Senin, 09 Oktober 2017

Trump: Iran Adalah Penyandang Dana Korut

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meyakini kalau Iran adalah salah satu negara yang memberikan dana kepada Korea Utara (Korut). Dia menyebut, Iran merupakan mitra dagang inti Korut, selain China.

"Saya percaya mereka (Iran) mendanai Korut. Saya percaya mereka melakukan hubungan dagang dengan Korut. Saya percaya mereka melakukan sesuatu dengan Korut, yang sama sekali tidak pantas," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (8/10).

Ini bukan pertama kalinya pemimpin AS tersebut membuat klaim semacam itu. Secara khusus, setelah sebuah uji coba rudal balistik Iran pada tanggal 23 September, Trump melalui akun twitternya mengatakan bahwa Teheran bekerja sama dengan Pyongyang.

Semetara itu, dalam wawancara tersebut Trump kembali mengulangi ketidakpuasannya dengan kesepakatan nuklir Iran, menuduh Teheran membuat situasi tidak stabil di Timur Tengah.

"Saya sangat tidak senang dengan kesepakatan ini, saya sangat tidak senang dengan sikap mereka. Semangat kesepakatan tentu tidak ada karena mereka berada di tempat yang menyebabkan masalah, terutama di Timur Tengah," ungkap Trump.

"Iran adalah pemain yang buruk dan mereka akan dijaga sebagai pemain yang buruk," katanya, menambahkan bahwa dia akan mengambil sebuah tindakan dalam waktu dekat terhadap Iran.

Credit sindonews.com

Iran: Dunia Akan Mengutuk AS Jika Keluar dari Kesepakatan Nuklir

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani, akan tetap mempertahankan perjanjian nuklir internasional yang ditandatangani oleh enam negara kekuatan dunia. Ia pun mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tidak dapat melemahkannya.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Teheran sepakat untuk membatasi program nuklirnya yang disengketakan sebagai pengganti meringankan sanksi ekonomi.

Berbicara pada sebuah upacara di Universitas Teheran yang menandai dimulainya tahun akademik, Rouhani mengatakan bahwa masalah dan manfaat kesepakatan tersebut tidak dapat digantikan.

"Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak Trump atau siapa pun. Bahkan jika 10 Trumps lain diciptakan di dunia ini, ini tidak bisa dibalikkan," katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (8/10/2017).

Rouhani mengatakan bahwa jika AS melanggar kesepakatan tersebut maka akan merugikan reputasinya sendiri di masyarakat internasional.

"Jika Amerika melakukan pelanggaran saat ini, seluruh dunia akan mengutuk Amerika, mereka tidak akan mengutuk Iran," kata Rouhani.

"Kalau begitu mereka akan mengatakan mengapa Anda mempercayai Amerika dan menandatangani kesepakatan dengan mereka?" imbuhnya.

Dalam komentar terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga mengutuk Trump karena ancamannya untuk mencabut kesepakatan tersebut. Zarif mengatakan bahwa ucapan pemimpin AS tersebut tidak akan membantu perdamaian dan keamanan di wilayah Timur Tengah dan akan merugikan kepentingan jangka panjang dari AS.

"Saya pikir ini adalah pernyataan yang tidak tepat, karena tentu saja, kesepakatan apapun tidak akan menjadi kesepakatan sempurna untuk semua pihak, harus kurang sempurna sehingga semua pihak dapat hidup dengan itu," kata Zarif.

Zarif pun memperingatkan bahwa masyarakat internasional tidak pernah bisa mempercayai AS lagi jika melanggar kesepakatan. Setiap pelanggaran kesepakatan oleh AS akan mengakibatkan Iran menarik sebagian atau keseluruhan kesepakatan tersebut. Ia juga mencatat bahwa Teheran tidak akan terpengaruh oleh ancaman sanksi.

"Kesepakatan nuklir adalah hasil dari 10 tahun proses dan negosiasi selama dua tahun. Sayangnya, pemerintahan ini harus mengambil sikap," katanya.

"Mereka (pemimpin AS) telah mengimunisasi kami untuk sanksi AS. Dari perspektif global, tampaknya Amerika Serikat kecanduan sanksi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Malaysia Tangkap Delapan Terduga Teroris

Malaysia menangkap warga yang antara lain diduga memiliki hubungan dengan ISIS yang di Asia Tenggara melakukan aksi di Marawi, Filipina. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Malaysia menangkap empat warga asing dan empat warga negara itu karena diduga terlibat dalam kegiatan terorisme kelompok Abu Sayyaf, ISIS dan Jemaah Islamiyah.

Keempat warga asing itu terdiri dari tiga warga Filipina dan seorang warga Albania.

Penangkapan ini dilakukan di negara bagian Sabah, Selangor dan Perak antara 27 September dan 6 Oktober 2017.

Lima orang terduga itu ditangkap di negara bagian Sabah dan mereka dicurigai membantu kelompok militan Abu Sayyaf dari Filipina memasuki Malaysia.

Polisi Malaysia mengatakan di antara warga asing yang ditangkap adalah satu warga Albania yang merupakan pengajar ilmu hukum di salah satu universitas milik pemerintah, dan dia ditengarai membuka hubungan dengan ISIS.

Dua warga negara itu yang ditangkap adalah bekas narapidana yang pada tahun 2016 dinyatakan bersalah karena ikut serta dalam kegiatan terorisme.

Salah satu dari mereka ditangkap karena dicurigai merekrut para narapidana di penjara dan merencanakan satu serangan ke tempat-tempat ibadah Islam, Kristen dan Hindu di Malaysia.

Terduga ini juga disebut menyimpan informasi mengenai seorang anggota Tanzim Al-Qaeda Malaysia yaitu satu kelompok yang terkait dengan Jemaah Islamiyah, yang masih buron.

Sementara satu warga Malaysia lainnya ditangkap karena diduga membantu dalam merekrut dua orang.

Malaysia telah menangkap ratusan orang yang diduga terlibat dengan kelompok-kelompok militan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Negara ini dalam keadaan waspada setelah sejumlah pengebom bunuh diri dan penembang yang diduga terkait dengan ISIS melakukan serangan di Jakarta pada Januari 2016.

Satu granat dilempar ke bar di luar wilayah Kuala Lumpur pada Juni tahun lalu. Delapan orang luka-luka akibat serangan ini.

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan pertama di wilayah Malaysia tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Saudi klaim laporan PBB terkait Yaman menyesatkan

Abdallah Al-Mouallimi. (un.org)

Kami menolak keterangan yang tidak tepat dan menyesatkan ..."

New York (CB) - Arab Saudi pada Jumat (6/10) menolak dan menilai menyesatkan atas laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh sekutu militer pimpinan Saudi membunuh atau melukai 683 anak di Yaman dan melakukan serangan terhadap puluhan sekolah serta rumah sakit.

"Kami menerapkan tingkat perhatian dan kewaspadaan tinggi untuk menghindari jatuhnya korban sipil," kata Wakil Tetap Arab Saudi di PBB Abdallah Al-Mouallimi kepada wartawan di Markas PBB, New York.

Saudi menganggap bahwa laporan PBB terhadap operasi mereka di Yaman tidak akurat dan menyesatkan.

Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (5/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasukan daftar hitam sekutu pimpinan Saudi atas tindakannya selama 2016, meskipun Arab Saudi mengatakan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap anak-anak.

