CUPUMA

Jumat, 20 April 2018

6 Negara Pertimbangkan Pindah Kedutaan ke Yerusalem

Benjamin Netanyahu

Foto: Ronen Zvulun/Reuters

10 kedutaan besar pertama yang pindah ke Yerusalem akan menerima perlakuan istimewa

CB, TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ada enam negara yang sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan besar mereka untuk Israel ke Yerusalem. Hal ini terjadi setelah AS terlebih dahulu memutuskan untuk memindahkan kedutaannya.

Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan, AS telah secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini memicu kemarahan sejumlah negara, bahkan sekutu Washington di Arab, dan membuat warga Palestina cemas karena mereka menginginkan Yerusem sebagai ibu kota negara mereka yang merdeka.

Kedutaan Besar AS untuk Israel direncanakan akan pindah ke Yerusalem dari Tel Aviv pada 14 Mei, tepat di tanggal Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948. "Untuk mempromosikan perdamaian, pindahkan kedutaan Anda di sini," ujar Netanyahu di hadapan para diplomat asing dalam sebuah resepsi di Yerusalem untuk merayakan kemerdekaan Israel yang ke-70.

Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Guatemala yang telah memutuskan untuk memindahkan kedutaannya segera setelah pengumuman AS. Namun, Netanyahu tidak menyebutkan nama negara-negara lain yang dia katakan sedang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah AS.

"Saya senang mengatakan bahwa setidaknya ada setengah lusin negara yang saat ini telah berbicara serius kepada kami untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem," kata Netanyahu.

Ia menegaskan, sepuluh kedutaan besar pertama yang pindah ke Yerusalem akan menerima perlakuan istimewa dari Israel. Akan tetapi Netanyahu tidak menjelaskan perlakuan seperti apa yang ia maksud.

Seorang pejabat AS mengatakan kedutaan besar AS akan berlokasi di sebuah situs sementara di Yerusalem yang sekarang menjadi tempat konsuler AS. Menurutnya, mmbangun kedutaan permanen bisa memakan waktu beberapa tahun.

Sebagian besar negara tidak mengakui kedaulatan Israel di Yerusalem. Mereka memilih untuk mendirikan kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv.

Credit republika.co.id

Trump Tidak Sabar Pindahkan Kedubes AS ke Yerusalem

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan ia menantikan waktu pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem bulan depan. Ia menyatakan hal itu dengan bersemangat di akun Twitter-nya, jelang pembukaan fasilitas sementara pada 14 Mei mendatang atau tepat tanggal Hari Kemerdekaan Israel ke-70.

Menandai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam postingannya, Trump berterima kasih kepada orang-orang Israel dan menyatakan AS memiliki tidak ada teman yang lebih baik (selain Israel) di mana saja.

"Salam hangat untuk Perdana Menteri Netanyahu dan semua orang Israel pada HUT ke-70 Kemerdekaan Anda yang hebat. Kami tidak punya teman yang lebih baik di mana saja. Berharap untuk memindahkan Kedutaan Besar kami ke Yerusalem bulan depan!" cuit Trump seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/4/2018).

Sebuah markas konsulat di lingkungan Arnona Yerusalem telah diubah menjadi tempat kedutaan AS. Situs ini akan menjadi tuan rumah kantor Duta Besar AS dan kantor kecil sejumlah staf. Ada rencana untuk menambahkan bagian lain pada akhir 2019.

Keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember menggambarkan hancurnya kebijakan resmi AS untuk menjadi penengah independen dalam perselisihan Israel-Palestina. Langkah itu juga memicu protes keras dari Palestina selama beberapa minggu di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah gerakan yang mengutuk pengumuman Trump dengan 128 negara berbanding sembilan negara yang mendukung pengumuman itu, sementara 35 lainnya abstain.

Credit sindonews.com

Rezim Assad Ultimatum Milisi ISIS di Yarmouk

DAMASKUS - Para militan ISIS diberi waktu 48 jam untuk mundur dari daerah kantong yang mereka kuasai di selatan Damaskus. Demikian laporan media pro pemerintah Suriah al-Watan.

"Jika mereka menolak, tentara dan pasukan pendukung siap untuk meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri kehadiran organisasi itu di daerah tersebut," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/4/2018).

Daerah kantong yang dikuasai jihadis berpusat di sekitar kamp Yarmouk Palestina dan daerah al-Hajar al-Aswad di selatan Damaskus. Daerah ini jauh lebih kecil daripada wilayah Ghouta timur di mana pemerintah Suriah baru-baru ini mengalahkan gerilyawan.

Seorang komandan dalam aliansi militer regional yang mendukung pemerintah Suriah mengatakan tentara Suriah telah mulai menembaki kantong jihadis pada hari Selasa lalu sebagai persiapan untuk serangan.

Yarmouk, sekitar 8 km dari pusat Damaskus, adalah rumah bagi komunitas pengungsi Palestina terbesar di Suriah sebelum perang Suriah meletus pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar penduduk telah melarikan diri, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatakan beberapa ribu orang tetap tinggal di daerah itu.

Pemerintah Suriah telah memulihkan sejumlah wilayah dari para pejuang dengan membiarkan mereka pergi ke wilayah lain yang dikuasai pejuang setelah bertahun-tahun dikepung dan mendapatkan serangan militer yang ganas didukung oleh Rusia dan Iran.

Credit sindonews.com

Warga Jerman Pembantu Teror 11 September Ditangkap di Suriah

Serangan teror 9/11 di Gedung Kembar WTC. Warga Jerman yang membantu aksi itu dilaporkan ditangkap di Suriah. (AFP Photo/Henny Ray Abrams)

Jakarta, CB -- Warga Jerman kelahiran Suriah yang dituding membantu merencanakan dan merekrut untuk serangan teror 11 September 2001 di Amerika Serikat dilaporkan telah ditangkap di Suriah.

