CUPUMA

Rabu, 12 September 2018

Hamas: Israel takkan Serahkan Gaza Kecuali Terpaksa

Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Israel telah memblokade Jalur Gaza sejak 2006

CB, GAZA -- Mantan kepala kelompok Palestina Hamas, Khaled Meshaal menyatakan gerakannya berusaha mengakhiri blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza. Namun, menurutnya, Hamas tak akan terlibat dalam perundingan langsung dengan Israel.

"Israel tidak akan menyerahkan tanah dan kedaulatan kepada kami kecuali jika terpaksa melakukannya," kata Meshaal dalam wawancara dengan televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar yang ditayangkan Senin malam kemarin, dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/9).

Khaled menuturkan, Israel telah memberlakukan pengepungan di Jalur Gaza pada 2006 setelah Hamas terpilih untuk berkuasa setelah memenangkan pemilihan parlemen Palestina. Tahun berikutnya, Israel memperketat blokade setelah Hamas merebut Gaza dari kelompok Fatah yang bersaing setelah pertikaian mematikan.

Blokade Israel yang melumpuhkan telah memusnahkan perekonomian enklave pesisir dan merampas dua juta penduduknya dari banyak komoditas pokok. Dalam beberapa minggu terakhir, Mesir telah berusaha untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara faksi Palestina di Gaza dan Israel.

Khaled mengatakan Hamas tidak berusaha menenangkan siapapun dengan mengorbankan prinsip-prinsipnya. "Jika Hamas ingin menenangkan Barat, Anda akan melihat kami duduk bersama [pejabat] di Gedung Putih dan ibu kota Eropa," kata Khaled menambahkan.

Ditanya tentang rekonsiliasi antarPalestina, Khaled mengatakan Hamas telah melakukan semua yang diperlukan untuk mencapai rekonsiliasi. Pihaknya telah mengambil langkah-langkah besar untuk mencapai rekonsiliasi, tetapi saudara-saudara kami di Ramallah tidak memanfaatkan kesempatan itu.

Pada Oktober, Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi bersejarah di Kairo yang bertujuan mengakhiri 11 tahun divisi pahit. Namun, perjanjian rekonsiliasi gagal berbuah karena perbedaan yang sedang berlangsung antara kedua faksi.

Credit republika.co.id

Arab Saudi Tolak Perubahan Status Yerusalem

Seorang warga membawa bendera Arab Saudi (Ilustrasi)

Foto: REUTERS

Arab Saudi memberikan dukungan untuk Badan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA)

CB, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menyatakan penolakan negaranya atas tiap perubahan status historis Yerusalem. Pihaknya juga menyampaikan dukungan untuk Badan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/9), di hadapan para menteri luar negeri di Liga Arab, Al-Jubeir mengatakan perjuangan Palestina akan tetap berada di urutan pertama sebagai prioritas kerajaan. Dia juga mengkritik campur tangan Iran di kawasan itu, terutama di Yaman, yang ia gambarkan sebagai bentuk terburuk 'terorisme'.

Al-Jubeir melanjutkan untuk menekankan dukungan berkelanjutan negaranya kepada UNRWA, bersama-sama dengan upaya internasional untuk menyelamatkan pendanaan badan PBB tersebut. Sebab seperti diketahui, pada 31 Agustus lalu AS memangkas semua pendanaannya untuk UNRWA.

Hal itu sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas oleh pemerintah AS yang membatasi bantuan kepada lembaga-lembaga Palestina. AS telah menjadi penyumbang terbesar UNRWA sejauh ini, dengan menyediakan dana sebesar 350 juta dolar AS tiap tahun, di mana besaran ini seperempat dari keseluruhan anggaran badan itu.

Didirikan pada tahun 1949, UNRWA memberikan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Jalur Gaza yang diblokade, Tepi Barat yang diduduki Israel, Yordania, Libanon dan Suriah. Akhir bulan ini, negara-negara donor berencana untuk bertemu di New York untuk membahas masa depan lembaga yang kekurangan uang.

Credit republika.co.id

Liga Arab Kecam Keputusan AS Tutup Kantor Perwakilan Palestina

KAIRO - Liga Arab melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup misi diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Liga Arab mengatakan, langkah itu melemahkan Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, Liga Arab menyatakan langkah terbaru Washington ini sekali lagi menunjukan bahwa pemerintah AS saat ini tidak lagi netral, yang menjadikan setiap langkah yang diambil menjadi sangat bias.

"Sejak deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember 2017 dan relokasi kedutaannya ke Yerusalem pada Mei ini, pemerintahan AS saat ini telah menunjukkan bias penuh terhadap agenda Israel," bunyi pernyataan badan yang berbasis di Kairo itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/9).

Seperti diketahui, AS pada Senin mengumumkan penutupan kantor perwakilan PLO. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan alasan penutupan kantor PLO adalah karena badan itu tidak berbuat banyak dalam upaya damai Israel-Palestina.

Kementerian Luar Negeri AS menambahkan bahwa alasan lainnya adalah karena Palestina mencoba membawa Israel ke Mahkaman Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan yang Tel Aviv lakukan terhadap warga Palestina.

Sementara itu, sebelumnya, pejabat Organisasi Palestina (PA), Saeb Erekat menyatakan, pihaknya tetap akan membawa Israel ke ICC meskipun AS menutup kantor PLO di Washington.

"Kami menegaskan kembali bahwa hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual, bahwa kami tidak akan menyerah pada ancaman dan intimidasi AS. Dengan demikian, kami terus menyerukan kepada ICC untuk membuka penyelidikan langsung terhadap kejahatan Israel," ungkap Erekat.

Credit sindonews.com

Turki: Mengkhawatirkan, Keputusan AS Tutup Kantor Perwakilan Palestina

ANKARA - Kementerian Luar Negeri Turki menyebut, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.

"Keputusan itu adalah tampilan lain dari hilangnya ketidakberpihakan AS atas proses perdamaian Timur Tengah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/9).

"Keputusan ini tidak akan menguntungkan siapapun, kecuali untuk mendorong upaya menghentikan proses solusi dua negara. Turki akan terus mendukung upaya internasional untuk menemukan solusi yang adil dan permanen bagi Palestina," sambungnya.

Seperti diketahui, AS pada Senin mengumumkan penutupan kantor perwakilan PLO. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan alasan penutupan kantor PLO adalah karena badan itu tidak berbuat banyak dalam upaya damai Israel-Palestina.

