Kamis, 27 Oktober 2016

Mengenal UMTAS, Rudal Anti Tank Presisi Buatan Turki

Rudal UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi) adalah sistem rudal anti-tank jarak jauh yang dirancang dan dikembangkan oleh perusahaan senjata dan sistem pertahanan udara Turki Roketsan. UMTAS dipandu oleh pencitraan inframerah atau dipandu laser. Versi rudal dipandu laser disebut L-UMTAS. defence.pk

Rudal anti tank UMTAS utamanya dirancang sebagai senjata andalan helikopter serang Turki, T129 ATAK dan AH-1W Cobra. Namun, UMTAS juga dapat digunakan oleh platform udara lainnya, seperti helikopter maritim Sikorsky SH-60B, pesawat serbu ringan, drone, atau dipasang pada kendaraan tempur. wikipedia.org

Rudal anti tank jarak jauh UMTAS dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja berat. Rudal ini mulai dikembangkan, pada 2005. Varian rudal dipandu laser, L-UMTAS, memasuki fase kualifikasi dan pengembangan, pada 2015. Uji coba berhasil, ditembakan dari helikopter T129 ATAK dan SH-60 Sea Hawk. army-technology.com

Rudal presisi UMTAS memiliki panjang 1,8 m, diameter 16 Cm, dan berat 37,5 kg. Rudal ini memiliki empat sayap pendek di bagian tengah dan empat sirip kontrol aerodinamis di bagian belakang sebagai pengontrol terbang. Sensor pencari target dengan dipandu pencitraan infra merah atau laser dibenamkan dihidung rudal. youtube.com

Rudal UMTAS dapat ditembakan dengan menggunakan dua mode, yaitu tembak dan lupakan (fire and forget) dan mode tembak dan perbarui (fire and update). Mode fire and update membuat operator dapat memperbarui informasi target setelah rudal ditembakan. Pembaruan informasi penting agar rudal UMTAS dapat menghancurkan target bergerak. defence24.com

Didukung mesin berbahan bakar propelant padat hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) tanpa asap , rudal anti tank UMTAS memiliki jarak tembak efektif 0,5 hingga 8 km. Rudal ini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan unit mekanik musuh dalam segala cuaca, siang mau pun malam. defence.pk

Credit Tempo.co

Bangun Kapal Selam, Kemhan Kirim 300 Insinyur Belajar ke Korsel

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berupaya mencapai kemandirian dalam membangun industri pertahanan. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan yakni mengirim 300 insinyur ke Korea Selatan (Korsel) untuk belajar membangun kapal selam.

Direktur Teknologi Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Jan Pieter Ate mengatakan, pengiriman 300 insinyur tersebut merupakan bagian dari kontrak pembelian kapal selam antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.

"Tugas mereka belajar bagaimana membuat kapal selam," ujar Pieter di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Oktober 2016.

Pieter menjelaskan, pemerintah tengah mencanangkan pembangunan kapal selam secara mandiri di dalam negeri. Dalam rencana strategis postur pertahanan tercatat, hingga 2029 Indonesia akan memiliki 12 unit kapal selam.

Pengiriman 300 insinyur Indonesia ke Korea Selatan, kata Pieter, merupakan bagian dari transfer teknologi antara dua negara. Harapannya, ke depan pembuatan kapal selam bisa dilakukan di dalam negeri oleh tenaga-tenaga terampil yang dimiliki Indonesia.

"Satu unit kapal selam akan dibuat di Korsel. Unit kedua, ketiga, harapannya bisa dibangun sendiri di dalam negeri oleh insinyur kita," ucap Pieter.

Credit Sindonews

Kementerian Pertahanan Luncurkan Kendaraan Tempur Tank Boat

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali menggelar pameran industri pertahanan berskala internasional, Indo Defence 2016 Expo & Forum.

Akan ada berbagai suguhan spesial yang disajikan dalam pameran yang digelar tanggal 2 hingga 5 November 2016 itu. Salah satunya peluncuran Tank Boat.

Ditilik dari namanya, Tank Boat merupakan kendaraan tempur yang memadukan kapabilitas darat seperti yang dimiliki tank dan kemampuan manuver di perairan yang dimiliki kapal.

Dengan menggabungkan kemampuan manuver darat dan laut, kendaraan tempur ini menjadi yang pertama di dunia.

"Ini teknologi pertama di dunia jika berhasil," kata Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Pothan, Brigjen Jan Pieter Ate di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Pieter menjelaskan, Tank Boat merupakan kendaraan tempur produksi Indonesia, hasil kerjasama PT Pindad dan PT Lundin asal Swedia.

Tank Boat memiliki spesifikasi panjang 18 meter dan dioperasikan oleh 12 orang awak. Kendaraan tempur ini juga disebut mampu beroperasi di perairan dangkal di kedalaman hingga 90 cm.

"Bisa beroperasi di pinggir pantai, bersembunyi di antara pohon bakau," ucap Pieter.

Karenanya, kendaraan tempur yang memadukan kemampuan darat dan manuver di perairan ini disebut Pieter cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. "(Industri) ini harus didukung," ucap Pieter.

Credit Sindonews

Kemenhan Akan Gelar Pameran Industri Pertahanan Berskala Internasional

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kembali menggelar pameran industri pertahanan berskala internasional, Indo Defence 2016 Expo & Forum. Pameran bertema Blostering Defence Industri Cooperation: Archieving a Global Maritime Fulcrum and Secure World ini digelar tanggal 2-5 November 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Pothan sekaligus ketua penyelenggara Indo Defence 2016, Brigjen Jan Pieter Ate mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka pameran tersebut. Dia menambahkan pameran industri pertahanan tahun 2016 akan diikuti 844 perusahaan luar negeri maupun dalam negeri.

Dia menyebutkan jumlah perusahaan peserta pameran meningkat drastis dari Indo Defence 2014 sebanyak 672 perusahaan. Menurutnya Indo Defence merupakan ajang pameran industri pertahanan terbesar di Asia dan Asia Tenggara.

"Tahun ini ada 573 perusahaan luar negeri dan 271 perusahaan dalam negeri siap memamerkan produk peralatan pertahanan dengan teknologi terkini," ujar Pieter dalam konferensi pers di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Indo Defence 2016, kata dia dihadiri delegasi resmi negara sahabat. Dia menyebutkan, Pakistan, Laos, Swedia, Malaysia, Perancis, Singapura, Rusia, Timor Leste, Filipina, Turki, Jepang, Australia, Brazil, Belarusia, Vietnam, Iran, Polandia, Inggris, Korea Selatan, Yunani, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Italia.

"Ada enam menteri pertahanan negara sahabat yang sudah konfirmasi hadir," ucapnya.

Selain menggelar pameran produk, akan diadakan pula seminar internasional bertema Acheiving Comorehensive Maritime Surveillane and Scurity hrough Technology Innovation and Partnerships. Menteri BUMN dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam acara tersebut.

Dia menambahkan, seminar akan membahas isu-isu kerja sama internasional melalui inovasi teknologi dalam rangka keamanan maritim di kawasan. "Ada pula live demo dari industri pertahanan baik dalam negeri maupun luar negeri serta TNI," katanya.