Seorang komandan senior yang tak disebutkan namanya menyatakan Mohammed Haydar Zammar ditangkap pasukan Kurdi pada Rabu (18/4).

Bekas ustaz yang kerap bicara blak-blakan di Jerman itu dituding mengatur perjalanan Mohammed Atta, pemimpin pembajak 9/11, menuju ke Afghanistan untuk berlatih dengan al-Qaidah.

Sejumlah pejabat Jerman yang dikutip Sputnik juga menyebut keduanya kerap bertemu.

Laporan Komisi 9/11 yang diterbitkan pada 2004 menyebut Zammar "menikmati kesempatan apapun untuk memuja pola pikir jihad dengan kekerasan."

Dia sempat ditahan di Maroko lewat operasi Badan Intelijen Pusat AS (CIA), sebulan setelah pesawat yang dibajak menabrak gedung kembar World Trade Center di New York dan Pentagon.

Ia kemudian diserahkan kepada pemerintah Suriah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena jadi anggota Ikhwanul Muslimin.

Ia dibebaskan lewat pertukaran tahanan antara pemerintahan Assad dan pemberontak yang berupaya menggulingkannya pada 2013.

Credit cnnindonesia.com

Pemimpin Tentara Myanmar Sebut Pembantaian Warga Rohingya

Warga Myanmar menghadiri acara yang mendukung militer negara dan pegawai pemerintah di Yangon, Myanmar, 29 Oktober 2017. Tentara Myanmar menikmati lonjakan popularitas di tengah isu Rohingya.

Foto: AP/Thein Zaw

Sebanyak 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

CB, YANGON -- Pemimpin tentara Myanmar Min Aung Hlaing kepada jajarannya mengatakan bahwa mereka harus mematuhi hukum. Dia mengutip sebagai contoh hukuman terhadap tujuh tentara atas pembantaian warga Rohingya.

"Dalam pidato di sekolah tentara di bagian utara negara itu, Min Aung Hlaing memberi tahu tentara bahwa mereka harus mematuhi asas perilaku tentara dan hukum dan kesepakatan antarbangsa," kata terjemahan, yang dipasang di halaman Facebook resminya pada Kamis (19/4).

"Tidak ada yang di atas hukum. Tindakan akan diambil jika seseorang melanggar hukum. Masalah di desa Inn Din terpecahkan sejalan dengan Kesepakatan Jenewa dan tindakan hukum diambil terhadap perwira tentara dan pejabat lain, yang tidak menghormati hukum," kata Min Aung Hlaing dalam tanggapan langsung pertamanya tentang pembunuhan itu.

Tujuh tentara dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara dengan kerja keras pada bulan ini karena mengambil bagian dalam pembantaian 10 warga Rohingya di desa Inn Din, negara bagian Rakhine, Myanmar baratlaut, pada September. Pembantaian itu diselidiki dua wartawan Reuters -Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28- yang ditangkap pada Desember dan masih ditahan dengan tuduhan melanggar undang-undang rahasia negara tersebut.

Pihak berwenang mengatakan kepada Reuters pada Februari bahwa tentara membuka penyelidikan ke dalam terhadap pembunuhan itu secara mandiri. Mereka mengatakan bahwa itu tidak berhubungan dengan wartawan Reuters tersebut. Wartawan tersebut dituduh mendapatkan naskah rahasia pemerintah.

Warga Rohingya itu dimakamkan di kuburan massal pada awal September setelah dibunuh atau ditembak oleh orang Budha tetangganya dan tentara. Reuters menerbitkan cerita tentang pembunuhan tersebut pada Februari.

Pembunuhan itu adalah bagian dari penumpasan lebih besar oleh tentara terhadap Rohingya. Mereka mengalami pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, dan penjarahan akibat tanggapan atas serangan pejuang Rohingya terhadap keamanan pada akhir Agustus.

Hampir 700 ribu warga Rohingya lari dari Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama Amerika Serikat menggambarkan pembantaian itu sebagai pembersihan suku. Tuduhan tersebut ditolak Myanmar.

Min Aung Hlaing merupakan salah satu orang paling berkuasa di negara tempat undang-undang dasar mewajibkan pemerintah Aung San Suu Kyi berbagi kekuasaan dengan tentara. Dalam pidatonya, dia menegaskan sikap tentara bahwa gerakan Rakhine adalah serangan balasan sah terhadap "teroris Bengali".

Credit republika.co.id

Latihan Militer Filipina-AS Diperluas

Marinir Amerika dan Filipina saat menggelar latihan militer bersama di Lembah Crow, provinsi Tarlac, Filipina utara

Foto: AP

Jepang dan Australia ikut bergabung dalam latihan militer Filipina-AS

CB, MANILA -- Latihan militer Filipina-Amerika Serikat yang mengikutsertakan ribuan prajurit akan diperluas untuk pertama kali mencakup negara-negara lain. Pasukan Jepang dan Australia diundang bergabung ke dalam edisi ke-34 latihan perang.

Filipina dan AS telah menyelenggarakan latihan "Balikatan" (bahu membahu) tiap tahun untuk menguji kesiapan militer menanggapi ancaman yang mencakup bencana alam dan serangan ekstrimis. Kedutaan Besar AS di Manila menyatakan dalam satu pernyataan pada Kamis (19/4), Jepang dan Australia yang merupakan dua negara sekutu AS dengan kemitraan strategis dengan Filipina, akan ikut latihan di berbagai lokasi di Pulau Luzon, mulai 7 Mei.