"PLO belum mengambil langkah untuk memajukan dimulainya negosiasi langsung dan bermakna dengan Israel," kata Kementerian Luar Negeri AS, dan menambahkan bahwa alasan lainnya adalah karena Palestina mencoba membawa Israel ke Mahkaman Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan yang Tel Aviv lakukan terhadap warga Palestina.

Keputusan untuk menutup kantor PLO adalah upaya terbaru untuk meningkatkan tekanan pada Ramallah. Sebelumnya, AS telah menghentikan semua pendanaan ke UNRWA dan memotong lebih dari USD 200 juta bantuan ke Palestina.

Credit sindonews.com

Israel Dukung AS Tutup Organisasi Palestina di Washington

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu (Reuters/Heidi Levine/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel mendukung langkah Amerika Serikat yang menutup misi Organisasi Pembebasan Palestina di Washington.

"AS membuat keputusan yang benar terkait Organisasi Misi Pembebasan Palestina di Washington," jelas Netanyahu dalam cuitannya di Twitter.

Pernyataan ini dilontarkan Netanyahu sehari setelah Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka akan menutup misi tersebut lantaran pemimpin Palestina menolak untuk mengadakan hubungan dengan AS atau Israel.

"Israel mendukung langkah AS yang dibuat untuk menunjukkan kepada Palestina bahwa penolakan negosiasi dan usaha untuk menyerang Israel di forum internasional tidak akan memajukan usaha perdamaian."

AS menyebut bahwa salah satu alasan menutup organisasi itu akibat langkah Palestina yang menuntut Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda. Tindakan Palestina itu disebut telah melanggar ketentuan atas keberadaan delegasi organisasi di Washington.

Hubungan antara AS dan Palestina belakangan terus memburuk. Pimpinan Palestina telah memutus kontak dengan Trump sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Desember lalu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat telah menuduh para pemimpin Palestina telah menolak mentah-mentah rencana perdamaian AS. Padahal rencana perdamaian itu masih belum menemui titik terang. Sementara Palestina menganggap AS telah melakukan bias terhadap perdamaian dengan mendukung Israel.

Credit cnnindonesia.com

Tolak Berunding dengan Israel, Amerika Serikat Tutup Kantor PLO

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan menutup kantor perwakilan diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington DC. Ancaman itu datang setelah pemerintah Palestina menolak datang ke Amerika Serikat untuk berunding dengan Israel.
"Kami telah memperhatikan keputusan pejabat Amerika Serikat yang akan menutup kantor perwakilan Palestina di negeri itu," kata Sekretaris Jenderal PLO, Saeb Erekat dalam sebuah pernyataan, Senin, 10 September 2018, seperti dikutip Al Jazeera.

Kantor PLO di Washington. AFP

"Kebijakan pemerintahan Trump ini adalah sebuah hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina, termasuk memotong bantuan keuangan untuk mendukung aksi kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan," tegasnya.
Menurut draf teks pidato yang diperlihatkan kepada Wall Street Journal dan Reuters, penasihat keamanan Trump, John Bolton, juga akan mengancam Pengadilan Kejahatan Internasiomal, ICC, dengan sanksi jika mahkamah keadilan itu melakukan penyelidikan terhadap kejahatan Amerika Serikat dan Israel.
"Amerika Serikat akan selalu berdiri bersama sahabat kami dan sekutu Israel," kata Bolton dalam pidatonya di Masyarakat Federalis, sebuah kelompok konservatif, di Washington DC. "Pemerintahan Trump tidak akan membuka kantor perwakilan itu ketika Palestina menolak melakukan perundingan langsung dengan Israel."

Kantor PLO di Washington. AFP

Tahun lalu, ancaman penutupan terhadap kantor perwakilan PLO di Washington DC pernah disampaikan oleh Amerika Serikat. "PLO telah diberi tahu oleh Kementerian Luar Negeri Amerika bahwa PLO tidak diperkenankan lagi membuka kantor diplomatik organisasi tersebut di ibu kota," kata Erekat yang juga juru runding PLO.

Sikap Amerika Serikat itu, menurut Erekat, karena Palestina juga mendesak pengadilan internasional menyelidiki sejumlah pejabat Israel sebagai penjahat perang, termasuk pendudukan, dan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Credit tempo.co

Pence Sangkal Bahas Rencana Gulingkan Trump dari Kekuasaan

WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, membantah artikel surat kabar anonim yang menuduhnya akan menyingkirkan Donald Trump dari kursi kepresidenan. Menurutnya, artikel tersebut adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari booming ekonomi.

"Sebuah esai surat kabar bombshell yang merinci upaya untuk meminggirkan Donald Trump dari pemerintah adalah hanya upaya yang jelas untuk mengalihkan perhatian dari ekonomi yang sedang booming ini dan rekor kesuksesan (presiden)," kata Pence seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (9/9/2018).

Berbicara kepada CBS Face the Nation dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara penuh pada hari Minggu, Pence juga membantah bahwa pejabat Gedung Putih telah membahas untuk meminta amandemen ke-25 dan menyingkirkan Trump dari kekuasaan.

Artikel ini diterbitkan oleh New York Times pada hari Rabu, dengan judul "Saya Bagian dari Perlawanan di dalam Pemerintahan Trump" dan dikaitkan dengan misteri seorang "pejabat senior".

Meskipun penulis artikel New York Times mengatakan ada diskusi tentang menyingkirkan Trump yang disebut sebagai sosok amoral, tidak sabar, bermusuhan, kecil dan tidak efektif dari kekuasaan, ia juga menarik perhatian atas prestasi pemerintahannya termasuk deregulasi yang efektif, reformasi pajak yang bersejarah, militer yang lebih kuat dan lebih banyak lagi.

"Orang dewasa di ruangan telah mencapai ini saat bekerja di sekitar keputusan presiden yang setengah matang, kurang informasi dan kadang-kadang sembrono", kata penulis artikel tersebut.

Di tengah derasnya kritik dan penyangkalan resmi dan Washington dan dengan kecurigaan jatuh pada Pence sendiri, mengingat penggunaan "lodestar" kata yang umum dalam pernyataan publiknya, wakil presiden mengatakan kepada CBS bahwa dia tidak tahu siapa yang menulis artikel tersebut.

