CUPUMA

Sabtu, 17 Maret 2018

Warga Etnis Buddha Tempati Bekas Wilayah Rohingya di Rakhine

Ilustrasi pengungsi Rohingya di Bangladesh. (REUTERS/Adnan Abidi)

Jakarta, CB -- Penduduk etnis Buddha Rakhine berbondong-bondong pindah ke desa "model" Koe Tan Kauk, menempati wilayah yang dulunya didominasi warga Muslim Rohingya di salah satu negara bagian Myanmar.

Para pendatang baru ini pindah ke wilayah yang sebagian besar sudah "dibersihkan" dari penduduk Rohingya. Desa yang dulunya ditempati Rohingya itu telah dihancurkan hingga rata dengan tanah pertanian yang subur.

Imigran etnis Rakhine dari wilayah selatan yang miskin namun relatif stabil tersebut untuk saat ini jumlahnya masih sedikit.

Tetapi mereka berharap jadi pelopor rencana "Rakhinisasi" untuk meningkatkan demografi wilayah yang dulunya mayoritas Muslim itu.

"Kami benar-benar takut pada orang Kalar dan tadinya tidak berencana untuk datang ke sini," kata Chit San Eain kepada AFP. "Kalar" adalah sebutan yang merendahkan untuk warga Muslim disana.

Chit San Eain adalah seorang wanita 28 tahun yang pindah dengan suami dan anak balitanya ke sebuah pondok di Koe Tan Kauk.

"Tapi sekarang setelah mereka tidak ada lagi, kami memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan keluarga yang tinggal di sini," kata dia.

Reruntuhan pemukiman Rohingya terbentang beberapa kilometer dari lokasi itu.

Hampir 700 ribu penduduk Muslim Rohingya diusir tentara Myanmar dari Rakhine ke Bangladesh sejak 25 Agustus tahun lalu. Sebanyak 300 ribu warga etnis Rohingya lainnya didorong keluar dari selatan dan tengah Rakhine oleh operasi tentara sejak tahun 1970an.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut operasi tentara itu sebagai pembersihan etnis yang menunjukkan semua "ciri genosida."

Ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke luar negeri setelah ditekan oleh militer Myanmar. (AFP Photo/Fred Dufour)

Myanmar membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pengungsi dipersilakan untuk kembali.

Namun sejauh ini mereka hanya mengizinkan 374 dari 8.000 pengungsi yang namanya telah diajukan untuk tahap awal repatriasi.

Banyak orang Rohingya yang trauma serta menolak dipulangkan ke Rakhine, di mana kamp detensi dan tetangga yang bermusuhan menanti mereka.

Dengan tidak adanya etnis Rohingya, banyak bermunculan proyek pembangunan, yang dibiayai pemerintah dan tentara atau disponsori swasta, mengubah Rakhine utara.

Warga Rohingya menjadia korban pembantaian pemerintah Myanmar. (Handout via REUTERS)

Mengisi kekosongan tanah Rohingya yang pergi adalah taktik lama dari negara mayoritas Buddha yang dipandang memerangi Islam tersebut.

Chit San Ean adalah penerima bantuan dari Komite Penambahan untuk Rekonstruksi Teritori Nasional Rakhine di Perbatasan Barat (CRR), sebuah skema swasta yang dibentuk tak lama setelah krisis pengungsi dimulai.

Didanai oleh donor etnis Rakhine, ambisi CRR adalah mendirikan zona "tanpa Muslim" di sepanjang 100 kilometer dari ibukota negara bagian Sittwe hingga kota Maungdaw.

Nasionalis Rakhine mengatakan CRR adalah benteng melawan Islam dan sebuah cara untuk memastikan kelompok etnis mereka memiliki suara dalam proyek pembangunan negara bagian yang didominasi oleh Birma, yang mereka tidak percaya.

"Siapa yang harus diprioritaskan selain warga Rakhine di wilayah Rakhine?" kata Than Tun, Sekretaris Jenderal CRR.

Credit cnnindonesia.com

Menhan Minta Negara ASEAN Patroli sekitar Laut China Selatan

Menhan Ryamizard Ryacudu meminta negara-negara ASEAN untuk patroli di perairan sekitar Laut China Selatan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan telah meminta menhan negara-negara ASEAN melakukan patroli maritim di masing-masing perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Ryamizard mengatakan patroli laut di perairan sengketa yang sebagian besarnya diklaim oleh China itu diperlukan untuk mengamankan kawasan dari kejahatan lintas batas.

"Saya sudah berbicara pada teman-teman menhan di ASEAN agar masing-masing yang memiki perairan yang mengarah ke Laut China Selatan untuk berpatroli sejauh 200 mil atau sekitar 230 kilometer," kata Ryamizard di Sydney, Australia, Jumat (16/3).

"Kalau kita lihat garis-garis batas mulai dari Vietnam keliling ke bawah ke Indonesia, Singapura, sampai Filipina, itu kita lihat hampir setengah Laut China Selatan kita sudah amankan, kita sudah patroli."

Pernyataan itu diungkapkan Ryamizard dalam pernyataan pers setelah menghadiri pertemuan two plus two bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menlu Australia Julie Bishop, dan Menhan Australia Marise Payne.

Di kesempatan itu, Ryamizard juga mengatakan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan terorisme.

Menurutnya, meski di Timur Tengah ISIS sudah hancur, kawasan Asia Pasifik masih terancam oleh teroris generasi baru yakni mantan pejuang asing ISIS yang pulang ke negara asalnya.

Ryamizard mengatakan ada lebih dari 31 ribu pejuang asing ISIS dari Asia yang diperkirakan akan pulang ke negara asalnya. Sebanyak 1.000 di antaranya berasal dari Asia Tenggara, terutama Filipina dan Indonesia.

Dengan ancaman baru ini, dia mengatakan Indonesia dan negara-negara di kawasan, termasuk Australia, mesti memperkuat dan memperluas kerja sama intelijen.

"RI sebenarnya juga sudah sering melakukan hal ini dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei juga sehingga bisa tahu kegiatan pasti mereka [teroris]," lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, RI-Australia juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai penguatan kerja sama maritim.

Mou itu, menurut Menlu Bishop, memperkuat dasar kedua negara untuk meningkatkan intensitas kerja sama maritim terutama meliputi pengamanan, perairan, penguatan konektivitas, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan lintas-batas lainnya.

"Penandatanganan MoU ini kedua negara fokuskan sebagai salah satu upaya kita memberantas terorisme dan juga kejahatan lintas-batas lainnya seperti perdagangan dan penyelundupan narkoba," kata Bishop.

"Saya percaya bahwa perdagangan narkoba dan terorisme, yang merupakan salah satu isu perhatian kedua negara, bisa kita hentikan melalui kerja sama yang lebih konstruktif dan kuat lagi," lanjutnya.

Credit cnnindonesia.com

RI Ajak Australia Rundingkan Kembali Batas Maritim Laut Timor

Menlu Retno Marsudi mengatakan Indonesia mendorong Australia untuk merundingkan kembali perbatasan maritim di Laut Timor. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendorong Australia untuk kembali merundingkan perbatasan maritim kedua negara di Laut Timor, terutama yang tertuang dalam Traktat Perth 1997 lalu.

Saat traktat itu disepakati, Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, sementara saat ini wilayah itu sudah memisahkan diri sebagai negara dan memiliki klaim perairan sendiri.

"Ada satu treaty, yakni Perth Treaty 97 yang belum selesai diratifikasi sampai saat ini sehingga belum berlaku. Walaupun secara tidak langsung tidak terkait, tapi situasi terbaru ini membuat kita harus ketemu, duduk, dan bicara lagi untuk bahas rencana ke depan soal perjanjian itu," ucap Retno usai bertemu Menlu Australia Julie Bishop, di Sydney, Jumat (16/3).