Inggris juga diundang sebagai observer latihan untuk mitigasi penderitaan pascabencana. Latihan dua pekan itu akan fokus pada pertahanan bersama, kontra terorisme, bantuan kemanusiaan dan pertolongan bencana yang juga "menyediakan bantuan bila terjadi krisis yang membahayakan kesehatan dan keselamatan".

Tentara dari AS, Australia, Jepang, dan Filipina sudah memperbaiki sekolah-sekolah di empat provinsi sebelah utara Manila. Mereka juga menyediakan layanan medis dan pengobatan gigi di kawasan-kawasan miskin pedesaan.

Wanita juru bicara militer Filipina Liezi Vidallon mengatakan empat negara itu akan bertukar dan berbagi informasi dan melakukan latihan dengan peluru sungguhan. Latihan militer itu dikurangi tahun lalu sebagai tanggapan atas penghinaan Presiden Rodrigo Duterte terhadap aliansi pertahanan AS-Filipina.

Ia tak merahasiakan dendamnya terhadap AS dan yakin kehadiran militer AS di Filipina membuat negerinya berisiko terbawa konflik, khususnya dengan Cina. Sementara pihaknya meningkatkan pertahanan maritimnya.

Credit republika.co.id

Mayoritas warga Prancis "tidak senang" dengan pemerintahan Macron

Presiden terpilih Prancis Emmanuel Macron merayakan di atas panggung di reli kemenangannya di dekat Louvre di Paris, Prancis, Minggu (7/5/2017). (REUTERS/Christian Hartmann )

Paris (CB) - Enam puluh persen pemilih Prancis merasa tidak puas dengan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, ungkap survei pada Rabu (18/4), dengan aksi mogok dan protes yang kian berkembang saat reformis muda ambisius itu bersiap menandai satu tahun pemerintahannya.

Sekitar 58 persen orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sang presiden, yang memicu kemarahan di kalangan beberapa kelompok dengan mengumumkan reformasi untuk semua bidang, mulai dari pengadilan, sistem pendidikan sampai operator kereta api nasional.

Jajak pendapat Ifop-Fiducial secara luas sejalan dengan survei lain yang menunjukkan tingkat persetujuan sekitar 40 persen hampir satu tahun setelah Macron merebut kekuasaan pada Mei lalu.

Mayoritas – 57 persen – setuju bahwa Macron menepati janji kampanyenya saat pemilu untuk menyederhanakan pemerintahan dan menjadikan Prancis lebih kompetitif.

"Saya melakukan apa yang saya katakan akan saya lakukan," katanya kepada televisi TF1 dalam wawancara pekan lalu, bagian dari pendekatan media untuk berhubungan kembali dengan pemilih dan membela agenda reformasinya menjelang satu tahun pemerintahannya.

Jajak pendapat itu muncul saat Macron menghadapi aksi mogok bergulir selama tiga bulan karena rencananya untuk merombak operator kereta api SNCF, menghapus pensiun dini dan tunjangan lain bagi karyawan baru, demikian AFP.

Credit antaranews.com

AS Cabut Kesepakatan Nuklir, Iran Janjikan Balasan Tidak Mengenakkan

TEHERAN - Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) akan konsekuensi menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional. Teheran menjanjikan balasan yang tidak menyenangkan terhadap Washington.

"Iran memiliki beberapa opsi jika Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan nuklir. Reaksi Teheran terhadap penarikan Amerika atas kesepakatan itu akan tidak menyenangkan," ujar Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif saat tiba di New York seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/4/2018).

Di bawah kesepakatan Iran dengan AS, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia dan Cina, Teheran setuju untuk membatasi program nuklirnya untuk memenuhi sumber listrik yang tidak dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom. Sebagai gantinya, Iran menerima bantuan dari sanksi, yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.

Presiden AS Donald Trump telah memberi Eropa tenggat waktu 12 Mei untuk "memperbaiki kekurangan yang mengerikan" dari kesepakatan nuklir 2015, atau dia akan menolak untuk memperpanjang sanksi AS terhadap Iran.

Iran mengatakan akan tetap mempertahankan kesepakatan selama pihak lain menghormatinya, tetapi akan "mencabik-cabik" kesepakatan itu jika Washington menarik diri.

Credit sindonews.com

Minta Korut Lucuti Nuklir, tapi AS Modernisasi Senjata Nuklirnya

JENEWA - Rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un sebagai upaya Washington untuk melucuti senjata nuklir Pyongyang menuai pujian. Namun, Washington sendiri menuai kritik keras karena justru memodernisasi senjata nuklirnya sama seperti halnya Rusia.

Pujian sekaligus kritik terhadap kebijakan AS ini disampaikan Beatrice Fihn, pemimpin Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN). Menurutnya, tindakan Washington dan Moskow yang sama-sama memodernisasi persenjataan nuklirnya sama bahanya dengan ancaman nuklir Korut.

"Kebijakan nuklir terbaru dari Amerika Serikat dan Rusia yang meningkatkan persenjataan dan menciptakan jenis baru senjata nuklir yang lebih berguna, ini adalah perubahan yang sangat berbahaya," katanya kepada wartawan di Jenewa pada hari Kamis.

"Saya pikir mereka sama berbahayanya dengan ancaman nuklir Korea Utara," katanya lagi, seperti dikutip AFP, Jumat (20/4/2018).

Lima dari sembilan negara bersenjata nuklir dunia—Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat—adalah pihak yang meneken Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Negara-negara itu akan menjadi subjek dari tinjauan awal kelompok tersebut di Jenewa pada hari Minggu nanti.

Menurut Fihn, AS dan Rusia jelas tidak menghormati komitmen mereka di bawah perjanjian itu. Alasannya, semuanya terlibat dalam memodernisasi persenjataan dan membuat senjata nuklir menjadi bagian yang lebih sentral dari strategi pertahanan mereka.

