CUPUMA

Senin, 04 Juni 2018

Kim Jong-un Dilaporkan Pecat 3 Pejabat Top Militer Korut

SEOUL - Rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un dilaporkan telah memecat tiga pejabat militer Korea Utara (Korut). Pencopotan para pejabat militer itu terjadi menjelang pertemuan Kim dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 12 Juni di Singapura.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, pada hari Minggu melaporkan pemecatan tiga pejabat militer Korut tersebut. Pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, juga mengetahui laporan tersebut.

Pejabat AS itu percaya ada beberapa pertikaian di militer terkait pendekatan Kim Jong-un dengan Korea Selatan dan AS.

Trump menginginkan agar Korea Utara melakukan denuklirisasi, yang berarti menyingkirkan persenjataan nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi terhadap negara komunis itu akan dicabut.

Rezim Korea Utara selama ini menganggap senjata nuklir sangat penting untuk kelangsungan hidup negara tersebut. Namun, Kim Jong-un telah berkomitmen untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea dan bersedia bernegosiasi dengan Trump.

Mengutip seorang pejabat intelijen yang tidak disebutkan namanya, Yonhap melaporkan No Kwang Chol, Wakil Menteri Pertama dari Kementerian Pertahanan, telah menggantikan Pak Yong Sik sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan Panglima Militer Ri Myong Su digantikan oleh deputinya, Ri Yong Gil.

Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, CIA dan Kantor Direktur Intelijen Nasional tidak segera menanggapi permintaan media untuk berkomentar secara resmi.

Kementerian Unifikasi dan Pertahanan Korea Selatan menolak untuk mengonfirmasi laporan tersebut. Namun, seorang pejabat di Kementerian Unifikasi mengatakan pemerintah Seoul sedang mengamati situasi kepemimpinan di Korea Utara secara erat.

Menurut laporan Yonhap, semua pejabat yang baru dipromosikan itu lebih muda dari pendahulu mereka, terutama Ri Yong Gil, 63, yang 21 tahun lebih muda dari Ri Myong Su.

"Ini menunjukkan dua hal; konsolidasi kekuasaan Kim Jong-un sebagai satu-satunya pemimpin Korea Utara dan memperkuat kerja sama antara partai dan militer Korea Utara sebagai negara yang bekerja untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut," kata Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean Studies di Seoul.

"Mereka semua orang muda tetapi mampu," tambah Yang, seperti dikutip Reuters, Senin (4/6/2018).

Credit sindonews.com

India Tes Rudal Balistik Agni-5 Berkemampuan Nuklir

NEW DELHI - India berhasil menguji coba peluru kendali (rudal) balistik Agni-5, yang memiliki kemampuan nuklir, pada Minggu pagi. Uji coba senjata ini diumumkan kantor Kementerian Pertahanan setempat.

"Rudal balistik jarak jauh Agni-5 berhasil diuji terbang pada pukul 09.45 hari ini (Minggu) dari Dr APJ Abdul Kalam Island," kata kantor tersebut melalui Twitter. Pulau lokasi tes senjata tersebut terletak di Teluk Benggala.

The Press Trust of India (PTI), yang dikutip Senin (4/6/2018), melaporkan bahwa rudal itu memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir dan memiliki jangkauan serangan sekitar 3.107 mil.

India telah mengembangkan sistem nuklir dan misilnya dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya persaingan strategis dengan China.

Ketegangan kedua negara sempat berkobar tahun lalu terkait sengketa wilayah perbatasan di Himalaya.

Kementerian Pertahanan India telah merilis sejumlah foto dari uji terbang rudal Agni-5.

"Semua Radar, Stasiun Pelacakan Optik Elektro dan Stasiun Telemetri melacak kendaraan sepanjang jalur lintasan," kata kementerian tersebut. "Semua tujuan misi telah tercapai."

Menteri Pertahanan Nirmala Sitharaman mengucapkan selamat kepada para ilmuwan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO), angkatan bersenjata dan lembaga lain atas kesuksesan uji coba senjata tersebut.

Credit sindonews.com

Hadapi China, AS Pertimbangkan Tambah Patroli di LCS

Ilustrasi patroli angkatan laut AS di Laut China Selatan. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB-- Amerika Serikat dilaporkan tengah mempertimbangkan patroli yang lebih intens di Laut China Selatan, dalam rangka menghadapi militerisasi pihak Beijing di perairan tersebut.

Dua orang pejabat AS dan sejumlah diplomat dari negara Barat dan Asia menyebut Pentagon tengah mempertimbangkan penegasan operasi kebebasan bernavigasi dekat karang-karang sengketa yang dibangun oleh China.

Para pejabat yang dikutip Reuters pada Minggu (3/6) menolak mengatakan sudah seberapa jauh pembahasan itu berlangsung.

Langkah tersebut bisa jadi melibatkan patroli lebih panjang, dengan jumlah kapal lebih banyak atau pemantauan lebih ketat terhadap fasilitas China di kawasan, yang kini sudah termasuk peralatan pengacau elektronik dan radar militer canggih.

Para pejabat AS juga mendorong negara sekutu dan rekanannya untuk meningkatkan pengerahan angkatan laut di perairan tersebut, sementara China memperkuat kemampuan militernya di kepulauan Paracel dan Spratly. Namun, kata para diplomat, mereka tak menyinggung kemungkinan tindakan langsung terhadap bangunan-bangunan pihak Beijing.

"Yang kami lihat dalam beberapa pekan terakhir hanya merupakan awal, rencana yang lebih signifikan tengah disusun," kata seorang diplomat Barat, merujuk pada operasi kebebasan navigasi pekan lalu yang untuk pertama kalinya melibatkan dua kapal perang AS.