Perundingan ini juga didorong menyusul disepakatinya traktat perbatasan maritim antara Timor Leste dan Australia pada awal Maret lalu. Indonesia ingin memastikan bahwa perjanjian kedua negara itu tidak merugikan hak-hak maritim Indonesia di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan kembali bahwa perjanjian Timor Leste dan Australia tentang Zona Maritim di Laut Timor melalui Komisi Konsiliasi yang diteken di New York, Amerika Serikat, itu tidak merugikan Indonesia.

Retno mengatakan kesepakatan itu sesuai dengan mekanisme Konvensi Hukum Laut 1982. Pemerintah menyambut baik kesepakatan Australia dan Timor yang berhasil menyelesaikan sengketa wilayahnya secara damai.

"Soal konsiliasi Timor Leste dan Australia tidak ada masalah karena dalam perjanjian itu Indonesia tidak dirugikan," ujarnya.

Selain membahas perundingan perbatasan, Retno mengatakan pertemuannya dengan Bishop juga membahas sejumlah isu lain seperti perkembangan penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

"Kami berdua juga turut membahas isu di Rakhine State, di mana kita membahas di mana kedua negara bisa kerja sama untuk membantu. Kami berdua juga membahas perkembangan terakhir situasi di sana seperti apa," kata Retno.

Dalam kesempatan itu, Retno juga mengatakan keduanya turut berdiskusi mengenai penguatan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang kemaritiman dan pembentukan konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifik.

"Sangat wajar kalau kerja sama dalam bidang kemaritiman menjadi prioritas Indonesia untuk dikembangkan dengan negara lain di kawasan, terutama karena sesuai dengan prinsip yang selalu diangkat Presiden Jokowi soal poros maritim dunia," ujarnya.

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Bishop, Retno juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-Australia pada 18 Maret mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Israel Kutuk Serangan Racun di Inggris, tapi Tak Berani Sebut Rusia

TEL AVIV - Kementerian Luar Negeri Israel mengutuk serangan racun saraf terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris. Namun, Tel Aviv tak berani menyebut Moskow sebagai dalang serangan seperti yang dituduhkan Inggris, Amerika Serikat (AS), Prancis dan Jerman.

"Israel memandang dengan gravitasi peristiwa yang terjadi di Inggris Raya dan mengutuknya dengan keras," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Kami berharap agar masyarakat internasional dapat bekerja sama untuk menghindari kejadian lebih lanjut," lanjut kementerian itu yang pernyataannya dirilis di Twitter melalui akun @IsraelMFA, Jumat (16/3/2018).

Pada tanggal 4 Maret 2018, Skripal, mantan agen intelijen Rusia yang membelot ke Inggris, bersama dengan putrinya Yulia Skripal, dan seorang perwira polisi Inggris, terpapar racun saraf yang langka dan kuat di Salisbury, Inggris selatan. Skripal dan putrinya tetap dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Para pemimpin AS, Prancis, dan Jerman, bergabung dengan Inggris dalam menyalahkan Rusia atas tuduhan sebagai dalang serangan racun Novichok, racun saraf terhebat yang pernah dimiliki Moskow sejak era Soviet.

Serangan tersebut sebagai serangan racun pertama di Eropa sejak Perang Dunia II. Moskow membantah terlibat dan menganggap tak ada untungnya meracuni Skripal yang dianggap sebagai pengkhianat Rusia.

Menurut laporan Channel 10, Kementerian Luar Negeri Israel hanya mengeluarkan pernyataan kecaman sehubungan dengan permintaan langsung dari Duta Besar Inggris di Israel kepada pejabat senior di Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Rabu.

Pernyataan samar-samar Israel, yang dilepaskan dirilis sehari kemudian, tidak menyebutkan secara eksplisit keracunan tersebut didalangi Moskow.

Negara yang masih bermusuhan dengan Palestina ini terus berhati-hati dalam berkomentar yang berkaitan langsung dengan Rusia. Hal itu karena mempertimbangkan posisi Moskow yang memiliki pasukan militer di Suriah, yang dekat dengan Israel.

Israel sebenarnya juga memiliki sejarah tersendiri terkait percobaan pembunuhan di luar negeri dengan racun yang kuat. Salah satu peristiwa yang paling dikenal adalah upaya tahun 1997 untuk membunuh pemimpin Hamas Khaled Mashaal yang saat itu berada di Yordania.

Agen Mossad yang kala itu hendak menyemprot Mashaal dengan racun mematikan ditangkap. Peristiwa tersebut telah memicu krisis diplomatik dengan Amman dan baru diselesaikan setelah Yordania memaksa Israel untuk menyediakan obatnya.

Credit sindonews.com

Seteru dengan Inggris, Rusia Isyaratkan Perang Dingin II Dimulai

LONDON - Pemerintah Rusia secara mengejutkan memberi isyarat bahwa Perang Dingin II telah dimulai. Isyarat yang disuarakan Kedutaan Besar Rusia di Inggris melalui Twitter.

Kedutaan Rusia di London via akun Twitter @RussianEmbassy pada Kamis (15/3/2018), menulis; ”Suhu hubungan Rusia-Inggris turun menjadi minus 23, tapi kami tidak takut dengan cuaca dingin.”

Tweet ini disertai gambar termometer dan kata “Rusia-Inggris” dalam tweet tersebut digambarkan dalam emoji bendera kedua negara.

Respons diplomatik Moskow ini muncul setelah Perdana Menteri Inggris (PM) Theresa May mengumumkan untuk mengusir 23 diplomat Rusia. Dalam pengumumannya di parlemen, PM May juga menyatakan akan membekukan aset-aset Rusia, membekukan komunikasi tingkat tinggi kedua negara dan Inggris akan memboikot World Cup atau Piala Dunia 2018 yang akan digelar di negeri Presiden Vladimir Putin tersebut.

Keputusan May itu sebagai respons atas tuduhan bahwa Moskow dalang di balik serangan racun terhadap mantan agen Rusia Sergei Skripal yang membelot ke Inggris. Skripal—sang agen ganda—bersama putrinya, Yulia Skripal, ditemukan tak berdaya setelah terpapar racun di Salisbury, Inggris selatan pada tanggal 4 Maret 2018.

May dengan tegas menuduh Rusia melakukan serangan racun syarat Novichok terhadap Skripal yang kini berstatus sebagai warga Inggris. Racun militer itu tercatat sebagai senjata kimia terhebat yang pernah dimiliki Rusia yang dikembangkan di era Uni Soviet menjelang akhir Perang Dingin.

Perang Dingin I pernah terjadi ketika ketegangan antara Uni Soviet dan Barat—AS, Inggris dan anggota NATO lainnya—mengalami polarisasi. Perang Dingin I berlangsung dari akhir 1940-an sampai 1991, ketika Uni Soviet runtuh.

Perang Dingin memiliki medan tempur di dunia spionase dan sebagai perangnya adalah pembunuhan mata-mata.

Rentetan tindakan Inggris yang diumumkan PM May juga telah diterjemahkan Kementerian Luar Negeri Rusia sebagai pilihan London untuk konfrontasi.

”Pemerintah Inggris membuat pilihan untuk konfrontasi dengan Rusia," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP. ”Tanggapan kami tidak akan terlambat," lanjut kementerian itu.

Duta Besar Rusia untuk Inggris Alexander Yakovenko menolak tuduhan bahwa Moskow meracuni Skripal seperti yang dilontarkan PM May. Menurutnya, tudingan tersebut tidak bisa diterima dan sebuah provokasi.

"Semua yang dilakukan hari ini (kemarin) oleh pemerintah Inggris sama sekali tidak dapat diterima dan kami menganggap ini sebuah provokasi," katanya.

Credit sindonews.com

Moskow: Inggris Pilih Konfrontasi dengan Rusia!