Credit Sindonews

Rusia Kirim Kapal Perang Berpeluru Kendali ke Laut Baltik

LONDON - Rusia dilaporkan mengirimkan dua kapal perang berpeluru kendali mematikan yang mempunyai kemampuan mencapai Eropa ke Laut Baltik. Pengiriman dua kapal perang ini dilakukan ditengah persiapan NATO mengirimkan ribuan pasukan ke perbatasan Rusia.

Dua kapal perang tersebut awalnya adalah bagian dari armada kapal perang yang dikirimkan ke Laut Mediterania. Mereka berencana mengisi bahan bakar di Spanyol sebelum melanjutkan perjalanan menuju Suriah. Namun kapal itu malah bergerak ke Laut Utara,melewati Great Belt sekitar Denmark dan ke Laut Baltik.

Diyakini kapal-kapal itu sedang dalam perjalanan ke kantong Rusia di Baltik, Kaliningrad, yang baru-baru ini memiliki sejumlah rudal mematikan. "Dengan munculnya dua kapal kecil yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Kalibr, Armada kapal itu berpotensi menargetkan basis militer Eropa di utara," ucap sebuah sumber seperti dikutip dari Express, Kamis (27/10/2016)

Dylan White, yang bertindak sebagai juru bicara NATO mengatakan: "Angkatan Laut NATO sedang memantau kegiatan ini di dekat perbatasan kita."

Sedangkan seorang analis pertahanan dari Atlantic Council Digital Forensik Research Lab, menambahkan: "Penambahan rudal Kalibr akan meningkatkan jangkauan serangan bukan hanya dari Armada Baltik, tapi pasukan Rusia di kawasan Baltik, lima kali lipat. Dua korvet kecil, dengan kemampuan rudal nuklir modern mereka, mungkin belum memberikan dampak yang luar biasa untuk ukuran mereka di Baltik."

Armada ini menjadi berbahaya setelah diatur untuk menerima lebih lanjut tiga kapal perang bersenjata dengan rudal yang sama pada akhir 2020.

Hubungan Rusia dengan sejumlah negara Baltik menjadi lebih dan lebih menegangkan dalam beberapa bulan terakhir karena Rusia mencoba untuk memamerkan kekuatan militernya.

Credit Sindonews

Giliran Inggris Unjuk Kekuatan, Kirim Tentara ke Perbatasan Rusia

LONDON - Unjuk kekuatan dilakukan Inggris hanya beberapa hari setelah armada kapal perang Rusia melewati garis pantai negara itu. Tentara Inggris akan melakukan perjalanan ke Estonia. Penempatan ini disebut sebagai salah satu penempatan tentara asing terbesar di perbatasan Rusia sejak perang dingin.

Langkah ini akan berlangsung pada musim semi berikutnya, dengan Denmark dan Prancis juga akan ambil bagian dalam latihan militer terbesar. Proyek ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Michael Fallon yang mengatakan pasukan Inggris tetap dalam kesiapan tempur.

"Batalion itu akan bersifat defensif, namun akan tetap mempunyai kemampuan tempur. Ini adalah tentang dua hal: jaminan keamanan, dan untuk melakukan itu diperlukan kehadiran militer yang tangguh, dan pencegahan. Ini bukan hanya perjalanan biasa. Ini adalah kehadiran militer yang cukup serius," katanya seperti dikutip dari Express, Kamis (27/10/2016).

Sebelumnya, armada kapal perang Rusia yang terdiri dari kapal induk Admiral Kuznetsov dan tujuh kapal lainnya memicu ketegangan dengan Inggris saat melakukan pelayaran menuju Suriah.

Kapal perang Inggris, HMS Richmond, mengawal armada kapal Rusia tersebut mulai dari Laut Norwegia. Sementara HMS Duncan, kapal perusak Tipe 34, berangkat dari Portsmouth pada 18 Oktober untuk mengawasi armada kapal perang tersebut.

Meskipun menyebabkan kegemparan di antara beberapa negara NATO, sekretaris jenderal aliansi Jens Stoltenberg mengatakan bahwa Angkatan Laut Rusia bebas untuk beroperasi di perairan internasional.

Credit Sindonews

Enam Negara NATO Bakal Kirim Angkatan Laut ke Laut Hitam

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg menyatakan enam negara anggota organisasi itu siap mengirimkan unit angkatan laut mereka ke Laut Hitam pada 2017 mendatang. Enam negara itu diantaranya adalah Amerika Serikat (AS), Turki, dan Polandia.

Stoltenberg mencatat kemajuan dalam memperkuat kehadiran NATO di wilayah Laut Hitam. "Dengan kerangka brigadi multinasional yang dipimpin Rumania di darat dan kami sedang bekerja pada langkah-langkah di udara dan laut," seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (27/10/2016).

Stoltenberg mengatakan beberapa negara anggota menunjukkan kesediannya untuk berkontribusi menunjukkan kehadiran NATO di wilayah Laut Hitam di darat, laut, dan di udara termasuk Kanada, Jerman, Belanda, Polandia, Turki dan Amerika Serikat. "Sekutu lain juga melihat bagaimana mereka bisa berkontribusi," tambahnya.

Rencana pada peningkatan kehadiran Laut Hitam akan diselesaikan selama pertemuan lain pada menteri NATO pada bulan Februari. Berikut reunifikasi Crimea dengan Rusia, NATO telah semakin khawatir tentang Laut Hitam berubah menjadi "danau Rusia."

Stoltenberg juga mengatakan bahwa 17 negara NATO akan mendelegasikan unit mereka untuk bergabung dengan empat batalyon multinasional di darat untuk dikerahkan di Polandia dan Negara Baltik awal tahun depan. Batalyon akan dipimpin oleh AS, Inggris, Kanada dan Jerman, sedangkan negara-negara pengirim pasukan mereka termasuk Perancis, Polandia, Albania, Rumania, Kroasia dan lain-lain.

Stoltenberg menekankan bahwa NATO sedang memantau pergerakan kapal Rusia di Laut Baltik. "Saya dapat mengkonfirmasikan bahwa dua kapal perang Rusia baru-baru ini memasuki Laut Baltik, dan NATO memantau gerakan ini dengan cara yang selalu kita lakukan," katanya.

Namun Stoltenberg menekankan bahwa, meskipun terjadi penumpukan pasukan di Eropa Timur, aliansi siap berdialog dengan Moskow. "Kami prihatin tentang perilaku Rusia. Dialog Bur bahkan lebih penting ketika ketegangan semakin tinggi. Dan NATO siap untuk mengadakan pertemuan duta besar dari Dewan NATO-Rusia dalam waktu dekat," katanya.

Credit Sindonews

Seorang Tentara AS Dilaporkan Tewas di Mosul

ERBIL - Seorang anggota militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan turut menjadi korban tewas dalam operasi pembebasan Mosul. Tentara AS yang diketahui bernama Jason Finan tewas saat terjadi pertempuran antara pasukan Kurdi dengan ISIS di pinggiran Mosul.

