CUPUMA

Selasa, 22 Mei 2018

AS Ultimatum Iran dengan 12 Tuntutan Keras, Ini Rinciannya

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo mengultimatum Iran dengan menyodorkan 12 tuntutan keras. Ke-12 poin tuntutan ini akan dimasukkan dalam perjanjian nuklir yang baru dengan Teheran.

Ultimatum disampaikan Pompeo dalam sebuah pidato di Heritage Foundation di Washington, DC, pada hari Senin. Dalam pidatonya itu, dia menekan Iran untuk tunduk pada semua tuntutan.

Berikut 12 poin tuntutan dalam ultimatum Washington pada Teheran, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (22/5/2018);

Iran harus mendeklarasikan laporan lengkapnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang dimensi militer sebelumnya dari program nuklir Teheran dan secara permanen serta diverifikasi bahwa Iran meninggalkan pekerjaan tersebut untuk selamanya.
Iran harus menghentikan pengayaan dan jangan pernah mengejar proses daur ulang plutonium, termasuk menutup reaktor air beratnya.
Iran harus memberikan IAEA akses tanpa sayarat ke semua situs di seluruh negaranya.
Iran harus mengakhiri proliferasi misil balistik dan menghentikan peluncuran atau pengembangan sistem rudal berkemampuan nuklir.
Iran harus membebaskan semua warga AS serta warga dari mitra dan sekutu AS.
Iran harus mengakhiri dukungan untuk kelompok "teroris" Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas dan Jihad Islam.
Iran harus mengormati kedaulatan pemerintah Irak dan memberlakukan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi milisi Syiah.
Iran harus mengakhiri dukungan militernya untuk pemberontak Houthi dan bekerja menuju penyelesaian politik damai di Yaman.
Iran harus menarik semua pasukan di bawah komando Iran di seluruh Suriah.
Iran harus mengakhiri dukungan untuk Taliban dan "teroris" lainnya di Afghanistan dan kawasan itu serta berhenti memendam para pemimpin senior al-Qaeda.
Iran harus mengakhiri dukungan Pasukan Korps Garda Revolusi Islam untuk mitra "teroris" dan "militan" di seluruh dunia.
Iran harus mengakhiri perilaku mengancam terhadap tetangganya, banyak di antaranya adalah sekutu AS, termasuk ancamannya untuk menghancurkan Israel dan penembakan misilnya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan ancaman terhadap pelayaran internasional serta serangan siber yang merusak.

Credit sindonews.com

AS Ancam Jatuhkan Sanksi Terbesar Dalam Sejarah pada Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengancam untuk menjatuhkan apa yang dia sebut sebagai sanksi terkuat dalam sejarah terhadap Iran. Sanksi ini akan dijatuhkan jika Teheran tidak mengubah jalannya kebijakan luar negeri dan domestiknya.

Berbicara di depan Palemen AS, Pompeo menuturkan, dia telah menetapkan 12 tuntutan untuk Iran. Namun sayangnya, ia tidak menjabarkan secara rinci ke 12 tuntutan tersebut.

Dia kemudian mengatakan, pencabutan atau adanya keringanan terhadap sanksi ekonomi hanya akan datang ketika Washington telah melihat perubahan nyata dalam kebijakan Iran. Mantan bos CIA itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (21/50, juga mengatakan, AS akan menghukum mereka yang melakukan bisnis terlarang di atau dengan Iran.

Ancamannya atas sanksi lebih lanjut datang ketika sekutu AS di Eropa yang turut terlibat dalam kesepakatan nuklir yakni Prancis, Inggris dan Jerman, bekerja untuk menemukan cara untuk menjaga perjanjian dengan Iran setelah keluarnya Washington.

Pompeo mengatakan, Washington akan terbuka untuk dibentuknya sebuah perjanjian baru dengan Iran dan menginginkan dukungan dari sekutu Amerika.

Seperti diketahui, awal bulan ini Trump mengundurkan diri dari perjanjian nuklir Iran yang disebutnya sebagai kesepakatan paling buruk dan mengatakan bahwa perjanjian itu tidak menyinggung aktivitas rudal balistik Iran dan memeriksa perilaku regionalnya.

Credit sindonews.com

Iran Sebut Langkah Eropa Tidak Memadai Untuk Selamatkan Kesepakatan Atom

Upaya Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan atom dengan Iran tidak mencukupi, kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan hari Minggu (20/5) di Teheran. Dia menyatakan sangat prihatin dengan keputusan beberapa perusahaan Eropa untuk menghentikan operasinya di Iran karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat.

"Dengan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir, harapan masyarakat Iran terhadap Uni Eropa meningkat... Namun dukungan politik Uni Eropa untuk perjanjian nuklir tidak cukup," kata Zarif dalam komentar yang disiarkan oleh stasiun siaran pemerintah Iran, IRIB.

"Serangkaian keputusan oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa untuk mengakhiri kegiatan mereka di Iran membuat banyak hal menjadi lebih rumit," katanya kepada wartawan.

Investasi ditunda

"Uni Eropa harus mengambil langkah-langkah tambahan yang konkret untuk meningkatkan investasi di Iran. Komitmen Uni Eropa untuk menerapkan kesepakatan nuklir tidak kompatibel dengan pengumuman kemungkinan penarikan diri oleh perusahaan-perusahaan besar Eropa," kata Zarif.

Menlu Iran berbicara kepada wartawan setelah bertemu dengan Komisaris Energi Uni Eropa Miguel Arias Canete, yang melakukan kunjungan dua hari ke Iran.

Raksasa minyak Perancis, Total, mengatakan akan menghentikan proyek investasinya di Iran senilai 4,8 miliar dolar AS, kecuali jika Washington tidak menjatuhkan sanksi. Perusahaan energi perancis lainnya, Engie, menyatakan akan menghentikan kegiatannya di Iran sebelum November, saat AS akan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara itu.

