AS usir 35 diplomat Rusia, tutup dua kompleks diplomatik

 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (REUTERS/Yuri Gripas )

 

Jakarta (CB) - Amerika Serikat mengusir 35 diplomat Rusia dan menutup dua kompleks diplomatik Rusia di New York dan Maryland sebagai jawaban atas gangguan Rusia kepada para diplomat AS di Moskow, kata seorang pejabat senior AS seperti dikutip Reuters.

Tindakan terhadap para diplomat dari kedutaan besar Rusia di Washington dan konsulatnya di San Francisco adalah bagian dari serangkaian aksi yang diumumkan Kamis waktu AS untuk menghukum Rusia yang telah mengintimidasi para diplomat AS di Moskow dan karena campur tangan Rusia dalam Pemilu AS.

Pemerintahan Obama juga mengumumkan serangkaian langkah pembalasan terhadap Rusia atas tindakan negara ini meretas lembaga-lembaga politik dan individu-individu AS serta akibat membobol informasi yang tujuannya membantu Presiden terpilih Donald Trump dan para kandidat Republik lainnya, kata pejabat AS itu.

Trump yang akan dilantik pada 20 Januari nanti telah menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Rusia. Belum jelas benar apakah dia akan segara mementahkan langkah-langkah pemerintah AS sekarang yang diumumkan Kamis waktu AS itu.

Para diplomat Rusia diberi batas waktu sampai 72 jam untuk meninggalkan Amerika Serikat, kata pejabat AS tadi.

Akses kepada dua kompleks diplomatik yang selama ini digunakan para pejabat Rusia untuk mengumpulkan data intelijen, akan ditutup bagi semua orang Rusia mulai Jumat siang waktu AS.

"Tindakan ini diambil sebagai jawaban atas pelecehan yang dilakukan Rusia terhadap para diplomat AS dan tindakan para diplomat Rusia yang kami anggap tidak konsisten dengan praktik-praktik diplomatik," kata sang pejabat.

Departemen Luar Negeri AS sudah sejak lama mengeluhkan para agen keamanan dan polisi lalu lintas Rusia kerap mengganggu para diplomat AS di Moskow. Menteri Luar Negeri AS John Kerry sudah menyampaikan masalah ini kepada Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

"Dengan menerapkan sanksi terhadap para diplomat Rusia di Amerika Serikat, dengan menutup akses mereka kepada dua fasilitas diplomatik itu, kami berharap pemerintah Rusia mengevaluasi kembali tindakan-tindakan mereka, yang telah menghambat kemampuan dan keselamatan para personel kedutaan besar kami di Rusia," sambung pejabat AS itu.

Dia menolak menyebutkan nama diplomat-diplomat Rusia yang diusir, kendati sudah pasti duta besar Rusia untuk Amerika Serikat, Sergei Kislyak, tidak termasuk yang diusir, demikian Rusia.



Credit  ANTARA News

Sanksi untuk Rusia, Pemerintah AS Usir 35 Diplomat

 

Tidak hanya itu, AS juga secara resmi menyampaikan serangkaian sanksi lainnya terkait tindakan diplomat dan serangan cyber pada Pilpres AS. Dok. Saat Obama bertemu Putin September lalu. (Foto: Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin/via REUTERS)

 

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Barack Obama resmi menyampaikan serangkaian sanksi untuk Rusia atas dugaan intervensi atau serangan cyber yang dilakukan terhadap pemilihan presiden AS beberapa waktu lalu.

"Langkah-langkah ini menyusul beberapa peringatan secara terbuka atau tertutup yang telah kami sampaikan ke pemerintah Rusia," ujar Obama, dalam pernyataan resmi seperti dilansir Reuters, Jumat (30/12).

Obama menambahkan, sanksi yang diberikan merupakan respons yang penting dan tepat menyusul tindakan membahayakan kepentingan negara serta melanggar norma-norma internasional.

"Langkah ini bukanlah keseluruhan respons kami ke Rusia. Kami akan melanjutkan beberapa sanksi selanjutnya, dan mungkin beberapa di antaranya tidak akan diumumkan," tambah dia.

Obama juga menyampaikan akan ada laporan tentang upaya Rusia yang ikut campur dalam pemilihan presiden AS yang akan disampaikan pada Kongres beberapa hari mendatang.

Usir 35 diplomat

Di antara sanksi tersebut, AS mengusir 35 diplomat Rusia dan menutup dua kompleks Rusia di New York dan Maryland, demikian disampaikan pejabat resmi pemerintah AS, seperti dilansir Reuters.

Ke-35 diplomat diberi waktu 72 jam meninggalkan AS. Sementara, akses terhadap dua kompleks Rusia tidak boleh dimasuki oleh pejabat Rusia mulai Jumat (30/12) siang.

"Tindakan ini diambil merespons apa yang dilakukan Rusia terhadap diplomat Amerika dan aksi diplomat yang tidak konsisten dengan praktek diplomatik," ungkapnya.

Selain sanksi tersebut, AFP melaporkan, AS juga memberikan sanksi ekonomi dengan membekukan aset dan menghentikan sistem finansial dua agen intelijen Main Intelligence Directorate (GRU) dan Federal Security Service (FSB).

Sanksi serupa juga berlaku pada tiga badan lainnya, yakni Special Technology Center di St. Peterseburg, Zorsecurity atau Esage Lab, serta Professional Association of Designers of Data Processing Systems.

Sementara, sanksi individu diberikan pada sejumlah pihak, antara lain pada pimpinan GRU Igor Valentinovich Korobov, Deputy GRU Sergey Aleksandrovich Gizunov, Deputy satu GRU Igor Olegovich Kostyukov dan Vladimir Stepanovich Alexseyev.

AS juga secara terpisah memberikan sanksi pada dua warga Rusia yang diduga meretas bank, perusahaan, perguruan tinggi dan organisasi lainnya. Kedua orang itu yakni Evgeniy Mikhailovich Bogachev dan Aleksey Alekseyevich Belan. Keduanya telah lama menjadi incaran FBI, dan bagi yang mengetahui keberadaan mereka diberi hadiah senilai US$3 juta untuk Bogachev dan US$100.000 untuk Belan.

Sebelumnya dilaporkan, AS akan memberikan sanksi pada Rusia karena dianggap telah melakukan serangan cyber selama masa pemilihan presiden AS yang dimenangkan Donald Trump. 

Rusia dituding agen intelijen AS sebagai dalang di balik serangan cyber terhadap AS, seperti membocorkan berbagai informasi untuk membantu kemenangan Trump. Tudingan ini dibantah Rusia.




Credit  CNN Indonesia

Obama sanksi Rusia karena intervensi Pemilu 2016

 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (REUTERS/Jonathan Ernst)

 

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kamis waktu setempat, mensahkan serangkaian sanksi terhadap Rusia karena negeri ini telah mengintervensi Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. Obama juga memperingatkan sanksi-sanksi lainnya akan menyusul.

"Semua tindakan ini menyusul peringatan rahasia dan terbuka berulang kali yang sudah kami keluarkan kepada pemerintah Rusia, dan merupakan jawaban tegas serta sepantasnya terhadap segala upaya merusak kepentingan AS dengan melanggar norma-norma prilaku internasional yang berlaku," kata Obama.

"Semua tindakan ini bukan penjumlahan dari tanggapan kami atas aktivitas-aktivitas Rusia. Kami akan terus menerapkan beragam aksi pada waktu dan ruang sesuai pilihan kami, beberapa di antaranya tak akan diumumkan ke publik," sambung Obama.

