CUPUMA

Selasa, 25 September 2018

Rusia Putuskan Pasok S-300 ke Suriah, Israel dan AS Gusar

TEL AVIV - Pemerintah Israel dan Amerika Serikat (AS) gusar dengan keputusan Rusia yang memilih untuk memasok sistem rudal pertahanan S-300 kepada Suriah. Keputusan Moskow itu sebagai respons setelah pesawat mata-matanya ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Tel Aviv.

Tel Aviv dan Washington pada Senin malam mengeluarkan peringatan kepada Moskow untuk membatalkan keputusannya. Mereka menilai langkah Moskow akan semakin mengguncang kawasan dan meningkatkan ketegangan yang sudah memanas.

Keputusan militer Moskow itu juga membuat kabinet keamanan Israel menggelar rapat pada Selasa (25/9/2018) pagi. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan terbaru yang melibatkan hubungan Tel Aviv dengan Moskow setelah retak akibat insiden jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 yang menewaskan 15 tentara Moskow.

Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon sudah memberitahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang keputusan militernya untuk menyediakan sistem S-300 kepada Suriah.

Netanyahu melalui kantornya telah memberikan tanggapan. "Perdana menteri mengatakan menyediakan sistem persenjataan canggih kepada aktor yang tidak bertanggung jawab akan memperbesar bahaya di wilayah tersebut, dan bahwa Israel akan terus mempertahankan diri dan kepentingannya," bunyi pernyataan kantor Netanyahu, seperti dikutip Times of Israel.

Secara bersamaan, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan keputusan Rusia adalah "kesalahan besar" yang akan menyebabkan eskalasi signifikan. Bolton mendesak Moskow untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Channel 10 News mengutip seorang pejabat senior Amerika menyatakan bahwa sistem rudal S-300 dapat membahayakan jet-jet tempur Angkatan Udara AS yang beroperasi melawan kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah.

"Membawa lebih banyak rudal anti-pesawat ke Suriah tidak akan menyelesaikan penembakan misil yang tidak profesional dan sembarangan dan tidak akan mengurangi bahaya bagi pesawat yang terbang di daerah itu," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut.

Rusia sebelumnya membuat pengumuman soal paparan data menit demi menit jatuhnya pesawat Ilyushin Il-20 oleh sistem S-200 Suriah pada 17 September lalu. Insiden friendly fire itu menewaskan 15 tentara Rusia. Moskow menyalahkan Tel Aviv dengan menuduhnya menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai jet-jet tempur F-16 Israel dari respons S-200 Damaskus.

Dalam panggilan telepon dengan Netanyahu, Putin mengatakan dia tidak setuju dengan penjelasan versi Israel yang menyalahkan militer Suriah dalam insiden mematikan itu.

"Informasi yang diberikan oleh militer Israel bertentangan dengan kesimpulan dari kementerian pertahanan Rusia," kata Kremlin mengutip pernyataan Putin dalam panggilan telepon dengan Netanyahu. Menurut Putin, tindakan pilot Israel telah menyebabkan pesawat Rusia ditargetkan oleh sistem pertahanan udara Suriah.

"Pihak Rusia melanjutkan dari fakta bahwa tindakan oleh angkatan udara Israel adalah alasan utama untuk tragedi itu," lanjut Kremlin.

Credit sindonews.com

Pesawatnya Ditembak Jatuh, Rusia Pasok Sistem Rudal S-300 ke Suriah

MOSKOW - Rusia memutuskan akan memasok sistem rudal S-300 kepada rezim Suriah dalam dua minggu ke depan. Keputusan yang pernah ditentang Israel ini diambil Moskow setelah pesawat mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus ketika merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.

Menteri Pertahanan Sergei Shoigu pada hari Senin (24/9/2018) mengumumkan keputusan Moskow tersebut. Senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.

Shoigu mengungkapkan Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel."Tetapi situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya, seperti dikutip Sputnik.

Sistem, yang memiliki jangkauan 250 kilometer dan dapat melibatkan beberapa target udara, akan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan tentara Rusia yang ditugaskan di Suriah. Selain itu, peralatan otomatis yang disediakan oleh Moskow itu akan memastikan identifikasi pesawat Rusia oleh pasukan pertahanan udara Suriah.

"Jika tindakan yang diambil oleh Rusia setelah insiden Il-20 di Mediterania gagal mendinginkan 'pemarah', kita harus merespons sesuai dengan situasi," ujar Shoigu.

Pada hari Minggu Kementerian Pertahanan Rusia menyajikan data menit-demi-menit dari tragedi jatuhnya pesawat Il-20 di Suriah pada 17 September 2018. "Kesalahan atas insiden itu, di mana 15 tentara Rusia terbunuh, terletak sepenuhnya pada Angkatan Udara Israel," kata Kementerian itu.

Data radar dan komunikasi yang sebelumnya dirahasiakan menunjukkan bahwa pesawat Moskow itu ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara Suriah ketika jet F-16 Israel secara efektif menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan berlangsung.

Namun, Israel tetap menolak disalahkan. "IAF (Angkatan Udara Israel) tidak bersembunyi di balik pesawat apapun dan ... pesawat Israel berada di wilayah udara Israel pada saat jatuhnya pesawat Rusia," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melalui Twitter yang dikutip dari akun resminya, @IDFSpokesperson, semalam.

"Mekanisme deconfliction (dengan pasukan Rusia) beroperasi dalam jangka waktu yang relevan," lanjut IDF.

Credit sindonews.com

Rusia Bisa Tutup Wilayah Udara Suriah untuk Jet Tempur Israel

MOSKOW - Rusia bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi penembakan pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia dengan menutup wilayah udara Suriah untuk jet-jet tempur Israel. Saran ini disampaikan anggota senior parlemen Rusia, Frants Klintsevich.

Pesawat Il-20 ditembak jatuh sistem rudal pertahanan S-200 Damaskus saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia pada 17 September 2018. Moskow menyimpulkan pesawat Il-20 dijadikan tameng jet tempur Tel Aviv sehingga terkena tembakan sistem pertahanan Damaskus yang menewaskan 15 tentara Moskow.

"Esensi dan makna dari tanggapan kami adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kemungkinan insiden seperti itu di masa depan. Kami, misalnya, memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk benar-benar menutup wilayah udara Suriah bagi Israel, dan ini hanya salah satu opsi," Kata Klintsevich kepada Sputnik, yang dikutip Senin (24/9/2018).