"Terasa ada kebutuhan untuk melakukan tindakan lebih jauh dari itu."

Pentagon tidak berkomentar soal kemungkinan operasi di masa yang akan datang, tapi seorang juru bicaranya, Letnan Kolonel Christopher Logan, mengatakan "kami akan terus bekerja sama dengan negara sahabat, rekanan dan sekutu untuk memastikan Indo-Pasifik yang terbuka."
Pendekatan lebih tegas dari Pentagon sudah mulai tampak. Reuters bulan lalu melaporkan bahwa dua kapal perang AS berlayar dekat pulau-pulau yang diklaim oleh China, bahkan ketika Presiden Donald Trump tengah berupaya menjalin kerja sama dengan Beijing mengatasi masalah Korea Utara.

Meski operasi telah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, dan kegiatan serupa sudah rutin dilakukan, peristiwa itu diyakini merupakan pertama kalinya AS menggunakan dua kapal perang.

Pentagon juga menarik kembali undangan latihan militer multi-nasional yang sempat diberikan untuk pasukan China.

Sejumlah pengkritik mengatakan patroli yang selama ini dilakukan tak banyak berpengaruh pada sikap China dan hanya menutupi ketiadaan strategi luas untuk menghadapi dominasi China di kawasan.

Credit cnnindonesia.com

Jenderal Cina Kecam Pernyataan Mattis Soal Laut Cina Selatan

Menteri Pertahanan Jim Mattis berbicara di Pentagon, 13 April 2018. (AP Photo/Carolyn Kaster)

CB, Jakarta - Seorang jenderal Angkatan Bersenjata Cina mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, yang menyebut Cina tidak bertanggung jawab atas pembangunan militer di Laut Cina Selatan. Kecaman ini disampaikan beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, menuduh Cina melakukan intimidasi dan pemaksaan di perairan yang disengketakan.
"Setiap komentar yang tidak bertanggung jawab dari negara lain tidak dapat diterima," kata Letnan Jenderal He Lei dalam Dialog Shangri-La di Singapura pada 2 Juni, seperti dilansir dari Channel News Asia.

Menteri Pertahanan Jim Mattis mengkritik tajam Cina di forum keamanan internasional dan mengancam konsekuensi yang lebih besar jika militerisasi berlanjut.
Seperti dilaporkan Associated Press, 3 Juni 2018, Mattis memperingatkan bahwa langkah Amerika Serikat baru-baru ini yang menolak Cina ikut latihan angkatan laut multinasional sebagai tanggapan terhadap militerisasi pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Mattis menyebut langkah itu baru konsekuensi yang relatif kecil dan ia mengatakan akan ada konsekuensi yang lebih besar
"Menggunakan senjata bukanlah cara yang tepat untuk membuat kerjasama jangka panjang di Laut Cina Selatan bagi masa depan Cina," kata Mattis.

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
Mattis menyampaikan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memastikan keterbukaan di Laut Cina Selatan dan militerisasi pulau di sana tidak akan meningkatkan posisi Cina di dunia.
"Meskipun klaim China sebaliknya, penempatan sistem senjata ini terkait langsung dengan penggunaan militer untuk tujuan intimidasi dan pemaksaan," kata Mattis, yang mengacu pada pemasangan rudal anti-kapal, rudal anti-serangan udara, radar dan instalasi militer lainnya di Kepulauan Spratly, serta pendaratan pesawat pengebom di Woody Island awal Mei lalu.
Mattis juga menyerang Cina dengan mengatakan akan memasok perlengkapan pertahanan ke Taiwan dan menentang segala upaya untuk mengubah status quo.
Komentar Mattis ini memicu reaksi tajam dari seorang pejabat militer Cina pada pertemuan di Singapura itu.
Kolonel Senior Zhao Xiaozhuo membalas dengan mengatakan tindakan Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu dengan mengirim dua kapal perang ke perairan Cina adalah pelanggaran hukum dan provokasi yang jelas terhadap keamanan nasional dan integritas teritorial Cina.

Minggu lalu Amerika Serikat membatalkan undangan untuk Beijing yang mengajak berpartisipasi dalam latihan yang dikenal sebagai latihan tempur Rim of the Pacific. Cina sendiri telah berpartisipasi dalam latihan Rim of the Pacific pada tahun 2014 dan 2016.
Pentagon mengatakan keputusan untuk menolak Angkatan Laut Cina dipicu aksi Cina yang telah mengerahkan sistem persenjataan di pulau-pulau Laut Cina Selatan. Namun Cina mengatakan pihaknya memiliki hak untuk membangun pertahanan di pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diyakini sebagai wilayah kedaulatannya.

Credit tempo.co

AS Ancam Tak Pasok F-35 ke Turki, Erdogan Sindir Kemitraan NATO

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menyindir status Ankara sebagai mitra strategis Amerika Serikat (AS) di keanggotaan NATO. Sindiran ini muncul setelah ancaman Washington untuk memblokir penjualan jet tempur F-35 ke Ankara semakin gencar.

"Kami mengatakan bahwa AS adalah mitra strategis kami. Sebagai mitra strategis kami, AS seharusnya tidak mengatakan kami harus mengetuk pintu lain," kata Erdogan.

Komentar Erdogan itu disampaikan di sebuah stasiun televisi setempat sebagai respons atas upaya Senat AS untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mencegah pemerintah Donald Trump memasok jet tempur F-35 ke Ankara.

"Jika kita mitra strategis, jika kita adalah mitra model, AS seharusnya (seperti itu), secara hukum jangan salahkan kami," ujar Erdogan, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (2/6/2018) malam.

