Credit republika.co.id
Rabu, 10 April 2019
Blok Arab Kritik Sikap PBB soal Sengketa Dataran Tinggi Golan
Ilustrasi Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Omar Sanadiki)
Jakarta, CB -- Negara-negara Arab bertemu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (8/4) guna membahas klaim Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump,
soal Dataran Tinggi Golan yang dianggap wilayah Israel. Mereka
mempertanyakan mengapa lembaga itu tidak menyampaikan kecaman atas sikap
AS yang tidak sesuai dengan resolusi.
PBB dalam Resolusi 497 menyatakan pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel dibatalkan dan tak berlaku.
"Dewan Keamanan telah mengambil keputusan. Resolusi itu sangat jelas. Kawasan yang dikuasai Israel harus dilepaskan," ujar Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemais Jhinaoui, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).
Perwakilan Liga Arab, Maged Abdelaziz, mengatakan keputusan PBB akan dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menteri-menteri Arab di Moskow pekan depan.
PBB dalam Resolusi 497 menyatakan pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel dibatalkan dan tak berlaku.
"Dewan Keamanan telah mengambil keputusan. Resolusi itu sangat jelas. Kawasan yang dikuasai Israel harus dilepaskan," ujar Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemais Jhinaoui, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).
Perwakilan Liga Arab, Maged Abdelaziz, mengatakan keputusan PBB akan dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menteri-menteri Arab di Moskow pekan depan.
Dalam KTT Liga Arab di Tunisia bulan lalu, para petinggi mencela keputusan AS mengakui Golan sebagai kawasan Israel, terutama setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 2017.
Suriah tidak menghadiri KTT itu karena ditangguhkan dari Liga Arab pada 2011. Pada pertemuan Dewan Keamanan bulan lalu yang diadakan atas permintaan Suriah, keputusan Trump dikecam sebagai pelanggaran hukum internasional seperti yang sudah diatur resolusi PBB.
Empat negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, China, Perancis, dan Rusia, mengatakan mereka akan tetap melihat Golan sebagai daerah yang diduduki Israel.
Setelah
Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, negara-negara Arab
memberikan resolusi mengutuk itu kepada Majelis Umum dan mendapat banyak
dukungan.
Trump dikritik keras ketika menandatangani keputusan itu bulan lalu saat AS mengakui kekuasaan Israel atas dataran tinggi strategis itu dalam perang Timur Tengah 1867 dan pencaplokannya pada 1981.
Trump dikritik keras ketika menandatangani keputusan itu bulan lalu saat AS mengakui kekuasaan Israel atas dataran tinggi strategis itu dalam perang Timur Tengah 1867 dan pencaplokannya pada 1981.
Keputusan AS mengakui Golan datang ketika sekutu Eropa dan Arab sedang
menunggu pengajuan rencana AS atas perdamaian di Timur Tengah.
Credit cnnindonesia.com
Menlu Turki tekankan dialog untuk selesaikan konflik Libya
Anggota pasukan Misrata, dibawah
perlindungan pasukan Tripoli, bersiap ke garis depan di Tripoli, Libya,
Selasa (9/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Hani Amara/djo
Ankara (CB) - Menteri luar negeri Turki pada Selasa (9/4)
mengatakan peningkatan konflik di Libya baru-baru ini mesti ditangani
melalui dialog bukan agresi militer.
"Persatuan dan solidaritas Libya mesti dijamin melalui konferensi yang diselenggarakan oleh PBB, bukan dengan campur-tangan militer," kata Mevlut Cavusoglu dalam satu taklimat bersama timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Ath-Thani, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
Pada Kamis lalu (4/4), Jenderal Khalifa Haftar --komandan militer yang berpusat di Libya TImur-- melancarkan operasi militer dengan tujuan yang ambisius mereka Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat Pemerintah Persatuan Nasional, yang didukung PBB, bermarkas. Namun setelah keberhasilan awal, aksi militer tersebut pada Senin (8/4) tampaknya telah kehilangan momentum.
Libya dirongrong kerusuhan sejak 2011, ketika aksi perlawanan berdarah yang didukung NATO mengakibatkan tergulingnya dan tewasnya orang kuat negeri itu Muammad Gaddafi setelah empat dasawarsa memangku jabatan.
Sejak itu, perpecahan politik tajam di negeri tersebut telah mengakibatkan munculnya dua pemerintah; satu di Kota Benghazi di Libya Timur, yang bersekutu dengan Jenderal Haftar, dan satu lagi di Tripoli --yang mendapat dukungan PBB.
"Persatuan dan solidaritas Libya mesti dijamin melalui konferensi yang diselenggarakan oleh PBB, bukan dengan campur-tangan militer," kata Mevlut Cavusoglu dalam satu taklimat bersama timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Ath-Thani, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
Pada Kamis lalu (4/4), Jenderal Khalifa Haftar --komandan militer yang berpusat di Libya TImur-- melancarkan operasi militer dengan tujuan yang ambisius mereka Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat Pemerintah Persatuan Nasional, yang didukung PBB, bermarkas. Namun setelah keberhasilan awal, aksi militer tersebut pada Senin (8/4) tampaknya telah kehilangan momentum.
Libya dirongrong kerusuhan sejak 2011, ketika aksi perlawanan berdarah yang didukung NATO mengakibatkan tergulingnya dan tewasnya orang kuat negeri itu Muammad Gaddafi setelah empat dasawarsa memangku jabatan.
Sejak itu, perpecahan politik tajam di negeri tersebut telah mengakibatkan munculnya dua pemerintah; satu di Kota Benghazi di Libya Timur, yang bersekutu dengan Jenderal Haftar, dan satu lagi di Tripoli --yang mendapat dukungan PBB.
Credit antaranews.com
Serangan bom di Sinai utara tewaskan 4 polisi, 3 sipil
Pasukan keamanan Mesir (92newshd.tv) (92newshd.tv/)
Kairo (CB) - Tujuh orang termasuk empat personel polisi tewas
pada Selasa saat pengebom bunuh diri menargetkan polisi di dekat pasar
di Kota Sheikh Zuweid, Sinai Utara, demikian pernyataan kementerian
dalam negeri Mesir.
Kementerian mengatakan, penyerang yang berusia sekitar 15 tahun dan seorang bocah enam tahun tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu, 26 orang lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Menurut pernyataan, serangan terjadi ketika pasukan keamanan melakukan penyisiran di dekat pasar.
Kepala penyelidikan di kota tersebut bersama ajudannya ikut tewas, kata tiga sumber keamanan.
Kelompok ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut dan mengatakan sebanyak 15 orang tewas ataupun terluka. Pihaknya mengindentifikasi penyerang sebagai Abu Hagar al-Masry, yang meledakkan rompi dengan bahan peledak saat berada di dekat patroli polisi.
Mesir sedang memerangi pemberontakan militan yang melancarkan sejumlah serangan, terutama di Semenanjung Sinai, tempat militer menggelar operasi keamanan besar-besaran sejak Februari 2018.
Kementerian mengatakan, penyerang yang berusia sekitar 15 tahun dan seorang bocah enam tahun tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu, 26 orang lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Menurut pernyataan, serangan terjadi ketika pasukan keamanan melakukan penyisiran di dekat pasar.
Kepala penyelidikan di kota tersebut bersama ajudannya ikut tewas, kata tiga sumber keamanan.
Kelompok ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut dan mengatakan sebanyak 15 orang tewas ataupun terluka. Pihaknya mengindentifikasi penyerang sebagai Abu Hagar al-Masry, yang meledakkan rompi dengan bahan peledak saat berada di dekat patroli polisi.
Mesir sedang memerangi pemberontakan militan yang melancarkan sejumlah serangan, terutama di Semenanjung Sinai, tempat militer menggelar operasi keamanan besar-besaran sejak Februari 2018.