Menurut pusat komando pasukan gabungan Irak, Finan adalah salah satu penasihat AS yang bertugas melatih tentara Kurdi. Perwira tinggi Angkatan Laut AS itu tewas saat pasukan Kurdi terdesak oleh serangan yang dilancarkan ISIS di dekat Mosul.

"Finan berada di belakang garis depan untuk memberikan nasihat kepada pasukan Kurdi, saat mereka melakukan seragan di Mosul, sebelum akhirnya pasukan Kurdi mendapat serangan bertubi-tubi (dari ISIS)," kata pusat komando, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (26/10).

Kabar kematian Finan dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan AS, dan mengatakan Finan tewas dalam pertempuran yang berlangsung pada Jumat pekan lalu.

Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan Finan telah berada di Irak selama beberapa waktu untuk memberikan dukungan teknis kepada pasukan Kurdi yang tengah berjuang membebaskan Mosul.

Para pejabat AS sendiri telah berulang kali menekankan bahwa tidak ada anggota militer AS yang berada di garis depan operasi koalisi. Pasukan AS hanya bertugas untuk memberikan nasihat dan pelatihan, baik kepada pasukan Irak ataupun Kurdi.

Credit Sindonews

Dituding Rusia Serang Warga Mosul, Ini Respon AS

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberikan respon atas tudingan Rusia terkait operasi yang dilakukan koalisi internasional di Mosul. Rusia menyebut serangan koalisi pimpinan AS itu menghantam pemukiman sipil di Mosul, dan menewaskan puluhan orang.

Pusat komando koalisi internasional mengaku akan melakukan investigasi secara mendalam mengenai hal ini, jika Rusia mau memberikan rincian mengenai serangan tersebut kepada pihak koalisi.

"Kami akan membutuhkan informasi yang lebih spesifik untuk menentukan apakah pesawat koalisi terlibat dalam insiden ini," kata juru bicara pusat komando, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (26/10).

"Jika Pemerintah Rusia memiliki informasi lebih lanjut tentang dugaan ini, kami mendorong mereka untuk berbagi dengan kami agar bisa memulai penyeldikan. Koalisi menanggapi dengan serius setiap laporan yang menyebutkan serangan kami memakan korban warga sipil," sambungnya.

Kepala Staf Umum militer Rusia, Jenderal Sergey Rudskoy menyatakan, setidaknya 60 orang tewas dalam serangan itu, dan lebih dari 200 orang lainnya menderita luka-luka. Dia menyebut serangan terhadap pemukiman sipil sudah berlangsung selama tiga hari.

Credit Sindonews

Rusia Dinilai Bisa Tembak Jatuh Jet AS di Suriah

WASHINGTON - Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS), James Clapper menyatakan, Rusia mungkin saja menembak jatuh jet tempur AS yang beroperasi di Suriah. Ini mungkin akan terjadi jika Moskow merasa jet Washington menimbulkan ancaman pada operasi mereka di Suriah.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan CBS, Clapper mengatakan, ia tidak pernah menutup adanya kemungkingkan Rusia menembak jatuh jet AS yang beroperasi di Suriah. Kemungkinan ini semakin besar setelah Rusia mengerahkan sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah.

"Saya tidak pernah menutup kemungkinan mereka (Rusia) menembak jatuh sebuah pesawat Amerika, jika mereka merasa bahwa hal itu mengancam pasukan mereka di darat," kata Clapper, seperti dilansir Times of Israel pada Rabu (26/10).

"Rusia telah mengerahkan sistem pertahanan udara yang sangat canggih dan mampu di Suriah dan tidak akan mengerahkannya jika mereka tidak berniat untuk menggunakannya," sambungnya.

Pemerintahan Barack Obama sendiri sejauh ini telah menahan diri dari mendirikan sebuah zona larangan terbang, atau aman, di Suriah. Ini dikarenakan situasi yang sangat kompleks di Suriah, dan AS enggan terlibat konflik langsung dengan Rusia.

Credit Sindonews

Rencana revisi PP Minerba dikajiulang

Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) timbang ulang penerbitan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 01/2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba).
Saat ini Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wakilnya Arcandra Tahar masih menimbang payung hukum yang ideal untuk meloloskan relaksasi ekspor mineral dengan kondisi Undang-Undang No. 04/2009 Tentang Minerba.

Arcandra menyatakan peraturan yang sudah dibuat sekarang ini masih dalam pengkajian, termasuk minggu depan Kementerian ESDM akan melakukan Forum Group Discusion (FGD) untuk melihat solusi terbaiknya.
"Kalau perpu (peraturan pengganti undang-undang) yang diterbitkan akan memberatkan Presiden (Joko Widodo)," ungkapnya usai diskusi bersama wartawan, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/10).
Asal tahu saja, rencana merevisi PP 01/2014 ini adalah wacana dari Luhut Binsar Pandjaitan sewaktu masih menjabat sebagai Pelaksan tugas (Plt) Menteri ESDM.
Terkait itu Arcandra mengatakan bahwa hilirisasi mineral masih harus dijalankan. Hanya saja dilihat dari kondisi yang ideal dari situasi dilapangan. "Karena kondisi di lapangan tidak semua mengikuti atau melaksanakan hilirisasi lewat pembangunan smelter. Itu kenyataannya. Nah bagaimana menyikapi ini?" ungkapnya.
Ia mengisahkan tahun 2014 sampai 2017, untuk mineral diperbolehkan mengekspor dengan syarat yang sudah ditetapkan. Salah satunya, bagi yang sudah bangun smelter maka akan dikenakan biaya keluar.
"2017 ini perlu kita kaji kembali apa solusinya. Salah satunya apa mungkin kita revisi UU Minerbanya, atau ada sasaran antara kita revisi PP 01/2014 nya. Hal ini yg kita kaji sehingga beri solusi bermanfaat baik bagi smelter juga bagi penambang maupun juga untuk menstabilkan harga," tandasnya.
Sementara Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR, Syaikul Islam Ali menolak pemerintah apabila menerbitkan Perppu maupun RPP 01/2014. Pasalnya, hal itu tidak etis karena saat ini UU Minerba sedang dibahas di DPR.
"Tidak etis karena UU sedang dibahas, selain itu tidak ada keadaan luar biasa dimana biasa Perppu dikeluarkan. Yang paling bijak bersama DPR menyelesaikan UU secepatnya," tandasnya.
Pasalnya kedua aturan yang rencana akan diterbitkan, kata Syaikul, justru menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, belum ada yang mengetahui isi UU Minerba yang akan direvisi seperti apa.

