CUPUMA

Rabu, 08 Mei 2019

Pesawat Superjet-100 Jatuh di Moskow, 41 Orang Tewas

MOSKOW - Sedikitnya 41 orang tewas setelah pesawat Sukhoi Superjet-100 jatuh di Moskow, Rusia, tak lama setelah lepas landas, Minggu petang waktu setempat. Pesawat pembawa 78 orang ini lepas landas dari bandara Sheremetyevo, Moskow menuju Murmansk.

Dari 78 orang yang ada di dalamnya, lima di antaranya adalah awak atau kru pesawat. Pesawat jatuh ketika melakukan pendaratan darurat. Juru bicara Komite Investigasi Rusia Elena Markovskaya seperti dikutip dari Russia Today, Senin (6/5/2019), mengatakan 41 orang meninggal.

Enam dari 37 orang yang diselamatkan telah dilarikan ke rumah sakit. Menurut Menteri Kesehatan Veronika Skvortsova, tiga korban selamat berada dalam perawatan intensif setelah menderita luka bakar dan menghirup asap.

Penerbangan Aeroflot SU 1492 telah lepas landas dari Moskow ke Murmansk, sebuah kota di utara Rusia. Namun, pesawat harus kembali ke Sheremetyevo setelah kru pesawat melaporkan keadaan darurat di pesawat kurang dari setengah jam setelah lepas landas.

Rekaman CCTV yang bocor ke media menunjukkan pesawat Sukhoi Superjet-100 telah berusaha mendarat. Pesawat terlihat memantul dan menabrak landasan pacu dengan kekuatan penuh saat mesin terbakar.

Beberapa saat kemudian, kobaran api melahap ekor pesawat. Sebanyak 37 penumpang yang selamat melompat dari pesawat saat tragedi terjadi.

Sebelumnya, Komite Investigasi Rusia mengonfirmasi 13 orang meninggal, termasuk dua anak. Namun, sesaat kemudian jumlah korban meninggal bertambah banyak menjadi 41 orang.

Credit sindonews.com

Kamis, 02 Mei 2019

Kaisar Naruhito Naik Takhta Gantikan Ayahnya Akihito

TOKYO - Kaisar baru Jepang Naruhito, yang dikenal sebagai sosok yang sungguh-sungguh dalam konservasi air, tengah dipersiapkan secara resmi untuk mengambil alih takhta pada Rabu (1/5/2019). Prosesi ini berlangsung sehari setelah ayahnya, Akihito, menyerahkan takhtanya, penyerahan takhta pertama di negara itu dalam dua abad.

Mantan Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko mengundurkan diri pada Selasa (30/4/2019) kemarin setelah tiga dekade menjadi bangsawan utama negara itu dalam upacara singkat dan sederhana, dengan Akihito berterima kasih kepada rakyat Jepang dan mengatakan ia berdoa untuk perdamaian.

Naruhito (59) secara teknis menggantikan ayahnya tepat pada tengah malam, tetapi kenaikannya ke Tahta Krisan akan diformalkan dalam upacara pada pagi hari ini. Bagian pertama proses ini tidak dihadiri oleh istri dan bangsawan perempuan seperti dikutip dari Reuters.

Pada tahap pertama upacara aksesi Naruhito, bangsawan kekaisaran akan menempatkan segel dan rahasia negara, bersama dengan peti yang berisi dua "Tiga Harta Karun" Jepang - pedang dan permata - di meja di depannya sebagai bukti saknya suksesi.

Upacara ini akan dihadiri oleh kelompok kecil termasuk bangsawan pria dewasa dan perwakilan dari tiga cabang pemerintah, termasuk Perdana Menteri Shinzo Abe dan kabinetnya.

Akihito dan Michiko tidak akan hadir, tetapi Satsuki Katayama, satu-satunya wanita di kabinet Abe, akan menjadi wanita pertama dalam sejarah modern yang hadir dalam upacara itu.

Setelah itu, bangsawan perempuan akan memasuki ruangan dan Naruhito akan membuat pernyataan publik pertamanya sebagai kaisar. Penobatan resmi akan berlangsung pada upacara yang lebih rumit pada bulan Oktober yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Jepang dan seluruh dunia.

Naruhito, kaisar pertama yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dan yang pertama dibesarkan sendiri oleh orang tuanya, mengatakan pada hari ulang tahunnya pada bulan Februari lalu bahwa menggantikan ayahnya membuatnya khidmat.

Mengingat latar belakang Naruhito dan istrinya, Masako, seorang mantan diplomat berusia 55 tahun - yang mencakup pengalaman panjang belajar dan tinggal di luar negeri - harapan begitu tinggi bahwa mereka mungkin mempunyai pandangan internasional yang lebih luas dan lebih dekat dengan kehidupan banyak orang Jepang.

Suksesi kekaisaran Jepang terakhir pada tahun 1989 terjadi selama berkabung untuk ayah Akihito, Hirohito.

Namun kali ini suasananya lebih meriah. Jepang telah diramaikan spanduk menyambut Reiwa - nama era baru untuk pemerintahan Naruhito - selama liburan 10 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara hitung mundur diadakan pada Selasa malam di klub-klub di seluruh negara, dengan orang-orang bersorak saat jam berdetak hingga tengah malam dan kembang api diluncurkan ke langit di beberapa daerah.

Pada hari Rabu pagi, rambu-rambu listrik di sistem kereta bawah tanah Tokyo memuat pesan "selamat kepada kaisar atas aksesinya" dan para pekerja di sebuah toko elektronik di pusat kota Tokyo mengenakan kemeja merah bertuliskan "Selamat Era Baru Reiwa."

“Tirai telah naik pada era baru yang akan dipenuhi dengan harapan,” kata ucap seorang warga Jepang Hiroshi Takahashi (78) di luar toko permen tradisional 'Wagashi'.

"Kaisar baru memiliki kepribadian yang mengagumkan dan saya harap dia menciptakan keluarga kerajaan yang baik yang mengekspresikan kepribadiannya sendiri," harapnya.

Credit sindonews.com

Indonesia siap jalankan presidensi Dewan Keamanan PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard dalam press briefing di Kantin Diplomasi, Kemenlu RI di Jakarta, Kamis (2/5/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (CB) - Pemerintah RI siap menjalankan tugas presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sepanjang Mei 2019, kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard.

"Kita siap untuk menjadi presiden Dewan Keamanan PBB selama sebulan ke depan," ujar Febrian dalam press briefing di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan bahwa Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani pada Rabu siang (1/5) waktu setempat telah mengadakan konferensi pers dan rapat jamuan pagi (working breakfast) sebagai presiden baru DK PBB serta menjelaskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan Indonesia di DK PBB selama satu bulan ke depan.

Selama masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 itu, pemerintah Indonesia akan mengusung tema yang terkait dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Adapun tema yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah "Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB" (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).

Menurut Febrian, presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk dari kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

"Indonesia di DK PBB terkenal sebagai peace builder (pembangun perdamaian). Kita tidak punya lawan atau musuh," ujar dia.

Beberapa tanggung jawab Indonesia sebagai presiden DK PBB, antara lain memimpin sidang, pertemuan, maupun konsultasi DK PBB; mewakili dan berbicara atas nama DK di hadapan negara lainnya PBB dan pihak ketiga; mengeluarkan pernyataan (presidential statement) dan catatan-catatan pemimpin (notes by president); serta memfasilitasi surat-menyurat komunikasi, laporan, dan pertukaran informasi atas nama DK.

Sebagai praktik umum, Indonesia dapat mengangkat isu tertentu yang menjadi tema presidensi ataupun dapat menjadi tema utama sidang terbuka DK PBB pada bulan ini.

"Untuk membuat 'programme of work' DK PBB itu harus mendapat kesepakatan dari 15 negara anggota DK PPB maka kita harus melakukan diplomasi untuk menjembatani isu yang ada," ucap Febrian.

Credit antaranews.com

Cina Pakai Aplikasi untuk Awasi Uighur dan Warga Muslim

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas Bahasa Mandarin, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Cina mengontrol kehidupan keseharian Uighur dan warga Muslim.

CB, XINJIANG -- Kepolisian Cina menggunakan aplikasi telepon pintar untuk mengumpulkan data 13 juta warga minoritas Uighur dan muslim Turki lainnya di Provinsi Xinjiang. Organisasi kemanusiaan Human Rights Watch (HRW) mengatakan aplikasi tersebut dikenal sebagai Integrated Joint Operations Platform (IJOP).

Aplikasi itu mengumpulkan informasi tinggi dan berat badan untuk disesuaikan dengan teknologi pengenalan wajah. Laporan yang dirilis HWR itu menyebutkan pihak berwenang Xinjiang mengawasi dengan ketat 36 kategori perilaku.

