Credit republika.co.id
Jumat, 06 Juli 2018
Israel Jadikan Protes Gaza Tempat Uji Coba Senjata Baru
TEL AVIV
- Para aktivis hak asasi manusia (HAM) mengatakan pasukan keamanan
Israel, IDF, telah menjadikan Gaza laboratorium dan ruang pamer untuk
senjata dan teknologi baru yang rencananya akan dijual.
Militer Israel dan perusahaan pertahanan disebut telah mengeksploitasi aksi protes di Gaza yang mematikan untuk menguji dan mempromosikan perangkat keras seperti drone, senapan sniper, dan pagar pintar.
"Industri militer Israel mengeksploitasi pendudukan Palestina, dan khususnya pengepungan di Gaza, sebagai arena uji-pertempuran, berinvestasi, dan inovasi teknologi militer untuk kemudian dipasarkan ke komunitas internasional berdasarkan keefektifan mereka pada warga sipil Palestina," kata laporan terbaru yang ditulis oleh kelompok hak asasi manusia Hamushim, seperti disitat dari Russia Today, Jumat (6/7/2018).
Kelompok ini mengkampanyekan menentang pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat. LSM ini dijalankan oleh Koalisi Perempuan untuk Perdamaian, sebuah kelompok yang bermarkas di Israel yang bermitra dengan Komite Layanan Teman American Nobel Peace Prize-winning.
"Industri pertahanan Israel memiliki sejarah pemasaran produknya setelah bentrokan dengan warga Palestina," kata laporan itu, mencatat bahwa konflik berdarah Israel-Gaza pada tahun 2014 membantu perusahaan untuk menjual drone Hermes 900 Kochav, shell tank Hatzav generasi mendatang, dan bom pintar MPR500.
Menurut para aktivis, unjuk rasa 'Great March of Return' di Gaza juga telah membantu Tel Aviv untuk mempromosikan teknologi militer baru.
"Media Israel memusatkan perhatian pada keuntungan tempur dari keduanya dalam persiapan militer untuk Great March of Return dan selama demonstrasi itu sendiri," tulis mereka, mencatat bahwa bentrokan dengan Palestina memberikan kesempatan untuk menguji gas air mata drone Matrice 600 dan Phantom 3.
Model-model yang dijuluki 'Laut atau Air Mata' dirancang khusus untuk polisi perbatasan sebagai alat pembubaran massa. Jenis drone lain yang diperkenalkan terhadap Palestina adalah apa yang disebut 'Shoko Drones,' atau drone air, yang membombardir para pengunjuk rasa dengan cairan berbau busuk dan sangat lengket.
"Setelah penyebaran drone dianggap berhasil, tentara membeli ratusan dari mereka," tulis para aktivis.
Beberapa drone yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Gaza ditugasi menembak jatuh layang-layang yang dipasangi dengan bom molotov. Tapi, seperti yang ditulis oleh para aktivis, menurut para saksi, drone yang sama digunakan untuk menembak orang-orang di darat.
Laporan itu mengatakan, aksi protes Gaza menjadi ajang uji coba bagi penggunaan jarak tembakan penembak jitu untuk menekan para pengunjuk rasa. Remington M24 dan senapan IWI Tavor, serta amunisi mereka, yang mampu meninggalkan luka-luka yang meluas hingga 15 cm, dipuji oleh tentara dan media. Baik drone dan senapan disajikan di pameran bergengsi dan konferensi pertahanan selama protes, para aktivis menekankan.
Pagar perbatasan Gaza sendiri mendapat bagian promonya, lapor laporan itu, mengutip CEO pabrikannya, Magal Security Systems: "Gaza telah menjadi ruang pamer bagi pagar pintar perusahaan, karena pelanggan menghargai bahwa produk tersebut sudah diuji dalam perang."
Humashim mengatakan bahwa Magal juga merupakan penyedia utama sistem perbatasan untuk tembok apartheid Tepi Barat. Menyusul pemilihan Trump, dan deklarasinya tentang pembangunan dinding perbatasan yang lebih kuat dengan Meksiko, saham Magal melonjak sebesar 19-25% di NASDAQ.
Gelombang terbaru protes Palestina telah berkecamuk di Gaza sejak 30 Maret. Bentrokan dengan IDF menyebabkan lebih dari 100 orang Palestina tewas. Majelis Umum PBB dan sejumlah pengawas hak asasi manusia mengecam Israel atas penggunaan kekerasan terhadap Palestina.
Israel berdalih mempertahankan hak untuk membela diri, sementara IDF telah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia selama protes Gaza. Sebaliknya, militer Israel menyalahkan kelompok Hamas yang berbasis di Gaza karena menghasut pertumpahan darah di perbatasan dan menuduh anggotanya menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia selama kerusuhan.
Credit sindonews.com
Militer Suriah perlihatkan senjata buatan Barat yang disita di Daraa
Ilustrasi konflik Suriah - Warga
berjalan melewati bangunan-bangunan yang rusak setelah serangan udara di
kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, Jumat (23/2/2018)
(REUTERS/BASSAM KHABIEH)
Daraa, Suriah, (CB) - Militer Suriah pada Rabu (4/7)
memperlihatkan senjata buatan Barat yang disita dari gerilyawan selama
pertempuran hampir dua-pekan di Provinsi Daraa di Suriah Selatan.
Di Kota Kecil Izra`a di pinggir Daraa, senjata yang disita diletakkan di tanah, tempat tentara memperlihatkan kepada wartawan bermacam jenis amunisi.
Di antara senjata tersebut ada peluncur rudal TOW buatan AS dan peralatan militer lain buatan Barat, termasuk peluncur roket anti-tank, peluncur roket anti-pesawat dan pembersih ranjau.
Sebagian senjata itu baru dan masih tersimpan di dalam kotak sedangkan yang lain sudah digunakan, kata Xinhua.
Beberapa tank yang direbut oleh militer dari pertempuran juga diperlihatkan untuk membuktikan gerilyawan mendapat dukungan kuat dari negara Barat.
