CUPUMA

Jumat, 18 Mei 2018

Rusia: Kami Tidak Pernah Langgar Perjanjian Nuklir dengan AS

MOSKOW - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov angkat bicara mengenai tudingan Amerika Serikat (AS) bahwa Rusia telah melanggar perjanjian senjata nuklir jarak menengah atau INF. Peskov menyatakan, Moskow tidak pernah melanggar perjanjian yang dicapai tahun 1987 itu.

AS dilaporkan tengah mempersiapkan sanksi baru terhadap Rusia sebagai tanggapan atas apa yang disebut Washington sebagai pelanggaran terhadap INF.

"Rusia selalu mematuhi kewajibannya yang disematkan berdasarkan perjanjian ini, dan bermaksud untuk terus mematuhi kewajiban ini. Oleh karena itu, instruksi seperti itu, jika itu benar-benar terjadi, membingungkan," ucap Peskov, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (17/5).

Peskov kemudian mengatakan Moskow sangat menyayangkan sikap AS yang terus menerus mengejar kebijakan sanksi kepada Rusia ataupun kepada negara lain di dunia.

Sebelumnya diwartakan, Presiden AS, Donald Trump dilaporkan telah mengeluarkan memo memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo untuk mengajukan sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran terhadap INF.

Dalam rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran untuk tahun fiskal 2018 mensyaratkan bahwa Trump mengembangkan dan menyerahkan kepada Kongres rencana untuk menghukum Rusia karena ketidakpatuhannya terhadap Perjanjian yang dicapai tahun 1987 itu .

Credit sindonews.com

Uni Eropa Ingin Selamatkan Perjanjian Atom Dengan Iran

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa di Sofia, Bulgaria, 28 pemimpin negara-negara Eropa menyatakan akan mempertahankan kesepakatan atom dengan Iran, sekaligus menyatakan kekecewaan mereka terhadap politik Donald Trump.

Ketua KTT Uni Eropa Donald Tusk mengatakan, keputusan-keputusan Donald Trump menunjukkan bahwa AS hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Uni Eropa tidak perlu "berilusi" tentang haluan politik Donald Trump, tandasnya.

Kesepakatan Atom dengan Iran ditandatangani tahun 2015 oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Cina. Kesepakatan itu bertujuan menghentikan ambisi Iran membuat senjata nuklir. Namun Donald Trump mengumumkan pemerintahnya menarik diri dari kesepakatan itu, karena menganggap perjanjian itu tidak efektif.

Para diplomat Uni Eropa menyatakan, kesepakatan itu harus dipertahankan dan tetap dilaksanakan. Namun masih belum jelas, apa rencana konkrit Uni Eropa untuk membantu perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang kini terancam sanksi Amerika Serikat, karena menjalankan bisnis di Iran.

Ancaman sanksi AS

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan, perusahaan-perusahaan yang masih menjalankan bisnis dengan Iran dalam tiga sampai enam bulan mendatang akan terkena sanksi AS. Trump menuduh Iran secara diam-diam tetap bermaksud memproduksi senjata atom, sekalipun para pengawas atom internasional dalam laporannya menyebutkan, Iran hingga kini menaati kesepakatan atom dari tahun 2015.

Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengusulkan beberapa opsi untuk menghindari sanksi AS. Uni Eropa misalnya bisa membentuk bank sendiri, yang nantinya memberi kredit untuk perusahaan-perusahaan Eropa yang aktif di Iran. Selain itu, Uni Eropa bisa mengenakan sanksi pada perusahaan-perusahaan yang tunduk pada tuntutan AS. Uni Eropa juga bisa mengenakan sanksi balasan terhadap perusahaan-perusahaan AS.

Beberapa perusahaan besar Eropa, seperti perusahaan energi Perancis Total, atau perusahaan ekspedisi Denmark Maersk sebelumnya menyatakan, mereka akan menarik diri dari Iran karena tidak ingin ada resiko konflik dengan AS.

Uni Eropa bujuk Rusia pertahankan perjanjian atom Iran

Namun kalangan diplomat Uni Eropa berpandangan, jika hubungan ekonomi Iran-Eropa terhenti, maka tidak ada lagi alasan bagi Iran untuk melaksanakan kesepakatan atom. Hal itu hanya akan membuat situasi politik dunia lebih rumit dan berbahaya. Hari Jumat (19/5), negara-negara Uni Eropa akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Rusia di Wina untuk membahas kelanjutan kesepakatan atom dengan Iran.

AS terutama mengeritik "politik agresif" yang dijalankan Iran di kawasan Timur Tengah dan "dukungan Iran kepada kelompok-kelompok teror". Pemerintahan Trump menuntut adanya perundingan danperjanjian baru yang lebih ketat terhadap Iran.

KTT Uni Eropa di Sofia juga membahas kemungkinan konflik dagang dengan AS di sektor baja dan alumunium. Para pemimpin Uni Eropa menyatakan mereka siap berundingan dengan AS, namun tidak „di bawah todongan". Saat ini, perusahaan-perusahaan Eropa sampai akhior Mei masih dibebaskan dari bea impor tambahan untuk baja dan alumunium yang dikenakan AS.

Credit sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi Pada Sejumlah Pentolan Hizbullah

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan telah menjatuhkan sanksi pada sejumlah pemimpin Hizbullah serta individu lain dan sebuah kelompok. AS mengklaim langkah ini untuk mengganggu sebuah kelompok teroris yang didukung Iran.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS menyatakan sanksi itu dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah, Wakil Sekretaris Jenderal Naim Qasim dan empat orang lainnya serta sebuah kelompok.

Sanksi itu dijatuhkan diambil bersama dengan negara-negara Teluk yang menjadi sekutunya atau enam anggota Pusat Penyeimbang Pembiayaan Teroris lainnya (TFTC).

"Target dari penjatuhan sanksi tersebut adalah pengaruh destabilisasi Iran dan Hizbullah terhadap kawasan itu," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (17/5/2018).

Sebagai hasil dari tindakan ini, semua properti dan kepentingan dalam properti mereka yang tunduk pada yurisdiksi AS diblokir, dan warga AS dilarang melakukan transaksi dengan mereka.

