setelah serangan teroris 11 September 2001. Trump selama ini di kritik karena menolak berkunjung dalam dua tahun pertama masa kepresidenannya.
Tetapi spekulasi telah meningkat bahwa ia akhirnya akan membuat gerakan setelah keputusannya yang kontroversial untuk memangkas tingkat pasukan di Afghanistan dan menarik diri sepenuhnya dari Suriah.
Di pangkalan militer, Trump berusaha untuk mempertahankan kebijakan "American first" untuk menarik kembali AS dari aliansi multinasional, termasuk apa yang bagi banyak orang Amerika tampak seperti perang tanpa akhir di Timur Tengah.
"Itu tidak adil ketika bebannya ada pada kita," katanya seperti dikutip dari Arab News, Kamis (27/12/2018).
“Kami tidak ingin dimanfaatkan lagi oleh negara-negara yang menggunakan kami dan menggunakan militer kami yang luar biasa untuk melindungi mereka. Mereka tidak membayar untuk itu dan mereka harus melakukannya," ujarnya.
“Kami tersebar di seluruh dunia. Kami berada di negara yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang. Terus terang, ini konyol," tambahnya.
Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah menolak para jenderal yang meminta untuk memperluas penempatan pasukan di Suriah, di mana sekitar 2.000 pasukan AS dan pasukan asing lainnya kebanyakan membantu pejuang lokal memerangi ISIS.
Trump mendarat pukul 7:16 malam waktu setempat di Pangkalan Udara al-Asad di Irak dalam kunjungan pertamanya ke zona perang. Ia didampingi oleh istrinya Melania, dalam kunjungan yang ia sebut sebagai penerbangan rahasia yang mengerikan dan tertutupi dalam Air Force One yang "gelap gulita".
Trump berbicara kepada sekitar 100 personel pasukan yang sebagian besar pasukan khusus dan secara terpisah dengan para pemimpin militer sebelum pergi beberapa jam kemudian. Pertemuan yang direncanakan dengan Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi dibatalkan dan diganti dengan panggilan telepon, kata kantor perdana menteri Irak.
Video Gedung Putih memperlihatkan Trump yang tersenyum berjabat tangan dengan personel yang berpakaian kamuflase, menandatangani tanda tangan dan berpose untuk foto.
Kunjungan meningkatkan moral presiden ke pasukan AS di zona perang telah menjadi tradisi yang telah berlangsung lama di tahun-tahun setelah serangan teroris 11 September 2001. Trump selama ini di kritik karena menolak berkunjung dalam dua tahun pertama masa kepresidenannya.
Tetapi spekulasi telah meningkat bahwa ia akhirnya akan membuat gerakan setelah keputusannya yang kontroversial untuk memangkas tingkat pasukan di Afghanistan dan menarik diri sepenuhnya dari Suriah.
Di pangkalan militer, Trump berusaha untuk mempertahankan kebijakan "American first" untuk menarik kembali AS dari aliansi multinasional, termasuk apa yang bagi banyak orang Amerika tampak seperti perang tanpa akhir di Timur Tengah.
"Itu tidak adil ketika bebannya ada pada kita," katanya seperti dikutip dari Arab News, Kamis (27/12/2018).
“Kami tidak ingin dimanfaatkan lagi oleh negara-negara yang menggunakan kami dan menggunakan militer kami yang luar biasa untuk melindungi mereka. Mereka tidak membayar untuk itu dan mereka harus melakukannya," ujarnya.
“Kami tersebar di seluruh dunia. Kami berada di negara yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang. Terus terang, ini konyol," tambahnya.
Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah menolak para jenderal yang meminta untuk memperluas penempatan pasukan di Suriah, di mana sekitar 2.000 pasukan AS dan pasukan asing lainnya kebanyakan membantu pejuang lokal memerangi ISIS.
"Kamu tidak bisa punya waktu lagi. Anda punya cukup waktu," katanya kepada para petinggi.
Penarikan - dan cara yang tiba-tiba diumumkan - turut menjadi penyebab pengunduran diri Menteri Pertahanan, Jim Mattis, yang telah menjadi salah satu tokoh penting pemerintah.
Dalam surat pengunduran dirinya dengan kata-kata yang luar biasa kuat, Mattis tampak mencaci Trump ketika dia menekankan pandangannya sendiri yang sangat kuat tentang memperlakukan sekutu dengan hormat dan juga menjadi jernih tentang aktor jahat dan pesaing strategis.
Trump juga menerima kritik dari Prancis dan mitra asing lainnya serta tokoh senior di partainya sendiri dari Partai Republik.
Penarikan - dan cara yang tiba-tiba diumumkan - turut menjadi penyebab pengunduran diri Menteri Pertahanan, Jim Mattis, yang telah menjadi salah satu tokoh penting pemerintah.
Dalam surat pengunduran dirinya dengan kata-kata yang luar biasa kuat, Mattis tampak mencaci Trump ketika dia menekankan pandangannya sendiri yang sangat kuat tentang memperlakukan sekutu dengan hormat dan juga menjadi jernih tentang aktor jahat dan pesaing strategis.
Trump juga menerima kritik dari Prancis dan mitra asing lainnya serta tokoh senior di partainya sendiri dari Partai Republik.
Namun, membebaskan Amerika dari perang telah menjadi priorita bagi Trump sejak pemilu 2016 dan dia mengatakan waktunya tepat.
Kelompok ISIS, yang pernah mengendalikan petak-petak wilayah di Irak dan Suriah, sebagian besar telah didorong untuk bersembunyi dan Trump mengatakan pada hari Rabu: "Kami telah menjatuhkan mereka."
Di Afghanistan, ia ingin menarik sekitar setengah dari 14.000 tentara yang terkunci dalam perang melawan gerilyawan Taliban yang telah lama menyerupai jalan buntu.
Perjalanan ke Irak juga akan mengakhiri beberapa kecaman atas kegagalan Trump untuk bertemu tentara di lapangan, bahkan ketika ia berulang kali menggembar-gemborkan dukungannya bagi militer dalam kampanye.
Dan kunjungan itu memberikan beberapa gangguan dari gelombang pasang masalah politik domestik, termasuk penutupan pemerintah yang disebabkan oleh perselisihan Trump dengan Kongres atas pendanaan untuk tembok perbatasan AS-Meksiko. Tekanan juga meningkat dari serangkaian penyelidikan kriminal ke dalam keuangan Trump dan tautan ke Rusia.
Menurut Trump, penerbangan ke Irak tidak seperti apa yang dia alami sebelumnya.
"Jika Anda akan melihat apa yang harus kami lalui di pesawat yang gelap dengan semua jendela tertutup tanpa cahaya di mana pun - gelap gulita," katanya.
“Saya sudah berada di banyak pesawat terbang. Semua jenis dan bentuk serta ukuran. ”
"Jadi, apakah aku punya kekhawatiran? Ya saya punya masalah. "
Kantor perdana menteri Irak mengatakan dia menyambut Trump dan telah mengundangnya untuk mengunjungi Baghdad.