Turki sedianya telah memesan 100 jet tempur siluman F-35 AS. Sesuai kesepakatan awal, dua unit pesawat siluman itu semestinya dikirim pada 2019 nanti. Namun, RUU yang dirancang para senator AS mencoba untuk memblokir penjalan pesawat tempur tersebut.

Alasan Washington ingin memblokir penjualan pesawat F-35 ke Ankara salah satunya karena Turki membeli sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Alasan lainnya adalah karena Ankara menahan pastor AS, Andrew Brunson. Pastor itu ditahan atas tuduhan terlibat upaya kudeta di Turki.

Credit sindonews.com

Kapal Rudal Canggih Lengkapi Armada Laut Hitam Rusia

SEVASTOPOL - Armada Laut Hitam Rusia mempunyai anggota sebuah kapal korvet nuklir terbaru kelas Buyan M yang diberi nama Vyshny Volochyok. Armada Laut Hitam pun menggelar upacara resmi untuk menerima anggota barunya tersebut. Upacara itu termasuk mengangkat bendera St. Andrew di korvet terbaru.

Berbicara pada upacara pengibaran bendera, Kepala Staf Armada Laut Hitam Laksamana Muda Viktor Liina mengucapkan selamat kepada personil armada dan veteran, mencatat bahwa ini adalah hari istimewa bagi Angkatan Laut.

"Hari ini Armada Laut Hitam telah menjadi lebih kuat ... ini adalah konfirmasi lain yang jelas dari kebijakan negara untuk memperkuat kemampuan pertahanan Rusia dan angkatan bersenjatanya," kata Liina seperti dikutip dari TASS, Minggu (2/6/2018).

"Kapal perang ini tidak akan tinggal di dermaga lama-lama: awak akan berangkat untuk menyelesaikan tugas tempur dan misi pelatihan tempur dalam beberapa bulan mendatang dan, jika Tanah Air mengeluarkan perintah seperti itu, dalam menyelesaikan tugas tempur di zona operasional armada," dia menambahkan.

Korvet rudal Vyshny Volochyok adalah sebuah kapal perang multirole yang dilengkapi dengan artileri canggih, rudal, anti sabotase, pertahanan udara, dan persenjataan teknis radio.

Vyshny Volochyok adalah korvet keenam dari Proyek Buyan-M yang dimodernisasi dan untuk saat ini akan menjadi satu-satunya kapal perang kelas ini di Armada Laut Hitam.

Kapal perang kelas ini menampilkan perpindahan yang lebih besar dan dilengkapi dengan senjata presisi jarak jauh paling canggih - misil Kalibr-NK yang dirancang untuk mencapai target angkatan laut dan pesisir.

Credit sindonews.com

Kanada Balas Amerika Serikat dengan Tarif Impor Rp 178 T

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump menyambut kedatangan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau saat tiba di Gedung Putih, Washington, AS, 11 Oktober 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Kanada akan memberlakukan tarif balasan Rp 178 triliun kepada barang ekspor dari Amerika Serikat untuk menantang tarif baja dan aluminium negara tersebut berdasarkan regulasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Tarif yang diberlakukan Kanada terhadap Amerika mulai berlaku pada 1 Juli dan akan tetap diberlakukan sampai Amerika menghapus tarif baja dan alumuniumnya. Pernyataan ini diutarakan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland beberapa jam setelah Amerika mengatakan akan memberlakukan tarif pada impor aluminium dan baja dari Kanada, Meksiko, dan Eropa pada 1 Juni, seperti dilansir dari Reuters.

"Pemerintah Amerika telah membuat keputusan hari ini dan kami menyesal harus melakukan tindakan balasan yang semestinya," ujar Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. “Kami menyesali ini. Kami lebih suka bergerak dalam kemitraan.”

Pemerintah Kanada merilis dua daftar produk Amerika, yakni mengusulkan tarif 25 persen pada daftar pertama dan 10 persen pada yang kedua. Freeland mengatakan periode konsultasi 15 hari akan memberikan Kanada kesempatan untuk menanggapi tarif dan produk yang dikenai tarif.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump menyambut kedatangan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau dan Gregoire Trudeau (kanan) saat tiba di Gedung Putih, Washington, AS, 11 Oktober 2017. REUTERS
Daftar ini bukan hanya baja dan aluminium dalam berbagai bentuk, tapi juga jus jeruk, sirup maple, wiski, kertas toilet, dan berbagai macam produk ekspor Amerika lain.
Freeland mengatakan Kanada akan menantang tarif Amerika berdasarkan Piagam 20 NAFTA, menyelesaikan proses sengketa melalui WTO, serta akan bekerja dengan anggota WTO lain.
Presiden Asosiasi Produsen Baja Kanada Joseph Galimberti mengatakan organisasinya berkonsultasi dengan anggota dan mempelajari produk yang dicakup.
"Saya pikir intinya adalah menunggu guna memastikan bahwa langkah ini bisa bekerja untuk pihak-pihak yang paling terkena dampak langsung dan untuk membuat langkah-langkah secepat yang kami bisa," katanya.

Trudeau juga membahas masalah ini dengan NAFTA, serta mengatakan Kanada, Amerika, dan Meksiko telah sepakat membahas masalah ini secara pribadi langsung dengan Presiden Trump di Washington, Amerika Serikat, dalam waktu dekat.
Trudeau juga menyebut Wakil Presiden Amerika Mike Pence mengatakan kepadanya pada Selasa bahwa sebagai prasyarat untuk pertemuan itu, Trudeau harus menyetujui proposal five-years sunset clause, yang memungkinkan salah satu dari tiga anggota NAFTA keluar dari pakta itu setelah lima tahun. Perdana Menteri Kanada Trudea menolak mentah-mentah tawaran itu.