Kategori-kategori tersebut antara lain sosialisasi antar tetangga, menolak menggunakan pintu depan, dan tidak menggunakan telepon pintar, menyumbang ke masjid dengan 'semangat', dan menggunakan listrik secara 'tidak normal' juga termasuk ke dalam kategori perilaku yang diawasi.

"Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi, kehidupan sehari-hari dan perlawanan dari populasi ini dan pada akhirnya untuk merekayasa dan mengkontrol realitas," kata HRW dalam laporan itu seperti dilansir dari Aljazirah, Kamis (2/5).

HRW bekerja sama dengan perusahaan keamanan siber Jerman Cure53 untuk melakukan rekayasa terbalik aplikasi tersebut. Agar dapat menyediakan 'jendela yang tidak pernah dilakukan sebelumnya kepada pengawasan massal yang bekerja di Xinjiang'.

Aplikasi tersebut tidak hanya memberikan informasi pribadi kepada pejabat pemerintah tapi juga memberikan laporan tentang orang, kendaraan, dan event yang mereka curigai. Lalu polisi menindaklanjuti informasi-informasi tersebut dengan penyelidikan.

Petugas keamanan juga diminta untuk memeriksa apakah orang-orang yang mencurigakan menggunakan 51 perangkat lunak internet yang dilarang, termasuk aplikasi layanan kirim pesan yang terkenal di luar Cina, seperti WhatsApp, LINE, and Telegram.

HRW juga menyebutkan ada beberapa orang yang mengaku anggota keluarganya ditangkap karena memiliki WhatsApp atau memasang Virtual Private Network (VPN) di telepon pintar mereka. Cina meningkatkan cengkraman mereka di Xinjiang setelah serangkaian serangan pisau dan kerusuhan etnis yang terjadi 10 tahun terakhir.

Masyarakat internasional sudah mengecam kebijakan keras pemerintah Cina di wilayah paling utara negara itu. Di mana ada sekitar 1 juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas muslim lainnya ditahan di kamp penahanan.

Cina mengklaim kamp itu sebagai program vokasi. Tapi selain ditahan banyak warga Uighur yang juga dipaksa untuk menjadi tuan rumah petugas pemerintah yang mengawasi mereka di rumah mereka sendiri.

"Beijing telah mengumpulkan sampel DNA, sidik jari, selaput pelangi matam dan golongan darah semua warga yang berusia antara 12 sampai 65 tahun," kata HRW.

Pemerintah Cina juga telah mengumpulkan sampel suara warga Uighur. Peneliti senior Cina HRW Maya Wang mengatakan aplikasi tu menunjukan polisi Xinjiang menggunakan cara yang ilegal dalam mengumpulkan informasi untuk menelusuri perilaku warga Uighur.

"Sistem petunjuk ini memberikan petunjuk mikro kepada pihak berwenang, mendorong penyelidikan, yang akan diikuti penyelidikan terhadap mereka yang ditahan di kamp reedukasi politik di Xinjiang," kata Wang seperti dikutip ABC News.

Credit republika.co.id

Sempat Menolak Diungkap, Ini Jumlah Senjata Nuklir AS Sekarang

WASHINGTON - Departemen Energi Amerika Serikat (AS) pernah secara resmi menolak permintaan informasi tentang jumlah persediaan senjata nuklir yang diajukan oleh Federasi Ilmuwan Amerika. Penolakan itu merupakan yang pertama kali sejak hampir satu dekade.

Para ilmuwan telah mendapat akses untuk menghitung stok senjata nuklir Amerika Serikat. Dalam laporan di Bulletin of the Atomic Scientists terungkap bahwa negara itu total memiliki 6.185 hulu ledak nuklir yang disimpan di 24 lokasi di 11 negara bagian AS, serta lima negara Eropa.

Laporan stok senjata berbahaya Amerika itu ditulis Hans M. Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, dan rekannya dalam proyek tersebut, Matt Korda. Laporan yang mereka tulis berjudul "United States nuclear forces, 2019" dan dirilis pada 29 April lalu.

Dari penghitungan para ilmuwan tersebut, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mempertahankan cadangan hampir 3.800 hulu ledak nuklir. Sebagian besar hulu ledak itu tidak dikerahkan, termasuk 2.385 hulu ledak yang menunggu untuk pembongkaran.

Sedangkan yang dikerahkan sebanyak 1.750 hulu ledak. Yakni, sekitar 1.300 hulu ledak dipasang pada rudal-rudal balistik, 300 hulu ledak ditempatkan di pangkalan pesawat pembom strategis di Amerika Serikat, dengan 150 hulu ledak menjadi senjata taktis dan sisanya dikerahkan di pangkalan-pangkalan militer di Eropa.

Ketika Pentagon menolak merilis stok senjata nuklir AS pada bulan lalu, para ilmuwan mengecamnya. Keputusan Pentagon bulan lalu tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercaya publik tentang jumlah arsenal nuklir AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada awal tahun ini memutuskan untuk keluar dari Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty, perjanjian yang dibuat tahun 1978 untuk mencegah perang nuklir AS dan Rusia (saat itu masih bernama Uni Soviet).

Tak hanya Perjanjian INF 1978, Moskow juga telah menyatakan keprihatinannya soal nasib perjanjian New Start yang berada dalam bahwa jika tak ada pembaruan sampai umur perjanjian akan berkahir pada 2021.

Bulletin of the Atomic Scientists juga menyuarakan keprihatinan yang sama atas masa depan Perjanjian New START. "Pemerintahan Trump belum mengindikasikan apakah akan berusaha untuk memperpanjang perjanjian (atau tidak)...mengingat penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton meremehkan perjanjian pengendalian senjata itu, prospek untuk ekstensi tampak agak suram," bunyi laporan buletin tersebut, yang dikutip Kamis (2/5/2019).

Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Rusia dan AS terus mempertahankan cadangan nuklir terbesar di dunia. Masing-masing memiliki 6.850 dan 6.450 hulu ledak nuklir.

SIPRI melanjutkan, Prancis, China, Inggris, Pakistan, India, Israel dan Korea Utara memiliki persenjataan yang lebih kecil, masing-masing dengan 300, 280, 215, 140-150, 130-140, 80 dan 10-20 nuklir.

Credit sindonews.com

Berhadapan dengan Pesawat China, Jet Taiwan Keliru Tembakkan Senjata

TAIPEI - Seorang pilot pesawat jet tempur Taiwan keliru menembakkan senjata bela diri ketika behadapan dengan sebuah pesawat tempur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China. Senjata yang ditembakkan pilot tersebut adalah proyektil umpan inframerah.

Belum diketahui kapan dan dimana insiden itu terjadi, namun sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapnya kepada China Times awal pekan ini. Insiden itu tidak memicu konflik langsung.

"Penembakan proyektil umpan inframerah adalah tindakan defensif, sehingga tidak menyebabkan pertukaran tembakan," kata sumber yang tidak disebutkan namanya tersebut, seperti dikutip South China Morning Post, Rabu (1/5/2019).

Proyektil umpan biasanya digunakan untuk menghindari terkena rudal musuh yang datang.

Dalam insiden terpisah, pilot Taiwan lainnya secara tidak sengaja menembakkan proyektil umpan inframerah ketika memantau pesawat pengintai P-3C Amerika Serikat di dekat pulau itu.

Angkatan Udara Taiwan tidak menanggapi pertanyaan tentang kedua insiden itu.

Rincian dari pertemuan udara antar-pesawat militer yang langka itu menggarisbawahi ketegangan yang meningkat di Selat Taiwan. Taiwan merupakan titik api yang berpotensi berbahaya bagi Beijing, yang menganggap pulau sebagai provinsinya yang membangkang.

Beijing telah meningkatkan kegiatan militer di dekat Taiwan sejak Tsai Ing-wen, dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan, menjadi presiden pada tahun 2016. Presiden perempuan ini menolak untuk menerima prinsip satu-China.

Pada akhir Maret, dua jet tempur PLA China melintasi garis perbatasan yang memisahkan Taiwan dari China. Saat itu, Tsai merespons dengan memerintahkan "pengusiran paksa" pesawat tempur PLA jika nekat melewati "garis batas" lagi.

Collin Koh, seorang pakar militer dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapore’s Nanyang Technological University, mengatakan meningkatnya tekanan militer dari Beijing dapat menyebabkan lebih banyak senjata ditembakkan secara keliru.

"Meskipun tujuan sebenarnya (dari pilot Taiwan menembakkan proyektil umpan infra merah) sulit untuk dikonfirmasi, satu hal yang jelas—dalam keadaan tegang ada risiko penggunaan kekuatan yang tidak disengaja atau tidak disengaja," kata Koh.

