Utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Amadi,
mengatakan bahwa Qatar akan membangun markas pemerintah Palestina atas
permintaan dari Presiden Mahmoud Abbas. (AFP Photo/Mahmud Hams)
"Qatar sudah sepakat untuk membantun markas kepresidenan dan markas pemerintah Palestina di Gaza setelah konsensus pemerintah menunjukkan bahwa mereka sudah memenuhi tugasnya," ujar utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed al-Amadi.
Saat Hamas dan Fatah masih berseteru, markas pemerintahan Palestina yang didukung Fatah, selalu menjadi sasaran bom Israel pada perang 2008-2009 juga 2012, hingga hancur.
Qatar sebagai pendukung Hamas pun membiayai pembangunan kembali Jalur Gaza setelah perang dengan Israel pada 2014.
Hamas sendiri sudah berkuasa di Jalur Gaza selama satu dekade belakangan, setelah merebutnya dari Abbas yang akhirnya tersingkir ke Tepi Barat.
Pemerintah Palestina baru akan secara resmi mengambil alih Jalur Gaza dari Hamas 1 Desember, sesaui dengan hasil rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo bulan ini.
Untuk mengakhiri perselisihan ini, perjanjian itu juga mengatur pembentukan pemerintahan baru Palestina dengan jajaran kabinet yang mencakup menteri dukungan Hamas.
Seorang pejabat anonim mengatakan kepada AFP, tujuan dari pembentukan pemerintah baru ini adalah agar ada ada "pemerintahan yang terpadu."
"Sangat penting Hamas masuk ke dalam pemerintahan ini," katanya.
Namun, Israel diperkirakan akan menentang pembentukan pemerintahan ini. Selama ini, Israel selalu mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima pemerintahan dengan unsur Hamas di dalamnya.
Israel akan mengakui pemerintahan itu jika Hamas sudah mengakui keberadaan negaranya dan melucuti persenjataan mereka.
AS sebagai sekutu Israel pun menuntut hal yang sama. Keduanya juga menganggap Hamas sebagai kelompok teror.
Selama ini, pemerintahan Palestina memang sudah mengakui keberadaan Israel, tapi tidak demikian dengan Hamas.
Pengakuan Israel ini juga menjadi masalah utama yang membuat upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah sangat sulit tercapai.
Credit cnnindonesia.com
