CUPUMA

Rabu, 25 Oktober 2017

Trump: Kami Tak Akan Pernah Lupa 241 Pasukan AS Dibunuh Hizbullah

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump mengatakan bahwa negaranya tidak akan melupakan 241 pasukan Amerika Serikat (AS) yang dibunuh oleh milisi Hizbullah di Beirut lebih dari 30 tahun yang lalu. Pernyataan Trump ini disampaikan melalui Twitter.

”Kami tidak akan pernah melupakan 241 anggota pasukan Amerika yang dibunuh oleh Hizbullah di Beirut. Mereka meninggal dalam pelayanan untuk bangsa kita,” tulis Trump via akun @realDonaldTrump pada Selasa, yang dikutip Rabu (25/10/2017).

Pada 23 Oktober 1983, 241 personel layanan militer AS—termasuk 220 Marinir dan 21 petugas layanan lainnya—tewas oleh sebuah bom truk di sebuah kompleks marinir di Beirut, Libanon.

Pemboman tersebut dikaitkan dengan Hizbullah, sebuah kelompok militan yang didirikan setahun sebelumnya atau pada 1982. AS kala itu juga curiga dengan keterlibatan Iran dalam serangan tersebut.

Pernyataan Trump muncul sehari setelah Wakil Presiden AS Mike Pence memperingati hari tragedi serangan yang menjadi pukulan berat bagi militer Washington itu.

“Kami mengingat pahlawan kami yang telah jatuh dan yang mereka tinggalkan. Kami memiliki kewajiban untuk menghormati ingatan mereka dengan mengalahkan musuh yang membawa mereka dari kami,” kata Pence.

Credit sindonews.com

Komentar Menlu Tillerson Picu Seruan Pengusiran Pasukan AS dari Irak

BAGHDAD - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyerukan para milisi Iran yang memerangi ISIS meninggalkan Irak. Namun, komentar itu berbalik menjadi seruan pengusiran pasukan Washington dari negara yang pernah dipimpin Saddam Hussein tersebut.

Pengusiran pasukan AS diserukan pemimpin Kelompok Khusus Ahl al-Haq di Irak, Qais al-Khazali. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi juga menolak seruan Menlu Tillerson dan menganggapnya sebagai bentuk ikut campur urusan dalam negeri Baghdad.

“Kepada Sekretaris Negara (Menteri Luar Negeri) AS, pasukan militer Anda harus bersiap sekarang untuk segera keluar dari tanah air kami, Irak, dan tanpa penundaan dengan alasan penyisihan ISIS berakhir,” seru al-Khazali melalui Twitter.

Pemimpin Unit Mobilisasi Populer, Hadi al-Amiri, juga menyatakan ketidakpuasannya dengan pernyataan Menlu AS. ”Dia tidak diharapkan di Baghdad,” katanya, seperti dikutip dari Al Arabiya, semalam (24/10/2017).

Dia mendesak Tillerson untuk meminta maaf atas ucapannya kepada para milisi. Menurutnya, komentar Tillerson sebagai ucapan yang tidak bertanggung jawab.

Pada hari Minggu, Tillerson mengatakan bahwa sudah saatnya faksi-faksi yang didukung Iran untuk kembali ke ”rumah” mereka beserta penasihat Iran yang telah membantu Irak mengalahkan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir di Riyadh, Tillerson menambahkan, petempur asing di Irak harus kembali ke “rumah” mereka dan membiarkan rakyat Irak untuk mendapatkan kembali kontrol negaranya.

Tillerson tiba di Baghdad pada hari Senin kemarin untuk kunjungan yang tidak direncanakan, di mana dia bertemu dengan PM al-Abadi.

Credit sindonews.com

Putra Mahkota: Saudi Kembali Jadi Negara Islam Moderat

RIYADH - Pangeran atau Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berjanji untuk menghancurkan ide-ide ekstremisme dan mengembalikan Saudi menjadi negara Islam moderat.

Penghancuran ide-ide ekstremisme dimulai saat ini. ”Kami kembali ke apa yang sedang kami lakukan—sebuah negara Islam moderat yang terbuka untuk semua agama dan dunia,” katanya di sebuah forum ekonomi di Riyadh, hari Selasa.

”Kami tidak akan menghabiskan 30 tahun masa depan hidup kami untuk menghadapi ide-ide yang merusak. Kita akan menghancurkan mereka hari ini,” ujarnya. ”Kami akan segera mengakhiri ekstremisme.”

Pernyataan Putra Mahkota ini menjadi serangan langsung terhadap kaum konservatif di Kerajaan Arab Saudi

Putra Raja Salman bin Abdulaziz ini juga mengumumkan bahwa Arab Saudi akan memberantas para promotor pemikiran ekstremis.

”Kami kembali ke tempat kami sebelumnya, sebuah negara Islam moderat yang terbuka untuk semua agama dan dunia,” ujar pewaris takhta berusia 32 tahun tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (25/10/2017).

Credit sindonews.com

Rusia Klaim Kekuasaan ISIS di Suriah Tinggal Lima Persen

MOSKOW - Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu menyatakan saat ini ISIS hanya tinggal menguasai setidaknya lima persen wilayah di Suriah. Dia menyebut, berkurangnya wilayah yang dikuasai ISIS tidak lepas dari operasi yang dilakukan oleh Angkatan Udara Rusia di Suriah.