Seorang perwira militer, yang tak ingin disebutkan jatidirinya, mengatakan kepada Xinhua bahwa senjata dan amunisi yang diperlihatkan hanyalah sebagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh gerilyawan dalam pertempuran di Daraa, terutama di kota kecil Ghaliyeh, Al-Gharbiyeh, Sora, Alma dan Mlainet Al-Atash.
"Senjata ini telah memperlihatkan kebohongan mereka sebab kebanyakan dari semua senjata dan amunisi tersebut adalah bulah Barat, termasuk peluncur roket buatan AS," katanya.
Militer di Daraa memerangi bermacam kelompok gerilyawan, termasuk Front An-Nusra --yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida dan gerilyawan yang bersekutu dengan ISIS, kata perwira itu.
Pertempuran di Daraa telah berlangsung selama hampir dua pekan, sebagai bagian dari tekad militer untuk mengusir gerilyawan dari provinsi penting tersebut di dekat perbatasan Jordania dan dari daerah di dekatnya di pinggir Sweida dan Quneitra di Suriah Selatan.
Sejauh ini, militer telah berhasil merebut beberapa desa dan kota kecil di pinggir timur Daraa, sementara berusaha memasuki kota kecil lain tanpa pertempuran sebab sebagian kelompok gerilywan menerima baik kesepakatan perujukan dengan pemerintah.
Kesepakatan perujukan menangani tuntutan gerilyawan untuk menyerahkan senjata berat mereka kepada militer sebagai imbalan bagi pengampunan pemerintah buat mereka yang meninggalkan aksi perlawanan.
Namun, sebagian kelompok ultra-radikal menolak kesepakatan perujukan itu dan melanjutkan pertempuran.
Banyak pegiat mengatakan prestasi militer belum lama ini di Daraa, baik melalui perujukan maupun pertempuran, diperkirakan telah meningkatkan daerah yang dikuasai pemerintah di Daraa jadi 58 persen dari seluruh provinsi tersebut.
Perwira militer itu mengatakan kepada Xinhua bahwa pertempuran akan berlanjut sampai Daraa dan daerah lain yang dikuasai gerilyawan di seluruh Suriah dibebaskan,.
Di Kota Kecil Izra`a di pinggir Daraa, senjata yang disita diletakkan di tanah, tempat tentara memperlihatkan kepada wartawan bermacam jenis amunisi.
Di antara senjata tersebut ada peluncur rudal TOW buatan AS dan peralatan militer lain buatan Barat, termasuk peluncur roket anti-tank, peluncur roket anti-pesawat dan pembersih ranjau.
Sebagian senjata itu baru dan masih tersimpan di dalam kotak sedangkan yang lain sudah digunakan, kata Xinhua.
Beberapa tank yang direbut oleh militer dari pertempuran juga diperlihatkan untuk membuktikan gerilyawan mendapat dukungan kuat dari negara Barat.
Seorang perwira militer, yang tak ingin disebutkan jatidirinya, mengatakan kepada Xinhua bahwa senjata dan amunisi yang diperlihatkan hanyalah sebagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh gerilyawan dalam pertempuran di Daraa, terutama di kota kecil Ghaliyeh, Al-Gharbiyeh, Sora, Alma dan Mlainet Al-Atash.
"Senjata ini telah memperlihatkan kebohongan mereka sebab kebanyakan dari semua senjata dan amunisi tersebut adalah bulah Barat, termasuk peluncur roket buatan AS," katanya.
Militer di Daraa memerangi bermacam kelompok gerilyawan, termasuk Front An-Nusra --yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida dan gerilyawan yang bersekutu dengan ISIS, kata perwira itu.
Pertempuran di Daraa telah berlangsung selama hampir dua pekan, sebagai bagian dari tekad militer untuk mengusir gerilyawan dari provinsi penting tersebut di dekat perbatasan Jordania dan dari daerah di dekatnya di pinggir Sweida dan Quneitra di Suriah Selatan.
Sejauh ini, militer telah berhasil merebut beberapa desa dan kota kecil di pinggir timur Daraa, sementara berusaha memasuki kota kecil lain tanpa pertempuran sebab sebagian kelompok gerilywan menerima baik kesepakatan perujukan dengan pemerintah.
Kesepakatan perujukan menangani tuntutan gerilyawan untuk menyerahkan senjata berat mereka kepada militer sebagai imbalan bagi pengampunan pemerintah buat mereka yang meninggalkan aksi perlawanan.
Namun, sebagian kelompok ultra-radikal menolak kesepakatan perujukan itu dan melanjutkan pertempuran.
Banyak pegiat mengatakan prestasi militer belum lama ini di Daraa, baik melalui perujukan maupun pertempuran, diperkirakan telah meningkatkan daerah yang dikuasai pemerintah di Daraa jadi 58 persen dari seluruh provinsi tersebut.
Perwira militer itu mengatakan kepada Xinhua bahwa pertempuran akan berlanjut sampai Daraa dan daerah lain yang dikuasai gerilyawan di seluruh Suriah dibebaskan,.
Credit antaranews.com
Suriah Terus Dekati Golan, Israel Siap Ambil Tindakan
TEL AVIV
- Seorang menteri kabinet Israel memperingatkan Suriah dan
pendukungnya, Rusia, bahwa Israel bisa menyerang pasukan Damaskus jika
mencoba menyebar pasukan di zona demiliterisasi perbatasan sementara
bergerak maju untuk menekan pemberontak di wilayah tersebut.
Presiden Suriah Bashar al-Assad melancarkan serangan untuk mendapatkan kembali Deraa selatan, dan kemudian berikutnya berharap bisa membidik Queitra yang dikuasai pemberontak, mendekati Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rabu depan, telah dua kali menyerukan untuk mempertahankan gencatan senjata 1974 dan pembatasan peningkatan militer di kedua sisi di sekitar Golan yang diawasi PBB.