Menurutnya, bukti-bukti yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia terkait tragedi Il-20 tidak diragukan lagi bahwa Angkatan Udara Israel harus disalahkan atas tragedi itu.

"Tidak mungkin untuk menentang kesimpulan ini berdasarkan pada (posisi) yang tidak memihak. analisis menit-demi-menit dari fakta-fakta," paparnya.

Menurut Klintsevich, daftar pelanggaran berat kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pilot Israel menempati lebih dari satu halaman dan kementerian menunjuk masing-masing daftar tersebut.

"Bagaimana tragedi ini memengaruhi hubungan Rusia dengan Israel? Jelas bahwa terserah kepada pimpinan (Rusia) bagaimana mengatasi masalah ini, dan saya hanya bisa membuat asumsi. Saya pikir keputusan itu akan dibuat dengan mempertimbangkan hubungan baik yang telah berlangsung lama antara Rusia dan Israel, dan oleh karena itu perubahan tajam seperti penghapusan rezim bebas visa, belum lagi sesuatu yang lebih serius, hampir tidak mungkin di sini," katanya.

Secara umum, Klintsevich percaya bahwa banyak hal akan bergantung pada reaksi Israel terhadap kesimpulan dari Kementerian Pertahanan Rusia.

"Sehubungan dengan ini, saya mempertimbangkan pernyataan Menteri Pertahanan Israel (Avigdor Lieberman), yang mengatakan hari ini bahwa serangan terhadap Suriah akan terus berlanjut, menjadi kontra-produktif. Retorika ini hanya dapat memperburuk situasi, saya tidak berpikir bahwa ini perkembangan peristiwa yang memenuhi kepentingan Israel," imbuh politisi Moskow tersebut.

Credit sindonews.com

AS Sebut Tuduhan Iran soal Insiden Parade Militer Menggelikan

Menteri Pertahanan Jim Mattis menyebut tudingan Iran bahwa Amerika Serikat mendalangi serangan dalam parade militer di Kota Ahvaz sangat menggelikan. (Reuters/Mary F. Calvert)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Jim Mattis menyebut tudingan Iran bahwa Amerika Serikat mendalangi serangan dalam parade militer di Kota Ahvaz sangat menggelikan.

"Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi dan sangat menggelikan untuk mengatakan bahwa kami mendalangi itu," ujar Mattis, Senin (24/9).

Ia pun menanggapi ancaman balas dendam dari Iran dengan santai. Mattis mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Kami sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka tak seharusnya memperlakukan kami seperti itu. Saya berharap kepala yang lebih dingin dan bijak bisa dipakai," ucap Mattis, sebagaimana dikutip Reuters.

Mattis kemudian mengatakan bahwa hingga saat ini Iran sudah menuding tiga negara dan satu kelompok teror sebagai otak di balik serangn ini.

"Kita lihat seberapa panjang daftar ini nantinya. Namun, mereka lebih baik mengetahui terlebih dulu yang mereka katakan sebelum berbicara," tutur Mattis.

Hingga saat ini, Iran masih melakukan penyelidikan dan belum diketahui jelas pelaku yang menewaskan setidaknya 25 orang pada akhir pekan lalu tersebut.

Insiden ini bermula ketika empat pelaku melepaskan tembakan membati buta di tengah parade militer yang digelar untuk memperingati perang Iran dengan Irak pada 1980-1988 silam.

Suasana seketika kacau balau. Para tentara merangkak sembari mencari sumber tembakan, sementara perempuan dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri mereka.

Tak lama setelah itu, kelompok militan ISIS mengklaim serangan tersebut. Namun, gerakan oposisi Arab, Avhaz National Resistence, juga mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, pun langsung membantah tuduhan Iran.

"Ada banyak orang Iran yang melakukan protes. Setiap dana yang masuk ke Iran masuk ke militer mereka. Dia menekan rakyat sejak lama dan dia harus melihat ke dalam untuk mengetahui dari mana semua berasal," ucapnya.

Relasi AS dengan Iran memang sedang memanas karena kesepakatan nuklir yang kacau di tangan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sejak awal, tentara Garda Revolusi Iran memang tak sepakat dengan keputusan Presiden Hassan Rouhani untuk menyetujui perjanjian tersebut.

Sejumlah analis mengatakan kepada Reuters bahwa serangan dalam parade militer ini dapat memberikan amunisi politik bagi Garda Revolusi Iran.

Credit cnnindonesia.com

Berduka Pasca Penembakan, Iran Buat Hari Berkabung Nasional

Serangan tembakan terjadi ketika parade dilakukan untuk memperingati perang Iran-Irak (AFP PHOTO / ISNA / MORTEZA JABERIAN)

Jakarta, CB -- Peringati penembakan yang tewaskan 25 orang, Iran menyatakan hari ini menjadi hari berkabung nasional, Senin (24/9). Untuk itu, seluruh kantor layanan publik, bank, dan sekolah akan ditutup di provinsi Khuzestan.

Ribuan orang pun memadati berbagai jalan raya untuk menyampaikan suasana berduka bagi para korban serangan terhadap parade militer yang menewaskan 25 orang termasuk 12 anggota Garda Revolusi Elit di kota Ahvaz, wilayah barat daya Iran, pada Senin (24/9).

Empat penyerang melancarkan tembakan di kota Ahvaz dimana tempat para pejabat Iran berkumpul untuk menyaksikan acara tahunan yang menandai dimulainya Perang Irak-Iran pada 1980-1988.

Serangan yang terjadi pada Sabtu (22/9) merupakan serangan terburuk terhadap kekuatan militer Republik Islam Iran ketika AS dan sekutunya bekerja untuk mengisolasi Teheran.

Kantor Berita ISIS (Islamic State of Iraq), Amaq News Agency, memposting video yang memperlihatkan tiga pria berada di sebuah kendaraan sedang dalam perjalanan untuk melakukan serangan itu.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan topi bisbol dengan logo Garda Revolusi membahas serangan yang akan datang dalam bahasa Farsi.

"Kami adalah muslim, mereka adalah kafir (tidak beriman)," kata pria itu.

"Kami akan menghancurkan mereka dengan serangan gaya gerilya yang kuat, Insya Allah," kata dia menambahkan.

Ahvaz National Resistance merupakan sebuah gerakan oposisi etnis Arab Iran juga mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Syi'ah Iran (IRGC) mengatakan serangan Ahvaz dilakukan oleh militan yang dilatih oleh negara-negara teluk dan Israel yang didukung oleh Amerika. Tetapi, IRGC diduga tidak mungkin menyerang musuh-musuh ini secara langsung.