Trump mengundang Abdel Mahdi ke Washington, kata kantor itu, dan kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat hubungan bersama antara kedua negara.
Credit sindonews.com
Trump Diam-diam Kunjungi Tentara AS di Irak
Presiden AS Donald Trump tengah menghadapi
masa sulit dengan militer AS, usia menarik pasukan dari Suriah.
(REUTERS/Carlos Barria)
Setelah penerbangan diam-diam dari Washington, Trump dan sang istri mendarat di jalur udara gelap di Pangkalan Udara Al Asad di sebelah barat Baghdad. Situasi keamanan yang tidak pasti membuat Trump harus melakukan kunjungan diam-diam di wilayah yang sudah diinvasi oleh AS lebih dari 15 tahun ini.
Dikutip dari CNN, sebuah foto yang diunggah di Twitter oleh juru bicara Presiden menunjukkan Trump mengenakan mantel hitam dan dasi merah, berpose untuk foto dengan pasukan berseragam. Sementara ibu negara berdiri tersenyum di sampingnya, mengenakan blus berwarna mustard.
Trump meninggalkan sejumlah masalah di Washington, termasuk penutupan sebagian pemerintah (government shutdown) dan ekonomi yang tidak stabil. Dia juga menghadapi kritik karena serangkaian keputusan kebijakan luar negeri yang membuat tim keamanan nasionalnya berselisih.
Trump telah berusaha untuk menjauhkan diri dari keterikatan asing yang ia gambarkan sebagai kesalahan bodoh yang dilakukan oleh para pendahulunya, termasuk perang di Irak. Dia baru-baru ini memerintahkan penarikan 14 ribu tentara AS di Afghanistan dan 2.000 tentara dari Suriah.
Dia belum menyatakan rencananya untuk menarik lebih dari 5.000 pasukan Amerika di Irak yang tengah memerangi ISIS. Menurut Reuters, Trump mengatakan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan dari Irak.
Trump sebelumnya telah berbicara dengan pasukan AS yang bertugas di luar negeri dari gedung putih melalui konferensi video. "Kita (AS) sekarang adalah polisi dunia dan AS membayar untuk itu. Kita bisa menjadi polisi dunia, tetapi negara-negara lain harus membantu kita," ujarnya saat itu.
Pendahulu Trump, George W. Bush melakukan empat perjalanan ke Irak setelah memerintahkan pasukan Amerika ke negara itu pada tahun 2003. Barack Obama pernah berkunjung. Keduanya juga melakukan perjalanan beberapa kali ke Afghanistan.
Kunjungan Trump dilakukan di tengan masa sulitnya dengan militer. Sekretaris pertahanan Trump mengundurkan diri pekan lalu setelah keputusan pasukan Suriah, menulis dalam surat pengunduran dirinya bahwa Trump pantas bersanding dengan pimpinan militer yang memiliki pandangan yang sama.
Penggantinya, mantan eksekutif Boeing, minim pengalaman kebijakan luar negeri maupun militer.
Trump menghadapi sorotan karena menunda kunjungan ke pasukan AS. Secara pribadi, dia bertanya-tanya apakah perjalanan seperti itu hanya akan berfungsi untuk menyoroti perang yang tidak didukungnya dan ingin diakhiri.
Namun, setelah menghadapi kritik karena membatalkan kunjungan ke pemakaman militer di Prancis karena hujan, Trump mengumumkan bahwa ia akan segera melakukan perjalanan ke zona perang pada November lalu.
Seperti presiden sebelum dia, kunjungan Trump diselimuti kerahasiaan. Dia meninggalkan Gedung Putih dengan tenang pada malam Natal dan detail perjalanannya sangat erat dilakukan di Sayap Barat.
Satu setengah tahun setelah dimulainya perang yang telah menewaskan hampir 5.000 tentara Amerika, Irak tetap menjadi tempat yang berbahaya.
Invasi yang dipimpin AS pada 2003 menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein, tetapi selama beberapa tahun kemudian pasukan AS terlibat dalam pertempuran panjang di seluruh negara itu, memerangi pemberontakan dan kemudian kekerasan sektarian.
Pada puncaknya, jumlah pasukan AS di Irak hampir mencapai 166 ribu. Setelah misi tempur berakhir pada 2010, beberapa pasukan tetap tertinggal untuk membantu menstabilkan negara.
Ribuan lainnya kembali empat tahun kemudian untuk bertempur melawan ISIS. Irak secara resmi menyatakan kemenangan terhadap kelompok teror itu setahun yang lalu, tetapi pasukan AS tetap membantu menstabilkan wilayah negara itu dan melatih tentara Irak.
Trump mengkritik pendahulunya, Obama, karena menarik pasukan terlalu cepat dari Irak, mengklaim itu memungkinkan ISIS bergerilya.
Pemerintahan Obama tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pemerintah Irak untuk memungkinkan sisa pasukan AS menjaga stabilitas di negara itu. Namun, dengan membawa pasukan pulang dan menyatakan akhir resmi untuk Perang Irak, Obama memenuhi janji kepada pemilih untuk mengakhiri perang yang dimulai Bush.
Trump sekarang mendapati dirinya bersemangat untuk memenuhi janji-janjinya sendiri mengurangi keterlibatan AS di luar negeri. Itulah yang mendorong keputusannya baru-baru ini untuk membawa pasukan AS keluar dari Suriah dan Afghanistan.
Namun, keputusan itu tidak populer di antara tim keamanan nasionalnya sendiri, termasuk Menteri Pertahanan James Mattis, yang mengundurkan diri pekan lalu.
Mereka dan pejabat lainnya memperingatkan Trump bahwa meninggalkan wilayah itu sekarang akan memungkinkan ISIS, atau kelompok teror lain, untuk mendapatkan kembali pijakan. Namun, Trump bersikeras bahwa sudah tiba waktunya bagi personel AS untuk pulang.
Credit cnnindonesia.com
Arab Saudi Bantah Bakal Bangun Kembali Suriah
WASHINGTON
- Seorang pejabat di Kedutaan Arab Saudi di Washington mengatakan bahwa
pihak kerajaan belum membuat perjanjian keuangan baru yang besar untuk
Suriah sejak Agustus. Saat itu, Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa
Arab Saudi telah berkomitmen USD100 juta untuk dana stabilisasi wilayah
Suriah dibebaskan dari militan ISIS oleh koalisi yang dipimpin oleh
Amerika Serikat (AS).
"Kerajaan Saudi adalah kontributor utama Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS, menerbangkan jumlah sorti tertinggi kedua terhadap ISIS di Suriah, dan juga, menyumbangkan jutaan dolar untuk upaya bantuan di sana," kata seorang pejabat kedutaan Saudi seperti dilansir dari CNBC, Kamis (27/12/2018).
Pernyataan ini sekaligus membantah perkataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengumumkan bahwa Arab Saudi setuju untuk menghabiskan uang yang diperlukan guna rekonstruksi Suriah.
"Arab Saudi kini telah setuju untuk menghabiskan uang yang diperlukan untuk membantu membangun kembali Suriah, bukan Amerika Serikat," kata Trump di akun Twitternya.