"Tapi apa yang bisa saya katakan," katanya.

"Itu memalukan. Saya pikir penulis dan terus terang New York Times seharusnya merasa malu,” imbuhnya.

Amandemen ke-25 memberikan kekuatan untuk melengserkan seorang presiden atas dasar ketidakmampuannya. Tugas-tugas itu harus dijalankan oleh wakil presiden dan anggota kabinet. Ditanya apakah proses telah didiskusikan, Pence berkata: “Tidak. Tak pernah. Dan mengapa kita melakukannya?”

Itu terjadi sehari setelah wartawan veteran Washington Post, Bob Woodward melaporkan dalam sebuah buku barunya bahwa pembantu Trump secara teratur tidak mematuhi perintah atau mengeluarkan dokumen dari meja presiden.

Dalam bukunya, Fear, Woodward mengutip Ketua Komite Nasional Republik Reince Priebus mengatakan pada Oktober 2016 Pence siap untuk "naik pangkat", dengan mantan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice sebagai Wakilnya, ketika Trump menghadapi skandal rekaman Access Hollywood.

Dalam wawancara CBS-nya, Pence tidak memikirkan hal-hal yang menggiurkan seperti itu. Sebaliknya, ia memutar jawaban untuk menyerang pendahulu Trump. Sejak Jumat, Barack Obama telah menyampaikan dua pidato politik secara eksplisit, mengkritik presiden dan bertujuan menyiapkan Demokrat untuk pemilihan paruh waktu.

"Kebenaran dari masalah itu adalah sudah lebih dari delapan tahun terakhir, terlepas dari apa yang kami dengar dari Presiden Obama pada hari Jumat, maksud saya negara ini sedang berjuang," ujarnya.

Pence juga berbicara kepada Fox News Sunday. Dia mengatakan kepada acara itu sangat mengecewakan melihat Obama melanggar tradisi mantan presiden dan menjadi sangat politis dan menggulirkan argumen lelah yang sama seperti yang dia dan kaum liberal lakukan selama delapan tahun terakhir".

Credit sindonews.com

Bannon: Trump Hadapi Ancaman 'Kudeta'

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Ada kalangan di Partai Republik yang disebut tak suka dengan Trump.

CB, WASHINGTON -- Mantan kepala strategi Gedung Putih Steve Bannon menyebut pemerintahan Donald Trump menghadapi potensi kudeta. Pernyataannya muncul setelah New York Times menerbitkan sebuah kolom dengan nama penulis anonim yang mengklaim bekerja di internal pemerintahan untuk menumbangkan Trump.

“Apa yang Anda lihat hari itu seserius yang bisa terjadi. Ini adalah serangan langsung terhadap lembaga-lembaga. Ini kudeta, oke,” ujar Bannon ketika diwawancara Reuters, dikutip laman the Straits Times.

Menurut Bannon ada kalangan di Partai Republik yang menganggap Trump tak cocok memimpin AS. “Ada komplotan rahasia dari tokoh-tokoh Republik yang yakin Donald Trump tidak cocok untuk menjadi presiden AS,” ujarnya.

Sebuah kolom yang diterbitkan New York Times telah memicu gejolak di Gedung Putih. Penulis, yang merahasiakan identitasnya, mengecam amoralitas Trump. Penulis itu menyatakan banyak pejabat senior di pemerintahan Trump yang bekerja dengan giat dari dalam untuk menggagalkan bagian-bagian dari agenda serta kecenderungan buruk sang presiden.

Pekan lalu Trump telah meminta Departemen Kehakiman untuk mengusut dan mencari tahu penulis kolom tersebut. Ia pun menuntut New York Times, dengan alasan keamanan nasional, menyerahkannya kepada pemerintah.
Sementara itu, Wakil Presiden AS Mike Pence menyebut adanya potensi risiko keamanan nasional terkait dengan munculnya kolom tersebut. Ia menduga penulis anonim itu bekerja di bidang keamanan nasional AS.

“Kami akan mencaritahu apakah ada aktivitas kriminal yang terlibat. Saya pikir perhatian presiden adalah bahwa individu ini mungkin memiliki tanggung jawab di bidang keamanan nasional,” ujar Pence.

The Guardian melaporkan, semua anggota kabinet Trump telah ditanyai tentang kolom di New York Times tersebut. Namun mereka bungkam dan menyangkal terlibat.

Sebelumnya, Gedung Putih juga telah diguncang oleh buku berjudul “Fear” karya wartawan kondang AS Bob Woodward. Dalam buku yang rencananya dirilis pada 11 September mendatang, Woodward menukil percakapan antara Trump dan Menteri Pertahanan AS James Mattis.

Gambaran percakapan itu ia dapatkan dari sumber-sumber di lingkungan internal Gedung Putih. Namun Woodward memang tak mengungkap bagaimana dia mendapatkan informasinya.

Berdasarkan pemaparan yang tertera di buku tersebut, tahun lalu, Trump memerintahkan Mattis untuk membunuh Presiden Suriah Bashar al-Assad. Perintah itu dikeluarkan setelah Suriah dituduh melancarkan serangan senjata kimia yang mengorbankan warga sipil pada April 2017.

Mattis pun mengatakan kepada Trump bahwa dia akan melaksanakan perintah tersebut. Namun belakangan Mattis tak melakukannya. Ia justru menjalankan rencana serangan udara terbatas yang hasilnya tidak mengancam Assad sama sekali.

Dalam buku itu ditulis, Mattis sempat mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa Trump bertindak seperti anak kelas lima atau enam sekolah dasar.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/9), Mattis menepis informasi diungkap buku Woodward. Ia mengatakan, kata-kata ejekan dan penghinaan terhadap Trump yang dilontarkannya dalam buku itu tak pernah terucap langsung dari mulutnya. Trump sendiri menyangkal informasi yang disajikan buku Woodward. Ia menyebut kisah-kisah yang tertera di buku itu sebagai fiksi.

Woodward adalah jurnalis kondang AS. Pada 1970-an, ia berhasil mengungkap skandal Watergate yang menyeret presiden AS kala itu, Richard Nixon. Laporan investigasinya yang dipublikasikan di Washington Post akhirnya memaksa Nixon mundur dari jabatannya.