Washington, misalnya, baru-baru ini memutuskan untuk meningkatkan persenjataan senjata nuklirnya dan untuk melengkapi bom "strategis" besar dengan senjata "taktis" yang lebih kecil, dalam sebuah langkah yang menurut Fihn akan membuatnya lebih mudah digunakan.

Dia juga mengecam retorika ancaman yang dibuat Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin negara-negara bersenjata nuklir lainnya.

"Kami sekarang melihat beberapa negara ini membuat ancaman eksplisit untuk menggunakan senjata pemusnah massal untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah tanpa pandang bulu," katanya.

Meski demikian, Fihn tetap menyambut pengumuman bahwa Trump akan bertemu dengan Kim Jong-un dalam upaya mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea. "Saya pikir itu mendorong untuk melihat diplomasi daripada ancaman," katanya.

Namun dia mengingatkan bahwa tidak jelas jenis konsesi apa yang akan dibuat Korea Utara dalam diplomasi itu.

"Saya bertanya-tanya apa yang akan dibawa Amerika ke meja dalam negosiasi semacam ini," katanya."Akan sangat sulit untuk meyakinkan Pyongyang agar meninggalkan program senjata nuklirnya ketika Washington dan yang lainnya terus meningkatkan persenjataan mereka."

Dia juga mengkritik ancaman Trump untuk menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran."Ini bisa mengirim pesan yang sangat mengkhawatirkan ke negara seperti Korea Utara," ujarnya.

"Mengapa Anda membuat kesepakatan dengan negara seperti Amerika Serikat yang tampaknya tidak tertarik untuk mencari solusi yang berfungsi untuk dua pihak?," tanya Fihn.

ICAN memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 atas upayanya menegosiasikan sebuah perjanjian yang melarang senjata nuklir.

Pada hari Kamis, Fihn menuduh negara-negara senjata nuklir menggunakan ancaman yang sangat serius untuk menekan beberapa negara untuk tidak meratifikasi perjanjian itu, termasuk mengancam akan membatalkan bantuan.

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh 58 negara itu telah diratifikasi oleh tujuh negara. Setidaknya butuh 50 ratifikasi lagi sebelum dapat diberlakukan.

Credit sindonews.com

China Menantang Kapal Perang Australia di Laut China Selatan

MELBOURNE - Kapal perang Australia ditantang oleh militer China di kawasan sengketa di Laut China Selatan pada awal bulan ini. Demikian laporan media Canberra, Australian Broadcasting Corp (ABC), mengutip para pejabat pertahanan Australia, Jumat (20/4/2018).

Departemen Pertahanan Australia menegaskan bahwa tiga kapal perang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kota Ho Chi Minh di Vietnam. Tapi, departemen itu menolak merinci misi dan lokasi transit kapal-kapal tersebut di Laut China Selatan.

ABC mengutip seorang pejabat pertahanan yang mengatakan bahwa ada "pertukaran" antara kapal perang Australia dengan Angkatan Laut China, tapi masih sopan.

"Angkatan Pertahanan Australia telah mempertahankan program yang kuat dari keterlibatan internasional dengan negara-negara di dan di sekitar Laut China Selatan selama beberapa dekade," kata Departemen Pertahanan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada Reuters.

China sendiri baru-baru ini menyelesaikan latihan militer besar-besaran di Laut China Selatan, di mana wilayah itu diklaim oleh Beijing, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang berada di London untuk pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran, juga menolak untuk mengonfirmasi interaksi antara kapal perang Australia dengan militer China.

"Seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade, kapal dan pesawat Australia akan terus menggunakan hak di bawah hukum internasional untuk kebebasan navigasi dan penerbangan, termasuk di Laut China Selatan," imbuh pernyataan Departemen Pertahanan Australia.

Pembangunan pulau-pulau dan fasilitas militer China di kawasan sengketa itu telah memicu kekhawatiran beberapa negara bahwa Beijing sedang berusaha untuk membatasi kebebasan navigasi dan memperluas jangkauan strategisnya.

Sekadar diketahui, tiga kapal perang Australia; Anzac, Toowoomba dan Success, dikirim ke kawasan Laut China Selatan untuk beberapa misi, termasuk latihan militer dengan beberapa negara Asia Tenggara.

Kapal Toowoomba berlayar ke Vietnam dari Malaysia, sedangkan dua kapal perang Australia lainnya berlayar melewati Laut China Selatan dari Subic Bay di Filipina.

Credit sindonews.com

Pesawat Militer Cina Intimidasi Taiwan

Peta Taiwan.

Foto: Chinamaps.info/ca

Pesawat militer Cina mengitari Taiwan dengan mengemban misi tugas suci.

CB, BEIJING -- Pesawat militer Cina kembali terbang di sekitar Taiwan pada Kamis (19/4). Taiwan mengecam intimidasi militer tersebut,

Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayah Cina, adalah salah satu masalah paling peka Cina. Cina meningkatkan pelatihan militer di Taiwan pada tahun lalu, termasuk dengan pesawat pembom dan pesawat militer lain di sekitar pulau itu.

Baru-baru ini, Cina jengkel karena pernyataan Perdana Menteri Taiwan William Lai, yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan. Meskipun Taipei mengatakan kedudukan Lai tetap bahwa "status quo" Taiwan dengan Cina daratan harus dipertahankan.

Dalam pernyataan di mikroblognya, angkatan udara Cina mengatakan bahwa pesawat pembom H-6K baru-baru ini melakukan patroli di sekitar Taiwan.

"Ibu pertiwi ada di dalam hati kami, dan pulau permata itu berada di sanubari ibu pertiwi," kata kapten H-6K, Zhai Peisong, seperti dikutip dalam pernyataan itu, menggunakan nama lain untuk Taiwan.

