CUPUMA

Kamis, 22 November 2018

Dua Bomber AS Terbang Dekat Pulau Sengketa di Laut China Selatan

Dua pesawat pembom B-52 Amerika Serikat (AS) terbang di dekat pulau-pulau yang diperebutkan di Laut China Selatan awal pekan ini. Hal itu diungkapkan oleh Angkatan Udara Pasifik AS.

"Dua pembom B-52H Stratofortress Angkatan Udara AS meninggalkan Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan berpartisipasi dalam misi pelatihan rutin di sekitar Laut Cina Selatan," kata Angkatan Udara Pasifik AS dalam sebuah pernyataan.

"Misi baru-baru ini konsisten dengan hukum internasional dan komitmen jangka panjang Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari CNN, Kamis (22/11/2018).

Sementara AS secara rutin menerbangkan pesawat bomnya di sekitar LCS sebagai bagian dari misi "Continuous Bomber Presence" yang berlangsung lama, Beijing sangat sensitif dengan kehadiran pasukan militer AS di dekat daerah-daerah di mana pemerintah China telah membangun pulau-pulau dan mendirikan fasilitas militer fitur maritim yang disengketakan.

Pada bulan September, sebuah kapal perang China datang dalam jarak 45 meter dari kapal perusak USS Decatur, memaksa kapal AS melakukan manuver untuk menghindari tabrakan. Angkatan Laut AS melabeli tindakan China sebagai tindakan tidak aman dan tidak profesional.

Insiden itu terjadi ketika USS Decatur melakukan "Operasi Kebebasan Navigasi," yang melibatkan pelayaran dalam 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly.

AS telah menuduh China mengerahkan rudal anti-kapal, jammers elektronik, dan rudal permukaan-ke-udara ke pulau-pulau yang diperebutkan di Laut Cina Selatan.

"Penempatan rudal-rudal itu memberi Beijing potensi untuk menggunakan kontrol nasional atas perairan internasional dan udara di mana lebih dari tiga triliun dolar dalam perjalanan barang-barang setiap tahun," kata petinggi Angkatan Laut AS, Phil Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik AS, di Forum Keamanan Internasional Halifax di Nova Scotia.

"(Republik Rakyat Cina) mengatakan mereka melakukan militarisasi fitur-fitur ini untuk mempertahankan kedaulatan China, tetapi dengan berbuat demikian mereka sekarang melanggar kedaulatan kemampuan setiap negara untuk terbang, berlayar, dan beroperasi sesuai dengan hukum internasional - hak semua negara untuk berdagang, berkomunikasi, untuk mengirim informasi keuangan mereka, untuk mengirim komunikasi mereka melalui kabel di bawah laut," tambah Davidson.

Tetapi meskipun ada ketegangan antara Beijing dan Washington, pihak berwenang China baru-baru ini memberikan kapal induk Angkatan Laut AS, USS Ronald Reagan, izin untuk membuat panggilan pelabuhan di Hong Kong, dua pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN.

China telah membatalkan kunjungan ke pelabuhan Hong Kong oleh kapal serbu amfibi USS Wasp pada bulan September lalu.

Credit sindonews.com

Kapal Induk AS Tiba di Hong Kong

Kapal Induk USS Ronald Reagan

Foto: imgkid.com

Kapal perusak AS dan kapal penjelajah diperkirakan juga akan merapat di Hong Kong

CB, BEIJING -- Kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagen tiba di Hong Kong pada Rabu (21/11) pagi, demikian laporan media resmi Cina. Kedatangan kapal induk AS tersebut atas persetujuan Beijing.

Kedatangan kapal induk AS ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa saling percaya antara Cina dengan AS dan upaya menciptakan suasana persahabatan antardua kekuatan dunia itu menjelang digelarnya KTT G20 di Argentina pada akhir bulan ini.

Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan mengadakan pembicaraan selama KTT G20 berlangsung. USS Reagen merapat di Hong Kong pada pukul 11.25 waktu setempat (10.25 WIB) sebagaimana informasi yang dirilis Departemen Kelautan Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong di lamannya.

Kapal perusak AS, seperti USS Curtis Wilbur, USS Benfold, dan kapal penjelajah USS Chancellorsville juga diperkirakan merapat di Hong Kong, demikian laporan laman berita hkcd.com.

Pengamat militer dan komentator televisi, Song Zhongping, mengatakan bahwa diijinkannya kapal-kapal perang AS mendarat di Hong Kong itu mengindikasikan jalinan kemitraan militer AS-Cina.

Beijing menolak permintaan armada amfibi AS, Wasp, memasuki wilayah Hong Kong pada September lalu di tengah perang dagang antarkedua negara dan sanksi AS terhadap militer Cina atas tuduhan pembelian jet tempur Rusia dan sistem peluru kendali darat ke udara.

Profesor dari Cina Foreign Affairs Universty, Li Haidong, di Beijing mengatakan bahwa diizinkannya kapal induk AS berlabuh di Hong Kong itu menandakan keinginan Cina memperluas kemitraan dengan AS. "Kemitraan militer merupakan hal krusial dari keseluruhan hubungan antara Cina dan AS," katanya seperti dikutip Global Times.

Meskipun ada perbedaan pandangan antarkedua negara, lanjut dia, para pemimpin kedua negara tetap menjalin komunikasi untuk meredakan tensi ketegangan.

Seperti diberitakan South China Morning Post, Panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Garrison Hong Kong, Letnan Jenderal Tan Benhong, diundang ke dek USS Reagen untuk menyaksikan langsung latihan tinggal landas dan pendaratan jet-jet tempur AS.

PLA Cina dan Angkatan Darat AS akann melakukan latihan bersama tentang bantuan kemanusiaan dan penanganan pascabencana di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Cina, pekan depan.

Credit republika.co.id

Perang Dagang AS-China Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Global Memburuk

abc news

Ekonomi global akan turun dari 3,7 persen jadi 3,5 persen pada 2019 dan 2020.

Menurut perkiraan ekonomi terbaru yang dikeluarkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), proyeksi perlambatan global bisa terbukti lebih buruk lagi jika ketegangan perdagangan AS-China meningkat. Laporan itu juga memeringatkan, rumah tangga Australia bisa menghadapi kenaikan suku bunga dalam waktu dua tahun -tetapi hanya jika pertumbuhan upah meningkat.

OECD turut memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Australia akan melambat, dari 3,1 persen tahun ini menjadi 2,9 persen tahun depan, dan 2,6 persen pada 2020.

Lembaga itu juga memprediksi pertumbuhan global lebih lambat karena ketidakpastian dan ketidakstabilan yang lebih besar, khususnya perang perdagangan AS-China.