"Kerajaan Arab Saudi dan sekutu menegaskan kembali bahwa kami telah mengambil tindakan penting untuk melindungi warga sipil dalam operasi militer untuk mengakhiri penderitaan warga Yaman dan meminimalkan jatuhnya korban kemanusiaan," kata Duta Besar Mouallimi.

Ia menimpali, "Kami menolak keterangan yang tidak tepat dan menyesatkan serta jumlah korban yang tercantum dalam laporan tersebut."

Keadaan Yaman porak-poranda akibat dilanda perang lebih dari dua tahun. Pemerintahan Presiden Abd-Rabu Mansour Hadi dukungan pasukan sekutu pimpinan-Saudi berusaha memukul mundur gerakan Houthi keluar dari kota yang mereka rebut pada 2014 dan 2015.

Lebih dari 10.000 orang tewas dan perang telah menghancurkan perekonomian serta mengakibatkan jutaan orang berada dalam jurang kelaparan.

Credit antaranews.com

Wanita Muslim Hamil Diseret Paksa Keluar dari Pesawat AS

BALTIMORE - Profesor Anila Daulatzai, seorang penumpang wanita muslim diserat paksa keluar dari pesawat Southwest Airlines. Dia dibawa keluar oleh petugas keamanan maskapai karena alergi pada dua anjing yang berada di dalam pesawat.

Insiden yang dialami profesor di Maryland Institute College of Art, Baltimore, itu terjadi September lalu. Dia semestinya terbang dengan maskapai Amerika Serikat (AS) itu menuju Los Angeles untuk menemani ayahnya yang sakit dan akan menjalani operasi pembedahan.

Tindakan petugas maskapai terhadap Daulatzai itu direkam sejumlah penumpang yang kini viral di media sosial. Daulatzai terlihat dan terdengar menolak petugas keamanan maskapai yang secara paksa membawanya keluar dari pesawat.

Profesor 46 tahun tersebut mengklaim bahwa dia menderita diskriminasi di pesawat Southwest. Stepfeed, melaporkan diskriminasi dialami sang profesor karena dia seorang wanita, orang kulit berwarna, dan seorang muslim.

Pihak maskapai mengatakan, Daulatzai dipaksa keluar dari pesawat setelah dia mengaku alergi pada anjing yang bisa mengancam nyawanya. Pihak maskapai membenarkan ada dua anjing yang berada dalam satu pesawat dengan Daulatzai.

Daulatzai, lanjut pihak maskapai, tidak memiliki dokumentasi untuk membuktikan klaim alerginya. Perempuan itu kemudian ditahan dan dituntut karena melawan tindakan penertiban dan pelanggaran lainnya.

Namun, pengacara profesor tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengklaim bahwa alergi tersebut mengancam nyawanya. Dia juga tidak meminta agar anjing-anjing itu dibawa keluar dari pesawat. Bahkan, dia juga tidak meminta dokumentasi medis mengenai alerginya.

“Profesor Daulatzai menderita luka-luka fisik dan trauma mental, memerlukan perawatan darurat di rumah sakit setempat, termasuk untuk kehamilannya, dan masih menjalani perawatan medis,” kata pihak pengacaranya, dalam sebuah pernyataan.

“Profesor Daulatzai juga menerima surat kebencian, termasuk pesan rasis dan ancaman kekerasan lebih lanjut. Ada usaha untuk masuk ke rumahnya. Sejak saat itu dia meninggalkan rumahnya, takut akan keselamatannya,” lanjut pihak pengacara, seperti dikutip dari CBS News.

Credit sindonews.com

OKI Kecam Serangan di Istana Raja Saudi

JEDDAH - Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam keras serangan di dekat istana Al Salam di Jeddah, Arab Saudi yang menewaskan dua petugas keamanan dan melukai beberapa lainnya.

Sekretaris Jenderal OKI, Yousef al-Othaimeen dalam sebuah pernyataan, mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban, dan mendoakan kepada mereka yang terluka untuk segera sembuh.

"Dia (Othaimeen ) menegaskan kembali solidaritas OKI dengan Arab Saudi dalam melawan terorisme yang berusaha mengacaukan Saudi, dan merongrong keamanannya, dan menyuarakan dukungan untuk semua tindakan yang diambil oleh Saudi untuk menghadapi rencana kelompok, dan organisasi teroris, membela keamanan negara tersebut. dan menjaga keamanan warganya," bunyi pernyataan OKI, seperti dilansir Bernama pada Minggu (8/10).

Sebelumnya diwartakan, Seorang pria bersenjata menyerang istana Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Pelaku menembak mati dua penjaga istana saat mencoba masuk melalui gerbang istana. Tiga penjaga lainnya terluka akibat serangan pria bersenjata tersebut. Serangan digagalkan oleh pasukan kerajaan dengan menembak mati pelaku serangan.

Menurut kementerian tersebut, pelaku serangan diidentifikasi bernama Mansour al-Amri, 28, seorang warga Saudi.

Serangan dimulai di sebuah pos pemeriksaan di dekat gerbang barat Istana Al-Salam atau Peace Palace di Jeddah. Istana itu merupakan tempat keluarga kerajaan melakukan bisnis resmi selama musim panas.

Raja Saudi Salman berada di Rusia saat serangan terjadi. Dia dan rombongannya melakukan kunjungan bersejarah empat hari ke Rusia.

Pernyataan kementerian tersebut tidak menjelaskan posisi keberadaan putra Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Namun, laporan media setempat baru-baru ini menyatakan bahwa Pangeran Mohammed ditempatkan di Jeddah.

Credit sindonews.com

Istana Kerajaan Saudi di Jeddah Diserang, 2 Penjaga Ditembak Mati

JEDDAH - Seorang pria bersenjata menyerang istana Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Pelaku menembak mati dua penjaga istana saat mencoba masuk melalui gerbang istana.

Tiga penjaga lainnya terluka akibat serangan pria bersenjata tersebut. Serangan digagalkan oleh pasukan kerajaan dengan menembak mati pelaku serangan.

Serangan yang gagal ini terjadi pada hari Sabtu, namun baru dikonfirmasi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui kantor berita negara, SPA, Minggu (8/10/2017).

Menurut kementerian tersebut, pelaku serangan diidentifikasi bernama Mansour al-Amri, 28, seorang warga Saudi.

Serangan dimulai di sebuah pos pemeriksaan di dekat gerbang barat Istana Al-Salam atau Peace Palace di Jeddah. Istana itu merupakan tempat keluarga kerajaan melakukan bisnis resmi selama musim panas.

Raja Saudi Salman berada di Rusia saat serangan terjadi. Dia dan rombongannya melakukan kunjungan bersejarah empat hari ke Rusia.

Pernyataan kementerian tersebut tidak menjelaskan posisi keberadaan putra Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Namun, laporan media setempat baru-baru ini menyatakan bahwa Pangeran Mohammed ditempatkan di Jeddah.

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi seperti dikutip Reuters, telah mengeluarkan sebuah peringatan keamanan bagi warga Amerika di Jeddah tak lama setelah serangan terjadi.

”Karena kemungkinan aktivitas polisi yang sedang berlangsung, warga Amerika disarankan untuk berhati-hati saat bepergian melalui daerah tersebut,” kata Kedutaan Besar AS dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui Twitter.