Credit Kontan.co.id

Saat Singapura kehilangan mahkotanya

SINGAPURA. Posisi Singapura sebagai negara yang paling mudah melakukan bisnis di dunia selama bertahun-tahun tergeser. Saat ini, predikat tersebut disematkan kepada Selandia Baru. Hal ini tertuang dalam hasil kajian Bank Dunia terbaru yang dirilis hari ini.
Menurut laporan tersebut, di Negara Kiwi ini, pemohon aplikasi hanya butuh melalui satu prosedur yang prosesnya memakan waktu setengah hari saja untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebagai perbandingan, waktu rata-rata global pengajuan aplikasi ini mencapai 21 hari.
Selandia Baru juga menduduki posisi teratas untuk kategori pemberian izin konstruksi, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, dan perlindungan terhadap investor minoritas.
Menurut hasil temuan Bank Dunia, Selandia Baru berhasil naik satu peringkat dari tahun lalu ke posisi teratas seiring diberlakukannya program pembebasan retribusi pajak.
"Peraturan yang sederhana yang mudah diikuti menjadi pertanda bahwa pemerintah memberlakukan warga negaranya dengan rasa hormat. Hal ini berdampak positif bagi ekonomi, seperti lebih banyak muncul pengusaha, lebih banyak kesempatan berusaha untuk perempuan, dan lebih banyak yang menjalankan peraturan yang ditetapkan," jelas Paul Romer, World Bank chief economist and senior vice president Bank Dunia.
Laporan tahunan ini menilai sejumlah regulasi yang berkaitan dengan peluncuran, operasi, dan ekspansi bisnis sektor swasta di 190 negara. Misalnya saja dalam mendapatkan listrul, ketepatan kontrak, memecahkan masalah, dan peraturan pasar tenaga kerja.
Sementara, untuk pertama kalinya tahun ini, Bank Dunia ikut memasukkan komponen gender sebagai metodologi. Termasuk di dalamnya kemampuan perempuan untuk memiliki, menggunakan, dan menyerahterimakan properti.
Bagaimana dengan Singapura? Saat ini, Singapura menduduki posisi kedua, diikuti dengan Denmark, Hong Kong, Korea Selatan, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, Swedia, dan Macedonia. Sedangkan posisi terbawah dihuni oleh Venezuela, Libya, Eritrea, dan Somalia.
Secara keseluruhan, Bank Dunia mengatakan, emerging market membuat progres signifikan dalam hal penegakan reformasi.
Brunei (posisi 72), Kazakhstan (posisi 35), Kenya (posisi 92), Belarus (posisi 37), dan Indonesia (posisi 91) merupakan beberapa di antara sepuluh negara yang melakukan perbaikan yang sangat signifikan.
Brunei, contohnya, menaikkan kemampuan dalam menyuplai energi, memulai distribusi data konsumen dari perusahaan utiliti untuk memperbaiki akses ke kredit, dan memberlakukan peraturan baru yang menawarkan proteksi bagi kreditur.

Credit Kontan.co.id

Mengintip Rencana Prioritas Jonan-Arcandra Kelola Energi Hingga Akhir Tahun

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Duet Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar belum genap sebulan memimpin Kementerian ESDM. Keduanya membeberkan beberapa rencana kerja prioritas di sektor energi dan sumber daya mineral, hingga akhir tahun ini.

Salah satunya adalah dengan kewajiban membangun smelter di Indonesia. selain itu duet Jonan dan Arcandra juga akan mempercepat revisi PP Nomor 79 Tahun 2010, tentang biaya operasi yang dikembalikan dan pajak penghasilan di hulu migas.

Dengan selesainya revisi PP tersebut, investor lebih mudah dan murah dalam melakukan eksplorasi migas di Indonesia.

"Pertama itu kami akan meyelesaikan masalah hilirisasi minerba. Kedua itu selesaikan PP revisi 79 Tahun 2010 masalah cost recovery," ujar Jonan, dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Selain itu, beberapa blok migas di Indonesia juga ingin ditingkatkan lagi produktivitasnya. Beberapa di antaranya adalah Blok Mahakam yang akan dikelola Pertamina di 2018 dan pengembangan Blok East Natuna.

"Blok Mahakam selesai dan nanti ada Natuna Timur. Ini prioritas arahan Presiden," kata Jonan.

Amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan harga BBM satu harga di Indonesia juga akan terus dilakukan. Begitu juga dengan upaya menurunkan harga gas industri di Indonesia, yang masih terbilang tinggi.

"Pengelolaan harga gas sampai di konsumen supaya kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya, terutama sama negara yang tidak punya gas," tutur Jonan.

Penambahan jumlah kilang minyak di Indonesia juga akan terus dilakukan. Bahkan, Kementerian ESDM dapat menunjuk swasta agar cadangan BBM di dalam negeri aman.

"Kalau Pertamina belum cukup, kita cari swasta juga boleh," ucap Jonan.

Credit detikFinance

Peringkat Kemudahan Bisnis RI Naik Jadi 91, Jokowi Belum Puas

Foto: Maikel Jefriando-detikFinance

Jakarta - Bank Dunia mencatat peringkat kemudahan memulai bisnis atau ease of doing business Indonesia di 2017 meningkat. Menurut data Bank Dunia, peringkat kemudahan memulai bisnis di Indonesia untuk 2017 naik 15 poin ke level 91 dari posisi 106 tahun ini.

Tapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum puas atas hasil tersebut. Sebelumnya, Jokowi menargetkan peringkat kemudahan memulai bisnis di Indonesia pada 2017 nanti berada di posisi 40.

Demikianlah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

"Di 2016 ini kenaikannya sangat signifikan dibanding seluruh negara yang ada. Kita dianggap sebagai negara yang cepat karena peringkatnya tertinggi. Tapi sekali lagi bapak presiden tetap belum puas," jelas Pramono.

Pemerintah, kata Pramono akan terus mengejar agar peringkat kemudahan berbisnis di dalam negeri mencapai level yang lebih baik.

"Pada prinsipnya, Presiden masih terus mengejar kepada Menko perekonomian, Menkeu, BKPM dan menteri terkait untuk lebih memperbaiki hal ini. Karena belum mencapai sesuai arget yang diinginkan Presiden," paparnya.

Credit detikFinance

Jokowi Belum Puas Soal Peringkat Kemudahan Bisnis RI, Ini Respons Kepala BKPM

Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum puas dengan ranking kemudahan berusaha atau ease of doing business yang dirilis oleh Bank Dunia. Walaupun sudah ada peningkatan peringkat yang cukup signifikan, dari peringkat 106 ke 91.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, memaklumi ketidakpuasan Presiden Jokowi, karena target yang ditetapkan sebelumnya adalah peringkat 40.

"Kita memang masih jauh sekali. Saya kira saat ini kita baru 5-10% dari yang seharusnya kita kerjakan," ujar Thomas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut Thomas, melakukan perubahan dari sebuah tatanan yang sudah lama berjalan itu memang sulit. Maka dari itu, Bank Dunia sekalipun menempatkan Indonesia sebagai negara dengan perubahan paling besar di antara banyak negara lainnya.

"Ini lonjakan terbanyak dalam sejarah indeks EoDB (Ease of Doing Business) itu. Nggak pernah ada lonjakan 15 peringkat dalam 1 tahun, saya kira ini mencerminkan kerja nyata dan upaya-upaya deregulasi dari pemerintah," paparnya.

Terkait dengan target peringkat ke 40, Thomas menilai seluruh lini pemerintahan harus mampu bekerja lebih keras lagi dan terkoordinasi. Baik sesama Kementerian Lembaga maupun dengan pemerintah dan daerah.