"Kami harus memverifikasi dan melakukan segalanya untuk memperjelas, vis-a-vis dengan Rusia, pemerintah Assad, bahwa kami tidak akan menerima kehadiran bersenjata rezim Assad di daerah-daerah yang dimaksudkan untuk demiliterisasi," kata Gilad Erdan, seorang menteri di kabinet keamanan Netanyahu, kepada situs berita Israel Ynet.
Ditanya apakah Israel siap untuk mengambil tindakan preventif terhadap militer Suriah, Erdan berkata: "Tanpa ragu, ya," seperti dilansir dari Reuters, Jumat (6/7/2018).
Dia mengutip, sebagai preseden, serangan udara Israel terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan oleh Suriah atau Iran untuk menyerang negara Zionis itu.
"Di sini juga, jika ada pelanggaran, dan tentu saja di wilayah Suriah selatan yang dekat dengan warga Negara Israel, dan membawa persenjataan yang seharusnya tidak ada di sana, Israel akan mengambil tindakan," tegas Erdan.
Sebuah laporan Maret tentang kegiatan Pasukan Pelucutan dan Pengamat PBB (UNDOF) di Golan mengatakan posisi militer Suriah mempertahankan posisi yang melanggar perjanjian 1974, seperti yang dilakukan Israel seperti penyebaran artileri 155 mm, peralatan dan sistem anti-rudal Iron Dome.
Israel pada hari Minggu mengirim lebih banyak artileri dan tank ke Golan dalam apa yang dikatakannya sebagai tindakan pencegahan dalam pertempuran Deraa.
Pemerintah Netanyahu menolak menyediakan suaka untuk pengungsi dari Suriah, sebuah negara musuh. Tetapi militer dan warga sipil Israel telah meningkatkan kerja bantuan kemanusiaan di Golan.
Dengan ratusan pengungsi baru dari Deraa muncul di Golan, para sukarelawan asing mengantongi pakaian, mainan, dan barang-barang bayi yang telah disumbangkan oleh orang-orang Israel dan memuatnya ke sebuah truk untuk dipindahkan dan didistribusikan melintasi pagar perbatasan.
"Ini benar-benar luar biasa," kata Teri Shields, direktur proyek untuk grup kemanusiaan Friend Ships Unlimited, yang mengelola klinik pengungsi dengan berkoordinasi dengan Israel.
Israel merebut sebagian besar Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui di luar negeri.
Presiden Suriah Bashar al-Assad melancarkan serangan untuk mendapatkan kembali Deraa selatan, dan kemudian berikutnya berharap bisa membidik Queitra yang dikuasai pemberontak, mendekati Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rabu depan, telah dua kali menyerukan untuk mempertahankan gencatan senjata 1974 dan pembatasan peningkatan militer di kedua sisi di sekitar Golan yang diawasi PBB.
"Kami harus memverifikasi dan melakukan segalanya untuk memperjelas, vis-a-vis dengan Rusia, pemerintah Assad, bahwa kami tidak akan menerima kehadiran bersenjata rezim Assad di daerah-daerah yang dimaksudkan untuk demiliterisasi," kata Gilad Erdan, seorang menteri di kabinet keamanan Netanyahu, kepada situs berita Israel Ynet.
Ditanya apakah Israel siap untuk mengambil tindakan preventif terhadap militer Suriah, Erdan berkata: "Tanpa ragu, ya," seperti dilansir dari Reuters, Jumat (6/7/2018).
Dia mengutip, sebagai preseden, serangan udara Israel terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan oleh Suriah atau Iran untuk menyerang negara Zionis itu.
"Di sini juga, jika ada pelanggaran, dan tentu saja di wilayah Suriah selatan yang dekat dengan warga Negara Israel, dan membawa persenjataan yang seharusnya tidak ada di sana, Israel akan mengambil tindakan," tegas Erdan.
Sebuah laporan Maret tentang kegiatan Pasukan Pelucutan dan Pengamat PBB (UNDOF) di Golan mengatakan posisi militer Suriah mempertahankan posisi yang melanggar perjanjian 1974, seperti yang dilakukan Israel seperti penyebaran artileri 155 mm, peralatan dan sistem anti-rudal Iron Dome.
Israel pada hari Minggu mengirim lebih banyak artileri dan tank ke Golan dalam apa yang dikatakannya sebagai tindakan pencegahan dalam pertempuran Deraa.
Pemerintah Netanyahu menolak menyediakan suaka untuk pengungsi dari Suriah, sebuah negara musuh. Tetapi militer dan warga sipil Israel telah meningkatkan kerja bantuan kemanusiaan di Golan.
Dengan ratusan pengungsi baru dari Deraa muncul di Golan, para sukarelawan asing mengantongi pakaian, mainan, dan barang-barang bayi yang telah disumbangkan oleh orang-orang Israel dan memuatnya ke sebuah truk untuk dipindahkan dan didistribusikan melintasi pagar perbatasan.
"Ini benar-benar luar biasa," kata Teri Shields, direktur proyek untuk grup kemanusiaan Friend Ships Unlimited, yang mengelola klinik pengungsi dengan berkoordinasi dengan Israel.
Israel merebut sebagian besar Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui di luar negeri.
Yordania telah memperantarai pembicaraan gencatan senjata antara pemberontak Suriah dan Rusia. Perundingan gagal pertengahan minggu tetapi Amman mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah membujuk pihak untuk bertemu lagi.
Credit sindonews.com
Trump Disebut Ingin Invasi Venezuela, Maduro Siapkan Tentara
Presiden Nicolas Maduro memerintahkan Angkatan
Bersenjata Venezuela siap siaga mendengar kabar Presiden AS Donald
Trump pernah berniat menyerang negaranya. (REUTERS/Miraflores Palace)
"Anda tidak bisa menurunkan penjagaan bahkan sedetik pun, karena kami akan membela hak terbesar bagi tanah air kami sepanjang sejarahnya yaitu untuk hidup dalam damai," ucap Maduro saat berpidato dalam upacara militer, Rabu (4/7).
Peringatan itu dilontarkan Maduro setelah beberapa media AS melaporkan bahwa Trump sempat mempertanyakan kemungkinan menginvasi Venezuela kepada sejumlah penasihat kebijakan luar negeri Gedung Putih pada Agustus lalu.