Credit sindonews.com

Pria Bersenjata Tembak Mati 2 Pengawal Istana Arab Saudi

Anggota pasukan pengawal kerajaan Arab Saudi dalam sebuah peristiwa, beberapa waktu lalu. (Foto: AFP PHOTO / JOEL ROBINE)

Jakarta, CB -- Sebuah penembakan terjadi di gerbang istana kerajaan Arab Saudi di Jeddah, Sabtu (7/10) waktu setempat. Sebanyak dua pengawal kerajaan tewas dan tiga lainnya terluka. Si pelaku sendiri tewas ditembak anggota pasukan pengawal kerajaan lainnya.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, seperti dilansir AFP, menyebutkan pelaku adalah seorang pria Saudi berumur 28 tahun. Dia bersenjatakan Kalashnikov dan tiga granat.

“Pos penjagaan luar istana ditembaki oleh seorang pria yang keluar dari sebuah mobil Hyundai,” kata kementerian itu, yang disebarkan oleh Saudi Press Agency. “Dia segera ditangani, tapi tindakan pengecutnya telah menyebabkan kematian dua anggota pengawal kerajaan.”

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Arab Saudi sebelumnya sudah mengingatkan warga negaranya untuk waspada. Peringatan ini muncul setelah kepolisian Arab Saudi menyerbu sebuah sel teroris di Riyadh, yang diduga terkait dengan kelompok ISIS, pada pekan ini, dan menewaskan dua orang serta menangkap lima lainnya.

Sejak akhir 2014, ISIS telah mengklaim bertanggung jawab pada berbagai ledakan dan penembakan terhadap kelompok Syiah dan pasukan keamanan di sana.

Credit cnnindonesia.com

Pria bersenjata serang pasukan keamanan Saudi di gerbang Istana Jeddah

(AntaraNews/Diasty Surjanto)

Riyadh (CB) - Dua petugas petugas keamanan Arab Saudi tewas tertembak dan tiga lainya terluka pada Sabtu, ketika seorang pria mendekati gerbang istana kerajaan di Jeddah dan memulai penembakan menurut pernyataan kementerian dalam negeri yang disiarkan lembaga siaran pemerintah.

Petugas keamanan Kerajaan berhasil menewaskan pelaku, yang diidentifikasi sebagai Mansour al-Amri, seorang warga Arab Saudi berusia 28 tahun.

Serangan terjadi di sebuah pos pemeriksaan di luar gerbang barat menuju Peace Palace di Jeddah, tempat keluarga kerajaan menjalankan urusan pemerintahan selama bulan-bulan musim panas.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud sedang berada di luar kerajaan. Ia sedang berada di Rusia dalam sebuah kunjungan kenegaraan.

Pernyataan kementerian dalam negeri tersebut tidak menjelaskan keberadaan anaknya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meski baru-baru ini ada siaran berita yang menyatakan penempatannya di Jeddah.

Pasukan keamanan menyita senapan Kalashnikov dan bom molotov milik Amri.

Sebelumnya Amri tidak memiliki catatan kejahatan atau keterkaitan dengan kelompok garis keras, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Saudi Mansour al-Turki melalui saluran telepon kepada televisi al-Arabiya.

Penyelidikan masih dilakukan untuk menentukan motif dari serangan tersebut, kata al-Turki sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Arab Saudi gagalkan serangan teror terhadap istana di Jeddah

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Arab Saudi pada Sabtu (7/10) mengumumkan pemerintah menggagalkan serangan teror terhadap satu istana di Jeddah, demikian laporan Saudi Press Agency.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa satu orang keluar dari mobil sedannya dan tiba-tiba melepaskan tembakan ke pasukan Pengawal Kerajaan di depan gerbang barat Istana Perdamaian di Jeddah pada pukul 15.15 waktu setempat (19.15 WIB).

Penjaga melepaskan tembakan balasan dan menewaskan pria bersenjata itu setelah ia membunuh dua personel keamanan dan melukai dua orang lagi, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Minggu pagi.

Juru bicara tersebut mengidentifikasi penyerang itu sebagai warga negara Arab Saudi yang berusia 28 tahun dan membawa senapan mesin Kalashnikov serta tiga bom bensin.

Ia mengatakan dinas keamanan sedang melakukan penyelidikan, dan setiap perkembangan akan diumumkan nanti.

Peristiwa itu terjadi dua hari setelah diumumkannya penergapan jaringan teror IS di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Arab Saudi telah terlibat dalam perang anti-teror setelah serangkaian ledakan mematikan yang diklaim oleh IS di seluruh Kerajaan tersebut dalam beberapa tahun belakangan.

Credit antaranews.com

Ratusan ribu warga Catalan demo tolak merdeka

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Jakarta (CB) - Ratusan ribu demonstran memenuhi pusat kota Barcelona, Minggu waktu setempat, untuk menentang rencana para pemimpin separatis mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia menyusul referendum pemisahan diri yang dianggap ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol.

Ribuan warga Catalan yang menyebut diri mereka "mayoritas diam" ini menentang pemisahan diri daerahnya dari Spanyol. Mereka angkat bicara setelah satu pekan ketidakmenentuan akibat krisis politik paling buruk dalam sejarah Spanyol itu.

Para demonstran melambai-lambaikan baik bendera Spanyol maupun Catalan sembari meneriakkan "Viva Espana! Viva Catalonia!" saat menerobos jalan-jalan di kota Barcelona di bawah langit yang cerah.

"Kami mungkin terlalu lama bungkam," kata Alejandro Marcos (44) kepada AFP. "Sepertinya yang mengaku paling banyak itulah yang memenangkan argumentasi. Oleh karena itu kami harus membuka suara kami dan berkata keras-keras dan terang benderang bahwa kami tidak ingin kemerdekaan."

Sekitar 350.000 orang mengikuti unjuk rasa ini, tetapi penyelenggara demonstrasi mengklaim angka 930.000 dan 950.000 orang.

Beberapa demonstran menyeru pemimpin separatisme Carles Puigdemont dipenjara karena menggelar referendum kemerdekaan sekalipun dinyatakan tidak syah oleh pemerintah dan mahkamah Spanyol.

Salah satu spanduk berbunyi,"Kesatuan Spanyol tidak bisa divoting atau dinegosiasikan, kesatuan harus dipertahankan."

Yang lainnya menyerukan dialoge. Slogan demonstrasi yang diorganisir oleh Societat Civil Catalana yang merupakan kelompok antikemerdekaan utama di Catalonia adalah "Cukup, mari pulihkan akal sehat!"

Credit antaranews.com

Krisis Catalonia, Ribuan Orang Suarakan Persatuan Spanyol

Ilustrasi demo krisis Catalonia. (REUTERS/Juan Medina)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan orang berdemonstrasi di Madrid, Spanyol, menyerukan persatuan Spanyol dan menuntut tindakan untuk menyelesaikan krisis politik terkait rencana deklarasi kemerdekaan Catalonia.

Pada Sabtu (7/10) waktu setempat, Alun-alun Colon yang berada di tengah kota, berubah menjadi lautan bendera Spanyol saat ribuan orang bergabung dalam long march patriotik yang diorganisir oleh sejumlah kelompok aktivis dalam rangka mempertahankan kesatuan Spanyol.

Tak hanya di Colon, ribuan orang dengan mengenakan pakaian putih juga berkumpul di luar Balai Kota Madrid. Mereka meminta digelarnya dialog untuk mengakhiri krisis politik terkait Catalonia.