Ini adalah babak baru hukuman bagi Iran dan koneksi luar negerinya oleh Washington menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang penarikan dari perjanjian nuklir internasional pada minggu lalu.

Selain itu, enam negara anggota TFTC lainnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab, juga menjatuhkan sanksi kepada individu dan entitas terkait Hizbullah, yang telah masuk daftar hitam AS.

TFTC dibentuk pada Mei 2017 dan diresmikan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Trump di sela-sela KTT Arab-Islam-Amerika tahun lalu.

Credit sindonews.com

UNICEF Sebut Lebih dari 1.000 Anak Palestina Cedera di Gaza

Badan PBB untuk anak, UNICEF menyatakan lebih dari 1.000 anak-anak luka-luka oleh tentara Israel di Jalur Gaza sejak aksi demonstrasi 30 Maret lalu. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Badan PBB yang mengurusi anak-anak, UNICEF menyatakan lebih dari 1.000 anak-anak luka-luka oleh tentara Israel di Jalur Gaza sejak aksi demonstrasi 30 Maret lalu.

Badan PBB itu menyatakan sejumlah luka-luka sangat parah dan mengubah kehidupan si anak, termasuk amputasi.

"Kekerasan baru-baru ini memperburuk sistem kesehatan yang sudah parah di Jalur Gaza, yang kolaps akibat pemadaman listrik dan kekurangan bahan bakar, obat-obatan dan peralatan medis," kata UNICEF dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (16/5).

Pada Rabu, UNICEF dan dua mitranya mengirim dua truk berisi pasokan medis ke Jalur Gaza bagi sekitar 70 ribu orang.

Dalam aksi demonstrasi di Hari Nakba atau Hari Bencana bagi warga Palestina, memperingati pendudukan Israel di wilayahnya, lebih dari 60 demonstran Palestina dan ribuan lagi luka-luka oleh tentara Israel yang dikerahkan di sepanjang sisi pagar perbatasan Gaza-Israel.

Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan lebih dari 100 demonstrann Palestina tewas terkena tembakan tentara Israel sejak aksi protes di Gaza 30 Maret lalu. Sedikitnya tujuh anak di bawah umur dan seorang bayi berusia delapan bulan menjadi korban tewas.

Pada Rabu, Jaksa Mahkamah Kejahatan Perang Internasional menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya kekerasan di Gaza, dan menyatakan hal tersebut dapat menjadi bahan penyelidikan.

"Setiap dugaan kejahatan baru dalam konteks situasi di Palestina dapat menjadi pemeriksaan hukum kami," kata pernyataan jaksa tersebut seperti dilansir Reuters. "Ini berlaku pada kejadian 14 Mei 2018, juga insiden yang akan terjadi di masa mendatang."

Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional membuka penyelidikan awal atas tindakan kekerasan di wilayah Palestina yang dijajah, termasuk Yerusalem Timur pada Januari 2015. Hingga kini mereka belum menentukan apakah akan melakukan penyelidikan resmi.

Aksi demonstrasi yang digelar Senin (14/5) bertepatan dengan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem. Hari Nakba atau Hari Bencana bagi warga Palestina dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun ke-70 Israel. Lebih dari 700 ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka saat Israel dibentuk.

Credit cnnindonesia.com

Belanda Tuntut Israel Lakukan Penyelidikan Pembantaian di Gaza

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, menuntut Israel melakukan penyelidikan menyeluruh atas pembantaian warga Palestina oleh militer Israel di Jalur Gaza. Lebih dari 60 warga Palestina tewas dalam hari paling berdarah itu.

Blok, yang menghadiri debat Dewan Keamanan tingkat tinggi PBB, mengaku terkejut dengan aksi kekerasan di dekat pagar perbatasan yang berujung pada tewasnya 60 warga Palestina.

"Sangat penting sebuah negara menggunakan kekerasan - mungkin ada kebutuhan untuk menggunakan kekerasan - negara harus menyelidiki secara menyeluruh dan mempublikasikan temuan secara terbuka," katanya.

"Jika ada kesalahan yang dilakukan, negara harus membuat mereka dikenal dan menghukum mereka yang bertanggung jawab," tambahnya.

"Saya sedang menunggu penyelidikan menyeluruh oleh pemerintah Israel," tukasnya seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (18/5/2018).

Blok juga mengatakan kedua pihak, Israel dan Palestina, harus menghentikan retorika dan kembali ke perundingan.

Ketegangan Israel-Palestina telah meningkat sejak Desember, ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengumuman ini memicu aksi protes yang ditindas dengan keras oleh IDF. Bentrokan mematikan telah semakin meningkat selama apa yang disebut 'Great March of Return', yang memuncak pada hari Senin lalu ketika kedutaan AS secara resmi dibuka di Yerusalem.

Setidaknya 60 orang kehilangan nyawa mereka dalam apa yang menjadi hari paling mematikan dalam konflik Israel-Palestina sejak 2014. Lebih dari 2.700 orang luka-luka, banyak dari mereka diakibatkan oleh amunisi hidup.

Sementara pemerintah Palestina menyebut tindakan keras Israel sebagai "pembantaian yang mengerikan," Israel membantah tuduhan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa. Negara Zionis itu bersikeras tindakan keras itu dibenarkan untuk melindungi perbatasannya.

Credit sindonews.com

Afrika Selatan: Aksi Israel di Gaza Seperti Nazi ke Kaum Yahudi

Para pengunjuk rasa menggelar aksinya di dekat Kedutaan Besar AS untuk mengutuk kekerasan Jalur Gaza yang menyebabkan puluhan orang Palestina tewas, di Manila, Filipina, 17 Mei 2018. (AP Photo/Bullit Marquez)

CB, Jakarta - Partai berkuasa di Afrika Selatan, Kongres Nasional Afrika (ANC), mengatakan, aksi kebrutalan Israel di perbatasan Gaza mirip seperti dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap warga Yahudi.
ANC dalam pernyataannya mengatakan, Angkatan Bersenjata Israel telah melakukan pembunuhan massal ketika berhadapan dengan warga Palestina yang melakukan unjuk rasa damai pada Senin, 14 Mei 2018.