"Ya kita harus genjot habis-habisan untuk mengejar ke situ," tegas Thomas.

Credit detikFinance

Peringkat Kemudahan Bisnis RI Naik, Darmin: Negara Lain Lebih Cepat

Foto: Maikel Jefriando-detikFinance

Jakarta - Kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan dalam setahun terakhir. Namun Bank Dunia mencatat Indonesia hanya mampu naik 15 peringkat dari sebelumnya.

Alasannya memang karena negara lain juga melakukan perbaikan yang lebih cepat.

"Karena kita membaik, orang (negara) lain membaiknya lebih cepat lagi," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut data Bank Dunia, peringkat kemudahan untuk memulai bisnis di Indonesia pada 2017 berada di level 91. Naik 15 poin dari sebelumnya 106 di 2016.

Darmin menuturkan bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan perbaikan terbesar.

"Ada sejumlah negara yang mereka sebut sebagai top reformer, yang melakukan reform atau perbaikan yang paling tinggi. Itu mereka me-list ada 10 negara. Kita termasuk di antara yang paling tinggi diantara top reformer tersebut," terang Darmin.

Perbaikan yang dilakukan terjadi pada 7 indikator utama dari total 10 indikator. Sebanyak 3 indikator lainnya mengalami penurunan, yaitu permohonan izin konstruksi, perlindungan investor minoritas dan penyelesaian kepailitan.

"Indonesia berhasil melakukan perbaikan dari 7 dari total 10 indikator yang ada. Walaupun kenaikannya masing-masing-masing beda. Bahkan ada yang sedikit turun," pungkasnya.

Darmin menekankan, perbaikan tersebut membuktikan bahwa komitmen Pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

"Kemajuan yang dicapai saat ini merupakan cerminan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim usaha lebih kompetitif dengan mempermudah memulai dan menjalankan usaha," tandasnya.

Credit detikFinance

Peringkat Kemudahan Berusaha RI Naik, Sri Mulyani: Karena Penyederhanaan Izin

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Bank Dunia mencatat peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia di 2017 meningkat. Menurut data Bank Dunia, peringkat kemudahan memulai bisnis di Indonesia untuk 2017 naik 15 tingkat ke posisi 91 dari sebelumnya di posisi 106.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menanggapi positif hal tersebut. Menurutnya hal ini karena berbagai upaya penyederhanaan izin yang dilakukan pemerintah.

"Bagus karena berbagai perizinan dan berbagai reformasi yang dibuat pemerintah," ujar Sri Mulyani, usai rapat paripurna, di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Dengan semakin mudahnya perizinan, diharapkan banyak investor yang percaya dan berminat untuk berinvestasi di Indonesia.

"Insya Allah itu akan memberikan confidence dan menarik lebih banyak kepercayaan," kata Sri.

"Seperti hari ini tingkat kemudahan berbisnis kita positif kan bisa berharap bahwa sektor swasta melakukan peranan yang positif (investasi) menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi seimbang antara fiskal dengan non fiskal kalau dari sisi pertumbuhannya," imbuhnya.

Saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan beberapa penyederhanaan izin dan regulasi. Salah satunya mengatur untuk kemudahan berinvestasi bagi pengusaha.

Credit detikFinance

Ketegangan Meningkat, NATO Tambah Pasukan di Perbatasan Rusia

NATO mendesak negara sekutu meningkatkan kontribusi militer di sekitar perbatasan Rusia guna membendung kekuatan Moskow di kawasan. (Reuters/Ints Kalnins)

Jakarta, CB -- Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, mendesak negara sekutu meningkatkan kontribusi militer di sekitar perbatasan Rusia guna membendung kekuatan Moskow di kawasan. Desakan ini diluncurkan NATO seiring meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia terkait Krisis Crimea dan konflik Suriah.

Peningkatan pasukan NATO di perbatasan Rusia dianggap penting menyusul keputusan Rusia untuk mengirimkan kapal induknya ke perairan Eropa untuk menuju Suriah. Menteri pertahanan negara sekutu NATO pun berencana mengirimkan pasukan ke wilayah Baltik dan timur Polandia pada awal 2017, untuk mencegah adanya potensi ancaman.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyatakan peningkatan kontribusi militer negara sekutu dilakukan sebagai salah satu komitmen ikatan pertahanan negara transatlantik. Selain itu, hal ini juga berguna untuk menjaga kepentingan dan keamanan negara-negara NATO dalam mencegah timbulnya konflik di kawasan.

"(Peningkatan kontribusi militer) ini merupakan pencegahan kredibel. Bukan untuk memprovokasi tapi justru mencegah terjadinya konflik," ujar Stoltenberg seperti dikutip Reuters, Selasa (25/10).

Amerika Serikat sebagai anggota NATO juga berharap dapat mengikatkan komitmennya bersama negara Eropa lain untuk menambah sekitar 4.000 tentara yang akan ditempatkan di empat kelompok tempur. Langkah ini merupakan bagian dari respons tegas NATO terhadap aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014 lalu dan pencegahan hal serupa terjadi pada negara eks-Soviet lainnya.

Negara seperti Perancis, Denmark, dan Italia juga diharapkan bersedia bergabung dengan empat kelompok tempur yang dipimpin AS, Jerman, Inggris, dan Kanada. Keempat kelompok ini akan mengerahkan pasukan militer ke wilayah Eropa Timur seperti Polandia, Lithuania, Estonia, dan Latvia.

Keempat kelompok tempur akan didukung oleh sekitar 40 ribu pasukan cepat tanggap NATO yang dapat dirotasi ke negara Baltik dan Polandia untuk menangani berbagai potensi konflik dengan cepat.

Peningkatan kontribusi militer ini merupakan bagian dari strategi pencegahan baru yang diharapkan dapat dikombinasikan dengan pasukan patroli udara, pertahanan rudal, dan pertahanan terhadap serangan siber.

NATO juga berharap, negara seperti Bulgaria, Romania, dan Turki dapat turut segera meningkatkan patroli angkatan laut dan udara bersama di kawasan, walaupun strategi peningkatan militer NATO di Laut Hitam masih terhambat akibat adanya kehadiran militer Moskow di sana.

Ketegangan antara Negara Barat dan Rusia meningkat sejak Crimea dianeksasi Rusia. Hubungan keduanya terus memburuk sejak Rusia membantu pasukan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad memerangi pemberontak, terutama di Aleppo dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya, AS mendukung kelompok pemberontak untuk membantu menggulingkan Assad.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah AS juga menuding Rusia berada di balik serangkaian serangan siber yang menimpa pejabat Partai Demokrat AS. AS menuduh Rusia berupaya mempengaruhi pemilu presiden AS, yang akan digelar pada 8 November mendatang.

Credit CNN Indonesia

Produsen Jet Tempur Berebut Tender Rp156 Triliun dari India

India membuka tender global untuk pengadaan ratusan jet tempur baru, yang langsung menjadi rebutan produsen-produsen senjata kelas dunia. (Reuters/Vijay Mathur)

Jakarta, CB -- Produsen-produsen jet tempur dari seluruh dunia berebut proyek pengadaan armada udara baru India yang nilainya fantastis. Namun ada satu syarat yang memberatkan perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu proses produksi yang sebagiannya harus dilakukan di dalam negeri.