Aksi unjuk rasa ini digelar beberapa hari setelah meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh tindakan aparat polisi membubarkan para pemilih dalam referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober lalu.

Tindakan itu membuat sejumlah pemimpin Catalonia mengingatkan bahwa mereka bisa secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Catalona.

"Situasi ini sudah menjadi titik balik dan kita harus aktif terlibat dalam membela nilai-nilai Spanyol sebagai sebuah negara," kata salah satu demonstran, Joaquin Penas, 52 tahun, seperti dilansir dari AFP.

"Jika Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya, itu akan menjadi seperti memotong sebuah lengan," ujar Joaquin.

Telah ada sinyal dari pemerintah Spanyol dan pihak Catalonia untuk meredakan krisis yang disebut-sebut sebagai salah satu krisis terburuk Spanyol. Tetapi ketidakpastian masih menyelimuti negara tersebut lantaran para pemimpin Catalonia masih belum mau menarik rencana mendeklarasikan kemerdekaan wilayah itu.

Di alun-alun Cibeles, ribuan orang bertepuk tangan serta melambaikan tangan mereka ke udara sebagai bagian dari aksi memulihkan krisis politik terkait rencana kemerdekaan Catalonia.

Yurena Diaz, seorang dokter berusia 36 tahun mengatakan dirinya ikut berunjuk rasa agar ada sebuah dialog.

"Tensi dan kekerasan semakin meningkat. Setiap saat bertambah buruk. Kekerasan itu membuat kami takut. Itu telah menimbulkan ketakutan dan berbahaya," kata Yurena.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah menyatakan akan menghalangi setiap upaya menuju deklarasi kemerdekaan dan juga menolak digelarnya mediasi terkait krisis Catalonia.

Sebaliknya, salah satu pimpinan kelompok separatis Jordi Cuixart mendesak diadakannya dialog.

"Kami tak akan pernah menolak itu. Tapi kami akan terus menuntut komitmen agar referendum bisa dilakukan," kata Jordi kepada sebuah stasiun radio Catalan.

Credit cnnindonesia.com

PM Spanyol Siap Pecat Pemerintahan Catalonia

Penyelenggara referendum Catalonia yang disebut ilegal oleh pengadilan konstitusi mengatakan 90 persen pemilih mendukung merdeka dari Spanyol. (Reuters/Juan Medina)

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tidak menutup kemungkinan mempergunakan hak konsitutusional untuk mencabut status otonomi Catalonia jika wilayah itu menuntut kemerdekaan.

Sebelumnya, Rajoy tidak pernah menyatakan sikap terkait penggunaan pasal 155, yang dikenal dengan sebutan opsi nuklir, UUD. Pasal ini mengatur hak perdana menteri memecat pemerintah daerah dan mengumumkan pilkada.

Pengadilan konstitusional Spanyol memutuskan kemerdekaan Catalonia itu ilegal.

Dalam wawancara dengan koran El Pais pada Sabtu (7/10), Rajoy ditanya apakah akan menerapkan Pasal 155 UUD dan dia mengatakan: “Saya tidak menutup sama sekali jalan hukum yang ada…Idealnya, tidak perlu mengambil solusi yang ekstrim seperti itu tetapi perlu ada perubahan agar hal itu tidak terjadi.”

Puluhan ribu orang di wilayah Spanyol melakukan aksi turun ke jalan sementara Catalonia bersiap-siap menyatakan merdeka dari negara itu pada Sabtu (7/10). Sebagian besar pengunjuk rasa ini mengenakan pakaian putih dan mendesak semua pihak berunding untuk mengatasi krisis politik terburuk di Spanyol dalam beberapa tahun ini.

Pemerintah daerah Catalonia mengatakan sekitar 90 persen yang memberi suara dalam referendum pada 1 Oktober lalu, mendukung wilayah itu memisahkan diri dari Spanyol. Warga Catalonia yang menentang pemisahan diri memboikot referendum ini.

Pemerintah pusat di Madrid mengatakan bahwa berdasarkan UUD 1978 pemisahan diri adalah ilegal.

Krisis ini merupakan ujian politik bagi Perdana Menteri Rajoy, yang bersikap tidak mau melakukan kompromi.

Sekitar 900 orang luka dalam referendum ketika polisi mencoba membubarkan pemberian suara dengan melepas tembakan peluru karet dan membubarkan massa dengan pentungan.

Polisi Spanyol dikerahkan untuk membubarkan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober, dan kini Perdana Menteri pertimbangkan penerapan UUD untuk mencabut status otonomi Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Kericuhan politik ini membuat Spanyol terbagi, banyak bank dan perusahaan memindahkan kantor pusat mereka ke luar wilayah Catalonia.

Hal ini juga menggangu kepercayaan pasar pada ekonomi Spanyol sehingga Komisi Eropa meminta para pemimpin Spanyol dan Catalonia untuk mencari solusi politik.

“Saya berharap Catalonia akan jatuh ke tangan kubu moderat yang terus menerus menyumbang pada pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan di sisi kesejahteraan. Wilayah ini tidak bisa jatuh ke tangan kaum ekstrimis, radikal dan partai CUP (partai pendukung pemisahaan diri beraliran kiri ekstrim),” kata Rajoy.

Namun, perdana menteri menolak mempergunakan juru runding untuk mengatasi krisis Catalonia inii dan referendum tersebut tidak akan mendorongnya untuk mengadakan pemilu sela di tingkat nasional.

Credit cnnindonesia.com

Cegah Catalonia Merdeka, PM Spanyol Ancam Cabut Otonomi

MADRID - Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengatakan, ia tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan konstitusional untuk menghapus status otonomi Catalonia jika mengklaim kemerdekaan. Sebelumnya, Catalonia telah mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu yang bertentangan dengan pengadilan konstitusional Spanyol.

Sampai saat ini, Rajoy tetap tidak jelas apakah akan menggunakan Pasal 155, yang disebut sebagai opsi nuklir, dari konstitusi yang memungkinkannya memecat pemerintah daerah dan melakukan pemilihan lokal yang baru.

"Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum. Idealnya, hal itu seharusnya tidak perlu menerapkan solusi ekstrem tapi agar hal itu tidak terjadi harus diubah," saat ditanya apakah dia siap untuk memicu pasal 155 konstitusi dalam sebuah wawancara oleh media Spanyol seperti dikutip dari Reuters, Minggu (8/10/2017).

Referendum Catalonia merupakan ujian politik bagi Rajoy, yang telah bersikap tanpa kompromi. Sebanyak 900 orang terluka dalam referendum saat polisi mencoba menghalangi pemungutan suara, menembaki peluru karet dan menelan banyak orang dengan pentungan.

Keterbukaan politik telah membagi negara tersebut, mendorong bank dan perusahaan untuk memindahkan markas mereka di luar Catalonia dan mengguncang kepercayaan pasar terhadap ekonomi Spanyol, yang mendorong seruan dari Komisi Eropa untuk para pemimpin Catalan dan Spanyol untuk menemukan solusi politik.

"Saya berharap Catalonia yang membuat pakta, moderat dan selama bertahun-tahun memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan kesejahteraan dan kekayaan. Tidak bisa di tangan ekstremis, radikal dan partai separatis (sayap kiri) CUP," katanya.

Namun, Rajoy menolak menggunakan mediator untuk mengatasi krisis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa isu tersebut tidak akan memaksa pemilihan nasional yang dipercepat.