Credit tempo.co

Inggris ancam balas Amerika

Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox (Twitter)

London (CB) - Inggris tidak akan menandatangani perjanjian dagang apa pun dengan Amerika Serikat jika merugikan kepentingan nasionalnya, kata Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox seperti dikutip Reuters.

Pernyataan itu disampaikan setelah AS mengenakan bea masuk tinggi kepada produk-produk logam yang memicu kemarahan Uni Eropa terhadap AS.

Inggris sudah bersiap menandatangani kesepakatan dagang dengan AS di tengah persiapan berpisah dari Uni Eropa yang selama ini menjadi mitra dagang terbesarnya, tahun depan.

Namun, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa, Kanada dan juga Meksiko, tertekan oleh pengenaan tarif baja dan aluminum oleh AS.

Fox, pembela perdagangan bebas, menyebut langkah AS itu melanggar hukum dan meminta Washington untuk mempertimbangkannya lagi.

"Jika kami tak bisa menyepakati perjanjian yang kami yakini untuk kepentingan Inggris Raya, maka kami tak akan menandatangani perjanjian dagang apa pun," kata Fox kepada radio BBC ketika ditanyai apakah Inggris akan menerima kesepaktan yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Presiden Donald Trump.

Credit antaranews.com

AS dikritik habis-habisan oleh G7

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin (Reuters)

Jakarta (CB) - Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin menghadapi kritik keras dari para menteri keuangan negara-negara anggota G7 lainnya akibat pengenaan tarif baru kepada produk impor baja dan aluminium.

Saking marahnya negara-negara G7 yang lain, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire sampai memperingkatkan bahwa perang dagang akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He di Beijing demi meredakan ketegangan perdagangan di antara kedua negara.

Presiden AS Donald Trump vis Twitter menegaskan bahwa perdagangan AS telah diremukkan negara-negara lain selama bertahun-tahun.

Dia menyebutkan bahwa tarif baja akan melindungi produsen baja AS yang dia sebut vital bagi keamanan nasional AS. Saat bersamaan Trump mengeluhkan hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan-perusahaan AS di Eropa dan di bagian dunia lainnya, demikian BBC.

Credit antaranews.com

Jepang-Korsel beda pandangan soal Kim Jong-Un

Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera (kiri) dan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Song Young-moo (kanan) dalam pertemuan di Singapura, Sabtu (2/6/2018). (yonhap)

Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un, maka itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan."

Singapura (CB) - Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera dan timpalannya dari Korea Selatan (Korsel) Song Young-moo berbeda pandangan soal perlu atau tidaknya melibatkan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un dalam pembicaraan internasional terkait isu pertahanan.

Onodera menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korut karena sejauh ini hanya menyetujui pembicaraan, dan harus mengambil tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik dan nuklirnya.

Adapun Song Young-moo mendesak dukungan pada pembicaraan untuk membantu Korut bergabung dengan masyarakat dunia, dengan mengatakan bahwa Kim Jong-un harus mendapat manfaat dari segala keraguan yang selama ini ada.

Perbedaan pandangan dari para sekutu Amerika Serikat (AS) terkait Korut itu terjadi justru menjelang temu puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un, yang direncanakan berlangsung pada 12 Juni 2018 di Singapura, untuk membahas penghentian program senjata nuklir Korut dan sejumlah isu aktual.

Saat berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-la di Singapura pada Sabtu (2/6), Onodera mengatakan bahwa penandatangan perjanjian Korut untuk mengakhiri program nuklirnya pada masa lalu adalah upaya untuk melakukan lebih banyak kegiatan pengembangan senjata mereka.

"Mengingat bagaimana Korut berperilaku pada masa lalu, penting untuk tidak memujinya karena setuju untuk berdialog," kata Onodera, layaknya dikutip Reuters.

Satu-satunya cara untuk membawa perdamaian adalah memastikan Korut mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri semua program nuklir dan pengembangan rudal balistiknya, katanya.

Korut pada 1994 dan 2005 menandatangani perjanjian untuk mengakhiri program senjata nuklir dengan imbalan diplomatik dan ekonomi, tetapi tetap melanjutkan dengan melakukan uji coba yang pertama dari enam uji coba nuklir pada 2006, yang menghasilkan serangkaian sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Presiden Korsel Moon Jae-in berprioritas melibatkan Korut dalam dialog untuk menyelesaikan permusuhan selama puluhan tahun dan membawa perdamaian yang langgeng, serta berjanji secara terbuka bahwa tidak akan menuntut kehancuran negara tetangganya.

Menhan Korsel Song Young-moo mengakui ada perdebatan tentang sejauh mana pelaksanaan pembongkaran lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) atau perlucutan senjata nuklir yang harus dilakukan Kim Jong-Un, tetapi jika fokusnya adalah pada perselisihan dan bukan melangkah ke masa depan, maka dialog tidak akan pernah membuat kemajuan.

"Tetapi, harus ada CVID, dan itu harus ditegakkan, dan saya yakin Kim Jong-un akan menerimanya. Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un, maka itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan," katanya menambahkan.

Credit antaranews.com

Sempat Terhenti, RI-Kamboja Lanjutkan Kerja Sama Paspampres

Delegasi TNI (Paspampres RI) yang dipimpin oleh Paban VII / Latma Sops TNI, Kol. Inf. Achmad Budi Handoyo berkunjung ke Kamboja (Dok. KBRI Phnom Penh)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Kamboja kembali melaksanakan kerja sama antar pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Delegasi TNI (Paspampres RI) yang dipimpin oleh Paban VII / Latma Sops TNI, Kol. Inf. Achmad Budi Handoyo berkunjung ke Kamboja pada 29 Mei - 1 Juni 2018.