"Lihat? Bukankah itu menyenangkan ketika negara-negara yang sangat kaya membantu membangun kembali tetangga mereka daripada sebuah Negara Besar, AS, yang berjarak 5.000 mil. Berkat Saudi A!" imbuhnya.
Pada hari Rabu waktu setempat, Gedung Putih mengklarifikasi bahwa tweet Trump tidak dimaksudkan untuk mengumumkan komitmen baru dari Arab Saudi.
"Kerajaan Saudi adalah kontributor utama Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS, menerbangkan jumlah sorti tertinggi kedua terhadap ISIS di Suriah, dan juga, menyumbangkan jutaan dolar untuk upaya bantuan di sana," kata seorang pejabat kedutaan Saudi seperti dilansir dari CNBC, Kamis (27/12/2018).
Pernyataan ini sekaligus membantah perkataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengumumkan bahwa Arab Saudi setuju untuk menghabiskan uang yang diperlukan guna rekonstruksi Suriah.
"Arab Saudi kini telah setuju untuk menghabiskan uang yang diperlukan untuk membantu membangun kembali Suriah, bukan Amerika Serikat," kata Trump di akun Twitternya.
"Lihat? Bukankah itu menyenangkan ketika negara-negara yang sangat kaya membantu membangun kembali tetangga mereka daripada sebuah Negara Besar, AS, yang berjarak 5.000 mil. Berkat Saudi A!" imbuhnya.
Pada hari Rabu waktu setempat, Gedung Putih mengklarifikasi bahwa tweet Trump tidak dimaksudkan untuk mengumumkan komitmen baru dari Arab Saudi.
"Amerika
Serikat menyambut baik kontribusi semua anggota koalisi terhadap
kekalahan ISIS di Suriah, termasuk kontribusi masa lalu yang kuat dari
Arab Saudi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Garrett Marquis.
"Ketika kita melihat upaya masa depan untuk memastikan kekalahan ISIS yang abadi, termasuk menstabilkan daerah yang terbebas dari ISIS, kami akan bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra untuk berbagi beban upaya ini," tukasnya.
"Ketika kita melihat upaya masa depan untuk memastikan kekalahan ISIS yang abadi, termasuk menstabilkan daerah yang terbebas dari ISIS, kami akan bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra untuk berbagi beban upaya ini," tukasnya.
Credit sindonews.com
Militerisasi Ruang Angkasa, AS Tebar Ancaman ke Rusia dan China
MOSKOW
- Cita-cita Washington untuk mendominasi militer di ruang angkasa
berpotensi menimbulkan risiko bagi keamanan Rusia dan China. Demikian
yang dikatakan oleh Duta Besar Rusia untuk China, Andrey Denisov.
"Memang, mitra AS kami mengklaim beberapa posisi dominan, termasuk militer di ruang angkasa, yang tentu saja, berpotensi menimbulkan ancaman bagi China, Rusia dan semua negara," kata Denisov seperti disitir dari Sputnik, Rabu (26/12/2018).
Denisov mengatakan baik Rusia maupun China memiliki sikap yang sama mengenai perlunya mencapai kesepakatan mengenai penciptaan sistem kontrol internasional dan pembatasan penyebaran senjata di ruang angkasa.
"Kami memiliki dialog yang cukup aktif dalam organisasi internasional tentang beberapa bentuk kontrol atas penyebaran senjata di ruang angkasa. Penempatan senjata ofensif adalah sesuatu yang dapat dikenai sistem regulasi berdasarkan basis internasional," tuturnya.
"Jika masalah tersebut memungkinkan solusi, itu tidak ada hubungannya dengan meningkatkan potensi teknis tetapi terkait dengan mencapai kesepakatan tertentu yang akan membatasi proses ini, menempatkannya dalam kerangka kerja yang masuk akal. Dan masalah itu kami punya pandangan yang sama dengan China," ujar Denisov.
Pada 2008, Rusia dan China mengajukan diskusi di Konferensi Perlucutan Senjata tentang Perjanjian Pencegahan Penempatan Senjata di Luar Angkasa, Ancaman atau Penggunaan Kekuatan Terhadap Benda-benda Luar Angkasa. Dokumen itu berupaya menjaga ruang angkasa bebas dari senjata dan terbuka untuk penelitian damai oleh semua negara tanpa kecuali.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan pembentukan "Komando Luar Angkasa," cabang baru dari Departemen Pertahanan AS yang secara efektif akan memiliki kendali atas operasi militer AS di luar angkasa.
"Memang, mitra AS kami mengklaim beberapa posisi dominan, termasuk militer di ruang angkasa, yang tentu saja, berpotensi menimbulkan ancaman bagi China, Rusia dan semua negara," kata Denisov seperti disitir dari Sputnik, Rabu (26/12/2018).
Denisov mengatakan baik Rusia maupun China memiliki sikap yang sama mengenai perlunya mencapai kesepakatan mengenai penciptaan sistem kontrol internasional dan pembatasan penyebaran senjata di ruang angkasa.
"Kami memiliki dialog yang cukup aktif dalam organisasi internasional tentang beberapa bentuk kontrol atas penyebaran senjata di ruang angkasa. Penempatan senjata ofensif adalah sesuatu yang dapat dikenai sistem regulasi berdasarkan basis internasional," tuturnya.
"Jika masalah tersebut memungkinkan solusi, itu tidak ada hubungannya dengan meningkatkan potensi teknis tetapi terkait dengan mencapai kesepakatan tertentu yang akan membatasi proses ini, menempatkannya dalam kerangka kerja yang masuk akal. Dan masalah itu kami punya pandangan yang sama dengan China," ujar Denisov.
Pada 2008, Rusia dan China mengajukan diskusi di Konferensi Perlucutan Senjata tentang Perjanjian Pencegahan Penempatan Senjata di Luar Angkasa, Ancaman atau Penggunaan Kekuatan Terhadap Benda-benda Luar Angkasa. Dokumen itu berupaya menjaga ruang angkasa bebas dari senjata dan terbuka untuk penelitian damai oleh semua negara tanpa kecuali.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan pembentukan "Komando Luar Angkasa," cabang baru dari Departemen Pertahanan AS yang secara efektif akan memiliki kendali atas operasi militer AS di luar angkasa.
Pada
bulan Oktober, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan pada pertemuan
pertama Dewan Antariksa Nasional yang baru dihidupkan kembali bahwa AS
perlu menjadi dominan di ruang angkasa seperti di Bumi, karena musuh
Washington secara aktif mengembangkan gangguan, peretasan, dan teknologi
lainnya yang dimaksudkan melumpuhkan sistem komunikasi navigasi
pengawasan militer.
Credit sindonews.com
Jalur Kereta Penghubung Dua Korea Terganjal Sanksi Amerika
CB, Jakarta -Rencana pembangunan jalur kereta yang akan menghubungkan Korea Utara
dan Korea Selatan masih dihadapkan pada kendala. Pembangunan jalur
kereta ini belum bisa di mulai sampai sanksi ekonomi terhadap Korea
Utara dicabut.