Para pengawal dapat menunjukkan kekuatan dengan menembakkan rudal ke kelompok oposisi yang beroperasi di Irak atau Suriah yang diduga terkait dengan militan yang melancarkan serangan itu.

Mereka juga cenderung memberlakukan kebijakan keamanan yang ketat di provinsi Khuzestan, dimana mereka menangkap berbagai lawan domestik termasuk aktivis hak-hak sipil.

Credit cnnindonesia.com

Enam Tewas dalam Kekerasan di Kashmir, India

Ilustrasi (REUTERS/Amit Dave)

Jakarta, CB -- Sedikitnya enam orang tewas dalam kekerasan di Kashmir, seperti diungkap seorang pejabat militer India, Senin (24/9). Dari enam orang itu, seorang adalah tentara India dan lima lainnya adalah tersangka militan.

Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah India membatalkan pembicaraan tingkat tinggi dengan Pakistan. Pembatalan itu dilakukan karena meningkatkan ketegangan di wilayah yang disengketakan.

Kolonel Rajesh Kalia mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai pemberontak tewas hari Minggu. Tentara memergoki satu kelompok yang berusaha menyeberangi perbatasan de facto yang membagi Kashmir menjadi wilayah India dan Pakistan.

Sementara tiga militan dan seorang tentara India lainnya tewas Senin (24/9). Insiden ini terjadi di daerah Tangdhar utara, dekat perbatasan Himalaya.

Pekan lalu India tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan Pakistan. Hal ini dilakukan 24 jam setelah menyetujui pertemuan langka di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Perundingan tingkat tinggi antara India dan Pakistan jarang terjadi. Pertemuan antar menteri luar negeri India dan Pakistan itu pun akan jadi yang pertama setelah lebih dari tiga tahun.

New Delhi mengatakan pihaknya membatalkan pembicaraan tiba-tiba setelah oknum yang berbasis di Pakistan melakukan pembunuhan brutal terhadap personel keamanan India.

Minggu lalu tiga polisi diculik dan dibunuh oleh gerilyawan di Kashmir. Sementara itu, seorang penjaga perbatasan juga dibunuh di wilayah yang terbagi itu.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut tindakan India ini sebagai 'tanggapan arogan dan negatif' atas seruannya untuk memulai kembali perundingan damai.

Namun, Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj membalas Khan dan menulis kepada Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu bahwa pihaknya telah 'siap untuk membahas terorisme" tetapi Pakistan telah menunjukkan 'wajah aslinya'.

Selain itu, India juga keberatan untuk merilis perangko Pakistan Juli lalu. Sebab, perilisan perangko itu disebut sebagai 'memuliakan teroris dan terorisme' dan melancarkan 'agenda jahat' Pakistan.

Sebab, salah satu prangko peringatan yang akan diluncurkan Pakistan itu terdapat Burhan Wani. Ia adalah komandan militan Kashmir karismatik yang dibunuh oleh pasukan India pada bulan Juli 2016. Kematiannya ini sempat memicu gelombang protes kekerasan di bagian Kashmir yang dikelola India.

India telah lama menuduh Pakistan mempersenjatai kelompok pemberontak di Kashmir. Wilayah Kashmir telah terbagi dua antara India dan Pakistan sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1947.

India juga menuduh Pakistan membiayai serangan militan tahun 2008 yang mematikan di Mumbai. Kelompok pemberontak sejak 1989 memerangi polisi India dan tentara yang ditempatkan di Kashmir. Mereka ingin bersatu dengan Pakistan atau menyatakan kemerdekaannya sendiri. Puluhan ribu jiwa telah tewas dalam pertempuran, kebanyakan adalah warga sipil.

Credit cnnindonesia.com

Mengintip 'Modicare' India, Asuransi Kesehatan Terbesar di Dunia

NEW DELHI - Pemerintah India telah meluncurkan Program Ayushman Bharat, sebuah program asuransi kesehatan yang diklaim terbesar di dunia. Program yang dijuluki sebagai "Modicare" ini menjanjikan jaminan kesehatan untuk 500 juta warga miskin di seluruh negeri.

Julukan "Modicare" mengacu pada nama Perdana Menteri Narendra Modi yang telah menjanjikan perlindungan kesehatan senilai 500.000 rupee (USD6.900) kepada setiap keluarga miskin untuk mengobati penyakit serius.

Pada peluncuran resmi di Ranchi, ibu kota negara bagian timur Jharkhand, pada hari Minggu, Modi mengklaim bahwa asuransi berskala besar seperti itu tidak dilakukan di mana pun di dunia.

Menurutnya, asuransi itu akan mengubah India menjadi pusat medis di masa depan."Sebagai langkah besar menuju penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses kepada orang miskin di India," katanya.

"Lebih dari 100 juta keluarga akan mendapat manfaat," ujarnya.

Program, yang pertama kali diumumkan sebagai bagian dari anggaran tahunan di bulan Februari, diperkirakan akan membebani pemerintah pusat dan 29 negara bagian total USD 1,6 miliar per tahun.

Pengeluaran akan dibagi oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian dengan rasio 60 sampai 40 persen di sebagian besar negara bagian dan pendanaan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan permintaan.

Pada hari Minggu, Modi menyerahkan kartu medis pada peluncuran di Ranchi. Dia menyebut hari peluncuran itu sebagai "hari bersejarah" bagi negara India.

Dia mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk mendirikan 50.000 pusat kesehatan di seluruh negeri selama empat tahun ke depan.

"Skema ini tidak akan memiliki rencana yang jelas atas dasar sekte atau kasta. Tidak akan ada diskriminasi berdasarkan ras atau persaudaraan apa pun," kata Modi.

India selama ini hanya menghabiskan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk perawatan kesehatan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar enam persen.

Sistem kesehatan masyarakat yang terbebani di negara itu diliputi oleh kekurangan rumah sakit dan dokter dan kebanyakan orang menggunakan klinik dan rumah sakit swasta jika mereka mampu.

Tetapi konsultasi pribadi dapat menghabiskan biaya 1.000 rupee (USD15), jumlah yang sangat besar untuk jutaan orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari.

Menurut angka perkiraan pemerintah, lebih dari 60 persen pengeluaran keluarga rata-rata digunakan untuk obat-obatan dan perawatan kesehatan.