Kawat besi di kamp konsentrasi milik NAZI pada perang dunia ke-2. Pada perang tersebut jutaan orang Yahudi dan ras lain yang berbeda dengan ras arya mati sia-sia di kamp ini, 10 Desember 2014. REUTERS.

"Kami menyaksikan dengan penuh ketidakpercayaan ada aksi brutal, pembunuhan massal oleh tentara Israel terhadap warga Palestina. Aksi ini mirip dilakukan Nazi Jerman kepada kaum Yahudi," bunyi pernyataan ANC seperti dikutip Jewish Telegraphic Agency, Kamis, 17 Mei 2018.
Afrika Selatan, Senin, memanggil pulang duta besarnya untuk Israel sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Pemanggilan itu sebagai bentuk protes atas sikap Israel terhadap pembunuhan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina. Selain Afrika Selatan, Turki juga melakukan hal serupa.

Pekerja memeriksa emas batangan diambil Dari Yahudi oleh Nazi. 9news.com.au
Menanggapi keputusan pemerintah Afrika Selatan, kelompok payung Yahudi Afrika Selatan, South African Jewish Board of Deputies dan Zionist Federation, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama, mereka menyalahkan keputusan pemerintah menarik Duta Besar.
"Penarikan Duta Besar itu keterlaluan dan menunjukkan standar ganda pemerintah kita terhadap negara Yahudi," bunyi pernyataan mereka.

Kelompok ini menambahkan, "Mereka kehilangan nyawa warga sipil, kita mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat yang memiliki hak mempertahankan perbatasan dan warga sipilnya. Israel berhadapan dengan bahaya nyata yang dilakukan oleh Hamas. Pendukung mereka menyerbu pagar keamanan dan menyerang warga sipil Israel."

Credit tempo.co

Parlemen Israel Ingin Akui Genosida Turki Terhadap Armenia

Rapat umum parlemen Israel "Knesset" [Middle East Monitor]

CB, Jakarta - Partai Itszik Shmuli (Persatuan Zionis) berencana untuk mengajukan RUU ke Parlemen Israel Knesset untuk pengakuan resmi Israel atas genosida atas rakyat Armenia yang dilakukan oleh Kekaisaran Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama.
Media Israel seperti dilansir Middle East Monitor, 17 Mei 2018, mengatakan bahwa presentasi RUU dilatari konfrontasi baru dengan Turki.
RUU berisi bahwa Knesset akan secara resmi mengakui genosida dan akan menetapkan hari khusus memperingati genosida Armenia setiap tahun.
Langkah anggota Knesset selama beberapa hari terakhir adalah upaya membalas pemerintah Turki karena memerintahkan duta besar Israel keluar dari negara itu dan memanggil duta besar Turki minggu ini sebagai tanggapan atas pembunuhan di Gaza

Wisatawan mengunjungi Kompleks Peringatan Genosida Armenia, 25 Mei 2017. Salah satu tempat yang harus dikunjungi adalah Pusat Seni Cafesjian atau yang lebih dikenal dengan Kompleks Cascade. Kompleks yang dibangun dengan batu-batu alam ini terdapat banyak anak tangga menuju puncak bukit Victory Park. Dari titik ini terlihat kota Yerevan di ketinggian dan jika cuaca cerah akan terlihat Gunung Ararat, simbol keramat negara Armenia, kendati gunung tersebut berada di wilayah Turki. ANTARA FOTO/Hermanus Prihatna
Sementara muncul usulan untuk membatalkan pertemuan bersama dengan pejabat senior Turki, seruan agar warga Israel membatalkan liburan di Turki, dan menyerukan Israel untuk mengakui hak-hak minoritas Kurdi di Suriah, seperti yang dilansir dari Haaretz, 17 Mei 2018.
Namun salah satu proposal yang paling menonjol adalah proposal undang-undang yang mengakui genosida orang-orang Armenia di bawah Dinasti Utsmani pada awal abad ke-20. Turki selalu membantah keras telah melakukan genosida terhadap orang-orang Armenia.

Para pengunjuk rasa, memegang spanduk selama demonstrasi di dekat konsulat Israel di Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Plakat dibiarkan berbunyi dalam bahasa Turki: "Bahkan jika dunia bisu, kita tidak akan diam." (AP Photo/Emrah Gurel)
Sejak 2012 Knesset telah membahas genosida Armenia tetapi upaya untuk mengesahkan undang-undang untuk menetapkan hari peringatan genosida Armenia tidak kunjung rampung.
Pengamat Knesset percaya bahwa mayoritas anggota Knesset sebenarnya mendukung undang-undang semacam itu, tetapi karena sifat sensitif hubungan Israel-Turki, undang-undang sengaja tidak diloloskan.
Pada bulan Februari, misalnya, Knesset menolak RUU tentang masalah ini yang diajukan oleh anggota parlemen Yair Lapid. Tetapi pada Rabu kemarin, dua anggota Knesset, Amir Ohana (Likud) dan Itzik Shmuli (Zionist Union) mengajukan RUU yang sama untuk menanggapi tindakan dan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sementara ketua Partai Buruh Avi Gabbay menentang perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani dengan Turki dua tahun lalu, di mana Israel membayar kompensasi kepada keluarga korban Turki dari serangan tentara Israel pada tahun 2010 di kapal Turki Mavi Marmara saat blokade Gaza. Gabbay menyatakan dukungan untuk mengakui genosida Armenia, yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

Credit tempo.co

Pembunuhan Massal di Gaza, Luxemburg Panggil Duta Besar Israel

Para demonstran Palestina berlarian saat tentara Israel menembakan gas air mata ketika menolak kedubes AS pindah ke Yerusalem dan jelang peringatan Nakba ke-70 di Gaza, 14 Mei 2018. Tentara Israel menewaskan 59 demonstran Palestina. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Luxemburg memanggil Duta Besar Israel, Simona Frankel, untuk menerima protes atas pembunuhan massal yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, Rabu, 16 Mei 2018.
Frankel yang juga Duta Besar Israel untuk Belgia dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Belgia untuk persoalan yang sama.