Credit antaranews.com
Jumlah Korban Tewas Perang Saudara Libya Jadi 47 Orang
Ilustrasi pasukan Libya. (REUTERS/Hani Amara)
Jakarta, CB -- Perang saudara di Tripoli, Libya
sampai saat ini masih berlangsung. Jumlah korban meninggal pun
bertambah sampai 47 orang, dan yang luka-luka tercatat sudah mencapai
181 orang.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4), korban meninggal dalam pertempuran itu termasuk warga sipil dan dua dokter. Menurut juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tarik Jasarevic, konflik itu juga dikhawatirkan membuat persediaan obat-obatan menipis.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4), korban meninggal dalam pertempuran itu termasuk warga sipil dan dua dokter. Menurut juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tarik Jasarevic, konflik itu juga dikhawatirkan membuat persediaan obat-obatan menipis.
Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, khawatir konflik itu membuat posisi warga sipil menjadi rentan. Mereka bisa dimanfaatkan sebagai perisai hidup atau dipaksa angkat senjata untuk masing-masing pihak yang bertikai.
"Rakyat Libya sudah terjebak cukup lama dalam peperangan kelompok bersenjata, dan beberapa di antaranya mengalami pelanggaran HAM yang paling buruk," kata Bachelet.
Amerika Serikat, Uni Eropa, Anggota G7 dan PBB sudah meminta pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) dipimpin Jenderal Khalifa Haftar, dan prajurit pemerintah Libya di Tripoli (GNA) melakukan gencatan senjata. Namun, imbauan itu belum dihiraukan.
Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Moamar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Haftar yang mempunyai pasukan menguasai wilayah timur dengan pusat pemerintahan di Benghazi.
Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mendiang Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap.
Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang memperebutkan banyak hal.
PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).
Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang memperebutkan banyak hal.
PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).
Sebelum pecah pertempuran, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sudah berupaya membujuk Haftar supaya mengurungkan niatnya menyerbu Tripoli. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.
Credit cnnindonesia.com
Komandan IRGC Iran Kirim Peringatan untuk Kapal Induk AS
TEHERAN
- Komandan Garda Revolusi Iran (IRGC), Mohsen Rezaei, memperingatkan
Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) untuk menjaga kapal-kapalnya,
termasuk kapal induk, tetap berada di kejauhan dari kapal-kapal cepat
Iran di perairan Teluk.
"Tuan Trump, katakan pada kapal perang Anda untuk tidak lewat dekat kapal Garda Revolusi," kata Rezaei seperti dikutip Sputnik dari kantor berita ISNA, Rabu (10/4/2019).
Pernyataan itu muncul sehari setelah Washington menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris, dalam apa yang digambarkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai langkah yang berakar pada "dendam" AS terhadap IRGC.
"Tuan Trump, katakan pada kapal perang Anda untuk tidak lewat dekat kapal Garda Revolusi," kata Rezaei seperti dikutip Sputnik dari kantor berita ISNA, Rabu (10/4/2019).
Pernyataan itu muncul sehari setelah Washington menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris, dalam apa yang digambarkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai langkah yang berakar pada "dendam" AS terhadap IRGC.
Credit sindonews.com
Iran Kecam Garda Revolusi Dianggap Teroris, Saudi Dukung AS
Presiden Iran, Hassan Rouhani. (REUTERS/Faisal Mahmood)
Jakarta, CB -- Pemerintah Iran langsung bereaksi atas keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan pasukan elite Garda Revolusi (IRGC) sebagai kelompok teroris. Presiden Iran, Hassan Rouhani, balik menuding justru AS adalah teroris dunia.
"Siapa kalian yang menyematkan lemabga revolusi sebagai teroris? Kalian ingin menggunakan kelompok teroris sebagai alat untuk melawan negara di kawasan (Timur Tengah), kalian adalah pemimpin teroris dunia," kata Rouhani, seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4).
Rouhani menyatakan keputusan AS keliru. Mereka menyatakan sudah memperingatkan supaya Trump tidak melakukan itu karena justru menjadi bumerang atas kepentingan Negeri Paman Sam di kawasan Timur Tengah.
"Garda Revolusi telah mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rakyat kami, revolusi kami. Saat ini Amerika memasukkan Garda Revolusi ke dalam daftar hitam," ujar Rouhani.
"Siapa kalian yang menyematkan lemabga revolusi sebagai teroris? Kalian ingin menggunakan kelompok teroris sebagai alat untuk melawan negara di kawasan (Timur Tengah), kalian adalah pemimpin teroris dunia," kata Rouhani, seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4).
Rouhani menyatakan keputusan AS keliru. Mereka menyatakan sudah memperingatkan supaya Trump tidak melakukan itu karena justru menjadi bumerang atas kepentingan Negeri Paman Sam di kawasan Timur Tengah.
"Garda Revolusi telah mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rakyat kami, revolusi kami. Saat ini Amerika memasukkan Garda Revolusi ke dalam daftar hitam," ujar Rouhani.
Di sisi lain, Arab Saudi justru mendukung keputusan Amerika Serikat. Mereka adalah seteru lama Iran, karena perbedaan paham.
"Keputusan Amerika Serikat sejalan dengan keinginan kerajaan Saudi yang meminta komunitas dunia melawan aksi terorisme yang didukung Iran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, seperti disampaikan Kantor Berita SPA.
Arab Saudi yang berpaham Sunni menuduh Iran yang berpaham Syiah mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah. Keduanya juga terlibat perang proxy sejak lama, termasuk di Suriah dan Yaman.
Pemerintah Iran menyatakan akan membuat perhitungan jika AS benar-benar menggolongkan pasukan Garda Revolusi sebagai kelompok teroris. Dewan Keamanan Nasional Iran mendeklarasikan Amerika Serikat sebagai negara sponsor terorisme.
Perselisihan antara AS dan Iran kembali mencuat setelah pada 2015 Trump memutuskan membatalkan perjanjian nuklir. Dia juga kembali menerapkan sanksi yang lebih keras terhadap Iran, dengan alasan negara itu tetap melanjutkan program pengembangan rudal jarak jauh.
Pada 2007, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap satuan khusus IRGC, Pasukan Quds, yang bertindak sebagai perwakilan militer Iran dalam wilayah konflik di luar negeri. Mereka menyatakan pasukan itu mendukung terorisme dan menjadi perangkat Iran untuk terlibat mendukung kelompok teroris dan pemberontak.
Dua tahun lalu, Panglima IRGC, Mohammad Ali Jafari, memperingatkan jika AS menggolongkan satuannya sebagai kelompok teroris, maka mereka akan menganggap seluruh pasukan AS di luar negeri seperti kelompok ISIS.
Pengaruh IRGC bukan cuma di dunia militer, tetapi juga termasuk di sektor ekonomi dan politik. Mereka bisa dibilang badan keamanan paling kuat di Iran.
Pasukan ini berkekuatan 125 ribu orang, terdiri dari matra darat, laut, dan udara. Mereka berada di bawah kewenangan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameini.
IRGC
juga bertanggung jawab terhadap program pengembangan rudal Iran. Mereka
menyatakan mempunyai peluru kendali dengan jarak jelajah sampai 2000
kilometer, dan bisa menjangkau Israel serta pangkalan militer AS di
Timur Tengah.
Credit cnnindonesia.com
Pasukan keamanan Turki "netralkan" dua anggota PKK
Pasukan keamanan Turki sedang melaksanakan tugas. (Anadolu Agency)
Siirt, Turki (CB) - Pasukan keamanan Turki "menetralkan" dua
anggota PKK di Provinsi Siirt di bagian tenggara negeri itu, kata satu
sumber keamanan pada Selasa (9/4).
Pemerintah Turki sering menggunakan kata "dinetralkan" dalam pernyataannya untuk menyatakan gerilyawan yang dimaksud menyerah atau tewas atau ditangkap.
