Israel tengah mengatur ulang strategi militer
mereka menghadapi Iran setelah negara itu meneken kerja sama keamanan
dengan Suriah. (REUTERS/Dan Balilty)
Jakarta, CB -- Israel memutuskan
memperbaharui strategi mereka untuk menyerang target militer Iran di
Suriah setelah kedua negara berpenduduk Muslim itu menandatangani
perjanjian kerja sama keamanan.
"IDF [Pasukan Pertahanan Israel]
akan melanjutkan mengambil aksi kuat dan tegas terhadap upaya Iran untuk
menempatkan pasykan dan sistem persenjataan canggih di Suriah," kata
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (30/8) dini hari waktu
Indonesia.
"Tidak ada kesepakatan antara Suriah dan Iran yang
akan menghalangi kami, tidak ada ancaman yang menakutkan bagi kami,"
lanjutnya.
Atase militer Iran untuk Damaskus sebelumnya mengatakan bahwa
penasihat militer negaranya akan tetap di Suriah di bawah perjanjian
pertahanan yang telah disepakati hari sebelumnya.
"Mendukung
integritas wilayah Suriah dan kemerdekaan kedaulatan Suriah juga
ditekankan dalam perjanjian," kata Brigadir Jenderal Abolghasem
Alinejad.
Tehran telah menyediakan dukungan politik, keuangan,
dan militer yang stabil untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam
perlawanannya menghadapi separatis selama tujuh tahun terakhir.
Israel juga berusaha menghindari keterlibatan langsung dalam konflik namun mengakui melakukan berbagai serangan udara di Suriah.
Tindakan serangan Israel itu dilakukan atas nama menghentikan upaya
pengiriman persenjataan canggih ke Hizbullah. Negara Yahudi itu juga
berjanji untuk mencegah Iran memasuki lebih jauh militer Suriah.
"Kami tengah bekerja mencegah Iran dari mendirikan kehadiran militernya di Suriah," kata Netanyahu.
"Kami
tidak akan menyerah dalam mengejar tujuan ini, sama seperti ketika kami
tidak menyerah membawa tentang pembatalan perjanjian nuklir buruk
dengan Iran," lanjutnya.
Iran diminta tidak tergantung pada Eropa untuk menyelamatkan perjanjian nuklir.
CB,
TEHERAN -- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan
keraguan atas kemampuan negara Eropa menyelamatkan perjanjian nuklir
Iran. Perjanjian tersebut terancam setelah Amerika Serikat menarik diri
dari kesepakatan tersebut.
Khamenei menyatakan
Teheran mungkin meninggalkan perjanjian tersebut. Khamenei
memperingatkan Presiden Hassan Rouhani tidak bergantung terlalu banyak
pada dukungan Eropa. Apalagi, Rouhani mendapat tekanan di dalam negeri
atas penanganan ekonomi menghadapi sanksi AS dan jabatan menteri kunci
mendapat serangan parlemen.
Setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington mundur
dari perjanjian internasional itu, kekuatan Eropa berebut menjamin Iran
akan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal itu supaya Iran tetap dalam
perjanjian nuklir tersebut.
"Tak ada masalah dengan
perundingan-perundingan dan berhubungan dengan negara-negara Eropa,
tetapi Anda jangan terlalu berharap pada mereka tentang isu ekonomi atau
perjanjian nuklir," ujar Khamenei.
"Perjanjian nuklir itu
alat, bukan tujuan, dan jika kita sampai pada kesimpulan ini bahwa hal
ini bukan merupakan kepentingan nasional kita, kita bisa tinggalkan,"
kata Khamenei.
Khamenei menetapkan serangkaian syarat pada
Mei bagi kekuatan-kekuatan Eropa jika mereka menginginkan Teheran tetap
dalam perjanjian itu. Syarat-syarat tersebut mencakup langkah-langkah
oleh bank Eropa untuk menjaga perdagangan dengan Teheran dan menjamin
penjualan minyak Iran.
Saat berbicara pada pertemuan yang
sama pada Rabu, Khamenei mengatakan Teheran tidak akan berunding dengan
para pejabat AS untuk mencapai perjanjian baru mengenai program
nuklirnya. Hal itu karena dia menilai Washington "ingin membanggakan
diri mereka bisa membawa Iran mau ke meja perundingan".
Khamenei
mengatakan kepada Rouhani dan kabinetnya untuk bekerja "siang dan
malam" memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mencakup jatuhnya mata
uang rial dan meningkatnya pengangguran. Namun, pada saat bersamaan, ia
tampaknya mengimbau parlemen tidak menekan terlalu besar Rouhani, yang
dicecar pertanyaan mengenai kinerja ekonomi. Pejabat seharusnya bersatu
melawan tekanan AS, katanya, karena menyiarkan perbedaan hanya akan
membuat bangsa lebih tidak senang.
Penasihat spiritual tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Foto/Istimewa
TEHERAN
- Iran harus berhenti berharap bahwa Eropa dapat menyelamatkan
kesepakatan nuklir internasional yang dihancurkan oleh penarikan Amerika
Serikat (AS). Hal itu dikatakan oleh pemimpin spiritual tertinggi Iran,
Ayatollah Ali Khamenei. Ia pun mengisyaratkan negaranya akan keluar
dari kesepakatan tersebut.
"Tidak ada masalah dengan melanjutkan
hubungan dan negosiasi dengan Eropa, tetapi harapan harus ditinggalkan
mengenai hal-hal seperti kesepakatan nuklir," kata Khamenei dalam
pertemuan dengan Presiden Hassan Rouhani dan anggota kabinetnya.
"Kesepakatan
bukanlah akhir tetapi sarana dan tentu saja, jika kita sampai pada
kesimpulan bahwa alat ini tidak memungkinkan kita untuk berdiri dengan
kepentingan nasional kita, kita akan mengesampingkannya," imbuhnya
seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (30/8/2018).
Komentar itu
menunjukkan kesabaran mulai habis di Iran karena dimulainya kembali
sanksi AS telah memperpanjang kemerosotan dalam mata uang. Sanksi AS
juga memaksa perusahaan-perusahaan besar global mundur dari rencana
investasi untuk Iran, dan memberanikan kritik konservatif terhadap
Presiden Hassan Rouhani.
Upaya untuk menopang pakta nuklir ini
terus berlanjut. Jerman dan Prancis pekan ini mengatakan mereka sedang
berupaya mencari solusi untuk menghindari sanksi AS terhadap
negara-negara seperti Iran, termasuk kemungkinan peran bank-bank
sentral. Diskusi, yang juga melibatkan Inggris, adalah sinyal bahwa
kekuatan Eropa mencoba untuk serius menunjukkan tingkat kemandirian yang
lebih besar dari AS ketika Presiden Donald Trump mengejar agenda
"American first" nya.
Kantor berita Rusia, TASS (edisi 27 Maret 2017) menulis bahwa
Pasukan Rudal Strategis melakukan latihan di markas besar di Vladimir,
Rusia Tengah. Sebanyak 3.000 pasukan dan 200 perangkat keras militer
terlibat dalam latihan ini. Vladimir Smirnov/TASS
CB, Jakarta - Rusia, Cina dan Mongolia segera menggelar latihan perang
bersama yang diklaim terbesar di dunia sejak Perang Dingin. Latihan
perang dengan nama sandi Vostok-2018 atau East 18 akan berlangsung pada
11-15 September 2018.
Menurut laporan South China Morning Post,
Rabu, 29 Agustus 2018, latihan perang yang digagas Rusia ini akan
mengerahkan 300 ribu tentara dan 1.000 pesawat tempur.
Menteri
Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan perang ini mirip
dengan latihan perang yang diadakan di masa Soviet berkuasa pada
September 1981 yang diberi nama Zapad-81 atau West 81.
"Ini akan mengulangi Zapad-81, namun dalam beberapa hal lebih besar," kata Shoigu kepada beberapa kantor berita Rusia.
Latihan
perang Rusia bersama Cina dan Mongolia hadir tak lama setelah Rusia
dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan tuduhan Rusia terlibat dalam
penyerangan racun saraf Novichok, dan hubungan dengan negara-negara
Barat yang berada di titik terendah sejak Perang Dingin.
Menurut juru bicara NATO, Dylan White, latihan perang Vostok-2018
akan diadakan di sebelah timur Pegunungan Ural. Moskow, ujarnya, tidak
berkewajiban untuk memberitahu negara-negara Barat atau mengundang para
pengamat dari Organisasi Kerja Sama Keamanan di Eropa, meskipun undangan
telah disebarkan ke atase militer.
Kapal
perang Rusia meluncurkan persenjataan anti-rudal dalam latihan sebelum
parade Navy Day di pelabuhan timur jauh Vladivostok, Rusia, 30 Juli
2016. REUTERS/Yuri Maltsev
"Latihan perang ini menunjukkan
Rusia semakin menonjolkan diri, secara signifikan meningkatkan bujet
pertahanannya dan kehadiran militernya," kata White.
Adapun
juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, pendanaan untuk latihan
perang ini telah disahkan, dibutuhkan, dan satu-satunya opsi sekalipun
Rusia menghadapi masalah ekonomi.
Rusia
di bawah kepemimpinan Vladimir Putin telah melakukan pembaruan
peralatan militernya secara masif dan memodernisasi pasukannya seperti
yang telah ditunjukkan dalam perang Suriah untuk mendukung presiden
Bashar al-Assad.