"Saat ini, ISIS hanya mengendalikan kurang dari lima persen wilayah Suriah. Sebelum Angkatan Udara Udara Rusia, lebih dari 70% wilayah Suriah berada di bawah kendali ISIS," kata Shoigu dalam sebuah pernyataan.

Shoigu, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (24/10), kemudian menggarisbawahi bahwa Moskow saat ini tengah berfokus untuk mengembalikan perdamaian di Suriah.

"998 kota, dan permukiman telah dibebaskan. Wilayah yang dibebaskan adalah 503 ribu 223 kilometer persegi. Sebagian besar militan dieliminasi. Proses pemulihan perdamaian di negara ini telah dimulai sejak awal operasi Angkatan Udara Rusia, sejak 2015 dan sebanyak 1,12 juta orang telah kembali ke rumah mereka," ungkapnya.

Dia kemudian mengatakan, operasi yang dilancarkan Rusia di Suriah juga telah memotong aliran dana ISIS, yang sebagian besar di dapat dari penjualan minyak secara ilegal. "Dukungan keuangan terhadap ISIS saat ini dari wilayah Suriah telah hampir berhenti," tukasnya.

Pernyataan Shoigu tersebut sendiri muncul tidak lama setelah adanya pengumuman mengenai kemungkinan penghentian operasi militer Rusia di Suriah. ISIS sendiri diketahui baru saja kehilangan benteng terkuat mereka di Suriah, yakni Raqqa.

Credit sindonews.com

AS Desak Qatar Hentikan Dukungan Terhadap Kelompok Teroris

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mendesak Qatar untuk menghentikan dukungan, khususnya sokongan finansial terhadap kelompok teroris. Desakan ini disampaikan dalam konfrensi yang menghadirkan anggota Kongres AS dan mantan pejabat AS.

Mantan Menteri Pertahanan AS, sekaligus mantan Direktur CIA di era pemerintahan Barack Obama, Leon Panetta, menjadi tokoh yang paling vokal menyuarakan desakan bagi Qatar untuk menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris. Panetta secara khusus menyebut Qatar harus berhenti mendukung Ikhwanul Muslimim, yang memang masuk dalam daftar hitam teroris di AS.

"Qatar memiliki catatan campuran. Kami tahu bahwa mereka memberikan dukungan finansial kepada Ikhwanul Muslimin, Hamas, al-Qaeda dan Taliban. Masalahnya adalah mereka tidak bisa melakukan sesuatu hal yang saling berlawanan," ucap Panetta, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (24/10).

Panetta mencontohkan Qatar memiliki hubungan dekat dengan AS, dan menjadi tuan rumah sebuah pangkalan militer AS yang besar di wilayahnya. Namun, di sisi lain Qatar juga "merangkul" kelompok teroris seperti al-Qaeda.

Sementara itu, anggota Kongres AS dari Partai Republik, Robert Bettinger mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dengan Emir Qatar sebanyak tiga kali, dan bertemu dengan Duta Besar Qatar di Washington berkali-kali. Dia menyebut, Emir Qatar mengakui telah memberikan dukungan kepada al-Qaeda di Suriah.

"Terus terang, Emir tersebut mengatakan kepada saya bahwa mereka membantu al-Qaeda di Suriah karena mereka membenci Bashar al-Assad," ungkap Bettinger.

Dalam konfrensi itu sendiri di dapat kesimpulan bahwa bahaya di Timur Tengah berasal dari dua sumber. Pertama adalah Iran dan organisasi afiliasinya seperti Hizbullah, dan yang kedua adalah organisasi persaudaraan dan organisasi afiliasinya seperti Hamas, al- Qaeda, ISIS dan lainnya.

Credit sindonews.com

Myanmar dan Bangladesh Sepakat Pulangkan Pengungsi Rohingya

Ribuan pengungsi muslim Rohingya yang mealrikan diri dari Myanmar, tertahan di perbatasan di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

CB, NAYPYITIAW -- Myanmar dan Bangladesh, Selasa (24/10), sepakat untuk bekerja sama memulangkan para pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar. Kedua negara juga setuju mengambil langkah untuk meningkatkan pengamanan perbatasan di tengah hubungan yang memburuk antara kedua negara tetangga terkait gelombang pengungsi dari Myanmar yang terus mengalir ke Bangladesh.

Jumlah warga Muslim Rohingnya yang telah mengungsikan diri dari Myanmar sejak 15 Agustus telah mencapai lebih dari 600.000 orang. Ketika itu, serangan-serangan pemberontak Rohingya memicu tindakan militer oleh tentara Myanmar, yang disebut Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai pembersihan etnis.

Dalam pertemuan di ibu kota negara Myanmar, Naypyitiaw, yang dihadiri oleh menteri dalam negeri Myanmar Letnan Jenderal Kyaw Swe dan mitranya dari Bangladesh, Asaduzzaman Khan, kedua negara menandatangani perjanjian menyangkut kerja sama keamanan dan perbatasan.

"Kedua pihak juga sepakat untuk menghentikan aliran warga Myanmar ke Bangladesh, serta membentuk kelompok kerja bersama," kata Tin Myint, sekretaris permanen pada kementerian dalam negeri Myanmar setelah pertemuan tersebut.