Dikutip dari Reuters, Rabu, 26 Desember 2018, Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui pembangunan proyek jalur kereta ini sejak Oktober 2018 menyusul membaiknya hubungan kedua negara. Akan tetapi, proses pembangunan sampai sekarang masih tertatih.
"Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum proses pembangunan yang sebetulnya dimulai," kata Menteri Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-mee.
Menurut Kim, bahan-bahan dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan masih dilarang masuk ke Korea Utara oleh PBB dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Washington berkeras sanksi harus tetap diberlakukan hingga Korea Utara benar-benar menghentikan program senjata nuklirnya.
Terkait hal ini, Wakil Menteri Perkeretaapian Korea Utara, Kim Yun Hyok, menyerukan gerakan melawan sanksi yang berdampak pada pembangunan proyek kereta api ini. Dia mengatakan pembangunan proyek jalur kereta ini adalah keinginan rakyat.Kendati masih diselimuti sanksi ekonomi, namun Korea Utara dan Korea Selatan berencana melakukan survei tambahan dan tetap merancang jalur rel kereta yang proses penyelesaian proyek ini bisa memakan waktu satu sampai dua tahun.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un sebelumnya sudah setuju untuk melakukan denuklirisasi saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juni 2018. Namun pelaksanaan denuklirisasi ini tak banyak mengalami kemajuan karena Pyongyang kecewa dengan Washington yang masih memberlakukan sanksi pada negara itu hingga program senjata nuklir Korea Utara benar-benar dihentikan.
Dikutip dari Reuters, Rabu, 26 Desember 2018, Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui pembangunan proyek jalur kereta ini sejak Oktober 2018 menyusul membaiknya hubungan kedua negara. Akan tetapi, proses pembangunan sampai sekarang masih tertatih.
"Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum proses pembangunan yang sebetulnya dimulai," kata Menteri Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-mee.
Menurut Kim, bahan-bahan dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan masih dilarang masuk ke Korea Utara oleh PBB dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Washington berkeras sanksi harus tetap diberlakukan hingga Korea Utara benar-benar menghentikan program senjata nuklirnya.
Terkait hal ini, Wakil Menteri Perkeretaapian Korea Utara, Kim Yun Hyok, menyerukan gerakan melawan sanksi yang berdampak pada pembangunan proyek kereta api ini. Dia mengatakan pembangunan proyek jalur kereta ini adalah keinginan rakyat.Kendati masih diselimuti sanksi ekonomi, namun Korea Utara dan Korea Selatan berencana melakukan survei tambahan dan tetap merancang jalur rel kereta yang proses penyelesaian proyek ini bisa memakan waktu satu sampai dua tahun.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un sebelumnya sudah setuju untuk melakukan denuklirisasi saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juni 2018. Namun pelaksanaan denuklirisasi ini tak banyak mengalami kemajuan karena Pyongyang kecewa dengan Washington yang masih memberlakukan sanksi pada negara itu hingga program senjata nuklir Korea Utara benar-benar dihentikan.
Credit tempo.co
Korea Selatan-Korea Utara Luncurkan Proyek Jalur Kereta
SEOUL
- Dua Korea kemarin meluncurkan proyek untuk menghubungkan kembali
jalur kereta dan jalan yang terputus sejak Perang Korea 1950-1953. Meski
demikian, pembangunannya tidak dapat dimulai karena berbagai sanksi
masih diterapkan pada Korea Utara (Korut).
Korea Selatan (Korsel) dan Korut telah sepakat pada Oktober untuk bekerja menghubungkan kembali jalan dan jalur kereta sebagai bagian perbaikan hubungan dua Korea. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) khawatir perbaikan hubungan itu akan merusak upaya menekan Korut agar bersedia menyerahkan senjata nuklirnya.
“Ada banyak hal harus dilakukan sebelum kita benar-benar dapat memulai konstruksi,” ungkap Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee, kemarin, sebelum upacara peluncuran di kota Kaesong di sisi perbatasan Korut.
Bahan material dan investasi diperlukan untuk konstruksi itu dilarang sesuai sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterapkan dalam program nuklir dan rudal Korut. Washington menegaskan berbagai sanksi itu tetap diberlakukan hingga Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.
Para pejabat Korsel, politisi dan anggota keluarga yang mengungsi akibat perang dibawa dengan kereta khusus menuju upacara peluncuran tersebut. Shin Jang-chul yang mengemudikan kereta barang terakhir antara dua Korea saat keduanya mengoperasikan kawasan industri bersama satu dekade lalu tidak pernah menduga dia akan kembali ke Korut.
“Saya sangat tersentuh. Ini sudah 10 tahun dan saya bertanya-tanya apakah saya dapat kembali lagi setelah saya pensiun,” ungkap Shin pada kantor berita Reuters.
Shin dan lainnya itu bergabung dengan delegasi Korut, serta para pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China, Rusia dan Mongolia. Berbicara dalam acara itu, Wakil Menteri Kereta Korut Kim Yun-hyok menyerukan tekad untuk berdiri melawan hembusan angin yang mengancam proyek tersebut.
“Hasil proyek kereta dan jalan ini bergantung pada semangat dan tekad rakyat kita,” papar Kim.
Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee menyatakan kedua pihak akan melakukan survei gabungan tambahan dan desain kerja yang membutuhkan waktu satu atau dua tahun hingga selesai.
Upacara peluncuran proyek yang digelar kemarin itu menjadi contoh baru membaiknya hubungan antara dua Korea yang secara teknis masih berperang setelah konflik itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian.
Meski demikian, berbagai inisiatif ekonomi skala besar belum dimulai karena kurangnya kemajuan dalam denuklirisasi Korut.
Pemimpin Korut Kim Jong-un sepakat bekerja untuk denuklirisasi saat konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.
Korea Selatan (Korsel) dan Korut telah sepakat pada Oktober untuk bekerja menghubungkan kembali jalan dan jalur kereta sebagai bagian perbaikan hubungan dua Korea. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) khawatir perbaikan hubungan itu akan merusak upaya menekan Korut agar bersedia menyerahkan senjata nuklirnya.
“Ada banyak hal harus dilakukan sebelum kita benar-benar dapat memulai konstruksi,” ungkap Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee, kemarin, sebelum upacara peluncuran di kota Kaesong di sisi perbatasan Korut.
Bahan material dan investasi diperlukan untuk konstruksi itu dilarang sesuai sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterapkan dalam program nuklir dan rudal Korut. Washington menegaskan berbagai sanksi itu tetap diberlakukan hingga Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.
Para pejabat Korsel, politisi dan anggota keluarga yang mengungsi akibat perang dibawa dengan kereta khusus menuju upacara peluncuran tersebut. Shin Jang-chul yang mengemudikan kereta barang terakhir antara dua Korea saat keduanya mengoperasikan kawasan industri bersama satu dekade lalu tidak pernah menduga dia akan kembali ke Korut.