"Jika PLA melanjutkan apa yang disebut patroli pulau di sekitar Taiwan, kita dapat mengharapkan militer Taiwan untuk menjaga respons mereka—dan dari waktu ke waktu ketegangan yang menumpuk dapat meningkat menjadi kecelakaan."

Laporan South China Morning Post juga mengatakan bahwa Taiwan telah menyebarkan sebagian kecil jet tempur untuk memperingatkan dan memonitor pesawat-pesawat tempur PLA selama setahun terakhir.

Menurut sumber surat kabar tersebut, kegiatan militer di dekat pulau itu sedang dipantau pada jarak 30 km oleh militer Taiwan karena berusaha menghindari konflik yang tidak disengaja.

Pakar militer yang bermarkas di Beijing, Zhou Chenming, mengatakan Taiwan berusaha mengerahkan lebih sedikit jet tempurnya untuk mengusir pesawat-pesawat China yang mengisyaratkan bahwa Taipei merasakan tekanan dari seberang Selat Taiwan.

Tetapi, mantan wakil menteri pertahanan Taiwan Lin Chong-pin mengatakan tindakan itu lebih cenderung menjadi tanda bahwa pemerintah Tsai mengambil pendekatan yang bijaksana dan terkendali.

Credit sindonews.com

Raja Thailand menikah menjelang upacara penobatan

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Jenderal Suthida Vajiralongkorn, yang kemudian diberi gelar Ratu Suthida, menikah melalui suatu upacara di Bangkok, Thailand, pada Rabu (1/5/2019). Gambar diambil dari rekaman video. (Thai TV Pool). (REUTERS/REUTERS TV)

Bangkok (CB) - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menikahi wakil kepala pasukan pengawal pribadinya pada Rabu (1/5), satu hari sebelum ia secara resmi dinobatkan sebagai raja.

Maha Vajiralongkorn kemudian memberi gelar kepada istrinya itu sebagai Ratu Suthida.

Pengumuman itu dimuat dalam Lembaran Kerajaan. Gambar-gambar upacara pernikahan pada Rabu itu kemudian disiarkan melalui bagian program malam hari Royal News di semua saluran televisi Thailand.

Berdasarkan undang-undang dasar, Vajiralongkorn (66 tahun) --yang juga dikenal sebagai Raja Rama X-- dijadikan sebagai raja setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, wafat pada Oktober 2016, setelah 70 tahun bertahta.

Vajiralongkorn dijadwalkan dinobatkan secara resmi menjadi raja melalui serangkaian upacara Buddha dan Brahmana pada Sabtu, yang akan dilanjutkan dengan pawai khidmat di Bangkok keesokan harinya.

Vajiralongkorn menunjuk Suthida Tidjai, mantan pramugari Thai Airways, sebagai wakil komandan unit pengawal pribadinya pada 2017.

Beberapa pengamat soal kerajaan serta media asing pernah memperkirakan bahwa Suthida dan sang raja memiliki hubungan percintaan. Namun, pihak kerajaan tidak pernah mengakui bahwa kedua sosok tersebut memiliki hubungan seperti itu.

Vajiralongkorn memberi Suthida pangkat jenderal penuh Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada Desember 2016. Suthida dinyatakan sebagai wakil komandan pasukan pengawal raja pada 2017. Vajiralongkorn juga menjadikan Suthida sebagai seorang Thanpying, yaitu gelar kerajaan yang berarti Perempuan Terhormat.

Di antara para tamu pada upacara pernikahan Vajiralongkorn-Suthida, hadir pemimpin junta militer yang telah memerintah Thailand sejak kudeta militer ada 2014, Prayuth Chan-ocha. Selain itu, pernikahan disaksikan oleh para anggota dan penasihat kerajaan, seperti yang terlihat pada gambar-gambar pernikahan tersebut.

Vajiralongkorn sebelumnya pernah menikah dan bercerai tiga kali. Ia memiliki tujuh anak.

Credit antaranews.com

Siap Dinobatkan Jadi Raja Thailand, Ini Sosok Maha Vajiralongkorn

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun berdiri dengan membawa jubah safron dalam upacara keagamaan Kathin di Wat Debsirindrawas, Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2017. Upacara keagamaan ini digelar untuk memberikan jubah baru bagi para biksu Buddha. Bureau of the Royal Household via AP

CB, Jakarta - Masyarakat Thailand bersiap menyambut Raja baru setelah mangkatnya Raja Bhumibol Adulyadej karena sakit pada 13 Oktober 2016. Jika tak ada aral melintang, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan dinobatkan menjadi Raja menggantikan ayahnya pada 4 Mei 2019.
Saat berkuasa nanti, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan menyandang nama Rama X, yang merupakan nama warisan ayahnya. Acara penobatannya menjadi Raja akan berlangsung selama tiga hari - tiga malam terhitung mulai 4 Mei hingga 6 Mei 2019.
Putra Mahkota Vajiralongkorn lahir di ibu kota Bangkok, pada 28 Juli 1952. Dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki dari Raja Bhumibol dan Ratu Sirkit.

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn ikuti prosesi upacara Kremasi jenazah Raja Thailand Bhumibol Adulyadej di Grand Palace di Bangkok, Thailand, 26 Oktober 2017. REUTERS
Maha Vajiralongkorn dilantik sebagai putra mahkota pada 28 Desember 1972 di Balai Singgasana Ananta Samakhom. Pengangkatan itu menempatkannya sebagai Putra Mahkota ketiga dari keluarga kerajaan Chakri.
Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, Maha Vajiralongkorn sejak usia 4 tahun sudah dikenalkan budaya kerajaan bersama kakak perempuannya, Putri Ubolratna.
Setelah menyelesaikan SD di Thailand, Maha Vajiralongkorn melanjutkan sekolah lanjutan ke Inggris. Pada 1966, dia mendaftar ke sekolah King’s Mead di kota Seaford, Sussex, Inggris, namun tak lama pindah ke sekolah Millfield di Somerset hingga lulus pada Juli 1970. Selama bersekolah ini, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dikenal dengan panggilan V Mahidol.

Pada September 1970, Maha Vajiralongkorn mengikuti kursus pelatihan militer di King’s School di kota Sydney, Australia. Tak disangka, itu adalah momen Maha Vajiralongkorn jatuh cinta pada dunia militer.
Pada 1972 dia mendaftar ke Sekolah Militer Australia di Duntroon, Canberra. Di sana, dia dipuji karena bisa mempunyai kemampuan yang baik di bidang akademik dan olah raga. Pada 1976, dia lulus dengan pangkat Pembantu Letnan Satu dan program studi militer.
Sekembali dari Australia atau persisnya pada 1977, ia melanjutkan pendidikannya di Thailand dan bergabung sebagai pasukan Angkatan Darat. Di militer Thailand, Maha Vajiralongkorn juga diketahui melatih pasukan angkatan udara Kerajaan Thailand, khususnya pilot tempur.
Karir Maha Vajiralongkorn di bidang militer sangat moncer. Dia mampu memperbaiki pesawat tempur, menjadi pilot helikopter yang andal, hingga mendapat izin menerbangkan pesawat tempur F-16 dan pesawat Boeing 737 seri 400.
Di bidang sosial, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn juga dikenal dermawan oleh rakyatnya. Sebagai buktinya, pada 1977 dia mendirikan sebuah rumah sakit di daerah terpencil berskala internasional.
Tak hanya itu, dia juga memberikan kontribusi kepada pertanian Thailand dengan membangun klinik agrikultur bergerak yang bertujuan melakukan efisiensi produksi dan pengembangan teknologi pertanian.
Maha Vajiralongkorn telah mengabdi sebagai Putra Mahkota selama 44 tahun. Selama bertugas dan memimpin upacara kerajaan, ia menggambarkan dirinya sebagai utusan Raja Bhumbibol.

Credit tempo.co

Pakistan Ancam Merespons Besar-besaran jika Perang Baru dengan India

ISLAMABAD - Militer Pakistan mengancam akan memberikan respons secara besar-besaran jika terjadi perang baru dengan India. Ancaman ini dilontarkan Kepala Angkatan Udara Pakistan (PAF), Marsekal Mujahid Anwar Khan.

"Dalam hal terjadi kesalahan penanganan oleh musuh, respons PAF akan lebih kuat dari sebelumnya," kata Khan, merujuk pertempuran kecil antara dua rival yang terjadi pada bulan Februari lalu.

Bentrokan sebelumnya dimulai pada 26 Februari, ketika India melancarkan serangan udara di sebuah kamp pelatihan yang diduga sebagai markas kelompok teroris di wilayah Pakistan. Islamabad kemudian merespons dengan serangannya pada hari berikutnya. Jet tempur India saat itu ditembak jatuh.