Shoigu mendetailkan tentang latihan perang yang
disebut belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam hal skala area yang
akan dicakup maupun jumlah pasukan militer yang dikerahkan.
"Lebih
dari 1.000 pesawat, hampir 300 ribu pasukan dan jarak tempat yang
hampir mencakup distrik di Timur hingga Pusat, akan ikut serta," kata
Shoigu.
Shoigu kemudian mengajak media membayangkan seberapa besar peralatan perang akan dilibatkan.
"Bayangkan
36 ribu jenis perlengkapan militer bergerak bersama-sama dalam waktu
yang sama, tank, kendaraan pengangkut personil bersenjata, kendaraan
tempur infantri. Dan semua ini, tentunya, dalam kondisi kemungkinan
sangat mirip dengan berperang," ujar Shoigu.
Ilustrasi latihan militer Rusia. AP Photo
Pasukan
Rusia pada pekan lalu telah melakukan pemeriksaan untuk kesiapan
bertempur. Rusia juga telah mengirimkan sekitar 30 pesawat tempurnya ke
timur Siberia untuk bersiap," ujar Kementerian Pertahanan.
Pasukan
Cina juga sudah tiba di Rusia dengan mengendarai kereta. Mereka
dilengkapi dengan peralatan perang di wilayah timur Danau Baikal.
Latihan perang
ini, selain untuk menguji keterampilan militer juga untuk menunjukkan
kepada musuh bagaimana Rusia bertindak dalam situasi konflik yang nyata.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert memperingatkan Rusia
dan rezim Suriah terhadap potensi serangan di barat laut kota Suriah,
Idlib. Foto?Istimewa
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) memperingatkan Rusia dan rezim Suriah terhadap
potensi serangan di barat laut kota Suriah, Idlib. Washington
menegaskan, mereka tidak akan mentotelir serangan dalam bentuk apapun di
Idlib.
"Kami akan meminta mereka bertanggung jawab dan kami akan
meminta pertanggungjawaban mereka atas itu, terutama untuk penggunaan
senjata kimia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather
Nauert.
"Kami akan mendorong Rusia untuk membuat hal ini sangat
jelas bagi Damaskus, bahwa itu (serangan) tidak akan ditoleransi,"
sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (29/8).
Sementara
itu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, memperingatkan bahwa
kemungkinan serangan militer terhadap Idlib akan menjadi sebuah bencana.
Dia menegaskan, menjaga zona de-eskalasi di Idlib penting baik dalam
hal kemanusiaan dan perjuangan melawan terorisme.
"Memisahkan
warga sipil dari para pejuang di Idlib adalah penting bagi semua orang,
tetapi solusi melalui kekuatan akan menyebabkan gelombang pengungsi baru
dan bencana kemanusiaan," ucap Cavusoglu.
Terletak di dekat
perbatasan Turki, Idlib pada bulan Mei lalu ditetapkan sebagai "zona
de-eskalasi" di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Presiden Rusia Vladimir Putin memecat 15 jenderal. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin memecat 15 jenderal Rusia jelang
latihan militer terbesar dalam empat dasawarsa. Di antara mereka yang
dipecat adalah Vladlen Aksenov, Wakil Menteri Kementerian Situasi
Darurat Rusia, dan Sergei Koryuchin, Kepala Dinas Penjara Federal di
wilayah Omsk Rusia.
Jenderal di Rusia sering dipecat secara
berkelompok. Sebelumnya sebelas jenderal dipecat pada April 2018 dan
kelompok lainnya dibebastugaskan pada tahun 2016 dan 2017.
Selama
putaran pemecatan sebelumnya, beberapa pejabat ditangkap karena
korupsi, dan kasus minggu ini tidak berbeda. Setidaknya satu jenderal,
Mikhail Begun, Menteri Situasi Darurat di wilayah Tomsk Rusia, juga
ditangkap atas tuduhan korupsi karena diduga menerima suap. Para ahli
mengatakan mereka menduga akan lebih banyak penangkapan yang akan segera
dilakukan.
“Alasan mengapa para jenderal dipecat bervariasi, dan
di tahun-tahun sebelumnya mereka telah mencampur alasan mengapa orang
tertentu dibebaskan: kehilangan perjuangan birokrasi; pemimpin yang
tidak ingin seorang pria menjadi terlalu terikat dalam posisi dan
mengubahnya menjadi wilayah kekuasaan; perbedaan kebijakan aktual; atau
korupsi yang tidak disetujui,” kata Yuval Weber, seorang ahli Rusia di
Daniel Morgan Graduate School dan DMGS-Kennan Institute Fellow di Wilson
Center, di Washington.
“Pada
poin terakhir, tidak ada seorang pun di atas yang bersih, tetapi
kadang-kadang seorang pejabat bisa bertindak terlalu jauh. Ketika
seseorang kehilangan perjuangan birokrasi, bukti korupsi juga dapat
ditemukan, jadi sulit untuk menceritakan kisah atau penyebabnya tanpa
menggali lebih dalam,” imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (30/8/2018).
Militer
di Rusia umumnya menggunakan pengaruh politik yang signifikan. Menurut
laporan terbaru oleh Transparency International Russia, sekitar 20
persen Duma Negara Rusia, badan legislatif Rusia, secara bersamaan
bertindak sebagai pelobi bagi militer dan penegak hukum lainnya.
Selain itu, banyak anggota parlemen juga memiliki hubungan mendalam dengan dinas intelijen Rusia dan kementerian dalam negeri.
"Korupsi
di Rusia berada di atas dan di luar apa yang bisa dibayangkan seorang
pengamat Barat yang normal, bahkan bisa dibayangkan. Sebuah negara yang
sangat besar dan berkuasa, itulah akar penyebab korupsi. Mengejar
jenderal seperti menata kembali kursi di Titanic," Ariel Cohen, seorang
ahli Rusia dan rekan senior di lembaga pemikir yang berbasis di
Washington, Atlantic Council.
"Jika kita kembali melalui masa
jabatan Putin, itu adalah fenomena biasa dalam hal memotong rumput. Dia
percaya dalam memotong rumput secara teratur," imbuhnya.
Sementara
itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa negara
itu akan segera mengadakan latihan militer terbesarnya sejak 1981.
Sekitar 300 ribu tentara dan 1.000 pesawat akan berpartisipasi dalam
latihan, yang dijuluki Vostok 2018. Latihan akan diadakan pada
pertengahan September, dan China serta Pasukan Mongolia diharapkan untuk
bergabung.
Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mencatat bahwa
latihan perang itu penting bagi pertahanan Rusia di era ketika dunia
telah berbalik melawan negaranya.
Laporan PBB menyebut Koalisi Saudi telah melakukan kejahatan perang di Yaman.
CB,
RIYADH -- Koalisi Saudi pada Rabu (29/8) mengecam laporan PBB yang
menyebut koalisi melakukan kejahatan perang di Yaman. Menurut koalisi,
hasil laporan oleh ahli Dewan HAM PBB itu tidak akurat dan bias.
Laporan yang dirilis sehari sebelumnya mengatakan pemboman di Yaman
yang dilakukan koalisi telah menyebabkan banyak korban sipil. Hal itu
meningkatkan kekhawatiran tentang proses penargetan koalisi. Selain itu,
pembatasan pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa telah mencabut
pasokan penting bagi warga Yaman.
Panel itu juga menyebut
Houthi bersalah atas kejahatan perang. Houthi dituduh membatasi akses
untuk bantuan kemanusiaan dan mewajibkan tentara anak.
Kelompok
Houthi, yang menguasai ibu kota dan sebagian besar wilayah barat negara
itu, secara teratur menembakkan rudal ke Arab Saudi selatan. Rudal juga
beberapa kali menyasar ibu kota Riyadh atau fasilitas perusahaan minyak
negara Aramco.
"Laporan itu memiliki beberapa kesalahan
metodologis dan salah mengartikan fakta-fakta konflik. Ini mengabaikan
alasan sebenarnya untuk konflik yang merupakan kudeta dari milisi Houthi
yang didukung Iran terhadap pemerintah yang sah di Yaman," kata sebuah
pernyataan yang diterbitkan oleh Saudi melalui kantor berita negara SPA.
Arab
Saudi memimpin aliansi yang didukung Barat ingin mengembalikan
pemerintahan yang diakui secara internasional Presiden Yaman Abd-Rabbu
Mansour Hadi. Hadi digulingkan dari ibu kota Sanaa oleh Houthi pada
2015.
Laporan itu adalah investigasi pertama PBB tentang
kemungkinan kejahatan perang di Yaman, meskipun kelompok-kelompok hak
asasi manusia internasional telah secara teratur mendokumentasikan
pelanggaran. Itu dirilis menjelang pembicaraan damai PBB antara
pemerintah Hadi dan Houthi yang dijadwalkan berlangsung 6 September di
Jenewa.
Koalisi mengatakan akan memberikan respons hukum
yang komprehensif dan terperinci di lain waktu. Koalisi menolak
pernyataan laporan PBB yang menyebut koalisi tidak bekerja sama atau
memberikan informasi kepada panel.
Para ahli mengatakan
mereka tidak memeriksa AS dan Inggris, yang memasok senjata dan
intelijen ke aliansi, atau dukungan Iran untuk Houthi. Tetapi
badan-badan PBB lainnya melakukan penelitian itu. Mereka mendesak semua
negara untuk membatasi penjualan senjata agar membantu mengakhiri
perang.