Operasi yang didukung pesawat terhadap kelompok teror tersebut dilancarkan oleh personel polisi militer di daerah desa di Kabupaten Eruh, kata sumber itu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sumber tersebut tak ingin disebutkan jatidirinya karena keterbatasan berbicara dengan media.
Operasi masih berlangsun, tambah sumber itu.
Di Provinsi Sirnak di Turki Tenggara pada Selasa, empat anggota PKK menyerah kepada pasukan keamanan Turki, kata satu sumber keamanan.
Gerilyawan tersebut meninggalkan kamp PKK di Irak Utara dan menyerah di gerbang perbatasan Habur di Kabupaten Silopi, kata sumber itu. Keempat gerilyawan itu masih ditahan, katanya.
Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Pemerintah Turki sering menggunakan kata "dinetralkan" dalam pernyataannya untuk menyatakan gerilyawan yang dimaksud menyerah atau tewas atau ditangkap.
Operasi yang didukung pesawat terhadap kelompok teror tersebut dilancarkan oleh personel polisi militer di daerah desa di Kabupaten Eruh, kata sumber itu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sumber tersebut tak ingin disebutkan jatidirinya karena keterbatasan berbicara dengan media.
Operasi masih berlangsun, tambah sumber itu.
Di Provinsi Sirnak di Turki Tenggara pada Selasa, empat anggota PKK menyerah kepada pasukan keamanan Turki, kata satu sumber keamanan.
Gerilyawan tersebut meninggalkan kamp PKK di Irak Utara dan menyerah di gerbang perbatasan Habur di Kabupaten Silopi, kata sumber itu. Keempat gerilyawan itu masih ditahan, katanya.
Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Credit antaranews.com
Aljazair Tunjuk Ketua Parlemen sebagai Presiden Sementara
ALJIR
- Parlemen Aljazair telah menunjuk pemimpin parlemen negara itu,
Abdelkader Bensalah, untuk menggantikan mantan Presiden Abdelaziz
Bouteflika sebagai pemimpin sementara negara itu.
Bouteflika, yang berkuasa selama 20 tahun, mengundurkan diri pekan lalu setelah serangkaian protes anti-pemerintah.
Bouteflika, yang berkuasa selama 20 tahun, mengundurkan diri pekan lalu setelah serangkaian protes anti-pemerintah.
Credit sindonews.com
Jaksa Agung AS Janji Rilis Laporan soal Rusia dalam Sepekan
Jaksa Agung AS, William Barr, berjanji merilis
laporan penyelidik khusus Robert Mueller soal dugaan intervensi Rusia
pada pemilu 2016 dalam kurun waktu sepekan. (Reuters/Aaron P. Bernstein)
Jakarta, CB -- Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, berjanji akan merilis laporan penyelidik khusus Robert Mueller soal dugaan intervensi Rusia pada pemilu 2016 dalam kurun waktu sepekan ke depan.
"Dalam sepekan, saya akan merilis laporan itu ke publik dan akan berkoordinasi dengan kepala kedua komite kehakiman mengenai laporan itu, mengenai permintaan lebih lanjut dari mereka," ujar Barr di hadapan Kongres, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/4).
"Dalam sepekan, saya akan merilis laporan itu ke publik dan akan berkoordinasi dengan kepala kedua komite kehakiman mengenai laporan itu, mengenai permintaan lebih lanjut dari mereka," ujar Barr di hadapan Kongres, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/4).
Mueller sendiri sudah menyerahkan laporan hasil penyelidikannya kepada Barr sejak dua pekan lalu. Barr kemudian menyerahkan rangkuman hasil penyelidikan itu.
Dalam ringkasan itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti kolusi antara Trump dan Rusia. Mueller juga tak memiliki bukti cukup untuk membuktikan Trump berupaya menghalangi proses investigasi.
Namun, Mueller menekankan bahwa walau tak ada bukti cukup, bukan berarti Trump terbebas dari segala tuduhan soal menghalangi upaya penyelidikan.
Sejumlah pihak, terutama kubu Partai Demokrat, lantas meminta Barr merilis hasil laporan penuh Mueller karena ringkasan saja tidak cukup.
"Kongres ingin melihat laporan itu. Rakyat Amerika berhak melihat laporan penuh Mueller dan dipercaya untuk memutuskan sendiri apa yang mereka lihat dalam laporan itu," ujar kepala subkomite kelayakan Dewan Perwakilan AS, Jose Serrano.
Kepala
Komite Kelayakan Dewan Perwakilan AS, Nita Lowey, juga mendesak Barr
merilis laporan penuh Mueller karena menurutnya, ringkasan empat halaman
yang diberikan "dipilih dari laporan itu untuk menunjukkan simpulan
yang paling menguntungkan untuk presiden."
"Dalam banyak hal, surat Anda justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban," kata Lowey.
"Dalam banyak hal, surat Anda justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban," kata Lowey.
Credit cnnindonesia.com
Sandera Malaysia yang Selamat Meninggal di Rumah Sakit Filipina
MANILA
- Warga Malayasi yang menjadi korban penculikan oleh kelompok Abu
Sayyaf, Jari bin Abdullah, meninggal pada Selasa di Filipina Selatan.
Hal itu dikatakan oleh pihak militer Filipina.
Dalam sebuah pernyataan, militer Filipina mengatakan, Abdullah dikelilingi oleh beberapa anggota keluarganya dan staf Kedutaan Besar Malaysia ketika ia meninggal pada pukul 01:17 Selasa dini hari di rumah sakit setempat di Kota Zamboanga.
Abdullah ditembak di belakang ketika mencoba melarikan diri ketika Marinir Filipina berusaha menyelamatkannya.
Dalam sebuah pernyataan, militer Filipina mengatakan, Abdullah dikelilingi oleh beberapa anggota keluarganya dan staf Kedutaan Besar Malaysia ketika ia meninggal pada pukul 01:17 Selasa dini hari di rumah sakit setempat di Kota Zamboanga.
Abdullah ditembak di belakang ketika mencoba melarikan diri ketika Marinir Filipina berusaha menyelamatkannya.
Credit sindonews.com
Dagang Daging Sapi, Pria Muslim di India Dipaksa Makan Daging Babi
NEW DELHI
- Diduga menjual daging sapi, seorang pria Muslim dari negara bagian
Assam, timur laut India, diserbu massa dan dipaksa memakan daging babi.
Mengkonsumsi daging sapi dilarang dalam agama Hindu karena sapi adalah
hewan yang dipuja oleh para penganut agamanya. Di sisi lain, daging babi
dilarang dalam Islam.
Shaukat Ali, seorang pria berusia 68 tahun, dilecehkan dan dicemooh oleh massa yang mengamuk karena dituduh menjual daging sapi di distrik Biswanath Chariali, Assam.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Shaukat Ali terlihat berlutut di lumpur dikelilingi oleh massa. Massa menyerangnya karena menjual daging sapi, daging yang dianggap tabu untuk dikonsumsi di kalangan umat Hindu. Mereka menciptakan cara sendiri untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan memaksa Shaukat Ali untuk makan daging babi.
Shaukat Ali, seorang pria berusia 68 tahun, dilecehkan dan dicemooh oleh massa yang mengamuk karena dituduh menjual daging sapi di distrik Biswanath Chariali, Assam.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Shaukat Ali terlihat berlutut di lumpur dikelilingi oleh massa. Massa menyerangnya karena menjual daging sapi, daging yang dianggap tabu untuk dikonsumsi di kalangan umat Hindu. Mereka menciptakan cara sendiri untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan memaksa Shaukat Ali untuk makan daging babi.
Credit sindonews.com
Israel Vonis WN Prancis 7 Tahun Karena Selundupkan Senjata
Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)
Jakarta, CB -- Pengadilan Israel menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap seorang mantan staf konsulat Prancis, Romain Franck, pada Senin (8/4) kemarin. Dia terbukti menyelundupkan senjata dari Jalur Gaza, Palestina.