"Telah ada banyak kekhawatiran mengenai sumber daya manusia, tetapi saya kira dalam 10 hingga 15 tahun, sektor kesehatan kita akan menjadi sektor kesehatan kelas dunia," kata Ilias Ali, seorang dokter yang bermarkas di kota Guwahati, kepada Al Jazeera, yang dilansir Senin (24/9/2018).

Para ahli memuji program terbaru pemerintah India tersebut, tetapi menurut mereka program itu seharusnya termasuk perawatan kesehatan sehari-hari, bukan hanya perawatan sekunder dan tersier yang lebih serius dan jangka panjang.

"Modicare tidak mencakup perawatan kesehatan primer, yang kami percaya, adalah mata rantai terlemah dalam penyediaan kesehatan masyarakat di India," kata Rajiv Lall dan Vivek Dehejia dari kelompok think-tank IDFC Institute dalam kolom untuk surat kabar Mint.

"Poin krusialnya adalah perawatan primer yang tidak terawat dengan baik akan meningkatkan beban kesehatan dan keuangan di tingkat sekunder dan tersier," kata kelompok itu.

Credit sindonews.com

Hong Kong Larang Partai yang Serukan Merdeka dari China

HONG KONG - Otoritas Hong Kong pada hari Senin (24/9/2018) secara resmi melarang partai politik yang mempromosikan kemerdekaan wilayah itu dari China. Larangan ini merupakan yang pertama kali sejak wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.

Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.

Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.

Undang-undang itu memberi mandat bagi pemerintah untuk melarang kelompok atau pun partai demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.

"(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik," kata Lee, seperti dikutip Reuters.

Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.

Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan "penentuan nasib sendiri" serta kemerdekaan penuh.

Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.

Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.

Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong's Foreign Correspondent's Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong.

"Saya tidak akan pernah berhenti dalam mengejar kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan martabat," kata Chan kepada Reuters sebelumnya.

Chan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters terkait larangan partainya. Beberapa laporan media mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

Credit sindonews.com

Pertama Dalam Sejarah, Vietnam Miliki Presiden Perempuan

HANOI - Dang Thi Ngoc Thinh mencatatkan sejarah di Vietnam sebagai Presiden wanita pertama negara tersebut. Dang Thi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ditunjuk untuk menggantikan Tran Dai Quang, yang meninggal dunia pada pekan lalu.

Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.

Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.

"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.

"Namun harus diingat, bahwa sebagai pemimpin terpilih yang tidak bertanggung jawab kepada publik, penunjukan ini tidak mungkin memperbaiki kondisi bagi sebagian besar wanita di Vietnam," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (24/9).

Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.

"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.

"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.

Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.

Credit sindonews.com

Kisah Aldi, Remaja yang 49 Hari Terdampar di Samudera Pasifik

Ilustrasi (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Aldi Novel Adilang, asal Manado, Sulawesi, tak menyangka akhirnya bisa selamat setelah 49 hari terapung di perairan Samudra Pasifik, tepatnya dekat perairan Guam.

Sehari-hari, remaja berusia 19 tahun ini bekerja sebagai penjaga lampu di Rompong. Ini adalah tempat penangkaran ikan di laut yang terletak sekitar 125 kilometer dari pesisir utara Manado. Menurut sang ayah, Aldi telah melakukan pekerjaan itu sejak berusia 16 tahun.

Setiap minggu, seorang dari daratan akan memanen ikan dari penangkarannya. Orang-orang juga akan memberi Aldi pasokan makanan, air, dan bahan bakar untuk dia bertahan hidup selama sepekan di penangkaran tersebut.

Penangkaran itu terbuat dari triplek dan kayu seadanya yang ditambatkan dengan sebuah tali tambang ke pelampung.

Namun, pada 14 Juli angin kencang telah memutus tali jangkar dan membuat kapal Aldi terhempas angin, tertiup hingga ke lautan lepas di Samudra Pasifik.

Terombang-ambing di lautan selama berhari-hari sempat membuat Aldi putus asa dan ingin bunuh diri. Sebab, tak kunjung ada seorang pun yang menyelamatkannya.

Padahal, setidaknya sempat ada 10 kapal yang berlayar di dekat perahunya yang rapuh itu. Sayang, kapal-kapal itu tak melihat Aldi.

"Saya merasa seperti akan mati di sana (selama terdampar)," katanya seperti dikutip The Guardian.

Demi bertahan hidup, Aldi hanya bermodal pasokan makanan yang tersisa untuk beberapa hari di perahunya. Selebihnya, dia mengandalkan hidupnya dengan menangkap ikan dan membakar kayu dari perahunya.

Aldi berhasil diselamatkan pada 31 Agustus lalu pukul 09.45 waktu setempat. Sebuah kapal kargo berbendera Panama, MV Arpeggio, akhirnya melihat perahu Aldi dan membawanya merapat ke Pelabuhan Tokuyama, Yamaguchi, Jepang pada 6 September lalu.

"Pasca ketibaan di Pelabuhan Tokuyama, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Japan Coast Guard, yang bersangkutan dinyatakan sehat serta dapat dipulangkan ke negara asal," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (24/9).

Iqbal mengatakan Aldi berhasil dipulangkan ke Tanah Air dengan fasilitas Konsulat Jenderal RI di Osaka.

"Aldi dipulangkan pada 8 September 2018 menggunakan maskapai Garuda dan tiba di Manado pada 9 September 2018 pukul 10.20 WITA," tuturnya.

Credit cnnindonesia.com

Terombang-ambing Selama 49 Hari, Remaja Manado Diselamatkan di Guam

JAKARTA - Seorang remaja asal Manado, Sulawasei Utara bernama Novel Adilang dilaporkan hanyut dari wilayah perairan Manado hingga perairan Guam. Aldi terombang-ambing di lautan selama setidaknya 49 hari, sebelum akhirnya diselamatkan kapal kargo di Guam.

Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan, Aldi hanyut saat dia tengah bekerja di Rompong atau penangkaran ikan di laut pada pertengahan Juli lalu.

"Aldi hanyut ke perairan Guam sejak tgl 14 Juli 2018 karena rakitnya lepas akibat derasnya arus saat itu. Dia bekerja sebagai penjaga lampu di Rompong yang terletak sekitar 125 km dari pesisir utara Manado," kata Iqbal.

Iqbal, dalam sebuah pernyataan tertulis kepada awak media pada Senin (24/9), kemudian menuturkan, pada tanggal 31 Agustus dia diselamatkan oleh kapal Kargo Panama MV Arpeggio dan dibawa merapat ke Pelabuhan Tokuyama, Yamaguchi, Jepang pada tanggal 6 September 2018.