Jerman promosikan Kesepakatan Atom Iran

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam kunjungannya di Buenos Aires mendesak para penandatangan Kesepakatan Atom tahun 2015 agar mempertahankan perjanjian itu. Pada pertemuan para menteri luar negeri G20, dia mengatakan: "Meninggalkan (kesepaktan) itu berarti memasuki masa depan yang sepenuhnya tidak pasti menyangkut masalah senjata nuklir di Iran."

"Ini bukan tentang Iran; ini tentang kepentingan keamanan kita sendiri, Jerman dan Eropa," kata Heiko Maas. Namun pertemuan G20 di Buenos Aires tidak dihadiri beberapa aktor penting, seperti Menlu Rusia Sergey Lavrov, Menlu Perancis Jean-Yves Le Drian MenLU AS Mike Pompeo.

Pompeo dijadwalkan untuk memberikan pidato pada hari Senin (21/5) di Washington mengenai niat Amerika Serikat untuk merundingkan kesepakatan atom baru dengan Iran.

Credit sindonews.com/dw

Iran: Selama Damaskus Menghendaki, Kami akan Bertahan di Suriah

TEHERAN - Iran menegaskan akan terus berada di Suriah selama Damaskus menghendakinya. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dibuat oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Saat bertemu Assad pekan lalu, Putin menyatakan, karena keberhasilan perjuangan anti-teror pasukan Suriah, pasukan asing harus meninggalkan negara itu secepatnya, termasuk pasukan Iran dan Hizbullah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Kasemi menyatakan, Teheran hanya akan menarik pasukan mereka di Suriah jika operasi anti-teror telah selesai dan jika pemerintah Suriah memintanya.

"Tidak ada yang bisa memaksa Iran untuk melakukan ini. Selama ada terorisme dan pemerintah Suriah menginginkannya, Iran akan tetap hadir di Suriah. Mereka yang memasuki negara itu tanpa izin dari otoritas Suriah, harus pergi," ucap Kasemi, seperti dilansir Sputnik pada Senin (21/5).

Iran sendiri sejatinya tidak pernah mengakui bahwa mereka telah mengirimkan pasukan ke Suriah. Teheran sejauh ini hanya mengakui mengirimkan penasihat militer untuk melatih tentara Suriah melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya.

Credit sindonews.com

3 Tentara Amerika Serikat Tewas Kena Bom di Suriah

Militer AS meluncurkan rudal Tomahawk dari kapal perang AS yang ada di wilayah Laut Tengah, menyasar sebuah pangkalan udara di Suriah, 7 April 2017. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan tiba-tiba ke Suriah. Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

CB, Jakarta - Tiga tentara Amerika Serikat yang bertugas di Suriah tewas akibat terkena sambaran ledakan ranjau bom. Informasi tersebut disampaikan situs berita berbahasa Arab, al-Dohar al-Samiyeh, setelah mengutip keterangan berbagai sumber.
Menurut laporan kantor berita milik Iran, Fars News, insiden itu bermula ketika iring-ringan militer Amerika bergerak menuju Hasaka-Tal Tamar. "Tiga kendaraan melindas bom yang ditanam sehingga ledakan tak terelakkan. Akibatnya, tiga tentara Amerika Serikat tewas."

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berjaga di dekat tank militer AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said

Kepada media di Suriah, sumber lain mengatakan ledakan itu menyebabkan beberapa serdadu Amerika tewas dan cedera akibat insiden di jalan raya Hasaka-Tal Tamar dekat Desa al-Rakba tersebut.
Sumber lain di lapangan menyebutkan ledakan bom tersebut menghantam konvoi militer Amerika yang bergerak menuju kawasan timur laut Hasaka dari Irak. Mereka menambahkan, konvoi tersebut terdiri atas beberapa kendaraan militer dan pengangkut personel militer.

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berbincang dengan tentara AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said
"Iring-iringan itu masuk dari Tal Beidar, kawasan antara Qamishil dan Kota Tal Tamar yang diduduki milisi dukungan Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF)."

Sekitar 2.000 pasukan Amerika Serikat berada di Manbij, Suriah, untuk menghadapi kelompok bersenjata ISIS dan memberikan pelatihan kepada milisi SDF. Keberadaan militer Amerika ini sempat membuat hubungannya dengan Turki tegang. Amerika diminta meninggalkan Suriah karena Turki akan meluaskan serangannya untuk mengejar kaum bersenjata Kurdi.

Credit tempo.co

Vladimir Putin Minta Assad Tarik Pasukan Asing dari Suriah

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS]

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menarik pasukan asing dari wilayah Suriah termasuk milisi Hizbullah Iran, pasukan Turki, dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan diplomat Rusia untuk Suriah, Alexander Lavrentiev, usai pertemuan antara Putin dan Assad di Sochi, Rusia, pada Kamis 17 Mei 2018, seperti dilansir Al-Arabiya.

"Pernyataan ini melibatkan semua pasukan asing di Suriah termasuk Turki, Amerika, Iran dan Hizbollah," ujar Lavrentiev dan menambahkan permintaan ini mewakili pesan politik.
Lavrentiev menekankan bahwa pernyataan Putin tentang masalah ini mewakili "pesan politik", tetapi menambahkan "tidak melihatnya sebagai awal dari proses penarikan pasukan asing dari Suriah." Menurut Lavrentiev, langkah ini harus dilaksanakan secara kolektif dan paralel untuk stabilitas demi mengakhiri konfrontasi militer di Suriah.

Putin mengatakan sebelumnya pada Kamis setelah bertemu dengan Assad, "Kita mulai dari kemenangan nyata dan keberhasilan pasukan Suriah dalam perang melawan terorisme dan memulai babak baru dari proses politik, yang akan diikuti sejak awal, dimulai dari penarikan pasukan asing dari wilayah Suriah."