“Saya sangat tersentuh. Ini sudah 10 tahun dan saya bertanya-tanya apakah saya dapat kembali lagi setelah saya pensiun,” ungkap Shin pada kantor berita Reuters.
Shin dan lainnya itu bergabung dengan delegasi Korut, serta para pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China, Rusia dan Mongolia. Berbicara dalam acara itu, Wakil Menteri Kereta Korut Kim Yun-hyok menyerukan tekad untuk berdiri melawan hembusan angin yang mengancam proyek tersebut.
“Hasil proyek kereta dan jalan ini bergantung pada semangat dan tekad rakyat kita,” papar Kim.
Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee menyatakan kedua pihak akan melakukan survei gabungan tambahan dan desain kerja yang membutuhkan waktu satu atau dua tahun hingga selesai.
Upacara peluncuran proyek yang digelar kemarin itu menjadi contoh baru membaiknya hubungan antara dua Korea yang secara teknis masih berperang setelah konflik itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian.
Meski demikian, berbagai inisiatif ekonomi skala besar belum dimulai karena kurangnya kemajuan dalam denuklirisasi Korut.
Pemimpin Korut Kim Jong-un sepakat bekerja untuk denuklirisasi saat konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.
Namun
berbagai negosiasi tak mengalami kemajuan besar karena Pyongyang kecewa
dengan Washington yang tetap menerapkan sanksi hingga Korut mengambil
langkah nyata menyerahkan senjata nuklir.
“Korsel berupaya membangun sesuai berbagai kesepakatan yang ada, yakin bahwa membaiknya hubungan antar-Korea akan memiliki dampak positif pada denuklirisasi,” ujar Shin Beom-chul, pengamat di Asan Institute for Policy Studies, Seoul, Korsel.
Dia menambahkan, “Tapi karena tidak ada konstruksi nyata, Korut akan tetap menekan Korsel agar mewujudkannya meski ada berbagai sanksi, sesuai upaya Kim untuk menopang rezimnya.”
Sementara, hubungan antara Korut dan AS justru semakin memburuk dengan berbagai langkah yang diambil Washington. Pekan ini, Pengadilan AS memerintahkan Korut membayar ganti rugi sebesar USD501 juta (Rp7,3 Triliun) terkait penyiksaan dan kematian mahasiswa AS Otto Warmbier.
“Korsel berupaya membangun sesuai berbagai kesepakatan yang ada, yakin bahwa membaiknya hubungan antar-Korea akan memiliki dampak positif pada denuklirisasi,” ujar Shin Beom-chul, pengamat di Asan Institute for Policy Studies, Seoul, Korsel.
Dia menambahkan, “Tapi karena tidak ada konstruksi nyata, Korut akan tetap menekan Korsel agar mewujudkannya meski ada berbagai sanksi, sesuai upaya Kim untuk menopang rezimnya.”
Sementara, hubungan antara Korut dan AS justru semakin memburuk dengan berbagai langkah yang diambil Washington. Pekan ini, Pengadilan AS memerintahkan Korut membayar ganti rugi sebesar USD501 juta (Rp7,3 Triliun) terkait penyiksaan dan kematian mahasiswa AS Otto Warmbier.
Warmbier meninggal dunia pada 2017 beberapa saat setelah dibebaskan dari penjara Korut. Orangtua Warmbier menggugat Korut pada April terkait kematian putranya. Mahasiswa usia 22 tahun itu meninggal beberapa hari setelah dia kembali ke AS dalam keadaan koma. Seorang koroner asal Ohio menyatakan penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen dan darah ke otak.
“Korut bertanggung jawab atas penyiksaan, penyanderaan dan pembunuhan di luar proses pengadilan terhadap Otto Warmbier dan melukai ibu dan ayahnya, Fred dan Cindy Warmbier,” papar Hakim Bery Howell di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Kolumbia dalam vonis yang dibacakannya, dilansir Reuters.
Pyongyang menyalahkan botulisme dan menelan obat tidur sebagai penyebab kematian Warmbier serta menyangkal tuduhan telah terjadi penyiksaan.
Fred dan Cindy Warmbier menyatakan mereka telah menjanjikan keadilan untuk putranya. “Kami berterima kasih bahwa AS memiliki sistem pengadilan yang terbuka dan adil sehingga dunia dapat melihat bahwa rezim Kim secara legal dan moral bertanggung jawab atas kematian Otto,” ungkap pernyataan keduanya.
Credit sindonews.com
Australia Dukung Palestina Merdeka Usai Klaim Soal Yerusalem
Australia menyatakan tetap mendukung
kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik,
walau mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. (Anadolu
Agency/Mostafa Alkharouf)
Quinlan juga menuturkan Australia tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
"Sesuai dengan komitmen kami untuk solusi dua negara, Pemerintah Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan Ibu Kota di Yerusalem Timur," ucap Quinlan melalui pernyataan yang ia unggah di akun Twitternya pada Senin (17/12).
Pernyataan itu diutarakan Quinlan menyusul sikap Perdana Menteri Scott Morrison soal Yerusalem Barat pada Sabtu (15/12) lalu.
Keputusan itu diambil Morrison lantaran Yerusalem Barat selama ini telah menjadi tempat di mana parlemen Israel, Knesset, dan lembaga pemerintah Israel lainnya beroperasi. Namun, Morrison menuturkan Australia belum berniat memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat.
Quinlan menuturkan relokasi kedutaan itu tidak akan dilakukan "sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel."
Australia telah mempertimbangkan merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem sejak Oktober lalu.
Kala itu, Morrison mengatakan pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. Penyebabnya adalah kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.
Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.
Palestina juga menyatakan kecewa dengan sikap Australia dengan pengakuan atas Yerusalem Barat.
Selain itu, Indonesia menilai langkah kontroversial Australia yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.
Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.
Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.
Credit cnnindonesia.com
Rusia Sebut Serangan Israel ke Suriah Ancam Dua Penerbangan
Ilustrasi serangan rudal. (Reuters)
Dikutip dari Reuters, laporan media setempat, Interfax pada Rabu (26/12) menyebut Kementerian Pertahanan tidak merinci penerbangan mana yang sempat terancam. Namun, mereka menyebut pertahanan udara Suriah telah menghancurkan 14 dari 16 rudal Israel yang diluncurkan terhadap sasaran yang tidak ditentukan di dekat Damaskus.
Media pemerintah Suriah melaporkan tiga tentara Suriah terluka dalam serangan itu. Sedangkan militer Israel menolak mengomentari serangan rudal yang dilaporkan dan dituduhkan Rusia.
Berbicara pada upacara kelulusan untuk pilot baru di pangkalan angkatan udara Israel pada hari Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak membuat referensi langsung ke serangan spesifik atau kritik Moskow.
Namun, dia menegaskan kembali niat Israel untuk mencegah pertahanan militer Iran yang ditujukan terhadap Israel di Suriah.
"Kami akan bertindak menentangnya, dengan penuh semangat dan terus-menerus, termasuk selama periode saat ini," kata Netanyahu.