MOSKOW - Pemerintah Rusia merespons cepat keputusan pemerintah Inggris yang mengusir 23 diplomat Moskow sebagai respons serangan racun terhadap agen ganda Sergei Skripal. Bagi Moskow, London sudah menentukan pilihan untuk konfrontasi.

Reaksi itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May mengumumkan empat respons terhadap Moskow terkait serangan terhadap Skripal.

Empat respons itu adalah mengusir 23 diplomat Kremlin, membekukan aset-aset Rusia, membekukan komunikasi tingkat tinggi kedua negara, dan memboikot World Cup (Piala Dunia) 2018 di Rusia.

"Pemerintah Inggris membuat pilihan untuk konfrontasi dengan Rusia," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP, Kamis (15/3/2018)."Tanggapan kami tidak akan terlambat," lanjut kementerian itu.

Skripal adalah mantan agen ganda asal Rusia. Dia pernah dihukum Moskow setelah terbukti menjadi agen ganda untuk Kremlin dan London. Dia dibebaskan atau diampuni Kremlin tahun 2010 melalui kesepakatan tukar tahanan mata-mata antara Rusia dan Barat.

Setelah dibebaskan, Skripal dan keluarganya menjadi warga Inggris dan dilindungi negara tersebut. Dia dan putrinya, Yulia, ditemukan tak berdaya di sebuah taman di Salisbury, Inggris selatan beberapa waktu lalu setelah terpapar racun saraf.

London dan Washington menuduh Moskow sebagai dalang serangan racun terhadap Skripal. Namun, Kremlin membantah dengan menyatakan tak ada untungnya meracuni sosok pengkhianat.

Duta Besar Rusia untuk Inggris Alexander Yakovenko menolak tuduhan bahwa Moskow meracun Skripal seperti yang dilontarkan Perdana Menteri Theresa May. Menurutnya, tudingan tersebut tidak bisa diterima dan sebuah provokasi.

"Semua yang dilakukan hari ini (kemarin) oleh pemerintah Inggris sama sekali tidak dapat diterima dan kami menganggap ini sebuah provokasi," katanya.

Kremlin bersikap bahwa dugaan penggunaan senjata kimia harus ditangani Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) yang memiliki peraturan tentang bagaimana menangani tuduhan tersebut. Tapi, Kremlin kesal lantaran Inggris memilih untuk mengultimatum Moskow.

"Kami percaya bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah Inggris tidak ada hubungannya dengan situasi yang kita hadapi di Salisbury," tambahnya. "Tentu saja, kami belum siap untuk berbicara dengan cara ultimatum."

Credit sindonews.com

Gedung Putih Dukung Inggris Usir 23 Diplomat Rusia

WASHINGTON - Gedung Putih setuju dan mendukung keputusan London untuk mengusir 23 diplomat Rusia dari Inggris. Pengusiran ini sebagai respons Inggris setelah menyalahkan Moskow atas keracunan yang dialami mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury.

"Amerika Serikat (AS) berbagi penilaian dengan Inggris bahwa Rusia bertanggung jawab atas serangan agen saraf yang sembrono terhadap warga Inggris dan putrinya," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan yang dikutip SINDOnews.com dari situs resminya, Kamis (15/3/2018).

Pernyataan Gedung Putih dikeluarkan setelah Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan, di mana Inggris mengangkat kasus serangan terhadap pembelot Rusia tersebut.

"Ada pola perilaku di mana Rusia mengabaikan tatanan berbasis peraturan internasional, merongrong kedaulatan dan keamanan negara-negara di seluruh dunia, dan upaya untuk menumbangkan dan mendiskreditkan institusi dan proses demokrasi Barat," lanjut Gedung Putih.

AS dan Inggris merupakan dua negara di Dewan Keamanan PBB yang kompak menyalahkan Rusia atas serangan racun saraf ganas Novichok terhadap Sergei Skripal dan putrinya, Yulia.

London mengklaim Skripal dan putrinya terpapar agen saraf yang dibuat di era Soviet itu. Namun, Inggris namun menolak untuk menunjukkan sampel untuk dianalisis di Moskow.

Dalam sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, Duta Besar Inggris untuk PBB Jonathan Allen melabeli insiden tersebut sebagai "penggunaan kekuatan secara tidak sah" di negara Inggris oleh negara Rusia.

Sedangkan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa Washington menuntut Rusia untuk bertanggung jawab atas kejadian itu.

Rusia menolak memberikan penjelasan terkait kasus Skripal setelah batas ultimatum yang diberikan Inggris selama dua hari habis pada Rabu tengah malam. Perdana Menteri (PM) Theresa May lantas mengumumkan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Moskow, termasuk pengusiran 23 staf diplomatik Rusia yang menurut Inggris adalah intelijen rahasia.

PM May dalam pengumuman di parlemen memberikan waktu seminggu bagi 23 diplomat Rusia untuk hengkang dari Inggris.

Moskow mengecam tuduhan sebagai pelaku serangan racun terhadap pembelotnya. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzya mengatakan Moskow terbuka untuk bekerja sama dengan Inggris, asalkan disediakan sampel racun yang relevan untuk pemeriksaan bersama. "Rusia, tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak ada yang disembunyikan," katanya

Credit sindonews.com

Memanas, Inggris Usir 23 Diplomat Rusia

LONDON - Pemerintah Inggris mengusir 23 diplomat Rusia sebagai respons tuduhan Moskow meracuni mantan agen ganda Sergei Skripal di wilayah Igggris. Keputusan London ini semakin memanaskan ketegangan di antara kedua negara.

Perdana Menteri (PM) Theresa May pada Rabu (14/3/2018) mengatakan, puluhan diplomat itu memiliki waktu seminggu untuk meninggalkan Inggris.

"Kami akan membekukan aset negara Rusia di manapun, kami memiliki bukti bahwa mereka dapat digunakan untuk mengancam kehidupan atau hak milik warga negara Inggris atau pun penduduk," kata May.

Skripal yang merupakan mantan agen ganda—untuk Rusia dan Inggris—sakit parah bersama putrinya setelah terpapar racun di wilayah Salisbury, Inggris selatan, beberapa waktu lalu. London menuduh Moskow sebagai dalang serangan terhadap Skripal.

Berbicara di parlemen, PM May menuduh pemerintah Rusia menggunakan kekuatan "tidak sah" dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sergei Skripal dan putrinya.

Tak hanya mengusir 23 diplomat Moskow, Inggris juga akan mencabut undangan untuk kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. May menambahkan, pemerintah tidak akan mengirim pejabat senior atau anggota keluarga kerajaan Inggris ke acara Piala Dunia 2018 di Rusia.

PM May mengaku telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmannuel Macron dalam 24 jam terakhir dalam upaya mengkoordinasikan upaya untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis peraturan.

Menjelang pengumuman PM May, sumber pemerintah Inggris mengatakan bahwa duta besar Rusia telah dipanggil ke kantor Kementerian Luar Negeri di London.

Berbicara kepada Sky News, duta besar Rusia untuk Inggris Alexander Yakovenko menyebut tindakan Inggris saat ini adalah "provokasi" yang tidak terkait dengan insiden di Salisbury.

Sementara itu, polisi Inggris percaya bahwa agen saraf digunakan secara sengaja untuk meracuni Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, 33.

Skripal pernah menjadi kolonel di dinas intelijen militer GRU Rusia. Dia juga pernah dihukum pemerintah Kremlin atas tuduhan menjadi agen ganda. Skripal dibebaskan melalui kesepekatan tukar tahanan mata-mata antara Rusia dan Barat pada tahun 2010.