Pertumbuhan ekonomi global, sebut laporan itu, akan menurun dari 3,7 persen menjadi 3,5 persen pada 2019 dan 2020.

Meskipun pertumbuhannya lamban, upah akan meningkat dan tingkat pengangguran Australia akan turun. Ini akan menghasilkan "pengetatan kebijakan moneter" - dengan kata lain, kenaikan suku bunga - dalam dua tahun, kata laporan itu.

Ketika harga rumah terus jatuh di kota-kota besar dan keuangan semakin ketat, orang Australia akan mengurangi pengeluaran. Dalam kondisi ini, "hutang yang tinggi dari rumah tangga tetap merupakan risiko".

Pertumbuhan upah seharusnya berlanjut

Laporan itu menunjukkan perlambatan dramatis di China dan / atau koreksi tajam harga rumah bisa mengurangi kekayaan dan konsumsi rumah tangga dan berdampak pada sektor konstruksi.

Ketika ditanya apakah suku bunga yang lebih tinggi akan semakin memperburuk keadaan, kepala ekonom OECD, Laurence Boone, mengatakan organisasi itu hanya memperkirakan perubahan suku bunga jika ekonomi Australia bisa bertahan.

"Perekonomian Australia baik-baik saja," katanya.

"Ini melambat tetapi berjalan dengan baik dan kami tentu tidak mengambil kebijakan moneter untuk memperburuk perlambatan."

"Kami pikir bahwa selama dua tahun ke depan - karena upah dan harga benar-benar mulai meningkat - maka kebijakan moneter harus bereaksi dengan sesuai dan tepat waktu untuk itu."

Suku bunga Bank Sentral Australia saat ini mencapai 1,5 persen.

Tarif dagang AS-China lemahkan pertumbuhan global

Laporan itu menyebutkan dua faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan: ketegangan perdagangan AS-China - yang telah meradang di bawah Presiden AS Donald Trump - dan ketidakpastian geopolitik.

"Meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian tentang kebijakan perdagangan tetap menjadi sumber risiko kerugian yang signifikan terhadap investasi global, pekerjaan dan standar hidup," kata laporan itu.

Pertumbuhan di Amerika Serikat diproyeksikan melambat dari hampir 3 persen sekarang, menjadi lebih dari 2 persen pada tahun 2020. Dan tingkat pertumbuhan China saat ini diharapkan melambat perlahan hingga 6 persen pada tahun 2020.

Namun laporan itu menunjukkan "dampak buruk dari tarif akan naik secara signifikan" jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor komoditi dagang senilai $ 200 miliar (atau setara Rp 2 kuadriliun) dari China menjadi 25 persen pada Januari tahun depan, dengan tindakan pembalasan yang diambil oleh China.

Ini akan hampir menggandakan dampak pada PDB (Produk Domestik Bruto) di Amerika Serikat dan China pada 2020 dan 2021, dengan perdagangan dunia menurun lebih dari 0,6 persen, kata laporan itu.

Dalam lingkungan perdagangan yang genting seperti ini, pembuat kebijakan global harus siaga dan siap bertindak.

Pemimpin dunia didesak perbaiki kepercayaan diri

Mengingat suku bunga sudah rendah di negara maju seperti Amerika Serikat, ada ruang terbatas untuk menggunakan kebijakan moneter untuk bertindak. Ini berarti pemerintah harus menggulirkan stimulus fiskal.

Boone, mantan kepala ekonom untuk asuransi global AXA dan penasihat ekonomi senior untuk mantan presiden Prancis, Francois Hollande, mengatakan sudah waktunya bagi pemerintah untuk "memulihkan kepercayaan dan kerja sama".

"Itu berarti pertama-tama, duduk di meja perundingan, dalam sistem berbasis aturan internasional, untuk benar-benar membahas langkah-langkah tarif dan non-tarif untuk perdagangan," katanya.

"Ini juga berarti mendiskusikan dan mengupayakan kemungkinan kerja sama fiskal jika penurunan lebih parah daripada yang kami proyeksikan."

"G20 melakukannya untuk kebijakan moneter pada 2009, mereka bisa melakukannya lagi untuk kebijakan fiskal jika penurunan terjadi selama dua tahun ke depan."

Tangani ketidaksetaraan

Laporan itu mengatakan, pemulihan sejak krisis keuangan global tidak menyebabkan perbaikan nyata dalam standar hidup bagi banyak orang, dan itu telah memicu ketidakpuasan warga.

Boone mengatakan globalisasi dan digitalisasi, meski menuai manfaat bagi banyak orang dan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, juga meningkatkan ketidaksetaraan.

"Tetapi juga, dan terutama di negara maju, mereka telah menciptakan pemenang dan pecundang dan kami belum memberikan perhatian yang cukup kepada mereka yang belum menang," katanya.

"Kini, kami perlu untuk memfokuskan kembali kebijakan pada hal ini, dan itu berarti meningkatkan keterampilan, itu berarti menargetkan belanja sosial ke (golongan) yang kurang mampu."

"Ini juga berarti melihat ke perusahaan - sebagian kecil perusahaan - yang memperoleh banyak manfaat dari digitalisasi, tanpa, mungkin, berbagi cukup baik dengan para pekerja."

Dalam konteks Australia, laporan tersebut menunjukkan bahwa meski upaya untuk mengembalikan anggaran federal ke surplus adalah penting, "prioritas untuk memerangi ketidaktercakupan sosial-ekonomi - misalnya melalui reformasi pendidikan dan dukungan yang ditingkatkan untuk pencari kerja - harus dipertahankan".

Credit republika.co.id

Kim Jong-yang Presiden Interpol yang Baru

Badan Kepolisian Internasional atau Interpol memilih Kim Jong-yang sebagai Presiden Interpol yang baru dengan masa jabatan dua tahun. Kim berasal dari Korea Selatan. Dia mengalahkan kandidat dari Rusia, Alexander Prokopchuk. Sumber: AP/usatoday.com

CB, Jakarta - Badan Kepolisian Internasional atau Interpol memilih Kim Jong-yang sebagai Presiden Interpol yang baru dengan masa jabatan dua tahun. Kim berasal dari Korea Selatan. Dia mengalahkan kandidat dari Rusia, Alexander Prokopchuk.
Eropa dan Amerika Serikat sempat waswas jika Prokopchuk, unggul. Kedua kubu itu takut Moskow akan melakukan interfensi.
Interpol beranggotakan 194 negara. Pemilihan Presiden Interpol dilakukan dalam pertemuan tahunan di Dubai. Kim terpilih menggantikan Meng Hongwei dari Cina, yang menghilang pada September lalu dan mengundurkan diri setelah otoritas Beijing mengatakan dia dalam investigasi atas dugaan suap.