"Setelah kelompok kerja bersama, verifikasi, kedua negara telah sepakat untuk mengatur berbagai langkah agar orang-orang ini bisa kembali ke tanah air mereka dengan selamat dan terhormat serta dalam keadaan aman," kata Mostafa Kamal uddin, sekretaris pada kementerian dalam negeri Bangladesh.

Para pejabat itu tidak memberikan keterangan rinci soal langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang terkait pemulangan kembali. Mereka menambahkan bahwa sebagian besar diskusi yang berlangsung pada pertemuan itu diarahkan pada masalah perjanjian kerja sama perbatasan dan keamanan, yang telah lama dalam proses pembuatan.

Tin Mying mengatakan kedua negara sepakat untuk mengembalikan keadaan normal di Rakhine guna memungkinkan para warga Myanmar yang kehilangan tempat tinggal kembali dari Bangladesh secepat mungkin. Ia juga mengatakan bahwa Myanmar telah mengirimkan daftar para tersangka yang telah melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar telah meminta pihak berwenang Bangladesh untuk melakukan penyelidikan dan mengembalikan para tersangka ke Myanmar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID/antaranews.com

AS Pertimbangkan Sanksi Atas Oknum Myanmar Terkait Rohingya

Ilustrasi. (morgueFile/click)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mempertimbangkan langkah lebih lanjut untuk merespons krisis kemanusiaan yang menyasar minoritas Rohingya di Myanmar, salah satunya dengan menerapkan sanksi terhadap oknum terkait berdasarkan Undang-Undang Global Magnitsky.

"Kami tengah mengeksplorasi mekanisme akuntabilitas yang tersedia berdasarkan konstitusi AS, termasuk sanksi berdasarkan Global Magnitsky," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, Selasa (24/10).

Di bawah undang-undang yang disahkan Kongres pada 2012 itu, AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat Rusia yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Sergei Magnitsky, seorang pembocor rahasia negara, di penjara Moskow pada 2009 lalu.

Sejak saat itu, konstitusi ini diperluas AS sebagai dasar penerapan sanksi unilateralnya secara global.

Dengan undang-undang ini pula, AS diduga akan menyasar sejumlah jenderal tingkat tinggi Myanmar yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Rohingya dalam gelombang kekerasan terakhir sejak 25 Agustus lalu.

Bentrokan yang pecah di negara bagian Rakhine itu sudah menewaskan setidaknya 1.000 orang dan lebih dari 500 ribu Rohingya kabur ke Bangladesh.

Menlu AS, Rex Tillerson, mengatakan bahwa negaranya menganggap militer Myanmar lah yang bertanggung jawab atas tindakan krisis kemanusiaan terhadap Rohingya tersebut.

AS pun disebut-sebut tengah mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa penghentian kemudahan perjalanan bagi setiap anggota angkatan bersenjata negara itu.

Selain itu, Amerika juga tak segan menyetop bantuannya yang selama ini mengalir bagi militer Myanmar, khususnya pasukan unit di Rakhine.

Lebih jauh, AS juga dilaporkan tengah berdiskusi dengan sejumlah mitra dan sekutunya mengenai opsi pertanggungjawaban yang dapat diterapkan PBB terhadap Myanmar.

"Kami ingin bekerja sama dengan dunia internasional untuk mendesak Myanmar membuka akses ke sejumlah pusat konflik bagi misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya, termasuk media," bunyi pernyataan Kemlu AS menambahkan.

Washington telah lama mengungkapkan keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan tersebut yang dianggap PBB sebagai upaya pembersihan etnis minoritas di Rakhine.

AS pun mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan ini untuk bertanggung jawab sesuai hukum.

"Kami dengan sangat serius mengungkapkan keprihatinan kami terhadap kejadian baru-baru ini di Rakhine dan kekerasan serta kekejaman yang menyakitkan yang telah menyiksa Rohingya dan komunitas lain di sana," tulis Kemlu AS.

"Sangat penting bahwa setiap individu, setiap entitas yang terlibat atas kekejaman ini, termasuk aktor negara maupun non-negara, untuk bertanggung jawab," demikian pernyataan Kemlu AS, sebagaimana dikutip Reuters.

Sejumlah pihak bahkan menganggap konflik kemanusiaan di Rakhine ini sudah saatnya dikatakan sebagai tragedi genosida.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Minta Filipina Bersiap Hadapi Teror Pasca Marawi

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperingatkan negaranya untuk bersiap menghadapi serangan teror meski Marawi sudah bebas dari ISIS (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperingatkan negaranya untuk bersiap menghadapi serangan teror meski Marawi sudah bebas dari ISIS setelah militer menewaskan tiga pemimpin kelompok teror tersebut.

Duterte mengatakan bahwa meski para pemimpin ISIS di Marawi sudah tewas, ideologi mereka masih akan terus hidup.

"Saya tidak bermaksud menakuti kalian, tapi bersiaplah. Terorisme ada di mana-mana. Tak ada negara bebas dari ancaman ideologi ISIS yang hanya bermaksud untuk membunuh manusia dan menghancurkan tempat-tempat," ujar Duterte sebagaimana dilansir AsiaOne.