"Mempertahankan sungai dan gunung yang indah di ibu pertiwi adalah misi suci pilot angkatan udara," ujarnya.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, dua pesawat pembom H-6K Cina telah terbang di sekitar pulau itu pada Rabu sore (18/4). Pertama, pesawat terbang melalui Selat Miyako, ke timur laut Taiwan, kemudian kembali ke pangkalan melalui Selat Bashi antara Taiwan dan Filipina.

Pada Rabu malam, media pemerintah Cina mengatakan militer juga telah melakukan latihan militer dengan helikopter di sepanjang pantai tenggaranya. Hal itu dilakukan setelah peringatan yang semakin keras oleh Beijing untuk Taiwan agar mengikuti aturan.

Kantor Urusan Taiwan di Cina mengatakan "kegiatan separatis kemerdekaan" di pulau itu adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. "Tidak ada pasukan dan orang boleh meremehkan tekad dan kemampuan kuat kami untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah bangsa," demikian kantor tersebut.

Credit republika.co.id

Tiga Pembunuh Bayaran AS Terbukti Habisi Perempuan Filipina

Ilustrasi pembunuh. (ThinkStock/audioundwerbung)

Jakarta, CB -- Pengadilan New York menyatakan tiga orang, termasuk satu mantan tentara Amerika Serikat, terbukti bersalah menerima puluhan ribu dolar membunuh seorang perempuan di Filipina pada 2012 lalu.

Berbicara setelah putusan, Jaksa Geoffrey Berman menggambarkan kasus ini sebagai tindakan "mengerikan," dengan detail "yang biasa dilihat di film-film laga."

Ketiga orang tersebut "berkonspirasi untuk mengakhiri nyawa orang lain di luar negeri yang belum pernah mereka temui," kata Geoffrey.

"Hari ini juri secara mutlak memvonis mereka atas ketidakpedulian pada nyawa manusia."

Mereka adalah Joseph Manuel Hunter (52), Adam Samia (43) dan Carl David Stillwell (50). Ketiganya dinyatakan terbukti berkonspirasi menculik dan membunuh sebagai pembunuh bayaran. Penjatuhan hukuman akan dilakukan pada September, dengan ancaman paling berat penjara seumur hidup.

Hunter adalah seorang mantan penembak runduk alias sniper angkatan darat AS yang keluar pada 2004 setelah 20 tahun mengabdi. Sementara, Samia sempat mengklaim pernah bekerja sebagai "kontraktor" untuk klien di Filipina, China, Papua Nugini dan Republik Demokratik Kongo

Ketiganya mempunyai pengalaman pelatihan senjata api yang ekstensif.

Berdasarkan pernyatan Kejaksaan yang dikutip CNN, ketiga orang itu sepakat melakukan sejumlah pembunuhan di seluruh dunia atas imbalan uang, termasuk bonus untuk setiap korbannya. Kesepakatan itu dicapai pada 2011 dan 2012.

Di awal 2012, Samia dan Stillwell pergi ke Filipina, di mana Hunter memberikan informasi korban dan senjata untuk digunakan.

Setelah mengawasi korban selama berbulan-bulan, kedua orang itu kemudian membunuhnya dengan melepaskan tembakan ke arah wajah sebanyak beberapa kali dan membuang mayatnya di antara tumpukan sampah.

Korban ditemukan pihak berwenang setempat tak lama setelahnya. Samia dan Stillwell dibayar $35 ribu oleh Hunter untuk membunuh korban.

Investigasi terkait ketiga orang itu dilakukan secara internasional, menggabungkan sejumlah badan penegak hukum AS dengan Kepolisian Kerajaan Thailand dan Polisi Nasional Filipina.

Sementara itu, penuntutan ditangani oleh Unit Terorisme dan Narkotik Kejaksaan AS.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Sebut tak Ada Jejak Racun pada Putri Skripal

Mantan agen intelijen Rusia Sergey Skripal.

Foto: Kommersant/Yuri Senatorov via Reuters

Peneliti Inggris meyakini Yulia tanpa sadar membawa bahan kimia dari Rusia ke Inggris

CB, MOSKOW -- Komite Investigasi Rusia mengklaim bahwa tidak ada jejak racun yang ditemukan sebelum Yulia Skripal meninggalkan negara itu untuk pergi ke Inggris.

Rekaman CCTV dari momen-momen terakhir Yulia di tanah Rusia sebelum ia terbang ke Inggris telah muncul.Gambar-gambar itu menunjukkan Skripal keluar dari taksi dan naik pesawat terbang Inggris. Peristiwa itu hanya beberapa hari sebelum ia dan ayahnya, bekas intelijen Sergei Skripal, diracuni oleh agen saraf kelas militer.

Yulia, yang tinggal di Moskow, mengunjungi ayahnya di Salisbury. Ketika itulah ia jatuh sakit karena bersentuhan dengan racun agen syaraf. Namun kini ia telah keluar dari rumah sakit.

Dilaporkan ITV, Kamis (19/4), peneliti Inggris meyakini bahwa Yulia mungkin tanpa sadar membawa bahan kimia itu ke Inggris dari Rusia. Inggris menyalahkan Rusia atas serangan itu, yang diduga dilakukan dengan mengolesi racun yang dikembangkan Soviet, Novichok, pada pegangan pintu di bekas rumah agen ganda itu.

Departemen Lingkungan Hidup telah mengkonfirmasi bahwa racun itu diberikan dalam bentuk cair. Namun Moskow membantah terlibat dalam serangan itu. Pihak berwenang Rusia mengatakan mereka mengidentifikasi semua orang dalam penerbangan Yulia dari bandara Sheremetyevo Moskow. Pihaknya mengungkapkan tidak ada penumpang yang menunjukkan gejala keracunan pada saat itu.