"(Respons) PAF pada 27 Februari 2019 melawan agresi musuh akan diingat dalam sejarah sebagai ‘Operation Swift Retort'," ujar Khan kepada Staf Udara ke-24 di Islamabad, Rabu (1/5/2019), seperti dikutip Russia Today.

Dia mengatakan setiap anggota Angkatan Udara pantas mendapatkan penghargaan khusus atas kinerja mereka pada hari tersebut.

Sejak pertempuran singkat Februari, kedua pihak saling mengumbar retorika bermusuhan, di mana Perdana Menteri India Narendra Modi pada pertenghan April menuduh Pakistan mengizinkan teroris menyerang India. Dia mengancam akan menghantam Pakistan dengan senjata yang dia sebut "Ibu dari semua bom nuklir".

Ancaman Modi ditanggapi sinis oleh juru bicara militer Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafoor. Dia memperingatkan New Delhi untuk tidak menguji tekad Islamabad.

"Dalam retorika Anda (India), Anda tetap menggunakan kekuatan nuklir sebagai ancaman," kata Ghafoor. "Kekuatan nuklir bukan ancaman, itu adalah senjata pencegahan yang tidak boleh dibilang remeh."

Credit sindonews.com

Koalisi Saudi Serang Bandara Yaman yang Jadi Basis Houthi

Ilustrasi serangan di Yaman. (Reuters/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Koalisi Arab Saudi meluncurkan serangan udara ke Bandara Sanaa, Yaman, yang menjadi basis angkatan udara kelompok pemberontak Houthi pada Rabu (1/5) malam.

Mengutip juru bicara koalisi, Turki al-Maliki, kantor berita Saudi, SPA, melaporkan serangan udara itu menargetkan situs sistem komunikasi dan lokasi operator pesawat nirawak atau drone milik Houthi.

"Teroris, militan Houthi yang didukung Iran telah mengubah Bandara Sanaa menjadi basis militer dan tempat meluncurkan drone untuk melakukan serangan teroris yang mengancam keamanan regional dan internasional," tutur al-Maliki pada Rabu (1/5).

Al-Maliki menegaskan serangan itu legal dan sesuai hukum kemanusiaan internasional.

Stasiun televisi Al Masirah yang dikontrol Houthi melaporkan sebanyak 13 serangan udara menargetkan pangkalan udara al-Dulaimi di Sanaa.

Seorang warga di dekat bandara mengatakan kepada Reuters ledakan mengguncang utara kota Sanaa, di mana bandara dan basis militer terletak.

Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lainnya telah berperang di Yaman sejak Maret 2015 untuk membantu pemerintah setempat mengusir pemberontak Houthi.

Sejak melakukan perlawanan, Houthi mengendalikan sebagian besar wilayah di utara Yaman, termasuk Ibu Kota Sanaa.

Perang terus menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebabkan sebagian besar penduduknya menderita kelaparan.

Hingga akhir 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 56 ribu orang tewas dalam perang sipil di Yaman tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Iran Ungkap Keinginan Berhubungan Baik dengan Arab Saudi Cs

Menlu Iran, Javad Zarif, mengungkapkan keinginan pihaknya untuk menjalin hubungan baik dengan musuh bebuyutannya, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya di kawasan. (Reuters/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Iran secara mengejutkan mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan musuh bebuyutannya selama ini, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya di kawasan.

"Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qatar, Kuwait, dan Oman. Kami juga berharap dapat memiliki hubungan yang sama baiknya dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab," ucap Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, Rabu (1/5).

Zarif juga menuturkan Iran "berharap negara anggota Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC) bisa menyelesaikan segala perbedaan secara damai."

Ia menyerukan agar Saudi dan sejumlah sekutunya di kawasan untuk segera menyelesaikan konflik diplomatiknya dengan Qatar yang telah berlangsung sejak Juni 2017 lalu.

"Kami menentang segala bentuk tekanan terhadap Qatar. Kami masih percaya bahwa tekanan terhadap Qatar selama ini melanggar hukum internasional," katanya seperti dikutip AFP.

Teheran dan Riyadh memang tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 2016 lalu. Saat itu, Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran menyusul serangan terhadap kedutaannya di Teheran.

Sementara itu, Saudi dan sejumlah sekutunya, seperti Uni Emirat Arab serta Bahrain, memutus hubungan diplomatik dengan Qatar pada Juni 2017 lalu.

Selain hubungan diplomatik, Saudi Cs juga memutus kerja sama perdagangan dan perhubungan dengan Qatar.

Saudi Cs berkeras menuding Qatar memunculkan ancaman di kawasan lantaran mendukung gerakan "ekstremisme".

Mereka juga ingin menekan Qatar yang mendekatkan diri kepada Iran dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Saudi Cs menganggap kelompok itu sebagai teroris.

Doha secara konsisten membantah seluruh tuduhan itu dan menuding Saudi Cs berupaya melakukan perubahan rezim di Qatar dengan boikot tersebut.

Pada April lalu, Qatar telah mengajukan tiga gugatan terhadap sejumlah bank Saudi dan Uni Emirat Arab di pengadilan London serta New York karena diduga ingin merusak nilai mata uang dan obligasinya.

Credit cnnindonesia.com

Meski Tak Akur, Saudi Selamatkan Kapal Minyak Iran di Laut Merah

JEDDAH - Penjaga pantai Arab Saudi telah menyelamatkan sebuah kapal tanker Iran di Laut Merah. Penjaga pantai Saudi memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk kapal tanker minyak Iran.

Pusat Koordinasi Pencarian dan Penyelamatan di Jeddah mendapatkan panggilan darurat oleh kapal berbendera Iran Happiness I, yang berjarak sekitar 70 mil laut dari Pelabuhan Islam Jeddah.

Juru bicara penjaga perbatasan mengatakan semua tindakan pencegahan yang diperlukan telah diambil untuk memastikan keselamatan awak dan menghindari kerusakan lingkungan.

"Semua 26 anggota awak, semua warga Iran kecuali dua yang merupakan warga Bangladesh, sekarang selamat," kata juru bicara Penjaga Perbatasan seperti dikutip dari Arab News, Kamis (2/5/2019).

Dilansir dari laman Time, saluran televisi dan kantor berita milik pemerintah Arab Saudi mengatakan pihak berwenang menerima panggilan darurat dari Happiness I atas "kegagalan mesin dan hilangnya kendali." Digambarkan posisi kapal sekitar 70 kilometer sebelah selatan Jeddah di Laut Merah.

Pihak berwenang Saudi mengatakan berbagai lembaga pemerintah terlibat dalam operasi itu, termasuk mereka yang menangani perlindungan lingkungan. Namun tidak dijelaskan apakah ada tumpahan minyak dari kapal tanker itu.

Situs web TankerTrackers.com, yang analisisnya memantau penjualan minyak di laut, memperkirakan Happiness I membawa setidaknya 1,1 juta barel bahan bakar minyak. Dikatakan kapal itu berlayar bersama-sama dengan kapal lain yang lebih kecil bernama Sabiti.

"Happiness I menghentikan mesinnya pada hari Selasa, kemudian dibayangi oleh Sabiti cukup dekat untuk membuat kru melarikan diri," kata TankerTrackers.

Dilaporkan oleh TankerTrackers, dua kapal tunda dari Arab Saudi tampaknya telah mencapai kapal.

TankerTrackers mengatakan kapal Happiness I kemungkinan mengalami kebocoran minyak, meskipun tidak memberikan perincian.

"Kami tidak dapat menyimpulkan apa yang menyebabkan kebocoran, tetapi mengingat betapa tiba-tiba hal-hal terjadi, sepertinya sesuatu yang mengejutkan mereka kalau tidak kami akan melihat kapal melambat atau menyimpang dalam upaya untuk menghindari insiden," kata situs tersebut.

Arab Saudi dan Iran adalah dua negara yang bersaing di Timur Tengah. Iran sekarang menghadapi tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat (AS) atas penjualan minyaknya setelah Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklirnya dengan kekuatan dunia. Iran telah memperingatkan akan menanggapi secara agresif setiap upaya untuk memotong ekspor minyaknya menjadi nol, seperti yang dijanjikan pemerintah Trump.

Credit sindonews.com

Pemukim Yahudi Tebang 150 Pohon Zaitun di Tepi Barat

Warga Palestina mengusir pemukim Israel di kebun zaitun miliknya

Foto: sahabatalaqsha

Pemukim Yahudi kerap melakukan kekerasan pada warga Palestina.