Sejak itu, Skripal menetap di Inggris dan dilindungi negara tersebut. Bagi Moskow, sosok Skripal dianggap sebagai pengkhianat. Namun, Moskow membantah terlibat dalam serangan racun tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Percepat Pengiriman Sistem Rudal S-400 ke Turki

MOSKOW - Moskow siap mempercepat pengiriman sistem rudal pertahanan udara S-400 ke Ankara seperti yang diminta Turki. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov usai menyambut kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

”Sebagai tanggapan atas permintaan mitra Turki kami untuk mempercepat pengiriman yang direncanakan semula, kami bereaksi positif,” kata Lavrov mengatakan kepada wartawan di Ibu Kota Rusia, Moskow, pada hari Rabu.

Namun diplomat top Moskow itu menolak mengumumkan tanggal pasti pengiriman sistem rudal pertahanan udara mutakhir itu. ”Pelaksanaan kesepakatan S-400 adalah salah satu isu yang sekarang dibahas secara praktis oleh para spesialis,” ujarnya. Dengan demikian, dia merasa tak berhak mengungkapkannya kepada publik.

Moskow dan Ankara menandatangani sebuah kesepakatan senilai USD2,5 miliar untuk pengadaan S-400 Triumph Rusia—yang oleh NATO dinamai sebagai SA-21 Growler—pada bulan Desember.

Vladimir Kozhin, ajudan Presiden Vladimir Putin untuk kerja sama industri pertahanan mengatakan bahwa penyerahan pertama sistem pertahanan udara canggih itu kepada Turki dijadwalkan dimulai pada awal 2020. Kozhin seperti dikutip Rossiya 24, mencatat bahwa Rusia telah mengakomodasi keinginan Turki untuk mempercepat pelaksanaan kontrak.

”Semakin cepat Turki menerima (sistem rudal S-400) semakin baik. Pekerjaan berlanjut sampai akhir ini,” kata Cavusoglu dalam sebuah pertanyaan, seperti dikutip Hurriyet Daily News, Kamis (15/3/2018).

Kesepakatan itu memicu ketegangan antara Turki dan sekutu NATO-nya, Amerika Serikat. Washington dengan gigih menentang kesepakatan tersebut, memperingatkan Ankara pada bulan Oktober bahwa keputusannya membeli sistem pertahanan Rusia akan menghadapi konsekuensi.

Militer AS memperingatkan sistem pertahanan buatan Rusia yang dibeli Ankara tidak dapat dioperasikan dengan infrastruktur NATO.

Dalam skenario terburuk, Washington telah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada sekutunya di Timur Tengah tersebut. Sanksi merujuk pada Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang ditandatangani pada bulan Agustus dan ditujukan untuk menghambat ekspor senjata Rusia.

Tapi, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan bersumpah untuk tetap teguh pada kesepakatan tersebut meski mendapat tekanan dari AS.

Pada hari Selasa lalu, Cavusoglu menekankan bahwa keanggotaan Turki di NATO tidak menjadikannya sebagai bawahan AS.

”Turki adalah anggota NATO, tapi kami adalah negara merdeka, kami bukan negara satelit,” kata Cavusoglu. ”Turki memiliki hak dan kebebasan yang sama seperti anggota NATO lainnya yang membeli senjata dari pihak ketiga.”

Dia juga menepis kekhawatiran bahwa sistem tersebut dapat digunakan dalam operasi militer Turki melawan Kurdi. Menurutnya, S-400 hanya akan dikerahkan sebagai sistem pertahanan jika Turki diserang.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Zeit Jerman, Cavusoglu membela keputusan Turki untuk memilih sistem pertahanan S-400 Rusia. Menurutnya, salah satu alasannya karena kesepakatan untuk membeli sistem rudal Patriot AS macet di Kongres.

”Kami bahkan memiliki masalah dengan membeli senapan sederhana dari AS karena kekhawatiran Kongres. Kami harus membelinya dari seseorang,” katanya.

Sistem anti-pesawat S-400 dilengkapi dengan empat jenis rudal pencegat yang beroperasi pada jarak 400 meter sampai 40 kilometer dan mampu menghancurkan rudal pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik.

Credit sindonews.com

Helikopter Militer AS Pembawa 7 Pasukan Jatuh di Irak

RAMADI - Sebuah helikopter militer Amerika Serikat (AS) jatuh di Irak barat dengan tujuh pasukan di dalamnya. Pejabat AS mengklaim helikopter itu jatuh bukan karena ditembak musuh.

Dua pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim dan mengutip laporan awal soal insiden itu mengatakan bahwa kendaraan militer tersebut adalah helikopter HH-60 Pave Hawk. Helikopter itu jatuh di dekat al-Qaim, sebuah kota di Provinsi Anbar yang dekat dengan perbatasan Suriah pada Kamis petang.

Salah satu pejabat mengatakan bahwa korban tewas kemungkinan ada. Dia mengklaim tidak ada indikasi bahwa helikopter tersebut dijatuhkan oleh tembakan musuh.

Dalam sebuah pernyataan, Komando Pusat AS mengatakan bahwa sebuah kendaraan militer yang membawa beberapa pasukan AS jatuh di Irak barat.

"Tim penyelamat merespons lokasi pesawat yang jatuh saat ini," bunyi pernyataan Komando Pusat AS, seperti dikutip Reuters, Jumat (16/3/2018).

Rincian lebih lanjut dari insiden tersebut belum diketahui. Namun, Komando Pusat mengatakan bahwa sebuah penyelidikan akan diluncurkan untuk menentukan penyebab insiden.

Wali Kota al-Qaim, Ahmed al-Mahlawi, juga mengatakan kepada Reuters bahwa ada tujuh orang di dalam helikopter tersebut.

Amerika Serikat mengakui bahwa pihaknya memiliki sekitar 5.200 tentara di Irak yang merupakan bagian dari koalisi yang memerangi militan Islamic State atau ISIS.

Akhir tahun lalu, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengumumkan kemenangan akhir atas ISIS, setelah kelompok militan itu menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak selama sekitar tiga tahun.

Credit sindonews.com

Rabu, 14 Maret 2018

Gina Haspel, Direktur Perempuan Pertama CIA Pilihan Trump

Gina Haspel merupakan direktur perempuan pertama CIA pilihan Trump. Reuters.

CB, Jakarta - Publik Amerika Serikat dikejutkan dengan keputusan Presiden Donald Trump untuk memberhentikan Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson.
Posisi dalam jabatan tinggi AS itu langsung berubah dengan Direktur CIA, Mike Pompeo, ditunjuk mengisi jabatan diplomat tertinggi, yang ditinggalkan Tillerson.

Untuk menggantikan posisi Pompeo, Trump telah mempersiapkan Gina Haspel untuk menjadi direktur CIA yang baru. Jika disetujui oleh Senat, Haspel akan menjadi wanita pertama yang menjalankan Central Intelligence Agency.

Gina Haspel, yang dinominasikan oleh Presiden Donald Trump untuk memimpin CIA, adalah seorang veteran Black Ops, yang pernah menjalankan operasi interogasi rahasia di Thailand. Dia dituduh terlibat dalam kegiatan penyiksaan para tahanan.

Lambang Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen Amerika, yang terdapat di Lobi Markas Besar CIA di Langley. cia.gov

Menurut Reuters, sejumlah pejabat intelejen yang pernah bekerja dengan Haspel mengatakan Haspel bertanggung jawab atas pembentukan penjara rahasia dengan kode "Mata Kucing". Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden W. Bush. Ada dua anggota militan Al Qaeda yang mengalami penyiksaan di penjara itu misalnya dengan cara waterboarding.

"Tiga tahun kemudia, masih pada masa kepresidenan Bush, Haspel memerintahkan penghancuran rekaman video penyiksaan waterboarding, yang berupa penenggelaman tahanan dan termasuk bentuk penyiksaan," begitu dilansir Reuters, Selasa, 13 Maret 2018 waktu setempat.