Mengutip pejabat senior AS kepada CNN, Trump mengajukan gagasan itu saat rapat dengan sejumlah pejabat guna mendiskusikan penjatuhan sanksi AS terhadap Venezuela.
Maduro menganggap berita-berita itu mendukung asumsinya selama ini yang menilai bahwa AS tengah merencanakan serangan militer terhadap Venezuela. Pemimpin Venezuela yang telah menjabat sejak 2013 lalu itu menganggap rencana invasi dilakukan AS hanya untuk menguasai cadangan minyak negarayang besar.
Dia juga menuding bahwa gagasan Trump muncul tak lama setelah sejumlah tokoh oposisi Venezuela mengunjungi Gedung Putih.
"Apakah semua ini kebetulan? bukan, ini bukan kebetulan," kata Maduro seperti dikutp AFP.
Trump mempertimbangkan hal itu demi menggulingkan Maduro yang dianggapnya sebagai pemimpin diktator sayap kiri yang korup. Dalam beberapa tahun terakhir Venezuela terus dirundung krisis ekonomi dan politik.
Namun, para penasihat Trump menolak gagasan tersebut dengan menganggap setiap bentuk aksi militer akan memicu eskalasi konflik dan membahayakan kepentingan AS di negara Amerika Latin itu.
Venezuela selama ini menjadi fokus dalam kebijakan Trump di kawasan Amerika Latin. Dia kerap meningkatkan tekanan pada pemerintahan Maduro dengan menjatuhkan sanksi maupun melontarkan peringatan tegas agar mengadakan pemilihan umum yang adil.
Credit cnnindonesia.com
China tak mau perang dagang dengan AS
Ilustrasi perang dagang China lawan Amerika Serikat (AS). (youtube.com)
Beijing (CB) - China mengaku tidak mau ada perang dagang
dengan Amerika yang telah memulainya dengan ancaman mengenakan tarif bea
masuk baru kepada produk Negeri Panda itu, dan akan membalas setiap
tindakan yang dilakukan pemerintahan Donald Trump.
Pemerintahan Trump mulai mengenakan tarif bea masuk baru terhadap impor produk China senilai 34 miliar dolar AS mulai Jumat (6/7) sebagai tanda perang dimulai.
Trump juga telah mengancam akan meningkatkan bea masuk kepada produk impor China hingga senilai 450 miliar dolar AS, jika China membalas tindakan Amerika yang pertama.
Sudah tentu kebijakan itu akan berdampak langsung terhadap gejolak pasar keuangan, harga saham, dan perdagangan dunia, terutama komoditas kedelai hingga batubara.
Pemerintah China mengatakan tidak akan "meletuskan tembakan pertama", tapi direktorat bea cukainya menegaskan bahwa tindakan balasan China akan mulai berlaku setelah pengenaan bea masuk terhadap produk China Amerika mulai berlaku.
Berbicara dalam konferensi pers, Minggu, juru bicara Kementerian Perdagangan Gao Feng memperingatkan tarif bea masuk Amerika akan memukul mata rantai pasokan internasional, termasuk perusahaan-perusahaan asing di China.
"Jika AS menerapkan kebijakannya mak akan menambah mahal produk semua perusahaan dari berbagai negara, termasuk produk perusahaan China dan AS, " kata Gao. "Tindakan Amerika pada dasarnya menyerang pasokan global dan harganya. Sederhananya, begitu Amerika AS menembakan perang dagang maka seluruh dunia kena tembak, termasuk Amerika sendiri."
"China tidak akan tunduk kepada ancaman dan tindakan premanisme serta tidak akan menggoyahkan tekad untuk bertahan pada perdagangan bebas dan sistem multilateral," tambah dia.
Ditanya apakah perusahaan AS akan ditargetkan "Tindakan kualitatif" di China dalam perang dagang ini, Gao mengatakan pemerintahnya akan melindungi hak hukum semua orang asing dan perusahaan di negara ini.
"Kami akan terus menilai dampak potensial dari perang dagang yang diprakarsai AS pada perusahaan dan akan membantu perusahaan mengurangi kemungkinan guncangan," katanya.
Gao mengatakan perdagangan luar negeri China diperkirakan berlanjut stabil pada semester kedua tahun ini, meskipun investor takut perang dagang akan memberikan "pukulan".
Perusahaan asing di China memiliki kontribusi ekspor 20 miliar dolar AS atau 59 persen dari 34 miliar dolar ekspor dari China yang akan dikenakan tarif AS baru, dengan perusahaan AS terhitung, kata Gao.
Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengabaikan pertanyaan apakah ada upaya untuk memulai pembicaraan baru dengan Amerika Serikat. "Kami tentu saja tidak ingin berperang, tetapi jika ada kepentingan kami dirugikan, maka tentu saja itu kami memiliki hak untuk melindungi kepentingan kami, " kata Lu Kang.
China berencana memberlakukan tarif bea masuk baru untuk ratusan barang impor dari Amerika, termasuk kedelai, sorgum, dan kapas, yang akan memmukul produksi mengancam petani Amerika yang mendukung Trump, seperti Texas dan Iowa.
Impor kedelai dari Amerika yang akan dikenakan bea masuk baru, membuat para petani China khawatir pasokan terganggu , mengurangi marjin keuntungan dan pada akhirnya melambungkan harga eceran daging babi di China sebagai dagangan daging paling laris, demikian Reuters.
Pemerintahan Trump mulai mengenakan tarif bea masuk baru terhadap impor produk China senilai 34 miliar dolar AS mulai Jumat (6/7) sebagai tanda perang dimulai.
Trump juga telah mengancam akan meningkatkan bea masuk kepada produk impor China hingga senilai 450 miliar dolar AS, jika China membalas tindakan Amerika yang pertama.
Sudah tentu kebijakan itu akan berdampak langsung terhadap gejolak pasar keuangan, harga saham, dan perdagangan dunia, terutama komoditas kedelai hingga batubara.