Karena ancaman ini, Duterte tetap memberlakukan darurat militer di Mindanao meski sebelumnya dia sudah mendeklarasikan bahwa Marawi bebas dari ancaman teroris pasca kematian tiga pemimpin ISIS di tangan tentara Filipina.

"Kematian pemimpin pemberontakan Marawi, termasuk Omar Maute, Isnilon Hapilon, dan Mahumd Ahmad, tak serta merta membuat kami mencabut darurat militer," ujar juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, Jumat (20/10).

Hapilon, Maute, dan Ahmad merupakan tiga tokoh kelompok teror yang juga disebut-sebut sebagai kaki tangan ISIS di Filipina.

Darurat militer ini sendiri dideklarasikan Duterte tak lama setelah bentrokan antara militer dan kelompok Maute pecah beberapa bulan lalu.

Bentrokan itu pecah saat militer sedang melancarkan operasi penangkapan Hapilon, pemimpin kelompok militan Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai "emir" ISIS Asia Tenggara.

Credit cnnindonesia.com

UE Kembali Kritik Kebijakan Anti Narkoba Duterte

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) kembali melemparkan kritikan tajam terhadap kebiajakan anti-narkoba yang diterapkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. UE menyatakan kebijakan tersebut membuat situasi HAM di Filipina selama paruh kedua tahun 2016 sangat buruk.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pekan lalu, UE menyatakan pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum, dan iklim impunitas telah ada selama pemerintahan sebelumnya. Pembunuhan dalam perang obat-obatan, serta kemungkinan pengenalan hukuman mati menjadi fokus utama UE dalam laporan itu.

"Paruh kedua tahun ini ditandai dengan kemerosotan serius sehubungan dengan hak hidup, proses hukum dan peraturan," bunyi laporan UE, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (24/10).

UE kemudian menyatakan bahwa pernyataan, dan tindakan Duterte tampaknya mendorong polisi untuk mengambil pendekatan agresif dalam menangani pengguna narkoba, dan para pengedar narkoba.

Laporan tersebut juga mengulangi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh delegasi legislator UE yang mengunjungi Filipina pada bulan Juli lalu, yang menyatakan keprihatinannya atas undang-undang yang tertunda di Kongres Filipina, salah satunya adalah mengenai hukuman mati.

Dalam laporanya UE juga turut menjabarkan beberapa perkembangan positif di bawah pemerintahan Duterte, termasuk "momentum baru" dalam proses perdamaian di kepulauan Mindanao di Filipina selatan.

Meski demikian, UE dalam laporannya tetap mendesak pemerintah Duterte untuk mematuhi hukum yang ada dalam pelaksanaan kampanye anti-narkoba.

"Pemerintah Filipina perlu memastikan bahwa perang melawan kejahatan narkoba dilakukan di dalam undang-undang, termasuk hak atas proses hukum dan pengamanan HAM warga negara Filipina, termasuk hak untuk hidup, dan bahwa hal tersebut menghormati proporsionalitas prinsip," ungkapnya.

"Ini tentu saja termasuk hak membela HAM. Sebagai negara pihak pada Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Filipina berkewajiban untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, "tambahnya.

Credit sindonews.com

Ini Sebab Jenderal Gatot Ditolak Masuk AS Versi Washington

WASHINGTON - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta merahasiakan penyebab Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo sempat dilarang masuk ke negeri Paman Sam. Namun, otoritas Keamanan Dalam Negeri di Washington mengungkapnya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Dave Lapan mengatakan Jenderal Gatot tidak dapat menaiki pesawatnya karena delay atau penundaan yang timbul dari ”protokol keamanan AS”. Lapan mengklaim masalah itu segera diselesaikan oleh pihak berwenang Amerika Serikat.

Menurut Lapan, seperti dikutip dari Los Angeles Times, Selasa (24/10/2017), Panglima TNI sudah diiberi “rujukan” untuk melakukan penerbangan lagi ke Washington, tapi dia memilih untuk tidak bepergian.

Pemerintah Indonesia belum merespons apakah jawaban itu bisa diterima atau menuntut klarifikasi lebih jelas lagi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi telah memanggil Wakil Duta Besar AS di Jakarta Erin Elizabeth McKee. Namun, diplomat AS itu hanya minta maaf tanpa menjelaskan penyebab masalah tersebut.

”Saya sudah mengatakan bahwa itu tidak cukup. Masih perlu penjelasan mengapa kejadian itu terjadi,” kata Menlu Retno kepada wartawan.

”Ada perasaan yang mendesak untuk hal ini yang telah kami sampaikan kepada mereka,” ujarnya.”Pejabat AS mencoba berkoordinasi dengan pihak berwenang di AS untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.”

McKee meminta maaf kepada pemerintah Indonesia atas ketidaknyamanan yang dialami Panglima TNI dan delegasi. Dia memenuhi panggilan Kementerian Luar Negeri Indonesia karena Duta Besar Joseph Donovan sedang tidak berada di Indonesia.

”Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan (dalam) insiden ini dan kami mohon maaf,” kata McKee.

”Sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Kami menyambutnya. Kedubes bekerja sangat keras untuk memahami apa yang terjadi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto, memastikan bahwa Panglima TNI dan rombongan delegasi hendak terbang ke Wasington DC dengan pesawat Emirates untuk memenuhi undangan Ketua Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr.