Mike Pompeo, yang saat itu menjadi kepala CIA baru, tidak mempedulikan latar belakangnya dan menjadikan Haspel sebagai orang nomor dua di CIA. Penunjukannya mendapatkan dukungan dari banyak mantan pejabat intelijen senior AS.
Reputasi publik Haspel didasarkan pada hubungannya dengan 'penjara hitam', yang dijalankan CIA di Thailand dari tahun 2002 untuk tahanan pasca-9/11.
Laporan media mengatakan Hapsel memimpin penyiksaan terhadap tersangka kunci al-Qaeda, Abu Zubaydah, dan Abd al-Rahim al-Nashiri, yang diinterogasi dan berulang kali ditempatkan di penjara itu.
CIA selalu menyatakan apa yang dilakukan timnya sebagai legal.
Haspel kemudian dituduh melakukan penghancuran rekaman video CIA, yang merekam sesi penyiksaan itu. Pengacara tahanan Al-Qaeda telah menuntut penyerahan rekaman bukti di pengadilan.
Namun Hapel dibebaskan dari tuduhan pelanggaran itu. Penyiksaan sejak itu telah secara eksplisit dilarang oleh pemerintah. an terlepas dari dukungan Trump, tidak ada laporan tentang badan intelijen AS yang kembali melakukan praktek.

Meskipun memiliki masa lalu yang kontroversial, kemunculannya tidak mengejutkan. Haspel sebelumnya menjabat sebagai deputi direktur CIA dan memimpin operasi bawah tanah (clandestine) intelijen di seluruh dunia. Ini adlaah sebuah misi CIA, yang telah mendapat kepercayaan baru dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti dilansir Channel News Asia pada 14 Maret 218, Haspel, 61 tahun, bergabung dengan agen mata-mata AS itu pada 1985 dan menjabat sebagai kepala di beberapa pos CIA di seluruh dunia.
Karirnya terus melesat sejak itu. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai wakil direktur National Clandestine Service, dan akhirnya ditunjuk menjadi direktur layanan CIA pada tahun 2013.
Tapi dia langsung diganti atas perannya dalam operasi interogasi pasca 9/11, yang melibatkan metode yang dianggap menyiksa, seperti waterboarding.
Perannya berubah di bawah Trump, yang telah menyatakan dukungannya untuk penggunaan penyiksaan dalam interogasi tahanan.

Kombinasi foto Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson (kiri) dan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Mike Pompeo. REUTERS/Jonathan Ernst (L) Aaron P. Bernstein (R
Di bawah kepemimpinan Haspel, CIA akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama di Korea Utara. CIA telah berada di balik kurva dalam menilai apa yang Kim Jong Un lakukan, tantangan khusus sekarang Kim telah mengundang Trump untuk melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan dilakukannya denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Badan ini juga mendapat tekanan terus menerus dari Trump untuk menilai kepatuhan Iran terhadap komitmen nuklirnya; Trump telah berulang kali menyerang kesepakatan nuklir ini dan mencari bukti untuk membatalkannya.
Rusia adalah masalah berduri lainnya bagi direktur CIA yang baru. Dia akan melapor kepada seorang presiden, yang telah menganggap remeh ancaman dari Moskow dan mencemooh intelijen bahwa Rusia terlibat dalam mengintervensi pemilihan AS.
CIA dan badan-badan lain juga telah berjuang untuk mengatasi kebocoran beberapa alat mata-mata siber dan data penting mereka, yang sering disalahkan pada industri besar kontraktor intelijen di sekitar Washington dan membuat mereka semakin bergantung. Trump akan mengajukan nama-nama pejabat baru ini kepada Senat untuk menjalani proses seleksi.

Credit TEMPO.CO

Cina Larang Warga Asing Kumpul Lebih dari 10 Orang

Restoran KFC di Beijing, Cina, 31 Juli 2014. AP/Ng Han Guan

CB, Jakarta - Pemerintah Cina memerintahkan kepolisian untuk membatasi warga negara asing yang berkumpul lebih dari 10 orang di suatu tempat termasuk di tempat-tempat publik pada saat bersamaan.
Dikutip dari www.scmp.com Selasa, 13 Maret 2018, restoran-restoran di Wudaokou, wilayah utara Cina, menceritakan sudah mendapat perintah agar tidak mengizinkan 10 warga negara asing berada di satu tempat pada saat yang sama.

Kongres Rakyat Nasional akhirnya menghapus batas waktu jabatan presiden Cina, sehingga XI Jinping mulus melangkah menjadi presiden seumur hidup [NPR]

Keamanan di Beijing sangat ketat ketika ada acara-acara politik. Mereka yang mengajukan petisi dicekal tangannya dan para aktivis terus dipantau. Namun kali ini, mahasiswa asing di Wudaokou juga menjadi incaran.
Tiga restoran dan bar-bar di area Wudaokou pada pekan lalu diminta mengusir kelompok-kelompok warga negara asing yang berkumpul dalam jumlah besar. Aturan ini berlaku dua hari hingga berakhirnya Kongres Rakyat Nasional.
“Sampai 22 Maret nanti, setiap Jumat malam dan Sabtu, seperti diminta oleh otoritas setempat, kami hanya boleh mengizinkan 10 warga negara asing masuk ke restoran kami pada saat bersamaan. Kami sangat menghargai pengertian Anda selama masa-masa penuh tantangan ini,” demikian bunyi peringatan di sebuah kedai pizza.

Seorang pegawai restoran mengatakan kepolisian Cina telah mengajukan permintaan ini sebelum akhir pekan lalu dan telah rutin melakukan pengecekan. Jika aturan ini tidak ditepati, maka para pemilik usaha terancam ditutup.

Credit TEMPO.CO

Kapal Induk AS dan Kapal Perang Jepang Manuver di Laut China Selatan

TOKYO - Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson dan armada tempurnya memulai latihan perang gabungan dengan Angkatan Bela Diri Maritim (MSDF) Jepang di kawasan sengketa di Laut China Selatan. Dalam manuver gabungan ini, Jepang mengandalkan Ise, salah satu kapal perang terbesar negara tersebut.

Latihan perang gabungan ini telah dikonfirmasi Angkatan Laut AS pada hari Selasa (13/3/2018). Menurut Angkatan Laut AS, USS Carl Vinson menjalani misi penyebaran rutin yang dijadwalkan di Pasifik Barat dengan kapal USS Wayne E. Meyer.

Latihan gabungan dengan kapal Ise MSDF Jepang merupakan bagian dari latihan yang ditujukan untuk memperkuat interoperabilitas maritim kedua negara yang menjadi sekutu tersebut.

”Kemitraan maritim yang kuat menjaga keamanan, stabilitas dan kemakmuran, yang telah dinikmati wilayah Indo-Pasifik selama lebih dari 70 tahun,” kata John Fuller, komandan armada tempur kapal induk USS Carl Vinson, dalam sebuah pernyataan.

”Berkolaborasi dengan mitra maritim yang dekat mempromosikan kerja sama regional,” lanjut Fuller, seperti dikutip Japan Times.
Latihan gabungan kali ini akan mencakup latihan anti-kapal selam dan pertahanan udara. Kapal Ise juga akan melakukan pengisian ulang di laut dengan USS Carl Vinson.

Manuver gabungan AS dan Jepang ini berpotensi memicu kemarahan China yang telah mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Selain China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei juga memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan yang sama.

AS yang tidak terlibat sengketa telah mengkritik militerisasi China di kepulauan Laut China Selatan. Washington khawatir, tindakan China akan membatasi kebebasan bernavigasi di kawasan internasional tersebut.

Kawasan Laut China Selatan diperebutkan banyak negara Asia karena menjadi jalur laut penting yang menghasilkan sekitar USD3 triliun dari lalu lintas kapal perdagangan global setiap tahunnya. Selain itu, kawasan tersebut diyakini kaya akan gas alam.