Seorang pengunjuk rasa memegang kertas bertuliskan "Gaza: diammu membunuh" selama demonstrasi, di Paris, Selasa, 15 Mei 2018. Prancis telah mengutuk kekerasan setelah tentara Israel menembak dan menewaskan sedikitnya 52 warga Palestina selama protes massal di sepanjang perbatasan Gaza pada hari Senin. (AP Photo/Thibault Camus)

"Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders memanggil Frankel setelah terjadi pembunuhan massal warga Palestina di Gaza," tulis Middle East Monitor. Pemanggilan Frankel itu berlangsung sehari setelah Irlandia memanggil Duta Besar Israel di negeri tersebut.
Sementara itu, dari Afrika diperoleh informasi, Afrika Selatan memangil pulang duta besarnya untuk Israel pada Senin, 14 Mei 2018. Sedangkan Turki melangkah lebih keras. Negeri itu mengusir konsul dan Duta Besar Israel untuk Turki. "Turki memanggil pulang duta besarnya untuk Israel."

Pengunjuk tasa menggelar aksinya di Diyarbakir, Turki 15 Mei 2018. Tewasnya puluhan warga Palestina oleh tentara Israel di perbatasan Gaza, saat warga Palestina memprotes pembukaan Kedubes AS di Yerusalem. REUTERS/Sertac Kayar
Pemanggilan para Duta Besar Israel di sejumlah negara Eropa dan Afrika itu terkait dengan pembunuhan massal yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di perbatasan Gaza, Senin.

Menurut data yang disampaikan Middle East Monitor, aksi kejam Israel terhadap pengunjuk rasa Palestina yang memperingati March of the Great Return pada Senin tersebut menewaskan sedikitnya 62 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.000 orang.

Credit tempo.co

Gina Haspel Jadi Wanita Pertama Jabat Direktur CIA

Dalam pemungutan suara Kamis (17/5), Senat AS setuju Gina Haspel yang diusulkan Presiden Trump menjadi wanita pertama menjabat Direktur CIA. (Foto: CIA/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Senat AS mengonfirmasi Gina Haspel pada hari Kamis (17/5) menjadi direktur CIA. Kabar ini sekaligus mengakhiri kontroversi akan sosok Haspel yang menjadi usulan Presiden Trump dalam pencalonannya beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Reuters, Haspel (61) yang menjadi wanita pertama memimpin CIA, adalah seorang veteran dengan pengalaman 33 tahun di agen intelijen AS.

Penghitungan keterpilihannya adalah 54-45 yang mendukung pencalonannya dari 100-anggota, di mana ia mendapat suara terbanyak.

Enam dari Partai Demokrat bergabung dengan jajaran pendukung dari partai Republik dan Presiden Donald Trump dalam voting untuk Haspel. Hanya dua orang dari Partai Republik yang tak memilihnya.

Haspel disetujui meski ada tentangan keras atas hubungannya dengan metode interogasi penyiksaan, termasuk waterboarding, sejenis simulasi penyiksaan dengan cara menenggelamkan pada tahun-tahun setelah serangan 11 September.

Bergabung di CIA sejak 1985, Haspel pada tahun 2002 pernah menjabat sebagai kepala CIA di Thailand, di mana ia melakukan interogasi di penjara rahasia menggunakan metode penyiksaan waterboarding. Tiga tahun kemudian, ditengarai dia sebagai sosok yang memerintahkan penghancuran rekaman video dari interogasi tersebut.
Senator Republik John McCain, yang sempat meninggalkan aktivitasnya sejak tahun lalu karena sakit kanker otak, mendesak Senat untuk tidak memilih Haspel. Dia tak hadir, dan tidak memilih pada hari pemungutan suara yang berlangsung Kamis (17/5).

Mengalami penyiksaan saat menjadi tawanan perang di Vietnam, McCain mengatakan menyetujui Haspel akan mengirim pesan yang salah, dan negara seharusnya hanya menggunakan metode untuk menjaga situasinya tetap aman.

Sementara, Haspel mendapat dukungan kuat dari pemerintahan Trump, mayoritas pejabat intelijen saat ini, dan mantan anggota parlemen, termasuk Demokrat.

Senator Mark Warner, senator dari Demokrat di Komite Intelijen yang mengawasi pencalonan, mendukung Haspel.

"Saya percaya dia adalah seseorang yang bisa dan akan berani menghadapi presiden, yang akan mengatakan kebenaran kepada penguasa jika presiden memerintahkannya melakukan sesuatu yang 'ilegal' atau 'tidak bermoral'," katanya dalam pidato Senat sebelum pemungutan suara.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia dengan cepat mengecam pemungutan suara. Laura Pitter dari Human Rights Watch menyebutnya "produk sampingan yang dapat diprediksi dan disalahpahami dari kegagalan AS untuk mengatasi pelanggaran masa lalu."

Trump menominasikan Haspel, pada bulan Maret untuk menggantikan Mike Pompeo sebagai direktur CIA.

Credit cnnindonesia.com

Eks Pejabat Mossad: AS, Israel dan Saudi Bisa Bantu Kudeta di Iran

TEL AVIV - Seorang mantan pejabat Mossad mengatakan, Amerika Serikat (AS), Israel dan Arab Saudi, bisa membantu menggulingkan rezim di Iran melalui kudeta. Jika kudeta gagal, rakyat Iran berpotensi saling berperang satu sama lain.

Haim Tomer, mantan pejabat Mossad yang memimpin Intelijen, Kontra-Terorisme dan Divisi Internasional, secara eksplisit berbicara tentang opsi perubahan rezim di Tehran selama wawancara dengan Jerusalem Post.

Menurut Tomer, Iran adalah "negara Islam Khomeini-ist" yang ingin menghancurkan Israel."Kita dapat mengatasi ancaman itu sendiri; senjata nuklir, rudal Iran konvensional. Kita dapat bertahan menghadapi itu," katanya.