Credit republika.co.id

Russia Today Ikut Diinvestigasi Terkait Keracunan Skripal

Lokasi penyerangan terhadap Sergei Skripal.

Foto: Jonathan Brady/PA via AP

Sergei Skripal adalah mantan kolonel intelijen militer Rusia yang berkhianat

CB,LONDON -- Media penyiaran yang dikontrol pemerintah Rusia, Russia Today (RT), masuk dalam investigasi terkait serangan agen saraf terhadap mantan intelijen ganda Rusia Sergei Skripal. Regulator media Inggris membuka tujuh investigasi terhadap media tersebut karena ada kemungkinan pelanggaran aturan ketidakberpihakan sejak insiden itu terjadi.

Keracunan yang dituduhkan Inggris pada Rusia mendorong pengusiran diplomat Barat terbesar sejak puncak Perang Dingin. Rusia membantah keterlibatan dan menyarankan Inggris melakukan serangan untuk memicu histeria anti-Rusia.

Sergei Skripal adalah mantan kolonel intelijen militer Rusia yang mengkhianati puluhan agen untuk dinas mata-mata asing Inggris. Dia ditemukan pingsan di bangku taman di kota Salisbury bersama dengan putrinya Yulia pada 4 Maret.

Setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May menuduh Rusia berada di balik keracunan, regulator media Inggris, Ofcom, memperingatkan bahwa produser RT, TV Novosti, bisa kehilangan haknya untuk siaran di Inggris jika gagal dalam fit and proper test.

"Sejak kejadian di Salisbury, kami telah mengamati peningkatan yang signifikan dalam jumlah program pada layanan RT yang menjamin penyelidikan sebagai pelanggaran potensial dari Kode Penyiaran Ofcom," kata Ofcom, ditulis Reuters.

Rusia telah memperingatkan bahwa setiap outlet media Inggris, seperti British Broadcasting Corporation (BBC), akan ditendang keluar jika Inggris menutup RT. Saluran tersebut diluncurkan pada 2005 dan dibiayai oleh negara Rusia untuk memproyeksikan apa yang dikatakannya sebagai sudut pandang Rusia, pada peristiwa global besar.

"Awan berkumpul di BBC," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada kantor berita Interfax setelah penyelidikan Ofcom diumumkan.

Ofcom sedang menyelidiki tujuh program RT yang diduga melanggar prinsip ketidakberpihakan, baik dalam urusan Skripal maupun peristiwa di Suriah. Tapi Ofcom, yang independen dari pemerintah, juga mengatakan ada ambang batas tinggi untuk menemukan bahwa media penyiaran tidak cocok untuk memegang lisensi. Sebelumnya, pihaknya telah mencabut lisensi untuk pornografi hardcore dan materi yang dapat memicu kejahatan teroris.

"Hingga baru-baru ini, seluruh catatan kepatuhan TV Novosti secara umum tidak sejalan dengan lembaga penyiaran lainnya," kata Ofcom.

Di tengah klaim dan kontra-klaim atas penggunaan ofensif pertama yang diketahui dari agen saraf seperti itu di tanah Eropa sejak Perang Dunia II, kedua pihak menuduh organisasi media di setiap negara menyebarkan kebohongan pemerintah tentang pengkhianatan.

"Pendekatan editorial kami belum berubah sejak peristiwa di Salisbury, dan kami akan secara langsung menangani masalah ini dengan regulator," kata juru bicara RT Anna Belkina.

"Kami senang melihat bahwa Ofcom telah mengakui bahwa catatan kepatuhan RT telah sejalan dengan lembaga penyiaran lainnya - menempatkan pernyataan politik dan tantangan apa pun yang dilakukan terhadap saluran kami," kata Belkina.

Para pejabat Rusia mengatakan RT adalah cara bagi Moskow untuk bersaing dengan dominasi perusahaan media global yang berbasis di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut mereka media tersebut memberikan pandangan khusus tentang dunia.

Credit republika.co.id

Presiden Sudan pecat menteri luar negeri

Presiden Sudan Omar al-Bashir (tengah) ( ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca )

Khartoum, Sudan (CB) - Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada Kamis (19/4) memecat Menteri Luar Negeri Ibrahim Ghandour, demikian laporan kantor berita resmi Sudan, SUNA.

Laporan tersebut, seperti dilansir Xinhua, tidak menjelaskan alasan di balik pemecatan menteri luar negeri itu.

Pemecatan tersebut dilakukan setelah Ghandour pada Rabu berbicara di Parlemen Sudan bahwa Kementeriannya gagal membayar biaya staf misi diplomatik Sudan di luar negeri atau menyewa sejumlah tempat misi di seluruh dunia.

Ia juga mengatakan sejumlah diplomat Sudan yang bekerja di misi negeri tersebut di luar negeri menyampaikan keinginan untuk pulang sebab mereka tak menerima gaji selama berbulan-bulan.

Ia menjelaskan nilai gaji diplomat dan sewa misi berjumlah 30 juta dolar AS sementara anggaran tahunan Kementerian Urusan Luar Negeri ialah sebanyak 69 juta dolar AS.

Sudan menderita kekurangan valuta asing sejak Januari tahun ini, sementara nilai mata uang negeri itu terhadap dolar AS ialah satu dolar AS mencapai 35 pound Sudan.

Credit antaranews.com

Ratu Elizabeth Ingin Pangeran Charles Pimpin Persemakmuran

Pangeran Charles.

Foto: People

Persekutuan 53 negara persemakmuran dinilai longgar jelang Brexit.

CB, LONDON -- Ratu Inggris Elizabeth pada Kamis (19/4) mengatakan berharap putranya dan ahli waris takhta Pangeran Charles memimpin Persemakmuran. Hal itu menjawab beberapa orang, yang menyatakan jabatan tersebut harus digilir di antara negara anggotanya.