Nama sistem pertahanan udara buatan Uni Soviet, S-125 Pechora, kembali populer, setelah Suriah menggunakannya saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal pertahanan udara yang dikembangkan pada 1961-1964 ini mempunyai mampu melesat hinggak kecepatan 3 Mach, dengan jangkauan 2,5-22 kilometer, dan ketinggian maksimum 18 km. southfront.org
Sementara dilansir dari Haaretz, pasukan asing yang saat ini berada di Suriah termasuk pasukan Rusia, Iran, Turki dan Amerika Serikat, serta Hizbullah Lebanon dan milisi pro-Assad lainnya.
Dalam pertemuan Vladimir Putin dan Bashar al-Assad, kedua pemimpin menekankan pentingnya menciptakan kondisi untuk solusi politik terhadap konflik di Suriah. Rusia adalah sekutu penting Assad. Dukungan militer dari Moskow telah memungkinkan presiden Suriah untuk membuat keuntungan teritorial besar dalam beberapa bulan terakhir terhadap pemberontak di Suriah.
Bulan lalu Rusia mengisyaratkan akan memasok senjata canggih ke Assad meskipun ada keberatan Israel. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa serangan Barat di Suriah telah memperkuat alasan untuk mempersenjatai Suriah.
Namun salah satu staf Vladimir Putin yang mengawasi kerja sama militer dengan negara-negara asing menyarankan hanya dua hari setelah kunjungan Netanyahu ke Moskow bahwa Putin menerima kekhawatiran Israel atas kehadiran milisi Iran di Suriah. Staf itu mengatakan Rusia tidak sedang dalam kesepakatan dengan Suriah untuk menyediakan sistem pertahanan udara S-300 dan militer Suriah sudah memiliki semua yang dibutuhkan.

Israel tembakkan roket ke fasilitas militer Iran di Suriah. [Al Jazeera]

Pekan lalu milisi Iran menembakkan 20 roket ke posisi Israel di Dataran Tinggi Golan. Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan di Suriah dalam beberapa dekade, secara terbuka menyerang lusinan target militer dan logistik Iran di Suriah.
Militer Israel menuduh pasukan Garda Revolusi Iran Al Quds dan komandannya, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, meluncurkan roket ke Dataran Tinggi Golan, Israel.
Pemimpin kelompok Hizbollah Libanon, Sayyid Hassan Nasrallah, mengatakan pada Senin bahwa serangan rudal dari Suriah ke Dataran Tinggi Golan menandai babak baru dalam perang Suriah.

Credit tempo.co

Vietnam juga terusik oleh insiden bomber Tiongkok

Kapal-kapal di Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan terlihat dalam foto yang disediakan oleh Planet Labs dan di foto tanggal Sabtu (12/3/16). Kepala operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Admiral John Richardson menyatakan bahwa militer AS telah melihat aktivitas Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal di bagian utara kepulauan Spratly, sekitar 125 mil (200 km) dari barat pangkalan Filipina di Teluk Subic. (REUTERS/Planet Labs/Handout vi)

Hanoi (CB) - Aktivitas pesawat pembom strategis Tiongkok belakangan ini di Kepulauan Paracel, Laut Tiongkok Selatan, benar-benar telah melanggar kedaulatan Vietnam di teritori itu, kata kementerian luar negeri Vietnam seperti dikutip Reuters.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan bomber-bomber H-6K miliknya telah mendarat dan tinggal landas dari kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tingkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer yang digelar pekan lalu.

"Penerbangan itu telah meningkatkan ketegangan, menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan tidak bagus dalam memajukan sebuah lingkungan damai, stabil dan kooperatif di Laut Timur," kata juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Thi Thu Hang menggunakan nama Vietnam untuk Laut Tiongkok Selatan.

Filipina juga mengungkapkan "keprihatinan serius" pada hari yang sama menyangkut kehadiran bomber-bomber itu di area tersebut dan kementerian luar negerinya telah mengambil langkah diplomatik yang semestinya.

Vietnam dan Tiongkok memang sudah lama berselisih di Laut Tiongkok Selatan. Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga mengklaim berdaulat di wilayah maritim yang kaya energi itu.

"Vietnam menuntut Tiongkok menghentikan aktivitas-aktivitas ini, menghentikan militerisasi wilayah itu, dan menghormati dengan sungguh-sungguh kedaulatan Vietnam di Kepulauan Hoang Sa," kata Hang menyebut Kepulauan Paracels dengan terminologi Vietnam.

Hang menyebut kehadiran bomber-bomber Tiongkok di wilayah itu berdampak buruk terhadap negosiasi yang tengah berjalan antara Tiongkok dan ASEAN menyangkut Tata Laku di Laut Tiongkok Selatan.

Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Lu Kan malah mendesak negara lain tidak berlebihan menafsirkan apa yang dia sebut patroli militer rutin tersebut.

"Kami harap pihak-pihak berkepentingan tidak berlebihan menanggapi hal ini," kata Lu Kang dalam briefing pers harian.

Belum lama bulan ini, Vietnam meminta Tiongkok menarik wahana militernya dari dekat Kepulauan Spratly di perairan yang disengketakan itu menyusul laporan media bahwa Tiongkok telah memasang peluru kendali di sana.

Menanggapi hal itu, Tiongkok menyebut penggelaran wahanan militer dan tentaranya di kepulauan itu sudah menjadi haknya, seraya menyatakan wahana militer itu turut melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut dan tidak menyasar negara mana pun.

BUMN minyak Vietnam, PetroVietnam, sudah menyatakan bahwa ketegangan maritim dengan Tiongkok akan merugikan ekplorasi dan aktivitas produksi minyak lepas pantainya.

Maret lalu, perusahaan itu telah meminta perusahaan energi Spanyol Repsol untuk membatalkan proyek minyak lepas pantai Vietnam karena ditekan Tiongkok.

Pekan lalu, perusahaan minyak Rusia Rosneft juga mengungkapkan kekhawatirannya atas pengeboran minyak di wilayah itu bakal membuat Tiongkok marah, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Duterte: Bomber China Capai Filipina 7 Menit, Jika Perang Besar....