Tomer mengatakan, kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran telah menciptakan "pembukaan besar untuk secara hati-hati mempertimbangkan perubahan rezim sebagai tujuan formal".

Tomer menguraikan seperti apa kemungkinan kudeta di Iran. "Israel dapat secara diam-diam membantu memfasilitasi perubahan rezim dan AS dapat mendukungnya di berbagai bidang, sedangkan sementara Saudi dapat membiayai upaya tersebut," ujarnya.

Ditanya apa sebenarnya yang bisa dicoba dilakukan Israel, Tomer mengatakan; "Tindakan diam-diam dapat menyebabkan perubahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan Mossad ketika mendapat misi. Saya tidak bisa masuk ke rincian ini, tetapi itu akan menjadi rahasia."

Tomer, yang sekarang bekerja sebagai penasihat investasi dan teknologi, blakblakan mengatakan bahwa pemerintah Iran di era Ayatollah Ali Khamenei tidak populer di kalangan masyarakat Iran. Menurutnya, Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sudah tua dan memiliki masalah kesehatan.

Dia mengatakan Mossad, yang secara luas diyakini telah melakukan beberapa operasi rahasia di tanah Iran di masa lalu, dapat memainkan peran penting dalam persekongkolan melawan Republik Islam tersebut. "Mossad melakukan operasi yang besar dan kompleks, dan telah melakukan banyak," ujarnya mengacu pada laporan tahun 2013 soal dikacaukannya fasilitas nuklir Iran di Natanz oleh malware Stuxnet.

“Mossad telah melakukan banyak hal di Iran sebelumnya. Ini adalah yang paling penting, tetapi ada operasi seperti itu, dan mungkin bahkan lebih penting," imbuh Tomer, yang dilansir Jumat (18/5/2018).

Tomer mengakui untuk menjalankan opsi kudeta di Iran tidak mudah. Sebab, Korps Garda Revolusi Iran dan milisi Basiji sangat kuat.

"Tetapi jika itu tidak berhasil, lebih baik untuk membuat warga Iran berperang di antara mereka sendiri," imbuh dia.

Iran menyadari CIA pernah menjalankan skenario kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang terpilih secara demokratis pada 1953. CIA dan Departemen Luar Negeri AS saat itu memberikan lampu hijau untuk menggulingkan Mosaddegh dengan nama sandi Operasi Ajax. Operasi kudeta dijalankan CIA setelah Mosaddegh menasionalisasi aset-aset minyak utama.

Credit sindonews.com

Media Iran Berspekulasi Putra Mahkota Saudi Tewas dalam Kudeta

TEHERAN - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tidak muncul di depan publik sejak insiden penembakan di kompleks kerajaan di Riyadh, 21 April lalu. Media-media Iran berspekulasi insiden penembakan itu kudeta dan calon raja Saudi tersebut tewas.

Pangeran Mohammed tercatat sebagai salah satu orang paling berkuasa di Kerajaan Saudi. Selain menjadi putra mahkota, dia juga menjadi wakil perdana menteri dan menteri pertahanan.

Surat kabar Kahyan yang berbasis di Iran pada Kamis (17/5/2018) berspekulasi bahwa Pangeran Mohammed diduga ditabrak oleh dua peluru selama serangan 21 April di kompleks istana kerajaan di Riyadh.

"Mungkin benar-benar tewas karena dia belum muncul di depan umum sejak insiden itu," tulis surat kabar tersebut yang mengklaim laporannya bersumber dari dokumen dinas rahasia yang dikirim ke para pejabat senior dari negara Arab.

Media Iran lainnya, Press TV, mempertanyakan keberadaan putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tersebut. Sebab, tidak ada foto atau video terbaru dari Mohammed bin Salman yang telah dirilis oleh otoritas Saudi sejak insiden 21 April.

"Pangeran bahkan tidak terlihat di kamera ketika Menteri Luar Negeri AS yang baru Mike Pompeo melakukan kunjungan perdananya ke Riyadh pada akhir April," bunyi laporan media Teheran tersebut.

Kantor berita Fars di Iran menduga kondisi kesehatan calon raja Saudi itu sedang bermasalah."Bin Salman adalah seorang pria yang hampir sering muncul di hadapan media, tetapi 27 hari absennya sejak tembakan di Riyadh telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatannya," tulis kantor berita Fars.

Pihak berwenang Arab Saudi belum mengomentari spekulasi miring yang disuarakan media-media Teheran tentang kondisi Putra Mahkota Saudi.

Pada tanggal 21 April beberapa kantor berita melaporkan ada tembakan besar yang berasal dari istana kerajaan Saudi di Riyadh. Insiden itu memicu spekulasi tentang kemungkinan adanya kudeta yang sedang berlangsung.

Namun pihak berwenang Saudi saat itu mengklaim bahwa insiden tersebut hanya tindakan petugas keamanan istana yang menembaki drone mainan karena terbang terlalu dekat dengan istana.

Sejumlah media lokal melaporkan bahwa Raja Salman sendiri dievakuasi ke instalasi militer terdekat selama penembakan tersebut. Pakar Saudi, Ali al-Ahmed, menyebut pangkalan King Khaled menjadi sebagai tujuan evakuasi Raja Salman saat itu.

Credit sindonews.com

Bela Palestina, Saudi Kecam Relokasi Kedutaan AS ke Yerusalem

KAIRO - Pemerintah Arab Saudi mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir menegaskan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tak ragu membela Palestina untuk mendapatkan haknya.

Kecaman dari Riyadh disampaikan Menlu Jubeir dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, hari Kamis. "Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem bertentangan dengan hukum internasional," katanya.

Pertemuan darurat itu juga membahas krisis di Gaza, di mana pasukan Israel telah membunuh lebih dari 60 demonstran Palestina yang menggelar aksi "Great Return March" untuk menandai 70 tahun Hari Nakba.

"Kami menolak langkah (relokasi) Kedutaan AS ke Yerusalem dan menganggapnya sebagai (kebijakan) bias terhadap kepentingan Palestina," ujar Jubeir, yang dikutip dari Al Arabiya, Jumat (18/5/2018).