Credit sindonews.com

PM Spanyol: Deklarasi Kemerdekaan Catalan Tidak Akan Berpengaruh

MADRID - Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memperingatkan bahwa setiap deklarasi kemerdekaan oleh Catalonia tidak akan berpengaruh. Ia menambahkan bahwa dia tidak mengesampingkan pencabutan otonomi terhadap daerah tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar El Pais, Rajoy juga menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis tersebut.

"Pemerintah akan memastikan bahwa setiap deklarasi kemerdekaan tidak akan menghasilkan apa-apa," tegas Rajoy seperti dinukil dari BBC, Minggu (8/10/2017).

Ketika ditanya apakah dia siap untuk menerapkan Pasal 155 konstitusi Spanyol, yang memungkinkan parlemen nasional untuk campur tangan dalam menjalankan sebuah wilayah otonom, Rajoy mengatakan: "Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum."

Perdana menteri juga mengatakan bahwa dia berencana untuk mempertahankan polisi tambahan dikirim ke Catalonia sebelum referendum sampai krisis usai.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan melakukan pemilihan nasional lebih awal karena krisis politik yang terus berlanjut.

Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di seluruh negeri untuk persatuan Spanyol. Demonstrasi tersebut merupakan tanggapan terhadap sengketa referendum minggu lalu mengenai kemerdekaan Catalan.

Hasil akhir dari referendum wilayah timur laut yang kaya raya itu menunjukkan 90% dari 2,3 juta orang yang memilih kemerdekaan. Jumlah pemilih mecapai 43%. Meski begitu ada beberapa klaim penyimpangan dan banyak kotak suara disita oleh polisi Spanyol.

Hampir 900 orang terluka karena polisi, yang berusaha menerapkan larangan pengadilan di Spanyol atas pemungutan suara, berusaha untuk membubarkan pemilih. Tiga puluh tiga petugas polisi juga terluka.

Sementar itu, Presiden Catalan Carles Puigdemont diperkirakan akan bertemu dengan parlemen daerah pada hari Selasa pukul 18:00 waktu setempat. Mahkamah Konstitusi Spanyol sebelumnyta telah melarang sidang parlemen Catalan yang telah direncanakan pada hari Senin.

Ada spekulasi bahwa parlemen akan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada pertemuan berikutnya.

Sementara itu, mantan pemimpin Catalonia, Artur Mas mengatakan kepada surat kabar Financial Times bahwa wilayah tersebut belum siap untuk kemerdekaan meskipun dia yakin telah memenangkan hak untuk melepaskan diri.

Credit sindonews.com

Polisi Rusia tahan 60 lebih demonstran anti-Putin

Pendukung pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny membawa poster bergambar Presiden Vladimir Putin bersama Adolf Hitler, dalam sebuah aksi di Vladivostok, Rusia, Sabtu (7/10/2017). Tulisan pada poster berbunyi, "Sedikit lagi dan kau akan melakukan yang aku tak mampu". (REUTERS/Yuri Maltsev/djo/17)

Saint Petersburg (CB) - Polisi Rusia pada Sabtu waktu setempat membubarkan demonstrasi oposisi di Saint Petersburg dan menahan lebih dari 60 orang yang berunjuk rasa menentang Presiden Vladimir Putin pada hari ulang tahunnya menurut satu kelompok pemantau.

Artyom Platov, juru bicara OVD-Info, kelompok yang memantau penangkapan bermotif politik, mengatakan setidaknya 66 orang ditangkap di kota terbesar kedua Rusia dan kampung halaman Putin itu.

"Ini orang-orang yang datanya sudah kami konfirmasi," katanya kepada kantor berita AFP.

Para saksi mata mengatakan bahwa polisi dengan brutal membubarkan demonstrasi yang melibatkan sekitar 3.000 orang tersebut, menyeret pemrotes ke mobil polisi, melukai beberapa demonstran dan memaksa beberapa orang melarikan diri untuk berlindung.

Kondisi itu sangat berbeda dengan demonstrasi di Moskow, tempat polisi sangat menahan diri dan membiarkan demonstran berunjuk rasa di pusat kota.

Total ada 235 orang di 25 kota ditahan pada hari itu, imbuh Platov.

Aksi protes tersebut, bersama dengan demonstrasi di belasan kota lainnya, diserukan oleh ketua oposisi yang dipenjara Alexei Navalny untuk memperingati ulang tahun ke-65 Putin. Navalny mendesak Putin mundur dan membiarkan pemimpin oposisi mencalonkan diri sebagai presiden.

Navalny sudah mendeklarasikan niatnya untuk mengikuti pemilihan presiden Maret tahun depan untuk melengserkan Putin, meski para pejabat menyatakan dia tidak layak maju karena dia menjalani penangguhan hukuman perkara penggelapan.

Pada Senin, dia dijatuhi hukuman penjara 20 hari dengan dakwaan berulang kali melanggar aturan penyelenggaraan pertemuan publik.

Polina Kostyleva, kepala markas kampanye Navalny di Saint Petersburg, dan beberapa orang lain ditahan bahkan sebelum demonstrasi dimulai.

Credit antaranews.com

Demontrasi Warnai Hari Ulang Tahun Putin

MOSKOW - Ribuan orang di sejumlah kota Rusia dilaporkan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Demonstrasi ini bertepatan dengan ulang tahun Putin yang ke 65.

Demonstrasi tersebut diselenggarakan di banyak kota, setelah adanya seruan dari dari juru kampanye anti-korupsi Alexei Navaln, dan kelompok oposisi lainnya agar warga Rusia meramaikan demonstrasi tersebut.

Melansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10), dalam demonstrasi yang berlangsung semalam itu, para demonstran membawa plakat bertuliskan "Selamat Ulang Tahun Putin" dan "Rusia akan mandiri" dan meneriakkan slogan anti-Putin.

Demonstrasi ini sendiri diketahui berakhir dengan ricuh. Bentrokan pecah antara otoritas keamanan Rusia, dengan para demonstran. Konfrontasi antara pemrotes dan polisi mengakibatkan penahanan hampir 80 orang.

Menurut keterangan polisi, demontrasi terbesar berlangsung di ibukota Rusia, Moskow. Setidaknya 700 orang berpartisipasi dalam demontrasi yang menurut pemerintah Rusia tersebut adalah sesuatu yang ilegal, karena dilakukan tanpa izin polisi.

Credit sindonews.com

MRT Singapura Lumpuh Akibat Terendam Banjir

MRT Singapura jalur NSL banjir dan melumpuhkan operasional kereta bawah tanah itu di sejumlah stasiun (dok. REUTERS/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Layanan MRT Singapura di jalur North-South Line (NSL - jalur utara selatan) terganggu setelah adanya dua insiden terpisah di terowongan bawah tanah di jalur itu. Gangguan ini terjadi sejak Sabtu (7/10) dan diperkirakan jalur tersebut tidak akan beroperasi hingga Minggu (8/10).

Berdasarkan keterangan yang dilaporkan SMRT, insiden pertama terjadi ketika air masuk ke terowongan MRT antara Bishan hingga Braddell setelah hujan deras mengguyur Singapura pada Sabtu sore. Akibatnya, layanan MRT berhenti antara stasiun Bishan dan Toa Payoh sekitar 17.30.