MANILA - Pemerintah Filipina enggan mengecam pendaratan beberapa pesawat pembom (bomber) China, termasuk H-6K, di kawasan Laut China Selatan. Terkait manuver Beijing itu, Presiden Duterte justru meratapi nasib Filipina jika perang besar pecah, karena pesawat pembom Beijing dapat menjangkau Manila dalam tujuh menit.

“Dan dengan (pembom) hipersonik mereka, mereka dapat mencapai Manila dalam 7 hingga 10 menit. Jika kita akan pergi ke perang besar, kemana Filipina akan berakhir?," kata Duterte.

Presiden Filipina ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak ingin konfrontasi dengan China. Dia membuka tawaran untuk eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.

"Anda tahu mereka memiliki pesawat, tidak ditempatkan di Spratly tapi dekat provinsi China yang menghadap Spratly," ujar Duterte, dalam sebuah pidato akhir pekan lalu, yang dilansir Reuters, Senin (21/5/2018).

Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.

"Sebuah divisi dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) baru-baru ini mengerahkan beberapa pembom seperti H-6K untuk melakukan pelatihan lepas landas dan mendarat di pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan untuk meningkatkan kemampuan kita guna mencapai semua wilayah, melakukan serangan kapan saja dan menyerang ke segala arah," kata PLAAF dalam sebuah pernyataan.

Meski demikian, PLAAF merahasiakan lokasi pendaratan pesawat-pesawat pembom China tersebut.

Sikap "tunduk" pemerintah Duterte atas manuver militer China itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Filipina. Para senator mengecam militerisasi China dan menyalahkan kelambanan pemerintah Duterte.

Senator Risa Hontiveros menilai pemerintah Filipina "bersikap tunduk" pada Beijing. Politisi oposisi lainnya, Gary Alejano, mengatakan masalah militerisasi China di Laut China Selatan adalah keprihatinan global.

"Dengan menempatkan negara kita dalam jarak mencolok dari pembom berkemampuan nuklir, China telah hampir mengancam kami dengan perang nuklir di Laut Filipina Barat,” kata Hontiveros dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama lokal untuk Laut China Selatan.

"Dengan keheningan dan kepatuhan pemerintah Filipina ke China, kami menempatkan bahaya besar bukan hanya negara kami, tetapi juga negara tetangga kami," kata Alejano.

Credit sindonews.com

Bomber China Mendarat di Laut China Selatan, Filipina Tempuh Aksi Diplomatik

MANILA - Filipina beraksi dengan mengambil "tindakan diplomatik" untuk menegaskan klaim wilayahnya di Laut China Selatan setelah pesawat pembom (bomber) H-6K China mendarat di kawasan sengketa tersebut.

Langkah aksi diplomatik itu diumumkan Kementerian Luar Negeri di Manila pada hari Senin (21/5/2018).

Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.

Tindakan militer Beijing itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Manila. Amerika Serikat juga mengirim kapal ke wilayah yang disengketakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Filipina mengaku sedang memantau perkembangan. "Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat yang diperlukan untuk melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa depan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi setiap inci teritorial dan wilayah kami yang berdaulat," lanjut pernyataan tersebut, yang dikutip Reuters.

Kendati demikian, pemerintah Presiden Rodrigo Duterte tersebut tidak mau mengecam tindakan China, yang oleh Washington dianggap dapat memicu ketegangan ketegangan dan mengguncang kawasan tersebut.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur air strategis yang menghasilkan USD3 triliun dari lalu lintas kapal dunia setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling bertentangan di wilayah tersebut.

China telah membangun tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer dengan lapangan terbang, radar, dan sistem rudal pertahanan.

Beijing mengatakan fasilitas militernya di Spratly murni defensif dan berhak melakukan apa yang disukai di wilayahnya sendiri.

Credit sindonews.com

Filipina terusik ulah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Pesawat pembom Tiongkok, H-6K. (Reuters)

Manila (CB) - Filipina mengungkapkan keprihatinan seriusnya menyangkut kehadiran pesawat pembom strategis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan kementerian luar negeri telah mengambil langkah diplomatik seperlunya, kata juru bicara Presiden Rodrigo Duterte seperti dikutip Reuters, hari ini.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan pekan lalu pembom-pembom strategis mereka seperti H-6K telah mendarat dan tinggal landas di kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer.

Ulah Tiongkok itu membuat marah kubu oposisi Filipina, sedangkan Amerika Serikati telah mengirimkan kapal perang-kapal perangnya ke wilayah yang dipersengketakan itu.

Filipina tidak bisa memverifikasi kebenaran kehadiran bomber-bomber Tiongkok di laut itu, kata juru bicara kantor kepresidenan Filipina, Harry Roque.

"Tetapi kami sangat memperhatikan laporan yang muncul dan kami mengungkapkan keprihatinan serius perkembangan baru itu menyangkut dampaknya terhadap upaya menghadirkan perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Roque.

Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan terus memonitor perkembangan itu.

"Kami mengambil langkah diplomatik sepantasnya demi melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa mendatang," kata Deplu Filipina seperti dikutip Reuters. "Kami menegaskan lagi komitmen kami dalam melindungi setiap jengkal teritori dan wilayah kami di mana kami berdaulat di atasnya."

Ironisnya departemen luar negeri Filipina tidak mengutuk prilaku Tiongkok itu. Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur laut internasional strategis yang dilalui lalu lintas laut senilai 3 triliun dolar AS per tahun.

Brunei, Malaysia, Fulipina, Taiwan dan Vietnam juga mempersengketakan wilayah ini.

Tiongkok sudah membangun tujuh pulau buatan di Spratly di Laut Tiongkok Selatan dan diubahnya menjadi pangkalan militer yang dilengkapi lapangan udara, radar dan pertahanan peluru kendali.

Credit antaranews.com

Anwar Ibrahim Enggan Disebut Bapak Reformasi Malaysia

Politikus Malaysia Anwar Ibrahim enggan disebut sebagai bapak reformasi, meski selama ini dia dianggap sebagai tokoh pejuang perubahan di Negeri Jiran. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Politikus Malaysia Anwar Ibrahim enggan disebut sebagai bapak reformasi, meski selama ini dia dianggap sebagai tokoh pejuang perubahan di Negeri Jiran.