Obama menyatakan sebuah laporan yang disusun pemerintahannya mengenai upaya Rusia mengintervensi Pemilu 2016 akan disampaikan kepada Kongres pada beberapa hari ke depan, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Sapu Aleppo, Penjinak Bom Rusia Temukan Banyak Amunisi AS

 

Bangkai misil tergeletak di sebuah area di Aleppo timur. Rusia sudah mulai membersihkan Aleppo dari berbagai ranjau setelah wilayah itu dibebaskan dari pemberontak Suriah. Foto / Sputnik / Mikhail Alaeddin

 

ALEPPO - Tim penjinak bom Rusia terus menyapu sekolah-sekolah dan sejumlah masjid Aleppo setelah wilayah itu dibebaskan dari kelompok pemberontak Suriah. Tim penjinak bom Rusia menemukan banyak amunisi buatan Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah menyatakan tim penjinak bom Moskow sudah berada di wilayah Suriah sejak tiga minggu lalu. Hingga Rabu kemarin, tim itu sudah membersihkan area seluas 966 hektare dari berbagai amunisi berbahaya.

Menurut pusat itu, ada 2.149 bangunan di dan di dekat Aleppo  sudah disterilkan. Data itu termasuk 44 sekolah, 38 masjid, 10 fasilitas medis dan infrastruktur sipil penting lainnya. Tim penjinak bom Rusia juga menyapu jalan-jalan di Aleppo yang mencapai 350 km dari berbagai amunisi.

Sebanyak 14.700 item berbahaya termasuk 6.700 IED sudah ditemukan dan dijinakkan tim Rusia. Berbagai item berbahaya itu, mulai dari granat tangan kecil hingga roket yang dimaksudkan untuk peluncur multi-roket.

Departemen Pertahanan Rusia telah merilis video dari operasi pembersihan ranjau di Aleppo. Banyak dari amunisi yang ditemukan merupakan buatan Ordnance Corps Angkatan Darat AS yang diproduksi di Yugoslavia.

”Amunisi yang kami temukan (buatan) Jerman, Amerika, Bulgaria. Jumlahnya agak membingungkan,” kata Mayor Ivan Gromov, seorang pemimpin pasukan penjinak bom Rusia di Aleppo, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (29/12/2016).

Militer Rusia di Aleppo juga menjalankan misi pemulihan kehidupan normal di kota itu setelah sekitar lima tahun dilanda perang saudara. Mereka mengirim bantuan kemanusiaan dan mengerahkan unit polisi militer Rusia untuk menjaga ketertiban di Aleppo.


Credit  sindonews.com

Turki dan Rusia Bahas Lebih Jauh Gencatan Senjata di Suriah

 

 

Dijadwalkan adanya pertemuan khusus pada Kamis ini, sebelum pertemuan besar yang berlangsung di Astana, ibukota Kazakhstan. (Foto: REUTERS/Damir Sagolj)

 

Jakarta, CB -- Turki dan Rusia membahas lebih jauh kesepakatan gencatan senjata di Suriah. Mengutip AFP, meski kesepakatan telah disetujui, belum ada satu pihak bertikai pun yang menyatakan konfirmasi akan melakukannya.

Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa rencana gencatan senjata meluas tidak hanya di Aleppo, tapi akan berlaku di seluruh negeri Suriah.

Jika berhasil, rencana tersebut akan berujung pada pembentukan negosiasi politik antara rezim Suriah dan oposisi, yang didukung Rusia dan Turki di pertemuan di Astana, Kazakhstan.

Namun, dalam pidatonya di Ankara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak menyebutkan sama sekali perihal gencatan senjata, sementara Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov juga tidak mampu menjawab isu seputar perihal tersebut.

Salah seorang perwakilan pemberontak Suriah pada AFP mengatakan adanya kemungkinan gencatan senjata, akan tetapi ada beberap hambatan yang masih akan terjadi.

Labib Nahhas, kepala hubungan internasional untuk grup pemberontak Ahrar al-Sham mengatakan kelompok mereka 'sangat sadar atas diskusi yang terjadi antara Rusia dan Tukri tentang gencatan senjata."

Ia mengatakan kelompok pemberontak tak diwakili oleh siapapun.

"Rusia ingin mengeluarkan area Ghouta Timur dari gencatan senjata, yang sama sekali tidak bisa diterima," ujarnya, mengacu pada area yang dikuasai kelompok pemberontak yang berada di luar Damaskus, ibukota Suriah.

Pasukan militer Suriah telah meluaskan gerakan mereka hingga ke Ghouta Timur dalam beberapa bulan terakhir, dan berkeinginan menguasi area di sekitar ibukota tersebut sebagai prioritas ke-dua mereka setelah Aleppo.

Persiapan menuju Astana

Perwakilan dari High Negotiations Committe -yang berupaya mencari jalan politik dengan pemberontak Suriah- mengatakan belum ada detil lebih jauh mengenai gencatan senjata. Tidak ada reaksi juga dari rezim Suriah.

Anadolu mengungkapkan kedua pihak menjadwalkan akan melakukan gencatan senjata pada tengah malam namun tidak ada penjelasan lebih lanjut setelahnya. Laporan tersebut diperoleh setelah Turki mengadakan pertemuan terbatas dengan Rusia dan pemberontak oposisi Suriah beberapa pekan lalu.

Media berbasis di Qatar, Al-Jazeera melaporkan akan adanya pertemuan baru yang direncanakan berlangsung Kamis ini di Ankara, antara perwakilan pemberontak Suriah dan Rusia.

Turki dan Rusia sebelumnya bertentangan dalam perang sipil Suriah, di mana Turki menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, yang didukung oleh Rusia dan Iran. Namun, kedua negara baru-baru ini bekerjasama dan menyepakati draf gencatan senjata.

Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu kapan pertemuan di Astana digelar. Juru Bicara Menlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan pertemuan tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Keterlibatan Turki dan Rusia menyusul aksi Erdogan yang menunjukkan ketidaksabarannya akan peran AS dalam perang di Suriah.

Sebelumnya, rencana gencatan senjata sudah dimunculkan Menlu AS John Kerry dan Perwakilan Rusia Sergei Lavrov. Namun rencana ini tidak berhasil mencapai satu solusi atas konflik yang terjadi.

Belum dipastikan juga apakah rencana gencatan senjata itu juga melibatkan grup Fateh al-Sham, bekas afiliasi Al-Qaeda bernama Al-Nusra Front.


Posisi Assad

Mengutip Reuters, kesepakatan antara Turki dan Rusia (serta Iran) akan membagi Suriah dalam beberapa kawasan informal dengan pembagian kekuasaan, dan Assad tetap jadi Presiden untuk beberapa tahun ke depan.

Seorang pejabat senior di pemerintahan Turki mengatakan pada Rabu bahwa diskusi lebih jauh akan mempersoalkan peran Assad.

"Kami memperhatikan akan pentingnya pemerintahan transisi dan bagaimana itu memenuhi harapan rakyat Suriah," ujarnya. "Apakah Assad akan tetap memimpin pemerintahan itu juga akan didiskusikan."

Assad dikabarkan tidak akan menghadiri pertemuan di Astana, yang digelar secara tertutup. Pejabat resmi Rusia juga mengatakan undangan untuk peserta yang hadir dalam pertemuan Astana belum dikirimkan, dan waktu pelaksanaannya juga belum ditetapkan. Namun, AS juga dipastikan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Konflik Suriah 

Erdogan pada Selasa lalu menyerang AS dan kebiajakan Barat atas Suriah. Ia menuding Barat mendukung militan Kurdish dan ISIS yang dianggap sebagai 'grup teror'.