Menurut PBB, Yaman akan menghadapi krisis
kemanusiaan yang paling parah di dunia. Jutaan orang berpotensi
kelaparan jika perang mengganggu jalur pasokan yang diperlukan untuk
membawa bantuan.
Perang sejauh ini telah menarik perhatian
publik yang relatif sedikit di negara-negara Barat. Tetapi tren itu
dinilai mulai berubah, terutama karena peran pemerintah Barat dalam
memasok senjata ke negara-negara koalisi.
Editorial New York Times
pada Rabu mengutuk "keterlibatan Amerika" dalam korban sipil, termasuk
puluhan anak-anak yang tewas awal bulan ini dalam serangan di bus.
Editorial itu mendesak Kongres untuk memotong bantuan militer ke Arab
Saudi.
"Arab Saudi dan sekutunya tampaknya memiliki sedikit
kompromi tentang pembunuhan anak-anak selama lebih banyak bom dapat
dibeli, jadi terserah pada penjual untuk memungkinkan menghentikannya,"
katanya.
Di Washington pada Selasa, Menteri Pertahanan AS
Jim Mattis mengatakan dukungan AS untuk koalisi yang dipimpin Saudi
bukan tanpa syarat. Ia mengatakan AS akan terus mendukung aliansi untuk
mengurangi dampak pada warga sipil.
Amnesty International
menyerukan kepada Washington, London dan negara lain untuk melakukan
segala upaya dalam mencegah pelanggaran lebih lanjut. Hal itu termasuk
segera menghentikan aliran senjata ke negara itu dan mengakhiri
pembatasan sewenang-wenang koalisi pada bantuan kemanusiaan dan impor
penting.
Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes
anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2).
Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk
membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana
CB, Jakarta - Pemilu
Thailand di proyeksi akan kembali diundur. Semula pemilu akan dilakukan
pada November 2018, namun muncul sinyalemen pemilu akan mundur menjadi
Februari 2019.
"Kami masih mengkonfirmasikan bahwa pemilu akan
diselenggarakan pada Februari 2019. Kita akan bicara soal itu nanti jika
kami tidak mampu menggelar pemilu. Sekarang ini tidak ada faktor yang
membuat kami menyelenggarakan pemilu lebih cepat," kata Perdana Menteri
Thailand, Prayut Chan-o-cha.
Dikutip dari theaseanpost.com
pada Kamis, 30 Agustus 2018, skeptisme dan frustrasi dirasakan
masyarakat Thailand menyusul pemilu yang terus diundur-undur. Thailand
sejak kudeta Mei 2014 dipimpin oleh pemerintahan militer atau Junta. Tak
lama setelah berkuasa, Pemerintahan Junta menjanjikan pemilu segera
digelar, namun faktanya hingga 2018 pemilu yang dijanjikan belum
terwujud.
Jajak pendapat yang dilakukan Universitas Suan Dusit
Rajabhat, pada 5 Juni - 9 Juni 2018 terhadap 1.130 responden
memperlihatkan penyelenggaraan pemilu merupakan topik politik paling
panas di Thailand saat ini. Para responden menduga-duga apakah pemilu
akan jadi dilakukan
Vitit
Muntarbhorn, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum
di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Vitit
Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari Universitas
Chulalongkorn, Thailand, mengaku juga menantikan pemilu segera
diselenggarakan. Pemilu bagi Thailand adalah sebuah transisi dari kudeta
2014.
"Saya harap kami akan menyelenggarakan pemilu dan
pemerintahan yang berpihak pada masyarakat sipil berjalan, militer yang
mau berpartisipasi dalam pemilu dipersilakan, namun ruang bagi
masyarakat sipil harus dihormati dan dikembangkan," kata Muntarbhorn,
Rabu, 29 Agustus 2018.
Muntarbhorn enggan berkomentar apakah
menyukai pemerintahan Thailand saat ini atau tidak. Namun dia mendorong
masyarakat sipil dalam hal kepemimpinan, inklusifitas dan partisipasi
masyarakat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dalam Ohio
Republican Party State Dinner 2018 di Kolumbus, Ohio, Amerika Serikat,
24 Agustus 2018. (AP Photo/John Minchillo)
CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,
melalui kicauan Twitternya telah menuduh Cina meretas email dari
kandidat presiden Demokrat Hillary Clinton pada masa pilpres 2016.
"Email
Hillary Clinton, yang banyak di antaranya adalah Informasi Rahasia,
diretas oleh Cina. Tindakan lanjutan sebaiknya dilakukan oleh FBI &
DoJ (Departemnt of Justice/Departemen Kehakiman AS) atau, setelah semua
kesalahan mereka yang lain (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA,
Dirty Dossier, dll.), Kredibilitas mereka akan hilang selamanya!" tulis
Trump di Twitter pada Rabu dini hari, seperti dilaporkan Reuters, 29
Agustus 2018.
Donald
Trump berkicau sebelumnya pada Selasa malam, bahwa "Cina meretas Server
Email pribadi Hillary Clinton. Apakah mereka yakin itu bukan Rusia
(hanya bercanda!)? Apa kemungkinan bahwa FBI dan DoJ berada di atas ini?
Sebenarnya, cerita yang sangat besar. Banyak informasi rahasia!"
Sementara
menanggapi tuduhan Donald Trump, juru bicara Kementerian Luar Negeri
Cina, Hua Chunying, mengatakan tuduhan semacam itu bukanlah hal baru.
"Ini bukan pertama kalinya kami mendengar tuduhan serupa," kata Hua.
"Cina
adalah pembela cybersecurity yang gigih. Kami dengan tegas menentang
dan menindak segala bentuk serangan internet dan pencurian berkas
rahasia," tambahnya, tanpa spesifik merujuk Donald Trump atau Hillary
Clinton.
Sementara
dalam laporan oleh Daily Caller, yang dikutip dari Russia Today,
menyatakan bahwa sebuah entitas milik Cina, yang dikendalikan oleh
Beijing, menyematkan kode ganas ke dalam server pribadi mantan Menteri
Luar Negeri dan calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton,
digunakan untuk mencuri pesan-pesannya, baik pribadi dan terkait
pekerjaan, termasuk informasi rahasia dengan klasifikasi paling rahasia.
Menggunakan
kode ini, perusahaan Cina, dikatakan beroperasi di pinggiran utara
Virginia Washington, memiliki akses penuh ke email Clinton dikirim
melalui "salinan terkonfirmasi" yang diterima secara real time.
Inspektur
Komunitas Intelijen Umum (ICIG) mengetahui keganjilan ini pada awal
2015 dan segera memberi tahu FBI. Peneliti ICIG, Frank Rucker dan
pengacara Janette McMillan, kemudian berulang kali bertemu dengan
agen-agen FBI untuk menjelaskan tentang masalah ini, termasuk dengan
Peter Strzok. Strzok adalah mantan anggota tim penasihat hukum FBI
Robert Mueller, yang telah mencari bukti keterlibatan Rusia dengan
Presiden AS Donald Trump.
Presiden Cina, Xi Jinping dan Presiden AS, Donald Trump. REUTERS
Meskipun
nama perusahaan yang diduga menyadap server pribadi Clinton tidak
diungkapkan dalam laporan itu, mantan pejabat intelijen mengatakan
kepada Daily Caller bahwa itu adalah perusahaan publik, bukan perusahaan
teknologi, tetapi dikenal luas memiliki kontak dengan intelijen
pemerintah Cina.
Para pejabat intelijen AS mengatakan Rusia mengatur peretasan pejabat Demokrat untuk ikut campur dalam pemilihan presiden 2016.
Grand
Jury federal AS mendakwa 12 perwira intelijen Rusia pada bulan Juli
atas tuduhan meretas jaringan komputer Clinton dan Partai Demokrat.
Penasihat
Khusus Robert Mueller sedang menyelidiki peran Rusia dalam pemilu 2016
dan apakah kampanye kandidat Republik Trump bersekongkol dengan Moskow.
Rusia membantah ikut campur dalam pemilihan, sementara Trump membantah
adanya kolusi.Donald Trump
mengatakan pada April 2017, Cina mungkin telah meretas email pejabat
Demokrat untuk ikut campur dalam pemilihan presiden 2016. Dia juga tidak
memberikan bukti apa pun yang mendukung tuduhannya pada waktu itu. Cina
telah berulang kali membantah tuduhan keterlibatan dalam serangan
peretasan di luar negeri.
Etnis minoritas Muslim Uighur menuduh Pemerintah China mengekang mereka.
Foto: ABC News/Lily Mayers
Panel PBB menyebut satu juta etnis Uighur di Cina ditahan dalam kamp.
CB,
WASHINGTON -- Sebuah kelompok yang terdiri atas dua partai politik di
parlemen AS meminta sanksi dijatuhkan kepada pejabat Cina yang
bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM bagi minoritas Muslim di
wilayah Xinjiang.
Kelompok, yang dipimpin oleh Senator Marco Rubio dan anggota majelis
rendah Chris Smith, wakil presiden dari Komisi Eksekutif Kongres
bipartisan di Cina, menyampaikan permintaannya dalam sebuah surat kepada
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
"Muslim
di Xinjiang, wilayah otonomi barat Cina, menjadi sasaran penahanan
sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan keras terhadap praktik dan
budaya agama, dan sistem pengawasan digital yang begitu ketat sehingga
setiap aspek kehidupan sehari-hari dipantau," kata anggota parlemen
dalam surat mereka.