"Sikap internasional telah menolak keputusan Amerika. Menekankan bahwa mengubah status Yerusalem tidak memiliki efek hukum," imbuh Jubeir mengacu pada pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Raja Salman bin Abduaziz telah menekankan bahwa kerajaan tidak akan ragu untuk mendukung orang-orang Palestina guna mendapatkan hak mereka yang sah," lanjut Jubeir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abu al-Gheit menuntut penyelidikan internasional yang kredibel atas kejahatan pasukan pendudukan Israel di perbatasan Gaza. "(Liga Arab) menekankan bahwa keputusan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem ditolak di semua tahap," katanya.

"Ini keputusan yang tidak bertanggung jawab, yang akan membawa kawasan ini ke situasi tegang," imbuh Gheit.

Menurut Gheit, Liga Arab juga mengutuk dan menyesalkan tindakan yang diambil oleh Republik Guatemala kemarin ikut memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Menurutnya, hubungan negara-negara Arab dengan Guatemala harus ditinjau ulang.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash menyerukan penyelidikan internasional terhadap pembantaian pasukan Israel terhadap puluhan demonstran Palestina Gaza. "Kami akan menyerukan intervensi internasional untuk melindungi Palestina," katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki berterima kasih kepada Arab Saudi atas undangannya untuk pertemuan darurat Liga Arab.

Dia menyarankan negara-negara Arab untuk merenungkan posisi duta besar mereka di Washington sebagai tanggapan terhadap atas relokasi Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri mengatakan bahwa pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem merupakan keputusan yang tidak sah.

Credit sindonews.com

Temui Putin, Assad Buka Pintu Negosiasi Politik

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Suriah Bashar Assad di kediaman Bocharov Rucheidi resor Laut Hitam Sochi, Rusia, Senin (20/11).

Foto: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool Photo via AP

Suriah mengirim delegasi ke AS.

CB, MOSKOW -- Kremlin menyatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di kediamannya di resort Laut Hitam, Sochi, Rusia. Dalam kesempatan itu, Assad menyatakan Suriah membuka pintu negosiasi politik.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kremlin dari pertemuan pada Kamis (17/5) waktu setempat itu, Assad menyatakan Suriah telah membuat kemajuan dalam memerangi aksi terorisme. Karena itu, Assad ingin membuka pintu bagi proses politik.

Dilansir di AP, Jumat (18/5), Juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Assad memberitahu Putin mengenai keputusannya untuk mengirim delegasi ke AS. Delegasi yang dikirim guna membahas reformasi konstitusi negara.

Rusia telah menjadi sekutu penting Assad selama tujuh tahun perang saudara di Suriah. Moskow meluncurkan serangan udara atas nama pasukan Assad pada 2015, sehingga menguntungkan pihaknya. Assad sebelumnya juga mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Putin pada November 2017 serta Oktober 2015.

Credit republika.co.id

Perusahaan Rusia bersikukuh tambang minyak di Laut Tiongkok Selatan

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan. (inquirer.net)

Hanoi (CB) - Pengemboran minyak di Luat Tiongkok Selatan oleh Rosneft masih di dalam teritorial Vietnam, kata perusahaan minyak Rusia dalam satu pernyataannya, hari ini, setelah dua hari lalu anak perusahaannya di Vietnam memulai pengeboran minyak di perairan Vietnam yang diklaim Rusia.

Unit lokal Rosneft, Rosneft Vietnam BV, mengkhawatirkan pengeboran minyak baru-baru ini di area Laut Tiongkok Selatan bisa membuat marah China, kata dua sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters.

"Lisensi daerah lepas pantai Rosneft di Laut Tiongkok Selatan berada di dalam perairan teritorial Vietnam," tandas Rosneft.

"Perusahaan menjalankan operasinya di kontinen Vietnam sudah sesuai izin dan mematuhi legislasi pemanfaatan subminyak Republik Vietnam," tutup Rosneft seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

China luncurkan roket pertama buatan swasta

Arsip Foto. Roket Long March-7 yang membawa pesawat kargo Tianzhou-1 meluncur dari landasan peluncuran di Wenchang, Provinsi Hainan, China, 20 April 2017. (REUTERS/Stringer)

Beijing (CB) - China meluncurkan roket pertama yang dikembangkan swasta dari landasan peluncuran di China bagian barat laut, Kamis, menurut siaran media pemerintah mengenai tonggak terbaru dalam program eksplorasi antariksa ambisius negara itu.

Sejak menjabat pada 2012, Presiden China Xi Jinping menjadikan "adidaya penerbangan luar angkasa" sebagai prioritas utama bagi pemerintah China, yang memiliki tujuan mengirim stasiun tetap luar angkasa berawak ke orbit sekitar 2022.

Peluncuran roket "Chongqing Liangjiang Star", yang dikembangkan perusahaan swasta OneSpace Technology yang bermarkas di Beijing, menandai pertama kali roket China buatan bukan negara memasuki orbit menurut siaran kantor berita resmi Xinhua yang dikutip Reuters.

Roket itu didukung mesin berbahan bakar padat yang dikembangkan OneSpace, dan pranata pengendalinya dapat disesuaikan dengan permintaan pengguna, kata pemimpin perusahaan Ma Chao kepada Xinhua.

Pesawat yang juga dikenal sebagai OS-XO itu dapat membawa muatan seberat 100 kilogram ke orbit setinggi 800 kilometer dari Bumi menurut media pemerintah.

Roket itu menggunakan teknologi hemat energi, seperti komunikasi nirkabel, bukan internet kabel, sehingga mampu memangkas bobot dan membantu menurunkan biaya bahan bakar hingga sekitar 30 persen menurut siaran Xinhua.

OneSpace didirikan pada 2015 sebagai upaya pemerintah membangun penerbangan antariksa komersial China dan mendorong peranserta swasta di bidang itu.

Perusahaan itu mengharapkan 10 misi untuk roket pembawa pada 2019 menurut pendirinya Shu Chang kepada harian China Daily pada pekan lalu.