Credit sindonews.com

Pangeran Saudi Kuasai Perusahaan Tersangka Korupsi

RIYADH - Polemik di balik penangkapan belasan pangeran dan pengusaha Arab Saudi yang diinstruksikan oleh Raja Salman bin Abdul Azis Al-Saud awal November 2017 belum usai. Terbaru, sang Putra Mahkota, Pangeran Mohammad bin Salman diam-diam justru mengambil alih jabatan eksekutif perusahaan milik para pangeran yang berstatus tersangka korupsi tersebut. Dia dilaporkan mengambil alih perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group (SBG) dan perusahaan media MBC Group. Tak hanya itu, Pangeran Mohammad juga mengambil alih investasi utama para tersangka seperti di Twitter dan McDonald’s.

Penangkapan sejumlah pangeran, mantan menteri, dan pebisnis Saudi dilakukan sesaat Komite Anti-Korupsi dibentuk oleh Pangeran Mohammad lalu. Anggota Kerajaan Saudi yang terciduk dalam operasi pemberantasan korupsi itu ialah pebisnis dan investor terkenal yakni Pangeran Al-Waleed bin Talal. Dia dibebaskan pada 27 Januari lalu. Lalu Pangeran Fahd bin Abdullah, Pangeran Mutaib bin Abdullah, Pangeran Turki bin Abdullah, dan Pangeran Turki bin Nasser Al Saud. Mereka ditahan di Hotel Ritz-Carlton yang langsung tutup booking dan meminta para tamu untuk pergi. Lebih dari 2000 rekening bank juga dibekukan.

Pada Januari lalu, Kerajaan Arab Saudi diketahui membentuk komite yang terdiri dari lima orang untuk mengawasi jajaran penasihat SBG dan membuat keputusan eksekutif dalam kesepakatan bisnis perusahaan. Komite itu, Seperti dilansir businessinsider.com, terdiri dari dua anggota keluarga bin Laden dan tiga pemimpin industri.

SBG sebelumnya dipimpin oleh Bakr bin Laden. Disinyalir komite tersebut berkaitan dengan kesepakatan pembebasan Bakr. SBG merupakan perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi dan dimiliki salah satu keluarga terkaya di Timur Tengah. Bakr bin Laden turut ditahan dalam operasi pemberantasan korupsi pada November 2017, termasuk sejumlah saudaranya.

Pada Februari lalu, otoritas terkait Arab Saudi juga berencana menyita kepemilikan saham utama di MBC Group. MBC Group dimiliki Waleed al-Ibrahim yang juga ditahan dalam operasi pemberantasan korupsi. Pejabat Arab Saudi menegosiasi Waleed untuk menyerahkan saham terbesarnya di MBC Group apabila ingin terbebas.

Akhir-akhir ini, Kerajaan Arab Saudi juga mengklaim memiliki hak veto dalam pembuatan keputusan investasi global senilai USD12,5 miliar di Kingdom Holding Company milik miliarder Pangeran al-Waleed bin Talal yang ditahan pada November tahun lalu. Al-Waleed dibebaskan pada Januari seusai menekan kesepakatan tertutup.

“Penguasaan beberapa industri bisnis besar memperkuat pertumbuhan konsolidasi kekuasaan Pangeran Mohammad dalam menguasai takhta kerajaan,” ungkap Rosie Perper dari businessinsider.com. Pria berusia 32 tahun itu dilaporkan menekan tersangka korupsi yang kaya raya untuk mengganti rugi atau menyerahkan sahamnya.

Seperti dilansir nytimes.com yang mengutip saksi, banyak tahanan yang mengalami penyiksaan secara fisik pada awal bulan penahanan. Sedikitnya 17 tahanan dibawa ke rumah sakit (RS). Seorang tahanan dikabarkan tewas di tempat penahanan dengan leher terpelintir, tubuh yang membengkak, dan beberapa tanda adanya penyiksaan.

Namun, Kerajaan Arab Saudi membantah atas tuduhan itu. “Proses investigasi yang dipimpin Jaksa Agung dilakukan sepenuhnya sesuai aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Semua tahanan memiliki akses penuh terhadap konsul hukum, juga perawatan kesehatan bagi mereka yang memiliki penyakit kronis,” ungkap otoritas Arab Saudi.

Agar keluar dari penjara, para tahanan tidak hanya membayar tebusan dalam jumlah besar, tapi juga menyerahkan real estate dan saham perusahaan. Seorang mantan tahanan juga memakai tracking device. Dia mengaku depresi mengingat bisnisnya amburadul. “Saya tidak tahu jika rumah ini juga masih milik saya,” katanya.

Pangeran Mohammad menjadi satu-satunya anggota Kerajaan Arab Saudi yang sangat aktif memegang roda pemerintahan di samping Raja Salman. Pangeran Mohammad menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menjan) sejak 2015. Dia juga menjadi penggagas reformasi ekonomi dan sosial yang dikenal dengan Vision 2030.

Pangeran Mohammad dilaporkan akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada 20 Maret mendatang. Hal itu diungkapkan Gedung Putih, kemarin. Presiden AS Donald Trump sangat senang dapat berdiskusi dengan Pangeran Mohammad dalam memperkuat hubungan kedua negara dan memajukan ekonomi serta keamanan.

Pemerintah AS dilaporkan ingin menjual reaktor nuklir kepada negara Timur Tengah. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) AS, Heather Nauert, mengatakan Arab Saudi tertarik membeli material dan peralatan nuklir. Pemerintah Israel memperingatkan kemungkinan terjadinya perlombaan senjata nuklir.

Pada 27 Februari lalu, Pangeran Mohammad dan Presiden Trump berkomunikasi melalui telepon dan sepakat untuk meningkatkan kemitraan bilateral, terutama di bidang ekonomi dan keamanan. Saat itu, Trump dilaporkan sepakat dengan Pangeran Mohammad mengenai pentingnya persatuan GCC dan memitigasi ancaman.

Credit sindonews.com

Putin Duga Yahudi Intervensi Pemilu AS, Israel Tak Berani Komentar

TEL AVIV - Pemerintah Israel tak berani berkomentar terkait kecurigaan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa orang-orang Yahudi dalang intervensi pemilu Amerika Serikat (AS) tahun 2016. Bungkamnya Tel Aviv diyakini karena sensitif terhadap hubungan dengan Moskow yang memiliki pasukan militer di Suriah.

Israel memilih diam meski kelompok Yahudi AS tersinggung dengan komentar Putin yang dianggap mengobarkan kampanye anti-Semit.

Baik Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel hingga kini tidak memberikan komentar apapun atas pernyataan Putin. Netanyahu selama ini mempertahankan hubungan Israel dan Rusia dengan mengunjungi Moskow dua kali dalam setahun.

Putin, dalam wawancara dengan NBC News hari Minggu, mengatakan bahwa dia tidak peduli jika warga negara Rusia mencoba ikut campur pemilihan presiden AS tahun 2016 dengan alasan tindakan itu bukan atas nama pemerintah. Putin lantas menduga orang-orang yang mengganggu pemilu AS itu adalah orang-orang Yahudi dari banyak negara, termasuk Ukraina atau Tartar, Rusia dan negara lain.

”Ada 146 juta orang Rusia. Jadi apa?,” katanya.”Mereka tidak mewakili kepentingan negara Rusia,” katanya lagi.

”Mengapa Anda memutuskan pihak berwenang Rusia, termasuk saya sendiri, memberi izin kepada orang untuk melakukan ini?,” lanjut Putin menyindir AS yang selama ini menuduh Kremlin dalang intervensi pemilu yang memenangkan Donald Trump sebagai presiden AS.

“Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia, tapi orang Ukraina, orang Tatar atau Yahudi, tapi dengan kewarganegaraan Rusia, yang juga harus diperiksa. Mungkin mereka memiliki kewarganegaraan ganda atau greencard, mungkin AS membayar mereka untuk ini,” imbuh Putin.