CB, RAMALLAH -- Pemukim Yahudi saat fajar menebang lebih dari 150 pohon zaitun yang sedang berbuah milik warga Desa Burqa, di sebelah timur Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordan, Rabu (1/5). Beberapa sumber lokal menegaskan banyak pemukim dari suatu permukiman tidak sah yang berdekatan, di bawah perlindungan ketat militer Israel, merobohkan dan menghancurkan pohon zaitun milik warga Desa Burqa.

Ibrahim Kan'an, seorang petani lokal yang pohon zaitunnya dihancurkan, mengatakan pemukim Yahudi berusaha menyerang dia saat ia sedang menggarap lahannya dua hari sebelumnya. Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin terjadi di Tepi Barat. Pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Israel.

Kekerasan tersebut antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid, pelemparan batu, penebangan tanaman dan pohon zaitun, dan serangan terhadap rumah yang rentan.

Antara 500 ribu-600 ribu orang Yahudi tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh wilayah pendudukan Al-Quds (Yerusalem) Timur dan Tepi Barat. Tindakan itu pelanggaran terhadap hukum internasional.

Semua permukiman di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Pasal itu menetapkan kekuatan pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya.

Credit republika.co.id

Balas Balon Peledak, Israel Serang Situs Militer Hamas

Ilustrasi serangan di Jalur Gaza. (Mahmud Hams/AFP)

Jakarta, CB -- Israel melancarkan serangan udara ke situs militer Hamas di Jalur Gaza sebagai balasan atas pengiriman balon berisi bahan peledak yang diterbangkan dari arah Palestina.

AFP melaporkan bahwa serangan tersebut menghantam satu markas militer di utara Jalur Gaza. Menurut kelompok pemantau lokal, tak ada korban dalam serangan pada Rabu (1/5) tersebut.

Setelah serangan tersebut, militer Israel melaporkan dua "peluncuran" susulan, diduga berupa roket, dari Jalur Gaza ke arah negaranya.

Hingga kini, belum diketahui pula serangan tersebut menimbulkan kerugian material dan nyawa atau tidak.

Beberapa hari belakangan, situasi di perbatasan sebenarnya berangsur tenang karena perjanjian gencatan senjata menjelang pemilihan umum Israel pada 9 April mendatang.

Namun pada Selasa, Israel kembali memangkas wilayah berlayar untuk nelayan Palestina karena ada serangan dari arah Jalur Gaza.

Selama ini, warga Palestina di Jalur Gaza memang kerap mengirimkan balon berisi bahan peledak melintasi pagar perbatasan untuk menghancurkan properti Israel.

Balon-balon tersebut biasanya dengan mudah melintasi perbatasan dan mengobarkan api di lahan-lahan peternakan Israel.

Credit cnnindonesia.com

Menhan Inggris Dipecat karena Kebocoran Informasi soal Huawei

PM Theresa May memecat Menhan Inggris, Gavin Williamson, karena kebocoran informasi mengenai pembicaraan Dewan Keamanan Nasional soal Huawei. (Reuters/Alkis Konstantinidis/File Photo)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May memecat Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson, karena kebocoran informasi mengenai pembicaraan Dewan Keamanan Nasional soal perusahaan telekomunikasi China, Huawei.

Melalui secarik surat, May mengatakan kepada Williamson bahwa kebocoran informasi itu "mengindikasikan bukti tanggung jawab Anda atas pengungkapan tak resmi."

Menanggapi surat ini, Williamson mengaku menyesal atas kebocoran informasi tersebut. Namun, Williamson menegaskan bahwa ia sama sekali tak terlibat dalam kegiatan membuat informasi itu bocor.

"Saya sangat membantah bahwa saya terlibat dengan cara apa pun atas kebocoran ini dan saya yakin penyelidikan menyeluruh dan formal akan membenarkan posisi saya," kata Williamson sebagaimana dikutip Reuters.

Kebocoran informasi ini pertama kali terendus setelah The Telegraph memberitakan bahwa Inggris akan mengizinkan Huawei memegang peranan dalam pembangunan jaringan 5G di negaranya.

Keputusan ini dianggap dapat merenggangkan hubungan dengan AS yang curiga China akan memata-matai negara lain melalui jaringan Huawei.

Pemecatan mendadak ini menambah panjang daftar menteri May yang hengkang dari kabinet pemerintahan di tengah kisruh Brexit.

Di tengah kisruh ini, May menunjuk Menteri Pembangunan Internasional, Penny Mordaunt, untuk menggantikan Williamson.

Posisi Willamson sebagai Menteri Pembangunan Internasional sendiri akan diisi oleh Rory Stewart, menteri urusan tahanan di Inggris.

Credit cnnindonesia.com

Pentagon Siap Kirim Militer AS ke Venezuela Jika Diperintahkan

Pesawat Angkatan Udara AS kedua yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Venezuela setelah mendarat di Bandara Camilo Daza di Cucuta, Kolombia 16 Februari 2019.[REUTERS]

CB, Jakarta - Pentagon menampik campur tangan militer di Venezuela untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, namun Pentagon telah menyiapkan rencana terperinci termasuk opsi militer.
Beberapa jam setelah Menlu AS Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat siap untuk mengambil tindakan militer jika perlu, Menteri Pertahanan AS sementara Patrick Shanahan mengatakan Amerika Serikat telah melakukan perencanaan menyeluruh di Venezuela, seperti dikutip dari Reuters, 2 Mei 2019.

Namun dia dan pejabat lainnya terus menekankan tekanan diplomatik dan ekonomi sebagai cara untuk membantu menggulingkan Maduro.

Kathryn Wheelbarger, penjabat asisten menteri pertahanan untuk urusan keamanan internasional, mengatakan selalu meninjau pilihan yang tersedia termasuk mengerahkan pasukan AS ke Venezuela.
"Tapi dalam hal ini kami belum diberi perintah soal itu, belum," kata Wheelbarger kepada House Armed Services Committee.

Sejauh ini, militer AS hanya memantau keputusan kebijakan luar negeri AS yang sedang berlangsung terhadap Venezuela, dan hanya melakukan hal kecil seperti mengantar bantuan kemanusiaan ke Kolombia untuk dikirim ke Venezuela.
Militer AS juga meningkatkan pengumpulan intelijen dan berbagi intelijen dengan sekutu, seperti Kolombia, sementara merencanakan kemungkinan evakuasi non-pejuang Amerika dari Venezuela, jika diperlukan. Perencanaan semacam itu adalah standar dalam setiap krisis sebesar Venezuela.

Pengunjuk rasa Oposisi melempari sejumlah kendaraan lapis baja Garda Nasional Venezuela di dekat Generalisimo Francisco de Miranda Airbase "La Carlota" in Caracas, Venezuela, 30 April 2019. Terlhat terdapat tiga mobil lapis baja yang berkeliling guna menghadang para demostran oposisi. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Perwira tinggi militer AS, Jenderal Marinir Joseph Dunford, mengatakan ia fokus pada pengumpulan intelijen dan bersiap untuk menjawab perintah, jika Trump mencari menginginkan Pentagon terlibat lebih dalam.
Namun dia menekankan bahwa militer AS harus bertindak dengan cara memperdalam kemitraan di Amerika Latin, di mana prospek intervensi militer AS sangat tidak populer.

Pemimpin oposisi Juan Guaido, yang diakui sebagai presiden Venezuela oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat, sejauh ini gagal merangkul para pemimpin militer Venezuela dalam upayanya untuk menggulingkan Nicolas Maduro dari kekuasaan.
Laksamana Angkatan Laut AS Craig Faller, komandan Komando Selatan AS, yang mengawasi pasukan AS di Amerika Latin, mengatakan fokus besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan itu akan membantu memulihkan infrastruktur ekonomi Venezuela yang vital setelah kejatuhan Nicolas Maduro.

Credit tempo.co

Brazil Klaim Perpecahan Landa Kepemimpinan Angkatan Darat Venezuela

BRASILIA - Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela dapat dipertanyakan karena perpecahan di tentara Venezuela yang lebih mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido.

"Saya memuji dan mengakui semangat patriotik dan demokrasi yang (Guaido) harus perjuangkan untuk kebebasan di partainya," kata Bolsonaro, yang telah menjadi kritikus vokal presiden Venezuela Nicolas Maduro, seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).

Ia menambahkan bahwa dia telah menerima informasi bahwa keretakan di dalam pasukan Venezuela masih dapat menyebabkan “keruntuhan” pemerintahan Nicolas Maduro.

"Informasi yang kami miliki adalah bahwa ada fraktur (perpecahan) yang semakin dekat dan dekat dengan kepemimpinan angkatan bersenjata (Venezuela)," kata Bolsonaro dalam sambutan yang disiarkan oleh saluran Globo News.