Surat itu ditandatangani oleh 15
senator dan anggota majelis rendah AS. Surat yang ditandatangani oleh
sembilan Partai Republik, tujuh Demokrat, dan satu Independen itu
menyerukan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act terhadap pejabat
senior pemerintah Cina dan Partai Komunis. Mereka termasuk ketua partai
Xinjiang Chen Quanguo, dan untuk tindakan lain yang harus
dipertimbangkan.
Undang-Undang Magnitsky awalnya dirancang
untuk menargetkan pelanggar hak-hak di Rusia, tetapi telah diperluas
untuk memungkinkan sanksi atas pelanggaran di negara lain.
"Pemerintah
Cina sedang menciptakan negara polisi berteknologi tinggi di (Xinjiang)
yang merupakan pelanggaran berat terhadap privasi dan hak asasi manusia
internasional," kata surat itu.
Cina mengatakan bahwa
Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islamis dan separatis
yang merencanakan serangan. Hal itu juga dinilai menimbulkan ketegangan
antara sebagian besar minoritas Uighur yang menyebut wilayah tersebut
sebagai rumah dan mayoritas etnis Han Cina.
Panel hak asasi
manusia PBB awal bulan ini mengatakan telah menerima banyak laporan
yang dapat dipercaya. Panel PBB menyebut satu juta etnis Uighur di Cina
ditahan dalam kamp tawanan yang dipenuhi kerahasiaan.
Ratusan
orang tewas dalam kekerasan di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir.
Hal itu mendorong langkah-langkah keamanan yang keras.
Para
anggota parlemen AS, dalam surat mereka, mengatakan sebanyak satu juta
atau lebih orang Uighur dan minoritas etnis minoritas Muslim lainnya
sedang ditahan di pusat-pusat "pendidikan politik" atau kamp-kamp.
Menurut mereka, hal itu memerlukan tanggapan yang keras, terarah, dan
secara global.
"Tidak ada pejabat atau perusahaan Cina
yang terlibat dalam apa yang terjadi harus mendapat keuntungan dari
akses ke AS atau sistem keuangan AS," kata surat itu.
Departemen
Luar Negeri AS telah mengatakan bahwa pihaknya sangat terganggu oleh
tindakan keras Beijing di Xinjiang. Tetapi Deplu AS menolak untuk
mengomentari kemungkinan sanksi terhadap Chen dan lainnya. Para kritikus
mengatakan langkah keamanan dan pengawasan di Xinjiang telah
menciptakan kondisi darurat militer karena keberadaan pos pemeriksaan
polisi, pusat penahanan, dan koleksi DNA massal.
Cina
dilaporkan mulai membangun kamp pelatihan di koridor Wakhan di
Afghanistan, daerah sempit yang memisahkan Tajikistan dari Pakistan.
Foto/Istimewa
BEIJING
- Cina dilaporkan mulai membangun kamp pelatihan di koridor Wakhan di
Afghanistan, daerah sempit yang memisahkan Tajikistan dari Pakistan.
Langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kontraterorisme di negara
yang dilanda perang.
Seorang sumber yang mengetahui masalah ini,
seperti dilansir Sputnik pada Rabu (29/8), mengatakan, Beijing akan
mengirimkan satu batalion pasukan ke wilayah tersebut. Satu batalion
bisa terdiri lebih dari 500 tentara.
"Pembangunan pangkalan telah
dimulai, dan China akan mengirim setidaknya satu batalyon pasukan,
bersama dengan senjata dan peralatan, untuk ditempatkan di sana dan
memberikan pelatihan kepada rekan-rekan Afghanistan mereka," kata sumber
itu yang berbicara dalam kondisi anonim.
Sumber itu kemudian
mencatat, bahwa tanggal penyelesaian untuk kamp militer itu belum
ditentukan dan bahwa pangkalan itu kemungkinan akan memiliki peran yang
sedikit berbeda dari kamp sekaligus pangkalan militer asing pertama
Beijing di Djibouti, Afrika Timur.
Song Zhongping, seorang analis
militer yang berbasis di Hong Kong, mengatakan pangkalan militer baru
itu dapat berfungsi sebagai kamp pelatihan untuk membantu memperkuat
kerja sama anti-terorisme dan pertukaran militer antara Beijing dan
Kabul.
"Afghanistan sangat lemah dalam kontraterorisme, Dan pihak
berwenang di sana khawatir tentang kebangkitan Taliban, tetapi mereka
tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari AS, China dan
negara-negara lain," ucap Song.
Peserta Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan. FOTO/Kemlu RI
BANTEN
- Indonesia dan Afghanistan akan berbagi pengalaman dan tukar
pengetahuan tentang upaya pengembangan infrastruktur di masing-masing
negara dalam International Workshop on Infrastructure Development for
Afghanistan: Sharing Best Practices to Achieve Sustainable Development
Goals (SDGs) yang berlangsung pada 26 Agustus-1 September 2018 di
Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan ini merupakan kerja sama Direktorat
Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,
Kementerian Luar Negeri RI dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusdiklat
JP3IW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Pembangunan
infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk itu, Indonesia berkomitmen untuk mendukung perdamaian
dan proses pembangunan di Afghanistan melalui berbagai kerja sama
bilateral di masa yang akan datang, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden
Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan ke Afghanistan pada Januari lalu.
Hal ini diungkapkan Direktur Kerja Sama Teknik, Ditjen Informasi dan
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Syarif Alatas,
pada saat membuka resmi acara pelatihan, Senin (27/8).
Dalam
program ini, para peserta dari Afghanistan yang mayoritas adalah level
pengambil kebijakan akan memperoleh materi yang meliputi pengembangan
kebijakan infrastruktur, studi kelayakan jalan tol, investasi dan
operasi, siklus proyek dan manajemen konstruksi, dan teknologi
konstruksi jalan. Selain itu, lokakarya juga akan memberikan kesempatan
kepada peserta untuk mengembangkan kerja sama di bidang infrastruktur,
serta upaya meningkatkan jejaring kerja (network) antar negara kedua
negara.
“Diharapkan, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh
di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pejabat Afghanistan yang
mengikuti lokakarya bagi kemajuan infrastruktur di Afghanistan”, tegas
Syarif. Lebih lanjut diharapkan agar pelaksanaan program dapat mendorong
Pemerintah Indonesia dan sektor swasta untuk mengambil manfaat positif
dalam proses pembangunan infrastruktur Afghanistan.
Lokakarya
ini merupakan bentuk implementasi komitmen Pemerintah Indonesia terkait
pemberian bantuan teknik di dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan
(KSS). Selain itu, program ini juga merupakan upaya Pemerintah Indonesia
untuk ikut berkontribusi pada pencapaian SDGs khususnya nomor 9 tentang
industry, innovation and infrastructure. Selama periode tahun
2006-2017, tercatat Indonesia telah memberikan 50 pelatihan yang diikuti
oleh 419 peserta Afghanistan. Untuk tahun 2018, Pemerintah Indonesia
telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas di bidang UKM dan
industri kecil yang diikuti oleh 5 orang peserta asal Afghanistan.
Vitit Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia
internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di
Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
CB, Jakarta - Laporan
tim pencari fakta PBB terkait pejabat tinggi militer Myanmar yang
terlibat dalam pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingya,
meminta ASEAN agar mengambil langkah-langkah. ASEAN secara tak langsung
di desak untuk mengambil sikap agar peristiwa serupa tidak terulang
lagi.
Vitit Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari
Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengatakan situasi yang terjadi di
negara bagian Rakhine, Myanmar, sangat kritis bagi masyarakat Rohingya,
khususnya setelah peristiwa pembantaian pada Agustus 2017. Muntarbhorn
menilai kebijakan pemerintah Myanmar terkait pembantaian pada satu tahun
lalu itu, berbeda dengan kebijakan saat suku Rohingya mengalami tindak
kekerasan pada 1970-an dan 1990-an.
"ASEAN diundang untuk melihat
kasus ini dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar kekerasan
serupa tidak terulang lagi," kata Muntarbhorn, saat ditemui dalam
seminar dialog nasional Indonesia dalam kerangka PBB tentang analisis
risiko yang diselenggarakan oleh CSIS, Rabu, 29 Agustus 2018.
Vitit
Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor
hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Sebelumnya
tim pencari fakta PBB pada 27 Agustus 2018 mempublikasi hasil
investigasi yang memperlihatkan adanya keterlibatan pejabat tinggi
militer Myanmar dalam pembantaian suku Rohingya pada Agustus 2017.
Tindak pembantaian itu telah mendesak masyarakat Rohingya mengungsi ke
Bangladesh.
Menurut
Makarim Wibisono, diplomat senior Indonesia, inti permasalahan dari
pembantaian dan tindak kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara
bagian Rakhine, Myanmar, adalah karena kelompok masyarakat minoritas ini
tidak dikategorikan sebagai warga negara Myanmar.
"Jadi, permasalahannya adalah kewarganegaraan," kata Makarim.
Myanmar
saat ini dipimpin oleh pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Aung
San Suu Kyi, mantan peraih Nobel perdamaian 1991. Namun begitu, terlihat
militer masih mengendalikan pemerintahan.