Terpilihnya Kim diumumkan Interpol melalui Twitter. Sebelumnya, Kim menjabat sebagai presiden sementara Interpol.
"Dunia sedang menghadapi perubahan yang tak diduga-duga, dimana ini merupakan tantangan besar bagi keamanan publik dan keselamatan. Untuk mengatasi itu semua, kita membutuhkan sebuah pandangan yang jelas, kita harus membangun sebuah jembatan bagi masa depan," kata Kim.

Kim, 57 tahun, tercatat pernah bekerja di Kepolisian Korea Selatan lebih dari 20 tahun. Dia pensiun pada 2015. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, memberikan ucapan selamat kepada Kim karena berhasil mencatatkan diri sebagai orang Korea Selatan pertama yang menjadi orang nomor satu di Interpol.
Sedangkan kandidat lawan Kim, Prokopchuk, adalah seorang polisi berpangkat mayor jenderal dan satu dari empat Wakil Presiden Interpol. Prokopchuk ditakuti oleh Eropa dan Amerika Serikat terkait kemungkinan Rusia mengeksploitasi kekuatan interpol.

Credit tempo.co

Korsel Jadi Presiden Interpol, Rusia Protes

Ilustrasi )(REUTERS/Pawel Kopczynski

Jakarta, CB -- Interpol menunjuk kandidat dari Korea Selatan Kim Jong-yang sebagai presiden baru organisasi polisi internasional itu, Rabu (21/11). Rusia mengecam penunjukkan itu dan menyebut bahwa kandidat dari negaranya menerima "tekanan belum pernah terjadi sebelumnya" untuk memimpin Interpol. Kremlin menyatakan kecewa dan menyebut Prokopchuk diperlakukan tidak adil.

"Pemilihan itu terjadi di dalam tekanan dan campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Semakin tinggginya seruan Barat Interpol untuk menolak kandidat asal Rusia Alexander Prokopchuk, menjadi pucuk pimpinan organisasi itu. Prokopchuk sendiri pernah menjabat di Kementerian Dalam Negeri Rusia dan menjadi wakil presiden Interpol saat ini. Namun,berkembang kekhawatiran kalau Moskow dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka di Interpol untuk menargetkan lawan-lawan politik mereka.

Kim adalah presiden sementara Interpol, menggantikan presiden Interpol asal China Meng Hongwei yang menghilang saat dalam perjalanan kembali ke negara asalnya September lalu. Beijing kemudian mengatakan bahwa Meng mengundurkan diri akibat dituduh terlibat kasus suap di China.

Kim mendapat dukungan AS dan pemilihan dilakukan pada pertemuan delegasi dari negara-negara anggota di Dubai. Pertemuan itu merupakan pertemuan terbesar Interpol dengan 180 negara anggota, kata sekretaris jenderal Jurgen Stock.

Stock menyebut bahwa Interpol adalah badan yang "netral dan independen". Ia pun menyebut bahwa rincian dari pemungutan suara itu rahasia tidak akan dipublikasikan. Ia menyebut kalau pemilihan Kim adalah "demokratis, transparan, bebas dan jelas," kata Stock saat konferensi pers Dubai.

Dalam sebuah surat terbuka pekan ini, kelompok bipartisan senator AS memberikan tekanan atas pemilihan kepala Interpol. Menurut mereka jika Interpol Prokopchuk terpilih, hal itu akan seperti "menempatkan rubah yang bertanggung jawab atas kandang ayam".

"Rusia secara rutin menyalahgunakan Interpol untuk tujuan menyelesaikan skor dan melecehkan lawan politik, pembangkang dan jurnalis," tulis mereka.

Juru bicara Rusia Peskov menolak surat senator AS itu dan menyebutnya sebagai "contoh nyata" dari upaya untuk ikut campur dalam pemungutan suara.

Credit cnnindonesia.com

Kandidat Unggulan AS Terpilih Menjadi Presiden Interpol

Ilustrasi Interpol. (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Setelah beberapa waktu tidak diisi, kini Interpol mempunyai presiden baru. Kim Jong Yang dari Korea Selatan yang diunggulkan Amerika Serikat terpilih menggantikan Meng Hongwei yang hilang di China pada September lalu.

Jong Yang mengalahkan kandidat dari Rusia, Alexander Prokopchuk pada pemilihan yang digelar Rabu (21/11).

Dilansir AFP, Jong Yang didukung oleh Amerika Serikat, terpilih dalam pertemuan delegasi dari seluruh negara anggota Interpol di Dubai. Dia menggantikan Meng yang sempat dikabarkan hilang, kemudian muncul dan mengundurkan diri setelah dituduh menerima suap.

Beberapa negara memberikan masukan kepada Interpol untuk menolak Prokopchuk, yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri Rusia dan wakil presiden Interpol saat ini. Penentangan paling keras datang dari Amerika Serikat.

Pemerintah AS beralasan jika Prokopchuk menyandang jabatan itu dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Rusia untuk menargetkan lawan-lawan politik pemerintah saat ini.

Pada Selasa (20/11) kemarin, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mendorong Jong Yang memimpin Interpol hingga 2020.

"Kami mendorong semua negara dan organisasi yang menjadi bagian dari Interpol serta yang meenghormati aturan hukum untuk memilih pemimpin dengan integritas. Kami percaya Kim akan seperti itu," kata dia kepada wartawan.

Berbagai kritik ditujukan kepada Rusia. Sebab, mereka melalui Interpol menargetkan lawan-lawan politik Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional.

Setelah Meng mengundurkan diri, Interpol dipimpin oleh sekretaris Jenderal, Juergen Stock sementara waktu.

Credit cnnindonesia.com

Trump Perang Mulut dengan Ketua Mahkamah Agung soal Imigran

Presiden Donald Trump terlibat perang mulut dengan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Roberts, karena masalah imigran. (Reuters/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump terlibat perang mulut dengan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Roberts, karena masalah imigran.

Ketegangan ini bermula ketika seorang hakim AS yang dilantik pada masa mantan Presiden Barack Obama, Jon Tigar, menangguhkan perintah Trump untuk melarang pemberian suaka bagi imigran ilegal dari Meksiko.

Menanggapi keputusan tersebut, Trump berkata, "Ini adalah hakim Obama. Saya pastikan, hal seperti ini tak akan terjadi lagi."

Membalas Trump, Roberts lantas menyebar pernyataan tertulis yang dirilis oleh Mahkamah Agung AS ke media nasional.

"Tidak ada hakim Obama atau hakim Trump, hakim Bush atau hakim Clinton," tulis ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh mantan presiden dari Partai Republik, George W Bush, tersebut sebagaimana dikutip Reuters.