Selama lebih dari tujuh tahun perang di negara tetangga Suriah, Israel telah tumbuh sangat mengkhawatirkan dengan musuh bebuyutan Iran, sekutu kunci Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Angkatan udara Israel telah menyerang sejumlah target yang digambarkannya sebagai penyebaran atau transfer senjata Iran ke gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Libanon dalam konflik Suriah.
Credit cnnindonesia.com
Survei Ungkap Separuh Warga Israel Menolak Kembali Dipimpin Netanyahu
TEL AVIV
- Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Otoritas Penyiaran Israel,
terungkap bahwa setengah dari warga Israel tidak ingin Perdana Menteri
Benjamin Netanyahu menjadi pemimpin Israel berikutnya.
Survei itu menunjukkan bahwa 37 persen orang Israel melihat Netanyahu sebagai favorit kuat untuk memenangkan pemilu dini yang akan digelar pada 9 April 2019 mendatang. Namun, 52 persen responden percaya bahwa Netanyahu seharusnya tidak menjadi Perdana Menteri berikutnya.
Melansir Anadolu Agency pada Rabu (26/12), dalam survei itu juga disebutkan bahwa responden yakin partai Likud yang dipimpin Netanyahu akan memenangkan 30 kursi dari 120 kursi di Knesset atau Parlemen Israel.
Survei itu juga meramalkan bahwa Partai Yesh Atid dan Arab Joint List akan memenangkan masing-masing 13 kursi dalam pemilu mendatang, diikuti oleh partai Jewish Homedengan 12 kursi dan Uni Zionis dengan hanya 10 kursi.
Sebelumnya diwartakan, juru bicara Netanyahu pada Senin mengatakan, Israel akan mengadakan pemilu dini pada bulan April mendatang, Pemilu ini digelar setelah anggota koalisi pemerintahan Netanyahu bertemu untuk membahas perbedaan mengenai undang-undang.
"Para pemimpin koalisi memutuskan dengan suara bulat untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu pada awal April," tulis juru bicara itu di Twitter.
Di bawah hukum Israel, pemilu harusnya diadakan pada November 2019. Pemerintah Netanyahu akan tetap di tempatnya sampai Perdana Menteri dan pemerintah Isral yang baru disumpah.
Survei itu menunjukkan bahwa 37 persen orang Israel melihat Netanyahu sebagai favorit kuat untuk memenangkan pemilu dini yang akan digelar pada 9 April 2019 mendatang. Namun, 52 persen responden percaya bahwa Netanyahu seharusnya tidak menjadi Perdana Menteri berikutnya.
Melansir Anadolu Agency pada Rabu (26/12), dalam survei itu juga disebutkan bahwa responden yakin partai Likud yang dipimpin Netanyahu akan memenangkan 30 kursi dari 120 kursi di Knesset atau Parlemen Israel.
Survei itu juga meramalkan bahwa Partai Yesh Atid dan Arab Joint List akan memenangkan masing-masing 13 kursi dalam pemilu mendatang, diikuti oleh partai Jewish Homedengan 12 kursi dan Uni Zionis dengan hanya 10 kursi.
Sebelumnya diwartakan, juru bicara Netanyahu pada Senin mengatakan, Israel akan mengadakan pemilu dini pada bulan April mendatang, Pemilu ini digelar setelah anggota koalisi pemerintahan Netanyahu bertemu untuk membahas perbedaan mengenai undang-undang.
"Para pemimpin koalisi memutuskan dengan suara bulat untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu pada awal April," tulis juru bicara itu di Twitter.
Di bawah hukum Israel, pemilu harusnya diadakan pada November 2019. Pemerintah Netanyahu akan tetap di tempatnya sampai Perdana Menteri dan pemerintah Isral yang baru disumpah.
Credit sindonews.com
Kritik Erdogan, Netanyahu Dikecam Hamas
GAZA
- Kepala politik kelompok perjuangan Hamas, Ismail Haniyeh, mengecam
kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini. Haniyeh menyebut Netanyahu penjahat,
tidak pantas mengkritik Erdogan.
"Seorang penjahat dan pembunuh anak-anak seharusnya tidak memberi pelajaran tentang kemanusiaan," kata Haniyeh, merujuk pada perdana menteri Israel itu.
"Mereka yang melanjutkan aksi terorisme dan ketidakadilan di Palestina seharusnya tidak mengkritik mereka yang mendukung kaum tertindas di seluruh dunia," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (26/12/2018).
Haniyeh mengaitkan pernyataan Netanyahu yang bermusuhan terhadap Erdogan dengan "kepanikan" yang melandanya menghadapi boikot global terhadap Israel dan semburan tuduhan korupsi.
"Seorang penjahat dan pembunuh anak-anak seharusnya tidak memberi pelajaran tentang kemanusiaan," kata Haniyeh, merujuk pada perdana menteri Israel itu.
"Mereka yang melanjutkan aksi terorisme dan ketidakadilan di Palestina seharusnya tidak mengkritik mereka yang mendukung kaum tertindas di seluruh dunia," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (26/12/2018).
Haniyeh mengaitkan pernyataan Netanyahu yang bermusuhan terhadap Erdogan dengan "kepanikan" yang melandanya menghadapi boikot global terhadap Israel dan semburan tuduhan korupsi.
Dalam
tweetnya pada hari Minggu, Netanyahu menyerang Erdogan atas upaya
kontra-terorisme Turki yang sedang berlangsung di tenggara Turki.
Netanyahu juga menyerang Erdogan terkait permasalahan dengan Siprus.
Credit sindonews.com
Wartawan Pakistan Kecewa, Pemerintah Berlakukan Sensor
CB, Jakarta - Wartawan di
Pakistan kecewa dengan ancaman sensor oleh pemerintah. Wartawan dan
para penasehat kebebasan berpendapat, mengatakan militer dan badan
intelijen Pakistan atau ISI telah menekan media-media yang kritis
melakukan peliputan.
Qazi Salauddin, mantan wartawan Pakistan, mengatakan sensor yang diberlakukan pemerintah Pakistan saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Perdana Menteri Pakistan yang baru, Imran Khan telah memangkas anggaran iklan dan memeras sumber pendapatan utama surat kabar dan stasiun TV milik swasta.
"Hari ini, kami tidak tahu apa yang akan mengganggu mereka (wartawan). Padahal kami telah melakukan sensor sendiri sehingga ini adalah sensor terburuk yang pernah terjadi karena dilakukan untuk menghapuskan ketakutan," kata Salauddin.
Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 26 Desember 2018, pemberlakuan sensor telah membuat sejumlah situs pemberitaan di bredel, seperti situs Urdu yang merupakan bagian dari Voice of America. Pembredelan situs itu dilakukan setelah situs urdu mempublikasi laporan operasi militer di wilayah perbatasan Pakistan - Afganistan.
Mashaal Radio yang terafiliasi dengan Radio Kebebasan Eropa juga ikuti dibredel.