Pemerintah China mengatakan tidak akan "meletuskan tembakan pertama", tapi direktorat bea cukainya menegaskan bahwa tindakan balasan China akan mulai berlaku setelah pengenaan bea masuk terhadap produk China Amerika mulai berlaku.
Berbicara dalam konferensi pers, Minggu, juru bicara Kementerian Perdagangan Gao Feng memperingatkan tarif bea masuk Amerika akan memukul mata rantai pasokan internasional, termasuk perusahaan-perusahaan asing di China.
"Jika AS menerapkan kebijakannya mak akan menambah mahal produk semua perusahaan dari berbagai negara, termasuk produk perusahaan China dan AS, " kata Gao. "Tindakan Amerika pada dasarnya menyerang pasokan global dan harganya. Sederhananya, begitu Amerika AS menembakan perang dagang maka seluruh dunia kena tembak, termasuk Amerika sendiri."
"China tidak akan tunduk kepada ancaman dan tindakan premanisme serta tidak akan menggoyahkan tekad untuk bertahan pada perdagangan bebas dan sistem multilateral," tambah dia.
Ditanya apakah perusahaan AS akan ditargetkan "Tindakan kualitatif" di China dalam perang dagang ini, Gao mengatakan pemerintahnya akan melindungi hak hukum semua orang asing dan perusahaan di negara ini.
"Kami akan terus menilai dampak potensial dari perang dagang yang diprakarsai AS pada perusahaan dan akan membantu perusahaan mengurangi kemungkinan guncangan," katanya.
Gao mengatakan perdagangan luar negeri China diperkirakan berlanjut stabil pada semester kedua tahun ini, meskipun investor takut perang dagang akan memberikan "pukulan".
Perusahaan asing di China memiliki kontribusi ekspor 20 miliar dolar AS atau 59 persen dari 34 miliar dolar ekspor dari China yang akan dikenakan tarif AS baru, dengan perusahaan AS terhitung, kata Gao.
Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengabaikan pertanyaan apakah ada upaya untuk memulai pembicaraan baru dengan Amerika Serikat. "Kami tentu saja tidak ingin berperang, tetapi jika ada kepentingan kami dirugikan, maka tentu saja itu kami memiliki hak untuk melindungi kepentingan kami, " kata Lu Kang.
China berencana memberlakukan tarif bea masuk baru untuk ratusan barang impor dari Amerika, termasuk kedelai, sorgum, dan kapas, yang akan memmukul produksi mengancam petani Amerika yang mendukung Trump, seperti Texas dan Iowa.
Impor kedelai dari Amerika yang akan dikenakan bea masuk baru, membuat para petani China khawatir pasokan terganggu , mengurangi marjin keuntungan dan pada akhirnya melambungkan harga eceran daging babi di China sebagai dagangan daging paling laris, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
China peringatkan Amerika Serikat jangan "main api"
Dokumentasi Menteri Perdagangan Amerika
Serikat, Wilbur Ross (kedua kiri), dan Wakil Perdana Menteri China, Liu
He( keempat kanan), menghadiri pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse
di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)
... sederhananya, Amerika Serikat tengah bermain api dengan semua negara di dunia, termasuk dirinya...
Beijing (CB) - Kementerian Perdagangan China, Kamis,
mengatakan, Amerika Serikat "bermain api dengan semua negara di dunia"
dan memperingatkan, rencana pemberlakukan tarif impor bagi barang China
akan berdampak pada mata rantai pasokan internasional.
China akan terus menghitung dampak sengketa dagang dan membantu semua perusahaan untuk menghadapi kemungkinan guncangan, kata Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan China, dalam jumpa pers berkala.
"Kebijakan Amerika Serikat sejatinya akan berdampak pada mata rantai pasokan dunia," kata Gao.
"Secara sederhananya, Amerika Serikat tengah bermain api dengan semua negara di dunia, termasuk dirinya," kata dia.
Tanggapan tersebut disampaikan satu hari sebelum Washington dan Beijing akan menerapkan tarif terhadap impor masing-masing, di tengah eskalasi konflik perdagangan yang membuat pasar finansial panik.
Kepada wartawan, Gao mengatakan bahwa perdagangan luar negeri China diperkirakan akan terus stabil sepanjang semester kedua tahun ini, meski para investor tengah khawatir sengketa perdagangan dengan Washington akan memukul mundur ekspor dan perekonomian di negara itu.
Dalam pernyataan tertulis, badan bea cukai China mengatakan, tarif untuk impor produk Amerika Serikat akan berlaku segera setelah Washington memberlakukan hal yang sama. Washington mengatakan mereka akan menjatuhkan tarif bagi impor produk China senilai 34 juta dolar Amerika Serikat pada 6 Juli.
Sementara itu, pejabat Uni Eropa mengatakan, China meminta mereka mengeluarkan pernyataan keras terhadap kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, itu.
China akan terus menghitung dampak sengketa dagang dan membantu semua perusahaan untuk menghadapi kemungkinan guncangan, kata Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan China, dalam jumpa pers berkala.
"Kebijakan Amerika Serikat sejatinya akan berdampak pada mata rantai pasokan dunia," kata Gao.
"Secara sederhananya, Amerika Serikat tengah bermain api dengan semua negara di dunia, termasuk dirinya," kata dia.
Tanggapan tersebut disampaikan satu hari sebelum Washington dan Beijing akan menerapkan tarif terhadap impor masing-masing, di tengah eskalasi konflik perdagangan yang membuat pasar finansial panik.
Kepada wartawan, Gao mengatakan bahwa perdagangan luar negeri China diperkirakan akan terus stabil sepanjang semester kedua tahun ini, meski para investor tengah khawatir sengketa perdagangan dengan Washington akan memukul mundur ekspor dan perekonomian di negara itu.
Dalam pernyataan tertulis, badan bea cukai China mengatakan, tarif untuk impor produk Amerika Serikat akan berlaku segera setelah Washington memberlakukan hal yang sama. Washington mengatakan mereka akan menjatuhkan tarif bagi impor produk China senilai 34 juta dolar Amerika Serikat pada 6 Juli.