Credit republika.co.id

Ada Perlawanan Sekelompok Pejabat Senior di Pemerintahan Trump?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbica dalam Make America Great Again rally di Civic Center di Charleston, West Virginia, Amerika Serikat, 21 Agustus 2018. REUTERS/Leah Millis

CB, Washington – Seorang pejabat senior di pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menulis sebuah artikel opini secara anonim di media global New York Times.

Artikel itu berjudul “I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration” dan berisi penjelasan bahwa Trump menghadapi ujian kepresidenan yang belum pernah dihadapi Presiden AS di era moderen sebelumnya.

Penulis mengklaim ada sekelompok pejabat di pemerintahan Trump termasuk dirinya yang bertekad untuk menyelamatkan demokrasi AS dari keputusan impulsif Trump hingga dia tidak lagi menjabat Presiden.
“Akar dari masalah ini adalah amoralitas dari Presiden. Setiap orang yang bekerja dengan dia tahu dia tidak mengacu pada prinsip utama apapun yang membimbingnya dalam membuat keputusan,” begitu tulis pejabat ini seperti dilansir CNBC, Kamis, 6 September 2018.

“Dia tidak meletakkan kepentingan negara sebagai yang pertama tapi menaruh diri dan ego di atas kehendak rakyat Amerika. Pengecut ini sebaiknya melakukan hal yang benar yaitu mengundurkan diri,” begitu lanjut si penulis.
Salah satu paragraf dari artikel anonim ini juga berbunyi,”Melihat instabilitas yang disaksikan banyak orang, ada bisikan awal dari dalam kabinet tentang menerapkan Amandemen ke 25, yang akan memulai proses kompleks untuk mengganti Presiden. Tapi tidak seorangpun mau memicu terjadinya krisis konstitusi. Jadi, kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk mengarahkan pemerintahan ini ke arah yang benar hingga pemerintahan ini berakhir.”

Artikel ini juga menjelaskan bahwa,”Masalahnya, yang tidak dipahami betul oleh Trump – adalah banyak pejabat senior di pemerintahannya sendiri yang bekerja secara rajin dari dalam untuk membuat frustrasi agenda kerjanya dan kecenderungan terburuknya. Saya tahu karena saya salah satunya.”
Redaksi NY Times mengatakan sengaja memilih memutuskan untuk menerbitkan opini tanpa identitas ini,”Karena ini cara satu-satunya untuk menyampaikan perspektif penting ini kepada para pembaca kami.”
Kemunculan artikel ini hanya selang sehari setelah munculnya review dari buku karangan jurnalis investigasi Bob Woodward yang berjudul "Fear: Trump in The White House". Sebagian isi dari artikel itu menyuarakan hal serupa yang dibahas dalam buku "Fear" itu.
Menanggapi artikel anonim ini, Trump menyebutnya sebagai memalukan dan tanpa nyali sambil menyerang keputusan redaksi NY Times untuk menerbitkan artikel itu.

“Ada seseorang di NY Times yang gagal yang bicara bahwa dia bagian dari perlawanan di dalam pemerintahan Trump,” kata Trump. "Ini yang kita harus hadapi. Dan Anda tahu media yang tidak jujur.. Tapi ini benar-benar memalukan.”
Trump juga mencuit,”Apakah orang yang disebut sebagai ‘Pejabat Senior Pemerintahan’ benar-benar ada atau ini hanya sumber palsu dari New York Times. Jika orang anonim pengecut ini benar-benar ada, Times harus, untuk kepentingan keamanan nasional, menyerahkan dia kepada pemerintah sekarang!”
Keputusan redaksi NY Times menerbitkan artikel opini tanpa nama ini memicu terjadinya debat di kalangan jurnalis, ahli dan tokoh senior media.
Bekas direktur Kantor Etika Pemerintah, Walter Shaub, menyindir artikel ini. “Ini konyol dari berbagai sisi. Kita sekarang mempresentasikan tulisan opini tanpa konten substantif yang dibuat kontributor anonim yang tidak layak dipercaya oleh majikannya,” kata Shaub lewat cuitan di @waltshaub.
Jurnalis David Frum dari Atlantic menulis artikel ini hanya akan membuat Trump semakin melawan, ceroboh, anti-konstitusi dan berbahaya.

Credit tempo.co

Satu Juta Orang Demo di Barcelona, Kembali Tuntut Katalonia

Ilustrasi (REUTERS/Juan Medina)

Jakarta, CB -- Sekitar satu juta orang berunjuk rasa di Barcelona, Spanyol, Selasa (11/9). Mereka berdemonstrasi sembari memukul drum dan meniup peluit untuk menunjukkan dukungan bagi kemerdekaan Katalionia. Sudah nyaris setahun berlalu sejak usaha terakhir mereka untuk melepaskan diri dari Spanyol gagal.

Para demonstran mengenakan kaos merah korgal. Mereka juga mengibarkan bendera separatis Catalan berwarna merah, kuning dan biru.Lautan pemrotes ini berkumpul untuk melakukan pawai di "hari nasional" Katalonia. Ini adalah hari peringatan jatuhnya Barcelona kepada Raja Philip V Spanyol pada 1714.

Lewat acara tahunan "Diada" inilah, para pendukung separatis Katalonia telah menggelar unjuk rasa sejak 2012. Unjuk rasa besar-besaran itu menyerukan pemisahan diri bagi kawasan timur laut Spanyol yang kaya yang memiliki bahasa yang berbeda.

Tetapi acara tahun ini memiliki makna khusus, yaitu ujian kekuatan referendum yang diputuskan 1 Oktober tahun lalu. Dalam referendum itu, deklarasi pembebasan Katalonia dianggap ilegal oleh pengadilan. Sekaligus membatalkan parlemen unilateral Katalonia yang dilakukan sepihak pada 27 Oktober.

Demonstran naik di bahu masing-masing rekannya untuk membentuk menara manusia. Ini adalah tradisi di Katalonia. Sementara demonstran lainnya membawa tanda-tanda kuning dan hitam yang berbunyi, "tahanan politik Katalan gratis sekarang".

Ini adalah sindiran bagi para pemimpin separatis Katalonia yang tengah di penjara dan menunggu sidang atas deklarasi kemerdekaan mereka tahun lalu.

"Kami menuntut hak kami untuk menjadi bangsa, dengan cara yang demokratis dan damai," Roger Pujol, seorang produser minyak zaitun berusia 37 tahun, mengatakan kepada AFP.