Franck yang sebelumnya bekerja sebagai sopir konsulat Prancis, menjalani persidangan setelah dituduh mengeksploitasi pemeriksaan keamanan untuk diplomat, dan menyelundupkan 70 pistol dan dua senapan otomatis dari Jalur Gaza ke Tepi Barat yang diduduki Israel.
Franck juga didenda 30 ribu shekel atau sekitar Rp118,5 juta.
Kuasa hukum Franck, Kenneth Mann, mengatakan ingin mengajukan permohonan supaya kliennya bisa menjalani hukuman di Prancis.
Franck yang sebelumnya bekerja sebagai sopir konsulat Prancis, menjalani persidangan setelah dituduh mengeksploitasi pemeriksaan keamanan untuk diplomat, dan menyelundupkan 70 pistol dan dua senapan otomatis dari Jalur Gaza ke Tepi Barat yang diduduki Israel.
Franck juga didenda 30 ribu shekel atau sekitar Rp118,5 juta.
Kuasa hukum Franck, Kenneth Mann, mengatakan ingin mengajukan permohonan supaya kliennya bisa menjalani hukuman di Prancis.
Ia turut menyatakan hakim bersedia memberikan hukuman lebih ringan sebab Franck menunjukkan penyesalan dan mengakui termotivasi uang, bukan karena solidaritas dengan militan Palestina.
Franck selama persidangan hanya mengandalkan penerjemah pengadilan dari bahasa Ibrani ke Prancis.
"Ini hal yang sangat sangat sulit bagi seluruh keluarga. Namun, mereka mengerti ini persoalan hukum dan berharap anak mereka bisa kembali ke Paris secepatnya," ucap Mann setelah persidangan, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).
Franck ditangkap pada Februari 2018 dan persidangannya dimulai sebulan setelahnya di pengadilan distrik Kota Beersheba, Israel.
Pejabat Israel menyatakan Franck bekerja sendiri tanpa sepengetahuan konsulat. Hal ini dipastikan tak memengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan Prancis.
Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, menyatakan Franck dibayar sekitar US$5,5 ribu (Rp77,8 juta, kurs Rp14.146) untuk senjata yang diselundupkan bagi beberapa warga Palestina.
Credit cnnindonesia.com
Netanyahu-Gantz sama-sama klaim kemenangan dalam pemilu Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu melambaikan tangan kepada pendukungnya di kantor pusat partai
di Tel Aviv, Rabu (18/3). Netanyahu menyatakan kemenangan dalam
pemilihan Israel setelah hasil jajak pendapat menunjukkan ia telah
menghapus jejak pesaingnya dari sayap tengah kiri dengan dengan gerakan
kanan keras dimana ia mengabaikan komitmen untuk bernegosiasi dengan
negara Palestina. (REUTERS/Amir Cohen)
Al-Quds (CB) - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penantang
utamanya Benny Gantz sama-sama mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum
Israel pada Selasa (9/4), sementara angket di luar proses resmi memberi
pemimpin sayap-kanan tersebut keunggulan untuk membentuk pemerintah
koalisi.
Netanyahu, yang berkuasa secara terus-menerus sejak 2009, sedang memperjuangkan kelangsungan hidup politiknya saat ia berusaha meraih masa jabatan kelima. Ia menghadapi kemungkinan tuntutan dalam tiga kasus korupsi, tapi pemimpin Partai Likud itu --yang berhaluan kanan-- telah membantah bahwa ia melakukan kesalahan.
Jajak pendapat di luar proses resmi di dua dari tiga saluran televisi utama Israel memperlihatkan Partai Biru dan Putih, yang berhaluan tengah pimpinan Gantz, meraih sedikit lebih banyak kursi di Parlemen dengan 120 anggota, sementara survei ketiga meramalkan keadaan seimbang.
Meskipun tak satu partai pun meraih mayoritas di Knesset (Parlemen), menurut jajak pendapat, dua dari ketiga survei menyatakan Netanyahu memiliki posisi lebih kuat untuk membentuk pemerintah koalisi dengan bantuan faksi sayap-kanan.
Sebagian pengulas politik mengingatkan bahwa terlalu dini untuk menentukan hasil pemungutan suara, demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, masih ada waktu beberapa jam sebelum pemungutan suara ditutup.
Jika menang, Netanyahu (69) akan berada di jalur untuk menjadi perdana menteri yang paling lama memerintah dalam 71 tahun sejarah Israel. Gantz (59), mantan kepala staf militer, adalah pendatang baru di kancah politik Israel.
Channel 13 meramalkan Netanyahu dapat membentuk blok yang memerintah dengan menguasai 66 kursi dibandingkan dengan koalisi partai sayap-kiri dan kiri-tengah Biru dan Putih, pimpinan Gantz, dengan 54 kursi.
Stasiun televisi umum Kan memberikan perbandingan 64:56 kursi buat Partai Likud, sementara Channel 12 meramalkan persaingang ketat, masing-masing meraih 60 kursi.
Netanyahu, yang berkuasa secara terus-menerus sejak 2009, sedang memperjuangkan kelangsungan hidup politiknya saat ia berusaha meraih masa jabatan kelima. Ia menghadapi kemungkinan tuntutan dalam tiga kasus korupsi, tapi pemimpin Partai Likud itu --yang berhaluan kanan-- telah membantah bahwa ia melakukan kesalahan.
Jajak pendapat di luar proses resmi di dua dari tiga saluran televisi utama Israel memperlihatkan Partai Biru dan Putih, yang berhaluan tengah pimpinan Gantz, meraih sedikit lebih banyak kursi di Parlemen dengan 120 anggota, sementara survei ketiga meramalkan keadaan seimbang.
Meskipun tak satu partai pun meraih mayoritas di Knesset (Parlemen), menurut jajak pendapat, dua dari ketiga survei menyatakan Netanyahu memiliki posisi lebih kuat untuk membentuk pemerintah koalisi dengan bantuan faksi sayap-kanan.
Sebagian pengulas politik mengingatkan bahwa terlalu dini untuk menentukan hasil pemungutan suara, demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, masih ada waktu beberapa jam sebelum pemungutan suara ditutup.
Jika menang, Netanyahu (69) akan berada di jalur untuk menjadi perdana menteri yang paling lama memerintah dalam 71 tahun sejarah Israel. Gantz (59), mantan kepala staf militer, adalah pendatang baru di kancah politik Israel.
Channel 13 meramalkan Netanyahu dapat membentuk blok yang memerintah dengan menguasai 66 kursi dibandingkan dengan koalisi partai sayap-kiri dan kiri-tengah Biru dan Putih, pimpinan Gantz, dengan 54 kursi.
Stasiun televisi umum Kan memberikan perbandingan 64:56 kursi buat Partai Likud, sementara Channel 12 meramalkan persaingang ketat, masing-masing meraih 60 kursi.
Credit antaranews.com
Presiden Palestina Harap Pemilu Israel Bawa Perdamaian
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap
pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4) dapat membawa perdamaian. (AFP
Photo/Abbas Momani)
Jakarta, CB -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4) dapat membawa perdamaian.
"Yang kami harapkan hanya ada jalan, jalan yang benar menuju perdamaian. Kami tidak ingin ada pemerintahan yang tidak percaya perdamaian," ujar Abbas, sebagaimana dikutip AFP.
"Yang kami harapkan hanya ada jalan, jalan yang benar menuju perdamaian. Kami tidak ingin ada pemerintahan yang tidak percaya perdamaian," ujar Abbas, sebagaimana dikutip AFP.
Abbas melontarkan pernyataan ini di tengah keterpurukan popularitas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam beberapa jajak pendapat menjelang pemilu.