Terkait sensor, Cyril Almeida, wartawan Pakistan, dituntut atas tuduhan telah melakukan pengkhianatan setelah dia mempublikasi wawancara dengan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Dalam wawancara itu, Sharif menuding militer Pakistan telah membantu kelompok militan bersenjata melancarkan serangan di kota Mumbai, India, pada 2008.
Selain memberlakukan sensor pada perusahaan media dan wartawan, otoritas berwenang Pakistan juga melakukan sensor pada media sosial. Pakistan telah secara langsung meminta Twitter membekukan sejumlah akun dan meminta Facebook agar menutup ribuan laman di situs itu yang mengkritik militer hingga menyebarkan ujaran kebencian dan menghina Islam.
Qazi Salauddin, mantan wartawan Pakistan, mengatakan sensor yang diberlakukan pemerintah Pakistan saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Perdana Menteri Pakistan yang baru, Imran Khan telah memangkas anggaran iklan dan memeras sumber pendapatan utama surat kabar dan stasiun TV milik swasta.
"Hari ini, kami tidak tahu apa yang akan mengganggu mereka (wartawan). Padahal kami telah melakukan sensor sendiri sehingga ini adalah sensor terburuk yang pernah terjadi karena dilakukan untuk menghapuskan ketakutan," kata Salauddin.
Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 26 Desember 2018, pemberlakuan sensor telah membuat sejumlah situs pemberitaan di bredel, seperti situs Urdu yang merupakan bagian dari Voice of America. Pembredelan situs itu dilakukan setelah situs urdu mempublikasi laporan operasi militer di wilayah perbatasan Pakistan - Afganistan.
Mashaal Radio yang terafiliasi dengan Radio Kebebasan Eropa juga ikuti dibredel.
Terkait sensor, Cyril Almeida, wartawan Pakistan, dituntut atas tuduhan telah melakukan pengkhianatan setelah dia mempublikasi wawancara dengan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Dalam wawancara itu, Sharif menuding militer Pakistan telah membantu kelompok militan bersenjata melancarkan serangan di kota Mumbai, India, pada 2008.
Selain memberlakukan sensor pada perusahaan media dan wartawan, otoritas berwenang Pakistan juga melakukan sensor pada media sosial. Pakistan telah secara langsung meminta Twitter membekukan sejumlah akun dan meminta Facebook agar menutup ribuan laman di situs itu yang mengkritik militer hingga menyebarkan ujaran kebencian dan menghina Islam.
Credit tempo.co
Usai Liput Pemilu, Puluhan Wartawan Bangladesh Dianiaya
![Ilustrasi wartawan Bangladesh.[Public Radio International]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/26/id_806905/806905_720.jpg)
CB, Jakarta - Sekitar dua puluhan pemuda bertopeng menyerang sekelompok wartawan Bangladesh
dengan tongkat hoki dan pemukul yang meliput kampanye pemilu. Sepuluh
wartawan terluka setelah mereka diserang saat beristirahat di hotel
setelah meliput kampanye.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 26 Desember 2018, peristiwa terjadi pada Senin tengah malam di kota Nawabgonj, sekitar 40 kilometer dari Dhaka, usai kampanye politik untuk pemuli yang akan digelar pada 30 Desember.
Para penyerang yang identitasnya belum diketahui juga merusak jendela dan merusak puluhan mobil media, kata jurnalis.
"Beberapa dari kami berlingdung di dalam toilet karena takut," kata Abdullah Tuhin, salah satu jurnalis dari TV lokal. "Penyerang mengancam rekan-rekan kami dan menyuruh kami segera pergi atau menghadapi konsekuensi serius."
Kekerasan Buntut Pemilu Kontroversial di Bangladesh Menyebar
Dhaka Reporters Unity, sebuah asosiasi jurnalis, mengatakan banyak dari anggotanya terluka akibat serangan, namun belum diketahui seberapa parah luka korban.
Pejabat tinggi Kepolisian Dhaka, Shah Mizan, mengatakan pihaknya langsung mengirim tim ke TKP, namun belum mengidentifikasi para pelaku atau menangkap pelaku sejauh ini.
Partai oposisi mengklaim serangkaian serangan dan kekerasan beberapa hari terakhir dilakukan oleh simpatisan partai berkuasa selama masa pemilu.
Namun partai petahana PM Sheikh Hasina, Partai Liga Awami, yang ingin memenangkan pemilu untuk periode ketiga menyangkal tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap wartawan dan kandidat.
Salah satu anggota parlemen oposisi, Salma Islam, istri dari pemilik surat kabar dan TV mengaatakan akan mengajukan gugatan terkait serangan di hotel.Sebanyak 32 wartawan dan editor media yang diwawancara mengatakan penguatan hukum pencemaran nama baik baru-baru ini menyebarkan iklim ketakutan di media Bangladesh selama masa pemilu, namun pemerintah menyangkal mengekang kebebasan berbicara tersebut.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 26 Desember 2018, peristiwa terjadi pada Senin tengah malam di kota Nawabgonj, sekitar 40 kilometer dari Dhaka, usai kampanye politik untuk pemuli yang akan digelar pada 30 Desember.
Para penyerang yang identitasnya belum diketahui juga merusak jendela dan merusak puluhan mobil media, kata jurnalis.
"Beberapa dari kami berlingdung di dalam toilet karena takut," kata Abdullah Tuhin, salah satu jurnalis dari TV lokal. "Penyerang mengancam rekan-rekan kami dan menyuruh kami segera pergi atau menghadapi konsekuensi serius."
Kekerasan Buntut Pemilu Kontroversial di Bangladesh Menyebar
Dhaka Reporters Unity, sebuah asosiasi jurnalis, mengatakan banyak dari anggotanya terluka akibat serangan, namun belum diketahui seberapa parah luka korban.
Pejabat tinggi Kepolisian Dhaka, Shah Mizan, mengatakan pihaknya langsung mengirim tim ke TKP, namun belum mengidentifikasi para pelaku atau menangkap pelaku sejauh ini.
Partai oposisi mengklaim serangkaian serangan dan kekerasan beberapa hari terakhir dilakukan oleh simpatisan partai berkuasa selama masa pemilu.
Namun partai petahana PM Sheikh Hasina, Partai Liga Awami, yang ingin memenangkan pemilu untuk periode ketiga menyangkal tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap wartawan dan kandidat.
Salah satu anggota parlemen oposisi, Salma Islam, istri dari pemilik surat kabar dan TV mengaatakan akan mengajukan gugatan terkait serangan di hotel.Sebanyak 32 wartawan dan editor media yang diwawancara mengatakan penguatan hukum pencemaran nama baik baru-baru ini menyebarkan iklim ketakutan di media Bangladesh selama masa pemilu, namun pemerintah menyangkal mengekang kebebasan berbicara tersebut.
Credit tempo.co
Pasukan Sudan bubarkan pengunjuk rasa setelah demonstrasi sepekan
Presiden Sudan Omar al-Bashir menyapa
anggota militer di Heglig, Senin (23/4). Al-Bashir berjanji akan
bernegosiasi dengan Sudan Selatan usai menduduki wilayah Heglig.