Kunjungan bertujuan untuk menyepakati Minutes antara Paspampres RI - Paspam PM Kamboja demi melanjutkan kembali kerja sama kedua satuan yang sempat terhenti sejak tahun 2015 dan saat ini telah memasuki angkatan ke-22.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan Komandan Pusdik Persahabatan RI - Kamboja Krang Chek, Letjen Nuon Narin ke Indonesia pada Desember 2017 lalu.

'Saya mengapresiasi kunjungan Paban VII demi merajut kembali kerja sama Paspampres RI-Paspam Kamboja yang sempat terhenti pada tahun 2015. Saya yakin kerja sama pelatihan Paspampres RI sebagai salah satu wujud bantuan RI kepada Kamboja di bidang militer dapat lebih meningkatkan hubungan diplomasi RI - Kamboja'," kata Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng pada saat menerima delegasi TNI di Wisma Duta hari, Rabu (30/5).

Selama kunjungan, delegasi juga melaksanakan pertemuan pembahasan Minutes dengan para pejabat Paspam PM di Pusdik Krang Chek. Pertemuan dipimpin oleh Danpusdik Krang Chek, Letjen Nuon Narin. Athan RI, Kol. Inf. Sunaryo, S.Sos. turut mendampingi kunjungan delegasi TNI selama di Kamboja.

Kerja sama Paspampres RI dengan Paspam PM Kamboja merupakan salah satu bentuk kerja sama militer antara Indonesia dengan Kamboja yang telah terjalin sejak 2005.

Foto: Dok. KBRI Phnom Penh
Diubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng menerima Delegasi Paspampres RI

Kerja sama tersebut meliputi pengiriman Tim Asistensi Paspampres RI ke Kamboja dan pengiriman siswa Paspam PM Kamboja ke Indonesia. Total sekitar 5.605 orang prajurit Paspam Perdana Menteri termasuk lebih dari 40 pelatih Kamboja dilatih oleh Paspampres RI.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Balas Kritik Pakar HAM PBB: Pergi Saja ke Neraka

Presiden Filipina Rodrigo Duterte membalas kritikan pakar PBB soal HAM karena menggertak hakim agung yang mengkritik kebijakan 'perang' anti-narkoba. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB-- Presiden Filipina Rodrigo Duterte membalas kritikan yang sempat diberikan oleh pakar hak asasi manusia PBB, Diego Garcia-Sayan. Kritikan itu dialamatkan ke Duterte karena sempat menggertak hakim agung negara tersebut.

Diego Garcia-Sayan yang merupakan pelapor khusus tentang independensi hakim dan pengacara sebelumnya mengatakan penyataan Presiden Filipina kepada mantan hakim agung Maria Lourdes dinilai sebagai "serangan ganas" di peradilan.

Rekan-rekan Sereno memutuskan untuk mengeluarkannya pada bulan lalu, tak lama usai Duterte secara terbuka menyebut wanita itu "musuh" dan menuntut pemecatannya dengan cepat.

"Beri tahu dia [Garcia-Sayan] jangan ikut campur atas urusan di negara saya. Dia pergi saja ke neraka," kata Duterte di hadapan awak media di Manila.

"Dia [Garcia-Sayan] bukan orang penting dan saya tidak kenal jabatan khusus yang ia sandang," lanjut Duterte.

Duterte juga bersikeras tidak memiliki keterkaitan dengan pemecatan Sereno.

Presiden 73 tahun tersebut telah menjalankan 'perang' secara terbuka terhadap para bandar narkoba di seluruh penjuru negeri itu sejak 2016.

Sejumlah penentang kebijakan Duterte pun telah dipecat, dihukum, atau diancam.

Polisi mengatakan pihaknya telah membunuh 4.279 pelaku pengedaran narkoba dalam kampanye anti-narkoba yang mereka jalankan.

Namun pihak aktivis hak asasi manusia menilai angka yang sesungguhnya terjadi adalah tiga kali lipat lebih besar dari yang dilaporkan pemerintah.

Sereno adalah salah satu hakim yang mendukung hak asasi manusia dan pengkritik terhadap kebijakan Duterte 'membantai' para pelaku yang terlibat narkoba. Kritikan tersebut membuat Duterte geram dan melontarkan 'ancaman'.

Pakar PBB soal HAM, Diego Garcia-Sayan mengatakan pada Jumat (1/6) lalu bahwa ancaman terbuka Presiden Rodrigo Duterte kepada Sereno menimbulkan 'dampak menakutkan' pada kolega hakim tersebut di peradilan.

"Penggunaan bahasa yang menghina seperti itu, mengirimkan pesan jelas kepada seluruh hakim di Filipina: dalam perang narkoba ini, pilihanmu adalah di sisi saya atau jadi musuh saya." kata Garcia-Sayan.

Credit cnnindonesia.com

Talangi Utang Negara, Rakyat Malaysia Kumpulkan Rp 94 Miliar

Perdana Menteri Malaysia Baru Mahathir Mohamad ditemani istri Anwar Ibrahim Wan Azizah menggelar konferensi pers usai dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Mei 2018. Mahathir Mohamad, resmi menjadi PM Malaysia ke-7 menggantikan Najib Razak. REUTERS/Lai Seng Sin

CB, Jakarta - Pemerintah Malaysia membuka rekening Tabung Harapan Malaysia atau Hope Fund untuk memberi kesempatan kepada publik membantu pemerintah melunasi utang negara, yang telah mencapai sekitar RM 1 triliun atau sekitar Rp 3.500 triliun.
Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan jumlah dana terkumpul mencapai RM 27 juta atau sekitar Rp 93,9 miliar pada Ahad pagi, 3 Juni 2018.