"Kita hanya punya sekelompok hakim hebat yang berdedikasi dan melakukan yang terbaik untuk menghadirkan keadilan yang imbang bagi semua orang. Sistem kehakiman independen itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri."

Tak lama setelah Mahkamah Agung merilis pernyataan tersebut, Trump kembali menyerang Roberts melalui kicauan di akun Twitter pribadinya.

"Maaf, Ketua Mahkamah Agung John Roberts, tapi Anda jelas punya 'hakim Obama,' dan mereka punya pandangan yang sangat berbeda dengan orang yang bertanggung jawab atas keamanan negara kita," kicau Trump.

Sejumlah pengamat menganggap perang pernyataan ini sebagai sesuatu yang tak lazim, apalagi hingga Mahkamah Agung merilis pernyataan.

Menurut seorang profesor hukum dari George Mason University, Ilya Somin, Roberts mungkin ingin "mengirimkan sinyal bahwa Trump sudah melewati batas sikap politik yang bertanggung jawab."

"Sejak lama, Ketua Mahkamah Agung itu tidak merespons. Saya kira pada satu titik, Roberts memutuskan bahwa ini semua sudah cukup dan dia harus menyatakan sesuatu," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Aturan Pembatasan Suaka Dibatalkan

SAN FRANSISCO - Hakim distrik di San Francisco, Jon Tigar, mengeluarkan perintah pembatalan sementara mengenai pelarangan pemberian suaka bagi imigran yang masuk ke Amerika Serikat (AS) secara ilegal di Meksiko.

Itu menjadi kekalahan berulang kali kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump di pengadilan. Perintah pengadilan itu berlangsung secara nasional dan secepatnya hingga 19 Desember ketika hakim dijadwalkan menggelar persidangan kembali.

Perwakilan Departemen Kehakiman AS belum bisa memberikan komentar mengenai hal tersebut. Trump sebelumnya menyatakan petugas imigrasi hanya akan memproses migran yang hadir di pos masuk resmi.

Kebijakan itu digugat kelompok penggiat hak sipil yang menyatakan perintah Trump pada 9 November itu melanggar hukum imigrasi dan administratif. “Kongres memberikan mandat bahwa imigran bisa mengajukan suaka tidak peduli bagaimana mereka masuk ke AS,” ujar Tigar, dilansir Reuters.

Hakim menyatakan aturan terbaru Trump itu sebagai “pengusiran ekstrem”. “Apa pun otoritas Presiden, dia mungkin tidak menulis ulang hukum imigrasi di mana Kongres telah diabadikan,” paparnya. Tigar sendiri dinominasikan sebagai hakim oleh Presiden Barack Obama.

Kebijakan imigrasi versi Trump sebelumnya juga dibatalkan pengadilan seperti kota-kota penampungan. Kebijakan terbaru tentang pembatalan suaka itu bersamaan dengan ribuan warga Amerika Latin yang datang dalam rombongan besar bersama anak-anak dengan caravan.

Mereka menuju perbatasan AS untuk melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan dinegaranya. Sebagian kecil sudah tiba di Tijuana, kota di Meksiko yang berbatasan langsung dengan California. Banyak pengungsi tinggal di pusat penampungan di dekat perbatasan.

Kedatangan mereka merusak reputasi Tijuana yang dikenal sebagai kota penyambutan. Beberapa penduduk Tijuana juga sudah mengeluhkan kedatangan pengungsi tersebut. Banyak warga yang berteriak, “keluar dari Tijuana!” kepada para pengungsi.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) menyatakan imigran dipaksa menunggu selama berhari-hari di perbatasan untuk mencari suaka. Pada kesaksian pada Senin (19/11), pengacara American Civil Liberties Union (ACLU), Lee Gelernt mengatakan perintah Trump itu bertentangan dengan Undang-Undang Nasionalitas dan Imigrasi yang mengizinkan siapa pun yang ada di AS bisa mengajukan suaka tanpa memedulikan bagaimana dia datang.

Di Tijuana, Uriel Gonzalez, ketua penampungan migran muda, mengungkapkan jumlah pengungsi yang ingin mencari suaka di AS semakin banyak. “Jumlah migran telah melebih kapasitas. Terlalu banyak,” katanya.

Sebelumnya Trump sudah mengirimkan 5.800 tentara untuk menjaga 3.100 km perbatasan dengan Meksiko. Trump mengatakan, pasukan AS bertugas untuk melindungi agen imigrasi yang kerap mendapatkan ancaman dari migran yang melintas ke AS.

Menjelang pemilu Kongres lalu, Trump mengumumkan caravan migrant tersebut sebagai “invasi” yang mengancam keamanan nasional AS. Perlintasan perbatasan di San Ysidro yang menghubungkan Tijuana dan San Diego, California, ditutup sementara. Otoritas memasak kawat berduri mengatasi rombongan ribuan pengungsi.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Sanksi AS Atas Pasokan Minyak ke Suriah Aneh

MOSKOW - Sanksi baru Amerika Serikat (AS) yang menargetkan jaringan pasokan minyak Iran-Rusia ke Suriah "aneh." Demikian yang dikatakan Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Upaya untuk menjatuhkan pasokan minyak ke Suriah, yang angkatan bersenjatanya telah memerangi teroris selama delapan tahun, terlihat seperti pernyataan dukungan untuk teroris dan juga keinginan untuk mencegah pemulihan negara yang porak poranda dengan populasi besar yang kekurangan listrik dan panas," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (22/11/2018).

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa sanksi baru AS terhadap Rusia adalah yang ke-11 dalam tiga setengah bulan terakhir dan semakin menjadi rutinitas.

Departemen Keuangan AS pada Selasa memberlakukan sanksi pada jaringan pasokan minyak Iran-Rusia, dengan mengatakan itu adalah pengiriman jutaan barel minyak Iran ke Suriah dan mendanai Hamas serta Hizbullah dengan pendapatan.

AS menjatuhkan sanksi kepada enam orang dan tiga entitas untuk menggangu jaringan Iran-Rusia yang disebut menyediakan jutaan barel minyak.

"Hari ini kami bertindak melawan skema kompleks Iran dan Rusia telah digunakan untuk mendukung rezim (Presiden Suriah Bashar al-) Assad dan menghasilkan dana untuk kegiatan memfitnah Iran," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

"Bank Sentral Iran terus mengeksploitasi sistem keuangan internasional,"

Credit sindonews.com

Spanyol Ancam Tolak Kesepakatan Brexit

MADRID - Spanyol akan menolak draf kesepakatan Brexit oleh Uni Eropa (UE) kecuali isinya diubah untuk menjelaskan masa depan wilayah Gibraltar yang masih menjadi sengketa dengan Inggris.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez meminta masa depan Gibraltar harus diserahkan pada perundingan antara Madrid dan London. Permintaan Spanyol terkait Gibraltar itu menjadi dorongan terbaru UE untuk mengutamakan kepentingan nasional menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) para pemimpin UE.