Panglima TNI diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diselenggarakan oleh Center for Strategic & International Studies.

Saat hendak terbang dengan pesawat Emirates dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada hari Sabtu (21/10/2017), staf maskapai memberitahu bahwa Panglima TNI dan delegasi tidak diizinkan masuk AS oleh pihak US Customs and Border Protection.

Credit sindonews.com

Australia Latih Tentara Filipina Perang Kota

abc news

Sekitar 80 tentara Australia akan segera berangkat ke Filipina untuk memberikan pelatihan perang kota dan kontra-terorisme untuk membantu tentara negara itu berperang melawan gerilyawan pro-ISIS.

Didampingi oleh Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana, Menhan Australia Marise Payne mengumumkan bahwa sebuah tim Angkatan Bersenjata Australia (ADF) dalam "hari-hari mendatang" akan ditempatkan di markas militer Filipina, memberikan pelatihan yang didapatkan dari pengalaman bertahun-tahun bertempur di Timur Tengah.
"Ini merupakan pelatihan praktis oleh ADF yang akan mendukung Angkatan Bersenjata Filipina untuk melawan taktik teroris yang sangat brutal," kata Senator Payne.
"Pelatian akan mencakup berbagai keterampilan terkait peperangan di lingkungan perkotaan. Hal ini akan melibatkan berbagi informasi dan pengalaman untuk memastikan bahwa kita dapat menggunakan keterampilan terbaik yang harus kita miliki."
Menteri Payne mengatakan Australia juga akan memberikan lebih banyak data intelijen, pengawasan dan pengintaian, meningkatkan pembagian informasi, dan melakukan lebih banyak patroli Angkatan Laut.
Dia mengatakan Angkatan Laut Australia akan mengirim kapal ke Filipina membantu pengembangan Angkatan Laut Filipina.
Pesawat pengintai Angkatan Udara Australia telah beroperasi di Filipina selatan, dimana Pemerintah baru saja mengumumkan kemenangan atas kelompok militan Islam di Kota Marawi yang terkepung.
"Tidak ada lagi militan di Marawi," kata Lorenzana kepada wartawan dalam pertemuan regional para Menteri Pertahanan.
Pengumuman tersebut disampaikan saat tentara Filipina merebut sebuah bangunan dimana militan pro-ISIS mengambil pertahanan terakhir mereka.

A wide shot of damaged buildings beside a mosque in Marawi city.

Tentara Filipina mengamankan gedung-gedung di Kota Marawi dari kelompok militan pro ISIS.

Reuters: Romeo Ranoco

Dua petugas keamanan mengatakan mereka menemukan puluhan mayat orang-orang bersenjata di dalam gedung itu. Para pejabat tersebut tidak bersedia menyebutkan namanya karena mereka tidak berwenang mengumumkan perkembangan terakhir di Marawi, dimana pemerintah mulai menarik pasukan secara bertahap karena pertempuran mereda dalam beberapa hari ini.
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Eduardo Ano mengatakan setidaknya 42 mayat militan ditemukan di dua bangunan dan sebuah masjid di zona pertempuran.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Seorang Anggota Polri Terbunuh di Dekat Freeport

abc news

Seorang anggota Polri tewas dan enam lainnya dilaporkan terluka dalam bentrokan tiga hari terakhir antara petugas keamanan dengan kelompok bersenjata di dekat pertambangan Freeport di Papua. Juru bicara Kepolisian Daerah Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan serangan terakhir terjadi Senin pagi (23/10) dan melukai empat orang anggota Brimob.

Dia mengatakan mereka ditembaki saat mengevakuasi jenazah Berry Permana Putra yang tewas dalam baku tembak pada hari Minggu di perbukitan Sangket dan dibawa dengan berjalan kaki ke kota terdekat. "Mereka diserang beberapa saat setelah memasukkan mayat ke ambulans," jelas Kamal.
Dia mengklaim kelompok penyerang tersebut adalah bagian dari gerakan separatis Papua Merdeka yang dipimpin oleh Sabinur Walker. Pemberontakan dalam skala kecil bagi kemerdekaan Papua terus terjadi di daerah itu sejak beralih dari kekuasaan Belanda ke Indonesia pada tahun 1963.
Bekas jajahan Belanda di belahan barat Pulau Papua secara resmi dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dituduh sejumlah pihak tidak sah. Dua anggota polisi lainnya terluka pada hari Sabtu saat mencari kelompok bersenjata yang sebelumnya menembaki dua mobil operator tambang Freeport, termasuk yang dikendarai seorang pria asal AS.
Serangan tersebut terjadi di dekat tambang emas dan tembaga Grasberg milik Phoenix, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di Arizona. Empat petugas keamanan yang terluka mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tembagapura Freeport sementara dua lainnya diterbangkan ke Jakarta.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Serangan Siber 'Lumpuhkan' Bandara Internasional Ukraina

Serangan siber 'BadRabbit' sempat melumpuhkan bandara internasional Ukraina, dan turut menyerang tiga media Rusia lainnya pada Selasa (24/10). (Foto: REUTERS/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Serangan siber menghantam bandara internasional Ukraina dan tiga media Rusia lainnya pada Selasa (24/10). Serangan bernama 'BadRabbit' itu diungkap ahli IT di Jerman dan dua negara Eropa lainnya, seperti dilansir dari AFP.