Dalam pernyataan resminya yang bernuansa kekesalan, kedutaan AS di Ankara mengatakan: "Anggapan AS mendukung ISIS tidak benar."

Beberapa waktu lalu, Syrian Observatory for Human Rights mengungkapkan adanya serangan udara yang menewaskan 22 warga, termasuk 10 anak-anak, di desa yang dikuasai ISIS di provinsi Deir Ezzor.

Konflik di Suriah berlangsung sejak 2011 yang awalnya menetang pemerintahan Assad dan lalu berubah menjadi perang sipil yang memprihatinkan. Sejak awal terjadi, perang telah menewaskan setidaknya 310 ribu orang, dan memaksa jutaan warga mengungsi.




Credit  CNN Indonesia

Turki dan Rusia Sepakati Draf Gencatan Senjata Suriah

 

 Turki dan Rusia sepakati draf gencatan senjata di Suriah. (Reuters/Abdalrhman Ismail)

 

Jakarta, CB -- Turki dan Rusia telah menyepakati rancangan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku secara keseluruhan di Suriah.

Kabar ini dilaporkan oleh kantor berita Anadolu sebagaimana dikutip CNN, Rabu (28/12).

Laporan yang mengutip seorang sumber itu menyebut kedua pihak berupaya untuk memberlakukan gencatan senjata tengah malam waktu setempat.

Jika berhasil, pemerintah Suriah dan oposisi akan memulai negosiasi politik yang diselenggarakan di Astana, Kaszakhstan. Negosiasi akan dipimpin oleh Turki dan Rusia.

Belum diketahui apakah pihak pemberontak menyepakati upaya ini.

Kesepakatan antara Rusia dan Turki terjalin sepekan setelah pemerintah Suriah berhasil merebut kembali Aleppo, kota yang disebut sebagai salah satu lokasi kunci di negara tersebut.

Puluhan ribu warga sipil telah dievakuasi menyusul gencatan senjata mencakup kota tersebut. Kesepakatan itu pun diraih berkat negosiasi yang dipimpin Turki-Rusia.

Pemberontak telah menguasai Aleppo selama lebih dari empat tahun. Sejumlah analis menilai kehilangan kota itu membuat mereka tidak mungkin menggulingkan Presiden Bashar Al Assad.

Setelah pemerintah kembali merebut Aleppo, Rusia yang jadi sekutu terkuat Suriah, telah menyatakan berniat untuk mengupayakan gencatan senjata yang berlaku di seantero negeri.





Credit  CNN Indonesia

Rusia akan Membalas atas Sanksi yang Dikeluarkan AS

 

 

Rusia pada Rabu (28/12) menyatakan akan melakukan pembalasan pada AS atas pemberian sanksi karena tudingan memengaruhi pemilihan presiden AS. (Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin)

 

Jakarta, CB -- Rusia pada Rabu (28/12) menyatakan akan melakukan pembalasan pada AS atas pemberian sanksi yang diberikan, terkait tudingan serangan cyber pemilihan presiden AS.

Senator dari Partai Republik Lindsey Graham mengatakan Rusia dan Presiden Vladimir Putin mesti mendapat sanksi atas serangan cyber selama proses pemilihan presiden AS yang dimenangkan Donald Trump.

"Jujur saja, kami lelah dengan kebohongan tentang 'peretas Rusia', yang selalu didengung-dengungkan AS sejak lama," ujar juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, seperti mengutip Reuters.

Ia juga menyebutkan akan adanya kemungkinan sanksi yang diberikan AS sebagai sebuah 'provokasi yang dilakukan Gedung Putih.'

Sebelumnya Senator dari Partai Republik dan Demokrat termasuk Graham menyarankan agar adanya penyelidikan akan serangan cyber terhadap AS oleh negara asing, dengan fokus pada upaya Rusia memengaruhi pemilihan presiden AS.

"Akan ada sanksi yang diberikan pada Rusia, khususnya Putin sebagai individu," ujar Graham di ibukota Latvia, awal bulan ini.

Ia juga menyampaikan, "Ini saatnya Rusia untuk mengerti, bahwa cukup adalah cukup sudah."

Ia tidak menjelaskan lebih jauh sanksi seperti apa yang akan diberikan.

Agen intelijen AS sebelumnya menyimpulkan bahwa adanya percobaan yang dilakukan Rusia untuk memengaruhi pemilihan presiden AS yang dihelat pada 8 November lalu itu dengan meretas baik individu maupun institusi dari Partai Demokrat.

Pejabat pemerintah Rusia membantah tudingan ini.




Credit  CNN Indonesia

Pakistan aktifkan reaktor nuklir keempat untuk mengatasi krisis energi

 

Islamabad (CB) - Pembangkit listrik tenaga nuklir keempat Pakistan diaktifkan pada Rabu (28/12), sebuah langkah kolaborasi bersama China, untuk menambah 340 megawatt ke jaringan nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah mengakhiri defisit energi.

Pakistan adalah salah satu dari beberapa negara berkembang yang mengejar energi atom setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang pada 2011. Negara tersebut berusaha untuk menutup kekurangan listrik mereka hingga 7.000 megawatt pada puncak musim panas, atau sekitar 32 persen dari total permintaan.

Reaktor Chashma-III, yang terletak sekitar 250 kilometer barat daya dari ibu kota Islamabad, adalah reaktor ketiga yang dibangun sebagai bagian dari kerja sama antara Komisi Energi Atom Pakistan (PAEC) dan Perusahaan Nuklir Nasional Tiongkok (CNNC).

Pembangkit listrik nuklir pertama Pakistan dipasok oleh Kanada pada 1972, dengan kapasitas 137 megawatt.

"Hari ini kita mengalami pencapaian penting dalam upaya untuk membebaskan negara dari pemadaman listrik terjadwal. Saya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa," kata Perdana Menteri Nawaz Sharif kepada para tamu undangan upacara peresmian pembangkit listrik tersebut yang dihadiri oleh para pejabat China dan Pakistan.

Dia menambahkan bahwa pembangkit listrik nuklir Chashma keempat diperkirakan akan beroperasi pada April 2017. Dua reaktor lagi akan menyusul pada tanggal yang belum di tentukan, serta dua pembangkit listrik besar berkapasitas 2.200 megawatt di Karachi selatan.

Islamabad menargetkan untuk menghasilkan 8.800 megawatt dari energi atom pada 2030, demikian dikutip dari AFP.




Credit  ANTARA News

Menlu AS: penyelesaian dua-negara konflik Timur Tengah dalam bahaya

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry (REUTERS/Mandel Ngan/Pool )

Kita tidak bisa, berdasarkan apa pun juga, hanya berdiam diri, dan tidak mengatakan apa-apa ketika kita melihat harapan perdamaian melayang

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry memperingatkan, Rabu, masa depan penyelesaian dua-negara pada konflik Timur Tengah berada dalam bahaya.

Ia menegaskan bahwa AS tidak akan tinggal diam ketika kekerasan dan pembangunan permukiman oleh Israel membahayakan perdamaian.

Dalam pidato yang disampaikannya hanya beberapa minggu sebelum pemerintahan Obama menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih Donald Trump, Kerry mengatakan Israel "tidak pernah akan mendapatkan perdamaian sesungguhnya dengan" dengan dunia Arab jika Israel tidak mencapai perjanjian berdasarkan konsep rakyat Israel dan Palestina yang hidup di negara masing-masing.