Zvi Magen, mantan duta besar Israel untuk Rusia, setuju dengan kebijakan pemerintan Netanyahu untuk tidak menanggapi ucapan Putin itu secara terbuka.

Menurutnya, jika Israel berkomentar di depan publik, maka Putin akan menolak niat anti-Semit dan hanya “memutar matanya”.

“Ini, akan menempatkan Israel dalam posisi tidak nyaman dengan pemimpin Rusia tersebut,” ujar Magen. Menurut Magen, Israel akan lebih bijaksana untuk mengutarakan ketidaknyamanannya tentang pernyataan Putin tersebut secara pribadi, bukan secara terbuka.

Magen mengatakan bahwa dia tidak tahu pasti apa maksud Putin dengan pernyataan tersebut.

”Ada dua pilihan,” katanya, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (13/3/2018). ”Salah satunya adalah komentarnya yang kosong, dan yang lainnya adalah ada pesan di dalamnya. Tapi saya tidak tahu apa maksudnya karena kita tahu bahwa pada tingkat dasar, Putin bukanlah anti-Semit atau anti-Israel.”

Sebelumnya, pemimpin Anti-Defamation League—kelompok Yahudi AS—Jonathan Greenblatt mengecam komentar Putin yang dia anggap bernuanasa anti-Semit.

”Presiden Putin dengan aneh telah memilih untuk menyalahkan permainan dengan menunjuk pada orang Yahudi dan minoritas lainnya di negaranya,” ujar Greenblatt dalam sebuah pernyataan.

”Sangat meresahkan untuk melihat presiden Rusia memberikan kehidupan baru pada stereotip anti-Semit klasik yang telah melanda negaranya selama ratusan tahun, dengan sebuah komentar yang terdengar seolah-olah dirubuhkan dari halaman ke halaman ‘Protocols of the Elders of Zion’,” katanya.

Credit sindonews.com

Dicurigai Putin Dalang Intervensi Pemilu AS, Kelompok Yahudi Tersinggung

WASHINGTON - Kelompok Yahudi dan para politisi Amerika Serikat (AS) tersinggung dengan komentar Presiden Rusia Vladimir Putin yang mencurigai warga Yahudi sebagai dalang intervensi pemilu presiden 2016 di Amerika.

Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Putin mengatakan, orang-orang Yahudi berbagai negara termasuk yang berkewarganegeraan Rusia mungkin menjadi dalang intervensi pemilu AS. Tapi, dia tak peduli bahkan jika terbukti pelakunya warga negara Rusia, karena bertindak bukan atas nama pemerintah.

Menurut Putin orang-orang Yahudi yang diduga mengganggu pemilu AS hanya “mendompleng” statusnya sebagai warga Rusia. ”Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia,” kata Putin kepada kepada Megyn Kelly dari NBC News dalam wawancara tersebut.

”Mungkin mereka orang Ukraina, Tatar, Yahudi, yang hanya dengan kewarganegaraan Rusia,” lanjut Putin, yang menambahkan bahwa orang Yahudi Jerman, Prancis, Asia, Rusia juga mungkin terlibat dengan didanai oleh pemerintah AS sendiri.

Pemimpin Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt mengecam komentar Putin yang dia anggap bernuanasa anti-Semit.

”Presiden Putin dengan aneh telah memilih untuk menyalahkan permainan dengan menunjuk pada orang Yahudi dan minoritas lainnya di negaranya,” ujar Greenblatt dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip The Washington Post, Senin (12/3/2018).

”Sangat meresahkan untuk melihat presiden Rusia memberikan kehidupan baru pada stereotip anti-Semit klasik yang telah melanda negaranya selama ratusan tahun, dengan sebuah komentar yang terdengar seolah-olah dirubuhkan dari halaman ke halaman ‘Protocols of the Elders of Zion’,” katanya.

The American Jewish Committee (Komite Yahudi Amerika) juga membandingkan komentar Putin dengan “Elders of Zion”, sebuah dokumen palsu yang diterbitkan di Rusia pada tahun 1903 yang mengklaim bahwa orang-orang Yahudi merencanakan untuk mengambil alih dunia. Dokumen itulah yang dianggap memicu kekerasan terhadap orang-orang Yahudi di seluruh Eropa, yang akhirnya mempengaruhi rencana Adolf Hitler untuk menjalankan Holocaust.

Peneliti di komite tersebut, Masha Gessen, kepada NPR mengatakan bahwa anti-Semitisme di Rusia kembali ke ratusan tahun lalu. Menurutnya, orang-orang Yahudi memiliki sedikit hak di bawah etnis Rusia.

Menurut Gessen, setelah revolusi komunis, Uni Soviet—nama Rusia sebelumnya—secara singkat bereksperimen dengan menciptakan sebuah wilayah Yahudi otonom di sepanjang perbatasan timur. Namun zona tersebut menjadi tempat kengerian baru ketika Joseph Stalin meluncurkan pembersihan Yahudi dan minoritas lainnya—termasuk Tatar Crimea, yang menurut Putin mungkin berada di balik campur tangan pemilu AS.

Menurut data Jewish Virtual Library, orang-orang Yahudi Rusia terus dianiaya bahkan setelah kematian Stalin. Komunis menutup rumah-rumah ibadat, menerbitkan buku-buku anti-Semit dan mengeksekusi puluhan orang Yahudi pada tahun 1960-an dan 1070-an.

Senator AS dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal juga mengecam komentar Putin. ”Komentar Putin yang menjijikkan patut dikecam, tepat dan segera oleh para pemimpin dunia,” kata Blumenthal di Twitter.

”Mengapa (Donald) Trump diam?,” imbuh Don Beyer, politikus Partai Demokrat dari Virginia, yang menuntut tanggapan dari Trump.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Presiden Trump sebelumnya enggan mengkritik Putin atau menerima kesimpulan dari komunitas intelijen AS bahwa Rusia memainkan peran dalam intervensi pemilu AS.

Credit sindonews.com

Cerita Hadirnya Masjid Agung Moscow Berkubah Emas di Rusia

Masjid Agung Moskow. Foto: Kementrian Luar Negeri

CB, Jakarta - Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Masjid Agung Moscow atau Moscow Cathedral Mosque di Rusia pada Selasa, 13 Maret 2018, menyita perhatian publik, khususnya mengenai sejarah masjid indah tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Masjid Agung Moskow disela-srla kunjungannya ke Rusia, 12 Maret 2018. Dalam kunjungan ini Retno ingin menyampaikan pesan agar masyarakat menyebarluaskan perdamaian. Foto: Kementrian Luar Negeri

Masjid Agung Moscow dibangun pertama kali pada 1904, yang berlokasi di Olimpiysky Avenue dekat Stadium Olimpic dijantung kota Moskow. Namun masjid tua ini dirubuhkan dan dibangun kembali dalam ukuran yang lebih besar pada 2015 hingga tercatat sebagai masjid terbesar di kota Moscow, Rusia.

Tinggi menara Masjid ini 72 meter dan tinggi kubah utamanya 46 meter. Kondisi ini membuat masjid agung tersebut terbesar kedua di Rusia setelah masjid Salawat Yulayev, yang dibangun di kota Ufa.

Seperti dikutip dari www.rbth.com masjid agung Moscow setelah dipugar memiliki luas hampir 20 kali lipat dari bangunan aslinya sehingga mampu menampung sampai 10.000 jamaah. Di dalam masjid ini, terdapat tangga berjalan, fasilitas yang ramah bagi penyandang cacat.