"Ada yang memang menganggap saya begitu, tapi yang terpenting adalah reformasi itu sendiri yang dilaksanakan," ucap Anwar kepada CNN Indonesia TV, Minggu (20/5) di Jakarta.

Anwar menganggap reformasi bukan titel yang bisa dibuat-buat seenaknya, tapi julukan yang datang dengan sendirinya seiring dengan perjuangan seseorang membawa perubahan bagi rakyat dan negara.

"Jadi saya tidak boleh pegang dan memonopoli titel tersebut. Itu datang dengan sendirinya," kata Anwar.

Anwar merupakan Ketua Umum Pakatan Harapan, koalisi partai oposisi yang akhirnya memimpin bangsa setelah menang pemilihan umum 9 Mei lalu, menumbangkan rezim Barisan Nasional yang memimpin sejak Malaysia merdeka enam dekade lalu.

Dalam wawancara tersebut, Ketua Umum Partai keadilan Rakyat (PKR) itu juga mengungkapkan kekaguman terhadap proses reformasi di Indonesia pada 20 tahun silam.

"Reformasi Indonesia menakjubkan dan istimewa meski masih ada kesenjangan, kemiskinan, hingga permasalahan korupsi yang agak serius," papar pria 70 tahun itu.

"Rakyat Indonesia mengharapkan suatu perubahan agar terus belaku. Yang membuat saya kagum adalah ada perubahan jelas dalam sistem pemerintahan antara masa orde baru dan pasca-reformasi," lanjutnya.

Merasa Difitnah

Pada 1998, Anwar sendiri mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Dari orang yang digadang bakal menjadi perdana menteri, ia dipecat karena menyuarakan perubahan sistem pemerintahan.

Ia bahkan dipenjara atas tuduhan sodomi, kasus yang dianggap bermotif politik. Tak hanya di masa pemerintahan Mahathir, Anwar juga dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang sama pada era Najib Razak, 2015 lalu.

Anwar menyebut pengampunan penuh Yang Dipertuankan Agung Raja Malaysia terhadapnya dikabulkan karena raja yakin dia telah difitnah.

"Yang Dipertuankan Agung pada kenyatannya sempat mengatakan bahwa kasus ini tak mempengaruhinya," ucap Anwar.

"Saya diampunkan dan dibersihkan karena dia yakin ada pelanggaran hukum dan kezaliman terhadap Anwar yang cukup kuat. Sebab Raja mengikuti setiap proses hukum dan pengadilan kasus ini," lanjutnya.

Anwar Enggan Disebut Bapak Reformasi, Ingin Belajar dari RI

Anwar menyebut pengampunan penuh Yang Dipertuankan Agung Raja Malaysia terhadapnya dikabulkan karena raja yakin dia telah difitnah. (Reuters/Lai Seng Sin)

Meski mengaku telah memafkan para oknum-oknum yang telah memfitnah dan memenjarakannya, Anwar menyebut dia ingin memastikan namanya bersih.

Dia ingin jaksa dan hakim yang menangani kasusnya membeberkan seluruh fakta jika dirinya benar-benar melanggar hukum.

"Tapi langkah ini bukan dimaksud untuk menghukum ketua hakim atau siapa-siapa yang terlibat dan tunduk kepada bapak Najib Razak yang mengarahkan seluruh drama ini. Saya tidak bermaksud begitu," kata dia.

"Saya hanya ingin tunjukan fakta dan undang-undang yang buktikan tanpa ragu bahwa saya telah dikhianati dan difitnah," katanya.

Yakin Najib Korupsi

Setelah mengalahkan Barisan Nasional dalam pemilu, agenda Pakatan Harapan selanjutnya adalah membersihkan pemerintahan baru dari elemen-elemen rezim terdahulu.

Selain itu, pemerintahan baru Malaysia juga tengah gencar-gencarnya menyelidiki kasus dugaan korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat eks PM Najib Razak sejak pertama kali mencuat 2015 lalu.

Anwar merasa yakin bahwa pemerintahan yang dipimpin Najib melakukan korupsi, bahkan tak hanya kasus 1MDB tapi juga di beberapa kasus lainnya.

"Soal korupsi ini sudah lama, bukan saja soal 1MDB, saya tahu bahwa ada korupsi pembelian kapal frigate, dan banyak jauh sebelum 1MDB," ucapnya.

Anwar mengatakan dia merupakan salah satu politikus yang mengungkap kasus 1MDB pertama kali di parlemen pada 2010 lalu. Namun, kata dia, parlemen saat itu membantah dan malah melindungi pemerintah.

Anwar menyebut dirinya bahkan sempat diskors selama 6 bulan dari jabatannya sebagai anggota parlemen karena mengungkap kasus itu saat berpidato di depan badan legislatif.

"Saya yang pertama kali menyuarakan kasus 1MDB pada 2010 lalu di parlemen. Saat itu, pidato saya cukup keras karena menegaskan bahwa ada pelanggaran hukum dan kekayaan aneh yang tidak mungkin dimiliki individu," kata Anwar.

"Tapi, seperti biasa pada saat itu parlemen digunakan untuk menangkis tuduhan. Saya sempat dihantung Najib selama 6 bulan meski pada akhirnya kasus ini terungkap juga."

Untuk pertama kalinya, Komisi anti-korupsi Malaysia (MACC) melayangkan panggilan kepada Najib untuk memberikan kesaksian terkait skandal 1MDB besok, Selasa (22/5).

Anwar sebelumnya memperkirakan bahwa Najib pada akhirnya akan dipenjara. Dia juga meyakini bahwa jaksa bisa menemukan bukti cukup untuk menuntut orang yang pernah menjebloskannya ke penjara itu.