"Walaupun kita telah melakukan upaya-upaya terbaik selama bertahun-tahun, penyelesaian dua-negara (konflik Israel-Palestina) ini betul-betul berada dalam bahaya," kata Kerry di Departemen Luar Negeri, seperti dilaporkan Reuters.

"Kita tidak bisa, berdasarkan apa pun juga, hanya berdiam diri, dan tidak mengatakan apa-apa ketika kita melihat harapan perdamaian melayang."

"Sebenarnya, perkembangan di lapangan menyangkut kekerasan, terorisme, penghasutan, perluasan pemukiman serta pendudukan yang tampaknya tak berkesudahan, sedang menghancurkan harapan bagi perdamaian bagi kedua pihak dan memperkokoh kenyataan satu-negara, yang tak dapat diubah dan sebenarnya tak diinginkan sebagian besar rakyat."

Kerry mengecam oleh kalangan masyarakat Palestina, termasuk "ratusan serangan teroris pada tahun lalu."

Sementara itu, Israel sedang mengabaikan Presiden Barack Obama dan berharap bahwa mereka mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dari Donald Trump, yang akan mulai menjabat sebagai presiden AS pada 20 Januari.

Trump sebelumnya secara terbuka memperlihatkan sikap menentang Resolusi PBB soal Israel. Ia diperkirakan nantinya akan menggunakan hak veto AS di Dewan Keamanan terhadap rancangan-rancangan resolusi yang anti-Israel.

Trump telah menyatakan janji untuk memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Ia juga telah menunjuk seorang pengacara sebagai duta besar AS untuk Israel. Pengacara tersebut merupakan seorang sosok yang menggalang dana bagi pemukiman luas Yahudi.

Trump telah menunjukkan keraguan terhadap penyelesaian dua-negara dan ia bahkan mendukung pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.




Credit  ANTARA News

Solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina terancam sirna

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyatakan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina di ambang bahaya dan oleh karena itu AS tidak bisa tinggal diam menyaksikan solusi untuk perdamaian Israel-Palestina itu sirna.

Dalam pidato hanya beberapa pekan sebelum pemerintahan Presiden Barack Obama menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden terpilih Donald Trump, Kerry membela keputusan AS meloloskan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel di tanah Palestina. Dia beralasan langkah AS itu demi menyelamatkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

"Kendati kami selama bertahun-tahun kami sekuat tenaga telah berusaha, solusi dua negara kini dalam bahaya serius," kata Kerry dalam pidato di Departemen Luar Negeri.

"Kita tidak bisa, dalam hati nurani yang benar, tidak melakukan apa-apa, dan tidak berkata apa-apa, ketika kita menyaksikan harapan perdamaian sirna," sambung Kerry seperti dikutip Reuters.




Credit  ANTARA News

Menlu AS John Kerry Pertegas Resolusi PBB atas Israel

I

a mempertahankan keputusan AS untuk meneruskan resolusi PBB yang mengecam pendudukan Israel di Palestina. (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mempertegas keputusan AS untuk meneruskan resolusi yang dikeluarkan PBB meminta Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

Mengutip Reuters, pada Rabu (28/12), Kerry memberikan parameter untuk konflik Israel-Palestina, dengan menyampaikan bahwa AS tidak dapat berdiam diri begitu saja sementara ada kesempatan untuk mengarah pada perdamaian.

Dalam pidato khusus yang ia sampaikan hanya beberapa pekan sebelum pemerintahan Presiden AS Barack Obama lengser dan berganti pada presiden AS terpilih Donald Trump, Kerry mempertahankan keputusan AS yang memberikan jalan pada resolusi PBB yang ingin mengakhiri pendudukan Israel di Palestina.

Menurutnya, itu adalah solusi yang paling memungkinkan bagi kedua negara.

"Di luar upaya keras kita selama bertahun-tahun, solusi kedua negara saat ini berada di dalam keadaan berbahaya," ujarnya di Kantor Kementrian Luar Negeri.

"Kita tidak dapat, dalam kesadaran penuh, berdiam diri, dan tidak mengatakan apapun, ketika melihat ada harapan akan adanya perdamaian," ujarnya.

Tanggapan PM Israel

Secara terpisah, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan pidato yang disampaikan John Kerry pada Rabu (28/12) tersebut sangat bias dan menentang Israel.

Dalam sebuah pernyataan resmi berbahasa Inggris yang disampaikan kementerian Perdana Menteri, Netanyahu menyampaikan: "Seperti mempertegas resolusi yang disampaikan PBB, Kerry dalam pidatonya berbalik arah menentang Israel."

Para pejabat tinggi Israel mengatakan Kerry 'sangat terobsesi dengan kesepakatan' dalam pidatonya, yang justru tidak sejalan dengan AS. Netanyahu menuding Kerry telah menyentuh 'akar konflik oposisi Palestina terhadap Yahudi dalam batas manapun.'

Sebelumnya, PBB pada Jumat pekan lalu mengeluarkan resolusi menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”. Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.” 

Netanyahu mengklaim bahwa Obama dan Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, AS mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel. 

Netanyahu juga menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.


Credit  CNN Indonesia

Kedutaan Besar Rusia di Damaskus dibom dua kali

Asap membubung dari posisi militer pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damaskus, Minggu (13/9). (REUTERS/Bassam Khabieh )

 

Moskow (CB) - Kedutaan besar Rusia di Damaskus, dibom dua kali, Rabu, kata Kementerian LUar Negeri Rusia dalam pernyataan.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut insiden itu sebagai aksi provokasi untuk menggagalkan upaya penyelesaian damai di Suriah.

Mereka mengatakan satu bom jatuh di halaman dalam kompleks kedutaan sementara satu lainnya di dekat gedung misi diplomatik Rusia tersebut.

Para personel penjinak bom sudah berada di lokasi kejadian menjalankan tugasnya.


Credit  ANTARA News

Kedubes Rusia di Suriah ditembaki dua kali

 Jakarta (ANTARA News) - Kedutaan Besar Rusia di Suriah di ibu kota Damaskus dihujani tembakan dua kali pada Rabu sore.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan itu sebagai provokasi yang ditujukan untuk menggagalkan penyelesaian damai di Suriah.

Rusia menyatakan bom pertama menghajar halaman bagian dalam kompleks kedutaan, sedangkan serangan bom kedua mendarat di misi diplomatik.

Para penjinak bom tengah bekerja di sudut-sudut yang terkena bom itu, demikian Reuters.


Credit  ANTARA News

AS Lengah, Kim Jong-un Bereskan Senjata Nuklir Tahun Depan

 

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berencana menuntaskan pengembangan senjata nuklir negaranya pada tahun depan. Foto / KCNA / REUTERS

 

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un berencana menuntaskan pengembangan senjata nuklir negaranya pada 2017. Tahun depan dianggap waktu yang tepat karena memanfaatkan keuntungan kelengahan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang disibukkan transisi kepemimpinan.

Rencana Kim Jong-un itu diungkap pembelot top Korut, Thae Yong-Ho, pada hari Selasa. Dia adalah wakil duta besar Korut untuk Inggris yang memilih membelot ke Korea Selatan pada bulan Agustus lalu.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak melarikan diri, Thae mengungkap bahwa Kim telah mengeluarkan instruksi saat kongres partai berkuasa pada bulan Mei. Kim memerintahkan pengembangan senjata nuklir dituntaskan pada akhir tahun depan.