Ben Moores, ahli pertahanan dan penerbangan di lembaga IHS Jane's mengatakan India telah menyebarkan pengumuman tender ke beberapa perusahaan senjata di seluruh dunia. Menurut Moores, nilai tender tersebut mencapai US$12 miliar atau lebih dari Rp156 triliun.

"India siap membayar US$56 hingga US$80 juta per pesawat untuk 150 jet tempur," kata Moores, dikutip dari CNN, Selasa (25/10).

Namun Perdana Menteri India Narendra Modi menginginkan sebagian produksi dilakukan di dalam negeri, sebagai bagian dari program "Make in India". Syarat ini dianggap ganjalan bagi mulusnya proses tender pengadaan senjata.

Syarat inilah yang membuat perusahaan jet tempur Perancis, Dassault, harus melalui negosiasi panjang dengan India untuk pembelian 126 jet tempur Rafale. Akhirnya, Dassault hanya menyanggupi pengadaan 36 jet tempur karena harus melibatkan unsur dalam negeri dalam produksinya.

Produsen jet dari Swedia, Saab, mengaku siap memenuhi persyaratan India tersebut dalam tender kali ini.

"Kami siap memberikan solusi di bawah program 'Make in India'," kata juru bicara Saab, Sebastian Carlsson, yang mengaku telah menerima surat tender dari pemerintah India.

Carlsson mengatakan perusahaannya telah berhasil mengirim jet tempur Gripen ke Brasil. Dalam kerja sama dengan Brasil, Saab mentransfer teknologi ke perusahaan lokal termasuk memberi pelatihan kepada para teknisi dalam negeri. Cetak biru kerja sama ini juga bisa diterapkan dengan India.

"Itu adalah contoh cara kami berbisnis," kata Carlsson.

Perusahaan senjata Lockheed Martin malah lebih agresif lagi berebut tender ini. Perusahaan asal Amerika Serikat ini mengaku siap menjadikan India sebagai pabrik global pembuatan jet tempur F-16.

"Produksi F-16 di India akan menjadikan negara itu sebagai fasilitas pembuat F-16 satu-satunya di dunia. Tidak ada pesaing kami yang bisa menawarkan hal itu," kata Abhay Paranjape, direktur pengembakan bisnis Lockheed di India.

Modernisasi persenjataan India menjadi salah satu program unggulan Modi, terutama karena negara itu tengah bersitegang dengan tetangganya, Pakistan. Kedua negara pemilik senjata nuklir ini terlibat seteru berdarah di Kashmir, wilayah sengketa sejak puluhan tahun.

Credit CNN Indonesia

Kisruh Filipina-AS, Menang jadi Abu Kalah jadi Arang

Duterte berkonflik dengan AS melalui ancaman putus hubungan, namun sejatinya kerugian dialami oleh kedua negara jika hal itu terwujud. (AFP Photo/ Ye Aung Thu)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte tak main-main saat mengatakan ingin ‘menjaga jarak’ dengan sekutu terdekatnya selama hampir 65 tahun, Amerika Serikat. Sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada Juni lalu, Duterte memiliki gaya pemerintahan yang bertolak belakang dengan pemimpin sebelumnya, Benigno Aquino III.

Di kala Manila berusaha memperkuat kehadiran AS di kawasan dengan menyetujui pakta pertahanan Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) sekitar 2014 lalu, Duterte malah menegaskan keinginannya untuk ‘berpisah’ dengan AS dan merapat ke China dan Rusia.

“Saya umumkan perpisahan saya dengan AS, baik dalam segi militer dan ekonomi. Amerika sudah kalah,” tutur Duterte dalam kunjungan kenegaraan di Beijing, China, Kamis pekan lalu seperti dikutip Reuters.

“Mungkin saya juga akan mendatangi Rusia dan berbicara pada [Presiden Vladimir] Putin bahwa ada tiga negara bersatu menghadapi dunia – China, Filipina, Rusia. Ini satu-satunya cara,” lanjut dia.

Sejak itu Duterte semakin kencang melontarkan sikapnya menjauhi AS. Baru-baru ini dia mengatakan Filipina tidak akan lagi menjadi “anjing” Amerika, untuk menanggapi kritikan dan ancaman penyetopan bantuan oleh Barat. Pemerintah Amerika Serikat memang gencar mengecam Filipina karena kebijakan perang ‘brutal’ Duterte dalam memberantas narkoba yang dianggap melanggar HAM.

Para menteri Filipina memang selalu berusaha mengklarifikasi pernyataan Duterte, namun mantan wali kota Davao itu selalu mengungkapkan makian yang sama terhadap AS. Jika Filipina benar-benar menjauhi AS, maka ini akan jadi kemunduran bagi kebijakan Presiden Barack Obama di Asia, atau yang dikenal dengan nama ‘Pivot to Asia’.

Duterte merapat ke China dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. (Reuters/Thomas Peter)

Dengan kebijakan ini, Obama mengalihkan fokus kebijakan luar negerinya dari Timur Tengah dan beralih ke Asia. Obama ingin mempertahankan eksistensi AS di Asia guna membendung ancaman perkembangan ekonomi dan politik China yang sangat pesat.

“Jika China berhasil membuat Filipina jauh dari AS, ini akan menjadi kemenangan besar bagi usaha Beijing dalam melemahkan aliansi AS di kawasan itu," tutur Penasihat Senior Center for Strategic and International Studies Andrew Shearer, dikutip dari Washington Post.

Menurut Shearer, perpecahan aliansi AS-Filipina dapat mempengaruhi mitra AS lainnya di kawasan. Filipina bukan satu-satunya negara Asia yang akan menjauh dari Amerika.

Salah satunya Thailand yang perlahan namun pasti mulai jaga jarak dengan AS pasca kudeta militer 2014 lalu. Sempat terjadi beberapa insiden diplomatik antara AS dan Thailand. Menurut AS, catatan pelanggaran HAM junta militer menghambat proses demokratisasi di Thailand.

Menurut Direktur Eksekutif Collaborative Innovation Center of South China Sea Studies di Universitas Nanjing, Zhu Feng, mendekatnya Filipina dan Thailand merupakan sinyal positif bagi China, terutama untuk mengamankan misi Beijing di Laut China Selatan (LCS).

Zhu berujar, China akan dengan senang hati meminta Filipina menghentikan penggunaan pangkalan udara militer AS di Palawan. Sekitar 160 kilometer dari Palawan adalah kepulauan Spratly, wilayah sengketa yang telah berdiri pangkalan militer China.

Bagi AS, Palawan sangat penting dalam mengidentifikasi perkembangan sengketa di LCS. Terganggunya operasi militer di Palawan dapat menyulitkan misi AS di kawasan.

Filipina juga merugi

Kerugian atas renggangnya hubungan kedua negara tidak hanya akan dirasakan Amerika Serikat, namun juga Filipina. Menurut ahli ekonomi di Capital Economics, Mark Williams, Filipina akan rugi besar di sektor ekonomi.