Sementara itu, pejabat Uni Eropa mengatakan, China meminta mereka mengeluarkan pernyataan keras terhadap kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, itu.
Credit antaranews.com
Amerika Serikat Bersumpah Jaga Perairan Teluk, Iran Mengancam
CB, Jakarta - Amerika
Serikat bersumpah akan tetap menjaga keamanan perairan Teluk untuk
keselamatan pengiriman minyak meskipun mendapatkan ancaman Iran yang akan menutup wilayah tersebut.
Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Sentral Militer AS, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, Rabu, 5 Juli 2018, Angkatan Laut AS dan sekutunya siap membebaskan pelayaran dan perdagangan di Teluk sebagaimana diizinkan hukum internasional.
Kapal cepat Penjaga Revolusi Iran mendekati tiruan kapal induk Amerika Serikat, dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. AP/Fars News Agency, Hamed Jafarnejad
Sikap AS tersebut terkait dengan pernyataan Presiden Iran Hassan
Rouhani, Selasa, 3 Juli 2018, yang mengindikasikan negaranya dapat
menghentikan ekspor minyak negara-negara regional Timur Tengah jika Iran
dilarang ekspor minyak setelah AS membatalkan kesepakatan nuklir yang
diteken enam negara superkuat pada 2015.
Laporan Al Jazeera, mengatakan, beberapa pejabat Iran, sebelumnya, menyampaikan ancamannya memblokir Selat Hormuz, salah satu rute pelayaran minyak terbesar, sebagai balasan atas aksi AS terhadap Iran.
Seorang Tentara Penjaga Revolusi Iran berteriak sambil mengepalkan tangannya, setelah tiruan kapal induk Amerika Serikat hancur dihantam rudal dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. dailymail.co.uk
"Kami siap mencegah pengiriman minyak oleh negara-negara regional jika penjualan minyak Iran dilarang AS," kata Mayor Jenderal Qaseem Soleimani, Komandan Pengawal Revolusioner Iran, Rabu.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Nader Hashimi, Direktur Studi Timur Tengah di Universitas Denver, mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan dengan cara pendekatan keras. Hal itu membuat Iran bersikap melawan dengan mengeluarkan ancaman.
Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Sentral Militer AS, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, Rabu, 5 Juli 2018, Angkatan Laut AS dan sekutunya siap membebaskan pelayaran dan perdagangan di Teluk sebagaimana diizinkan hukum internasional.
Kapal cepat Penjaga Revolusi Iran mendekati tiruan kapal induk Amerika Serikat, dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. AP/Fars News Agency, Hamed Jafarnejad
Laporan Al Jazeera, mengatakan, beberapa pejabat Iran, sebelumnya, menyampaikan ancamannya memblokir Selat Hormuz, salah satu rute pelayaran minyak terbesar, sebagai balasan atas aksi AS terhadap Iran.
Seorang Tentara Penjaga Revolusi Iran berteriak sambil mengepalkan tangannya, setelah tiruan kapal induk Amerika Serikat hancur dihantam rudal dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. dailymail.co.uk
"Kami siap mencegah pengiriman minyak oleh negara-negara regional jika penjualan minyak Iran dilarang AS," kata Mayor Jenderal Qaseem Soleimani, Komandan Pengawal Revolusioner Iran, Rabu.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Nader Hashimi, Direktur Studi Timur Tengah di Universitas Denver, mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan dengan cara pendekatan keras. Hal itu membuat Iran bersikap melawan dengan mengeluarkan ancaman.
Credit tempo.co
Minyak Diembargo, Iran Ancam Blokir Jalur Tanker di Teluk Persia
![Presiden Iran Hassan Rouhani. [Daily Post]](https://statik.tempo.co/data/2018/02/12/id_683735/683735_720.jpg)
CB, Jakarta - Seorang komandan Pengawal Garda Revolusi Iran
mengatakan pada Rabu, 4 Juli 2018, bahwa Iran akan memblokir pengiriman
minyak melalui Selat Hormuz di Teluk Persia jika Amerika Serikat
melarang penjualan minyak Iran.
"Jika mereka ingin menghentikan ekspor minyak Iran, kami tidak akan mengizinkan pengiriman minyak untuk melewati Selat Hormuz," kata Ismail Kowsari, seperti dikutip oleh situs Young Journalists Club, YJC, dilansir dari Reuters, Kamis, 5 Juli 2018.
Sementara itu, militer Amerika Serikat menegaskan kembali janji menjaga perairan Teluk Persia agar tetap terbuka bagi kapal tanker minyak ketika Iran mengancam menutup kawasan itu.
Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Serikat, seperti dilansir Associated Press, mengatakan pelaut Amerika dan sekutu regional siap memastikan kebebasan navigasi dan aliran bebas perdagangan di mana pun hukum internasional mengizinkan.
Presiden Iran Hassan Rouhani, pada Selasa, menyarankan Iran menghentikan ekspor regional jika Amerika mengembargo ekspor minyak Iran setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir.
"Amerika Serikat mengatakan mereka ingin mengurangi ekspor minyak Iran ke titik nol. Ini menunjukkan mereka belum memikirkan konsekuensinya," kata Rouhani, seperti dikutip oleh IRNA.
Jenderal Iran Qassem Soleimani dilaporkan mengirim surat kepada Rouhani, yang menyampaikan bahwa pasukan Garda Revolusi siap untuk kebijakan apa pun.
Kantor OPEC di Wina, Austria. REUTERS/Leonhard Foeger
"Permintaan Trump bahwa minyak Iran tidak boleh dibeli, juga tekanan pada perusahaan-perusahaan Eropa ketika Nigeria dan Libya berada dalam krisis, ketika ekspor minyak Venezuela telah jatuh karena sanksi Amerika, ketika konsumsi domestik Saudi telah meningkat di musim panas, tidak lain merugikan diri sendiri. Ini akan meningkatkan harga minyak di pasar global. Pada akhirnya adalah konsumen Amerika yang akan membayar harga untuk kebijakan Donald Trump," kata Gubernur OPEC Iran Hossein Kazempour Ardebili mengatakan kepada kantor berita kementerian minyak Iran, SHANA.