Malware kali ini ditengarai yang terbesar sejak 'NotPetya' yang juga pernah dialami kedua negara sebelum menjalar ke negara lainnya di seluruh dunia pada Juli lalu.

Ahli pengamanan siber AS dan Rusia mengatakan virus komputer itu juga menjangkau Turki dan Bulgaria, di samping Jerman dan beberapa negara lainnya, tapi masih dalam skala kecil.

Bandara Internasional Odessa, Ukraina lewat laman Facebooknya mengungkapkan 'sistem informasi' mereka berhenti beroperasi pada siang hari.

Kantor berita Rusia, Interfax mengirimkan data terakhir pada pukul 14:13 siang waktu setempat sebelum ia berhenti. Tak ada layanan yang terekam hingga pukul 23:00 dan situs internet juga masih tak bisa diakses.

Pakar pengamanan siber Rusia pada AFP mengatakan portal berita Fontanka di kota kedua terbesar Rusia, Saint Petersburg dan media lain yang tidak bisa diungkap juga mengalami hal serupa, tak bisa diakses.

Yevgeny Gukov, dari perusahaan pengamanan Group-IB IT mengatakan malware yang terjadi menggunakan skema enkripsi yang menghambat analis dalam memecah kodenya.

Kasperksy Lab mengatakan 'infeksi dari virus ini melalui sejumlah peretasan situs media Rusia.'

"Berdasarkan investigasi kami, virus tersebut ditujukan untuk menyerang jaringan perusahaan, dengan menggunakan metode yang sama dengan serangan NotPetya," ungkap Kaspersky Lab dalam pernyataan resminya.

Grup pengamanan siber AS, EST menambahkan, mereka mendeteksi 'jenis baru dari virus yang dikenal juga dengan sebutan Petya."

Merunut kembali ke belakang, serangan 'NotPetya' pada Juli lalu, merupakan modifikasi dari virus 'Petya' yang menyerang tahun sebelumnya. Saat itu, para pelaku meminta uang dari korban sebagai pertukaran data mereka.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Veto Penyelidikan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah

Ilustrasi Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Rusia memveto mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperpanjang misi penyelidikan penggunaan senjata kimia di Suriah.

Sebagaimana dilansir Reuters, penyelidikan ini digagas oleh PBB bersama Organisasi Pencegahan Penggunaan Senjata Kimia (OPCW) di bawah payung Mekanisme Investigasi Gabungan (JIM).

JIM dibentuk oleh 15 negara anggota DK PBB pada 2015. Masa tugas mereka kemudian diperpanjang pada 2016 dan mandat JIM akan berakhir pada 26 Oktober.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa negaranya tidak akan memperpanjang misi ini hingga JIM melaporkan hasil penyelidikannya.

"Jangan mencoba membuat kesan bahwa JIM akan mati jika kita tidak mengadopsi resolusi ini sekarang. Kami siap memperpanjang JIM setelah publikasi laporan dan kita mendiskusikannya setelah 26 Oktober," ujar Nebenzia, Selasa (24/10).

Pada pemaparan 26 Oktober nanti, JIM akan membeberkan hasil penyelidikan mereka mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan kimia pada 4 April lalu di Khan Sheikhoun, kota kekuasaan oposisi pemerintah Suriah.

Pada Juni lalu, tim pencari fakta OPCW sudah menyatakan bahwa dalang di balik serangan yang menewaskan puluhan orang itu menggunakan gas sarin.

OPCW juga sudah memverifikasi bahwa dari 27 serangan kimia yang terjadi di Suriah, 25 di antaranya dilakukan oleh pemerintah setempat.

Namun menurut Rusia sebagai sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, mengatakan bahwa kini sudah hampir tidak ada penggunaan senjata kimia di Suriah.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, pun mengecam keputusan Rusia ini dengan menyatakan, "Rusia sekali lagi menunjukkan mereka bisa melakukan apa pun untuk memastikan rezim barbar Assad tak mendapatkan ganjaran atas penggunaan senjata kimia berkelanjutan mereka."

Credit cnnindonesia.com

Qatar Akan Biayai Pembangunan Markas Pemerintah Palestina

Utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Amadi, mengatakan bahwa Qatar akan membangun markas pemerintah Palestina atas permintaan dari Presiden Mahmoud Abbas. (AFP Photo/Mahmud Hams)

Jakarta, CB -- Qatar akan membiayai pembangunan markas baru untuk Pemerintah Palestina di Gaza sebagai bentuk dukungan rekonsiliasi Hamas dan Fatah, atas permintaan Presiden Mahmoud Abbas.

"Qatar sudah sepakat untuk membantun markas kepresidenan dan markas pemerintah Palestina di Gaza setelah konsensus pemerintah menunjukkan bahwa mereka sudah memenuhi tugasnya," ujar utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Amadi.

Saat Hamas dan Fatah masih berseteru, markas pemerintahan Palestina yang didukung Fatah, selalu menjadi sasaran bom Israel pada perang 2008-2009 juga 2012, hingga hancur.

Qatar sebagai pendukung Hamas pun membiayai pembangunan kembali Jalur Gaza setelah perang dengan Israel pada 2014.