“Tabung Harapan mendapat tambahan RM3 juta dari tiga pihak di Pulau Pinang,” kata Lim lewat akun Twitter @guanenglim, Ahad, 3 Juni. Ketiga pihak ini menyumbang, masing-masing, RM 1 juta. Mereka adalah Ewein, Magni-Tech Industries, dan konglomerat Tan Kok Ping. “Tabung Harapan mendapat tambahan energi,” kata Lim.

Menteri Besar Penang Chow Kon Yeow mengatakan sejumlah pihak di negara bagian ini telah mendonasikan uang untuk pemerintah.

“Dua hari lalu kami menerima RM 50 ribu dari sebuah asosiasi dan pada hari ini menerima RM 3 juta,” kata Chow seperti dilansir Channel News Asia dengan mengutip Bernama.
Pemerintah negara bagian Penang juga telah memotong 10 persen gaji dari menteri besar, dan 10 anggota executive committee. Dana hasil pemotongan disalurkan ke rekening Tabungan Harapan.
Pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang baru saja memenangi pemilu 2018, membuka rekening ini pada 30 Mei 2018. Hal ini dilakukan agar warga Malaysia yang merasa patriotik bisa menyumbangkan sebagian hartanya kepada negara untuk mencicil pembayaran utang.
“Banyak orang Malaysia, setelah mengetahui buruknya keadaan keuangan negara, bersedia berdonasi untuk pemerintah. Kami menghargai semangat patriotisme mereka dan berterima kasih,” kata Mahathir beberapa waktu lalu.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengkritik penyebutan utang Malaysia sebesar itu, menurut dia, karena jumlahnya hanya sekitar RM 686,8 miliar atau sekitar Rp 2,400 triliun. "Menteri keuangan telah menyebut angka utang yang berubah-ubah belakangan ini. Ini menunjukkan ada motif politik," kata Najib seperti dilansir Straits Times.

Credit tempo.co

Menhan AS Siap Longgarkan Sanksi Korea Utara jika Denuklirisasi

Presiden AS, Donald Trump, menerima kunjungan dari bekas kepala intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol, yang menyerahkan surat pribadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Gedung Putih pada Jumat, 1 Juni 2018. The Conservative Treehouse

CB, Singapura – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengatakan pemerintah Korea Utara bakal mendapatkan pelonggaran sanksi ekonomi setelah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri program senjata nuklir.
Pernyataan Mattis ini menanggapi kekhawatiran AS terkesan terburu-buru mengupayakan terobosan dengan menggelar pertemuan puncak antara Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

“Kita bisa antisipasi ini bakal menjadi perjalanan yang tak mulus (bumpy road) menuju negosiasi,” kata Mattis pada awal pertemuan dia dengan mitranya dari Korea Selatan dan Jepang di sela-sela acara Dialog Shangri-la di Singapura, Ahad, 3 Juni 2018 seperti dilansir Reuters.

Mattis melanjutkan AS bertekad mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara. “Korea Utara baru akan mendapatkan kelonggaran sanksi jika telah menunjukkan langkah-langkah denuklirisasi yang terverifikasi dan tidak bisa dibatalkan,” kata Mattis.

Seperti diberitakan Korea Herald dan Yonhap, AS dan Korea Utara sedang bersiap menggelar pertemuan puncak pada 12 Juni 2018 di Singapura. Ini pertemuan puncak pertama antara Trump dan Kim Jong Un untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea.
Pada Jumat, 1 Juni 2018, Trump telah menyatakan pertemuan kedua negara bakal digelar pada waktu dan lokasi yang sama. Dia menegaskan ini setelah menerima bekas kepala intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol di Gedung Putih. Kim datang menyampaikan surat pribadi Kim Jong Un kepada Trump. “Dia berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi,” kata Trump mengenai Kim Jong Un setelah berbicara dengan Kim Yong Chol.
Trump sempat membatalkan rencana pertemuan puncak dengan Kim Jong Un secara mendadak pada sembilan hari lalu. Dia beralasan Korea Utara menunjukkan sikap bermusuhan yang terbuka sehingga tidak tepat untuk mengadakan pertemuan dalam waktu dekat.

Credit tempo.co

Turki Kecam Veto AS untuk Perlindungan Warga Palestina

ANKARA - Pemerintah Turki melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memveto sebuah resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai perlindungan internasional terhadap warga Palestina.

Juru bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin menyatakan, pihaknya sudah memprediksi keputusan AS ini. Veto ini, lanjut Kalin, sekali lagi menunjukan kalau AS tidak pernah berpihak pada kebenaran.

"Tidak mengherankan bahwa pemerintah AS memveto resolusi yang didedikasikan untuk melindungi Palestina. Langkah ini membuktikan lagi bahwa mereka berpihak pada kekuatan, bukan dengan kebenaran," ucap Kalin, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/6).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki menyebut apa yang dilakukan AS adalah blunder moral dan pengabaian terhadap seruan dunia internasional.

"Veto AS adalah kesalahan moral lain dan kebutaan politik. Ini mengabaikan konsensus internasional tentang kejahatan dan praktik yang dilakukan oleh Israel dan sepenuhnya bias," ucap Malki, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (3/6).