"Pasca ketibaan di Pelabuhan Tokuyama, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Japan Coast Guard, dia dinyatakan sehat serta dapat dipulangkan ke negara asal," sambung pria asal Lombok itu.

Dirinya menambahkan, saat ini Aldi sudah kembali ke rumahnya di Manado. "Pada tanggal 8 September 2018, KJRI Osaka telah memfasilitasi kepulangannya ke tanah air menggunakan GA 0889 dan tiba di Manado pada tanggal 9 September 2018 pukul 10.20 Wita," tukasnya.

Credit sindonews.com

Senin, 24 September 2018

Diusir Israel, Warga Palestina Tolak Tinggalkan Khan al-Ahmar

Orang-orang Palestina berkumpul di depan sebuah buldoser Israel ketika mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. REUTERS/Mussa Qawasma

CB, Jakarta - Penduduk Palestina yang tinggal di desa Badui di Tepi Barat telah diultimatum oleh pemerintah Israel untuk membongkar dan meninggalkan rumah mereka dalam delapan hari ke depan.
Ultimatum diberikan pada hari Minggu, 23 September 2018 atau beberapa minggu setelah Mahkamah Agung Israel menolak banding terhadap pembongkaran tersebut.

Menurut unit di Kementrian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di Tepi Barat dengan landasan keputusan Mahkamah Agung, penduduk Khan al-Ahmar telah menerima pemberitahuan hari ini yang mengharuskan mereka untuk membongkar seluruh bangunan di situs tersebut pada 1 Oktober 2018. Apabila mereka menolak, pihak berwenang akan memerintahkan pembongkaran secara paksa sesuai dengan keputusan pengadilan dan hukum.

Kecaman masyarakat internasional dan kritik sebelumnya telah diberikan sehubungan dengan rencana Israel untuk menghancurkan desa yang dihuni 180 orang itu.
Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol pada awal bulan ini bahkan memperbaharui seruannya untuk Israel agar tidak menghancurkan desa tersebut. Serta mengingatkan tentang konsekuensi bagi penduduk dan prospek solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina.
“Tidak ada satupun yang pergi. Kami harus diusir secara paksa,” ucap Eid Abus Khamis selaku juru bicara desa badui kepada Aljazeera. Menurutnya, pertemuan warga akan diadakan untuk membahas masalah ini.

“Apabila kami ingin mengambil insentif ini, kami akan mengambilnya sejak 30 tahun yang lalu, insentif terus berdatangan tetapi kami selalu menolak,” ujar Khamis, “Kami akan tetap tinggal di tanah kami dan kami tidak akan pergi hanya dengan paksaan.”
Seorang ayah dari empat anak berusia 37 tahun bernama Yousef Abu Dahouk mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel telah memasuki desa dan mengayunkan senjata tajam di depan anak-anak dekat sekolah yang juga diperkirakan akan dihancurkan.
“Pasukan Israel mencoba untuk masuk ke dalam sekolah tetapi para aktivis mencegahnya. Setelah itu, mereka mengelilingi desa, di antara rumah-rumah dan menjelajahi tempat itu dengan tujuan untuk mencari tahu berapa banyak aktivis yang ada. Kemudian mereka pergi,” ujarnya.

Credit tempo.co

Israel Ultimatum Warga Palestina, Harus Tinggalkan Desa

Seorang pria Palestina diamankan oleh pasukan Israel saat mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. Rencana Israel menggusur desa dan memindahkan 180 penduduk Bedouin dikecam warga Palestina dan beberapa negara Eropa, yang mengkhawatirkan dampak terhadap penduduk dan harapan perdamaian. REUTERS/Mussa Qawasma

CB, Jakarta - Pemerintah Israel mengultimatum warga Palestina yang tinggal di desa Badui, Khan al-Ahmar, agar segera meninggalkan kampung itu dalam waktu delapan hari.
"Peringatan itu datang pada Ahad 23 September 2018 atau hanya beberapa pekan setelah Mahkamah Agung Israel menolak banding atas pembongkaran desa tersebut," Al Jazeera melaporkan, Ahad.

Seorang pria Palestina berteriak kepada pasukan Israel saat mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. Warga Palestina menganggap penggusuran ini sebagai bagian dari rencana Israel menciptakan permukiman yang bakal memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat. REUTERS/Mussa Qawasma

Sementara itu, unit Kementerian Pertahanan Israel urusan sipil di Tepi Barat mengatakan melalui sebuah pernyataan, "Menurut keputusan Mahkamah Agung, warga Khan al-Ahmar menerima surat peringatan atas pembongkaran seluruh bangunan di desa mereka pada 1 Oktober 2018."
Kementerian Pertahanan Israel menambahkan, "Jika kalian menolak, pihak berwenang akan menjalankan perintah pembongkaran sesuai dengan keputusan pengadilan dan hukum."

Orang-orang Palestina berkumpul di depan sebuah buldoser Israel ketika mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. REUTERS/Mussa Qawasma

Rencana Israel membongkar desa Badui yang dihuni 180 orang dan merelokasi mereka mendapatkan kritik dari Palestina dan komunitas internasional.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol memperingatkan Israel agar tidak membongkar desa Palestina. Pembongkaran tersebut dapat merusak prospek solusi dua negara.

Credit tempo.co

China Didesak Jelaskan Penahanan 1 Juta Minoritas Muslim

Amnesty Internasional mendesak China menjelaskan mengenai dugaan penahanan satu juta orang minoritas Muslim di wilayah otonomi Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Amnesty Internasional mendesak China menjelaskan mengenai dugaan penahanan satu juta orang minoritas Muslim di wilayah otonomi Xinjiang.

"Ratusan ribu keluarga hancur akibat tindakan keras ini," kata Nicholas Beqelin, Direktur Asia Timur Amnesty Internasional, dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP, Senin (24/9).

"Mereka putus asa untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai dan sudah saatnya pihak berwenang China memberikan mereka jawaban."

Beijing dilaporkan meningkatkan pembatasan terhadap minoritas Muslim untuk memerangi kelompok ekstremis Islam dan separatis di provinsi tersebut.

Namun, para pengamat mengatakan dorongan itu berisiko menimbulkan kebencian terhadap Beijing dan justru semakin menyulut kelompok separatis.

Dalam sebuah laporan berisi kesaksian dari orang-orang yang ditahan di berbagai kamp penampungan, Amnesty menyatakan bahwa Beijing telah meluncurkan kampanye yang "mengintensifkan pengintaian yang menganggu, indoktrinasi politik, dan asimilasi budaya secara paksa."