Hamas sendiri sudah berkuasa di Jalur Gaza selama satu dekade belakangan, setelah merebutnya dari Abbas yang akhirnya tersingkir ke Tepi Barat.

Pemerintah Palestina baru akan secara resmi mengambil alih Jalur Gaza dari Hamas 1 Desember, sesaui dengan hasil rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo bulan ini.

Untuk mengakhiri perselisihan ini, perjanjian itu juga mengatur pembentukan pemerintahan baru Palestina dengan jajaran kabinet yang mencakup menteri dukungan Hamas.

Seorang pejabat anonim mengatakan kepada AFP, tujuan dari pembentukan pemerintah baru ini adalah agar ada ada "pemerintahan yang terpadu."

"Sangat penting Hamas masuk ke dalam pemerintahan ini," katanya.

Namun, Israel diperkirakan akan menentang pembentukan pemerintahan ini. Selama ini, Israel selalu mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima pemerintahan dengan unsur Hamas di dalamnya.

Israel akan mengakui pemerintahan itu jika Hamas sudah mengakui keberadaan negaranya dan melucuti persenjataan mereka.

AS sebagai sekutu Israel pun menuntut hal yang sama. Keduanya juga menganggap Hamas sebagai kelompok teror.

Selama ini, pemerintahan Palestina memang sudah mengakui keberadaan Israel, tapi tidak demikian dengan Hamas.

Pengakuan Israel ini juga menjadi masalah utama yang membuat upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah sangat sulit tercapai.

Credit cnnindonesia.com

Qatar Dituding Bantu Selundupkan Militan ISIS ke Libya

Ilustrasi ISIS (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Surat kabar Uni Emirat Arab, Alittihad, melaporkan Qatar telah membantu mengirimkan ratusan militan ISIS dari Suriah ke selatan Libya.

Sebagaimana dikutip Al Arabiya, sejumlah sumber militer UEA mengatakan kepada Alittihad bahwa langkah tersebut dilakukan untuk membantu ISIS membentuk sarang teroris baru di di selatan Libya.

Para sumber tersebut menganggap Qatar ingin membantu membangkitkan pengaruh ISIS di utara Afrika menyusul kejatuhan kelompok pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi tersebut di Timur Tengah.

Setelah kehilangan Mosul di Irak, ISIS baru-baru ini juga terdepak dari Raqqa di Suriah, ibu kota de facto kekhalifahan gadungan yang mereka dirikan. Meski begitu, sejumlah pihak khawatir kekalahan hanya akan membuat kelompok teroris itu membentuk basis baru di kawasan lain.

Beberapa pejabat militer yang berbicara kepada Alittihad menuturkan sejumlah pasukan ISIS juga mulai meninggalkan Irak dan Suriah menuju Libya melalui Turki.

Koran itu menuding Qatar merupakan dalang di balik migrasi para militan ke Libya, yang saat ini tengah mengalami perpecahan politik, meski tanpa bukti dan penyelidikan yang jelas.

Sejak lama, UEA dan sejumlah negara lainnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir telah menganggap Qatar sebagai pendukung terorisme di kawasan.

Kecurigaan terhadap Qatar pun terus memuncak hingga keempat negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha pada Juni lalu.

Hingga kini, Qatar berkeras membantah segala tudingan tersebut dengan menganggap bahwa negaranya telah menjadi korban berita palsu yang tak berdasar.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Israel Tangkap 19 Warga Palestina

Polisi Israel ketika beraksi.

CB, RAMALLAH -- Pasukan Israel menangkap dan menahan 19 warga Palestina di Tepi Barat dalam sebuah operasi yang dilakukan pada Selasa (24/10) dini hari waktu setempat. Otoritas Israel tidak memberi keterangan terperinci terkait alasan penangkapan tersebut.

Palestinian Prisoner's Society (PPS) mengonfirmasi penangkapan warga Palestina di Tepi Barat tersebut. Setidaknya mereka telah mengidentifikasi 16 warga Palestina yang digelandang oleh pasukan keamanan Israel.

"Pasukan Israel menahan lima warga Palestina di Qabatiya, dekat Jenin, lima lainnya di Betlehem, dua warga masing-masing dari Hebron dab Qalqilia, dab satu lagi berasal dari Ramallah," ungkap PPS seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.

Berdasarkan keterangan penduduk Palestina di desa Hebron, Beit Awwa, Tepi Barat, pasukan keamanan Israel tidak hanya menangkap warga Palestina di sana. Mereka juga menyita uang senilai 80 ribu shekel atau sekitar 23 ribu dolar AS dari salah satu rumah warga yang menjadi target operasi penangkapan.

Adapun alasan penyitaan karena pasukan keamanan Israel meyakini uang tersebut akan digunakan untuk mendukung kelompok Palestina yang ilegal. Tidak dijelaskan siapa dan apa yang dimaksud kelompok ilegal itu.

Seorang juru bicara militer Israel telah mengonfirmasi adanya penangkapan terhadap 19 warga Palestina. Namun dia tidak memberi penjelasan lebih detail perihal motif dan alasan penangkapan tersebut.