Credit cnnindonesia.com

Eks Pemimpin UMNO Laporkan Najib ke FBI Terkait 1MDB

Ilustrasi. (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Eks pemimpin partai UMNO, Khairuddin Abu Hassan, melaporkan mantan Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kepada Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

Dalam pernyataan pada Senin (21/5), mantan pimpinan kepala divisi UMNO Batu Kawan itu mengatakan bahwa ia telah mengajukan laporan terhadap "Najib dan kaki tangannya" pada 12 Mei di markas FBI di New York.

"Di kantor FBI di New York, saya juga menulis surat ke Presiden AS untuk menginformasikan penyelewengan Najib karena dia menyalahgunakan keuangan negara dan duit rakyat Malaysia," tulis Khairuddin melalui pernyataan yang dikutip The Straits Times.

Khairuddin sendiri sudah lama berencana mengajukan laporan tersebut kepada FBI, tepatnya sejak 2015, sebelum ia ditangkap di bawah Undang-undang Pelanggaran Keamanan dan dilarang ke luar negeri.

Ia kemudian dibui selama dua bulan. Namun kemudian, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Khairuddin dan pengacaranya, Matthias Chang, tak dapat diadili di bawah undang-undang tersebut.

Setelah itu, Khairuddin pun mengajukan laporan ke kepolisian Sydney pada 26 Februari lalu terhadap Bank ANZ karena tidak menginformasikan aparat Malaysia dan membiarkan uang senilai 2,6 triliun ringgit mengalir dari rekening pribadi Najib ke Singapura.

Selama ini, sejumlah pihak menggelar penyelidikan khusus karena investor global dari 10 negara menduga ada miliaran dolar dijarah melalui 1MDB.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

Saat menjabat, Najib selalu membantah tudingan ini dengan berkilah bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir dalam pemilu bersejarah pada pekan lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran.

Khairuddin pun mengaku senang pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad dapat menanggapi laporannya pada 2014 lalu.

"Di bawah pemerintahan baru Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, aparat di Malaysia tidak lagi harus menutup kasus penyelidikan skandal keuangan ini," kata Khairuddin, sebagaimana dilansir The Straits Times.

Credit cnnindonesia.com

Mahathir Sebut Utang Malaysia Capai Rp3.593 Triliun

PM Mahathir Mohamad menyebut utang Malaysia mencapai Rp3.593 triliun. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyebut Malaysia dibebani utang lebih dari 1 triliun ringgit atau Rp3.593 triliun akibat pemerintahan Najib Razak, politikus yang kini tengah dihadapkan pada penyelidikan dugaan korupsi.

Berkampanye menentang peningkatan biaya hidup dan skandal korupsi miliaran dolar yayasan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Mahathir yang kini berusia 92 tahun memimpin koalisi oposisi melengserkan aliansi tak terkalahkan Najib dalam pemilu 9 Mei.

"Kita melihat keuangan negara, contohnya, disalahgunakan sehingga kita saat ini menghadapi utang yang telah meningkat hingga satu triliun ringgit," kata Mahathir dalam pidato perdananya di hadapan staf kantor perdana menteri, Senin (21/5).

"Kita tidak pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kita tidak pernah menghadapi utang lebih dari 300 miliar ringgit, tapi kini meningkat hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir sebagaimana dikutip Reuters.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana 1MDB merongrong Najib sejak Agustus 2015 lalu, saat harian Wall Street Journal melaporkan dugaan aliran dana lembaga sekitar US$700 juta ke rekening pribadi Najib.

Skandal itu dinilai berperan besar dalam kekalahan koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib dan UMNO dalam pemilu kemarin.

Kemenangan tak terduga koalisi oposisi Pakatan Harapan membawa rival sekaligus senior Najib, Mahathir Mohamad, kembali menjabat sebagai Perdana Menteri.

Sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Malaysia, Mahathir mendesak percepatan penyelidikan 1MDB. Sementara itu, Najib selalu menampik terlibat dalam kasus tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Mahathir setuju bentuk tim khusus penyelidikan 1MDB

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman)

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad setuju untuk membentuk tim khusus penyelidikan 1MDB untuk menjalankan penyelidikan terperinci, melakukan perampasan aset dan mendakwa individu yang terlibat, sebut siaran pers yang dikirim Kantor Perdana Malaysia kepada media di Kuala Lumpur, Senin.

Tim Khusus diketuai bersama oleh Tan Sri Gani Patail (mantan pengacara), Tan Sri Hj Abu Kassim Mohamed (mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM / Komisi Pemberantasan Korupsi), Dato Sri Hj Mohd Shukri Abdull (Ketua Pesuruhjaya SPRM) dan Dato` Abdul Hamid bin Bador.

Keanggotaan tim ini terdiri daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Kantor Pengacara Negara, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan beberapa orang pengacara yang mempunyai kepakaran dalam perkara terkait.

Tim ini akan bertanggungjawab dalam keseluruhan aspek penyelidikan, mendeteksi keuangan dan perolehan aset akibat salah laku dan penyelewengan dana 1MDB yang tersimpan atau diinvestasikan di dalam dan luar negara.

Tim ini juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kerjasama dengan pelbagai pihak di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada dan lain-lain negara yang terkait.

Pemerintah berharap pembentukan tim khusus dengan pelibatan berbagai pihak akan mengembalikan marwah negara yang telah tercemar selama ini disamping mengembalikan uang dan aset rakyat Malaysia terkait skandal kleptokrasi hasil salah urus dan penyelewengan dana 1MDB.

Sebelumnya The Council of Eminent Persons Malaysia pada siaran pers Kamis (17/5) menyebutkan penyelidikan 1MDB bakal melibatkan Penasehat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Faris Rabidin.

Terkait hal tersebut Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot telah melakukan klarifikasi bahwa Faris Rabidin bukan pegawai OJK tetapi merupakan konsultan independen yang dikontrak Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan bantuan teknis ke OJK berdasarkan kebutuhan.

1MDB adalah yayasan dana investasi pemerintah yang dibentuk pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak yang hingga 2016 mengetuai badan penasehat yayasan tersebut.