Di tempat terpisah, sekitar 17.55 percikan api terlihat di sisi terowongan antara stasiun MRT Marina Bay dan Raffles Palace. SMRT sendiri adalah operator transportasi umum di Singapura.

Tak lama setelah insiden percikan terjadi, petugas pertahanan sipil Singapura (SCDF) disiapkan dan bergerak ke Marina Bay, tapi api tersebut telah mati dengan sendirinya.

SCDF menggunakan pompa portabel untuk mengalirkan air yang membanjiri jalur MRT. Air setinggi 30 cm menggenangi jalur tersebut.

"Untuk alasan keamanan, layanan kereta North-South Line antara Ang Mo Kio dan Marina South Pier tidak tersedia," jelas SMRT di Facebooknya pada 19.30. "Teknisi kami tengah menginvestigasi kedua insiden ini."

Akibat insiden ini, sekitar 13 stasiun MRT di jalur NSL tidak dioperasikan. Namun, SMRT berhasil mengaktifkan kembali jalur antara Newton dan Marina South Pier pada 22.22, empat jam setelah insiden dilaporkan.

Kasus masuknya air ke jalur MRT dilaporkan memang sudah terjadi beberapa kali. Namun, baru kali ini genangan air di jalur MRT sampai mengganggu operasional kereta bawah tanah itu.

Tercatat, insiden terakhir terjadi pada 2006. Hujan lebat dipagi hari membuat stasiun Novena di jalur North-East digenangi air setinggi 5 cm dan membuat terganggunya layanan MRT. Saat itu, diduga pekerjaan konstruksi disekitar stasiun yang menjadi penyebabnya.

Selain itu, terowongan bawah tanah ini juga sudah dilengkapi dengan pompa untuk membawa air keluar. Belum diketahui mengapa pompa ini tak mampu menanggulangi air hingga membanjiri jalur MRT, seperti diberitakan Channel News Asia.

Sebagai antisipasi, pihak SMRT telah menyediakan bus untuk menghubungkan stasiun MRT yang tak beroperasi tersebut, demikian The Strait Times Singapura.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 06 Oktober 2017

Dipamerkan di HUT TNI, Ini Kemampuan Tank Buatan Turki-Indonesia, Perlindungan Level 5 NATO

CB, BANTEN - Presiden RI Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyaksikan peluncuran prototipe medium tank hasil kolaborasi PT Pindad dengan perusahaan alutsista Turki FNSS Savunma Sistemleri pada defile perayaan HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).
Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan kehadiran medium tank ini menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri mampu menghasilkan produk inovatif berteknologi tinggi.
“Ini bukti industri pertahanan dalam negeri mampu bersaing dan berupaya memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri,” kata dia.

Memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ranjau, medium tank ini dilengkapi kemampuan daya gempur dari perlindungan jarak dekat hingga bentrokan antarkendaraan tempur.

Berbobot maksimal 35 ton, medium tank ini berkekuatan 20 HP per ton dengan kecepatan maksimal 70 km/jam.
Dengan kapasitas tiga kru, terdiri atas komandan, penembak, dan pengemudi.
Tank ini juga dilengkapi senjata utama turret caliber 105 mm dengan daya hancur besar.

Dengan teknologi Battlefield Management System, medium tank dilengkapi alat self awarenes sehingga bisa memantau ancaman terhadap dirinya sendiri dan dilengkapi perlindungan terhadap ancaman level 5 NATO.

Credit aceh.tribunnews.com

Tokoh yang Dibenci Israel Ditunjuk Jadi Orang Nomor 2 Hamas

GAZA - Faksi Hamas Palestina menunjuk Saleh al-Arouri menjadi wakil pemimpin baru kelompok yang berkuasa di Jalur Gaza tersebut. Arouri merupakan tokoh yang dibenci Israel karena dianggap memicu Perang Gaza 2014 setelah tiga kali mendalangi penculikan warga Israel.

Penunjukan Arouri sebagai orang nomor dua Hamas terjadi saat faksi tersebut berusaha untuk menutup “barisan” dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari faksi Fatah setelah perpecahan selama satu dasawarsa.

Israel sebelumnya mengatakan bahwa negaranya tidak akan menghidupkan kembali perundingan damai dengan Palestina kecuali Hamas mengakui haknya untuk eksis dan melucuti senjata.

The Palestinian Information Center, sebuah situs berita yang terkait dengan Hamas, mengatakan bahwa Arouri, yang lahir di Tepi Barat diasingkan oleh Israel pada tahun 2010 setelah mendekam lama di penjara. Dia telah sebagai wakil pemimpin kelompok Ismail Haniyeh.

"Dia (Arouri) sekarang adalah orang nomor 2 gerakan Hamas,” tulis situs tersebut yang dikutip Reuters, Jumat (6/10/2017). ”Dua puluh tiga tahun penahanan dan pengusiran tidak melemahkan tekad pemimpin Saleh al-Arouri, 51.”

Setelah tiga remaja Israel diculik dan dibunuh di Tepi Barat pada bulan Juni 2014, Arouri—yang kemudian muncul di Istanbul-–mengaku bertanggung jawab atas nama Hamas.

Sekelompok warga Israel menanggapi penculikan dan pembunuhan tiga remaja itu dengan membunuh seorang remaja Palestina asal Yerusalem. Tak lama setelah itu, Israel dan Hamas terlibat perang di Gaza yang menewaskan 2.100 orang Palestina. Dari pihak Israel, 67 tentara dan enam warga sipil tewas.

Sumber-sumber Hamas mengatakan, Arouri meninggalkan Turki pada akhir 2015 ke Qatar dan kemudian ke Libanon. Mereka menolak memberikan lokasinya untuk saat ini.

Credit sindonews.com

Disergap Militan, Pasukan AS dan Niger Tewas

DAKAR - Lima tentara dari Niger dan tiga anggota pasukan khusus angkatan darat Amerika Serikat (AS) terbunuh setelah diserang oleh kelompok militan di Niger barat daya. Serangan tersebut juga menyebabkan dau tentara lainnya cedera.

"Lima anggota Baret Hijau diserang saat melakukan patroli rutin di daerah di mana gerilyawan kerap muncul, termasuk dari al Qaeda di Islamic Maghreb (AQIM) dan negara Islam (ISIS)," kata seorang pejabat AS seperti disitat dari Reuters, Kamis (5/10/2017).

Pejabat tersebut mengungkapkan tidak jelas siapa yang melepaskan tembakan ke pasukan gabungan itu. Pasukan tersebut tidak berpatroli di wilayah itu dengan tujuan tertentu, seperti target bernilai tinggi atau menyelamatkan sandera, pejabat tersebut menambahkan.

Seorang juru bicara Komando Pasukan Afrika AS mengkonfirmasi serangan tersebut setelah Radio France International (RFI) melaporkan penyergapan mematikan di dekat perbatasan Niger/Mali.

"Kami dapat mengkonfirmasi laporan bahwa patroli gabungan AS dan Niger terjadi di bawah tembakan bermusuhan di Niger barat daya," kata juru bicara tersebut.

Namatta Abubacar, pejabat daerah Tillaberi di Niger, mengatakan lima tentara Niger termasuk di antara korban yang tewas.

Seorang sumber diplomatik Niger mengatakan bahwa pelaku penyerangan berasal dari Mali dan telah membunuh beberapa tentara, tanpa mengatakan apakah ada tentara AS yang ditempatkan di negara Afrika Barat termasuk di antara korban.