"Mendiskusikan
pembantaian yang dialami etnis Rohingnya di lingkup ASEAN akan sulit
karena ada prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri anggota
ASEAN," kata Makarim.
Nilai penting dari komunitas ASEAN adalah
menciptakan masyarakat yang saling peduli dan solidaritas antar anggota
ASEAN. Namun pada kenyataannya, sulit memperlihatkan solidaritas kepada
masyarakat Rohingya, Myanmar. Ini terlihat dari sulitnya akses
kemanusiaan bagi suku Rohingya
ditembus hingga jalan paling mudah ditembus untuk membantu para
pengungsi hanya lewat Bangladesh. Dengan begitu, pembantaian di negara
bagian Rakhine adalah tantangan bagi seluruh negara anggota ASEAN.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (un.org)
PBB, New York, (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antoni
Guterres pada Selasa (28/8) mengatakan keamanan bersama global
tergantung atas pemberlakuan Kesepakatan Pelarangan Uji-Coba Nuklir
Menyeluruh.
Di dalam pesannya untuk memperingatkan Hari Internasional untuk
Menentang Uji-Coba Nuklir, yang jatuh pada 29 Agustus setiap tahun,
pemimpin PBB tersebut mengatakan, "Sejarah uji-coba nuklir adalah
sejarah penderitaan, dengan korban akibat lebih dari 2.000 uji-coba
nuklir seringkali berasal dari masyarakat paling rentan di dunia."
"Konsekuensi yang menghancurkan, yang tidak dibatasi oleh perbatasan
internasional, mencakup dampak pada pembangunan lingkungan hidup,
kesehatan, keamanan pangan dan ekonomi," katanya.
Sejak berakhirnya perang dingin, "norma kuat" telah berkembang untuk
menentang uji-coba nuklir, "yang dilanggar hanya oleh satu negara pada
abad ini", kata pemimpin PBB itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang
dipantau Antara di Jakarta, Rabu. Ia menyatakan bahwa "kekuatan norma
itu telah disahkan oleh pengutukan luas masyarakat internasionl terhadap
setiap pelanggaran".
"Namun, penahanan diri tersebut yang diperlihatkan melalui berbagai
moratorium sukarela tak bisa menggantikan pelarangan global yang secara
hukum mengikat atas uji-coba nuklir," katanya. Ia menambahkan bahwa
Kesepakatan Pelarangan Uji-Coba Nuklir Menyeluruh memiliki peran
mendasar di dalam perlucutan senjata nuklir dan rejim anti-penyebaran.
"Itu menempa keamanan dan perdamaian internasional dengan mengekang
pengembangan senjata nuklir. Keamanan bersama kita menuntut bahwa setiap
upaya mesti dilakukan agar kesepakatan mendasar ini bisa diterapkan,"
kata Sekretaris Jenderal PBB trsebut.
Hari Internasional untuk Menentang Uji-Coba Nuklir diperingati pada 29
Agustus setiap tahun, tapi hari itu ditetapkan pada 2 Desember 2009
dalam sidang ke-64 Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 64/35, yang
disahkan dengan suara bulat.
Resolusi tersebut digagas oleh Kazakhstan bersama dengan beberapa penaja
dan penaja bersama untuk memperingati penutupan Lokasi Uji-Coba Nuklir
Semipalatinsk pada 29 Agustus 1991.
Hadiah Nobel diberikan untuk capaian pada masa lalu.
CB,
STAVANGER -- Hadiah Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi tidak akan
ditarik. Panitia Nobel Norwegia mengatakan hal itu dilakukan meskipun
ada laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan tentara Myanmar
terbukti membantai suku Rohingya dengan niat genosida.
Pada Senin, penyelidik PBB menyatakan tentara Myanmar melakukan
pembantaian dan pemerkosaan beramai-ramai dengan maksud genosida.
Panglima tertinggi serta lima jenderal negara itu seharusnya dituntut
atas kejahatan berat di bawah hukum antarbangsa.
Aung San
Suu Kyi, yang memimpin Pemerintah Myanmar dan mendapatkan hadiah Nobel
Perdamaian pada 1991 atas kegiatannya untuk demokrasi menuai kecaman.
Hal itu karena dia tidak berbicara menentang tindakan keras tentara
terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
"Sangat
penting untuk diingat bahwa hadiah nobel, entah di fisika, sastra, atau
perdamaian, diberikan untuk beberapa upaya atau capaian pada masa
lalu," kata Olav Njoelstad, sekretaris Panitia Nobel Norwegia.
"Aung
San Suu Kyi mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian untuk perjuangannya
bagi demokrasi dan kebebasan hingga 1991, tahun dia diberi hadiah itu,"
katanya. Selain itu, aturan hadiah Nobel tidak memungkinkan hadiah
ditarik.
Panitia Nobel Norwegia terdiri atas majelis lima
orang Norwegia, kebanyakan mantan politisi dan ilmuwan, yang
mencerminkan kekuatan berbeda di parlemen Norwegia. Hadiah Nobel lain
diberikan di Swedia.
Pada tahun lalu, ketua panitia itu,
Berit Reiss-Andersen, juga menyatakan tidak akan menghapus penghargaan
tersebut setelah muncul kecaman atas peran Aung San Suu Kyi dalam
bencana Rohingya.
"Kami tidak melakukannya. Bukan tugas
kami untuk mengawasi atau menyensor yang pemenang lakukan sesudah hadiah
itu diperoleh," katanya dalam wawancara televisi, "Pemenang hadiah itu
sendirilah yang harus menjaga nama baik mereka."
Juru
bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay menyatakan pihaknya menolak laporan
genosida terhadap etnis Rohingya yang dikeluarkan oleh PBB.
Foto/Istimewa
NAYPYIDAW
- Myanmar menolak laporan penyelidik PBB yang menyatakan para
jenderalnya harus dituntut karena genosida. Sebaliknya, Myanmar
mengatakan masyarakat internasional telah membuat tuduhan palsu.
Pernyataan
ini muncul setelah laporan PBB, yang menandai pertama kalinya
organisasi itu secara eksplisit menuduh pejabat Myanmar terlibat
genosida atas tindak brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.
"Sikap
kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak
menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia,"
kata juru bicara pemerintah Myanamr, Zaw Htay, dalam sebuah wawancara
yang dipublikasikan di media pemerintah.
Ia mengatakan Myanmar tidak mengizinkan para penyelidik PBB masuk ke negara itu.
"Itu
sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat
oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tegasnya seperti dikutip dari Reuters,
Kamis (30/8/2018).
Dia menambahkan bahwa negara itu tidak
memiliki toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah
membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi tuduhan palsu yang dibuat
oleh PBB dan komunitas internasional lainnya.
Pihak berwenang
Myanmar awal tahun ini membentuk sebuah panel yang terdiri dari dua
anggota lokal dan dua anggota internasional - diplomat Filipina Rosario
Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk PBB - guna
menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.
Myanmar membantah
sebagian besar tuduhan, mengatakan militer menanggapi ancaman sah dari
militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di seluruh negara bagian
Rakhine barat.
"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia,
berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat
mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan dan
peraturan," ujar Zaw Htay.
Pada hari yang sama ketika PBB merilis
laporannya, Facebook menutup akun jenderal angkatan darat Myanmar Min
Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya. Facebook menuduh mereka
menggunakan platform itu untuk menyebarkan kebencian dan informasi yang
salah.
Terkait hal itu, Zaw Htay mengatakan pemerintah tidak
memerintahkan larangan itu dan mempertanyakan Facebook tentang tindakan
tersebut. Ia mengatakan pemblokiran telah menyebabkan meningkatnya
kritik dan ketakutan di antara orang-orang.
Pemerintah sipil Myanmar berbagi kekuasaan dengan militer, yang
mengontrol kementerian utama termasuk urusan dalam negeri dan imigrasi.
Undang-Undang Rahasia telah berdampak pada kebebasan akses informasi.
CB,
KUALA LUMPUR -- Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Malaysia atau
Suhakam menyesalkan keputusan pemerintah untuk melanjutkan penerapan
Undang-Undang Kerahasiaan Resmi 1972 atau Official Secrets Act (OSA).
Hal itu dinilai bisa berdampak pada kebebasan akses informasi dan
penangkapan orang.
"Kami ingin mengingatkan pemerintah baru bahwa akses kepada informasi
yang melibatkan umum adalah kunci dari prinsip transparansi dan tata
kelola yang baik serta kedaulatan undang-undang," kata Ketua Komnas HAM
Malaysia, Sri Razali Ismail di Putrajaya, Rabu (29/8).
Dia
mengatakan hak kepada kebebasan informasi dijamin di bawah Deklarasi Hak
Asasi Manusia ASEAN dan konvensi-konvensi internasional. Aturan itu
telah dijanjikan oleh pemerintah untuk ditandatangani bagi meningkatkan
kepatuhan dan citra HAM Malaysia.
"Hak ini juga merupakan
kesinambungan kepada jaminan pelembagaan terhadap kebebasan bersuara,
mengatasi isu-isu yang dialami negara seperti korupsi dan dakwaan
penggelapan dana oleh pejabat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh
mengelak daripada memberi perlindungan terhadap kebebasan informasi
rakyat," katanya.