Meski demikian, sejumlah diplomat menyatakan tak terlalu khawatir bahwa masalah itu akan menghalangi prospek kesepakatan Brexit. “Mulai hari ini, jika tidak ada perubahan terkait Gibraltar, Spanyol akan menyatakan tidak untuk kesepakatan tentang Brexit,” kata Sanchez saat konferensi pers di Madrid, kemarin, dilansir kantor berita Reuters.

Menurut aturan UE, pencabutan traktat diadopsi oleh suara mayoritas dan bukan mufakat. Jadi, satu negara seperti Spanyol tak bisa menghalangi tercapainya kesepakatan. Eksekutif UE mengakui kekhawatiran Spanyol itu dan berharap isu tersebut akan selesai.

Gibraltar merupakan semenanjung kecil di pantai selatan Spanyol dan wilayah Inggris sejak 1713 yang menjadi sumber ketegangan dalam hubungan antara kedua negara. Spanyol sejak lama mengklaim kedaulatan di Gibraltar.

Gibraltar berupaya meninggalkan UE dengan Inggris pada Maret, meski 96% warganya dalam referendum 2016 memutuskan tetap bersama UE. Meski Spanyol pekan lalu awalnya menyambut protokol tentang Gibraltar dalam draf kesepakatan Brexit, Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Josep Borrell menyatakan ada kebingungan mengenai Gibraltar di bagian utama kesepakatan.

Borrell berpendapat, kebingungan itu perlu dijelaskan dalam deklarasi politik lebih luas mengenai hubungan baru antara UE dan Inggris. Sanchez menegaskan kembali pesan itu kemarin.

“Jika pada Minggu dalam @EUCouncil kesepakatan Brexit tidak mengakui situasi itu, Gibraltar harus dinegosiasikan langsung antara Spanyol dan Inggris, pemerintahan ini tidak akan menerimanya,” tweet Sanchez.

Dia menambahkan, “Jika pemerintahan ini, yang pro-Eropa, menemukan dirinya dalam situasi ini, ini berarti seseorang di Brussels tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik.”

Credit sindonews.com

Rabu, 21 November 2018

KPK Malaysia Kembali Investigasi Dugaan Korupsi Kapal Selam

Kapal selam Prancis kelas Scorpene yang dibeli Malaysia.[Bernama via Free Malaysia Today]

CB, Jakarta - Lembaga anti-korupsi Malaysia membuka kembali penyelidikan terhadap kesepakatan kapal selam kontroversial yang melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak 16 tahun lalu.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) berupaya menggali apakah ada suap dalam penjualan dua kapal selam kelas Scorpene ke Malaysia oleh produsen kapal perang Prancis DCN International (DCNI) pada 2002, ketika Najib Razak menjabat menteri pertahanan, seperti dilaporkan dari Reuters, 20 November 2018.

Satu sumber yang dikutip oleh The Star mengatakan, Najib Razak dipanggil untuk memberikan pernyataan mengenai kesepakatan kapal selam pada Senin dan penyidik akan meminta keterangan dari pihak lain, termasuk mantan pembantu Najib, Abdul Razak Baginda, yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Prancis atas kesepakatan tersebut.

Perusahaan pertahanan Prancis Thales memiliki sekitar sepertiga dari saham Naval Group, nama baru DCNI setelah ganti nama menjadi DCNS dan Naval Group setahun lalu.

Sebelum dengan PT PAL, DCNS telah bekerjasama dengan beberapa negara di Asia-Pasifik, seperti Malaysia, India, dan Australia. Malaysia memeiliki dua kapal selam Scorpene, India membeli dan membangun enam Scorpene, dan untuk Australia, DCNS menyiapkan 12 kapal selam kelas Shortfin Barracuda. AFP/Mychele Daniau
Otoritas Prancis mulai menyelidiki kesepakatan kapal selam setelah kelompok hak asasi manusia Malaysia, Suaram, menuduh Najib Razak mendapat komisi US$ 130 juta dari kesepakatan yang dibayarkan kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan Najib.

Agustus lalu, Kejaksaan Prancis mengatakan mereka memeriksa dua mantan eksekutif di Thales dan DCNS selama penyelidikan awal penjualan kapal selam tahun 2002. Juru bicara dari Thales dan Naval Group menolak berkomentar terkait penyelidikan ini.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak (tengah), tiba di pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 4 Juli 2018. Najib menjalani persidangan perdananya terkait dengan skandal 1MDB. AP/Vincent Thian
Investigasi sebelumnya oleh pihak berwenang Malaysia tidak menemukan bukti yang menghubungkan langsung Najib Razak dengan korupsi kapal selam. Najib dan para pendukungnya membantah melakukan pelanggaran hukum dalam kesepakatan kapal selam.

Investigasi kapal selam ini menyusul skandal 1MDB yang menjadi salah satu alasan utama kekalahan Najib Razak dalam pemilu Malaysia. Kejaksaan AS mengatakan US$ 4,5 miliar (Rp 65,6 triliun) dikucurkan untuk 1MDB dan US$ 700 juta (Rp 10,2 triliun) mengalir ke rekening pribadi Najib Razak, yang dibantah mantan perdana menteri Malaysia tersebut.

Credit tempo.co

Lanjutkan Operasi di Suriah, S-300 Rusia Tidak Ciutkan Nyali Israel

TEL AVIV - Keberadaan sistem pertahanan udara S-300 Rusia tidak membuat Israel kecut. Sebaliknya, Negara Zionis itu menegaskan akan terus melakukan operasi militer di Suriah dengan sasaran situs-situs militer milik Iran.

Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Gadi Eizenkot, berjanji akan terus bekerja melawan apa yang digambarkannya sebagai upaya Iran untuk membentuk kehadiran milityer permanen di Suriah.

"Kemampuan Iran di Suriah jauh dari apa yang diharapkan untuk dicapai," kata Eizenkot saat melakukan tur ke Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel seperti disitir dari Anadolu, Rabu (21/11/2018).

"Ini karena tindakan Israel yang sedang berlangsung," tambahnya, melanjutkan dengan menyatakan bahwa militer Israel akan melanjutkan upaya untuk menggagalkan ambisi Iran di Suriah, sementara menjaga keamanan di utara yaitu, wilayah Golan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah melakukan sejumlah operasi militer di dalam wilayah Suriah yang menargetkan situs-situs militer Suriah dan Iran.