Pada awal unjuk rasa, para demonstran merobohkan dinding yang dihiasi simbol separatis. Aksi ini adalah sebuah metafora untuk kekuatan rakyat untuk mengatasi rintangan dan mencapai kemerdekaan.

Polisi kota mengatakan di Twitter bahwa sekitar satu juta orang mengambil bagian, jumlah yang sama dengan protes tahun lalu.

Penyelenggara mengatakan mereka telah menjual lebih dari 200.000 kaos berwarna merah koral. Ini adalah warna yang digunakan dalam kelompok separatis itu dan digunakan untuk mengamankan kotak suara selama referendum tahun lalu.

Credit cnnindonesia.com

Ini Kronologis Terbakarnya KRI Rencong 622 di Tengah Laut

JAKARTA - Musibah kebakaran terjadi pada KRI Rencong 622 yang sedang melaksanakan Operasi BKO Gugus Keamanan Laut (Guskamla) III, Selasa (11/9/2018) di sekitar perairan Sorong kurang lebih 20 mil dari Dermaga Komando Armada III.

Dalam siaran pers yang diterima SINDOnews dari TNI AL, musibah ini terjadi pada saat KRI bergerak dari laut menuju dermaga umum Sorong untuk melaksanakan bekal ulang air tawar di Pelabuhan Sorong.

Sekitar pukul 07.00 WIT kapal melaksanakan pemanasan Gas Turbin (GT), dimulai dengan start APU GT sempat GT hidup dan kemudian mati, saat di periksa pada Control GT indikator tidak ada kelainan, akan tetapi pada saat dicek ke ruang GT tiba-tiba muncul api.

"Merespon kondisi tersebut, prajurit KRI langsung melaksanakan peran kebakaran, setelah ditangani oleh Tim PEK KRI Rencong-622 api tetap membesar. Sambil tetap berupaya mengatasi kebakaran yang terjadi, komandan KRI mengarahkan kapal mendekat ke daratan terdekat dan Lego jangkar dekat Pulau Yefdoif di Perairan Sorong," ujar Kadipenal Laksamana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta.

"Kobaran Api semakin membesar dan kapal black out (listrik mati total) serta api sudah merambat mendekati gudang amunisi kapal dan guna menghindari korban jiwa, karena rawan kemungkinan terjadinya ledakan Komandan KRI memutuskan untuk melaksanakan peran peninggalan bagi seluruh ABK KRI Rencong 622," tambahnya.

Dijelaskan, pada saat proses kebakaran terjadi Komandan KRI Rencong 622 tetap berupaya melaksanakan penyelamatan kapal sesuai prosedur yang berlaku, juga
melaporkan dan berkordinasi terus dengan komando atas tentang kondisi yang dihadapi di lapangan.

"Namun dengan berbagai upaya penyelamatan yang dilaksanakan, karena kebakaran makin membesar dan tidak dapat ditanggulangi lagi maka Komandan memutuskan untuk seluruh anggota meninggalkan Kapal. Akhirnya kapal tidak dapat terselamatkan lagi dan tenggelam pada posisi lego jangkar dekat Pulau Yefdoif di Perairan Sorong," sebutnya.

Sementara itu, seluruh ABK KRI Rencong yang selamat telah dievakuasi ke Pangkalan Armada III Sorong, beserta beberapa peralatan penting KRI Rencong 622 yang dapat diselamatkan.

"KRI Rencong 622 merupakan jenis Kapal Cepat Rudal (KCR), kapal ini dibuat di Galangan kapal Tacoma SY, Masan, Korea Selatan pada tahun 1979. Kapal ini di desain sebagai kapal berkecepatan tinggi dimana badan kapal terbuat dari aluminium," terangnya.

Dalam waktu dekat TNI AL akan membentuk Tim Investigasi untuk mencari secara menyeluruh penyebab terjadinya kebakaran tersebut. "Dan diharapkan dari hasil investigasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi guna mengantisipasi serta menghindari kejadian serupa dimasa yang akan datang," pungkasnya.

Credit sindonews.com

KRI Rencong 622 Terbakar dan Tenggelam di Perairan Sorong

SORONG - KRI Rencong dengan nomor lambung 622 dilaporkan terbakar dan tenggelam saat patroli di sekitar perairan Pulau Senapan, Sorong, Papua Barat, Selasa (11/9/2018) pagi. Sebanyak 38 personel, termasuk Komandan KRI dilaporkan selamat.

Dari informasi yang didapat dari Kepala Kantor SAR Sorong Emy Freezer, KRI Rencong yang diperbantukan di Lantamal XIV Sorong berada di perairan yang berjarak kurang lebih 8 mil dari Kota Sorong. Kapal ini dilaporkan terbakar pertama kali oleh anggota Lantamal XIV Sorong Mayor Djoko pada pukul 08.00 WIT. Dia kemudian meminta bantuan kapal yang dilengkapi water cannon untuk membantu memadamkan api di KRI Rencong.

Mendapat informasi tersebut, sejumlah kapal datang dan mencoba memadamkan api yang membakar KRI Rencong. Di antaranya Kapal SAR Baladewa, KAL Wayag Lantamal XIV, tug boat pertamina, speedboat Type C Ditpolair, Kapal Pelikan Mabes Polri, dan KNP 361 KPLP. Namun upaya pemadaman api tidak berhasil, sehingga KRI Rencong akhirnya tenggelam pada pukul 12.35 WIT.

Peristiwa ini juga terekam dalam video amatir yang diambil oleh warga sekitar Pulau Senapan. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Lantamal XIV Sorong.

Credit sindonews.com

Warganya Persenjatai Kelompok Papua Merdeka, Polandia Bungkam

JAKARTA - Pemerintah Polandia melalui Kedutaan Besar-nya di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar terkait penahanan warganya atas tuduhan mempersenjatai kelompok separatis Papua Merdeka. Pria bernama Jakub Fabian Skrzypski, 29, itu terancam hukuman penjara seumur hidup.

Skrzypski ditahan polisi Indonesia di Wamena sejak 26 Agustus 2018. Dia terancam hukuman penjara seumur hidup karena dituduh berkomplot melawan negara Indonesia.