Menurut dia, Suhakam mendambakan
kebebasan rakyat memperoleh informasi. "Suhakam ingin mengingatkan
pemerintah bahwa OSA telah disalahgunakan oleh pemerintah terdahulu
termasuk semasa pemerintahan Najib dalam mengawal akses kepada dokumen
1MDB yang didakwa terlibat dengan korupsi," katanya.
Melanjutkan
OSA, ujar dia, memberikan asas kepada masyarakat untuk mempercayai
bahwa pemerintah juga boleh menyalahgunakan undang-undang itu untuk
melindungi kegiatan korupsi.
"Kami ingin membuat teguran
kepada pemerintah bahwa OSA memberikan eksekutif satu kebijaksanaan
secara berlebihan untuk mengklasifikasikan semua dokumen dan informasi
sebagai rahasia resmi," katanya.
Dia mengatakan mengekspos
rahasia besar telah dijadikan satu bentuk kriminalitas. Hal itu
mengakibatkan banyak penangkapan terjadi sejak diberlakukan.
Kuil Shaolin mengadakan upacara pengibaran bendera nasionalis Cina di Henan. Scmp.com/Henan
CB, Jakarta - Kuil Shaolin mengibarkan bendera Cina untuk pertama kali sejak 1.500 tahun lamanya dalam sejarah organisasi Budha yang terkenal dengan kemampuan bela dirinya.
Pengibaran bendera Cina dilakukan secara megah di kuil Shaolin di Mount Song, provinsi Henan pada hari Senin, 27 Agustus 2018.
Kuil
Shaolin mengibarkan bendera Cina sebagai desakan pemerintah ke seluruh
organisasi agama untuk mendorong sikap patriotik dan cinta tanah air.
Sejumlah pejabat dari Departemen Persatuan Front Bekerja, lembaga
yang mengawasi organisasi-organisasi agama di Cina karena Partai Komunis
khawatir mereka menjadi ancaman terhadap pihak yang berkuasa,
menghadiri acara pengibaran bendera, seperti dilansir Sydney Morning
Herald, Selasa, 28 Agustus 2018.
Kewajiban organisasi keagamaan
mengibarkan bendera Cina diperkenalkan pada 31 Juli lalu. Kepala kuil
Shaolin, Shi Yongxin mengatakan, Shaoulin harus mengambil tampuk
pimpinan dan menggelar acara di gerbang Gunung Songshan.
Kuil Shaolin merupakan organisasi Budha yang terkenal dan menjadi simbol nilai-nilai Budha yang paling terkemuka di Cina.
Sejumlah
anggota bela diri Kung Fu Shaolin melakukan latihan diatas tebing dan
jembatan pegunungan Songshan, Provinsi Henan, China, Maret 17, 2016.
REUTERS/China Daily
Acara
pengibaran bendera Cina yang diikuti puluhan biksu di halaman kuil
Shaolin menuai sejumlah tanggapan, ada yang mendukung dan ada pula yang
mengkritik.
"Sebagai
Budha, hal ini membuat perasaan saya tak nyaman. Sebelumnya, saya
mengira keyakinan agama murni, namun sekarang hal ini membingungkan
saya... dengan patriotisme ikut campur dengan kehidupan spiritual, tidak
ada tempat lagi untuk pemikiran individu. Apakah ini seperti masyarakat
harmonis?" ujar seorang netizen melalui Weibo, seperti dikutip dari
South China Morning Post, Selasa, 28 Agustus 2018.
Netizen lainnya
berujar:" Budha dan Marx telah berjabatan tangan... ajaran Budha
berkembang baik dalam pemikiran, tubuh dan jiwa__apa yang dilakukan
untuk politik? Tidak pernahkah para biksu di vihara meninggalkan
kehidupan duniawi? Saya merasa tidak nyaman dan hanya berpikir bahwa
pengibaran bendera nasional di kuil tidak pantas sama sekali."
Cina
di bawah pemerintahan presiden Xi Jinping telah mulai mendesak
organisasi keagamaan untuk mengibarkan bendera nasional dari Maret tahun
ini. Aturan ini berlaku juga untuk masjid dan gereja.
Nama Kuil Shaolin di Cina mendunia setelah difilmkan pada tahun 1982 oleh aktor utama Jet Li dengan kemampuan bela dirinya.
Presiden Duterte diadukan atas tindakannya dalam memerangi narkoba di Filipina
CB,
MANILA -- Para pembela dan keluarga delapan korban 'perang terhadap
narkoba' Filipina pada Selasa (28/8) menyampaikan pengaduan kepada
Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pengaduan ini merupakan petisi
kedua yang menuduh Presiden Rodrigo Duterte melakukan pembunuhan dan
kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dokumen pengaduan setebal 50 halaman itu berisi permintaan agar
Duterte dikenai dakwaan atas dugaan pembunuhan, tanpa proses pengadilan,
ribuan orang dalam gerakan penumpasan narkoba yang dijalankan Duterte.
Para pembela dan keluarga mengatakan tindakan penumpasan itu termasuk
berupa hukuman mati semena-mena oleh polisi, yang bertindak bagaikan
kebal hukum.
Mereka mengatakan para pengkritik gerakan
'dianiaya' dan kasus-kasus yang diajukan oleh keluarga para korban
menguap entah ke mana. Pengajuan petisi terbaru itu dipimpin oleh
jaringan pegiat, pendeta, masyarat miskin dan masyarakat kota, yang
telah menanggung beban gerakan selama dua tahun yang berlangsung keras.
Dalam
kurun waktu itu, polisi telah menewaskan sekitar 4.400 orang hingga
menakutkan dunia internasional. "Duterte juga secara pribadi bertanggung
jawab memerintahkan kepolisian untuk melancarkan pembunuhan massal,"
kata Neri Colmenares, pengacara yang mewakili kelompok pembela dan
keluarga korban, kepada para wartawan.
Duterte bersikeras
bahwa ia mengatakan kepada kepolisian untuk boleh membunuh hanya dalam
keadaan mempertahankan diri. Saat menyampaikan pidato nasional bulan
lalu, ia mengatakan perang terhadap narkoba tetap akan dijalankan tanpa
belas kasihan dan mengerikan.
Menurut juru bicara
kepolisian nasional, Benigno Durana, satu-satunya perintah yang
diberikan Duterte kepada kepolisian adalah agar memerangi narkoba dan
kejahatan dengan mengikuti aturan hukum.
Petisi ICC
(International Criminal Court) itu, yang disebut dengan komunikasi,
disampaikan setelah aduan serupa diajukan pada April 2017 oleh seorang
pengacara Filipina dan didukung oleh dua anggota parlemen oposisi. ICC
mulai melakukan pemeriksaan awal atas aduan itu pada Februari.
Kelompok-kelompok
pembela hak asasi manusia meyakini bahwa jumlah keseluruhan korban
tewas bisa lebih besar dibandingkan dengan data yang diberikan
kepolisian.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan
petisi terbaru itu 'mendapat kutukan' karena Filipina sudah tidak
menjadi pihak Statuta Roma ICC.
Duterte pada Maret menarik
diri secara sepihak dari perjanjian pembentukan ICC. Ia mengatakan
perjanjian antarbangsa itu melampaui penanganan tindak pidana dan asas
praduga tak bersalah atas dirinya dan berupaya menggambarkan dirinya
sebagai "pelanggar hak asasi manusia yang kejam dan tak berperasaan".
Duterte
bahkan pernah mengancam akan menangkap jaksa ICC Fatou Bensouda kalau
ia datang ke Filipina untuk menyelidikinya. Ia juga mengatakan akan
meyakinkan negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya, keluar dari
ICC.
Raja Salman dari Arab Saudi tiba di Mina pada Senin, 20 Agustus 2018 untuk awasi jalannya pelayanan ibadah haji 2018. SPA
CB, Riyadh – Raja
Salman dari Arab Saudi membatalkan rencana penawaran saham perdana atau
Initial Public Offering perusahaan minyak terbesar dunia Saudi Aramco.
Penawaran
saham sekitar 5 persen ini ditaksir bisa menghasilkan dana cukup besar
dengan valuasi perusahaan itu sekitar US$2 triliun atau sekitar Rp29,200
triliun.
“Pada akhir Juni, raja mengirim pesan kepada pejabat pemerintahan atau Diwan untuk menghentikan proses IPO,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 27 Agustus 2018 waktu setempat.
Seorang
pejabat Saudi yang enggan disebut namanya mengatakan keputusan raja
bersifat final. “Ketika dia bilang tidak maka tidak ada bantahan,” kata
pejabat ini.
Namun
seorang pejabat lainnya mengatakan proses IPO tetap berlangsung namun
akan dilakukan pada waktu yang belum dipastikan. “Waktu IPO akan
ditentukan oleh komite yang kemudian dimintakan persetujuan kepada
pemerintah,” kata pejabat ini.
Awalnya, dana hasil penjualan ini
akan digunakan untuk membiayai pembangunan Visi 2030 yang digagas Putra
Mahkota Mohammed Bin Salman.
Kilang minyak Aramco di dekat Khurais, Riyadh, Saudi Arabia REUTERS/Ali Jarekji
Konsep
pembangunan ini adalah Saudi tidak lagi mengandalkan pertumbuhan
ekonomi dari penjualan minyak saja melainkan memiliki sumber-sumber
ekonomi baru.
Karena
IPO Saudi Aramco dihentikan maka pemerintah membutuhkan sumber dana
baru. Caranya, Saudi Aramco akan membeli kepemilikan saham perusahaan
investasi PIF, yang juga milik pemerintah, di SABIC, yang merupakan
perusahaan petrokimia pelat merah Saudi.