Pembangunan ulang masjid agung ini memakan biaya hingga US$.170 juta atau Rp.2 triliun, yang sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan para pengusaha di Rusia dan anggota senat Suleyman Kerimov untuk mengenang ayahnya. Diantara daftar para penyumbang adalah pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, yang mendonasikan US$.26.000 atas nama anak-anak Palestina.
Sedangkan Turki telah mendonasikan sebuah mimbar dan mihrab yang mengindikasikan arah kiblat. Dinding dan langit-langit masjid bermotif tradisional khas Rusia, sedangkan lantai masjid dilapisi karpet dari Turki. Yang juga istimewa, kubah dan paviliun-paviliunnya dilapisi emas. Para arsitek masjid ini memutuskan melapisi kubah-kubah masjid dengan emas agar menyatu dengan langit kota Moscow yang didominasi oleh kubah-kubah emas gereja.

Credit TEMPO.CO

Menlu Retno Marsudi Usulkan Pertukaran Imam Masjid dengan Rusia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Masjid Agung Moskow disela-srla kunjungannya ke Rusia, 12 Maret 2018. Dalam kunjungan ini Retno ingin menyampaikan pesan agar masyarakat menyebarluaskan perdamaian. Foto: Kementrian Luar Negeri

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Wakil ketua mejelis muslim Federasi Rusia, Damir Gizatullin, di Masjid Agung Moskow, mengajak umat Islam di Rusia untuk bersama-sama dengan umat Muslim di Indonesia, menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan teloransi. Saat ini sekitar 25 juta pemeluk Islam di Rusia.
“Indonesia memiliki umat Muslim terbesar dunia dan Rusia jumlah muslimnya juga cukup banyak, sehingga akan baik apabila hubungan bisa ditingkatkan dan sama-sama menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang saat ini dibutuhkan,” kata Menlu Retno, Selasa, 12 Maret 2018, dalam keterangan tertulis.

Ads by Kiosked

Masjid Agung Moskow. Foto: Kementrian Luar Negeri

Masjid Agung Moskow adalah salah satu masjid terbesar tidak hanya di Rusia, tetapi juga di Eropa yang dibangun pertama kali pada 1904. Pada 1956, Presiden Soekarno tercatat pernah berkunjung ke Masjid Agung ini.

Untuk menampung jemaah yang semakin banyak, masjid tersebut pernah dibongkar dan dibangun kembali pada 2011, serta diresmikan sehari sebelum Idul Adha pada September 2015 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Masjid Agung Moskow, memiliki luas 18.900 meter per segi dengan 6 lantai dan dapat menampung sekitar 10.000 jemaah. Di Masjid Agung Moskow juga terdapat sekolah untuk mendidik dan mempersiapkan para imam dan khatib. Terkait hal ini, Retno pun mengusulkan agar dilakukannya pertukaran imam antar kedua negara.
Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan rencana pertemuan interfaith dialog Indonesia-Rusia pada akhir tahun ini. Pertemuan ini diharapkan akan mendapat dukungan dari Dewan Mufti Rusia.

Credit TEMPO.CO

Oposisi Kamboja di Australia Tak Takut Ancaman Hun Sen

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berpidato saat membuka pertemuan tingkat menteri ASEAN-Eropa ke 17 di Phnom Penh, Kamboja (28/5). Foto: AP/Heng Sinith

CB, Jakarta - Para pendukung kubu oposisi Kamboja bertekad akan tetap menggelar aksi protes di luar gedung penyelenggaraan pertemuan ASEAN-Australia i Sydney, meskipun mendapat ancaman dari pendukung setia Perdana Menteri Hun Sen. Aksi protes itu terbilang berani setelah Hun Sen memperingatkan akan mengejar dan memukuli para demonstran yang membakar fotonya.

Hun Sen. AP/Heng Sinith
Menurut para penggalang protes , jumlah demonstran diperkirakan bertambah setelah Bou Rachana, janda analis politik Kem Ley yang tewas dibunuh, mendesak para diaspora Kamboja yang ada di penjuru Australia bergabung bersamanya dalam demonstrasi anti Hun Sen. Sebelumnya beberapa bulan lalu Perdana Menteri Kamboja telah memenjarakan Kem Sokha, Ketua partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP dan membredel surat kabar Cambodia Daily serta sebuah stasiun radio karena memberitakan negatif soal Hun Sun.

Seperti dikutip dari situs www.theaustralian.com.au pada Selasa, 13 Maret 2018, Rachana, yang sedang mengandung, melarikan diri ke Thailand bersama empat anaknya pada 2016 menyusul pembunuhan terhadap suaminya yang dikenal pengkritik ulung Hun Sen. Rachana dan anak-anaknya sudah tiba di kota Melbourne pada akhir bulan lalu setelah mendapatkan suaka dari Australia.

Juru bicara aksi unjuk rasa dalam pertemuan ASEAN-Australia, Genevieve Kang, mengatakan meskipun tidak ada yang mengharapkan Hun Sen secara pribadi menjalankan ancamannya, namun para pengikut setia Hun Sen dalam diaspora Kamboja kemungkinan akan melakukannya.
Kang pun mengaku kecewa ketika Hun Sen mengeluarkan ancaman, namun pemerintah Australia tidak mengatakan apapun. Hal ini sangat mengecewakan oposisi Kamboja yang ada di Australia karena mereka berharap Menteri Luar Negeri Julie Bishop atau Perdana Menteri Malcom Turnbull setidaknya bisa mengatakan bahwa ancaman tersebut salah. Pertemuan ASEAN-Australia akan diselenggarakan di Sydney pada 15 Maret sampai 18 Maret 2018.

Credit TEMPO.CO

Skandal 1MDB, Politikus Oposisi Malaysia 'Serang' PM Najib Razak

Sebuah kapal pesiar mewah bernama "Equanimity" terlihat di pelabuhan Benoa di Bali, 28 Februari 2018. Indonesia telah menyita kapal pesiar mewah seluas 92 meter di pulau wisata Bali yang diinginkan oleh otoritas AS. AP

CB, Jakarta - Politikus oposisi Malaysia meminta Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan sikap Kejaksaan Agung negara itu yang menyatakan tidak akan memulangkan kapal mewah Equanimity, yang disita otoritas Indonesia pada pekan lalu, terkait Skandal 1MDB.

Politikus Partai Keadilan Rakyat, Gooi Hsiao Leung, menyampaikan permintaan resmi ini dalam pembukaan rapat parlemen Malaysia pada pekan lalu. Namun, anggota parlemen dari Barisan Nasional mencoba mengganggunya dengan menyoraki saat surat itu dibacakan.

Anggota parlemen pro-pemerintah berupaya mengganggu," kata Gooi, 45 tahun, kepada Tempo pada Jumat pekan lalu. Kapal Equanimity itu merupakan milik pengusaha Low Taek Jho dari Malaysia.

Kapal itu diduga dibeli dengan uang korupsi dari penggelapan dana 1MDB, yang kasusnya menyita perhatian publik terakhir. Nilai kapal itu diperkirakan mencapai US$250 juta atau Rp3,4 triliun.

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang sekarang menjadi oposisi, ikut bersuara soal skandal 1MDB ini. Najib, sebagai orang yang bertanggung jawab atas 1MDB, harus melaporkan kepada polisi untuk meminta bantuan Interpol guna mengembalikan dana 1MDB sebesar 1 miliar ringgit atau setara Rp 3,5 triliun.
"Jika klaim DOJ bahwa Low telah mencuci uang 1MDB untuk membeli kapal pesiar itu tidak benar, maka Najib harus mengajukan protes (diplomatik) terhadap DOJ.
DOJ adalah Departemen of Justice dari Amerika Serikat, yang menaungi Biro Investigasi Federal (FBI). Pada pekan lalu FBI meminta otoritas Indonesia untuk menyita kapal itu saat sedang berlabuh di Bali.
Bagaimana kelanjutan penanganan kasus Skandal 1MDB ini? Silahkan baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 18 Maret 2018 dengan judul "Pesiar Rasuah 1MDB".

Credit TEMPO.CO