Namun, dalam serangan terakhirnya, pesawat Il-20 Rusia yang mengangkut 15 orang pasukan menjadi korban salah tembak sistem rudal S-200 Rusia. Rusia menuding jet-jet tempur Israel telah menjadikan pesawat tersebut sebagai tameng dari tembakan sistem pertahan rudal Suriah. Namun Israel membantah hal tersebut.

Guna mencegah hal itu terulang, pada bulan Oktober, Moskow mengirimkan sistem rudal S-300 ke Suriah.

Suriah dan Israel sendiri secara teknis berada dalam keadaan perang sejak berdirinya negara Israel pada 1948. Damaskus masih terus menjadi bagian dari Liga Arab yang memboikot Israel.

Credit sindonews.com

Kirim Minyak Ilegal ke Suriah, AS Sanksi Iran dan Rusia

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada enam orang dan tiga entitas untuk menggangu jaringan Iran-Rusia yang disebut menyediakan jutaan barel minyak kepada pemerintah Suriah dan mendanai kelompok militan Hamas dan Hizbullah.

Para pejabat AS mengatakan Rusia memfasilitasi pengiriman minyak dari Iran ke Suriah, dan berbagai mekanisme digunakan dalam upaya untuk menyembunyikan pengiriman dan pembayaran terkait minyak.

"Hari ini kami bertindak melawan skema kompleks Iran dan Rusia telah digunakan untuk mendukung rezim (Presiden Suriah Bashar al-) Assad dan menghasilkan dana untuk kegiatan memfitnah Iran," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

"Bank Sentral Iran terus mengeksploitasi sistem keuangan internasional," tambahnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/11/2018).

Di antara mereka yang ditargetkan adalah warga negara Suriah Mohammad Amer Alchwiki dan perusahaannya yang berbasis di Rusia, Global Vision Group, Departemen Keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Target-target lain termasuk: Haji Suriah Abd al-Nasir, warga negara Lebanon, Muhammad Qasim al-Bazzal dan warga negara Rusia Andrey Dogaev serta warga negara Iran Rasoul Sajjad dan Hossein Yaghoubi Miab, bunyi pernyataan itu.

"Penunjukan" Bendahara AS terhadap individu dan entitas secara efektif memutuskannya dari sistem keuangan global dengan memblokir aset mereka di bawah yurisdiksi AS dan memperingatkan lembaga-lembaga non-AS untuk tidak berurusan dengan mereka.

Credit sindonews.com

Tolak Rusia, AS Dorong Korsel Jadi Kepala Interpol

Ilustrasi (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mendorong calon dari Korea Selatan, Kim Jong Yang untuk memimpin badan polisi internasional Interpol. Hal ini diungkap oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Selasa (20/11). Hal ini disampaikan AS agar kandidat dari Kremlin tidak menjabat kedudukan itu untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang China itu.

"Kami sangat mendukung Kim Jong Yang untuk menggantikan Presiden (Interpol)," kata Pompeo kepada wartawan di Departemen Luar Negeri.

"Kami mendorong semua negara dan organisasi yang menjadi bagian dari Interpol dan yang menghormati aturan hukum untuk memilih pemimpin kredibilitas dan integritas yang mencerminkan salah satu badan penegak hukum paling kritis di dunia. Kami percaya Mr. Kim akan cocok," lanjut Pompeo.

Para anggota parlemen AS telah melobi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menentang pencalonan Prokopchuk. Mereka menuduh bahwa Rusia telah menyalahgunakan Interpol.

Moskow disebut mencoba menggunakan badan kepolisian internasional itu untuk menyelesaikan persoalan interneal mereka untuk menangkap para pembangkang di negara itu dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Kim sempat ditunjuk sebagai pengganti Presiden Kepala Interpol pada bulan Oktober lalu setelah Presiden Interpol sebelumnya, Meng Hongwei menghilang. Ia dilaporkan menghilang ketika tengah dalam perjalanan ke negara asalnya di China dari Paris, lokasi markas Interpol. China menyatakan bahwa Hongwei sedang diselidiki terkait penyuapan dan pelanggaran lainnya.

Interpol yang bermarkas di Perancis belakangan mengatakan bahwa Meng mengundurkan diri sebagai presiden. dan Beijing mengatakan dia diusir dari sebuah badan penasehat yang penting tapi fungsinya sangat seremonial di parlemen.

Pertempuran untuk memajukan Meng sebagai presiden Interpol berubah menjadi politis setelah Prokopchuk, mantan jenderal besar di Kementerian Dalam Negeri Rusia, muncul sebagai salah satu kandidat favorit sebagai kepala. Sebuah prospek yang memicu kritik terhadap Presiden Vladimir Putin.

Pembangkang Rusia dan mantan taipan minyak Mikhail Khodorkovsky, bersama dengan kritikus Kremlin yang lahir di AS, Bill Browder membuat konferensi pers di London, Selasa (20/11). Dalam pertemuan tu keduanya memperingatkan bahwa terpilihnya Prokopchuk, akan mempermudah Kremlin untuk memanipulasi Interpol. Moskow telah menolak klaim tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Saudi dan UAE Tawarkan 500 Juta Dolar AS untuk Bantu Yaman

Perang terus terjadi di berbagai penjuru wilayah di Yaman.

Foto: Reuers

Bantuan untuk menjamin pangan bagi 12 juta orang Yaman.

CB, RIYADH -- Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) menawarkan bantuan sebesar 500 juta dolar AS untuk meringankan situasi kemanusiaan yang sulit di Yaman. Tujuan gagasan tersebut ialah menjamin makanan untuk 10-12 juta orang Yaman.

Abdullah bin Abdulaziz Ar-Rabiah, Penyelia Pusat Peredaan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman menyatakan Arab Saudi, UAE dan Kuwait telah menawarkan 1,25 miliar dolar buat upaya kemanusiaan di Yaman. "Kami bekerjasama dengan organisasi PBB untuk mengirim bantuan buat mereka yang memerlukan di Yaman," kata pejabat itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, Selasa (20/11).

Arab Saudi dan UAE adalah bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah melancarkan operasi udara gencar terhadap gerilyawan Syiah Al-Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman pada 2014. Berbagai kelompok hak asasi manusia telah menyalahkan koalisi pimpinan Arab Saudi karena menciptakan krisis kemanusiaan di Yaman. Tuduhan ini dengan tegas dibantah oleh koalisi militer itu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa memperingatkan bahwa lebih dari 11 juta anak memerlukan bantuan kemanusiaan di Yaman. Konflik empat-tahun telah memporak-porandakan prasarana Yaman, termasuk sistem kebersihan dan air, sehingga PBB menggambarkan situasi tersebut sebagai salah satu bencana kemanusiaan paling besar pada zaman modern.