Dia resmi jadi tersangka penyelundupan senjata untuk kelompok separatis Papua Merdeka.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (11/9/2018), selain Skrzypski, ada beberapa warga Papua yang juga ditangkap secara terpisah. Mereka dituduh melanggar undang-undang tentang pengkhianatan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

"Dia dituduh melakukan (pelanggaran) pengkhianatan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Musthofa Kamal.

Menurut polisi, Skrzypski masuk Indonesia dengan visa turis. Namun, dia membahas kesepakatan senjata dalam sebuah pertemuan dengan seorang pemimpin separatis kelompok Papua Merdeka, yang bermarkas di Papua Nugini dan belum ditangkap.

Polisi memiliki beberapa bukti, termasuk pesan ponsel dan video yang menunjukkan Skrzypski berpartisipasi dalam latihan menembak.

Kedutaan Besar Polandia di Jakarta hingga kini tidak menanggapi permintaan wartawan untuk berkomentar.

Sementara itu, kelompok pembela hak asasi manusia, TAPOL, meminta pihak berwenang Indonesia untuk membebaskan pria Polandia dan beberapa warga Papua yang dituduh melanggar undang-undang tentang pengkhianatan.

Menurut TAPOL, seorang mahasiswa Papua Barat berusia 29 tahun, Simon Magal, ditangkap di Timika, beberapa hari setelah penangkapan Skrzypski. Magal dikenai tuduhan melakukan pengkhianatan karena telah bertemu dan berkomunikasi dengan Skrzypski. sangat berlebihan.

TAPOL mengatakan bahwa Magal, yang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Australia untuk studi pasca-sarjana ketika dia ditangkap, hanya memiliki kontak yang minim dengan Skrzypski. Kelompok HAM ini menegaskan bahwa Magal tidak melakukan negosiasi senjata seperti yang dituduhkan.

Magal, lanjut TAPOL, hanya terseret oleh tindakan Skrzypski.

"Temuan kami menunjukkan bahwa Skrzypski hanyalah seorang turis yang mungkin bertindak sembarangan dan tidak bertanggung jawab di area konflik," kata kelompok tersebut dalam siaran pers-nya.

Menurut TAPOL, Skrzypski dituntut secara tidak adil, karena dia hanyalah seorang turis dengan kecenderungan untuk bepergian ke daerah berbahaya di seluruh dunia dan mungkin telah bertindak naif di zona konflik.

"Teman dekat Skrzypski yang kami wawancarai menggambarkannya sebagai seorang penjelajah 'ekstrem' yang penuh semangat dengan hasrat untuk budaya lain, bahasa, dan masalah kemanusiaan," lanjut TAPOL.

Credit sindonews.com

Jokowi: Nuklir sebagai tantangan perdamaian dunia

Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018) (Joko Susilo)

"... Populisme, proteknisme, dan unilateralisme semuanya lagi naik tajam di berbagai penjuru dunia..."

Seoul (CB) - Presiden Joko Widodo menyatakan, senjata nuklir menjadi salah satu ancaman perdamain dunia saat ini.
"Ancaman nuklir salah satu dari beberapa tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini," kata dia, saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa.

Selain nuklir, dia juga menyebut dunia saat ini menghadapi tantangan keamanan, seperti di Afghanistan, Timur Tengah, Rakhine State-Myanmar.

"Populisme, proteknisme, dan unilateralisme semuanya lagi naik tajam di berbagai penjuru dunia," kata dia.

Ia mengungkapkan, Indonesia dalam UUD 1945 telah diamanatkan untuk menjaga perdamaian dunia akan mengambil perannya.

Jokowi mengatakan, Indonesia dalam perdamaian dunia ingin berperan dalam aspek-aspek agama dalam menangani berbagai konflik internasional. "Ini semua adalah konkret untuk mendorong yang benar, tetapi sejauh kemampuan yang kita miliki," katanya.

Ia menyatakan, Korea Selatan dan Indonesia adalah mitra yang ideal atau mitra alamiah untuk kerjasama menuju agenda internasional yang progresif bagi dunia "Kita dua-duanya menganut demokrasi, demografi saling melengkapi, dimana 60 persen orang Indonesia di bawah usia 30 tahun," kata dia.

Dalam kesempatan ini, dia juga diminati pendapat salah satu mahasiswa mengenai bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan.

Atas pertanyaan tersebut, Jokowi mengaku sangat senang dengan pertemuan antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. "Sebuah sejarah karena (dua) Korea (itu) saudara dekat. Satu rumpun, kalau bertemu adalah sebuah hal yang wajar dan saya sangat berbahagia," katanya.

Indonesia adalah salah satu dari tidak terlalu banyak negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan kedua Korea bersama-sama.

Selain itu, dia juga merasa gembira saat perdana menteri Korea Selatan dan deputi perdana menteri Korea Utara juga bersama-sama datang di Asian Games.

"Ini menunjukkan bahwa kerukunan dan persatuan antara Korea Utara dan Korea Selatan, perasaan saya mengatakan mendekati sebuah kenyataan. Dan kita harapkan betul-betul nanti menjadi sebuah kenyataan, sehingga energi perdamaian dunia itu dimulai dari Korea," kata dia.

Credit antaranews.com

Presiden Jokowi beri kuliah umum di Universitas Hankuk Seoul

Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan bahasa Indonesia-Malaysia, di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018). Dalam kuliah umumnya dia bercerita tentang atraksi motor saat pembukaan Asian Games 2018, di Jakarta, waktu itu. (ANTARA News/Joko Susilo)

Seoul (CB) - Presiden Joko widodo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa.

Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi, dan beberapa menteri Kabinet Kerja, tiba di Universitas Hankuk ini sekitar pukul 10.30 waktu setempat langsung disambut para mahasiswa dengan tepuk tangan ketika memasuki ruang pertemuan.

Pengelola kampus menyebut telah mengundang 17 pemimpin negara untuk memberikan kuliah umum dan jokowi merupakan pemimpin negara ke-18 yang hadir di Universitas Hankuk ini.

Dalam pidatonya, Jokowi mengulas beberapa hal. Dia mengakui sudah banyak pemimpin yang terkenal, di antaranya Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, Sekjen PBB, Ban Ki-moon, tetapi mereka-mereka belum pernah melakukan atraksi naik motor.

"Saya cukup yakin dari mereka tidak ada pernah loncat di atas mobil dengan mengendarai motor... Tidak ada," kata Jokowi yang disambut tawa para hadirin dan mahasiswa yang hadir.