Yayasan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi diduga didirikan atas bantuan pakar keuangan Malaysia bernama Low Taek Jho atau Jho Low.

Antara 2009 dan 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan dana miliaran dolar melalui surat utang yang digunakan untuk proyek investasi dan pendirian perusahaan patungan.

Departemen kehakiman AS mengatakan dana sebesar 4,5 miliar dollar AS kemudian dialirkan ke sejumlah rekening di negara-negara surga pajak dan perusahaan cangkang.

Langkah tersebut dilakukan dengan bantuan dari pejabat tinggi 1MDB, rekan dan para bankir.

Credit antaranews.com

12 menteri Malaysia dilantik

istrinya Anwar Ibrahim, Wan Azizah. (REUTERS/Stringer)

Kuala Lumpur (CB) - Sebanyak 12 menteri menjalani sumpah jabatan dan sumpah setia serta sumpah menyimpan rahasia di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V di Istana Negara, Senin malam.

Banyak wajah baru yang diambil sumpah dalam kabinet sedangkan dua diantaranya baru pertama kali menjadi anggota parlemen.

Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diangkat sumpah sebagai Menteri Dalam Negeri pernah menjadi Wakil Perdana Menteri dari Barisan Nasional (BN) saat pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Diantara daftar yang pertama kali masuk kabinet adalah Wakil Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail yang juga Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga.

Anggota Kabinet baru lainnya ialah Sekjen DAP, Lim Guan Eng (Menteri Keuangan), Presiden Parti Amanah Negara (Amanah), Mohamad Sabu (Menteri Pertahanan), Wakil Presiden PKR, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali (Menteri Hal Ehwal Ekonomi).

Ketua Wanita PKR, Zuraida Kamaruddin (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan), Sekjen Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Loke (Menteri Pengangkutan), Wakil Ketua DAP Gobind Singh Deo (Menteri Komunikasi dan Multimedia).

Wakil Ketua DAP, M Kulasegaran (Menteri Tenaga Manusia), Wakil Presiden Amanah Salahuddin Ayub (Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani) dan Direktur Strategi Amanah, Dr Dzulkefly Ahmad (Menteri Kesehatan).

Kemudian anggota Parlemen Simpang Renggam yang juga dosen IIUM, Dr Maszlee Malik (Menteri Pendidikan) dan anggota Parlemen Titiwangsa, Rina Mohd Harun (Menteri Pembangunan Luar Kota).

Guan Eng sebelumnya Ketua Menteri Pulau Pinang dan Mohamed Azmin Menteri Besar Selangor.

Credit antaranews.com

Israel Tarik Dubesnya dari Tiga Negara Eropa

Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)

Foto: AFP

Israel memanggil pulang duta besarnya dari Spanyol, Slovenia dan Belgia.

CB, TEL AVIV -- Israel memanggil pulang duta besarnya dari tiga negara Eropa, yakni Spanyol, Slovenia, dan Belgia. Hal itu dilakukan setelah ketiga negara memberi dukungan di Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan warga Palestina di Jalur Gaza.

"Duta besar Spanyol dan Slovenia dipanggil pada Senin (21/5), sementara utusan Belgia akan dipanggil pada Selasa (22/5)," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Al Araby.

Belum ada keterangan tentang berapa lama duta besar dari ketiga negara tersebut akan berada di Israel. Pada Jumat (18/5), Dewan HAM PBB telah mengadopsi sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina yang berdemonstrasi di wilayah tersebut. Resolusi didukung 29 negara dan tiga di antaranya adalah Spanyol, Slovenia, serta Belgia.

Lebih dari 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin pekan lalu. Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.

Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit republika.co.id

Israel akan Dilaporkan ke Pengadilan Pidana Internasional

Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Palestina akan melaporkan Israel ke Pengadilan Pidana Internasional.

CB, RAMALLAH -- Palestina akan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada Selasa (22/5). Pengaduan ini terkait permukiman ilegal dan kejahatan perang yang baru-baru ini dilakukan Israel di Jalur Gaza.

"Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki akan mengajukan pengaduan ke jaksa kepala ICC pada hari Selasa," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Senin (21/5), dikutip laman Anadolu Agency.

Al-Maliki diperkirakan akan mengadakan konferensi pers seusai mengajukan pengaduan tersebut. Pemerintah Israel belum merilis komentar atau tanggapan terkait hal ini.

Lebih dari 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Pada Jumat (18/5), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.

Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit republika.co.id

PLO Kecam Keputusan Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel setelah protes terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, di kota Betlehem, Tepi Barat, Senin, 14 Mei 2018.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

PLO menilai pemindahan Kedubes Paraguay pelanggaran terhadap hukum internasional

CB, YERUSALEM -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam keputusan pemerintah Paraguay, yang memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. PLO menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

"Tindakan yang tidak bertanggung jawab ini adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat nyata dan disengaja serta sah secara resolusi internasional (PBB)," ujar anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency.

PLO mendesak Paraguay membatalkan keputusan tersebut. PLO pun meminta negara-negara anggota Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara yang mendukung pendudukan Israel.

Paraguay telah resmi memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (21/5). Paraguay merupakan negara ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang memindahkan kedutaannya ke kota tersebut.

Upacara peresmian kedutaan dihadiri Presiden Paraguay Horaico Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pidatonya Netanyahu mengatakan pemindahan kedutaan Paraguay ke Yerusalem merupakan hari besar bagi Israel.

"Paraguay mendukung pengakuan Israel di PBB (pada 1949) dan kami belum melupakan itu. Paraguay juga berdiri dengan Israel di berbagai lembaga internasional," kata Netanyahu.

Pada 14 Mei lalu AS telah meresmikan kedubesnya untuk Israel di Yerusalem. Acara peresmian dihadiri putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump, serta menantu Trump, yang juga menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih untuk urusan Timur Tengah, Jared Kushner.

Dua hari kemudian, yakni 16 Mei, Guatemala mengikuti langkah AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Acara peresmian dihadiri langsung oleh Presiden Guatemala Jimmy Morales.