Mohammed bin Salman dan Putin
Dana yang didapat PIF dari Saudi Aramco ini bakal digunakan untuk membiayai sejumlah proyek investasi baru sesuai Visi 2030.
“Arab
Saudi tetap dapat mendapatkan uang tunai dengan cara alternatif ini dan
melanjutkan rencana reformasi ekonominya,” begitu dilansir Reuters.
Media Arab News
melansir kebutuhan dana dari IPO menjadi kurang mendesak setelah harga
minyak bumi naik ke level 70 dolar per barel. Ini terjadi setelah OPEC
dan Rusia bersepakat mengurangi produksi untuk mengangkat harga jual
minyak.
Selain itu, sumber pendanaan untuk pembangunan sesuai Visi
2030 Saudi bisa diperoleh dengan penerbitan obligasi, privatisasi
hingga mengundang investor selain dari IPO Saudi Aramco.
Sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, memperingatkan
Turki untuk tidak membeli sistem pertahanan udara Rusia. Ia
memperingatkan Turki bahwa AS tidak merekomendasikan pembelian tersebut.
“Turki
punya pilihan untuk dibuat, keputusan berdaulat untuk dibuat. Tapi
jelas Turki membawa sistem anti-pesawat, anti-rudal Rusia ke negara
NATO, kita tidak bisa mengintegrasikannya ke NATO,” kata Mattis.
"Ya, itu menyangkut kami dan kami tidak merekomendasikan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).
AS
memblokir penjualan pesawat tempur F-35 buatannya ke Turki awal bulan
ini sebagai tanggapan atas keputusan Ankara untuk membeli sistem
pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Namun, Turki bermaksud untuk terus
maju dengan rencana pembelian tersebut, dan sudah melakukan pembayaran
pertama untuk sistem tersebut tahun lalu.
Eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport mengatakan, batch pertama sistem S-400 akan dikirimkan ke Turki tahun depan.
Presiden
Turki Recep Tayyip Erdogan membela keputusannya untuk membeli sistem
pertahanan itu dari Rusia. Erdogan beralasan bahwa AS telah menolak
permintaannya untuk memberikan lebih banyak perangkat keras selama
bertahun-tahun.
"Apakah kita akan bergantung pada AS lagi?" kata orang kuat Turki itu pada bulan Juni.
“Ketika
kami telah menuntut dari mereka selama bertahun-tahun, jawaban yang
telah diberikan kepada kami adalah: Kongres (AS) tidak memungkinkan,”
ujarnya.
Pada saat itu, Erdogan menambahkan bahwa ia sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan sistem pertahanan baru.
“Kami tidak akan membeli S-400 dan menempatkannya di gudang. Kami akan menggunakannya jika perlu,” cetusnya.
“Ini adalah sistem pertahanan. Apa yang akan kita lakukan jika tidak menggunakan sistem pertahanan ini?” tanyanya.
Keretakan hubungan yang semakin dalam antara AS dan Turki atas S-400
telah diperparah oleh penahanan terus menerus pendeta Amerika, Andrew
Brunson. Brunson telah ditahan di Turki sejak 2016 atas dugaan
keterlibatan dalam upaya kudeta yang gagal melawan pemerintah Erdogan,
dan terancam hukuman 35 tahun penjara.
Ketika perang kata-kata
atas Brunson meningkat, Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif baja
dan aluminium pada impor Turki hingga 50 dan 20 persen masing-masing
awal bulan ini. Ankara membalas dengan menaikkan tarif pada 22 produk
buatan Amerika, mulai dari mobil hingga tembakau dan juga mengajukan
keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap langkah AS.
Jakarta, CB -- Rusia dikabarkan mengirim armada kapal perang terbesar ke Suriah. Surat kabar Izvestiya
melaporkan Rusia telah mengirim 10 kapal perang. Sebagian besar kapal
perang dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr dan dua kapal selam ke
wilayah timur Laut Mediterania.
Dilansir Newsweek, Kommersant memberitakan bahwa Moskow telah memobilisasi dua sistem pertahanan rudal Tor-M2 di Suriah.
Pengerahan
kekuatan Rusia di Suriah terjadi di tengah kabar bahwa Amerika Serikat
akan menyerang negeri pimpinan Presiden Bashar Al Assad tersebut.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton mengklaim bahwa militer AS mendapat indikasi bahwa Assad, sekutu Rusiadan
Iran, berencana menggunakan senjata kimia dalam rangka mengambil alih
provinsi Idlib, yang dikuasai ekstremis Islam. Bolton menyatakan AS akan
memberikan respons keras jika itu benar.
Juru bicara Kementerian
Pertahanan Rusia Igor Konashenkov baru-baru ini menyatakan Amerika
Serikat telah membangun kekuatan angkatan laut di Mediterania.
Konashenkov menuduh AS, "Sekali lagi mempersiapkan provokasi di Suriah
menggunakan substansi beracun untuk mendestabilisasi situasi dan
mengganggu proses perdamaian yang berlangsung," kata Konashenkov seperti
dilansir Business Insider, Selasa (28/8).
Pentagon
membantah hal tersebut dan menyebut klaim Rusia sebagai propaganda.
Pentagon memperingatkan bahwa militer AS bukannya "tidak siap merespons
aksi itu." Berdasarkan pantauan Business Insider terhadap lalu lintas
maritim Mediterania, hanya ada satu kapal perang Angkatan Laut AS di
wilayah tersebut.
Pemantauan yang sama menunjukkan Rusiamemiliki lebih dari 13 kapal perang di kawasan dan kapal-kapal selam sedang dalam perjalanan menuju Laut Mediterania.
Jakarta, CB -- Rusia berencana menggelar
latihan perang terbesar sejak tahun 1980-an, ketika Perang Dingin masih
berlangsung.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan
latihan militer yang dikenal The Vostok-2018 itu akan berlangsung pada
11-15 September dengan melibatkan setidaknya 300.000 personel dan 1.000
pesawat.
"Ini akan menjadi suatu pengulangan latihan Zapad-81,
tetapi dalam beberapa hal bahkan lebih besar dari itu," ucap Shoigu
merujuk pada latihan perang 1981 lalu di Eropa Timur.
"Bayangkan sebanyak 36.000 peralatan militer bergerak
bersama--tank-tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan tempur
infanteri. Dan semua itu, tentu saja, dilakukan semirip mungkin dengan
perang," katanya seperti dikutip kantor berita Rusia yang dilansir AFP, Selasa (28/8).
Shoigu juga mengatakan China dan Mongolia akan berpartisipasi dalam latihan itu.
Moskow
menyebut latihan militer Zapad yang dilakukan 2017 lalu melibatkan
sedikitnya 12.700 personel. Latihan tersebut dilakukan di wilayah Rusia
dan sekutunya, Belarus.
Namun, NATO memperkirakan setidaknya 100.000 personel dilibatkan Kremlin dalam latihan tersebut.
Latihan
militer ini digelar ketika relasi Rusia dan negara barat terutama
Amerika Serikat dan Inggris mencapai titik terendah sejak Perang Dingin.
Relasi antara Rusia dan negara barat memanas karena Kremlin menolak
menarik diri dari konflik sipil Suriah. Rusia berkeras mendukung
pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dalam melancarkan serangannya
memberangus pemberontak.
Relasi Kremlin dengan Barat sebenarnya sudah mulai tegang sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014 lalu.
Sementara
itu, hubungan bilateral Rusia-AS memanas setelah komunitas intelijen
Negeri Paman Sam menyimpulkan bahwa Kremlin mengintervensi pemilihan
presiden 2016 lalu.
Moskow disebut berada di belakang para
peretas yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu AS dan membantu Presiden
Donald Trump untuk menang.
Di sisi lain, Rusia dan Inggris masih
terlibat cekcok diplomatik setelah kasus peracunan eks mata-mata Rusia,
Sergei Skripal, di Salisbury, London, awal Maret lalu. London menuding
Moskow berada dibalik insiden tersebut.
Pelatihan akan diikuti oleh 300 ribu prajuri dan 1.000 pesawat militer.
CB,
MOSKOW -- Rusia akan menggelar pelatihan perang terbesar dalam hampir
empat puluh tahun terakhir pada bulan depan. Demikian disampaikan
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu kepada sejumlah kantor berita Rusia,
Selasa (28/8).
Pelatihan militer besar-besaran itu juga akan melibatkan tentara Cina
dan Mongolia. Pelatihan perang tersebut dinamakan Vostok-2018
(Timur-2018) dan akan dilangsungkan di wilayah-wilayah militer tengah
dan timur Rusia.
"Pelatihan akan diikuti hampir 300 ribu
prajurit, lebih dari 1.000 pesawat militer, dua armada Angkatan Laut
Rusia serta seluruh unit Angkatan Udara," kata laporan kantor-kantor
berita yang mengutip pernyataan Shoigu.
Pelatihan perang
tersebut akan berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat antara
negara-negara Barat dan Rusia. Moskow khawatir soal pengembangan
persekutuan militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di sisi
barat. Rusia menilai hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
NATO
telah meningkatkan kekuatan di wilayah Eropa Tmur untuk mencegah
kemungkinan Rusia melancarkan aksi militer setelah Moskow mencaplok
Krimea dari Ukraina pada 2014 serta mendukung pemberontakan pro-Rusia di
Ukraina Timur.