Presiden AS Donald Trump telah diberi tahu melalui telepon mengenai serangan itu oleh Kepala Staf Gedung Putih John Kelly saat Trump terbang kembali menggunakan Air Force One dari Las Vegas, tempat dia mengunjungi korban dan reaksi pertama atas insiden penembakan massal pada hari Minggu lalu.

RFI mengatakan pada hari Rabu bahwa sebuah serangan balik sedang dilakukan.

Pasukan keamanan Afrika yang didukung oleh pasukan Barat meningkatkan upaya untuk melawan kelompok jihad yang merupakan bagian dari pemberontakan regional yang semakin meningkat di masyarakat Sahel yang miskin dan jarang penduduknya.

Sebuah kelompok militan yang relatif baru bernama Islamic State in the Greater Sahara telah mengklaim beberapa serangan tersebut.

Geoff D. Porter, kepala Konsultasi Resiko Afrika Utara, mengatakan bahwa setiap konfirmasi mengenai peran Negara Islam dalam serangan pada Rabu kemarin akan membawa pada pergeseran strategis dari Libya menuju Sahel, yang membentang ke timur dari Senegal ke Chad.

"Penekanannya sekarang akan bergeser ke selatan," katanya.

Komando Pasukan Afrika AS memiliki ratusan tentara yang ditempatkan di seluruh wilayah, termasuk di fasilitas udara di Agadez. Pasukan ini menawarkan pelatihan dan dukungan kepada tentara Niger dalam aspek seperti pengumpulan data dan pengawasan intelijen.

Credit sindonews.com

PBB akhiri misinya di Haiti

Port-au-Prince (CB) - Misi PBB yang telah lama berjalan di Haiti secara resmi berakhir pada Kamis (5/10) setelah 13 tahun, tetapi tujuannya untuk memulihkan stabilitas di negara Karibia itu belum sepenuhnya dicapai.

Akhir Misi Stabilisasi PBB di Haiti, MINUSTAH, ditandai dengan penurunan bendera PBB di pangkalan militer utamanya dengan dihadiri otoritas nasional dan beberapa diploma.

"Masih ada banyak yang perlu dilakukan bagi Haiti untuk mempertahankan stabilitas dan perkembangan yang berkelanjutan yang diharapkan semua orang," ujar Sandra Honore, yang memimpin MINUSTAH selama empat tahun terakhir.

Misi tersebut dikerahkan pada 2004 untuk membantu membendung aksi kekerasan politik setelah pengunduran diri presiden Jean-Bertrand Aristide.

Banyak pendukung Aristide telah lama menganggap misi tersebut sebagai tentara pendudukan.

Reputasi misi tersebut kemudian ternoda pada 2010, ketika penjaga perdamaian PBB Nepal menularkan kolera, memicu wabah yang menewaskan ribuan warga Haiti.

Pada Kamis, para demonstran turun ke jalanan di Port-au-Prince dalam serangkaian protes yang dipicu oleh kemarahan atas masalah anggaran, seperti diwartakan AFP.

Credit antaranews.com

Arab Saudi bongkar jaringan kelompok IS di Riyadh

Arsip: Tentara Arab Saudi menembakkan rudal ke arah tentara Houthi dari daerah perbatasan antara Arab Saudi dengan Yaman. (REUTERS/Faisal Al Nasser )

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Kamis mengatakan membongkar jaringan IS di ibu kota, Riyadh, terkait dengan rencana serangan bunuh diri terhadap kementerian pertahanan.

Dua gerilyawan tewas dan lima lagi ditangkap dalam serangan di tiga tempat pada Rabu, kata sumber resmi dari pihak keamanan negara itu dalam pernyataan di saluran televisi pemerintah.

Sejumlah serangan bom dan penembakan mematikan dilancarkan gerilyawan terhadap pasukan keamanan dan masyarakat muslim Syiah di Arab Saudi.

IS selama beberapa tahun belakangan mengecam pemimpin kerajaan sekutu Barat dan penghasil terbesar minyak dunia itu, menuduh kerajaan tersebut menyimpang dari hukum Islam dan membela kepentingan Amerika Serikat, yang adalah musuh mereka.

Pernyataan pada Kamis mengatakan bahwa seorang pelaku bom bunuh diri di distrik al-Rimal, Riyadh timur, meledakkan rompi peledaknya setelah pasukan keamanan mengepung sebuah rumah yang digunakan untuk membuat rompi bunuh diri dan meracik bahan peledak.

Seorang gerilyawan lain tewas oleh pasukan keamanan setelah bersembunyi dengan membawa senjata api di sebuah apartemen di distrik al-Namar, katanya.

Serangan ketiga terjadi di sebuah kandang kuda di al-Ghanamia, Riyadh selatan. Menurut pernyataan itu, tempat tersebut telah digunakan sebagai sebuah markas utama.

Televisi pemerintah setempat melaporkan dalam gambar video ketika pasukan keamanan menyita senjata api dan bahan pembuat bom, dengan latar mobil yang terbakar dan sebuah bangunan yang rusak, tempat seorang gerilyawan meledakkan dirinya. Para tersangka tidak diketahui jatidirinya.

Pasukan keamanan menutup beberapa daerah di Riyadh pada Rabu, dan video yang dibagikan secara berjaringan memperlihatkan segumpal asap membumbung naik dari sebuah lokasi.

Rencana untuk menyerang kementerian pertahanan terungkap pada bulan lalu, diduga melibatkan dua warga Yaman dan dua warga Saudi.

Sumber keamanan Saudi mengatakan bahwa salah satu dari tersangka ditahan itu adalah anggota gerakan bersenjata Houthi, yang terlibat perang 2-1/2 tahun dengan sekutu pimpinan Saudi di Yaman, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pasca Insiden Las Vegas, AS Mulai Bicarakan Aturan Senjata

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, memastikan kesiapan AS untuk membicarakan pelarangan bump stocks, alat yang dapat membuat senapan semi-otomatis bekerja layaknya senjata otomatis. (AFP Photo/Saul Loeb)

Jakarta, CB -- Setelah insiden berdarah Las Vegas, Amerika Serikat akhirnya menyatakan kesiapan membicarakan aturan pelarangan bump stocks, alat yang dapat membuat senapan semi-otomatis bekerja layaknya senjata otomatis.

"Semua pihak dan sejumlah organisasi berencana membahas bump stocks. Kami menyambut itu dan ingin menjadi bagian dalam perbincangan ini," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, Kamis (5/10).

Pembicaraan ini dianggap mulai sangat serius karena salah satu kelompok pelobi yang selama ini menolak gagasan pengetatan aturan senjata, Asosiasi Senapan Nasional (NRA), juga mendukung upaya Kongres AS.

"NRA percaya bahwa alat yang dirancang untuk membuat senjata semi-otomatis berfungsi seperti senjata otomatis harus menjadi subjek dalam regulasi baru," demikian pernyataan NRA sebagaimana dilansir AFP, Kamis (5/10).

Kedua pernyataan ini pun mendorong Partai Republik di Kongres untuk ikut serta dalam perbincangan pengetatan aturan senjata, satu isu yang selama ini mereka tolak mengingat banyak anggota menerima suntikan dana dari NRA.

"Jelas ini merupakan sesuatu yang harus kami perhatikan. Orang semakin terdesak karena melihat hal ini," ucap Paul Ryan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS yang juga merupakan perwakilan Partai Republik di Kongres.