"Mereka memikul beban paling besar selama tiga-setengah tahun konflik yang memporak-porandakan," kata Kantor WHO di Yaman di akun Twitter.

Credit republika.co.id

Selangor, Malaysia Cabut Marka Jalan Berbahasa Cina dan Tamil

Marka jalan dengan 2 bahasa, Cina dan Tamil, di Shah Alam, Selangor Malaysia diperintahkan dicopot dan diganti hanya dengan bahasa Malaysia.

CB, Jakarta - Marka jalan dengan dua bahasa, Cina dan Tamil, di Shah Alam, ibukota Selangor, Malaysia diperintahkan dicabut. Sultan Selangor, Sharafuddin Idris Shah memerintahkan semua marka jalan ditulis dalam satu bahasa yakni bahasa Malaysia.

Perintah pencopotan marka jalan dengan bahasa yang bukan bahasa Malaysia disampaikan melalui surat ke sekretris pemerintah Selangor pada hari Senin, 19 November 2018.
Surat itu menyebutkan tenggat waktu pergantian bahasa dalam marka jalan di Shah Alam sudah harus rampung sebelum ulang tahun sultan ke 73 pada 11 Desember mendatang.
"Perubahan marka jalan harus dikerjakan secepatnya dan rampung paling lambat sebelum ulang tahun Sultan Selangor 11 Desember," ujar surat itu seperti dikutip dari Channel News Asia, 20 November 2018.

Sebelum marka jalan menggunakan bahasa Cina dan Tamil, marka jalan ditulis dalam bahasa Jawi dan Malaysia. Perubahan ini mendapat kritik di media sosial.
Banyak yang mempersoalkan kenapa Shah Alam yang populasi terbesarnya etnis Melayu, namun marka jalan menggunakan bahasa Cina.

Dewan Kota Shah Alam merespons kritikan para warganet melalui akun Twitter pada 15 November lalu yang menegaskan, komite tetap pemerintah lokal telah memutuskan untuk menggunakan dua bahasa pada Januari tahun lalu.
Lalu dibuat tambahan keputusan bahwa desa-desa yang berusia lebih tua akan diberi marka jalan dengan bahasa Jawi dan Malaysia. Sedangkan yang populasinya lebih banyak warga Cina, maka marka jalan dipakai dengan menggunakan bahasa Cina.

Credit tempo.co

Sikapi AS-Australia, RI Butuh Pangkalan Militer di Papua

Menanggapi langkah AS-Australia membangun pangkalan militer di Papua Nugini, Indonesia disebut pun perlu membangun Mako Kostrad dan Marinir di Papua. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengumumkan kerjasamanya dengan Australia untuk membangun sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan di Papua Nugini. Amerika juga sekaligus mengadakan kerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

Menanggapi langkah Negara Paman Sam tersebut, Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Oleh sebab itu, Indonesia pun disebutnya harus menyikapi dengan membangun fasilitas serupa di Papua.

"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," kata Muradi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).

Untuk itu, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.

Sikapi AS-Austarlia, Butuh Mako Kostrad dan Marinir di Papua

Sikapi AS-Austarlia, Butuh Mako Kostrad dan Marinir di Papua

Mike Pence. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.

Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada," ujar Muradi.

Pengajar di lingkungan Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

"Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun [pangkalan militer] itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.

Sejauh ini, Muradi bilang, Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain Seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi ancaman.

"Singapura jelas-jelas mereka itu terancam, bisa terlihat dari pernyataanya soal negara yang perlu diperhitungkan adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar yang mana Indonesia. Dalam hal ini minimal kita merumuskan ancaman dari luar seperti apa," ujar dia.

Sebelumnya, Wapres AS Mike Pence pada Sabtu (17/11) mengumumkan kesepakatan negaranya dan Australia untuk membangun pangkalan laut di Papua Nugini, juga bekerja sama dengan pemerintahan negara tersebut.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).

Dikutip dari kantor berita yang sama, gerakan AS itu dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.

Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Credit cnnindonesia.com

Putin Ancam AS dengan Rudal Hipersonik Rusia yang Tak Bisa Dicegat

SOCHI - Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan melakukan pembalasan jika Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Force (INF) 1987. Dalam ancamannya, dia menegaskan bahwa Moskow kini sudah memiliki rudal hipersonik yang tidak bisa dicegat oleh sistem pertahanan rudal Amerika.

Pemimpin Kremlin itu, seperti dikutip Reuters, Selasa (20/11/2018), mengatakan Moskow tidak akan membiarkan keputusan Washington untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian senjata nuklir tersebut tanpa terjawab. Kendati demikian, dia merasa negaranya tidak perlu terseret dalam perlombaan senjata baru.

"Sekarang, kami memiliki senjata hipersonik yang mampu menembus pertahanan rudal," kata Putin, mengacu pada senjata mutakhir Rusia.

Presiden Putin juga meminta pemerintah dan pejabat militernya untuk mengembangkan "langkah konkret" yang dapat diambil Rusia sebagai tanggapan terhadap penarikan AS dari Perjanjian INF.

Rusia, lanjut Putin, masih siap untuk melanjutkan dialog dengan AS mengenai perjanjian bilateral yang melarang rudal jarak menengah yang sekaligus menjadi salah satu pilar perlucutan senjata nuklir.

"Namun, AS harus memperlakukan masalah ini dengan tanggung jawab penuh," kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat pertahanan Rusia di Sochi, pada hari Senin, yang dilansir Russia Today.

Presiden AS Donald Trump telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF sehingga ingin menarik Washington keluar dari kesepakatan tersebut. Namun, Moskow memiliki pandangan sendiri tentang siapa yang sebenarnya melanggar.

Putin mengatakan bahwa Rusia sebelumnya telah memperingatkan AS agar tidak meninggalkan perjanjian anti-ballistic missile (ABM) yang mengatur tentang sistem rudal dan memperingatkan Washington tentang kemungkinan pembalasan dari Moskow.

Dia memastikan bahwa negaranya akan terus memodernisasi perangkat militernya.

Putin berharap bahwa "akal sehat" akan menang dan AS akan melanjutkan dialog dengan Rusia di bidang stabilitas strategis dan keamanan kolektif atas dasar tanggung jawab bersama.

Para pejabat Moskow memperingatkan bahwa Jika AS nekat keluar dari Perjanjian INF, maka hal itu itu bisa meruntuhkan seluruh sistem non-proliferasi nuklir, dan membawa perang nuklir lebih dekat.

Credit sindonews.com

AS Masukkan Ajudan Baghdadi dalam Blacklist

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memasukkan orang kepercayaan pemimpin Negara Islam (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi ke dalam daftar hitam terornya.