Pelatihan perang yang akan berlangsung dari
11 September hingga 15 September itu mungkin menjengkelkan Jepang.
Jepang sudah menyampaikan keluhan mengenai keadaan tersebut yang
dikatakannya sebagai pembangunan militer Rusia di kawasan Timur Jauh.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dijadwalkan menghadiri sebuah forum ekonomi di Vladivostok pada saat yang sama.
Shoigu
mengatakan kepada kantor-kantor berita, pelatihan perang tersebut
merupakan yang terbesar sejak eras Soviet yang dinamakan Zapad-81
(Barat-81), pada 1981.
"Dalam beberapa hal, pelatihan
perang (Vostok-2018, red) akan mengulang aspek-aspek Zapad-81, tapi
dengan skala yang lebih besar," kata Shoigu kepada para wartawan ketika
ia mengunjungi Kabupaten Khakassia, Rusia.
Kementerian
Pertahanan Rusia telah mengatakan bahwa kesatuan-kesatuan militer China
dan Mongolia juga akan ambil bagian dalam pelatihan perang tersebut.
Juru
bicara NATO Dylan White mengatakan Rusia pada Mei telah mengabarkan
persekutuan itu soal rencana pelatihan perang itu dan NATO berencana
memantaunya.
Sebelumnya latihan dihentikan untuk menghormati proses denuklirisasi.
CB,
WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis,
mengatakan pihaknya tidak berencana melanjutkan penghentian latihan
militer di Semenanjung Korea. Hal ini menunjukkan proses diplomasi Korea
Utara dan AS memiliki gangguan karena sebelumnya latihan dihentikan
untuk menghormati proses denuklirisasi.
"Kami
sebelumnya mengambil langkah untuk menunda beberapa latihan militer
besar karena diskusi yang baik terjadi usai pertemuan di Singapura.
Namun, saat ini kami tidak berencana menunda pelatihan militer lagi,"
kata Mattis, dikutip dari laman The New York Times, Rabu (29/8).
Ia menambahkan, sebenarnya ada latihan militer yang akan
dilakukan di Semenanjung Korea. Namun, ia juga mengatakan seharusnya
Korea Utara tidak salah menginterpretasikan hal ini sebagai perusak
kepercayaan hasil negosiasi terkait denuklirisasi. "Jadi, pelatihan
militer ini dilanjutkan," kata Mattis menegaskan.
Pada
Juni lalu, Trump memutuskan untuk menunda latihan militer tahunan yang
telah lama direncanakan di Korea Selatan. Hal ini bahkan mengejutkan
sejumlah petinggi militer AS. Namun, kini AS memutuskan untuk tidak lagi
menunda latihan militer tersebut dan menunjukkan ada tensi antara AS,
Korsel, serta Korut.
Sebelumnya, media negara Korea
Utara mengkritisi AS atas aksi yang dinilai provokatif dan langkah
militer yang berbahaya di Laut Pasifik. Akhir pekan lalu, Trump juga
mengumumkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo batal mengunjungi Pyongyang.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu
dengan peserta Konferensi Nasional Veteran Perang ke-5 dalam foto tidak
bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA),
Jumat (27/7/2018). (KCNA via REUTERS)
Washington, (CB) - Pejabat-pejabat Korea Utara telah
memperingatkan Amerika Serikat melalui surat bahwa pembicaraan soal
penghapusan senjata nuklir (denuklirisasi) "kembali dipertaruhkan dan
mungkin berantakan", menurut laporan CNN, Selasa, yang mengutip sejumlah
sumber.
Surat itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Mike
Pompeo dan menyatakan bahwa pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong
Un merasa proses itu tidak bisa maju.
"AS masih belum siap memenuhi harapan-harapan (Korea Utara) dalam hal
mengambil langkah maju untuk menandatangani suatu perjanjian
perdamaian," lapor CNN.
Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan
perjanjian perdamaian. Dengan demikian, pasukan Perserikatan
Bangsa-bangsa pimpinan AS secara teknis masih berperang dengan Korea
Utara.
Korea Utara telah sekian lama menjelaskan bahwa pihaknya menganggap
mengakhiri secara resmi status perang sama pentingnya dengan menurunkan
ketegangan di semenanjung Korea.
Amerika Serikat selama ini enggan menyatakan bahwa Perang Korea berakhir
sampai Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya.
Surat kabar Washington Post melaporkan pada Senin bahwa Presiden AS
Donald Trump telah membatalkan rencana kunjungan Menlu Pompeo ke Korea
Utara.
Langkah itu diambil Trump setelah Pompeo menerima surat bernada perang
dari seorang pejabat tinggi Korea Utara, hanya beberapa jam setelah
rencana kunjungan itu diumumkan pekan lalu.
CNN melaporkan bahwa surat itu dikirim mantan kepala badan intelijen
Korea Utara, Kim Yong Chol, namun tidak diketahui dengan cara apa surat
itu dikirimkan.
Washington Post mengatakan Korea Utara telah meningkatkan komunikasi
melalui kantor perwakilannya untuk PBB, demikian laporan Reuters.
Laporan CNN menyebutkan surat dari Korut juga berbunyi bahwa, jika
kompromi tidak bisa dicapai dan pembicaraan buyar, Korea Utara akan
melanjutkan "kegiatan-kegiatan nuklir dan peluru kendali".
Pada Minggu, media Korea Utara kelolaan negara menuduh Amerika Serikat
"berkhianat" dan "menelurkan rencana jahat" namun tidak menyebut-nyebut
soal kunjungan Pompeo yang dibatalkan.
Saat mengumumkan pembatalan kunjungan Pompeo, Trump secara terbuka untuk
pertama kalinya mengakui bahwa upayanya untuk membuat Korea Utara
menghapuskan senjata nuklir macet sejak ia melakukan pertemuan dengan
pemimpin Korut Kim Jong Un pada 12 Juni.
WASHINGTON
- Korea Utara (Korut) memperingatkan Amerika Serikat (AS) dalam sebuah
surat bahwa pembicaraan denuklirisasi lagi-lagi dipertaruhkan dan
mungkin berantakan.
Dikutip dari CNN, Rabu (29/8/2018),
surat itu dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo secara
tiba-tiba membatalkan kunjungan keempatnya ke Pyongyang, beberapa jam
sebelum ia dijadwalkan untuk berangkat dengan utusan khusus barunya
Stephen Biegun pada Jumat.
Tiga sumber yang mengetahui terkait
posisi Korut tentang denuklirisasi mengatakan surat itu menyatakan bahwa
rezim Kim Jong-un merasa bahwa proses itu tidak dapat bergerak maju
karena AS masih belum siap untuk memenuhi harapa Korut dalam hal
mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai.
AS
sejauh ini tidak mau mengganti perjanjian gencatan senjata yang
mengakhiri Perang Korea dengan perjanjian perdamaian permanen yang
mengikat secara hukum, yang akan memerlukan persetujuan dua pertiga
Senat.
"Jika
kompromi tidak dapat dicapai dan perundingan yang baru lahir runtuh,
Pyongyang bisa melanjutkan kegiatan nuklir dan rudal," kata
sumber-sumber itu.
Keberadaan surat itu, dikirim ke Pompeo oleh
Kim Yong-chol, mantan agen mata-mata Korut, pertama kali dilaporkan oleh
Washington Post.
Washington Post, yang menyebut surat itu
sebagai komunikasi "rahasia", mengatakan tidak jelas bagaimana Kim
mengirimkan surat itu ke Pompeo. Namun diduga surat itu mungkin telah
dikirim melalui misi PBB Korut.
Namun, sebuah sumber mengatakan,
Pompeo mengandalkan dukungan yang dimilikinya untuk berhubungan langsung
dengan rekan diplomatiknya asal Korut Menteri Luar Negeri Korea Utara
Ri Yong-ho.
"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar
Negeri, ia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan
Kim Yong-chol melalui saluran belakang pintu, daripada dengan rekan
resminya Ri Yong-ho," kata sumber itu.
Korut menuduh AS merancang plot kriminal untuk meletuskan perang
Washington
Post melaporkan bahwa surat itu, yang ditunjukkan kepada Presiden
Donald Trump oleh Pompeo, menghasilkan keputusan pemimpin AS untuk
membatalkan perjalanan yang dijadwalkan Pompeo ke Pyongyang, Jumat.
Pompeo
dan Andrew Kim, kepala Pusat Misi Korea CIA, terlihat memasuki Sayap
Barat Gedung Putih pada Jumat sore hanya beberapa jam sebelum Trump
memposting serangkaian tweet yang menguraikan alasannya untuk
membatalkan kunjungan.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke
Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat
kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea,"
kata Trump pada hari Jumat.
"Menteri Pompeo berharap untuk pergi
ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan
Perdagangan kita dengan China teratasi."
Pompeo berada di ruangan
ketika Trump mengirim tweetnya membatalkan perjalanan, sekretaris pers
Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada CNN.
Sumber
diplomatik senior mengatakan kepada CNN bahwa para pejabat Departemen
Luar Negeri "mendampingi sekutu" kedutaan tentang tujuan mereka untuk
perjalanan seperti 10 menit sebelum "perjalanan dibatalkan, dan Pompeo
sendiri telah mengumumkan kunjungan Pyongyang hanya sehari sebelumnya.