Presiden Brazil menambahkan bahwa pemerintahnya tidak memiliki kontak dengan Amerika Serikat (AS) mengenai penggunaan wilayah Brazil sebagai basis untuk pontensi intervensi militer di Venezuela, dan jika ada permintaan seperti itu, dewan pertahanan dan Kongres akan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sebelumnya, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido dan para pendukungnya berkumpul di Caracas di depan pangkalan militer La Carlota, mengumumkan dimulainya 'tahap akhir' dari apa yang disebut kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Guaido pun meminta pada militer untuk bergabung dengan aksi protes terhadap Maduro.

Krisis politik di negara itu meningkat pada bulan Januari setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara yang menyerukan pemilu baru. Deklarai itu hanya beberapa minggu setelah pelantikan Maduro untuk masa jabatan kedua.

Guaido menerima dukungan langsung dari AS dan sekutunya di Amerika Latin, serta Kanada, sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan untuk pemerintah yang sah atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

Rusia Dituduh Diam-diam Pasang Rudal Nuklir di Venezuela

WASHINGTON - Rusia dituduh secara diam-diam telah memasang rudal berhulu ledak nuklir di Venezuela. Tuduhan senasional ini muncul dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Mario Diaz-Balart.

Klaim politisi partai Republik itu menggemakan kembali Krisis Rudal Kuba. Menurutnya, senjata nuklir rezim Vladimir Putin sekarang menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Dia membuat tuduhan tersebut beberapa jam setelah Venezuela di ambang perang saudara ketika pemimpin oposisi Juan Guaido menyerukan militer bergabung dengannya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Diaz-Balart mengatakan kepada Fox News jika Maduro tetap berkuasa, itu bisa menjadi pintu terbuka bagi Rusia, China dan pihak lain untuk meningkatkan aktivitas mereka terhadap kepentingan keamanan nasional AS.

Jurnalis Fox News, Tucker Carlson, kemudian bertanya; "Apakah Anda bersugesti mereka akan menyerang?"

"Yang paling dekat dengan perang nuklir adalah karena Rusia menempatkan rudal, benar, rudal nuklir di Kuba," jawab Diaz-Balart.

"Apakah Anda mengatakan Rusia akan menempatkan rudal nuklir di Venezuela?," tanya Carlson lagi.

"Sugesti saya adalah mereka sudah ada di sana," jawab Diaz-Balart, tanpa menawarkan bukti untuk mendukung klaimnya.

Dukungan Putin yang sangat terbuka kepada Presiden Maduro telah lama dibandingkan dengan krisis tahun 1962 yang dipicu oleh pemasangan rudal-rudal nuklir Soviet di Kuba.

Klaim Diaz-Balart juga muncul setelah Rusia mendaratkan dua pesawat pembom nuklir di Venezuela sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Dua pesawat pembom Tu-160 Rusia mendarat di Caracas pada bulan Desember ketika Putin secara terbuka mengumbar dukungannya kepada presiden sosialis Venzuela. Kedatangan kedua pesawat pembom Rusia di tanah Venezuela hanya berselang seminggu setelah Maduro yang hendak digulingkan oposisi melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu dengan Putin.

Para pengamat internasional menduga hubungan Putin dan Maduro didasarkan pada keuangan ketimbang persahabatan. Mengutip laporan The Sun, Kremlin memiliki dana senilai 13 miliar poundsterling yang dipinjamkan untuk menopang kekuasaan Maduro. Uang Rusia itu bisa hilang jika Maduro dilengserkan dari kekuasaan.

Pemerintah Rusia maupun Venezuela belum berkomentar atas tuduhan politisi AS tersebut.

Credit sindonews.com

Menhan Amerika Siapkan Semua Opsi agar Maduro Mundur

Pengunjuk rasa Oposisi terlibat bentrok dengan Pasukan Keamanan di dekat Generalisimo Francisco de Miranda Airbase La Carlota di Caracas, Venezuela, 30 April 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CB, Washington – Menteri Pertahanan interim Amerika Serikat, Patrick Shanahan mengatakan negaranya membuat perencanaan menyeluruh mengenai Venezuela.

Pemerintah AS telah menyiapkan berbagai rencana darurat untuk skenario berbeda. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah tekanan diplomatik dan ekonomi. AS mendesak Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, untuk mundur.
“Kami mengerjakan ini sebagai pemerintahan menyeluruh dan ketika orang-orang mengatakan ada semua opsi di meja, memang seperti itu. Tapi kami bekerja untuk mengenakan tekanan diplomatik dan ekonomi,” kata Shnahan di DPR AS seperti dilansir Reuters pada Rabu, 1 Mei 2019.

Shanahan mengatakan pemerintah AS telah membuat perencanaan menyeluruh,”Sehingga tidak ada situasi atau skenario yang tidak ada rencana daruratnya.”
Seperti dilansir Channel News Asia, tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, menyerukan aksi unjuk rasa ke jalan pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2019 untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, yang dianggap curang pada pemilu 2018.

Guaido telah menobatkan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari 2018. Dia mendesak agar militer meninggalkan Maduro dan bergabung dengan gerakannya.
Upaya Guaido menyerukan aksi massa untuk menekan Maduro mundur pada 1 Mei 2019 dinilai kurang berhasil. Dia mengatakan akan terus menggerakkan massa pada keesokan harinya untuk menekan Maduro mundur. Maduro membantah ada kudeta militer dan menyebut Guaido bekerja atas arahan AS.

Credit tempo.co

Rusia Peringatkan AS: Intervensi di Venezuela Punya Konsekuensi Serius

MOSKOW - Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa langkah agresif Washington terhadap Venezuela penuh dengan konsekuensi serius. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada koleganya dari AS, Mike Pompeo.
"Hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka, yang diperlukan dialog antara semua kekuatan politik di negara itu, dan pemerintah Venezuela telah lama menyerukan hal itu," kata Lavrov, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Tekanan destruktif dari luar, terutama kekuatan, tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).

Lavrov melakukan pembicaraan dengan Pompeo melalui telepon pada Rabu, sehari setelah pemimpun oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan awal dari 'fase terakhir' upaya oposisi untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Nicolas Maduro.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sementara AS lebih suka melihat transisi damai di Venezuela, Washington tidak akan mengambil opsi militer.

"Tindakan militer adalah mungkin. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," kata Pompeo.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Rusia menolak klaim Pompeo bahwa Moskow meyakinkan Presiden Nicolas Maduro untuk tidak melarikan diri dari negaranya ke Kuba. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut klaim itu 'palsu' yang hanya bagian dari perang informasi AS yang ditujukan terhadap negara Amerika Latin itu.

Para pejabat Venezuela juga menolak klaim Pompeo itu sebagai "berita palsu," dan menambahkan dengan menunjukkan gagalnya aksi demonstrasi sebagai upaya kudeta yang didukung oleh AS.

Pada hari Selasa, oposisi Venezuela berkumpul di Caracas, menyerukan militer untuk bergabung dengan mereka untuk "tahap akhir" kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah Maduro. Bentrokan antara oposisi dan pasukan keamanan menyebabkan setidaknya 69 orang terluka, dan mendorong Presiden Maduro untuk mengumumkan di televisi bahwa ia telah menunjuk jaksa penuntut untuk menyelidiki percobaan kudeta di negara itu.

Anggota parlemen Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari, dua minggu setelah pelantikan Presiden Maduro untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan umum pada Mei 2018. Guaido segera diakui oleh AS dan sekutu-sekutu Amerika Latin dan Eropa, serta Kanada. Sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro, atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

AS Siap Ambil Tindakan Militer atas Krisis Venezuela

Menlu Mike Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap untuk mengambil tindakan militer demi mencegah krisis terjadi di Venezuela. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap untuk mengambil tindakan militer demi mencegah krisis terjadi di Venezuela.

"Presiden sangat jelas dan konsisten. Tindakan militer mungkin dilakukan. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," katanya kepada Fox Business Network, Rabu (1/5).

Sementara, menurut Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, Pompeo sendiri telah dijadwalkan untuk berbicara dengan rekannya dari Rusia di tengah ketegangan atas situasi politik di Venezuela.

Pompeo sebelumnya menuduh Rusia melakukan intervensi ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro siap untuk meninggalkan negara itu dalam menghadapi seruan atas pemberontakan pemimpin oposisi Juan Guaido, pada Selasa (30/4).

Bolton mengatakan kepada CNN dan Fox News bahwa Pompeo berencana untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Di Venezuela sendiri, ribuan masyarakat turun ke jalan seperti yang dikatakan Guaido sebagai demo terbesar dalam sejarah negara itu, sehari setelah ia menyerukan agar militer menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam upaya mendapatkan dukungan dari angkatan bersenjata, Guaido muncul pada Selasa (30/4) pagi di luar pangkalan angkatan udara Caracas dengan lusinan anggota Garda Nasional. Hal itu sempat memicu protes keras selama satu hari dan menyebabkan lebih dari 100 orang terluka.