Dia kembali mengingatkan para mahasiswa Korea Selatan ini tentang peran dia dalam mengisi acara pembukaan Asian Games 2018, di Jakarta-Palembang.

Jokowi mengatakan, atraksi motor yang dilakukan hanya sebagai hiburan untuk acara pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia ini "Asian Games tahun ini benar-benar memperagakan gambaran spetakuler SDM yang luar biasa yang ada di Asia," kata Jokowi.

Ia menyebut Asian Games ke-18/2018 yang diikuti lebih dari 11.000 atlet dan 2.500 offical dari 45 negara bertanding di 40 cabang olahraga sehingga menjadikan Asian Games terbesar dalam sejarah.

Ia juga menyebut pada pagelaran Asian Games 2018 ada yang membahagiakan, yaitu "bersatunya Korea" saat defile atlet kedua negara di bawah satu bendera, yakni bendera Korea Bersatu.

Dalam Asian Games 2018 ini juga terlihat Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Nak-yeon, dan deputi PM Korea Utara bergandengan tangan.

Dalam tanya jawab dengan salah satu mahasiswa yang menanyakan bersatunya Korea ini, Jokowi mengaku bahagia. Ia juga mengapresiasi inisiasi Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang mengadakan pertemuan sebagai sejarah baru perdamaian Semenanjung Korea.

"Sebuah sejarah karena (dua) Korea (itu) saudara dekat. Satu rumpun, kalau bertemu adalah sebuah hal yang wajar dan saya sangat berbahagia," katanya.

Jokowi juga menjawab pertanyaan mahasiswa terkait keragaman masyarakat Indonesia yang bisa menjaga persatuan bangsa.
Jokowi mengaku bahwa takdir Indonesia yang berbeda-beda, yani wilayah terdiri dari 17.000 pulau yang masyarakatnya mencapai 163 juta jiwa, 714 suku, 1.100 bahasa daerah, namun persatuan tetap terjaga.

"Saya selalu berpesan kepada rakyat agar selalu saling menghargai, saling menghormati, selalu toleransi meskipun berbeda-beda. Itulah keragaman yang ada di Indonesia," kata dia.

Usai memberikan kuliah umum, dia mendapat cindera mata, yaitu jaket bergaya sportif berkarakter anak muda yang langsung dikenakan. Jokowi juga mengajak para mahasiswa untuk berfoto bersama. Selanjutnya Jokowi dan Iriana Jokowi juga melayani swafoto para mahasiswa yang hadir memenuhi aula kampus tersebut.

Ketika Jokowi dan rombongan meninggalkan tempat acara, para mahasiswa mengiringi dengan menyanyikan lagu Halo-halo Bandung.

Presiden Joko Widodo menerima cidera mata berupa jaket sportif usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk, Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018). (ANTARA News/Joko Susilo)

Credit antaranews.com

Senin, 10 September 2018

Rusia Tuding AS Gunakan Bom Fosfor di Suriah

Ilustrasi Deir Ezzor. (AFP Photo/Stringer)

Jakarta, CB -- Militer Rusia menuding ada dua jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom fosfor di Provinsi Deir Ezzor, Suriah, pada akhir pekan lalu.

Kantor berita Rusia, TASS dan RIA, melaporkan bahwa serangan itu menargetkan Desa Hajin, kantung ISIS terakhir di Suriah.

Tak lama setelah kabar ini tersebar, juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Sean Robertson, langsung merilis pernyataan bantahan penggunaan bom fosfor di Suriah.

"Saat ini, kami belum menerima laporan penggunaan fosfor putih. Tak ada unit militer di daerah tersebut bahkan memiliki amunisi fosfor putih," ujar Robertson, sebagaimana dikutip Reuters.

Meski demikian, sejumlah kelompok pemerhati hak asasi manusia selama ini memang kerap menyatakan bahwa koalisi AS menggunakan fosfor putih untuk menggempur ISIS.

Saat dijatuhkan, bom ini dapat menimbulkan asap putih tebal dan biasa digunakan untuk melakukan pembakaran. Pemerhati HAM khawatir karena bom ini dapat membunuh dan membakar manusia hingga menembus tulang.

Namun, koalisi AS terus membantah laporan tersebut. Mereka memastikan bahwa serangan udara mereka tepat sasaran dan tidak menggunakan amunisi yang dilarang.

Ketegangan antara AS dan Rusia sendiri sedang meningkat menyusul pertimbangan pemerintahan Donald Trump untuk mengambil opsi militer di Suriah.

Opsi itu dipertimbangkan karena Trump jengah dengan Suriah dan Rusia yang terus mengabaikan peringatan AS untuk tidak menggunakan senjata kimia di Idlib, dalam upaya mereka untuk merebut benteng terakhir pemberontak tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Unjuk Rasa di Rusia, 839 Orang Ditahan

Setidaknya 839 orang ditahan saat menggelar unjuk rasa untuk memprotes rancangan kebijakan usia pensiun di Rusia pada Minggu (9/9). (Reuters/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya 839 orang ditahan saat menggelar unjuk rasa untuk memprotes rancangan kebijakan untuk menaikkan usia pensiun di Rusia pada Minggu (9/9).

CNN melaporkan bahwa aksi protes tersebut digagas oleh para pendukung pemimpin oposisi, Alexei Navalny, yang kini sedang berada dalam tahanan pemerintah.

Organisasi non-profit OVD-Info menyatakan bahwa penangkapan paling banyak terjadi di kota terbesar kedua di Rusia, St. Petersburg, di mana 354 orang ditahan.

Sejumlah foto unjuk rasa di St. Petersburg pun langsung viral di media sosial. Seorang fotografer lokal, David Frenkel, mengonfirmasi kepada CNN bahwa dua dari serangkaian foto yang tersebar itu merupakan hasil tangkapannya.

Kedua foto itu mengabadikan momen ketika petugas menangkap seorang bocah berusia sekolah, juga satu pensiunan.

Selain itu, salah satu stasiun televisi independen Rusia, TV Rain, mengklaim bahwa salah satu korespondennya, Masha Borzunova, dipukul dengan tongkat ketika polisi berupaya membubarkan protes di Moskow.

"Yang lain dipukul lebih keras. Tak perlu mengkhawatirkan saya," tulis Borzunova melalui akun Twitter pribadinya.