"Saya berharap kita bisa menjadi salah satu peluncur satelit kecil terbesar di dunia," kata Shu.

Tahun lalu, perusahaan menandatangani kesepakatan dengan Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group yang dikelola pemerintah untuk membangun basis penelitian dan manufaktur bersama di kota Chongqing, barat daya China.

Lokasi strategis pangkalan itu sebagai bagian dari Inisiatif Belt and Road China, yaitu inisiatif kebijakan luar negeri utama Presiden Xi yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan perdagangan antara China dan Eurasia yang akan menyediakan pasar ekspor besar untuk OneSpace, Shu mengatakan kepada China Daily.

"Kami akan mengembangkan roket lebih besar pada masa depan dan berperanserta dalam persaingan dunia," kata Shu.

Credit antaranews.com

Mantan Menlu Australia Diperiksa FBI Terkait Pilpres AS

abc news

Rusia sedang mengumpulkan kelemahan-kelemahan capres Partai Demokrat Hillary Clinton

CB Agen-agen FBI dilaporkan meminta keterangan dari mantan menlu Australia Alexander Downer dalam penyelidikan mereka terhadap dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dan Rusia dalam Pilpres AS. Beberapa jam setelah FBI memulai penyelidikan yang dikenal dengan sandi Crossfire Hurricane, secara diam-diam badan intelijen AS ini mengirim dua agen ke London untuk menemui Downer yang saat itu menjabat Dubes Australia untuk Inggris.

Suratkabar New York Times melaporkan hanya ada sejumlah pejabat yang mengetahui misi tersebut. Disebutkan, para pejabat Australia telah melanggar aturan protokol diplomatik dengan mengizinkan agen-agen tersebut memeriksa Dubes Downer.

Hasil pemeriksaan yang dikirim ke Washington pada 2 Agustus 2017, disebut-sebut menjadi fondasi bagi penyelidikan yang dilakukan konsul khusus Robert Mueller saat ini. Semuanya berawal dari pertemuan Dubes Downer dengan mantan asisten kampanye Trump, George Papadopoulos, di Kensington Wine Rooms di London pada Mei 2016. Mereka bertemu sambil minum-minum.

Menurut artikel New York Times, Downer tampaknya lebih kuat dalam menangani pengaruh minuman alkohol mereka. Dia kabarnya mendapatkan pengakuan dari Papadopoulos bahwa Rusia sedang mengumpulkan kelemahan-kelemahan capres Partai Demokrat Hillary Clinton dari para saingan politiknya.

Kensington Wine Rooms seen from the street.

Photo: Alexander Downer dan George Papadopolous disebut-sebut bertemu di Kensington Wine Rooms. (Google Street View)

Ketika email-email internal Partai Demokrat mulai bocor ke publik dua bulan kemudian, para pejabat Australia diduga menyerahkan informasi dari Downer kepada mitranya di Amerika. Hal ini turut memicu digelarnya penyelidikan FBI atas campur tangan Rusia dalam Pilpres AS.

Dokumen pengadilan yang dibuka akhir tahun lalu menunjukkan bahwa pada bulan April 2016, Papadopoulos bertemu Joseph Mifsud, seorang profesor di London yang ia yakini memiliki koneksi dengan Pemerintah Rusia dan mengklaim memiliki "ribuan email" yang akan merugikan Hillary Clinton.

Papadopoulos mengakui kepada pihak berwajib bahwa kontak-kontak semacam itu terjadi sebelum dia bergabung dengan tim kampanye Trump. Dia mengaku bersalah karena berbohong kepada para pejabat pemeriksa, yang kini bekerja sama dengannya.

George Papadopoulos, left, sits at a table with then-candidate Trump

Photo: George Papadopoulos (paling kiri) dalam salah satu rapat dengan Donald Trump yang saat itu masih capres. (AP: Donald Trump Twitter)

Ketika berita pengakuan Papadopoulos terungkap, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menyebut peranan Papadopoulos "sangat terbatas" dan "tidak ada kegiatan yang dilakukannya dalam kapasitas resmi atas nama tim kampanye".

Trump, yang pada Maret 2016 menggambarkan pembantu kampanyenya itu sebagai "pria luar biasa", pada bulan November tahun yang sama menyebutnya "relawan tingkat bawah" dan "pembohong". Menurut New York Times, informasi dari dinas intelijen di Inggris dan Belanda juga berkontribusi pada keputusan mereka melakukan penyelidikan terkait upaya Rusia untuk mempengaruhi Pilpres AS.

Credit republika.co.id

Gedung Putih Tidak Gubris Ancaman Korut

WASHINGTON - Gedung Putih tidak menggubris ancaman Pyongyang yang berniat untuk menggagalkan pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Gedung Putih mengatakan tetap menjalankan rencana untuk pertemuan bersejarah tersebut.

"Jika Korea Utara ingin bertemu, kami akan ada di sana," kata sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders seperti dikutip dari The Hill, Jumat (18/5/2018).

"Tidak ada yang berubah pada tujuan akhir kami sehubungan dengan persiapan. Presiden siap dan akan siap untuk bertemu," imbuhnya.

Korut membuat konferensi tingkat tinggi (KTT) pada 12 Juni di ujung tandung setelah mengancam akan menarik diri jika AS terus menuntut perlucutan senjata nuklir secara sepihak. Namun Sanders mengatakan bahwa Korut tidak berada di "kursi pengemudi" meskipun mereka berupaya untuk mendapatkan pengaruh.

Trump sendiri mengakui KTT tersebut mungkin tidak akan terjadi, tetapi mengatakan pemerintahannya belum mendengar langsung dari Korut langsung tentang niatnya itu.

Sebelumnya Presiden AS itu menyatakan tidak akan menerapkan "model Libya" untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Dia bahkan berjanji melindungi pemimpin Korut Kim Jong-un jika setuju menjalankan denuklirisasi.

Credit sindonews.com

China Minta Trump Santai Tanggapi Ancaman Korut

PARIS - Menteri Luar Negeri China meminta Amerika Serikat (AS) untuk merespon dengan tenang ancaman Korea Utara (Korut). Korut mengancam akan membatalkan pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan masalah seputar situasi semenanjung Korea harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kegagalan diplomatik di masa lalu.