”Dengan Korea Selatan yang mengadakan pemilihan presiden dan AS yang mengalami transisi pemerintahan, Korut melihat 2017 sebagai waktu utama untuk pengembangan nuklir,” kata Thae kepada wartawan.

”Itu berdasarkan perhitungan bahwa AS dan Korea Selatan tidak akan dapat mengambil langkah-langkah fisik militer karena mereka terikat dengan politik dalam negeri,” ujar Thae.

Korut sudah dua kali menguji coba senjata nuklirnya pada 2016. Pada tahun ini pula, rezim Kim Jong-un sudah menguji beberapa rudal balistik dengan tujuan utama mampu menembakkan hulu ledak nuklir ke daratan AS.

Thae mengatakan, Kim Jong-un tidak akan pernah menjadikan senjata nuklir Korut sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi. Menurutnya, diktator muda itu tidak peduli seberapa besar insentif keuangan yang akan ditawarkan untuk ditukar dengan senjata nuklirnya.

Tujuan utama Kim Jong-un, ujar dia, adalah membuka dialog baru dengan AS dengan berposisi dengan negara berkekuatan nuklir. Washington sendiri telah berulang kali bersumpah bahwa tidak pernah akan menerima Korut sebagai negara nuklir.

Kendati demikian, Thae mengaku tidak tahu seberapa banyak kemajuan dari pengembangan senjata nuklir Korut. Sebab, informasi tentang senjata nuklir tidak diberikan kepada para diplomat. ”Bahkan menteri luar negeri pun tidak tahu,” ujarnya, seperti dikutip AFP, Rabu (28/12/2016).

Sebelum melarikan diri ke Korsel bersama istri dan dua anaknya, Thae tinggal di London. Pembelotan itu membuatnya dijuluki sebagai salah satu diplomat tinggi yang cacat.


Media pemerintah Korut mengecam dia sebagai ”manusia sampah”. Dia juga dituduh menggelapkan uang negara, memperkosa anak di bawah umur dan jadi mata-mata untuk Korea Selatan dengan imbalan uang.



Credit  sindonews.com

Balas Dendam Resolusi PBB, Israel Setop Bantuan ke Angola

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel mulai balas dendam pada negara-negara pendukung resolusi anti-permukiman Israel yang disahkan DK PBB. Foto / REUTERS / Gali Tibbon

 

TEL AVIV - Kementerian Luar Negeri Israel terus bereaksi keras terhadap negara-negara pendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang memerintahkan penghentian proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Israel membalas dendam, salah satunya dengan menghentikan bantuan ke Angola.

Perwakilan pemerintah Angola telah dipanggil dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Israel bersama dengan para perwakilan negara-negara anggota DK PBB pendukung resolusi.

Duta Besar Israel untuk Angola, Oren Rozenblat, menyampaikan surat kepada Kementerian Luar Negeri Angola soal pengumuman penghentian bantuan Israel ke negara Afrika itu.

Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa Duta Besar Rozenblat akan bertemu dengan wakil dari Departemen Luar Negeri Angola di Afrika dan Timur Tengah. ”Dia akan menyampaikan pesan Israel soal kekecewaan dan kemarahan mengenai orang Angola yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Jerusalem Online, semalam (27/12/2016).

Angola merupakan salah satu dari 14 negara yang memberikan suara dukungan resolusi anti-pemukiman Israel yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pekan lalu.

Kantor berita African Times melaporkan bahwa organisasi-organisasi pro-Palestina di Afrika Selatan mengambil keuntungan dari krisis diplomatik ini. Mereka menyerukan pemerintah dari negara-negara itu untuk menarik duta besar mereka yang bertugas di israel sebagai protes atas balas dendam Israel.

Selain Angola, negara Afrika anggota DK PBB pendukung resolusi itu adalah Senegal. Sebelumnya, Israel juga teleh menghentikan hubungan kerjasama dengan 12 negara pendukung resolusi DK PBB. Keputusan itu atas perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu



Credit  sindonews.com

Erdogan: Koalisi Pimpinan AS Dukung ISIS di Suriah

 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tuduh koalisi pimpinan AS mendukung ISIS dan kelompok teroris lain di Suriah. Foto / REUTERS / Murad Sezer

 

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat tuduhan mengejutkan terhadap koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Erdogan mengatakan koalisi pimpinan AS mendukung kelompok teroris, termasuk ISIS di Suriah.

”Mereka memberikan dukungan kepada kelompok teroris termasuk Daesh,” ucap Erdogan mengacu pada sebutan ISIS dalam bahasa Arab.

Tuduhan Erdogan ini mengejutkan, karena Turki sebelumnya bagian dari koalisi internasional yang dipimpin AS. Turki juga tercatat bagian dari koalisi Islam yang dipimpin Arab Saudi. Kini, Turki beraliansi dengan Rusia dan Iran dalam mengatasi konflik Suriah.

Dalam sebuah konferensi pers hari Selasa, presiden Turki ini menyalahkan koalisi pimpinan AS yang memberikan bantuan kepada kelompok teroris. Selain ISIS, kelompok teroris yang disebut Erdogan didukung koalisi AS adalah pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi di Suriah utara (YPG) dan pasukan Partai Persatuan Demokratik (PYD).

”Kami telah memastikan bukti dengan foto dan video,” kata Erdogan sebagai penegasan atas tuduhannya, seperti dikutip Reuters, Rabu (28/12/2016).

 Pada hari yang sama, Moskow juga menuduh Washington sudah mensponsori terorisme di Suriah. Tuduhan Rusia ini mengacu pada Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS terbaru yang ditandatangani Presiden Barack Obama sebagai Undang-Undang.

“RUU baru secara terbuka menyatakan kemungkinan untuk menyediakan senjata yang lebih untuk (kelompok pemberontak maupun individu) di Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

“Senjata mereka akan segera menemukan jalan menuju jihadis,” ujar Zakharova. Dia mengkritik AS yang tetap menolak bekerja sama dengan Rusia dalam memerangi terorisme di Suriah.





Credit  sindonews.com

Tingkatkan Kemampuan Perang, Iran Ingin Bangun Kapal Induk

 

Sebuah kapal perang Iran berlabuh di Pelabuhan Sudan, di Laut Merah. Iran mengumumkan rencananya untuk membangun kapal induk. Foto / REUTERS

 

TEHERAN - Iran berencana untuk membangun sebuah kapal induk. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan perang militer Iran.

Rencana itu diungkap Wakil Komandan Angkatan Laut Bidang Koordinasi, Laksamana Peiman Jafari Tehrani.

”Saat ini, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut sudah membangun peralatan militer untuk perang angkatan laut, namun Departemen Pertahanan akan memproduksi berbagai jenis rudal dan kebutuhan Angkatan Laut lain untuk memenuhi penggunaan rudal itu,” kata Tehrani.

”Membangun sebuah kapal induk juga di antara tujuan yang dikejar oleh Angkatan Laut dan kami berharap untuk mencapai tujuan ini,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (27/12/2016).

Ini bukan pertama kalinya Teheran mengumumkan rencananya untuk membangun sebuah kapal induk. Pada tahun 2011, Wakil Komandan Angkatan Laut Iran, Kapten Mansour Maqsoudlou, kepada kantor berita IRNA, mengatakan bahwa desain awal untuk membangun kapal induk sudah disetujui.