Malki kemudian menekankan bahwa Palestina, melalu jalur diplomasi akan melakukan yang terbaik untuk memastikan akuntabilitas bagi para penjahat perang Israel dan mendapatkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Seperti diketahui, dalam pemungutan suara di DK, kemarin, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley memveto resolusi yang diajukan oleh Kuwait tersebut. Dalam pidatonya, Haley mengkritik proposal Kuwait tersebut, dengan menggambarkannya sebagai pandangan yang sangat sepihak.

Credit sindonews.com

Liga Arab Kutuk Veto AS untuk Perlindungan Warga Palestina

KAIRO - Liga Arab mengecam veto Amerika Serikat (AS) atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan perlindungan internasional untuk warga Palestina. Resolusi tersebut diajukan oleh Kuwait.

Dalam sebuah pernyataan, organisasi yang bermarkas di Kairo mengatakan, pendekatan AS saat ini untuk menghalangi setiap resolusi yang berusaha untuk menghentikan pertumpahan darah warga Palestina yang tidak bersalah akan mendorong pihak Israel untuk melanjutkan praktiknya.

"Ini tidak akan menciptakan suasana yang cocok bagi kedua belah pihak, Palestina dan Israel, untuk kembali ke negosiasi guna mencapai penyelesaian yang adil dari Palestina," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/6/2018).

Liga Arab juga menyesali kegagalan DK PBB mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina.

Pada 18 Mei, Kuwait menyerahkan rancangan resolusi kepada DK PBB yang mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Tetapi AS pada hari Jumat memveto resolusi tersebut. Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih abstain.

Resolusi, yang direvisi tiga kali dan dikatakan telah "diperas", sebelumnya menyerukan perlunya perlindungan internasional untuk rakyat Palestina.

Draf akhir menyerukan pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Jalur Gaza.

Sejak Maret, setidaknya 118 warga Palestina telah menjadi martir dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel selama protes anti-pendudukan di dekat pagar keamanan Gaza-Israel.

Credit sindonews.com

Kuwait Bersumpah Bawa Perlindungan Palestina ke Majelis Umum PBB

NEW YORK - Duta Besar Kuwait untuk PBB bersumpah untuk membawa perlindungan internasional bagi warga Palestina ke Majelis Umum PBB. Sebelumnya, rancangan resolusi perlindungan internasional untuk warga Palestina telah diveto oleh Amerika Serikat (AS) di Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Kami akan mempertimbangkan pergi ke Majelis Umum, pergi ke badan PBB lainnya untuk mencoba menemukan cara untuk memberikan perlindungan internasional bagi warga sipil Palestina," kata duta besar Kuwait Mansour Ayyad al-Otaibi seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (2/6/2018).

Otaibi mengatakan ia kecewa dengan veto AS atas rancangan resolusi delegasinya.

"Sepuluh dari 15 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan Kuwait, dan hanya Amerika Serikat yang menentangnya," katanya.

Pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga mengatakan hal yang sama bahwa keputusan tersebut akan dibuat dalam hitungan hari.

"Kami bertekad untuk melanjutkan proses ini karena kami bertekad untuk memiliki perlindungan internasional bagi penduduk sipil kami di bawah pendudukan, sampai akhir pendudukan," kata Mansour.

Rancangan resolusi Kuwait tidak diadopsi karena AS, sebagai anggota tetap DK PBB, menggunakan hak vetonya. Sementara keempat anggota dewan lainnya memilih untuk abstain.

Rancangan resolusi Kuwait disebarkan setelah berminggu-minggu kekerasan di Gaza antara Palestina dan pasukan keamanan Israel. Resolusi ini menyesalkan penggunaan kekuatan yang berlebihan, tidak proporsional dan tidak pandang bulu oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina. Resolusi ini menyerukan pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan orang-orang Palestina.

Draf resolusi Kuwait lebih lanjut meminta langkah secepatnya mengakhiri penutupan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel pada pergerakan dan akses masuk serta keluar Jalur Gaza.

AS sendiri mengajukan rancangan resolusi tandingan dan dilakukan pemungutan suara. Rancangan resolusi AS itu menyalahkan Hamas atas eskalasi kekerasan baru-baru ini di Gaza.

Saat pemungutan suara, resolusi tersebut hanya didukung oleh AS sendiri. Sementara Kuwait, Rusia, dan Bolivia menentang resolusi tersebut. Sedangkan 11 anggota lainnya memilih abstain.

Resolusi DK PBB membutuhkan setidaknya sembilan suara setuju untuk diadopsi, dengan syarat bahwa tidak ada dari lima anggota tetap dewan - Inggris, Cina, Perancis, Rusia, Amerika Serikat - yang menentangnya.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Veto Resolusi DK PBB untuk Palestina

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, memveto setelah Duta Besar Bolivia untuk PBB mendukung resolusi perlindungan warga Palestina dalam rapat Dewan Keamanan PBB di Manhattan, New York, Amerika Serikat, 1 Juni 2018.[REUTERS/Shannon Stapleton]

CB, Jakarta - Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB, Nikki Haley, memveto resolusi DK PBB yang menuntut perlindungan internasional terhadap rakyat Palestina dan mengecam tindakan Israel atas warga sipil di Gaza. Resolusi yang diajukan Kuwait ke Dewan Keamanan PBB untuk menanggulangi kekerasan yang terus meningkat antara Palestina dan Israel, terutama di Jalur Gaza. Kemudian resolusi kedua yang diajukan Amerika Serikat untuk menyalahkan Hamas atas kekerasan dan menjunjung tinggi hak Israel untuk membela diri gagal mendapat dukungan 15 negara anggota DK PBB.