"Harapan tulus saya ialah bahwa Persemakmuran terus memberikan ketenangan dan keberlanjutan untuk angkatan mendatang dan memutuskan bahwa pada suatu hari, Pangeran Wales harus mengemban pekerjaan penting, yang dimulai ayah saya pada 1949," kata ratu pada pembukaan Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran.

Pertemuan di London untuk pertama kali dalam 20 tahun tersebut dipandang sebagai peluang bagi Inggris untuk berhubungan kembali dengan bekas jajahannya. Inggris juga ingin menguatkan kembali persekutuan longgar 53 negara Persemakmuran jelang Brexit.

Persemakmuran berkembang dari kerajaan Inggris pada pertengahan abad ke-20 dan Ratu menjadi kepalanya sejak pemerintahannya dimulai pada 1952. Pertanyaan tentang siapa akan meneruskan penguasa kerajaan Inggris berusia 91 tahun pada peran itu, diangkat jelang pertemuan puncak. Pemimpin partai oposisi Inggris menyatakan pada Minggu bahwa posisi tersebut harus digilir di sekitar anggotanya.

Perdana menteri Theresa May juga berbicara pada upacara pembukaan dan memberi penghargaan atas "layanan, dedikasi dan keajegan" ratu dalam peran itu. May akan melobi Charles untuk menjadi pengganti ratu ketika masalah ini dibahas selama dua hari ke depan.

Pangeran Charles, 69 (tahun), juga berusaha meyakinkan dirinya untuk peran itu dalam sambutannya dalam acara di Istana Buckingham. "Bagi saya, Persemakmuran menjadi bagian mendasar dalam hidup saya selama yang saya ingat," katanya.

Credit republika.co.id

Meski Bermusuhan, Qatar Ikut Latihan Perang Gabungan di Saudi

DOHA - Pasukan dari Angkatan Bersenjata Qatar berpartisipasi dalam latihan perang gabungan negara-negara Teluk di Arab Saudi. Padahal, Doha saat ini sedang bermusuhan dengan Riyadh dan beberapa negara Arab lainnya sejak hubungan diplomatik terputus.

Latihan perang "Joint Gulf Shield 1" digelar di Kota Ras Al Khair, Kerajaan Arab Saudi pada 21 Maret hingga 16 April 2018. Latihan ini diikuti lebih dari 25 negara.

Keikutsertaan pasukan Qatar ini diungkap kantor berita negara Qatar News Agency (QNA) mengutip pernyataan kementerian pertahanan setempat.

Menurut laporan yang dilansir Kamis (19/4/2018) malam, sejumlah pasukan dari Angkatan Bersenjata Qatar, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Khamis Mohamed Deblan, berpartisipasi dalam latihan perang gabungan di Saudi, bersama dengan pasukan darat, laut dan udara dari 25 negara lain.

Latihan ini menampilkan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan pusat komando dan pelatihan lapangan. Latihan diakhiri dengan pelaksanaan latihan tembak reguler dan non-reguler dengan peluru tajam, di samping parade militer.

Menurut militer Doha, partisipasi pasukannya tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan, bertukar pengalaman dan mengambil bagian dalam semua yang akan menjaga keamanan dan stabilitas negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan kawasan Arab dan Islam.

QNA melaporkan, upacara penutupan latihan gabungan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Mayor Jenderal Ghanem bin Shaheen al-Ghanem, atas undangan mitranya dari Arab Saudi, Letnan Jenderal Fayyad bin Hamed al-Ruwayli.

Seperti diketahui, Qatar saat ini sedang berseteru dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Empat negara Arab ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Namun, tuduhan ini telah dibantah Doha.

Credit sindonews.com

Terancam Senjata Rusia, AS Ikut-ikutan Kembangkan Rudal Hipersonik

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akhirnya meniru langkah Rusia dan China dengan mengembangkan peluru kendali (rudal) berkecepatan hipersonik. Keputusan Washington ini diambil setelah Moskow membuat ancaman bahwa rudal hipersoniknya mustahil dicegat sistem pertahanan udara manapun termasuk AS.

Angkatan Udara AS mengatakan, anggaran sekitar USD928.000.000 atau sekitar Rp12 triliun akan dihabiskan salah satunya untuk mengembangkan senjata canggih ini.

Dalam pengumumannya, Angkatan Udara AS mengatakan, kontrak pengembangan rudal hipersonik telah diberikan Lockheed Martin, kontraktor pertahanan yang berbasis di Maryland.

Selain rudal hipersonik, anggaran sebesar itu juga untuk melanjutkan proyek yang dikelola bersama Angkatan Udara dan DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) yang bernama program Tactical Boost Glide.

Kedua proyek itu bagian dari program untuk mengembangkan prototipe canggih yang nantinya dapat diterapkan di pesawat jet tempur Amerika Serikat.

"Angkatan Udara menggunakan prototipe untuk mengeksplorasi 'art-of-the-possible' dan untuk memajukan teknologi ini," kata kepala layanan pers Angkatan Udara Ann Stefanek, seperti dikutip The Washington Post, Jumat (20/4/2018).

Para eksekutif Lockheed Martin telah menekankan bahwa pesawat dan persenjataan hipersonik sebagai domain yang sangat diminati.

"Kami berkomitmen untuk pengembangan teknologi hipersonik canggih, dan kami sangat antusias untuk bekerja pada program Hypersonic Conventional Strike Weapon," kata Jon Snyder, wakil presiden Lockheed Martin untuk Program Strategis Angkatan Udara dalam sebuah pernyataan yang dikirim via email.

Para pejabat Pentagon sebelumnya telah memperingatkan secara terbuka bahwa senjata hipersonik secara teoritis memang dapat menembus pertahanan rudal AS. Padahal, sistem pertahanan tersebut merupakan pelindung Amerika dari serangan nuklir pertama musuh.