Ide ini kemudian dipertegas lagi pada tahun 2014 ketika seorang pejabat Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, mengklaim bahwa negaranya mampu membangun kapal induk, serta kapal selam berat.

”Seperti yang telah kita kerjakan, berhasil memproduksi kapal perang dan kapal selam, kami juga memiliki kemampuan untuk membangun kapal induk dan kapal selam berat,” kata Sayyari pada saat itu.

Awal Desember lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani memerintahkan badan nuklir nasional untuk mulai mengembangkan kemampuan propulsi nuklir untuk transportasi laut.




Credit  sindonews.com

Partai Demokrat AS: Israel Gaungkan Perang pada Kami

 

Perwakilan Partai Demokrat, Jim McDermott menyatakan, tudingan pemerintah Israel terhadap pemerintah AS terkait resolusi DK PBB adalah sebuah deklarasi perang. Foto/Istimewa

 

WASHINGTON - Perwakilan Partai Demokrat, Jim McDermott menyatakan, tudingan pemerintah Israel terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB adalah sebuah deklarasi perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding pemerintahan Barack Obama berada di balik resolusi itu.

"Apa yang kami lihat adalah awal dari perang pada pemerintah Amerika," katanya dalam sebuah wawancara dengan MSNBC, seperti dilansir Press TV pada Selasa (27/12).

Dia menyatakan, ini bisa disebut deklarasi perang, karena para pejabat Israel berusaha untuk membuat kasus terhadap pemerintahan Obama dan memaksa penggantinya Donald Trump untuk sepenuhnya mematuhi tuntutan mereka.

"Kami melihat iklim perang sekarang, dan kami melihat semua kicauan di twitter ini, semua jenis sindiran, semua ini setengah-cerita, dan semua hal ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Sehingga ketika Presiden baru dilantik, ia dapat memulai perang darat, yang dimulai saat dia mulai menerapkan kebijakannya di seluruh jajaran pemerintah," sambungnya.

Sebelumnya, Penasihat keamanan Gedung Putin, Ben Rhodes telah membantah tudingan Netanyahu itu. Dia mengatakan, pihaknya mengaku bingung dengan tudingan yang disampaikan oleh Netanyahu, dan mempertanyakan sumber informasi yang diterima oleh Netanyahu.

Namun, juru bicara Netanyahu, David Keyes tetap bersikeras pihaknya memiliki bukti yang kuat bahwa pemerintahan Obama berada di balik resolusi itu. Namun, Israel menyerahkan kepada Presiden AS terpilih, Donald Trump, apakah akan membeberkannya atau tidak.

Ia menyatakan, ada informasi yang kuat dari dunia Arab dan internasional bahwa pemerintahan Obama membantu dengan licik dan mempromosikan resolusi. Meski begitu, Keyes tidak mau mengungkapkan bukti itu saat ini.



Credit   sindonews.com

Presiden Rumania Tolak Pencalonan Politisi Muslim sebagai PM

 

Presiden Rumania Klaus Iohannis menolak pencalonan Sevil Shhaideh sebagai Perdana Menteri negara tersebut. Foto/Istimewa

BUCHAREST - Presiden Rumania Klaus Iohannis menolak pencalonan Sevil Shhaideh sebagai Perdana Menteri negara tersebut. Politisi Muslim itu dicalonkan oleh Partai Sosial Demokrat Rumania (PSD), yang tidak lain adalah pemenang dalam pemilihan Parlemen di Rumania yang berlangsung pada tanggal 11 Desember lalu.

Iohannis mengatakan, keputusan ini ia ambil setelah melakukan pembicaraan dengan PSD, dan Aliansi Liberal Demorat (Alde), sebagi pihak yang mencalonkan Shhaideh. Dia meminta keduanya untuk mencalonkan sosok baru.

"Minggu lalu saya mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik. PSD dan Alde yang bersama-sama mengusulkan Sevil Shhaideh sebagai calon untuk posisi Perdana Menteri," kata Iohannis.

"Saya mempertimbangkan semua pro dan kontra dan memutuskan untuk menolak tawaran ini. Saya meminta PSD dan Alde untuk membuat proposal lain," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (27/12).

Shhaideh adalah anggota partai, tetapi tidak maju sebagai anggota Parlemen dalam pemilu. Dia pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah selama enam bulan pada tahun 2015 dan saat ini dia menjabat sebagai salah satu petinggi di kementerian itu.

Dia diketahui menikah dengan seorang pengusaha bernama Akram Shahida pada tahun 2011. Suaminya dikabarkan lahir dan besar Suriah, dimana Akram disebut berasal dari wilayah Latakia.


Credit  sindonews.com

Wanita Muslim Ini Dicalonkan Jadi PM Rumania

Shhaideh merupakan politisi dari Partai Sosial Demokrat Rumania. Foto/ Al Arabiya

 

BUCHAREST - Nama Sevil Shhaideh (52) saat ini menjadi perbicangan hangat di Rumania. Shhaideh menjadi bahan pembicaraan karena dia adalah wanita Muslim pertama yang dicalonkan menjadi Perdana Menteri Rumania.

Shhaideh merupakan politisi dari Partai Sosial Demokrat Rumania. Partai ini merupakan pemenang dalam pemilihan Parlemen di Rumania yang berlangsung pada tanggal 11 Desember lalu.

Melansir Al Arabiya pada Kamis (22/12), pengumuman ditunjuknya Shhaideh sebagai calon Perdana Menteri Rumania disampaikan langsung oleh Ketua Partai Sosiaslis Demokrat, Liviu Dragnea.

Penujukan Shhaideh ini dilakukan, setelah Dragne dipastikan tidak bisa maju sebagai calon Perdana Menteri. Ini dikarenakan dugaan korupsi yang dilakukan ole Dragnea.

Shhaideh adalah anggota partai, tetapi tidak maju sebagai anggota Parlemen dalam pemilu. Dia pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah selama enam bulan pada tahun 2015 dan saat ini dia menjabat sebagai salah satu petinggi di kementerian itu.

Dia diketahui menikah dengan seorang pengusaha bernama Akram Shahida pada tahun 2011. Suaminya dikabarkan lahir dan besar Suriah, dimana Akram disebut berasal dari wilayah Latakia.

Namun, walaupun sudah ditunjuk oleh partainya, Shhaideh masih harus menanti persetujuan dari Parlemen Rumania untuk bisa maju dalam perebutan kursi Perdana Menteri di negara tersebut.



Credit  sindonews.com

AS Perlonggar Batasan Pengiriman Senjata ke Pemberontak Suriah, Rusia Kesal

 

Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang akan melonggarkan pembatasan pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah, Foto/Istimewa

 

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang akan melonggarkan pembatasan pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah. Moskow menyebut hal itu adalah tindakan berbahaya.

"Kami melihat keputusan AS untuk mengurangi pembatasan pada pasokan senjata ke pemberontak Suriah sebagai tindakan bermusuhan," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Keputusan ini menimbulkan ancaman yang cukup serius bagi pesawat tempur dan personel militer kami yang berada di Suriah," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (27/12).

Kementerian itu juga mengatakan, pemerintahan Barack Obama berusaha untuk memperumit situasi di dunia sebelum Donald Trump mulai resmi menjabat sebagai Presiden AS. Trump resmi menjabat pada tanggal 20 Januari mendatang.

Seperti diketahui, Obama mengangkat beberapa pembatasan pada pengiriman senjata ke pemberontak Suriah awal bulan ini. Sebelumnya Kremlin mengatakan langkah itu sangat berisiko, karena senjata yang dikirim AS bisa jatuh ke tangan kelompok teroris.




