SAN FRANSISCO
- Hakim distrik di San Francisco, Jon Tigar, mengeluarkan perintah
pembatalan sementara mengenai pelarangan pemberian suaka bagi imigran
yang masuk ke Amerika Serikat (AS) secara ilegal di Meksiko.
Itu menjadi kekalahan berulang kali kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump di pengadilan. Perintah pengadilan itu berlangsung secara nasional dan secepatnya hingga 19 Desember ketika hakim dijadwalkan menggelar persidangan kembali.
Perwakilan Departemen Kehakiman AS belum bisa memberikan komentar mengenai hal tersebut. Trump sebelumnya menyatakan petugas imigrasi hanya akan memproses migran yang hadir di pos masuk resmi.
Kebijakan itu digugat kelompok penggiat hak sipil yang menyatakan perintah Trump pada 9 November itu melanggar hukum imigrasi dan administratif. “Kongres memberikan mandat bahwa imigran bisa mengajukan suaka tidak peduli bagaimana mereka masuk ke AS,” ujar Tigar, dilansir Reuters.
Hakim menyatakan aturan terbaru Trump itu sebagai “pengusiran ekstrem”. “Apa pun otoritas Presiden, dia mungkin tidak menulis ulang hukum imigrasi di mana Kongres telah diabadikan,” paparnya. Tigar sendiri dinominasikan sebagai hakim oleh Presiden Barack Obama.
Kebijakan imigrasi versi Trump sebelumnya juga dibatalkan pengadilan seperti kota-kota penampungan. Kebijakan terbaru tentang pembatalan suaka itu bersamaan dengan ribuan warga Amerika Latin yang datang dalam rombongan besar bersama anak-anak dengan caravan.
Mereka menuju perbatasan AS untuk melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan dinegaranya. Sebagian kecil sudah tiba di Tijuana, kota di Meksiko yang berbatasan langsung dengan California. Banyak pengungsi tinggal di pusat penampungan di dekat perbatasan.
Kedatangan mereka merusak reputasi Tijuana yang dikenal sebagai kota penyambutan. Beberapa penduduk Tijuana juga sudah mengeluhkan kedatangan pengungsi tersebut. Banyak warga yang berteriak, “keluar dari Tijuana!” kepada para pengungsi.
Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) menyatakan imigran dipaksa menunggu selama berhari-hari di perbatasan untuk mencari suaka. Pada kesaksian pada Senin (19/11), pengacara American Civil Liberties Union (ACLU), Lee Gelernt mengatakan perintah Trump itu bertentangan dengan Undang-Undang Nasionalitas dan Imigrasi yang mengizinkan siapa pun yang ada di AS bisa mengajukan suaka tanpa memedulikan bagaimana dia datang.
Di Tijuana, Uriel Gonzalez, ketua penampungan migran muda, mengungkapkan jumlah pengungsi yang ingin mencari suaka di AS semakin banyak. “Jumlah migran telah melebih kapasitas. Terlalu banyak,” katanya.
Itu menjadi kekalahan berulang kali kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump di pengadilan. Perintah pengadilan itu berlangsung secara nasional dan secepatnya hingga 19 Desember ketika hakim dijadwalkan menggelar persidangan kembali.
Perwakilan Departemen Kehakiman AS belum bisa memberikan komentar mengenai hal tersebut. Trump sebelumnya menyatakan petugas imigrasi hanya akan memproses migran yang hadir di pos masuk resmi.
Kebijakan itu digugat kelompok penggiat hak sipil yang menyatakan perintah Trump pada 9 November itu melanggar hukum imigrasi dan administratif. “Kongres memberikan mandat bahwa imigran bisa mengajukan suaka tidak peduli bagaimana mereka masuk ke AS,” ujar Tigar, dilansir Reuters.
Hakim menyatakan aturan terbaru Trump itu sebagai “pengusiran ekstrem”. “Apa pun otoritas Presiden, dia mungkin tidak menulis ulang hukum imigrasi di mana Kongres telah diabadikan,” paparnya. Tigar sendiri dinominasikan sebagai hakim oleh Presiden Barack Obama.
Kebijakan imigrasi versi Trump sebelumnya juga dibatalkan pengadilan seperti kota-kota penampungan. Kebijakan terbaru tentang pembatalan suaka itu bersamaan dengan ribuan warga Amerika Latin yang datang dalam rombongan besar bersama anak-anak dengan caravan.
Mereka menuju perbatasan AS untuk melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan dinegaranya. Sebagian kecil sudah tiba di Tijuana, kota di Meksiko yang berbatasan langsung dengan California. Banyak pengungsi tinggal di pusat penampungan di dekat perbatasan.
Kedatangan mereka merusak reputasi Tijuana yang dikenal sebagai kota penyambutan. Beberapa penduduk Tijuana juga sudah mengeluhkan kedatangan pengungsi tersebut. Banyak warga yang berteriak, “keluar dari Tijuana!” kepada para pengungsi.
Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) menyatakan imigran dipaksa menunggu selama berhari-hari di perbatasan untuk mencari suaka. Pada kesaksian pada Senin (19/11), pengacara American Civil Liberties Union (ACLU), Lee Gelernt mengatakan perintah Trump itu bertentangan dengan Undang-Undang Nasionalitas dan Imigrasi yang mengizinkan siapa pun yang ada di AS bisa mengajukan suaka tanpa memedulikan bagaimana dia datang.
Di Tijuana, Uriel Gonzalez, ketua penampungan migran muda, mengungkapkan jumlah pengungsi yang ingin mencari suaka di AS semakin banyak. “Jumlah migran telah melebih kapasitas. Terlalu banyak,” katanya.
Sebelumnya
Trump sudah mengirimkan 5.800 tentara untuk menjaga 3.100 km perbatasan
dengan Meksiko. Trump mengatakan, pasukan AS bertugas untuk melindungi
agen imigrasi yang kerap mendapatkan ancaman dari migran yang melintas
ke AS.
Menjelang pemilu Kongres lalu, Trump mengumumkan caravan migrant tersebut sebagai “invasi” yang mengancam keamanan nasional AS. Perlintasan perbatasan di San Ysidro yang menghubungkan Tijuana dan San Diego, California, ditutup sementara. Otoritas memasak kawat berduri mengatasi rombongan ribuan pengungsi.
Menjelang pemilu Kongres lalu, Trump mengumumkan caravan migrant tersebut sebagai “invasi” yang mengancam keamanan nasional AS. Perlintasan perbatasan di San Ysidro yang menghubungkan Tijuana dan San Diego, California, ditutup sementara. Otoritas memasak kawat berduri mengatasi rombongan ribuan pengungsi.
Credit sindonews.com