Sementara itu, akun Twitter milik Navalny mengunggah video yang merekam penangkapan salah satu aktivis saat protes di Moskow.

Aksi protes yang digagas oleh para pendukung Navalny ini memang kerap dijadikan wadah untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintahan korup di bawah Presiden Vladimir Putin.

Meski dirundung banyak protes, popularitas Putin tetap tinggi, tapi Navalny mulai menyusul dengan keahliannya menggunakan media sosial dan kanal YouTube.

Credit cnnindonesia.com

Pertama Kalinya, China Ikut Latihan Maritim Terbesar Australia

SYDNEY - China berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan maritim terbesar di Australia. Lebih dari 3.000 personel dari 27 negara terlibat dalam latihan bersama di pelabuhan utara Darwin yang strategis.

Exercise Kakadu menjadi tuan rumah 23 kapal dan kapal selam dari seluruh kawasan Indo-Pasifik. Latihan ini memungkinkan mereka untuk membangun keakraban yang membantu mencegah konflik di laut lepas dan mengoordinasikan upaya bantuan bencana.

Komandan Anita Sellick dari kapal fregat Australia HMAS Newcastle mengatakan dua pelaut Angkatan Laut Australia diterima di frigate angkatan laut China Huangshan selama latihan.

“Dua pelaut angkatan laut Australia kami kenyataannya menyeberang ke sana, sekarang di kapal China. Jadi mereka berdua dapat berintegrasi dalam angkatan laut masing-masing dan belajar sedikit tentang bagaimana kehidupan mereka saat ini di Exercise Kakadu,” kata Sellick seperti dikutip dari Reuters, Minggu (9/9/2018).

Komandan Armada Australia, Laksamana Muda Jonathan Mead, mengatakan kepada wartawan di Darwin dalam wawancara televisi pada hari Jumat bahwa ada manfaat bersama dalam membangun pemahaman dan kepercayaan selama latihan.

Latihan militer gabungan, yang akan berlanjut hingga 15 September, didukung oleh Angkatan Udara Australia dan melibatkan 21 pesawat.

Darwin, pintu depan Asia, adalah kota paling strategis di Australia dan telah menjadi rumah bagi kontingen Marinir AS sejak 2011, menjadikannya tempat yang logis untuk latihan ini.

Mengintegrasikan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China ke dalam latihan dua tahunan dengan pasukan Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Kanada untuk pertama kalinya telah memberi China peluang untuk meningkatkan hubungan kerjanya dengan negara-negara itu, yang kadang-kadang berubah menjadi ketegangan.

Pada bulan April, tiga kapal perang Australia menantang China saat mereka melewati Laut Cina Selatan. Kemudian pada bulan Mei, Amerika Serikat menolak China dari latihan angkatan laut bersama di lepas pantai Hawaii sebagai tanggapan terhadap apa yang disebut militerisasi wilayah-wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan, sebuah tuduhan yang ditolak Beijing.

Negara-negara peserta dalam Exercise Kakadu adalah: Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Kanada, Chili, Kepulauan Cook, Fiji, Perancis, India, Malaysia, Selandia Baru, Pakistan, Papua New Guinea, The Filipina, Singapura, Sri Lanka, Timor Timur, Tonga, Uni Emirat Arab, AS, Australia, dan Vietnam.

Credit sindonews.com

Venezuela Kecam Kontak Pejabat Amerika dengan Komplotan Kudeta

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China, personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Xinhua via AP]

CB, Caracas – Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menuduh pemerintah Amerika Serikat berupaya melakukan intervensi dan mendukung konspirasi kelompok militer, yang berupaya melakukan kudeta.

Arreaza mengatakan ini menanggapi berita yang dilansir media New York Times pada Sabtu pekan lalu bahwa beberapa pejabat AS berhubungan dengan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang merencanakan plot kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Kami mengecam rencana intervensi dan dukungan pemerintah AS untuk konspirator militer melawan Venezuela,” kata Jorge Arreaza dalam cuitan di Twitter lewat akun @jaarreaza pada Sabtu, 8 September 2018 waktu setempat.

Menurut media NY Times, hubungan antara pejabat AS dengan bekas komandan militer Venezuela itu berlangsung selama setahun terakhir. Penjelasan soal adanya kontak kedua pihak ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan bekas komandan militer Venezuela tadi, yang ikut dalam proses pembicaraan.
Hubungan lewat jalur bawah tanah antara pejabat AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena adanya latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.

Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang Dingin.

Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.

Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.

Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Pada 2017, Presiden Trump mengatakan AS mempertimbangkan semua opsi termasuk opsi militer terhadap Venezuela. Komentar ini memunculkan kutukan dari berbagai negara di kawasan itu termasuk musuh politik Maduro.
Ekonomi Venezuela mengalami kebangkrutan di bawah pemerintahan Maduro dengan inflasi hingga 200 ribu persen. Bahan makanan pokok dan obat-obatan dasar semakin sulit diperoleh. Banyak warga Venezuela yang mengungsi ke negara tetangga seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.
Maduro menuding Venezuela menjadi korban dari perang ekonomi yang dipimpin barisan politikus oposisi dan didukung pemerintahan Trump. AS telah mengenakan sejumlah sanksi terhadap pemerintahan Venezuela.

Credit tempo.co

Pejabat Amerika Terlibat Pembicaraan Kudeta di Venezuela

Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]

C, Washington – Pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, bertemu dengan sejumlah pejabat pemberontak Venezuela selama setahun terakhir untuk membicarakan rencana kudeta terhadap Presiden Nicolas Maduro.

Media New York Times melansir penjelasan soal ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang ikut dalam pembicaraan itu.
Hubungan jalur bawah tanah AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.

Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang Dingin.

Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.

Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.

Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.

“Preferensi kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Menurut Marquis, pemerintah AS menerima keprihatinan dari berbagai kalangan di Venezuela seperti jutaan elemen masyarakat sipil, pejabat partai berkuasa, pejabat keamanan, hingga jutaan warga yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri.
“Mereka semua berbagi satu tujuan: membangun kembali demokrasi di Tanah Air mereka,” kata Maquis.
Solusi jangka panjang bagi krisis di Venezuela, Marquis menjelaskan, hanya dapat datang dari pemulihan pemerintahan dengan praktek-praktek demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap pondasi HAM dan kebebasan.

Credit tempo.co