Credit  sindonews.com

Pemberontak Suriah Berharap AS Kirim Senjata Anti-Pesawat

FSA berharap AS akan mengirimkan sejumlah senjata canggih, salah satunya adalah senjata anti-pesawat. Foto/Istimewa

 

DAMASKUS - Pasukan Pembebasan Suriah (FSA), salah satu faksi pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) menyambut baik keputusan terbaru Washington. AS baru saja memutuskan untuk melonggarkan pembatasan pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah.

Juru bicara FSA, Talal Silo mengatakan, dengan adanya kebijakan baru ini, pihaknya berharap AS akan mengirimkan sejumlah senjata canggih. Salah satu senjata yang diinginkan FSA adalah senjata anti-pesawat.

"Meskipun ISIS tidak memiliki jet tempur, tapi FSA ingin sistem anti-pesawat untuk melindungi pasukannya dari potensi musuh di masa depan," kata Silo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (27/12).

Namun, ketika diminta penjelasan mengenai musuh yang dimaksud, Silo enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, bila melihat situasi di Suriah, kemungkinan besar musuh yang dimaksud adalah Rusia dan pemerintah Suriah.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keputusan terbaru AS tersebut. Moskow menyebut hal itu adalah tindakan berbahaya.

"Kami melihat keputusan AS untuk mengurangi pembatasan pada pasokan senjata ke pemberontak Suriah sebagai tindakan bermusuhan. Keputusan ini menimbulkan ancaman yang cukup serius bagi pesawat tempur dan personel militer kami yang berada di Suriah," kata Kemlu Rusia.



Credit  sindonews.com

Menlu AS John Kerry Usul Agenda Perdamaian Israel-Palestina

 

Ia akan menyampaikan gagasannya menangani proses perdamaian kedua negara bertikai pada pidato khusus, Rabu (28/12). (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri AS, John Kerry akan menawarkan sebuah 'pandangan komprehensif' menangani proses perdamaian Israel-Palestina dalam pidato yang akan ia sampaikan pada Rabu (28/12).

"Kami belum menyerah akan hal ini, dan kami pikir Israel dan Palestina juga mestinya demikian," ungkap juru bicara kementerian luar negeri, Mark Toner, seperti dikutip dari AFP.

Toner menyampaikan, Kerry meyakini 'bahwa adalah kewajibannya dalam sisa masa jabatannya yang bersisa empat minggu ke depan sebagai Menlu untuk menangani dan memberi solusi pada dua negara bertikai.'

"Yang penting adalah membuat prosesnya terus maju ke depan," ujarnya menambahkan.

Mengutip Reuters, Toner juga membantah adanya klaim yang menyebutkan pemerintahan Obama telah mendorong PBB dalam melahirkan resolusi yang mengakhiri pembangunan pemukiman Israel.

"Tak ada yang dipersiapkan, dan itu bukan sesuatu yang digerakkan oleh Amerika Serikat," tambah dia.

Seperti dilaporkan sebelumnya, resolusi PBB pada Jumat pekan lalu menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”. 

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.” 

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel. 

Netanyahu menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang. 

Ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.

Credit  CNN Indonesia

Kecelakaan Maut, Rusia Larang TU-154 Terbang

 

 

Ilustrasi pesawat hilang. (Thinkstock/OlgaYakovenko)

 

Jakarta, CB -- Rusia memutuskan untuk melarang pesawat Tupolev TU-154 menyusul kecelakaan yang memakan 92 korban jiwa di Laut Hitam.

Sebagaimana diberitakan Reuters, Selasa (27/12), pelarangan ini dilakukan hingga otoritas mengetahui penyebab pesawat tersebut jatuh.

Pernyataan itu disampaikan oleh seorang sumber yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita Interfax. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal ini.

Pesawat dengan tujuan pusat militer Rusia di Suriah itu jatuh di Laut Hitam, Sochi, tak lama setelah tinggal landas.

Juru bicara tim evakuasi dan pencari yang berbasis di Sochi menyatakan bagian tubuh pesawat ditemukan di bawah air pada kedalaman 27 meter sejauh satu mil dari pinggir pantai.

Sampai saat ini, Galuzin menyatakan, pihaknya belum bisa menetapkan secara pasti penyebab pesawat nahas itu jatuh.

Ia hanya bisa menuturkan bahwa kesimpulan dari penyelidikan awal menunjukkan pesawat militer itu jatuh akibat kesalahan teknis.

Sementara itu, Lembaga Keamanan Federal Rusia menyimpulkan kesalahan teknis sang pilot dan bahan bakar yang buruk sebagai skenario utama kemungkinan penyebab pesawat itu jatuh.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich Galuzin mengatakan Kementerian Pertahanan telah berhasil menemukan jenazah 70 dari total 92 korban.

"Sekitar 70 jasad telah ditemukan dan dievakuasi dari Laut Hitam sejak pagi tadi," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich Galuzin di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (27/12).

Dia juga menyatakan jasad-jasad tersebut akan segera dikirim ke Moskow untuk diidentifikasi. Hingga saat ini, otoritas keamanan Rusia masih terus melakukan pencarian korban lainnya.

Selain itu, Galuzin mengatakan petugas juga menemukan potongan badan pesawat sepanjang 13 meter.

Sementara, penemuan yang paling penting di antara puing-puing adalah kotak hitam yang berisi rekaman percakapan dan data penerbangan pesawat nahas tersebut.

Tak lama setelah ditemukan, kotak hitam itu akan segera dikirim ke Moskow untuk penyelidikan lebih lanjut. Penemuan terjadi sekitar pukul 05.42 waktu Moskow pada kedalaman 17 meter.






Credit  CNN Indonesia

PM Jepang, Pearl Harbor dan Kebijakan Donald Trump

 

Serangan tiba-tiba pesawat tempur Jepang ke Pearl Harbor menghancurkan armada Angkatan Laut AS dan membuat negara ini terlibat dalam Perang Dunia II. (U.S. Navy/National Archives/Handout via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Pearl Harbor di Hawaii yang diserang oleh pasukan negaranya sehingga AS terlibat dalam Perang Dunia II bertujuan memperkuat langkah yang disebutnya “kekuatan rekonsiliasi”.

Abe akan ditemani oleh Presiden Barack Obama yang akan menanggalkan jabatannya bulan depan.

Abe tampaknya akan memimpin Jepang ke era yang belum pernah terjadi sebelumnya karena Presiden terpilih Donald Trump meredupkan arah hubungan Jepang-AS.

Traktat Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang didorong oleh Obama dan menjadi bagian inti dari strategi ekonomi Abe dibubarkan oleh Trump.

Dan, ketika berkampanye, Trump mempertanyakan jaminan keamanan AS terhadap Jepang ketika Perang Dingin dan saat ini ketika China tampil sebagai pemain utama di kawasan dan juga dunia.

Selama berkuasa delapan tahun, Obama, tidak pernah berhasil mewujudkan strategi "menyeimbangkan ke Asia".

Tetapi Obama dan Abe memilih tempat bersejarah untuk memperingati kemitraan kedua negara, 75 tahun setelah serangan 7 Desember 1941.

Serangan tak terduga Jepang ke armada Angkatan Laut AS yang berlabuh di Pearl Harbor ini menyebabkan Pasifik menjadi wilayah konflik.

Serangan ini direncanakan oleh Jepang secara rahasia selama berbulan-bulan namun berakhir dalam waktu dua jam.

