Port-au-Prince (CB) - Misi PBB yang telah lama berjalan di
Haiti secara resmi berakhir pada Kamis (5/10) setelah 13 tahun, tetapi
tujuannya untuk memulihkan stabilitas di negara Karibia itu belum
sepenuhnya dicapai.
Akhir Misi Stabilisasi PBB di Haiti, MINUSTAH, ditandai dengan penurunan bendera PBB di pangkalan militer utamanya dengan dihadiri otoritas nasional dan beberapa diploma.
"Masih ada banyak yang perlu dilakukan bagi Haiti untuk mempertahankan stabilitas dan perkembangan yang berkelanjutan yang diharapkan semua orang," ujar Sandra Honore, yang memimpin MINUSTAH selama empat tahun terakhir.
Misi tersebut dikerahkan pada 2004 untuk membantu membendung aksi kekerasan politik setelah pengunduran diri presiden Jean-Bertrand Aristide.
Banyak pendukung Aristide telah lama menganggap misi tersebut sebagai tentara pendudukan.
Reputasi misi tersebut kemudian ternoda pada 2010, ketika penjaga perdamaian PBB Nepal menularkan kolera, memicu wabah yang menewaskan ribuan warga Haiti.
Pada Kamis, para demonstran turun ke jalanan di Port-au-Prince dalam serangkaian protes yang dipicu oleh kemarahan atas masalah anggaran, seperti diwartakan AFP.
Akhir Misi Stabilisasi PBB di Haiti, MINUSTAH, ditandai dengan penurunan bendera PBB di pangkalan militer utamanya dengan dihadiri otoritas nasional dan beberapa diploma.
"Masih ada banyak yang perlu dilakukan bagi Haiti untuk mempertahankan stabilitas dan perkembangan yang berkelanjutan yang diharapkan semua orang," ujar Sandra Honore, yang memimpin MINUSTAH selama empat tahun terakhir.
Misi tersebut dikerahkan pada 2004 untuk membantu membendung aksi kekerasan politik setelah pengunduran diri presiden Jean-Bertrand Aristide.
Banyak pendukung Aristide telah lama menganggap misi tersebut sebagai tentara pendudukan.
Reputasi misi tersebut kemudian ternoda pada 2010, ketika penjaga perdamaian PBB Nepal menularkan kolera, memicu wabah yang menewaskan ribuan warga Haiti.
Pada Kamis, para demonstran turun ke jalanan di Port-au-Prince dalam serangkaian protes yang dipicu oleh kemarahan atas masalah anggaran, seperti diwartakan AFP.
Credit antaranews.com