Namun menurut laporan AFP, tak ada tanda-tanda pembelotan nyata dari pimpinan angkatan bersenjata.

"Hari ini kita lanjutkan," kata Guaido dalam sebuah unggahan di Twitter Rabu pagi. "Kami akan terus berjalan dengan kekuatan lebih dari sebelumnya, Venezuela."

Ketegangan di Venezuela yang dilanda krisis semakin memuncak dan memasuki titik kritis pada tahun ini usai Guaido mengatakan pada Januari lalu bahwa ia adalah presiden di bawah konstitusi. Sebelum pengumuman itu, ia adalah ketua Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi.

Guaido mengatakan Maduro kembali menjadi presiden dengan cara yang curang pada pemilu tahun lalu.

Kepemimpinan Maduro menghasilkan krisis pada Venezuela dalam beberapa tahun terakhir hingga kekacauan di penjuru negeri akibat kegagalan menyediakan pasokan medis dan kebutuhan dasar sebagian besar penduduknya.

Seiring dengan pernyataan Guaido yang menyebut angkatan bersenjata telah merapatkan barisan kepadanya, pemerintah Venezuela bersumpah akan membatalkan apa pun tindakan yang disebut sebagai upaya kudeta.

Posisi Guaido sendiri diakui oleh Amerika Serikat dan sekitar 50 pemerintahan negara lainnya. Namun Moskow, bersama China, berada di sisi Maduro.

Selain menyebut Juan Guaido mengobarkan kekerasan dan meminta ada perundingan, Rusia juga menyebut Amerika Serikat memiliki niat khusus berupa pergantian rezim di Venezuela.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Kutuk Kudeta di Venezuela yang Dipimpin Guaido

ANKARA - Presiden Turki mengutuk pemberontakan di Venezuela yang dipimpin oleh tokoh oposisi Juan Guaido. Erdogan pun membagikan pengalamannya dengan mengatakan Turki telah mengalami konsekuensi negatif yang disebabkan oleh kudeta.

Erdogan, sekutu dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro, mengungkapkan bagaimana Turki secara historis berjuang menghadapi kudeta dan memperingatkan konsekuensi negatif dari pemberontakan tersebut. Pernyataan itu muncul setelah video rekaman kendaraan militer menghantam para demonstran.

"Seluruh dunia harus menghormati pilihan demokratis rakyat di Venezuela," tulisnya di Twitter, menambahkan bahwa Turki dengan tegas mengutuk kudeta seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (1/5/2019).

Maduro, pemimpin dunia pertama yang menyatakan dukungan untuk Erdogan setelah upaya kudeta Turki pada tahun 2016 gagal, terpilih kembali sebagai presiden Venezuela pada tahun 2018. Namun beberapa bulan kemudian pemimpin oposisi yang didukung Amerika Serikat (AS) Juan Guaido menyebut kepresidenannya tidak sah, dan pada hari Selasa pagi menyatakan ia memiliki dukungan militer dalam "tahap akhir" dari langkahnya untuk menggulingkan pemimpin negara itu.

Sekitar 50 negara termasuk AS dan Brazil, serta beberapa negara Eropa, mengakui Guaido sebagai presiden sementara negara Amerika Latin itu. Di tengah adegan bentrokan yang tersebar luas di Caracas pada hari Selasa, Presiden Bolivia Evo Morales menegaskan kembali dukungannya untuk Maduro, sementara pemimpin Kolombia Ivan Duque mendesak Venezuela untuk mendukung Guaido. Rusia, China, dan Iran sebelumnya juga mendukung suksesor Hugo Chavez itu.

Credit sindonews.com

Kudeta Pecah di Venezuela, Guaido Serukan Tentara Usir Maduro

CARACAS - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, merilis sebuah video yang mendesak tentara untuk bergabung dengan aksi protes untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam rekaman itu, Guaido dikelilingi oleh orang-orang berseragam militer. Sosok yang memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela itu mengklaim telah mendapatkan dukungan dari militer Venezuela. Ia akan menyerukan "tahap akhir" dari aksi protes.

Rekaman itu menunjukkan Guaido, dikelilingi oleh orang-orang berseragam militer, mengklaim bahwa ia telah menerima dukungan dari Tentara Venezuela, yang akan menyerukan "tahap akhir" dari protes.

Guadio menekankan bahwa rakyat Venezuela akan bertempur dalam perjuangan tanpa kekerasan untuk mengasumsikan kompetensi pemerintah.

Menariknya, Guaido mengaku merekam video itu di Pangkalan Udara La Carlota. Namun, kantor berita Reuters melaporkan ia terlihat di jalan raya Caracas di sebelah pangkalan militer seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (1/5/2019).

Guaido terakhir kali mengeluarkan seruan kepada rakyat Venezuela adalah tepat sebelum pemadaman listrik besar-besaran terjadi di negara itu. Pihak pemerintah Venezuela mengatakan pemadaman terjadi akibat sabotase terhadap sebuah pembangkit listrik terbesar di negara itu.

Seperti diwartakan sebelumnya, upaya kudeta oleh massa oposisi sedang berlangsung di Venezuela, Selasa (30/4/2019) waktu setempat. Beberapa kendaraan lapis baja bermunculan di jalan di Caracas dan salah satunya menabrak para demonstran oposisi yang dianggap sebagai perusuh.

Belum jelas apakah insiden tersebut mengakibatkan korban jiwa atau tidak. Setidaknya satu orang terbaring di jalan setelah insiden tersebut. Tidak jelas juga, siapa sebenarnya yang berada di belakang kemudi kendaraan militer tersebut.

Insiden itu terjadi di tengah laporan adanya bentrok antar-kelompok yang berseteru di Garda Nasional Venezuela di Caracas.

Credit sindonews.com

Mantan agen CIA mengaku bersalah jadi mata-mata China

Puluhan Mata-Mata CIA Telah Terbunuh Di China (Antara)

Washington (CB) - Seorang mantan perwira CIA mengaku bersalah telah berkonspirasi untuk membocorkan rahasia intelijen dan pertahanan Amerika Serikat kepada China, ungkap Departemen Kehakiman pada Rabu.

Kasus tersebut menjadi yang ketiga dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Jerry Chun Shing Lee, pada 2010 dihubungi oleh dua agen intelijen China, yang menawarkan pembayaran 100.000 dolar AS kepadanya. Ia juga akan diberikan perlindungan "seumur hidup" sebagai imbalan atas informasi yang ia berikan sebagai agen CIA, demikian pernyataan Departemen Kehakiman.

Lee meninggalkan CIA pada 2017 dan pindah ke Hong Kong.

Ratusan ribu dolar AS pun mengalir ke rekening pribadi pria berusia 54 tahun tersebut sejak 2010 hingga 2013.

Pernyataan kementerian menyebutkan bahwa Lee telah menyimpan data berisikan informasi rahasia tentang aktivitas, lokasi serta jadwal operasi rahasia CIA di komputer miliknya.

Penggeledahan FBI pada 2012 di kamar hotel Honolulu, yang dipesan atas nama Lee, juga menemukan catatan tangan milik Lee. Catatan tersebut menjelaskan pekerjaannya sebagai agen CIA sebelum 2004.

"Catatan ini mencakup intelijen dari aset CIA, nama asli aset, lokasi rapat operasional, nomor telepon serta informasi tentang fasilitas rahasia," kata pernyataan itu.

Credit antaranews.com

Perwira Militer Arab Saudi akan Mendapat Pelatihan di Jerman

Tentara Arab Saudi berjaga di pos perbatasan dengan Yaman, Senin (6/4).

Foto: Reuters/Faisal Al Nasser

Tahun lalu Jerman hentikan sementara ekspor senjata dan program pelatihan Arab Saudi.

Jerman akan kembali melanjutkan kerja sama militer dengan Arab Saudi berupa pelatihan militer di Jerman, kata kantor berita Jerman DPA. Lima tentara Saudi menurut rencana akan memulai kursus pelatihan perwira bulan Juli di Bundeswehr.

Sementara dua perwira lain akan menerima pelatihan dengan angkatan udara Jerman. Tujuh prajurit Saudi lainnya akan mendapat kursus bahasa Jerman untuk persiapan memulai pelatihan perwira pada tahun 2020.

Pelatihan ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang dibuat pada 2016 selama kunjungan resmi Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen ke Riyadh. Tahun lalu, Jerman menghentikan untuk sementara ekspor senjata ke Arab Saudi dan program pelatihan.