Orang-orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya dihukum karena melanggar peraturan yang melarang memelihara jenggot, mengenakan cadar, dan memiliki Al-Quran yang tidak sah.

Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu melaporkan bahwa sebanyak satu juta orang Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp pendidikan.

China dilaporkan menahan lebih dari satu juta orang dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)

Kebanyakan dari mereka ditahan karena melakukan pelanggaran seperti melakukan kontak dengan anggota keluarga di luar negeri dan mengucapkan selamat liburan Islam di media sosial.

Beijing membantah berbagai laporan mengenai kamp tersebut, tetapi banyak bukti-bukti dalam bentuk dokumen pemerintah dan berbagai kesaksian orang-orang yang melarikan diri.

Laporan ini juga mengindikasikan bahwa pihak berwenang China menahan banyak orang di kamp-kamp tanpa proses hukum yang jelas untuk indoktrinasi politik dan budaya.

Berdasarkan dari laporan Amnesty, beberapa mantan tahanan mengaku diikat dengan rantai, disiksa, dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu politik dan belajar mengenai Partai Komunis.

Amnesty pun menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban kasus ini di Xinjiang.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengecam pelanggaran berat kepada kaum Muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp pendidikan.

Para pejabat China sendiri menyerukan agar praktik keagamaan sejalan dengan nilai-nilai dan budaya tradisional China, seruang yang memicu kekhawatiran pegiat HAM.

Awal bulan ini, beberapa draf regulasi menunjukkan China mempertimbangkan pengetatan konten keagamaan di internet, seperti gambar orang sedang berdoa.

Pengawasan ketat ini dilakukan untuk membendung kelompok ekstremis. Pihak berwenang juga telah menghapus simbol-simbol Islam dari tempat umum di berbagai daerah dengan populasi Muslim yang signifikan.

Orang-orang Kristen juga menjadi target kekerasan ini, seperti sebuah gereja "bawah tanah" di Beijing yang ditutup oleh pihak berwenang pada awal bulan ini. Salib gereja-gereja di provinsi Henan juga dibongkar dan umat Kristen menjadi target kekerasan.

Credit cnnindonesia.com

Turki Disebut Akan Sulit Wujudkan Gencatan Senjata di Idlib

Ilustrasi (Reuters/Bassam Khabieh)

Jakarta, CB -- Perundingan antara Rusia dan Turki mungkin sementara ini mampu menghentikan perang di Idlib, Suriah. Namun, para analis skeptis bahwa Turki yang dikenal sebagai pendukung kelompok pemberontak bisa memaksakan hasil perundingan itu kepada para jihadis yang mendominasi Idlib.

Dalam perjanjian yang diumumkan pekan lalu (17/9), zona demiliterisasi ini akan dibuat di sekitar Idlib. Wilayah ini menjadi daerah kekuasaan dan benteng terakhir para pemberontak jihadis. Daerah ini pun berbatasan dengan Turki.

Saat ini terdapat tiga juta orang yang ditampung di wilayah itu. Sehingga serangan militer Suriah yang didukung oleh Rusia dikhawatirkan akan menimbulkan bencana kemanusiaan.

Namun, para analis menilai akan sulit bagi Turki untuk memastikan para jihadis untuk membersihkan wilayah demiliterisasi dari pertempuran dan senjata berat hanya dalam beberapa minggu saja.

"Saya tak bisa melihat bagaimana Turki bisa memaksa para jihadis mematuhi kesepakatan itu," jelas Fabrice Balanche, pengamat Suriah.

"Mengimplementasikan hasil kesepakatan akan sangat sulit," jelasnya. Ia bahkan memperkirakan bahwa, "gencatan senjata itu akan gagal dan tentara Suriah akan memulai serangan dalam beberapa bulan mendatang."

Dalam kesepakatan itu, disebutkanb bahwa kelompok radikal di Suriah mesti menarik tentara mereka dari zona demiliterisasi yang rencananya akan dimulai pada 15 Oktober mendatang. Kelompok radikal yang dimaksud adalah aliansi Hayat Tahrir al-Sham dan sesama pejihad garis keras lainnya.

Semua pejuang di wilayah itu juga punya waktu hingga 10 Oktober untuk menyerahkan semua senjata berat. Tak terkecuali pejuang yang pro-Ankara, Turki.

Menurut Pengamat Suriah untuk Hak Azasi Manusia, hampir 70 persen dari wilayah demiliterisasi yang direncanakan dikuasai oleh HTS. Kelompok ini didominasi oleh cabang Al-Qaedah di Suriah, atau jihadis lainnya.

Kelompok pengamat yang berbasis di Inggris ini menyebutkan bahwa beberapa faksi di area penyangga ini telah mulai memperkuat posisi alih-alih menarik diri dari wilayah itu.

Koresponden AFP di Idlib menyebut bahwa hingga saaat ini belum ada tanda-tanda adanya senjata berat atau pasukan yang ditarik.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Luncurkan Kronstadt, Kapal Selam Pertama Tidak Butuh Akses Oksigen di Atmosfer

Kapal selam siluman milik Angkatan Laut Rusia yang diberi nama Kronstadt saat peluncuran di Galangan Kapal Admiralty di St Petersburg, Kamis (20/9/2018).

CB, ST PETERSBURG-- Angkatan Laut Rusia resmi meluncurkan kapal selam siluman yang diberi nama Kronstadt, Kamis (20/9/2018).
Kapal selam berkemampuan siluman dengan panjang 68 meter itu diluncurkan dalam sebuah upacara khusus yang dilangsungkan di galang kapal militer di St Petersburg dan disaksikan perwira Angkatan Laut Rusia.
CEO Galangan Kapal Admiralty, Alexander Buzakov mengatakan, acara peluncuran kapal selam itu sangat penting hingga sulit untuk melebih-lebihkannya.
Melansir dari TASS, Jumat (21/9/2018), Proyek 677 Kapal selam Siluman Kronstadt mulai dibangun pada 2005.

Inilah kapal selam terbaru buatan Rusia diberi nama Konstadt bertipe siluman, tidak perlu harus mengakses ke atmosfer untuk menyedot oksigen. (fort-russ.com)

Namun pengerjaan sempat terhambat lantaran kendala dalam pembiayaan dan baru kembali dimulai pada 2013. "Hari peluncuran akhirnya datang.
Keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi memungkinkan untuk menggunakan pengalaman dalam membangun dan mengoperasikan kapal selam St Petersburg."
"Kapal selam ini melampaui pendahulunya, Proyek 636, dalam setiap parameter. Kami yakin Proyek 677 pantas disebut sebagai masa depan kekuatan kapal selam non-nuklir Angkatan Laut Rusia," kata Buzakov.

