Rabu, 25 Oktober 2017

Komentar Menlu Tillerson Picu Seruan Pengusiran Pasukan AS dari Irak


Komentar Menlu Tillerson Picu Seruan Pengusiran Pasukan AS dari Irak
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud di Riyadh, 22 Oktober 2017. Foto/REUTERS/Alex Brandon


BAGHDAD - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyerukan para milisi Iran yang memerangi ISIS meninggalkan Irak. Namun, komentar itu berbalik menjadi seruan pengusiran pasukan Washington dari negara yang pernah dipimpin Saddam Hussein tersebut.

Pengusiran pasukan AS diserukan pemimpin Kelompok Khusus Ahl al-Haq di Irak, Qais al-Khazali. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi juga menolak seruan Menlu Tillerson dan menganggapnya sebagai bentuk ikut campur urusan dalam negeri Baghdad.

“Kepada Sekretaris Negara (Menteri Luar Negeri) AS, pasukan militer Anda harus bersiap sekarang untuk segera keluar dari tanah air kami, Irak, dan tanpa penundaan dengan alasan penyisihan ISIS berakhir,” seru al-Khazali melalui Twitter.

Pemimpin Unit Mobilisasi Populer, Hadi al-Amiri, juga menyatakan ketidakpuasannya dengan pernyataan Menlu AS. ”Dia tidak diharapkan di Baghdad,” katanya, seperti dikutip dari Al Arabiya, semalam (24/10/2017).

Dia mendesak Tillerson untuk meminta maaf atas ucapannya kepada para milisi. Menurutnya, komentar Tillerson sebagai ucapan yang  tidak bertanggung jawab.

Pada hari Minggu, Tillerson mengatakan bahwa sudah saatnya faksi-faksi yang didukung Iran untuk kembali ke ”rumah” mereka beserta penasihat Iran yang telah membantu Irak mengalahkan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir di Riyadh, Tillerson menambahkan, petempur asing di Irak harus kembali ke “rumah” mereka dan membiarkan rakyat Irak untuk mendapatkan kembali kontrol negaranya.

Tillerson tiba di Baghdad pada hari Senin kemarin untuk kunjungan yang tidak direncanakan, di mana dia bertemu dengan PM al-Abadi. 


Credit  sindonews.com