"ISIS jatuh tetapi belum hancur," kata Nathan Sales, pejabat di Departemen Luar Negeri pada kontraterorisme, saat mengumumkan Hajji Abdel Nasir telah diputuskan sebagai "Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus."

"Ketika ISIS terus melemah di medan perang, kita harus membuatnya menderita dari sumber daya yang digunakannya untuk melakukan terorisme di seluruh dunia," kata Sales dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP, Rabu (21/11/2018).

Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan itu dibuat bersamaan dengan Dewan Keamanan PBB, yang pada hari Senin menempatkan Abdel Nasir pada daftar sanksinya sendiri.

Daftar kembar berarti bahwa Abdel Nasir tunduk pada pembekuan aset internasional, larangan perjalanan dan embargo senjata. Warga dan entitas AS dilarang berbisnis dengannya.

"Nasir telah memegang beberapa posisi kepemimpinan di Negara Islam Irak dan Suriah, termasuk memimpin Komite Delegasi kelompok itu, yang melapor ke Baghdadi dan menjalankan kontrol administratif atas urusan organisasi teroris," kata Departemen Luar Negeri AS.

Dikatakan komite yang diketuai Abdel Nasir adalah bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengeluarkan perintah yang berkaitan dengan operasi militer ISIS, koleksi pajak, polisi agama, dan operasi komersial dan keamanan.

Amerika Serikat mengepalai koalisi militer yang berjuang untuk mengusir Negara Islam keluar dari Irak dan Suriah, dari mana kelompok jihadis telah meluncurkan banyak serangan di luar negeri, sebagian besar di Eropa, dalam beberapa tahun terakhir.

Credit sindonews.com

3 Senjata Berteknologi Canggih Jerman yang Diminati Arab Saudi

Kapal Patroli Istiqlal merupakan salah satu kapal patroli andalan dari perusahaan swasta Jerman yaitu Luerrsen. Luerrsen

CB, Berlin - Pemerintah Jerman telah memutuskan untuk menghentikan semua penjualan senjata canggih ke pemerintah Arab Saudi pasca terungkapnya kasus pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan masih banyak hal yang belum terungkap dari investigasi kasus ini, yang menghebohkan masyarakat internasional dan memicu respon dari banyak pemimpin negara.
“Masih lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban dalam kasus Khashoggi,” kata Heiko Maas, menteri Luar Negeri Jerman, seperti dilansir DW pada Senin, 19 November 2018.

Berlin dan Riyadh, sebelum kasus ini terungkap, telah menyepakati kontrak jual beli senjata canggih, yang nilainya mencapai sekitar Rp7 triliun. Pemerintah Jerman dan Saudi tidak menyebut secara detil jenis senjata yang disepakati kontrak jual belinya.

Namun, beberapa media seperti DW dan Reuters menyebut senjata canggih itu berjenis kapal patroli, jet tempur Eurofighter Typhoon, dan radar Cobra. Berikut spesifikasinya:

Kapal Patroli

Arab Saudi memesan sekitar 20 – 30 kapal patroli yang dibuat oleh sebuah perusahaan swasta Luerrsen pada September 2018. Kapal ini dibuat di galangan kapal Wolgast, Jerman. Menurut situs luerssen-defence, kapal patroli ini memiliki kelebihan yaitu cepat dan lincah. Kecepatannya mencapai 40 knot dan mampu merespon dengan cepat berbagai tantangan yang muncul di permukaan laut seperti mencegat penyelundup, perompak, dan kapal ikan ilegal. “Cocok untuk patroli dan mengamankan kawasan pantai,” begitu tertulis di situs itu.
Ada 10 jenis kapal patrol yang dibuat perusahaan ini. Salah satu kapal memiliki kategori Istiqlal, yang memiliki panjang 58 meter, lebar 7.6 meter dan kru 40 orang. Kapal ini dilengkapi dengan sistem radar dan comand and control system yaitu radar pencarian, radar senjata dan radar navigasi.

Kapal patroli Istiqlal ini dilengkapi dengan senjata seperti rudal exocet, dan meriam ganda. Kapal ini digerakkan dengan sistem propulsi tiga mesin diesel dengan kecepatan 36 knot. Kemampuan lainnya kapal ini adalah melakukan patroli di kawasan perairan dangkal.

Jet Tempur Eurofighter Typhoon

Pesawat jet tempur ini sebenarnya dibuat oleh perusahaan Inggris. Namun, seperti dilansir Reuters, sekitar sepertiga dari komponen jet tempur canggih ini dibuat oleh perusahaan dari Jerman. Sehingga, pelarangan penjualan senjata ke Riyadh oleh Berlin bisa berdampak pada penjualan jet tempur ini.
Jet tempur ini memiliki kecepatan dua kali kecepatan suara atau Mach 2, dengan panjang 15.96 meter dan mampu terbang hingga ketinggian 55 ribu kaki atau sekitar 17 kilometer.
Tubuh pesawat ini mayoritas terbuat dari komposit serat karbon yaitu 70 persen, 15 persen terbuat dari logam, dan 12 persen dari plastik yang dicampur kaca.

Jet tempur ini menggunakan mesin EJ200, yang diklaim mampu beroperasi selama 1000 jam tanpa perawatan terjadwal. Pesawat memiliki sensor kelas dunia seperti Pirate Infrared Sensor, yang bisa melacak banyak target secara bersamaan. Lalu ada radar Captor-M, yang diklaim sebagai yang terbaik di kelasnya untuk pemindaian rudara ke udara dan udara ke darat dan memiliki sudut pemindaian yang luas.

Radar Cobra

Cobra merupakan singkatan dari Counter Battery Radar. Radar ini bersifat mobile karena terpasang di atas sebuah truk dan dibuat oleh Euro-Art Consortium. Mobilitas radar ini membuatnya mudah digerakkan ke area sekitar pertempuran dengan cepat.
Kendaraan radar ini dilengkapi dengan ruang operasional untuk memantau sinyal dan memprosesnya, dan berkomunikasi dengan anggota tim lain. Radar ini disebut memiliki kemampuan mendeteksi target di area pertempuran dan mengklasifikasikan jenis amunisi serta jenis senjata yang digunakan musuh.
Radar ini juga telah diuji coba di kasawan gurun yaitu Uni Emirat Arab pada musim panas 2005.
Radar Cobra buatan Jerman ini disebut mampu mendeteksi serangan mortar dari musuh atau disebut Defence Against Mortar Attacks. Menurut situs Hensoldt Net, radar buatan Jerman ini telah dijual ke Turki dan UAE dengan versi adaptasi. Arab Saudi menjadi negara peminat berikutnya radar ini dari kawasan Timur Tengah.

Credit tempo.co