Hal ini menyusul pembunuhan terhadap jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsluat Arab Saudi di Turki. Namun Jerman baru-baru ini mencabut embargo untuk komponen militer tertentu setelah tekanan Prancis dan Inggris.

Memalukan

Jerman empat tahun lalu juga pernah menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi. Kala itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melibatkan diri dalam perang brutal di Yaman, yang berlangsung hingga saat ini. PBB menyebut perang di Yaman sebagai "bencana kemanusiaan terbesar dunia saat ini."

Karena itu, kalangan oposisi di parlemen menyebut kebijakan pemerintah Jerman untuk melanjutkan kerja sama militer dengan Arab Saudi sebagai "permainan yang memalukan".

Secara keseluruhan, Jerman tahun 2018 mengekspor lebih sedikit senjata ke seluruh dunia dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi ekspor senjata ke Arab Saudi dan Turki meningkat, antara lain karena ada kesepakatan penjualan senjata ke Arab Saudi yang telah ditandatangani tahun sebelumnya.

Credit republika.co.id

Jaksa Agung AS Tolak Bersaksi soal Laporan Intervensi Rusia

Jaksa Agung AS, Bill Barr, menolak bersaksi di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Amerika Serikat, Bill Barr, menolak memberikan kesaksian di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller.

Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS, Jerry Nadler, mengatakan bahwa Barr menolak bersaksi jika komite pimpinannya memasukkan sejumlah pengacara ke dalam tim yang bakal mendengar keterangannya.

"Dia takut harus menghadapi jaksa yang berpengalaman," ujar Nadler sebagaimana dikutip AFP.

Kementerian Kehakiman AS kemudian menyatakan bahwa Barr menolak hadir di hadapan Dewan Perwakilan setelah Nadler mengizinkan para pengacara itu untuk melontarkan pertanyaan.

"Sayangnya, setelah jaksa agung bersedia memberikan kesaksian, Nadler memberikan sejumlah syarat dalam sidang Komite Kehakiman yang tidak perlu," ujar juru bicara Kementerian Kehakiman AS, Kerri Kupec.

Namun, Kupec kemudian menyatakan, "Jaksa agung masih mau terlibat langsung dengan anggota [dewan] terkait pertanyaan mereka soal laporan itu dan bersedia bekerja sama dengan komite untuk permintaan pemeriksaan lebih lanjut."

Selain menolak bersaksi, Barr juga tak mau merilis laporan penuh Mueller. Nadler pun mengancam bakal merilis panggilan resmi atas Barr.

Barr diminta memberikan keterangan di hadapan Dewan Perwakilan setelah ia bersaksi di Senat. Dalam sesi dengar pendapat tersebut, Barr dituduh "mencuci" laporan Mueller dan berupaya mengelabui para pembuat kebijakan.

Barr memang dikecam karena hanya memberikan rangkuman hasil laporan penyelidikan Mueller. Dalam ringkasan yang ia tulis sendiri itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti kolusi antara Presiden Donald Trump dan Rusia.

Mueller juga tak memiliki bukti cukup untuk membuktikan Trump berupaya menghalangi proses investigasi.

Namun, Mueller menekankan bahwa walau tak ada bukti cukup, bukan berarti Trump terbebas dari segala tuduhan soal menghalangi upaya penyelidikan.

Sejumlah pihak, terutama kubu Partai Demokrat, lantas meminta Barr merilis hasil laporan penuh Mueller karena ringkasan saja tidak cukup.

Laporan lengkap itu kini sudah dirilis dan masih didalami oleh sejumlah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Rusuh Peringatan May Day di Paris dan St Petersburg

Petugas polisi berusaha mengamankan peserta aksi May Day 2019 di Paris, 1 Mei 2019. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di sejumlah negara diwarnai kerusuhan.

Salah satunya di Rusia di mana sekitar dua ribuan demonstran di kota Saint Petersburg dibubarkan dan puluhan di antaranya diamankan polisi setelah meneriakkan slogan-slogan kritis terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Seperti dikutip dari AFP, setidaknya sebanyak 60 orang demonstran di kota tersebut ditahan polisi. Di antara dua ribuan demonstran May Day itu, salah satunya adalah pendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny.

Selama pawai, demonstran anti-Kremlin ini mengangkat potret Putin dan meneriakkan kata-kata seperti 'Putin pencuri!' serta 'Ini kota kami! di tengah kehadiran polisi yang semakin ketat.

"Mereka melindungi si bandit Putin," kata Galina Onishchenko, 70 tahun, sambil menunjuk mobil tahanan.

Kerasnya slogan-slogan anti-Putin selama unjuk rasa, membuat beberapa dari mereka akhirnya ditahan polisi.

Peringatan May Day pun terjadi di ibu kota Rusia, Moskow. Di mana para demonstran menyuarakan ketidakpuasan atas berlangsungnya pemerintahan selama beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya di Rusia, kerusuhan selama aksi May Day pun terjadi di Paris, Perancis. Berdasarkan laporan AFP, Polisi anti huru-hara terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa antikapitalis dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ribuan orang yang berkumpul demi pawai May Day di selatan kota.

Para demonstran yang menggunakan hoodie dan rompi kuning membalas polisi antihuru-hara itu dengan melempar puing atau benda apapun ke arah petugas.

Bentrokan memuncak saat ratusan aktivis yang disebut 'blok hitam' mendorong ke depan kerumunan yang berkumpul di Montparnasse Boulevard, sekitar 90 menit sebelum pawai May Day dimulai.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia-Vietnam perlu "rules of engagement" untuk hindari konflik

KRI Tjiptadi-318 saat diprovokasi oleh kapal pengawas Vietnam yang terjadi pada Sabtu (27/4/2019) di Laut Natuna Utara dalam wilayah ZEE Indonesia (ANTARA/dokumentasi video/aa)

Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia dan Vietnam harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan atau rules of engagement untuk menghindari insiden yang mungkin terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

"Insiden yang terjadi di Wilayah Laut Natuna Utara karena adanya klaim tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ujar Hikmahanto melaui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pendapat tersebut disampaikan terkait insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara kapal TNI AU KRI Tjiptadi 381 dan kapal otoritas perikanan Vietnam pada Sabtu (27/4).

Hikmahanto berpendapat bahwa kejadian itu terjadi karena TNI AU merasa berwenang melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam, namun di sisi lain otoritas Vietnam dengan kapal penjaga pantainya merasa KRI Tjiptadi 381 tidak berwenang melakukan penangkapan.

Dari klaim tumpang tindih itu kedua otoritas menyatakan diri berwenang yang kemudian menyebabkan insiden penabrakan oleh kapal penjaga pantai Vietnam yang ingin membebaskan kapal nelayannya dari penangkapan oleh KRI Tjiptadi 381.

Untuk menghindari kejadian seperti ini berulang, pemerintah yang memiliki klaim tumpang tindih harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan.

"Sayangnya, aturan seperti demikian belum ada di antara negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih," ujar Hikmahanto.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ia mengatakan ZEE bukanlah laut teritorial dimana berada di bawah kedaulatan negara (state sovereignty). ZEE merupakan laut lepas dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat (sovereign right) atas sumber daya alam yang ada di dalam kolom laut.

Hingga saat ini, kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE. Akibatnya, nelayan Vietnam bisa menangkap di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara ilegal oleh otoritas Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

"Beruntung, awak KRI Tjiptadi 381 tidak terprovokasi untuk memuntahkan peluru," kata Hikmahanto.

Dalam hukum internasional terlepas dari siapa yang benar atau yang salah, pihak yang memuntahkan peluru terlebih dahulu akan dianggap melakukan tindakan agresi.

"Dalam insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Kemlu dapat melakukan protes dengan cara memanggil Duta Besar Vietnam. Protes bukan atas pelanggaran masuknya kapal nelayan dan kapal otoritas Vietnam ke ZEE Indonesia mengingat wilayah tersebut masih disengketakan. Protes dilakukan atas cara kapal coast guard Vietnam yang hendak menghentikan KRI Tjiptadi 381 dengan cara penabrakan," ujar dia.

Hikmahanto mengungkapkan penyelesaian atas insiden ini harus dilakukan melalui saluran diplomatik antara kedua negara dan tidak perlu dibawa ke Lembaga Peradilan Internasional.

"Membawa ke Lembaga Peradilan Internasional memiliki kompleksitas. Pertama akan sangat memakan biaya yang akan melebihi biaya yang diderita oleh KRI Tjitadi 381, terlebih antarnegara ASEAN sudah seharusnya menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan cara-cara musyawarah untuk mufakat," kata dia.

Credit antaranews.com