Uni Eropa, yang pernah menjadi importir minyak terbesar Iran, telah berjanji menjaga agar kesepakatan nuklir 2015 tetap diteruskan tanpa Amerika Serikat dan mencoba menjaga agar minyak dan investasi Iran terus mengalir. Namun para pejabat Eropa mengakui bahwa sanksi Amerika menyulitkan mereka memberi jaminan kepada Iran. Menteri luar negeri dari lima negara penanda tangan perjanjian nuklir akan bertemu dengan pejabat Iran di Wina, Austria, pada Jumat, 6 Juli, untuk membahas bagaimana menjaga agar perjanjian tetap dilanjutkan.
"Jika mereka ingin menghentikan ekspor minyak Iran, kami tidak akan mengizinkan pengiriman minyak untuk melewati Selat Hormuz," kata Ismail Kowsari, seperti dikutip oleh situs Young Journalists Club, YJC, dilansir dari Reuters, Kamis, 5 Juli 2018.
Sementara itu, militer Amerika Serikat menegaskan kembali janji menjaga perairan Teluk Persia agar tetap terbuka bagi kapal tanker minyak ketika Iran mengancam menutup kawasan itu.
Kapten Bill Urban, juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Serikat, seperti dilansir Associated Press, mengatakan pelaut Amerika dan sekutu regional siap memastikan kebebasan navigasi dan aliran bebas perdagangan di mana pun hukum internasional mengizinkan.
Presiden Iran Hassan Rouhani, pada Selasa, menyarankan Iran menghentikan ekspor regional jika Amerika mengembargo ekspor minyak Iran setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir.
"Amerika Serikat mengatakan mereka ingin mengurangi ekspor minyak Iran ke titik nol. Ini menunjukkan mereka belum memikirkan konsekuensinya," kata Rouhani, seperti dikutip oleh IRNA.
Jenderal Iran Qassem Soleimani dilaporkan mengirim surat kepada Rouhani, yang menyampaikan bahwa pasukan Garda Revolusi siap untuk kebijakan apa pun.
Kantor OPEC di Wina, Austria. REUTERS/Leonhard Foeger
"Permintaan Trump bahwa minyak Iran tidak boleh dibeli, juga tekanan pada perusahaan-perusahaan Eropa ketika Nigeria dan Libya berada dalam krisis, ketika ekspor minyak Venezuela telah jatuh karena sanksi Amerika, ketika konsumsi domestik Saudi telah meningkat di musim panas, tidak lain merugikan diri sendiri. Ini akan meningkatkan harga minyak di pasar global. Pada akhirnya adalah konsumen Amerika yang akan membayar harga untuk kebijakan Donald Trump," kata Gubernur OPEC Iran Hossein Kazempour Ardebili mengatakan kepada kantor berita kementerian minyak Iran, SHANA.
Uni Eropa, yang pernah menjadi importir minyak terbesar Iran, telah berjanji menjaga agar kesepakatan nuklir 2015 tetap diteruskan tanpa Amerika Serikat dan mencoba menjaga agar minyak dan investasi Iran terus mengalir. Namun para pejabat Eropa mengakui bahwa sanksi Amerika menyulitkan mereka memberi jaminan kepada Iran. Menteri luar negeri dari lima negara penanda tangan perjanjian nuklir akan bertemu dengan pejabat Iran di Wina, Austria, pada Jumat, 6 Juli, untuk membahas bagaimana menjaga agar perjanjian tetap dilanjutkan.
Credit tempo.co
Palestina Desak Dunia Cegah Israel Hancurkan Desa di Tepi Barat
RAMALLAH
- Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO) mengecam rencana Israel melakukan pembongkaran untuk
memperluas permukiman Yahudi di Khan al-Ahmar. Dia mendesak komunitas
internasional untuk bertindak.
"Perlindungan keluarga Palestina dan pemindahan paksa penduduk kami dan membuat mereka menjadi tunawisma dan putus asa benar-benar tidak dapat diterima," kata Ashrawi, seperti dilansir PressTv pada Kamis (5/7).
"Fakta bahwa Israel ingin menghancurkan seluruh desa di mana penduduknya telah tinggal selama 50 tahun untuk satu-satunya tujuan memperluas pemukiman ilegal adalah keterlaluan dan tidak manusiawi," sambungnya.
Sebelumnya, Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras atas keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman Yahudi.
UE menyatakan, penghancuran yang dilanjutkan dengan pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang lebih sulit semakin sulit.
Inggris dan Irlandia juga turut mengutuk rencana Israel tersebut. “Sesuai dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.
"Perlindungan keluarga Palestina dan pemindahan paksa penduduk kami dan membuat mereka menjadi tunawisma dan putus asa benar-benar tidak dapat diterima," kata Ashrawi, seperti dilansir PressTv pada Kamis (5/7).
"Fakta bahwa Israel ingin menghancurkan seluruh desa di mana penduduknya telah tinggal selama 50 tahun untuk satu-satunya tujuan memperluas pemukiman ilegal adalah keterlaluan dan tidak manusiawi," sambungnya.
Sebelumnya, Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras atas keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman Yahudi.
UE menyatakan, penghancuran yang dilanjutkan dengan pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang lebih sulit semakin sulit.
Inggris dan Irlandia juga turut mengutuk rencana Israel tersebut. “Sesuai dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.
Credit sindonews.com
Israel Hancurkan Desa di Tepi Barat, Eropa Murka
BRUSSELS
- Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras
atas keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman
Yahudi. Israel menurunkan tiga buldoser ke desa Khan al-Ahmar, setelah
sebelumnya militer memberikan pemberitahuan penyitaan tanah pada Selasa
kemarin.
"Penghancuran bersama dengan rencana pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi," kata UE dalam sebuah pernyataan.