Diberitakan CNN, berdasarkan data Kementerian Luar negeri AS, jumlah perdagangan barang dan jasa antara Filipina dan AS mencapai US$25 miliar setiap tahunnya. AS merupakan mitra dagang terbesar bagi Filipina setelah Jepang dan China.

Jika Duterte benar-benar ingin memutuskan hubungan ekonominya dengan AS, Filipina berpotensi kehilangan US$1,3 miliar investasi asing langsung (FDI), belum lagi US$ 150juta bantuan pembangunan dari AS.

"Jika hubungan dengan AS benar-benar terhenti ini akan menjadi kekhawatiran bagi Filipina karena banyak investasi-investasi AS yang mengalir di negara itu," ucap Williams.

Perusahaan-perusahaan AS telah berinvestasi di Filipina lebih dari US$4,7 miliar. Duterte seakan sudah tahu risiko ini, itulah sebabnya dia kian mendekat ke China. Duterte berharap kedekatan dengan China bisa menutupi kerugian akibat putusnya hubungan dengan AS.

Dalam kunjungannya ke Beijing, Duterte menandatangani 13 kesepakatan dagang dan ekonomi dengan China. Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ramon Lopez menyebutkan, perjanjian perdagangan senilai US$13,5 miliar disepakati kedua negara saat Duterte melawat ke negara itu.

Namun, menurut Williams, China tidak akan banyak menolong Filipina. "Fokus Filipina ke China tidak akan menolong karena investasi China di Filipina tidak begitu besar dan relatif lebih kecil," kata Williams.

Artinya, baik AS dan Filipina sama-sama merugi jika memutus hubungan kedua negara, menang jadi abu kalah jadi arang.

Credit CNN Indonesia

Duterte Ingin Filipina Bebas Tentara Amerika dalam Dua Tahun

Presiden Rodrigo Duterte mengatakan Filipina akan bebas dari tentara Amerika Serikat dalam waktu dua tahun. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte mengatakan Filipina akan bebas dari tentara Amerika Serikat dalam waktu dua tahun. Selain itu, dia juga ingin menghapuskan pakta pertahanan kedua negara, kian mengancam posisi AS di kawasan.

Komentar ini menambah panjang daftar ancaman Duterte terhadap AS. Sebelumnya beberapa kali Duterte mengatakan akan menghentikan kerja sama pertahanan, termasuk latihan gabungan militer kedua negara yang rutin dilakukan setiap tahun.

"Saya ingin, mungkin dalam dua tahun ke depan, negara saya bebas dari kehadiran tentara militer asing. Saya ingin mereka keluar dan jika perlu merevisi kesepakatan, saya akan melakukannya," kata Duterte dalam forum ekonomi di Tokyo dalam lawatannya ke Jepang, Rabu (26/10), dikutip AFP.

Saat ini memang ada segelintir pasukan khusus AS di beberapa bagian Filipina, terutama di Mindanao di selatan yang terlibat dalam operasi pemberantasan terorisme. Duterte sebelumnya mengatakan kehadiran tentara Amerika justru meningkatkan ketegangan dan ancaman keamanan dari kelompok separatis.

Duterte sebelumnya pernah menyebut Presiden AS Barack Obama "anak pelacur", menyebabkan pertemuan bilateral kedua negara batal digelar. Perseteruan Duterte dengan AS setelah Obama berada di barisan pengkritik program pemberantasan narkotika Filipina yang menewaskan 3.700 orang.

Dalam kunjungannya ke China pekan lalu, Duterte juga mengumumkan "perceraian" antara Filipina dan AS. Selain itu, Duterte juga menyiratkan niat merapat ke Rusia. Baik China dan Rusia adalah rival AS di kawasan.

Credit CNN Indonesia

Duterte: Jangan Jadikan Filipina Anjing Amerika

Rodrigo Duterte terkenal dengan kata-katanya yang pedas, terutama bagi pemerintah Amerika. (Reuters/Lean Daval Jr)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte seakan tidak pernah kehabisan kata-kata kasar, terutama yang dialamatkan untuk Amerika Serikat. Dalam ocehan terbarunya, Duterte mengatakan bahwa Filipina tidak akan menjadi "anjingnya" Amerika.

Diberitakan CNN, komentar ini disampaikan Duterte di bandara Manila sesaat sebelum dia berangkat kunjungan kenegaraan ke Jepang, Selasa (25/10). Menurut Duterte, AS yang memulai lebih dulu konflik dengan Filipina melalui kritikan terhadap gaya kepemerintahan dan kebijakannya, khususnya pada caranya mengatasi narkotika.

Sejak Duterte menjabat sebagai presiden pada Juni lalu, lebih dari 3.000 orang terduga bandar dan pengguna narkoba tewas ditembak polisi atau jadi korban pembunuhan di jalan.

"Obama dan Uni Eropa, mereka yang memulai perselisihan dengan mengangkat isu pelanggaran HAM kepada saya. Lantas mereka mengancam akan memutus bantuan untuk FIlipina," ujar Duterte

"Lalu saya tegaskan kepada mereka, 'dasar anak pelacur, jangan jadikan kami anjing kalian, seolah kami anjing yang diikat, dan kalian melempar roti yang tidak bisa kami raih," lanjut dia.

Duterte sebelumnya juga pernah mengatakan Presiden Barack Obama sebagai "anak pelacur" yang membuat pertemuan bilateral kedua negara batal dilakukan. Dalam langkahnya yang lebih ekstrem, Duterte akan menghapuskan kerja sama militer dengan AS, termasuk latihan gabungan yang rutin digelar setiap tahun.

Duterte juga mengecam kehadiran tentara AS di Filipina dan mengancam akan membatalkan kesepakatan kerja sama pertahanan kedua negara.

Salah satu kesepakatan pertahanan kedua negara adalah Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) yang telah disepakati Presiden AS Barack Obama dan mantan Presiden Filipina benigno Aquino pada April 2014 lalu. Pakta pertahanan ini memungkinkan peningkatan kehadiran tentara AS di Filipina.

"Saya menginginkan tak ada lagi pasukan atau tentara asing di negara saya kecuali tentara Filipina itu sendiri," kata Duterte.