Tanpa menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat, Abbas mengaku mengikuti pemilu Israel. Ia berharap pemerintahan Israel yang baru dapat memahami "perdamaian merupakan kepentingan kami, mereka, dan dunia."
Perundingan damai antara Israel dan Palestina kini sedang mandek sejak 2014, ketika proses yang diinisiasi Amerika Serikat gagal karena saling tuduh.
Abbas mengatakan bahwa pihaknya akan tetap terbuka untuk bernegosiasi. Namun, pemerintahan Abbas menegaskan bahwa mereka tidak akan mau mengikuti rencana proses damai yang digagas AS.
Pemerintahan Abbas sudah memutus hubungan dengan AS sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Palestina, tindakan AS sangat bias.
Selama
ini, Palestina dan Israel memperebutkan Yerusalem sebaai ibu kota
negara masing-masing kelak. Keputusan AS itu pun dianggap membuyarkan
prospek perdamaian Israel dan Palestina.
Sejak saat itu, aksi protes yang kerap berujung ricuh di perbatasan antara Israel dan Palestina terus memanas.
Sejak saat itu, aksi protes yang kerap berujung ricuh di perbatasan antara Israel dan Palestina terus memanas.
Credit cnnindonesia.com
Israel Gelar Pemilu, Tepi Barat Ditutup
Ilustrasi reklame kampanye Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Israel. (Reuters/Nir Elias)
Jakarta, CB -- Israel hari ini menggelar pemilihan umum parlemen. Atas alasan itu, mereka memutuskan menutup wilayah Tepi Barat, Palestina, yang diduduki.
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/4), militer Israel menutup seluruh kawasan Tepi Barat sejak pagi hari waktu setempat. Mereka baru membuka kembali blokade pada Rabu (10/4) tengah malam besok setelah penghitungan suara selesai.
Penutupan Tepi Barat membuat warga Palestina tidak boleh melintas. Namun, larangan itu tidak berlaku untuk urusan medis dan kemanusiaan.
Dalam pemilihan umum kali ini, Benjamin Netanyahu akan maju kembali sebagai calon petahana. Pesaing terkuatnya adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Benny Gantz.
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/4), militer Israel menutup seluruh kawasan Tepi Barat sejak pagi hari waktu setempat. Mereka baru membuka kembali blokade pada Rabu (10/4) tengah malam besok setelah penghitungan suara selesai.
Penutupan Tepi Barat membuat warga Palestina tidak boleh melintas. Namun, larangan itu tidak berlaku untuk urusan medis dan kemanusiaan.
Dalam pemilihan umum kali ini, Benjamin Netanyahu akan maju kembali sebagai calon petahana. Pesaing terkuatnya adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Benny Gantz.
Gantz menjanjikan akan memberikan jalan baru kepada Israel jika terpilih.
"Saya senang bisa melayani Israel. Saya senang untuk memimpin warga Israel ke arah baru. Kita harus menghormati demokrasi dan meminta seluruh pihak menghormatinya," kata Gantz, seperti dilansir AFP.
Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 07.00 sampai 22.00 waktu setempat. Setelah itu langsung dilakukan penghitungan suara dilakukan
Pemilu kali ini menjadi pertaruhan bagi Netanyahu. Jika tumbang, maka kemungkinan dia bakal diseret ke pengadilan atas sejumlah kasus dugaan korupsi.
Tuduhan korupsi telah menjerat Netanyahu sejak awal 2017 lalu. Dia diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.
Pertama, Case 1000. Dalam perkara ini Netanyahu dan keluarganya dituduh menerima gratifikasi berupa sampanye, cerutu, dan sejumlah perhiasan dari produser Hollywood yang merupakan warga Israel, Arnon Milchan, dan pebisnis asal Australia, James Packer, dalam kurun waktu 2007 sampai 2016.
Gratifikasi itu disebut diberikan kepada Netanyahu sebagai imbalan karena telah memberikan "bantuan politik." Hingga kini, penyelidikan polisi masih berkutat untuk mengungkap bantuan politik seperti apa yang diberikan oleh Netanyahu.
Kasus kedua disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Sebagai gantinya, Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bersekongkol dengan menerbitkan aturan pemerintah dan sejumlah cara lain untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yediot, Israel Hayom.
Dalam perkara kedua, Netanyahu bersama Mozes disangka terlibat suap, rekayasa, dan penyalahgunaan wewenang.
Perdana Menteri Israel kesembilan itu juga terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Israel, Bezeq Telecom.
Sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah portal berita Walla yang terkait dengan Bezeq Telecom.
Credit cnnindonesia.com
Pemimpin oposisi: Sekitar 20 pemerotes tewas dalam serangan di Sudan
Sekitar 20 orang tewas dan puluhan
luka-luka dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu oleh "pria-pria
bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di
luar kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua
partai oposisi utama Sudan pada Selasa.(REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)
Khartoum (CB) - Sekitar 20 orang tewas dan puluhan luka-luka
dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu oleh "pria-pria
bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di luar
kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua partai
oposisi utama Sudan pada Selasa.
Sadiq al-Mahdi, pemimpin partai oposisi itu, juga menyerukkan "penyerahan kekuasaan kepada komando militer terseleksi untuk berunding dengan para wakil rakyat guna memebangun sebuah sistem baru untuk mencapai perdamaian dan demokrasi".
Suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Khartoum, ibu kota Sudan, pada Selasa.
Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.
Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.
Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.
Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.
Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.
Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.
Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.
Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.
Sadiq al-Mahdi, pemimpin partai oposisi itu, juga menyerukkan "penyerahan kekuasaan kepada komando militer terseleksi untuk berunding dengan para wakil rakyat guna memebangun sebuah sistem baru untuk mencapai perdamaian dan demokrasi".
Suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Khartoum, ibu kota Sudan, pada Selasa.
Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.
Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.
Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.
Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.
Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.
Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.
Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.
Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.
Credit antaranews.com
Suara tembakan gencar terdengar saat protes di Khartoum, Sudan
Kairo, Mesir (CB) - Suara tembakan gencar terdengar saat protes
berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Ibu Kota Sudan,
Khartoum, pada Selasa.
Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa, memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.
Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.
Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.
Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.
Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.
Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.
Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.
Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.
Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa, memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.
Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.
Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.
Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.
Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.
Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.
Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.
Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.
Credit antaranews.com
Selasa, 09 April 2019
India Beber Radar soal Jet Tempur F-16, Pakistan Anggap Bualan
ISLAMABAD
- Angkatan Udara India (IAF) beberkan gambar radar yang diklaim sebagai
bukti bahwa jet tempur MiG-21 Bison-nya menembak jatuh pesawat jet
tempur F-16 Pakistan. Namun, jenderal Islamabad menganggap gambar radar
itu tak bisa membuat kebenaran baru dari bualan yang dibuat.
Juru bicara Angkatan Darat Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafoor mengatakan India telah gagal memberikan bukti bahwa salah satu jet tempur F-16 PAF (Angkatan Udara Pakistan) ditembak jatuh selama pertempuran udara 27 Februari di atas Nowshera, wilayah di antara Jammu dan Kashmir.
"Pengulangan tidak membuat kebohongan. Meskipun mengklaim memiliki bukti mengenai pemotretan F-16, IAF masih pendek dalam mempresentasikannya. Jangan mengabaikan diamnya Pakistan karena tidak memukul genderang di pihak India. Faktanya adalah bahwa PAF menembak jatuh dua jet IAF, reruntuhan yang terlihat di tanah oleh semuanya," tulis Ghafoor yang dikutip dari akun Twitter-nya, @OfficialDGISPR, Selasa (9/4/2019).
Juru bicara Angkatan Darat Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafoor mengatakan India telah gagal memberikan bukti bahwa salah satu jet tempur F-16 PAF (Angkatan Udara Pakistan) ditembak jatuh selama pertempuran udara 27 Februari di atas Nowshera, wilayah di antara Jammu dan Kashmir.