Sementara itu, Partai Demokrat sendiri sudah sejak lama mendesak pembicaraan mengenai pelarangan bump stocks.

Pengamat pun mengatakan bahwa sekarang adalah momentum yang tepat bagi Kongres untuk memulai pembicaraan regulasi senjata.

Isu ini kembali mencuat setelah insiden berdarah terjadi di Los Angeles pada Minggu (1/10), ketika seorang penembak bernama Stephen Paddock memberondong peluru ke arah kerumunan yang sedang menonton konser hingga menewaskan 58 orang.

Credit cnnindonesia.com

Warga Australia Serahkan 51 Ribu Senjata Ilegal

Ilustrasi. (Reuters/Jim Young)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengatakan bahwa sekitar 51 ribu senjata ilegal sudah diserahkan dalam program amnesti yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat (6/10).

Sebagaimana dilansir Reuters, semua senjata ilegal yang berhasil dikumpulkan dalam program amnesti tiga bulan ini kemudian akan dihancurkan.

Merujuk pada catatan aparat, jumlah tersebut sebenarnya masih seperlima dari total senjata ilegal di Australia.

Namun, Turnbull memastikan bahwa Australia akan terus menerapkan hukum kepemilikan senjata ketat, termasuk melarang pistol dan senapan semi-otomatis yang digunakan oleh pelaku penembakan di Las Vegas.

"Pembunuh di sana (Las Vegas) memiliki koleksi senjata semi-otomatis yang sebagai orang di posisinya seharusnya tidak diperbolehkan di Australia," ujar Turnbull.

Isu kepemilikan senjata memang kembali mencuat setelah insiden penembakan massal yang menewaskan 59 orang terjadi di Las Vegas pada Minggu (1/10) lalu.

Sang pelaku, Stephen Paddock, memiliki banyak senjata semi-otomatis yang dipasangi alat sehingga bisa bekerja layaknya senapan otomatis. AS sendiri hanya melarang penggunaan senapan otomatis.

Berondongan peluru dari senapan Paddock pun melesat dengan cepat sehingga dapat merenggut 59 nyawa dan melukai ratusan orang lainnya.

Setelah insiden ini, AS pun mulai membicarakan kemungkinan pelarangan penggunaan alat yang dikenal dengan nama bump stocks tersebut.

Sementara itu, Australia sudah lebih dulu memberlakukan hukum senjata yang ketat setelah pembunuhan massal dengan korban 35 orang terjadi di Tasmania pada 1996 silam.

Sejak saat itu, tak pernah ada lagi penembakan massal di Australia.

Credit cnnindonesia.com

Penyelidik AS Temui Pembocor Isu Hubungan Trump-Rusia

Pertemuan antara penyelidik dari dewan khusus pimpinan mantan Kepala FBI, Robert Mueller, bertemu dengan Steele pada musim panas lalu. (AFP Photo/Brendan Smialowski)

Jakarta, CB -- Penyelidik Amerika Serikat dilaporkan sudah bertemu dengan Christopher Steele, mantan mata-mata Inggris yang membocorkan isu hubungan antara tim kampanye Donald Trump dan Rusia pada masa pemilihan umum 2016.

Informasi mengenai pertemuan ini dihimpun oleh CNN dari dua sumber yang dekat dengan penyelidikan.

CNN melaporkan, pertemuan antara penyelidik dari dewan khusus pimpinan mantan Kepala FBI, Robert Mueller, bertemu dengan Steele pada musim panas lalu.

"CNN mengetahui bahwa FBI dan komunitas intelijen AS menanggapi bocoran Steele lebih serius ketimbang badan-badan lain yang mengetahuinya," demikian bunyi laporan CNN, Kamis (5/10).

Nama Steele menjadi perhatian publik setelah merilis berkas penelitian politik setebal 35 halaman yang menguak kemungkinan intervensi Rusia untuk memenangkan Trump dalam pemilu lalu.

Berkas itu mencakup klaim bahwa Rusia memiliki video prostitusi yang direkam saat Trump mengunjungi salah satu hotel mewah di Moskow pada 2013. Video ini diduga dapat digunakan Rusia untuk pemerasan.

Selain itu, berkas itu juga mengungkap kemungkinan para penasihat Trump menjalin hubungan rutin dengan sejumlah pejabat intelijen Rusia selama proses pemilu dan telah bertukar informasi "setidaknya" selama delapan tahun.

Memo ini tersebar pada Januari lalu, tak lama setelah Trump dilantik menjadi Presiden AS. Penyelidikan besar-besaran pun langsung dilaksanakan, sementara Trump terus menyebut bahwa memo ini "palsu."

Credit cnnindonesia.com

Bahas Masalah Iran dan Korut, Trump Gelar Pertemuan dengan Petinggi Militer

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melakukan pertemuan dengan para pemimpin militer untuk membahas masalah Iran dan Korea Utara (Korut). Usai pertemuan, Trump melakukan foto bersama sebelum makan malam.

"Kalian tahu ini mewakili apa? Mungkin ini mewakili ketenangan sebelum badai," ujar Trump kepada wartawan yang berkumpul di ruang makan Gedung Putih untuk memotretnya dan ibu negara Melania Trump.

"Badai apa?" tanya wartawan. "Anda akan tahu," cetus Trump memberi tahu wartawan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (6/10/2017).

Terkait pernyataan Trump terbaru, pihak Gedung Putih tidak segera membalas permintaan untuk memperjelas ucapan orang nomor satu di AS itu.

Sebelumnya di malam hari, saat duduk dengan pejabat atas pertahanan di ruang kabinet, Trump berbicara tentang ancaman dari Korut dan mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir.

"Di Korea Utara, tujuan kami adalah denuklirisasi," katanya.

"Kita tidak bisa membiarkan kediktatoran ini mengancam bangsa kita atau sekutu kita dengan hilangnya nyawa yang tak terbayangkan. Kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Dan itu akan dilakukan, jika perlu, percayalah padaku," tuturnya.

Sebelumnya, saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu, Trump mengatakan bahwa AS akan "benar-benar menghancurkan" Korut jika diperlukan untuk membela diri atau sekutunya.

Trump juga memberikan komentar yang keras untuk Iran, dengan mengatakan negara tersebut tidak sesuai dengan semangat kesepakatan yang dipaksakan oleh kekuatan dunia untuk mengekang program nuklirnya.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Trump diharapkan segera mengumumkan bahwa dia akan membatalkan kesepakatan tersebut.

Trump telah mengisi jabatan teratas di pemerintahannya dengan jenderal militer, termasuk kepala stafnya, pensiunan Jenderal John Kelly, dan penasihat keamanan nasional, Letnan Jenderal H.R. McMaster. McMaster, yang biasanya berpakaian sipil di Gedung Putih, mengenakan seragamnya untuk pertemuan tersebut.

Tanpa menjadi spesifik, Trump mendesak para pemimpin untuk lebih cepat memberi dia "pilihan militer" bila diperlukan.

"Bergerak maju, saya juga mengharapkan Anda memberi saya pilihan militer yang luas, bila dibutuhkan, dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Saya tahu bahwa birokrasi pemerintah lamban, tapi saya tergantung pada Anda untuk mengatasi hambatan birokrasi, "katanya saat rapat kabinet mereka.

Credit sindonews.com