Ilustrasi Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)
Sebagaimana dilansir Reuters, penyelidikan ini digagas oleh PBB bersama Organisasi Pencegahan Penggunaan Senjata Kimia (OPCW) di bawah payung Mekanisme Investigasi Gabungan (JIM).
JIM dibentuk oleh 15 negara anggota DK PBB pada 2015. Masa tugas mereka kemudian diperpanjang pada 2016 dan mandat JIM akan berakhir pada 26 Oktober.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa negaranya tidak akan memperpanjang misi ini hingga JIM melaporkan hasil penyelidikannya.
"Jangan mencoba membuat kesan bahwa JIM akan mati jika kita tidak mengadopsi resolusi ini sekarang. Kami siap memperpanjang JIM setelah publikasi laporan dan kita mendiskusikannya setelah 26 Oktober," ujar Nebenzia, Selasa (24/10).
Pada pemaparan 26 Oktober nanti, JIM akan membeberkan hasil penyelidikan mereka mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan kimia pada 4 April lalu di Khan Sheikhoun, kota kekuasaan oposisi pemerintah Suriah.
Pada Juni lalu, tim pencari fakta OPCW sudah menyatakan bahwa dalang di balik serangan yang menewaskan puluhan orang itu menggunakan gas sarin.
OPCW juga sudah memverifikasi bahwa dari 27 serangan kimia yang terjadi di Suriah, 25 di antaranya dilakukan oleh pemerintah setempat.
Namun menurut Rusia sebagai sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, mengatakan bahwa kini sudah hampir tidak ada penggunaan senjata kimia di Suriah.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, pun mengecam keputusan Rusia ini dengan menyatakan, "Rusia sekali lagi menunjukkan mereka bisa melakukan apa pun untuk memastikan rezim barbar Assad tak mendapatkan ganjaran atas penggunaan senjata kimia berkelanjutan mereka."
Credit cnnindonesia.com