"Pengulangan tidak membuat kebohongan. Meskipun mengklaim memiliki bukti mengenai pemotretan F-16, IAF masih pendek dalam mempresentasikannya. Jangan mengabaikan diamnya Pakistan karena tidak memukul genderang di pihak India. Faktanya adalah bahwa PAF menembak jatuh dua jet IAF, reruntuhan yang terlihat di tanah oleh semuanya," tulis Ghafoor yang dikutip dari akun Twitter-nya, @OfficialDGISPR, Selasa (9/4/2019).
Credit sindonews.com
Beber Bukti Radar, India Ngotot Tembak Jatuh Jet F-16 Pakistan
NEW DELHI - Militer New Delhi membeberkan gambar radar tentang pertempuran udara (dogfight)
antara pesawat jet tempur India dengan jet tempur Pakistan pada 27
Februari lalu. Gambar itu diklaim sebagai bukti tak terbantahkan bahwa
sebuah jet tempur F-16 Pakistan ditembak jatuh.
Pengungkapan gambar radar itu sebagai respons atas publikasi media Amerika Serikat (AS), Foreign Policy yang bertentangan dengan klaim India. Laporan yang mengutip pejabat pertahanan AS itu mengatakan bahwa seluruh F-16 Islamabad sudah dihitung oleh pejabat militer Washington dan tidak ada satu pun yang hilang.
"IAF memiliki bukti yang tidak dapat disangkal, tidak hanya fakta bahwa F-16 digunakan oleh PAF (Angkatan Udara Pakistan) pada 27 Februari tetapi juga bahwa MiG-21 Bison IAF (Angkatan Udara India) menembak jatuh F-16 PAF," kata Wakil Marsekal Udara RGK Kapoor, Asisten Kepala Staf Udara, sebagaimana dikutip dari NDTV, Selasa (9/4/2019).
Pengungkapan gambar radar itu sebagai respons atas publikasi media Amerika Serikat (AS), Foreign Policy yang bertentangan dengan klaim India. Laporan yang mengutip pejabat pertahanan AS itu mengatakan bahwa seluruh F-16 Islamabad sudah dihitung oleh pejabat militer Washington dan tidak ada satu pun yang hilang.
"IAF memiliki bukti yang tidak dapat disangkal, tidak hanya fakta bahwa F-16 digunakan oleh PAF (Angkatan Udara Pakistan) pada 27 Februari tetapi juga bahwa MiG-21 Bison IAF (Angkatan Udara India) menembak jatuh F-16 PAF," kata Wakil Marsekal Udara RGK Kapoor, Asisten Kepala Staf Udara, sebagaimana dikutip dari NDTV, Selasa (9/4/2019).
Credit sindonews.com
5 Hal Penting Soal Korps Garda Revolusi Iran
CB, Teheran -- Nama
pasukan elit Iran yaitu Korps Garda Revolusi Iran muncul ke permukaan
pada awal pekan ini setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebutnya sebagai organisasi teroris.
Ini adalah perkembangan terbaru konflik antara Amerika Serikat dan Iran dan menandai sikap Trump yang semakin keras terhadap negeri mullah itu. Sebelum ini, Trump telah menyatakan keluar dari perjanjian nuklir Iran dan mengenakan lagi sejumlah sanksi ekonomi dan politik terhadap Teheran.
“Langkah ini terkait realita bahwa Iran bukan hanya negara yang mensponsori terorisme tapi IRGC berpartisipasi secara aktif, membiayai, dan mempromosikan terorisme sebagai alat negara,” kata Trump seperti dilansir CNN pada Senin, 8 April 2019.
Iran membalas dengan menyebut AS sebagai negara sponsor terorisme. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga menyebut pasukan Komando Sentral AS di Timur Tengah sebagai organisasi teroris.
“Republik Islam Iran menyatakan sikap reprositas terhadap tindakan AS yang melanggar hukum dan tidak masuk akal hari ini,” begitu pernyataan Dewan Keamanan seperti dilansir CNN dengan mengutip kantor berita Iran IRNA pada Senin, 8 April 2019.
Dewan
Keamanan Nasional melanjutkan,”Mempertimbangkan AS sebagai pemerintahan
sponsor teroris dan Komando Sentral AS atau CENTCOM dan semua pasukan
afiliasinya sebagai organisasi teroris.”
Berikut ini sejumlah hal mengenai IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam Iran seperti dilansir media DW:
Unit ini dibentuk sebagai penyeimbang atas pasukan militer konvensional Iran, yang banyak pemimpinnya diyakini mendukung atau bersimpati terhadap Shah Iran yang menjadi ekxil.
Sejak saat itu, kewenangan IRGC berkembang pesat dan menjadi semacam kekuatan negara di dalam negara. Di negara yang bukan penganut otoriterianisme, kekuatan semacam ini sering disebut sebagai “deep state”.
Ini adalah perkembangan terbaru konflik antara Amerika Serikat dan Iran dan menandai sikap Trump yang semakin keras terhadap negeri mullah itu. Sebelum ini, Trump telah menyatakan keluar dari perjanjian nuklir Iran dan mengenakan lagi sejumlah sanksi ekonomi dan politik terhadap Teheran.
“Langkah ini terkait realita bahwa Iran bukan hanya negara yang mensponsori terorisme tapi IRGC berpartisipasi secara aktif, membiayai, dan mempromosikan terorisme sebagai alat negara,” kata Trump seperti dilansir CNN pada Senin, 8 April 2019.
Iran membalas dengan menyebut AS sebagai negara sponsor terorisme. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga menyebut pasukan Komando Sentral AS di Timur Tengah sebagai organisasi teroris.
“Republik Islam Iran menyatakan sikap reprositas terhadap tindakan AS yang melanggar hukum dan tidak masuk akal hari ini,” begitu pernyataan Dewan Keamanan seperti dilansir CNN dengan mengutip kantor berita Iran IRNA pada Senin, 8 April 2019.
Berikut ini sejumlah hal mengenai IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam Iran seperti dilansir media DW:
- Revolusi Islam Iran
Unit ini dibentuk sebagai penyeimbang atas pasukan militer konvensional Iran, yang banyak pemimpinnya diyakini mendukung atau bersimpati terhadap Shah Iran yang menjadi ekxil.
- Invasi Saddam Hussein
- Kewenangan Luas
Sejak saat itu, kewenangan IRGC berkembang pesat dan menjadi semacam kekuatan negara di dalam negara. Di negara yang bukan penganut otoriterianisme, kekuatan semacam ini sering disebut sebagai “deep state”.
- Setia pada Ayatullah
- Program Rudal Balistik
Credit tempo.co
Sistem Rudal Rusia Intai Kapal-kapal Perang NATO di Laut Hitam
MOSKOW
- Rusia menugaskan, pesawat, kapal pengintai dan sistem rudal untuk
memantau latihan kapal-kapal perang NATO di Laut Hitam. Pusat Kontrol
Pertahanan Nasional Rusia mengonfirmasi pengerahan perangkat keras
militer tersebut kepada kantor berita TASS, Senin (8/4/2019).
Pesawat, kapal dan sistem rudal yang dikerahkan berasal dari Armada Laut Hitam Rusia. Menurut Pusat Kontrol Pertahanan Nasional pemantauan itu dilakukan untuk menentukan reaksi cepat terhadap kemungkinan keadaan darurat.
"Di wilayah-wilayah yang ditunjuk dari kapal-kapal pengintai Laut Hitam dan juga kelompok (kapal) serang angkatan laut, sistem rudal pantai Bastion dan Bal serta pesawat-pesawat Angkatan Laut sedang bertugas," kata Pusat Kontrol Pertahanan, badan di bawah Kementerian Pertahanan Rusia.
Pesawat, kapal dan sistem rudal yang dikerahkan berasal dari Armada Laut Hitam Rusia. Menurut Pusat Kontrol Pertahanan Nasional pemantauan itu dilakukan untuk menentukan reaksi cepat terhadap kemungkinan keadaan darurat.