Penggerebekan dan penangkapan warga Palestina oleh otoritas keamanan Israel rutin terjadi di Tepi Barat. Menurut dokumentasi PBB, antara 26 September hingga 9 Oktober 2017, pasukan Israel telah melakukan operasi pemburuan dan penangkapan di Tepi Barat. Dalam operasi itu, 205 warga Palestina telah ditahan, termasuk di dalamnya sembilan anak-anak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kurdi Bekukan Hasil Referendum Kemerdekaan

Seorang pria Kurdi menaiki kuda dan membawa bendera mendukung referendum di Erbil, Irak.

CB, BAGHDAD -- Kurdi Irak membekukan hasil referendum kemerdekaan yang baru dipersengketakan, dengan menawarkan gencatan senjata dan dialog dengan Baghdad.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah daerah Kurdistan mengatakan berkewajiban bertindak secara bertanggung jawab mencegah kekerasan dan bentrokan yang terus berlanjut. Pernyataan tersebut mengusulkan diakhirinya semua operasi militer di wilayah tersebut.

Hal tersebut terjadi setelah pungutan suara yang menyatakan merdeka pada September lalu dari Baghdad.

"Pertempuran terus berlanjut tidak mengarah pada kemenangan, tapi akan membawa negara ini pada kekacauan," pemerintah Kurdistan menambahkan seperti dilansir dari BBC News, Rabu (25/10).

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi menuntut pemerintah daerah Kurdistan membatalkan hasil referendun kemerdekaan pada bulan lalu. Ia mengatakan, pungutan suara merupakan ancaman bahaya bagi wilayah tersebut. Dan ia akan memberlakukan peraturan Irak di wilayah tersebut.

Masyarakat yang tinggal di Irak Utara, memilih mendukung kemerdekaan untuk wilayah Kurdistan dalam referendum yang kontroversial tersebut. Komisi pemilihan mengatakan 92 persen dari 3,3 juta masyarakat Kurdi dan non-Kurdi yang memberikan suara, mendukung pemisahan diri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu AS melawat ke Irak

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson. (REUTERS/Lintao Zhang)

Baghdad (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson pada Senin terbang ke Baghdad dalam kunjungan mendadak untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi dan Presiden Fuad Massum.

Kunjungan yang mencakup pertemuan kedua Tillerson dan Abadi itu dilakukan setelah sang menteri meminta milisi Iran meninggalkan Irak, memicu respons tajam dari kabinet Irak.

"Sudah pasti milisi Iran yang ada di Irak, sekarang setelah pertempuran (melawan ISIS) akan berakhir, milisi itu harus pulang," kata Tillerson pada Minggu dalam konferensi pers di Riyadh.

Namun kabinet Irak pada Senin menegaskan bahwa pasukan paramiliter yang membantu mengalahkan ISIS seluruhnya warga Irak.

Mereka menyatakan bahwa petempur unit paramiliter Hashed al Shaabi adalah warga Irak yang peduli pada negara mereka dan telah berkoban demi pertahanan dan rakyatnya.

Kabinet menambahkan bahwa "tidak ada yang berhak mengintervensi urusan Irak".

Abadi dan Tillerson menghadiri pertemuan bersejarah antara pemimpin Arab Saudi dan Irak di Riyadh pada Minggu, yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan strategis antara kedua negara dan melawan pengaruh regional Iran.

Sebelum terbang ke Baghdad, Tillerson pada awal Senin juga mengumumkan rencana perjalanan ke Afghanistan menyusul kunjungan ke Arab Saudi dan Qatar, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Pentagon sibuk jelaskan tewasnya 4 prajurit Baret Hijau di Niger

Pasukan khusus angkatan darat Amerika Serikat, Baret Hijau. (Reuters)

Washington (CB) - Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon sibuk menjawab kritik dari para wakil rakyat mengenai kematian empat prajurit pasukan khusus angkatan darat AS atau Baret Hijau dalam sebuah penyergapan di Niger bulan ini.

Jenderal Joseph Dunford, panglima angkatan bersenjata AS, mengungkapkan bahwa seorang perwira dari Komando Afrika Militer AS tengah menyelidiki insiden di mana awalnya ada sangkaan bahwa para prajurit ini sebenarnya tak menghadapi risiko berarti.

Ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat, John McCain, menyatakan akan memanggil pemerintah karena Gedung Putih tidak bisa menjelaskan secara rinci serangan dari sebuah kelompok militan lokal yang berafiliasi ke ISIS.

Di negara Afrika barat itu AS menempatkan 800 tentara dalam misi kontraterorisme, khususnya membantu Niger memerangi para ekstremis.

Senator Republik Lindsey Graham dan Senator Demokrat Chuck Schumer mengaku khawatir atas besarnya kehadiran tentara AS di negara itu.

Pentagon menyatakan tiga tentara dari pasukan khusus itu tewas akibat penyergapan kelompok militan. Lalu jenazah keempat tentara khusus AS, Sersan La David T. Johnson, baru bisa ditemukan sehari kemudian.

Dunford mengungkapkan kepada pers bahwa pada 3 Oktober lalu selusin pasukan AS mendampingi 30 tentara Niger dalam misi pengamatan di desa Tongo Tongo.

Keesokan harinya, ketika pasukan kembali ke pangkalannya, mereka diserang oleh sekitar 50 petempur yang berasal dari kelompok afiliasi ISIS. Para militan menyerang dengan senapan laras pendek dan peluncur granat, kata Dunford seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com