Credit republika.co.id

Warga Israel Demo Pembunuhan Orang Palestina di Gaza

Ilustrasi protes warga Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Ratusan warga Israel keturunan Arab turun ke jalanan Kota Haifa pada Minggu (20/5) malam, memprotes kekerasan militer yang menewaskan sekitar 60 orang Palestina saat demo pembukaan kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem pada awal pekan lalu.

Para pemrotes berteriak "hentikan pendudukan, hentikan fasisme." Sebagian lainnya turun ke jalan sambil membawa sejumlah poster bertuliskan Gaza berwarna merah darah dan meneriakkan slogan "Etnis Yahudi dan Arab bukan musuh."

Demo tersebut juga dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap ratusan warga Palestina yang gugur di Gaza sejak demo melawan pendudukan Israel berlangsung pada 30 Maret lalu.

Dalam unjuk rasa itu, para pengunjuk rasa juga mengecam penangkapan 19 orang pedemo oleh aparat Israel selama protes berlangsung di utara Haifa.
Populasi warga Israel keturunan Arab berkisar 17,5 persen dari total penduduk negara tersebut. Sebagian besar dari mereka berasal dari Palestina.

Nenek moyang mereka menolak pergi dari tanah Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel sejak 1948 silam.

Sebanyak 62 warga Palestina dilaporkan tewas selama aksi damai memprotes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada Senin pekan lalu. Militer Israel disebut melepas tembakan dan gas air mata ke arah kerumunan pendemo yang beraksi secara damai.

Menurut otoritas Palestina di Gaza, puluhan orang itu membuat jumlah warga Palestina yang tewas dalam aksi damai mencapai 119 orang sejak 30 Maret.

Sejumlah negara mengecam kekerasan yang dilakukan militer Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukan penyelidikan independen terkait hal ini.

Namun, militer Israel berkeras penggunaan kekerasan diperlukan untuk mempertahankan perbatasan dan mencegah penyusupan massal ke wilayahnya.

Israel menuding Hamas, salah satu faksi besar Palestina, menggunakan demonstrasi untuk mendekati wilayah Israel yang berbatasan langsung dengan Gaza agar bisa meletakkan bahan peledak dan menyerang tentaranya.

Di tempat terpisah, seorang warga Palestina tewas akibat serangan jantung selama menjadi tahanan Israel. Aziz Ewisat telah mendekam di penjara sejak 2014 lalu setelah divonis 30 tahun bui karena menyerang tentara Israel.

Petugas sipir Israel berdalih Aziz tewas akibat serangan jantung setelah mencoba menyerang penjaga penjara. Israel menganggap Aziz merupakan anggota Hamas, organisasi yang selama ini dianggap sebagai teroris oleh Tel Aviv.

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi beri perhatian besar terhadap Rohingya

Imigran gelap etnis rohingya asal Myanmar beraktivitas di penampungan darurat komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (28/4/2018). Rencananya 76 imigran itu akan dipindahkan ke Shelter Blang Adoe, Aceh Utara, sambil menunggu kejelasan dan kepastian dari imigrasi, IOM dan UHNCR terkait sampai kapan keberadaan mereka di Indonesia. (ANTARA FOTO/Rahmad) (Rahmad)

Jakarta (CB) - Pemerintah Arab Saudi memberikan perhatian yang besar terhadap krisis yang menimpa Muslim Rohingya karena didasari kewajiban agama dan solidaritas kemanusiaan.

"Serta posisinya dalam dunia Islam dan internasional," berdasarkan keterangan tertulis dari Kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, Senin.

Pemerintah Arab Saudi menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ 5 juta dari kas King Salman Center untuk membantu pengungsi Rohingya serta berkoordinasi dengan ASEAN dan Malaysia.

"Kemudian Arab Saudi menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ 2 juta untuk membantu Muslim Rohingya yang terdampar di Laut Andaman dan Selat Malaka di Gambia," berdasarkan keterangan tertulis.

Arab Saudi juga melakukan kesepakatan dengan UNHCR dengan memberikan dana yang melebihi US$ 1 juta yang diperuntukkan para bantuan pengungsi Rohingya di Thailand, di samping bantuan dana sebesar US$ 634 ribu untuk pembangunan perumahan sementara, tapi pemerintah Myanmar menolak proyek tersebut.

Menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ l juta untuk membantu pengungsi Rohingya di Malaysia.

Pemerintah Arab Saudi menerbitkan dekrit yang berisi tekanan terhadap Pemerintah Myanmar baik secara politik maupun ekonomi untuk memulangkan Muslim Rohingya ke tempat tinggal mereka dan memberikan hak-haknya. Dengan terus memberikan dukungan melalui kedutaan-kedutaannya di Bangladesh, Malaysia dan lndonesia.

Kemudian, Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk OKI turut berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri guna membahas masalah Rohingya yang diadakan pada l8-20 Januari 2017 di Kuala Lumpur.

Memberikan pinjaman sebesar 30 juta Riyal Saudi melalui Dana Pembangunan Saudi (SlD) untuk membiayai pengembangan sistem irigasi di bendungan "Kanyan", di mana pasokan peralatan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut telah berhasil dikirimkan dan dana sebesar 9.39 juta Riyal telah cairkan, namun pemerintah Myanmar meminta pinjaman dibatalkan.

Kesepakatan antara King Salman Relief dan Humanitarian Center dan Kantor Organisasi Migrasi Internasional (IMO) Myanmar dalam program Operasi gabungan untuk mempromosikan pembangunan pertanian dan mengurangi migrasi ilegal di negara bagian Rakhine.

Kesepakatan antara King Salman Relief dan Humanitarian Center dan Turkish Relief Organization untuk menyediakan keperluan berbuka puasa bagi masyarakat muslim Myanmar.

Total keseluruhan program Saudi untuk Muslim Rohingya senilai US$ 11.243.225 dollar Amerika.

Credit antaranews.com