"Di wilayah-wilayah yang ditunjuk dari kapal-kapal pengintai Laut Hitam dan juga kelompok (kapal) serang angkatan laut, sistem rudal pantai Bastion dan Bal serta pesawat-pesawat Angkatan Laut sedang bertugas," kata Pusat Kontrol Pertahanan, badan di bawah Kementerian Pertahanan Rusia.
Credit sindonews.com
Pasukan Pemerintah Libya Pukul Mundur Pasukan Jenderal Haftar
![Kendaraan militer pasukan Misrata, di bawah perlindungan pasukan Tripoli, terlihat di lingkungan Tajura, sebelah timur Tripoli, Libya 6 April 2019. [REUTERS / Hani Amara]](https://statik.tempo.co/data/2019/04/08/id_832685/832685_720.jpg)
CB, Tripoli – Pasukan pemerintah Libya dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memukul mundur pasukan Jenderal Khalifa Haftar dari Bandara Internasional Tripoli.
Bandara ini sudah lama tidak berfungsi sejak terjadinya konflik di Libya pasca jatuhnya diktator Muammar Gaddafi pada 2011. Sejak pekan lalu, pasukan pimpinan Haftar merangsek masuk dari arah selatan lalu menguasai bandara ini sebelum melanjutkan serangan ke ibu kota Tripoli.
“Pasukan sekutu yang mendukung pemerintahan Tripoli terlihat berada di dalam bandara,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 8 April 2019.
Saat berita ini diturunkan, pasukan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional atau Government National Accord, yang berbasis di Tripoli dan didukung PBB, masih bertempur dengan pasukan Libyan National Army pimpinan Haftar di sebelah selatan bandara.
Pasukan Haftar mulai menyerang ke arah Tripoli dari arah selatan, yang mayoritas merupakan padang pasir, sejak pertengahan pekan lalu.
Serangan pasukan Haftar ini, seperti dilansir CNN, mendapat kecaman dunia internasional. Ini karena Haftar, yang sempat berjanji akan mendukung digelarnya pemilu yang difasilitasi PBB, justru mengerahkan pasukan menyerang Tripoli saat PBB bakal menggelar konferensi persiapan pemilu pada pertengahan April 2019.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, misalnya, telah meminta pasukan LNA untuk mundur.
“Serangan militer sepihak terhadap Tripoli membahayakan warga sipil dan melemahkan prospek untuk masa depan lebih baik bagi semua warga Libya,” kata Pompeo seperti dilansir Al Jazzera pada Senin, 8 April 2019.
Pompeo mendesak semua pihak untuk melakukan deeskalasi konflik dengan mengatakan tidak ada solusi militer terhadap kondisi di Libya. Semua pihak agar kembali ke meja perundingan.
“Kami telah menegaskan bahwa kami menolak serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar dan mendesak serangan militer terhadap Tripoli segera diakhiri,” kata Pompeo.
Jenderal Khalifa Haftar dari Kota Benghazi, bekas anak buah pemimpin Libya, Moammar Gaddafi. Middle East Monitor
LNA melansir sebanyak 19 tentaranya tewas dalam serangan ke arah Tripoli. Sedangkan kementerian Kesehatan di Tripoli melansir jumlah korban lebih banyak yaitu 25 orang baik dari tentara dan warga sipil dengan 80 orang terluka.
Bandara lainnya yang berada di sebelah timur dari Tripoli yaitu Mitiga juga terkena pengeboman. Utusan PBB untuk Libya, Ghassan Salae mengecam serangan udara itu sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan.
Bandara ini sudah lama tidak berfungsi sejak terjadinya konflik di Libya pasca jatuhnya diktator Muammar Gaddafi pada 2011. Sejak pekan lalu, pasukan pimpinan Haftar merangsek masuk dari arah selatan lalu menguasai bandara ini sebelum melanjutkan serangan ke ibu kota Tripoli.
“Pasukan sekutu yang mendukung pemerintahan Tripoli terlihat berada di dalam bandara,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 8 April 2019.
Saat berita ini diturunkan, pasukan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional atau Government National Accord, yang berbasis di Tripoli dan didukung PBB, masih bertempur dengan pasukan Libyan National Army pimpinan Haftar di sebelah selatan bandara.
Pasukan Haftar mulai menyerang ke arah Tripoli dari arah selatan, yang mayoritas merupakan padang pasir, sejak pertengahan pekan lalu.
Serangan pasukan Haftar ini, seperti dilansir CNN, mendapat kecaman dunia internasional. Ini karena Haftar, yang sempat berjanji akan mendukung digelarnya pemilu yang difasilitasi PBB, justru mengerahkan pasukan menyerang Tripoli saat PBB bakal menggelar konferensi persiapan pemilu pada pertengahan April 2019.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, misalnya, telah meminta pasukan LNA untuk mundur.
“Serangan militer sepihak terhadap Tripoli membahayakan warga sipil dan melemahkan prospek untuk masa depan lebih baik bagi semua warga Libya,” kata Pompeo seperti dilansir Al Jazzera pada Senin, 8 April 2019.
Pompeo mendesak semua pihak untuk melakukan deeskalasi konflik dengan mengatakan tidak ada solusi militer terhadap kondisi di Libya. Semua pihak agar kembali ke meja perundingan.
“Kami telah menegaskan bahwa kami menolak serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar dan mendesak serangan militer terhadap Tripoli segera diakhiri,” kata Pompeo.
Jenderal Khalifa Haftar dari Kota Benghazi, bekas anak buah pemimpin Libya, Moammar Gaddafi. Middle East Monitor
LNA melansir sebanyak 19 tentaranya tewas dalam serangan ke arah Tripoli. Sedangkan kementerian Kesehatan di Tripoli melansir jumlah korban lebih banyak yaitu 25 orang baik dari tentara dan warga sipil dengan 80 orang terluka.
Bandara lainnya yang berada di sebelah timur dari Tripoli yaitu Mitiga juga terkena pengeboman. Utusan PBB untuk Libya, Ghassan Salae mengecam serangan udara itu sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan.
Credit tempo.co
Satu-satunya Bandara di Tripoli Jadi Target Serangan Udara
Satu-satunya bandara yang beroperasi di
Tripoli dilaporkan menjadi sasaran serangan udara salah satu pihak
bertikai di Libya pada Senin (8/4). (Reuters/Hani Amara)
Jakarta, CB -- Satu-satunya bandara yang beroperasi di Tripoli dilaporkan menjadi sasaran serangan udara salah satu pihak bertikai di Libya pada Senin (8/4).
Seorang sumber keamanan berkata kepada AFP bahwa satu pesawat melakukan serangan udara yang menargetkan landasan pacu di Bandara Mitiga.
Sumber tersebut memastikan tak ada korban dalam serangan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan pihak yang bertanggung jawab atas gempuran tersebut.
Sejak Kamis pekan lalu, dua poros politik di Libya berseteru, yaitu prajurit pro-pemerintah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, GNA, dan pasukan Panglima Khalifa Haftar selaku pendukung pemerintahan di Benghazi.
Seorang sumber keamanan berkata kepada AFP bahwa satu pesawat melakukan serangan udara yang menargetkan landasan pacu di Bandara Mitiga.
Sumber tersebut memastikan tak ada korban dalam serangan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan pihak yang bertanggung jawab atas gempuran tersebut.
Sejak Kamis pekan lalu, dua poros politik di Libya berseteru, yaitu prajurit pro-pemerintah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, GNA, dan pasukan Panglima Khalifa Haftar selaku pendukung pemerintahan di Benghazi.
Pertikaian bermula ketika Haftar mengerahkan Pasukan Nasional Libya (LNA) untuk menguasai Tripoli dengan bantuan pasukan pemerintah Benghazi. Pasukan pro-GNA pun menggelar operasi Gunung Api Amarah untuk melawan.