Kapal selam silumen pertama buatan Rusia tengah diluncurkan ke air. (getty images)

Kapal selam Proyek 677 dari kelas Lada adalah bagian dari kapal selam non-nuklir Rusia generasi keempat.
Kapal selam tersebut dilengkapi dengan persenjataan berpresisi tinggi, di antaranya enam peluncur torpedo 533 milimeter untuk 18 torpedo atau misil, termasuk misil jelajah Kalibr.
Kapal selam siluman Kronstadt memiliki bobot sekitar 1.750 ton di permukaan dan 2.650 saat menyelam.

Mampu membawa 35 awak dan melaju di bawah air dengan kecepatan maksimum 21 knot (38 kilometer per jam).

Inilah sosok kapal selam siluman pertama bernama Konstadt. (Getty Images)

Kapal selam itu menggunakan sistem pendorong udara independen, yang pertama dimiliki Angkatan Laut Rusia.
Sistem pendorong tersebut memungkinkan pengoperasian tanpa mengakses oksigen di atmosfer.

Kapal selam Kronstadt mampu beroperasi di bawah air selama beberapa minggu sebelum perlu muncul kembali ke permukaan.

Sebagai perbandingan, kapal selam milik Angkatan Laut Inggris, HMS Artful, mampu menyelam dan mengelilingi bumi tanpa harus muncul ke permukaan karena memiliki sistem pemurnian udara dan air

Credit tribunnews.com

6 Fakta Menarik Patung Garuda Wisnu Kencana, Ikon Pariwisata Pulau Dewata dan Indonesia

Alam Sutera Proyeksikan GWK Cultural Park sebagai Tempat Multi Event Berskala Internasional

CB - Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) menjulang tinggi di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang berlokasi di Bukit Ungasan, Jimbaran, Bali.

GWK merupakan patung hasil karya I Nyoman Nuarta, pematung terkenal dari Bali.
Monumen ini menjadi ikon bagi pariwisata di Bali dan Indonesia.

TribunTravel.com telah merangkum dari berbagai sumber mengenai sederet fakta menarik yang dimiliki patung GWK.
Berikut enam fakta mengenai Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali.

1. GWK sebagai Simbol Misi Penyelamatan Lingkungan

Patung GWK berwujud Dewa Wisnu, yang dalam kepercayaan agama Hindu melambangkan kekuatan utama pemeliharaan alam semesta.
Sementara itu, burung raksasa garuda melambangkan kebebasan dan pengabdian tanpa pamrih.
Patung GWK didedikasikan sebagai simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia.

2. Patung Tertinggi di Dunia Nomor Dua

Tinggi patung GWK ini melebihi tinggi dari Patung Liberty di New York, AS.
Jika ketinggian patung negeri Paman Sam hanya sekitar 92 meter, jika ditambah dengan konstruksinya mencapai 96 meter.
Lain halnya dengan Patung GWK yang tingginya mencapai 121 meter dari permukaan tanah.
Selain tinggi, luas areal publik GWK melebihi luas areal Patung Liberty, yakni sekitar delapan kali lipatnya.
Sementara itu, Monumen Kuil Budha Musim Semi di Henan, China masih menjadi monumen tertinggi di dunia.
Monumen Kuil Budha tersebut memiliki ketinggian sekitar 128 meter.

3. Pembuatannya Memakan Waktu 28 Tahun

I Nyoman Nuarta adalah seorang maestro di balik mahakarya Patung Garuda Wisnu Kencana.
Ia memulai proyek raksasanya ini sejak 1989 atau sekitar 28 tahun lalu.
Restu membangun GWK telah dikantongi oleh Nuarta dari Presiden Soeharto pada 1993.

Kemudian pada 1997, Nuarta meletakkan batu pertama sebagai penanda awal dibangunnya patung GWK.
Untuk mewujudkannya membangun sebuah patung ini tidaklah mudah.
Karena ketiadaan dana, proses pembuatan patung GWK sempat berhenti.

Nuarta berharap, patung GWK menjadi obyek wisata yang menjadi magnet kuat bagi turis mancanegara untuk datang ke Indonesia.

4. Sempat Berhenti pada 2000-an

Pada 2009, proyek besar patung GWK sempat mandek karena krisis keuangan.
Mulanya, patung raksasa setinggi 121 meter itu hanyalah sebuah gagasan yang dipandang sebagai sebuah wacana.
Pada rencana awal, pembangunan seharusnya rampung seluruhnya pada 2004.

5. Taman Budaya GWK Ada Kesenian Selain Patung

Selain menikmati keindahan dan kemegahan patung GWK, di kompleks Taman Budaya GWK juga bisa menikmati seni musik, tari, dan teater.
Beragam seni tersebut dipentaskan di Amphitheatre.
Wisatawan juga bisa menikmati panorama belahan selatan Pulau Bali dari Plaza Wisnu.

6. GWK harusnya Menghadap Utara

Beredar kabar, satu penyebab tersendatnya pembangunan patung GWK ini tidak hanya masalah dana, tapi juga terkait dengan nilai spiritual masyarakat setempat.
Menurut umat Hindu, Dewa Wisnu seharusnya menghadap ke utara.
Namun, patung Garuda Wisnu Kencana malah menghadap ke arah selatan.
Menurut kepercayaan Hindu, arah selatan merupakan arah dari Dewa Brahma.

Credit tribunnews.com

Dibangun Selama 28 Tahun, Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Akhirnya Diresmikan

CB - Garuda Wisnu Kencana Cultural Park akhirnya diresmikan pada Sabtu (22/9/2018).
Proses peresmian tersebut dilakukan langsung oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan GWK Cultural Park, Bukit Ungasan, Bali.
Melansir dari Instagram Joko Widodo, patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) disebut sebagai mahakarya baru yang dikagumi dunia.

Indonesia bukan hanya mewarisi karya-karya besar peradaban bangsa masa silam seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
Tapi sekarang pun bisa berkarya, berkreasi untuk membangun dan melahirkan mahakarya yang baru, mengagumkan kita semua, yang juga diakui dan dikagumi dunia.
Di Kabupaten Badung, Bali, kini berdiri mahakarya anak bangsa itu, berupa patung Garuda Wisnu Kencana (GWK).
Saya meresmikan salah satu patung tembaga terbesar di dunia ini, kemarin," tulis keterangan di akun Instagram Jokowi, Minggu (23/9/2018).
Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan Mahakarya seniman I Nyoman Nuarta.
Tanpa terasa, pembangunan patung Garuda Wisnu kencana (GWK) telah berlangsung selama 28 tahun.
I Nyoman Nuarta mengatakan bahwa pembuatan patung tersebut dimulai ketika dirinya masih muda.