Pesawat tempur Jepang muncul tiba-tiba dan menenggelamkan sebagian besar armada kapal AS, sebanyak 2.400 tentara AS tewas.

Amerika yang ragu akhirnya terlibat ke dalam perang yang sudah bergejolak di Eropa dan wilayah jajahannya. Perang ini berakhir setelah AS menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki.

Akan tetapi, kerja sama setelah perang berhasil menyembuhkan luka dalam hubungan kedua negara itu.

Hubungan kedua negara setelah perang berakhir sangat erat.

Presiden Obama pun berniat memperlihatkan bahwa Jepang adalah sekutu andalan di kawasan Asia Pasifik dengan berupaya memupuskan luka lama yang ditinggalkan dalam Perang Dunia II.

Pada Mei, Obama berkunjung ke Hiroshima untuk memberi penghormatan dan kunjungan ke Pearl Harbor kali ini membuat Abe menjadi perdana menteri Jepang pertama yang mengunjungi sisa kapal USS Arizona yang hancur akibat dibom pesawat tempur Jepang.

Di sisi lain, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan hal serupa, dan berharap kunjungan ke Pearl Harbor bisa memberi arti baru pada satu teriakan patriotik yang sering didedungkan warga AS di jaman perang.

Kunjungan ke Pearl Harbor yang diseranga di PD II diharapkan bisa membuat Jepang tetap menjadi sekutu utama AS di Pasifik ketika Donald Trump berkuasa. (U.S. Navy/National Archives/Reuters)

"'Ingat Pearl Harbor' adalah kalimat yang dulu digunakan warga AS untuk mengecam Jepang.

"Rakyat Jepang dan AS saat itu dihadapkan pada situasi yang membuat mereka saling membenci," ujar Abe.

"Saya berharap kehadiran Presiden Obama dan saya di Pearl Harbor akan membuat istilah ‘Ingat Pearl Harbor’ menjadi simbil rekonsiliasi."

Ketika berkampanye, Trump yang akan resmi menjadi presiden AS pada 20 Januari, terpaksa mencabut pernyataan bahwa Jepang telah keluar dari satu tabu dengan mengembangkan senjata nuklir.

Minggu lalu, Trump kembali menyebabkan kekhawatiran ketika mengeluarkan ancaman untuk membuka kembali perlombaan persenjataan seperti zaman Perang Dingin.




Credit  CNN Indonesia

Taiwan Siaga Hadapi Pergerakan Kapal Perang China

 

Ilustrasi kapal perang. Armada China bergerak melakukan latihan rutin sehingga menyiagakan Taiwan. (Norwegian Royal Airforce/NTB Scanpix/Handout via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Taiwan menyiagakan militernya menyusul pergerakan kapal perang China ke provinsi Hainan melalui Laut China Selatan dalam rangka latihan rutin.

"Ancaman dari musuh-musuh kami berkembang dari hari ke hari. Kami harus selalui mempertahankan kesiagaan perang," kata Menteri Pertahanan Feng Shih Kuan sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (27/12).

Latihan armada yang dipimpin kapal induk pengakut pesawat itu dilakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Taiwan. China menilai negara itu sebagai bagian dari negaranya yang memaksa memisahkan diri.

Ketegangan meningkat setelah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menghubungi Taiwan sehingga memancing kemarahan Beijing.

"Kami harus memperkuat pelatihan (tentara kami) sehingga mereka tidak hanya akan selamat dalam peperangan tapi juga mampu menghancurkan musuh dan menyelesaikan misi," kata Feng.

Pernyataan Feng ini disampaikan dalam pidato di acara kenaikan jabatan sejumlah pejabat militer di Kementerian Pertahanan.

Menurut Kementerian, Armada kapal perang China itu mengelilingi Taiwan, melewati jalur antara Miyaki dan Okinawa, Jepang, juga melalui Kanal Bashi antara Taiwan dan Filipina.

Sejauh ini China belum banyak merinci soal keberadaan kapal induk Liaoning buatan Uni Soviet itu. Mereka hanya mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka latihan rutin.

Angkatan Udara China juga melaksanakan latihan jarak jauh bulan ini di atas Laut China Selatan dan Timur, menakuti Jepang dan Taiwan. Tindakan ini pun diakui hanya sebagai latihan rutin.

Beijing mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, di mana perdagangan senilai $5 triliun terjadi setiap tahunnya. Negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim perairan tersebut.

Sementara itu, Pentagon tidak langsung mengomentari latihan ini. Namun, dinyatakan Amerika Serikat memahami situasi berkenaan hukum internasional yang berlaku di perairan itu.

"Kami terus memonitor dengan ketat perkembangan di kawasan tersebut. Kami tidak punya komentar spesifik tentang kegiatan angkatan laut China baru-baru ini, tapi kami terus mengawasi aktivitas militer di sana," kata juru bicara Pentagon, Gary Ross, kepada Reuters.





Credit  CNN Indonesia

Trump 'Serang' PBB karena Kecam Okupasi Israel di Palestina

 

 

Presiden terpilih AS Donald Trump (kiri), menyinggung PBB soal resolusi Palestina-Israel (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyinggung Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah mengadopsi resolusi yang melarang Israel membangun permukiman Yahudi di Palestina.

"PBB punya banyak potensi tapi kini hanya jadi sebuah perkumpulan orang-orang untuk mengobrol dan bersenang-senang. Menyedihkan," kata Trump melalui akun Twitter-nya yang dikutip Reuters, Selasa (27/12).

Resolusi tersebut diadopsi setelah 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB sepakat mengecam pendudukan Israel di Palestina. Amerika Serikat menyatakan abstain.

Kebijakan AS ini dinilai sebagai kado terakhir Presiden Barack Obama untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keduanya diketahui tidak memiliki hubungan yang baik selama ini.

Bahkan, Netanyahu justru sempat meminta Trump, yang belum menjabat sebagai presiden, untuk mendesak PBB tidak mengadopsi resolusi tersebut.

Keputusan PBB dan kebijakan AS jelas membuat Netanyahu marah. Dia mengatakan keputusan AS untuk tidak memveto resolusi tersebut "memalukan."

Sang Perdana Menteri pun melaksanakan manuver untuk menenangkan warga negaranya atas kekalahan di kancah internasional ini.

Dia mencoba untuk mengumpulkan massa di sekitarnya dan menyebut peristiwa ini adalah tantangan bagi kedaulatan Israel. Hal ini dilakukan ketika Netanyahu, tanpa direncanakan, mengunjungi Dinding bagian Barat di Yerusalem dalam rangka Hanukkah.

"Saya tidak berencana datang ke sini, malam ini. Tapi setelah PBB mengadopsi resolusi itu, saya pikir tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk menyalakan lilin Hanukkah kedua selain di sini," kata Netanyahu.

"Saya bertanya pada negara yang mengucapkan kepada kita selamat hari raya Hanukkah, bagaimana bisa mereka menyatakan tempat ini sebagai daerah yang diokupasi?"

Pada Jumat (23/12) Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi itu setelah AS bersikap abstain, dan ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.

Resolusi ini menuntut "Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur".

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi "tidak memiliki dasar hukum yang sah" dan "berbahaya bagi penerapan solusi dua negara."

Netanyahu, yang juga memegang jabatan menteri luar negeri Israel, menolak resolusi itu dengan menyebutnya sebagai "pukulan memalukan bagi Israel."





Credit  CNN Indonesia