Baku hantam yang mengejutkan banyak pihak ini sudah menewaskan setidaknya 32 orang, sementara 50 lainnya luka-luka.
Serangan Haftar kali ini membuyarkan permintaan PBB agar pemerintah Libya di Benghazi dan Tropoli berunding pada 14-16 April mendatang untuk menentukan pemilihan umum.
Haftar selama ini dianggap sebagai sosok diktator baru pengganti mendiang Muammar Khadaffi yang meninggal ditembak pemberontak, setelah tertangkap saat melarikan diri di gorong-gorong.
Selama empat dasawarsa, rezim Khadaffi menyiksa, membunuh dan menghilangkan paksa para penentang dan lawan politiknya. Meski demikian, Haftar menyatakan memusuhi kelompok bersenjata dan militan.
Credit cnnindonesia.com
Perang Sipil Libya, Pasukan Jenderal Haftar Rebut Kamp Militer
![Anggota Tentara Nasional Libya (LNA), diperintahkan oleh Khalifa Haftar, keluar dari Benghazi untuk memperkuat pasukan yang maju ke Tripoli, di Benghazi, Libya 7 April 2019. [REUTERS / Esam Omran Al-Fetori]](https://statik.tempo.co/data/2019/04/08/id_832684/832684_720.jpg)
CB, Jakarta - Pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar merebut kamp militer Yarmuk di selatan Tripoli.
Hal ini diungkapkan sumber dari jajaran komando LNA kepada sputnik, 8 April 2019, ketika pasukan Haftar bertempur dengan tentara pemerintah dukungan PBB.
"Pasukan Angkatan Darat Libya telah menguasai kamp Yarmouk di selatan ibukota Tripoli," kata sumber.
Pekan lalu, Haftar mengumumkan serangan terhadap Tripoli dalam upaya untuk mengusir milisi dari ibu kota.
Pada 7 April, pasukan yang setia pada Government of National Accord (GNA), pemerintah yang didukung PBB, mengatakan bahwa mereka meluncurkan operasi serangan balik, yang dijuluki Volcano of Rage.
Sekjen PBB Antonio Guterres menemui pemimpin Pasukan Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar. REUTERS
Sejak awal serangan, Tentara Nasional Libya, telah menguasai beberapa kota di dekat Tripoli dan Bandara Internasional Tripoli. GNA kemudian mengatakan bahwa bandara telah diambil kembali oleh pasukannya, tetapi LNA membantah klaim tersebut.
Pasukan Nasional Libya (LNA) timur Khalifa Haftar, seorang mantan perwira di pasukan Gaddafi, mengatakan 19 tentara mereka tewas dalam beberapa hari terakhir ketika mereka menyerbu pemerintahan yang diakui PBB di Tripoli, seperti dilaporkan Reuters.
PBB mengatakan 2.800 orang mengungsi akibat konflik dan banyak lagi yang melarikan diri, meskipun beberapa di antaranya terjebak.
Pandangan udara menunjukkan kendaraan militer di jalan di Libya, 4 April 2019.[TV Reuters/REUTERS]
LNA telah mengumumkan zona larangan terbang di atas bagian barat Libya, yang diperintah oleh Government of National Accord (GNA) yang didukung PBB, dan telah memperingatkan bahwa semua pesawat, selain penerbangan komersial, yang melanggar pembatasan akan ditargetkan oleh LNA, kata juru bicara pasukan, Ahmed Al-Mismari.
"Kami menerapkan #NoFlyZone di atas #Libya barat, jet militer apa pun akan dianggap sebagai target serta lokasi lepas landasnya. Ini termasuk foto udara dan tidak termasuk penerbangan komersial," kicau Twitter juru bicara pada Ahad.
Sebagai akibat dari konflik sipil yang telah berlangsung bertahun-tahun, tidak ada pemerintah tunggal di Libya, karena bagian timur dan barat negara itu dikendalikan oleh kekuatan yang terpisah.
Parlemen yang berbasis di Tobruk, yang dipilih pada tahun 2014 dan didukung oleh LNA, memerintah bagian timur Libya, sementara pemerintah Government of National Accord (GNA), yang didirikan pada 2015, mengendalikan bagian barat Libya dari Tripoli.
Pada akhir 2015, pihak-pihak yang terlibat konflik menandatangani Perjanjian Politik Libya di kota Maroko Skhirat, menguraikan pendirian GNA sebagai pemerintah sementara Libya yang sah. Namun, kesepakatan itu tidak sepenuhnya dilaksanakan karena ketidaksetujuan parlemen yang berbasis di timur Libya mengenai beberapa isi perjanjian.
Hal ini diungkapkan sumber dari jajaran komando LNA kepada sputnik, 8 April 2019, ketika pasukan Haftar bertempur dengan tentara pemerintah dukungan PBB.
"Pasukan Angkatan Darat Libya telah menguasai kamp Yarmouk di selatan ibukota Tripoli," kata sumber.
Pekan lalu, Haftar mengumumkan serangan terhadap Tripoli dalam upaya untuk mengusir milisi dari ibu kota.
Pada 7 April, pasukan yang setia pada Government of National Accord (GNA), pemerintah yang didukung PBB, mengatakan bahwa mereka meluncurkan operasi serangan balik, yang dijuluki Volcano of Rage.
Sekjen PBB Antonio Guterres menemui pemimpin Pasukan Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar. REUTERS
Sejak awal serangan, Tentara Nasional Libya, telah menguasai beberapa kota di dekat Tripoli dan Bandara Internasional Tripoli. GNA kemudian mengatakan bahwa bandara telah diambil kembali oleh pasukannya, tetapi LNA membantah klaim tersebut.
Pasukan Nasional Libya (LNA) timur Khalifa Haftar, seorang mantan perwira di pasukan Gaddafi, mengatakan 19 tentara mereka tewas dalam beberapa hari terakhir ketika mereka menyerbu pemerintahan yang diakui PBB di Tripoli, seperti dilaporkan Reuters.
PBB mengatakan 2.800 orang mengungsi akibat konflik dan banyak lagi yang melarikan diri, meskipun beberapa di antaranya terjebak.
Pandangan udara menunjukkan kendaraan militer di jalan di Libya, 4 April 2019.[TV Reuters/REUTERS]
LNA telah mengumumkan zona larangan terbang di atas bagian barat Libya, yang diperintah oleh Government of National Accord (GNA) yang didukung PBB, dan telah memperingatkan bahwa semua pesawat, selain penerbangan komersial, yang melanggar pembatasan akan ditargetkan oleh LNA, kata juru bicara pasukan, Ahmed Al-Mismari.
"Kami menerapkan #NoFlyZone di atas #Libya barat, jet militer apa pun akan dianggap sebagai target serta lokasi lepas landasnya. Ini termasuk foto udara dan tidak termasuk penerbangan komersial," kicau Twitter juru bicara pada Ahad.
Sebagai akibat dari konflik sipil yang telah berlangsung bertahun-tahun, tidak ada pemerintah tunggal di Libya, karena bagian timur dan barat negara itu dikendalikan oleh kekuatan yang terpisah.
Parlemen yang berbasis di Tobruk, yang dipilih pada tahun 2014 dan didukung oleh LNA, memerintah bagian timur Libya, sementara pemerintah Government of National Accord (GNA), yang didirikan pada 2015, mengendalikan bagian barat Libya dari Tripoli.
Pada akhir 2015, pihak-pihak yang terlibat konflik menandatangani Perjanjian Politik Libya di kota Maroko Skhirat, menguraikan pendirian GNA sebagai pemerintah sementara Libya yang sah. Namun, kesepakatan itu tidak sepenuhnya dilaksanakan karena ketidaksetujuan parlemen yang berbasis di timur Libya mengenai beberapa isi perjanjian.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)