Wang Yi mengatakan semua pihak, terutama AS, harus menghargai kesempatan pertemuan ini untuk perdamaian dan tidak boleh bertindak menjadi penghalang.

"Tindakan yang telah diambil Korea Utara untuk mengurangi ketegangan di semenanjung Korea harus diapresiasi," ujar Wang yang tengah melakukan kunjungan resmi ke Paris.

“Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kedua pihak untuk bekerja ke arah yang sama, bukan sebaliknya. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa situasi yang mereda saat ini pada masalah semenanjung telah dimenangkan dengan susah payah,” jelasnya seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (17/5/2018).

Prospek pertemuan puncak Trump-Kim telah meningkatkan harapan kesepakatan untuk denuklirisasi semenanjung Korea.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu di Singapura bulan depan untuk membahas pembatasan program senjata nuklir Pyongyang.

Tetapi Korut membatalkan pembicaraan dengan Korea Selatan (Korsel) pekan ini dan mengatakan tidak akan menghadiri pembicaraan di Singapura. Korut berang dengan latihan militer yang dilakukan oleh militer AS dan Korsel.

Credit sindonews.com

Janji Lindungi Kim Jong-un, Trump: Korut Takkan 'Di-Libya-kan'

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump tidak akan menerapkan "model Libya" untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Dia bahkan berjanji melindungi pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un jika setuju menjalankan denuklirisasi.

Pernyataan presiden Amerika itu untuk menyangkal gagasan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton. Bolton sebelumnya menyatakan "model Libya" cocok diterapkan dalam denuklirisasi Korea Utara.

"Jika Kim setuju untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, dia akan mendapatkan perlindungan yang akan sangat kuat," kata Trump.

"Suriah tidak pernah memiliki perlindungan, atau jika Anda melihat di mana saja di Timur Tengah, Anda melihat Irak, Anda melihat Libya, dengan Libya pasti mereka tidak memiliki perlindungan, mereka memiliki kebalikannya. Itu pengikisan absolut dan itulah yang kami rencanakan untuk dilakukan dan itulah yang kami lakukan," ujar Trump kepada wartawan yang dilansir Reuters, Jumat (18/5/2018).

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa Amerika Serikat terus mempersiapkan pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura, meskipun ada ancaman dari Pyongyang untuk membatalkannya.

"Tidak ada yang berubah di pihak kami," kata Sanders."Ini adalah undangan yang ditawarkan Korea Utara dan kami telah menerima, dan kami terus bergerak maju dalam persiapan itu," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Sanders mengatakan bahwa pemerintahan Trump masih berharap bahwa konferensi tingkat tinggi (KTT) Singapura antara presiden AS dan pemimpin Korea Utara akan berjalan sesuai rencana, yakni pada 12 Juni.

Pertemuan bersejarah AS dan Korut itu terancam setelah media pemerintah Korut melaporkan bahwa Pyongyang telah menunda pembicaraan dengan pemerintah Korea Selatan yang dijadwalkan pada 16 Mei. Pembatalan dilakukan setelah AS dan Korea Selatan nekat melakukan latihan perang gabungan Max Thunder.

Setelah membatalkan pembicaraan dua Korea, Pyongyang menekankan bahwa mereka tidak tertarik pada tuntutan unilateral dari AS mengenai denuklirisasi. Menurut Pyongyang, Korut akan bernegosiasi dengan Trump jika AS berusaha meningkatkan hubungan bilateral.

Credit sindonews.com

Korut: Dialog dan Latihan Perang Tak Bisa Beriringan di Korea

Korea Utara menyebut dialog dan latihan perang tidak bisa berjalan beriringan menanggapi latihan militer bersama AS-Korsel di Semenanjung Korea. (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara menyatakan dialog dan latihan perang tidak bisa berjalan beriringan. Pernyataan itu disampaikan Pyongyang sebagai respons atas latihan militer gabungan yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat sejak 11 Maret lalu.

"Kami ingin dan akan melanjutkan upaya untuk meningkatkan dan menjaga situasi politik saat ini di kawasan. Tapi, latihan sembarangan yang dilakukan untuk menginvasi Korut tidak akan ditoleransi," kata situs propaganda Korut, Uriminzokkiri, Kamis (17/5).

Korut mengecam latihan yang rencananya berakhir 25 Maret mendatang dan dianggap dilakukan untuk menyerang negaranya itu.

Latihan perang itu melibatkan lebih dari 100 jet tempur termasuk pesawat bomber nuklir B-52 dan jet siluman F-22.

Korut menganggap pesawat-pesawat tempur AS yang telah dikerahkan ke wilayah udara Korsel merupakan provokasi bagi negaranya.

"Seluruh jet tempur yang masuk ke wilayah udara Korsel untuk latihan invasi adalah jelas provokasi bagi kami," seperti dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Surat kabar Korut, Rodong Sinmun, telah lebih dulu mengeluarkan kecaman terhadap latihan gabungan tersebut.

Media corong propaganda Partai Buruh Korut itu menganggap latihan tersebut "merupakan provokasi berbahaya yang dapat merongrong peredaan ketegangan atau detente di kawasan".

"Korut dan Korsel harus menahan diri dari segala tindakan militer yang mengancam dan memprovokasi satu sama lain jika kedua belah pihak ingin bergerak menunju perdamaian dan unifikasi."

"Latihan militer yang direncanakan untuk menginvasi Korut dan bertentangan dengan Deklarasi Panmunjom tidak akan pernah diampuni," bunyi artikel koran tersebut.

Latihan militer AS-Korsel memang dilakukan tak lama setelah pemimpin kedua Korea, Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un, menggelar pertemuan tingkat tinggi pada April lalu.

Simulasi perang ini juga dilakukan ketika Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggelar pertemuan pada 12 Juni mendatang. Kim sempat mengancam akan membatalkan pertemuannya dengan Trump jika AS-Korsel terus melakukan latihan gabungan dan "tindakan permusuhan lainnya".

Credit cnnindonesia.com