“Saya merintis GWK ini sudah 28 tahun yang lalu, dari masih muda hingga sekarang sudah tua. Tetapi tetap api semangat dan cita-cita tak boleh padam dan akhirnya akan saya rampungkan (GWK) pada Agustus 2018,” ujar Nyoman kepada KompasTravel saat dihubungi, Rabu (16/5/2018).
Nyoman mengatakan bahwa patung GWK merupakan hadiah besar untuk bangsa Indonesia.
Bagi Nyoman keberhasilan pembangunan patung GWK merupakan buah kesabaran dan semangat untuk bangsa.

Penyelesaian patung GWK ini bukanlah perkara yang mudah.
Terdapat banyak peristiwa dan kendala yang dilalui.
Awalnya di tahun 1989, terdapat sebuah gagasan untuk membuat landmark peristiwa Bali.
Satu tahun berikutnya, konsep tersebut terus dikembangkan.
Pemilihan lokasi perbukitan kapur Ungasan rupanya bukan tanpa alasan.
Kawasan tersebut terpilih lantaran penambangan kapur liat yang sudah ditinggalkan.
Nyoman juga sedikit menceritakan pro dan kontra soal pembangunan GWK di tahun 1997.
“Dulu waktu awal-awal saya diprotes habis-habisan hampir setiap hari, ada pro kontra tentang patung ini,” kata Nyoman.
Patung GWK memiliki tinggi sekitar 121 meter dimana tinggi tersebut berhasil mengalahkan Patung Liberty di New York.

Credit tribunnews.com

Korsel Ingin Bahas Denuklirisasi Korut dengan Trump

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bersalaman dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang, Rabu (19/8).

Foto: Pyongyang Press Corps Pool via AP

Isu denuklirisasi Korut telah menjadi perhatian dan kepentingan seluruh negara dunia.

CB, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada Ahad (23/9). Ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas denuklirisasi Korea Utara (Korut).

“Presiden Moon akan mengadakan diskusi mendalam (dengan Trump) tentang cara untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan Korut-AS guna memperbaiki hubungan kedua negara,” ujar direktur senior dari Kantor Keamanan Nasional kepresidenan Korsel Nam Gwan-pyo, dikutip laman Yonhap, Ahad (24/9).

Saat bertemu Trump, Moon juga akan memaparkan hasil pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un. Saat bertemu Kim, Moon memang tidak hanya membahas perihal denuklirisasi, tapi turut mempromosikan kembali penyelenggaraan dialog antara Korut dan AS.

Menurut Nam, Moon pun akan menjelaskan hasil pertemuannya dengan Kim saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Sebab isu denuklirisasi Korut telah menjadi perhatian dan kepentingan seluruh negara dunia.

Moon melakukan kunjungan resmi ke Korut pada Selasa (18/9). Kunjungannya ke sana membawa dua misi utama, yakni memajukan proses denuklirisasi dan mempromosikan kembali dialog antara Korut dengan AS. Perihal denuklirisasi, Moon telah berhasil membujuk Kim untuk menutup fasilitas rudal dan nuklirnya.

Seusai kunjungan tersebut, Moon mengatakan terdapat beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam deklarasi bersama antara dirinya dan Kim. “Saya berencana untuk menyampaika pesan tersebut secara detail kepada AS,” ucapnya.

Ia hanya mengatakan, Kim berulang kali menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses denuklirisasi. Oleh sebab itu, ia akan mengupayakan kembali penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-Korut. “Saya yakin proses denuklirisasi dapat bergerak lebih cepat jika kedua pemimpin itu (Kim dan Trump) berhadap-hadapan,” ujar Moon.

Trump dan Kim telah bertemu di Singapura pada 12 Juni lalu. Terdapat empat hal yang disepakati Trump dengan Kim seusai pertemuan. Pertama Korut dan AS setuju menjalin hubungan baru yang mengarah ke perdamaian. Kedua, baik AS maupun Korut setuju untuk membangun rezim yang stabil di Semenanjung Korea.

Ketiga, mengacu pada Deklarasi Panmunjeom, Korut menyatakan berkomitmen melakukan denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea. Kemudian terakhir, kedua negara sepakat memulangkan tahanan perang atau tentara yang dinyatakan hilang yang telah teridentifikasi.

Kendati telah menghasilkan kesepakatan, AS menyatakan sanksi terhadap Korut tak akan dicabut. Sanksi baru akan dilepaskan ketika negara tersebut melakukan denuklirisasi secara penuh dan lengkap.

Credit republika.co.id

Disanksi AS, China Batalkan Kunjungan Kepala Angkatan Lautnya

BEIJING - Menteri Pertahanan China mengumumkan bahwa untuk membatalkan rencana kunjungan komandan Angkatan Laut negara itu Wakil Laksamana Shen Jinlong ke Amerika Serikat (AS). Pembatalan itu menyusul sanksi yang dijatuhkan oleh Washington terhadap Beijing karena bekerja sama dengan Rusia.

"Pihak China memutuskan untuk segera menarik Komandan Angkatan Laut AS PLA Shen Jinlong, yang berpartisipasi dalam Simposium Seapower Internasional ke-23 dan merencanakan kunjungan ke Amerika Serikat," bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (23/9/2018).

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China memanggil Duta Besar AS Terry Branstad untuk menyatakan protesnya atas dimasukkannya pejabat kementerian pertahanan pada daftar sanksi AS.

Awal pekan ini, AS memberi sanksi kepada personel Kementerian Pertahanan China bersama dengan eksportir senjata negara Rusia Rosoboronexport sehubungan dengan kesepakatan pembelian pesawat Rusia dan sistem rudal S-400.

Sanksi itu diberlakukan di bawah undang-undang CAATSA yang disahkan oleh Washington Agustus lalu sebagai tanggapan atas dugaan upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS pada 2016 lalu.

Menyusul pengumuman sanksi terhadap warga negara China, Beijing meminta Washington untuk mencabut sanksi dengan ancaman Amerika Serikat akan bertanggung jawab atas tindakannya.

Credit sindonews.com