Nikki Haley menyebut resolusi ini berat sebelah dan gagal menyalahkan Hamas karena memprovokasi demonstrasi maut di Gaza.

"Resolusi seperti ini menjatuhkan kredibilitas PBB untuk menangani konflik Israel-Palestina," ujar Haley seperti dilansir United Press International, 3 Juni 2018, "Karena resolusi ini tidak tepat sasaran dan mengkarakterisasi peristiwa di Gaza, dan karena ini akan menodai usaha menuju perdamaian, Amerika Serikat akan menentang ini dan akan memveto jika diperlukan," lanjut Haley yang menyebut resolusi ini anti-Israel.

AP/Jason DeCrow
Dilansir dari Reuters, 3 Juni 2018, Perancis, Rusia, Cina, Pantai Gading, Kazakhstan, Bolivia, Peru, Swedia, dan Papua Nugini mendukung resolusi yang diajukan Kuwait dalam pemungutan suara mendukung resolusi pertama. Sementara Inggris, Belanda, Polandia dan Ethiopia abstain, dan Hanya Amerika Serikat yang menentang resolusi pertama ini.
Resolusi Dewan Keamanan perlu memperoleh sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh salah satu anggota tetap DK PBB: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.
Sementara hanya Amerika Serikat yang mendukung rancangan resolusi kedua, dengan tiga suara menolak dan 11 abstain.
Sedikitnya 116 orang Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel dalam protes di perbatasan Gaza sejak 30 Maret. Jumlah pembunuhan terbanyak terjadi pada tanggal 14 Mei, hari ketika Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Di tengah kecaman internasional atas penggunaan kekuatan militer, Israel mengatakan banyak dari mereka yang tewas adalah militan dan tentara Israel memukul mundur serangan di pagar perbatasan antara Israel dan Gaza.

Sementara Palestina dan pendukungnya mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa adalah warga sipil tak bersenjata dan Israel menggunakan kekerasan berlebihan terhadap mereka.
Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah memveto sejumlah resolusi Dewan Keamanan yang mengecam Israel dalam konflik Israel-Palestina. Pada Desember, Amerika Serikat memveto resolusi rancangan Mesir yang menyerukan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membatalkan keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Credit tempo.co

Hampir 500 Warga Sipil Tewas dalam Operasi Militer AS Selama 2017

WASHINGTON - Hampir 500 warga sipil meregang nyawa akibat operasi militer Amerika Serikat (AS) selama tahun 2017. Departemen Pertahanan AS (DOD) mengatakan bahwa korban warga sipil terkadang tidak dapat dihindari.

"DOD menilai ada laporan yang dapat dipercaya tentang sekitar 499 warga sipil yang tewas dan sekitar 169 warga sipil cedera selama 2017," menurut laporan tahunan setebal 13 halaman itu seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (2/6/2018).

Menurut laporan itu, warga sipil yang tewas itu adalah korban operasi militer AS di Irak, Suriah, Afghanistan dan Yaman. Laporan itu menambahkan bahwa korban bernasib tragis, tetapi terkadang merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari operasi tempur.

Laporan itu mengatakan tidak ada korban yang diidentifikasi sebagai akibat operasi AS di Somalia dan Libya. Meski begitu, jumlah tersebut dapat berubah karena penilaian yang sedang berlangsung terhadap 450 laporan kematian warga sipil.

Menurut laporan media AS, serangan udara yang dilakukan oleh militer AS di Irak, Suriah, dan Afghanistan memperlihatkan peningkatan yang signifikan sejak pelantikan Trump. Jumlahnya naik hingga 28,7 persen di Suriah dan Irak serta 22,6 persen di Afghanistan dari tahun ke tahun.

Laporan itu, yang satu bulan telah lewat, menuai kecaman dari kelompok aktivis yang menuduh Pentagon sengaja mengabaikan laporan korban untuk menyembunyikan jumlah sebenarnya.

Laporan itu mengatakan "mengakui" perbedaan dalam hasil laporan DOD dan laporan lainnya. Laporan itu menghubungkan perbedaan itu dengan berbagai faktor seperti sumber informasi dan metodologi penghitungan.

Credit sindonews.com

NATO Latihan Besar di Kawasan Baltik dan Polandia

Ilustrasi latihan militer NATO. (Reuters/Ints Kalnins)

Jakarta, CB -- Latihan militer besar yang melibatkan 18 ribu tentara dari 19 negara, terutama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dimulai di sisi timur kawasan pada Minggu (3/6).

Latihan bernama Saber Strike 18 yang dipimpin Amerika Serikat itu akan berlangsung hingga 15 Juni di Polandia, Latvia, Lithuania dan Estonia.

Pasukan As di Eropa menyatakan latihan tahunan itu merupakan "ajang utama untuk membangun kesiapan dalam lingkungan terpadu yang kompleks" dan "merupakan demonstrasi komitmen dan solidaritas di Aliansi."

Latihan dilakukan di tengah peningkatan ketegangan dengan Rusia yang selalu memandang buruk kegiatan militer NATO di perbatasannya. Moskow menyebut langkah itu meningkatkan "rasa saling tak percaya."

"Saber Strike 18 bukan provokasi terhadap Rusia tapi latihan dengan sekutu kami," kata pasukan AS di Eropa. "Ini merupakan urusan ketahanan biasa."

Hubungan antara NATO dan Moskow menegang dalam beberapa tahun terakhir. Pencaplokan Rusia atas Crimea pada 2014 dan pertempuran antara separatis pro-Rusia dengan pemerintah Ukrainan terus membuat khawatir anggota NATO di Eropa TImur dan negara-negara Baltik.

Credit cnnindonesia.com