Jenderal Kamal Abdul Maarouf, komandan tentara Sudan yang memimpin
pertempuran di Heglig mengatakan tentaranya telah menewaskan 1200
anggota pasukan Sudan Selatan selama pertempuran, sebuah angka yang
disangkal oleh Sudan Selatan. (FOTO ANTARA/REUTERS/Mohamed Nu)
Khartoum (CB) - Sedikitnya tiga pengunjuk rasa luka-luka
terkena tembakan pada Selasa (25/12) ketika pasukan keamanan Sudan
membubarkan demonstrasi di Khartoum, kata sejumlah saksi mata, setelah
unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Omar al-Bashir berlangsung
sepekan.
Seorang saksi mata Reuters mengatakan pasukan keamanan menghadang para pengunjuk rasa melakukan aksi mereka dekat istana presiden di Khartoum dengan melepaskan tembakan dan gas air mata ke udara.
Tiga saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa tiga pengunjuk rasa menderita luka-luka karena terkena tembakan, satu di antaranya di bagian kepala.
Seorang juru bicara kepolisian belum bersedia memberikan komentar. Sebelumnya, para pejabat mengatakan pasukan keamanan menahan diri dan menangani para pengunjuk rasa dengan "cara beradab".
Para pejabat dan saksi mata mengatakan bahwa sejauh ini sedikitnya 12 orang tewas dalam kerusuhan. Amnesty International melaporkan pada Selasa sedikitnya 37 orang tewas.
Kenaikan harga, kelangkaan komoditas pokok dan krisis uang tunai telah mendorong para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di seluruh Sudan untuk menentang Bashir, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1989.
Para pengunjuk rasa, yang telah berkumpul di berbagai lokasi di Khartoum pada Selasa berpawai menuju istana, sebelumnya menyasar kantor-kantor partai berkuasa, membakar beberapa di antara bangunan tersebut.
Bashir, salah seorang penguasa paling lama berkuasa di Afrika dan Timur Tengah, mengatakan kepada para peserta pawai di negara bagian Jazirah, Sudan tengah, Selasa, bahwa mereka yang menghancurkan institusi-institusi dan membakar properti umum adalah "pengkhianat" dan "orang-orang yang dibayar".
Seorang saksi mata Reuters mengatakan pasukan keamanan menghadang para pengunjuk rasa melakukan aksi mereka dekat istana presiden di Khartoum dengan melepaskan tembakan dan gas air mata ke udara.
Tiga saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa tiga pengunjuk rasa menderita luka-luka karena terkena tembakan, satu di antaranya di bagian kepala.
Seorang juru bicara kepolisian belum bersedia memberikan komentar. Sebelumnya, para pejabat mengatakan pasukan keamanan menahan diri dan menangani para pengunjuk rasa dengan "cara beradab".
Para pejabat dan saksi mata mengatakan bahwa sejauh ini sedikitnya 12 orang tewas dalam kerusuhan. Amnesty International melaporkan pada Selasa sedikitnya 37 orang tewas.
Kenaikan harga, kelangkaan komoditas pokok dan krisis uang tunai telah mendorong para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di seluruh Sudan untuk menentang Bashir, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1989.
Para pengunjuk rasa, yang telah berkumpul di berbagai lokasi di Khartoum pada Selasa berpawai menuju istana, sebelumnya menyasar kantor-kantor partai berkuasa, membakar beberapa di antara bangunan tersebut.
Bashir, salah seorang penguasa paling lama berkuasa di Afrika dan Timur Tengah, mengatakan kepada para peserta pawai di negara bagian Jazirah, Sudan tengah, Selasa, bahwa mereka yang menghancurkan institusi-institusi dan membakar properti umum adalah "pengkhianat" dan "orang-orang yang dibayar".
Credit antaranews.com
Tentara Suriah dikerahkan untuk hadapi pasukan dukungan Turki
Tentara Pasukan Demokratis Suriah
menaiki kendaraan lapis baja setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara
Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)
Beirut (CB) - Tentara pemerintah Suriah yang didukung
pasukan Rusia telah mengerahkan tambahan tentara ke Manbij setelah
berkoordinasi dengan para milisi yang menguasai kota tersebut, kata
seorang juru bicara milisi.
Sementara itu, para pejuang Suriah dukungan Turki mengatakan mereka siap menyerang Manbij.
Pengerahan itu dikoordinasikan dengan milisi dukungan Amerika Serikat di Manbij, kata juru bicara Dewan Militer Manbij, Selasa (25/12). Kegiatan itu merupakan bagian dari penambahan lebih banyak pasukan di kawasan itu.
"Pertempuran akan segera dimulai," kata Mayor Youssef Hamoud, juru bicara Tentara Nasional, pasukan pejuang utama dukungan Turki di kawasan itu, kepada Reuters. "Saat ini, kami melihat pengerahan di garis depan untuk bersiaga penuh menghadapi pertempuran."
Rencana presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik tentara AS dari Suriah telah menimbulkan kewaspadaan di kalangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. Mereka bekerja sama dengan Washington dalam perang melawan ISIS dan sekarang takut langkah AS itu akan membuka jalan bagi Turki untuk melancarkan serangan yang sudah lama diancamkan kepada mereka.
Sementara itu, para pejuang Suriah dukungan Turki mengatakan mereka siap menyerang Manbij.
Pengerahan itu dikoordinasikan dengan milisi dukungan Amerika Serikat di Manbij, kata juru bicara Dewan Militer Manbij, Selasa (25/12). Kegiatan itu merupakan bagian dari penambahan lebih banyak pasukan di kawasan itu.
"Pertempuran akan segera dimulai," kata Mayor Youssef Hamoud, juru bicara Tentara Nasional, pasukan pejuang utama dukungan Turki di kawasan itu, kepada Reuters. "Saat ini, kami melihat pengerahan di garis depan untuk bersiaga penuh menghadapi pertempuran."
Rencana presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik tentara AS dari Suriah telah menimbulkan kewaspadaan di kalangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. Mereka bekerja sama dengan Washington dalam perang melawan ISIS dan sekarang takut langkah AS itu akan membuka jalan bagi Turki untuk melancarkan serangan yang sudah lama diancamkan kepada mereka.
"Tentara Rusia telah memulihkan pusat koordinasi Suriah-Rusia ke Desa Arima ke sebelah barat kota Manbij, setelah penarikannya dari sana setahun lalu," kata Sharfan Darwish, juru bicara Dewan Militer Manbij.
Manbij direbut tahun 2016 dari ISIS milisi Suriah sekutu SDF, yang menguasai hampir seperempat Suriah. Penguasaannya merupakan tonggak dalam kampanye dukungan AS melawan ISIS.
Pada Juni, Amerika Serikat dan Suriah mencapai persetujuan yang akan mengawasi milisi YPG Kurdi Suriah keluar dari kota itu, tetapi Turki mengatakan pelaksanaanya telah ditunda. Pada November, tentara Turki dan AS mulai berpatroli bersama di kawasan tersebut.
Credit antaranews.com
Langganan:
Komentar (Atom)