Belum ada komentar dari pemerintah AS terkait pernyataan terbaru Duterte ini. Namun sebelumnya sumber di pemerintahan Amerika mengatakan bahwa mereka sebisa mungkin mengabaikan ocehan Duterte, yang menurut mereka akan semakin menjadi jika ditanggapi.
Credit CNN Indonesia

Rabu, 26 Oktober 2016

Begini Tegangnya Saat Rombongan Kapal Induk Rusia Jajal Kesiagaan Angkatan Laut Inggris

net

Kapal Induk Rusia

CB - Britannia rules the waves, Inggris Raya sang penguasa Samudera, begitu kira-kira petikan lirik lagu Rule Britannia.
Inggris yang pada abad ke-18 dan 19 menguasai lautan, sekarang mengalami serangkaian pemotongan anggaran militer yang membatasi kesiapan armada Angkatan Lautnya.
Bagaimana kalau Inggris justru diuji coba di halamannya sendiri?
Pada awal September 2016 Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan bahwa Rusia akan mengirimkan kapal induk Admiral Kusnetzov untuk memperkuat gugus tugasnya di Laut Merah dalam rangka memperkuat operasi militer yang dilancarkan terhadap kekuatan ISIS di Suriah.
Yang tidak disebutkan saat itu, bahwa rute yang akan digunakan oleh Admiral Kuznetsov ternyata melintasi selat Channel, alur laut sempit yang memisahkan Inggris dan Perancis.
Walaupun alasan Rusia adalah menggunakan rute terpendek, alasan ini tak bisa diterima mentah-mentah dan membuat Inggris naik darah.
Tensi antar kedua negara pun naik lagi, mengingatkan pada masa-masa Perang Dingin.
Apalagi kapal induk Admiral Kusnetzov merupakan kapal AL Rusia dengan tonase terbesar yang melintas sejak Perang Dingin, sehingga dapat diduga Rusia memang sedang uji kapabilitas Inggris.
Kapal induk tersebut berangkat dari pangkalannya di Severomosk dengan dikawal oleh kapal perang jenis Cruiser bertenaga nuklir kelas Kirov yaitu Pyotr Veliskiy (Peter Agung).
Bersamanya ada tiga kapal pendukung dan satu kapal selam.

Royal Navy (AL Inggris) pun menyiapkan kekuatan untuk menyambut gugus tempur kapal Rusia dengan mengerahkan destroyer Type 45 HMS Duncan dan dari pangkalannya di Portsmouth untuk mengawal Kusnetzov.
Perintahnya tegas dan jelas: Man Marking, atau berlayar hanya lima mil laut jauhnya dari kapal sasaran.
Belgia pun mengirimkan fregat Leopold I untuk mendukung HMS Duncan, bersama sejumlah kapal perang lain yang tergabung dalam NATO Maritime Group One.
Royal Air Force pun menyiagakan skadron Eurofighter Typhoon dari pangkalan RAF Lossiemouth dan RAF Coningsby untuk lepas landas segera apabila radar mendeteksi bahwa pesawat tempur yang dibawa Admiral Kusnetzov terbang dan melanggar wilayah udara Inggris.
Sepanjang perjalanannya melintasi Laut Utara, Admiral Kusnetzov sendiri sudah dibayangi ketat fregat HMS Richmond dan fregat AL Norwegia KNM Fridtjof Nansen yang berpangkalan di Shetland terus-menerus hingga mendekati Inggris.
Armada Rusia tersebut juga dibayangi dari udara oleh pesawat patroli maritim P-3 Orion yang mengambil sejumlah foto udara atas gugus tugas Rusia tersebut.
Pada 20 Oktober 2016, kapal induk Admiral Kuznetsov memasuki perairan Inggris dan melintas dekat Kent, walaupun mereka menjaga diri tetap dalam koridor dengan tidak menyimpang dari garis batas perairan internasional.
Rusia pun menaati protokol dengan melaporkan kehadiran mereka ke otoritas setempat yang dilewati, dan memberitahukan flight plan setiap kali pesawat-pesawat tempurnya melakukan lepas landas dan penerbangan untuk mengawal gugus tugas AL Rusia tersebut.
Di deknya disiagakan dua jet tempur Su-33 yang sudah dipasangi rudal dan siap lepas landas, seolah memberikan peringatan kepada Inggris dan NATO untuk tidak main-main dengan Kusnetzov.
Yang lebih seru lagi, Rusia ternyata juga memainkan manuver taktisnya: AL Rusia menggerakkan dua korvetnya dari kelas Buyan yang tadinya siaga di laut merah ke arah Utara dengan melintasi perairan di sekitar Portugal, mendekati Inggris untuk menyambut Admiral Kusnetzov yang merampungkan perlintasannya di Channel.

Permainan catur klasik ini dijawab Royal Navy dengan mengerahkan HMS Dragon ke Selatan untuk membayangi kedua korvet yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Kalibr tersebut.
Amerika Serikat juga mengerahkan satu destroyernya USS Carney dari kelas Arleigh Burke untuk membayangi kedatangan Kusnetzov di Laut Merah.
Buat Rusia, kemampuan mereka untuk show of force dengan mengerahkan kapal induk Admiral Kusnetzov dianggap sebagai pembuktian bahwa Rusia punya kemampuan proyeksi kekuatannya kemanapun mereka mau, tanpa bisa didikte NATO.
Betapapun, reaksi cermat dan tak mempan provokasi yang ditunjukkan oleh Royal Navy memberikan jaminan pada Eropa bahwa NATO siap menangani aksi provokasi yang ditunjukkan oleh pihak manapun yang berseberangan dengan mereka.

Credit TRIBUNNEWS.COM

Siapa Kiagus Ahmad Badaruddin Sehingga Dipilih Jadi Kepala PPATK, Ini Profilnya

Kompas / Kiagus Ahmad Badaruddin

CB -- Selain memiliki kompetensi yang memadai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin dianggap profesional, sehingga Presiden Joko Widodo memilihnya menjadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru.
Menteri Sekretaris negara Pratikno yang dikonfirmasi Kompas mengatakan, PPATK diharapkan juga meningkatkan jejaring yang baik dan kuat dengan institusi lainnya sehingga kinerja PPATK semakin optimal.
Nama Badaruddin termasuk sejumlah nama yang pernah diusulkan kepada Presiden Jokowi. Nama-nama itu berasal dari internal ataupun eksternal PPATK. "Sejumlah kementerian juga diminta mengajukan nama-nama dengan kriteria, antara lain memiliki kompetensi, profesionalitas, integritas," kata Pratikno.
Dari situs Kementerian Keuangan disebutkan, perjalanan karier Badaruddin di kementerian tersebut dimulai sejak ia tamat SMA tahun 1977. Badaruddin memulai kariernya dari bawah, mulai dari pelaksana hingga menduduki berbagai jabatan lainnya di Kementerian Keuangan.
Pada 2003, ia pernah diangkat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas pengabdian, dedikasi dan prestasinya, Badaruddin juga pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.
"Saya siap menjalankan tugas apa pun yang dipercaya Presiden pada masa akhir pengabdian saya ini dengan baik dan sungguh-sungguh," kata Badaruddin.
Sebenarnya Badaruddin mengaku sudah mau pensiun dan mengajukan diri sebagai widyaiswara atau pengajar pada akhir pengabdiannya, tetapi ternyata malah dipercaya menjadi kepala PPATK.

*KIAGUS AHMAD BADARUDDIN*
Lahir:
Palembang, Sumatera Selatan, 29 Maret 1957
Pendidikan:
Tamat SMA 1977 bekerja di Kementerian Keuangan
Pekerjaan:
Pada 2003 diangkat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2006 kembali ke Kemenkeu jadi Direktur Sistem Perbendaharaan
Tahun 2008-2009 Direktur Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2012 Sekjen Kemenkeu
Tahun 2015 Irjen Kemenkeu

Credit TRIBUNNEWS.COM