Peringatan itu dengan asumsi bahwa rudal hipersonik dapat melesat jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Apa pun yang melesat lebih cepat dari Mach 5, atau lima kali kecepatan suara, dianggap hipersonik dan terlalu sulit untuk ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara.

Presiden Rusia Vladimir Putin, selama pidato kenegeraan bulan lalu mengumumkan bahwa militer Rusia telah mengembangkan dan menguji coba rudal hipersonik. Para pejabat AS juga mengatakan bahwa China juga memiliki kemampuan yang sama.

Michael Griffin, kepala penelitian dan pengembangan Pentagon, menyampaikan peringatan akan kemampuan China itu dalam paparannya di depan Komite Layanan Bersenjata Parlemen AS.

"Menurut pendapat saya, hari ini kemajuan paling signifikan oleh musuh kami adalah perkembangan China dari apa yang sekarang ini menjadi sistem yang cukup matang untuk serangan cepat (senjata) konvensional pada rentang multi-ribu kilometer," katanya.

“Kami, dengan sistem pertahanan saat ini, belum melihat hal-hal ini muncul," ujar Griffin kepada anggota Kongres. "Begitu kami melihatnya, kami akan memiliki sedikit waktu tersisa untuk merespons," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Turki Beli S-400 Rusia, AS Ancam Tak Berikan Jet Tempur F-35

WASHINGTON - Keputusan Ankara untuk membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia akan membuat Turki menghadapi sanksi dari Amerika Serikat (AS). Washington bahkan mengancam tidak akan memberikan jet tempur F-35 kepada Ankara.

Ancaman sanksi ini disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri AS Wess Mitchell saat paparan di depan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen.

"Ankara harus sadar akan risiko dalam membuat konsesi strategis ke Moskow untuk mencapai tujuan taktisnya di Suriah. Ankara mengklaim telah setuju untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia, yang berpotensi menyebabkan sanksi di bawah Pasal 231 CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) dan berdampak buruk terhadap partisipasi Turki dalam program F-35," kata Mitchell.

Pernyataan ancaman Mitchell ini muncul dalam situs parlemen AS sebanyak tiga halaman yang dikutip SINDOnews, Jumat (20/4/2018).

Mitchell sudah lama mengekspresikan penolakan kebijakan Turki yang ingin membeli senjata anti-pesawat Rusia yang canggih. Tapi, sikapnya kali ini disampaikan secara resmi atas nama posisinya sebagai pejabat di Kementerian Luar Negeri AS.

Sebelumnya, Amerika memperingatkan Turki bahwa penggunaan sistem S-400 Rusia akan membahayakan komunikasi NATO dan menyebabkan masalah interoperabilitas, yang merupakan kekhawatiran sah bagi aliansi.

"Turki akhir-akhir ini telah meningkatkan keterlibatannya dengan Rusia dan Iran," katanya. "Kemudahan yang dilobi Turki dengan militer Rusia untuk memfasilitasi peluncuran 'Operation Olive Branch' di distrik Afrin, pengaturan dari Amerika tidak dianggap, sangat memprihatinkan."

"Adalah kepentingan nasional Amerika untuk melihat Turki tetap secara strategis dan secara politik sejalan dengan Barat," ujar Mitchell yang menganggap Ankara mulai tidak tunduk pada aturan aliansi yang dipimpin Amerika.

Credit sindonews.com

FBI Cari Wartawan AS yang Hilang di Suriah

FBI menawarkan hadiah sebesar 1 juta dolar AS yang berhasil menemukan wartawan AS

CB, WASHINGTON - FBI masih melakukan pencarian seorang wartawan AS bernama Austin Tice, yang hilang di Suriah lebih dari lima tahun lalu. Untuk pertama kalinya, FBI menawarkan hadiah sebesar 1 juta dolar AS bagi siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Tice.

Tice yang berasal dari Houston, Texas, menghilang pada Agustus 2012 saat tengah meliput perang saudara Suriah. Sebuah video yang dirilis sebulan kemudian menunjukkan ia ditahan oleh kelompok bersenjata dan matanya ditutup. Sejak saat itu keberadaannya tidak diketahui.

Tice adalah mantan Marinir yang pernah bekerja di The Washington Post, McClatchy Newspapers, CBS, dan media lainnya. Dia menghilang tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-31.

Informasi mengenai hilangnya Tice masih menjadi misteri. Belum jelas kelompok mana yang menahannya atau apakah ada permintaan tebusan yang pernah dikeluarkan oleh kelompok itu.

Poster yang baru dirilis oleh FBI mendesak siapapun untuk melaporkan informasi apa pun yang dapat mengarah ke lokasi penahanannya, dengan imbalan hadiah. FBI tidak mengatakan mengapa baru menawarkan hadiah itu sekarang.

Orang tua Tice mengatakan mereka percaya anaknya saat ini masih dalam keadaan hidup. Pemerintah AS dan Suriah telah meyakinkan mereka bahwa kedua negara itu terus mencoba untuk mengupayakan pembebasannya.

"Kami senang. Kami senang atas apa pun yang mungkin menggerakkan upaya dan membawa anak kami ke rumah dengan selamat," ujar Debra Tice, ibu dari Austin Tice, Kamis (19/4).

Debra mengatakan, dia dan suaminya tidak meminta adanya imbalan hadiah uang untuk bisa mendapatkan informasi tentang anaknya. Menurutnya, hal itu adalah keputusan internal FBI.

"Kami benar-benar sangat senang melihat tingkat keterlibatan dan komitmen seperti itu. Ini benar-benar menghangatkan hati kami," ungkapnya.

Credit republika.co.id