"UE mengharapkan pemerintah Israel untuk membalikkan keputusan ini dan sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan di bawah Hukum Humaniter Internasional," sambungnya, seperti dilansir PressTv pada Kamis (5/7).
Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis dan Irlandia, juga bergabung untuk mengecam rencana pembongkaran ini.
“Sesuai dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang sudah sulit, menjadi semakin sulit.
Paris meminta pihak berwenang Israel untuk menahan diri dari segala tindakan yang bertujuan untuk memperluas permukiman Israel di wilayah pendudukan atau membuat mereka permanen. "Ini bertentangan dengan hukum internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Prancis, bersama dengan mitra Eropa kami, akan terus mengawasi masalah ini," kata Kemlu Prancis.
Irlandia juga telah bergabung dengan kecaman atas rencana Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa pengusiran keluarga dan pembongkaran rumah mereka adalah tindakan yang memiliki resonansi sejarah yang kuat di Irlandia, dan ini mendiskreditkan Israel.
"Penghancuran bersama dengan rencana pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi," kata UE dalam sebuah pernyataan.
"UE mengharapkan pemerintah Israel untuk membalikkan keputusan ini dan sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan di bawah Hukum Humaniter Internasional," sambungnya, seperti dilansir PressTv pada Kamis (5/7).
Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis dan Irlandia, juga bergabung untuk mengecam rencana pembongkaran ini.
“Sesuai dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.
Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang sudah sulit, menjadi semakin sulit.
Paris meminta pihak berwenang Israel untuk menahan diri dari segala tindakan yang bertujuan untuk memperluas permukiman Israel di wilayah pendudukan atau membuat mereka permanen. "Ini bertentangan dengan hukum internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Prancis, bersama dengan mitra Eropa kami, akan terus mengawasi masalah ini," kata Kemlu Prancis.
Irlandia juga telah bergabung dengan kecaman atas rencana Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa pengusiran keluarga dan pembongkaran rumah mereka adalah tindakan yang memiliki resonansi sejarah yang kuat di Irlandia, dan ini mendiskreditkan Israel.
Credit sindonews.com
Palestina: Penghentian Dana oleh Israel Adalah Deklarasi Perang
RAMALLAH
- Otoritas Palestina melihat keputusan Israel untuk membekukan dana
bagi Palestina sebagai deklarasi perang terhadap masyarakat Palestina.
Parlemen Israel, Knesset telah mengadopsi undang-undang untuk membekukan
sebagian dana bulanan yang ditransfer ke Otoritas Palestina.
"Jika keputusan ini diterapkan, itu akan menghasilkan keputusan penting oleh Palestina untuk melawan keputusan Israel yang berbahaya ini. Sebab, masalah ini menyangkut garis merah, yang tidak boleh didekati atau diseberangi," ucap juru bicara pemerintah Palestina, Nabil Abu Rudeineh.
"Keputusan adalah deklarasi perang pada orang-orang Palestina, para pembela, tahanan Palestina, mereka yang tewas, yang membawa bendera kebebasan demi Yerusalem dan pembentukan Negara Palestina merdeka," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (4/7).
Sebelumnya diwartakan, undang-undang disahkan setelah Knesset melakukan pemungutan suara pada Senin. Dalam pemungutan suara sebanyak 87 dari 120 anggota parlemen menyetujui usulan tersebut, sementara hanya 15 yang menolak.
Dengan adanya undang-undang ini, Israel berhak untuk menentukan untuk mengurangi atau bahkan menahan sepenuhnya dana yang dialokasikan untuk warga Palestina yang ditahan atau terbunuh oleh tentara Israel.
"Jika keputusan ini diterapkan, itu akan menghasilkan keputusan penting oleh Palestina untuk melawan keputusan Israel yang berbahaya ini. Sebab, masalah ini menyangkut garis merah, yang tidak boleh didekati atau diseberangi," ucap juru bicara pemerintah Palestina, Nabil Abu Rudeineh.
"Keputusan adalah deklarasi perang pada orang-orang Palestina, para pembela, tahanan Palestina, mereka yang tewas, yang membawa bendera kebebasan demi Yerusalem dan pembentukan Negara Palestina merdeka," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (4/7).
Sebelumnya diwartakan, undang-undang disahkan setelah Knesset melakukan pemungutan suara pada Senin. Dalam pemungutan suara sebanyak 87 dari 120 anggota parlemen menyetujui usulan tersebut, sementara hanya 15 yang menolak.
Dengan adanya undang-undang ini, Israel berhak untuk menentukan untuk mengurangi atau bahkan menahan sepenuhnya dana yang dialokasikan untuk warga Palestina yang ditahan atau terbunuh oleh tentara Israel.
Credit sindonews.com
Uni Emirat Arab kembali tunda peluncuran reaktor nuklir
Ilustrasi reaktor nuklir ( REUTERS/Robert Pratta)
Abu Dhabi (CB) - Uni Emirat Arab mengatakan bahwa reaktor
nuklir pertamanya akan mulai dioperasikan pada akhir 2019 atau awal
2020, yang artinya peluncuran pembangkit listrik tenaga atom pertama
Dunia Arab itu kembali tertunda.
"Pembangunan pertama dari empat reaktor di pembangkit listrik Barakah senilai 20 miliar dolar AS telah rampung sebelum dioperasikan pada akhir 2019 (atau) awal 2020,” kata Emirates Nuclear Energy Corpation, yang dikutip kantor berita negara WAM.
Reaktor pertama dijadwalkan beroperasi tahun lalu, tetapi peluncuran awalnya ditunda hingga 2018 untuk memberikan waktu persetujuan regulator dan pemeriksaan keselamatan menyeluruh.
Alasan untuk penundaan terbaru tidak diumumkan. Badan usaha milik negara ENEC mengatakan reaktor kedua sudah 93 persen selesai, reaktor ketiga sudah 83 persen selesai dan reaktor keempat sudah 72 persen.
Pembangkit listrik tenaga nuklir di barat Abu Dhabi sedang dibangun oleh konsorsium yang dipimpin Korea Electric Power Corporation.
Jika sudah beroperasi secara penuh, keempat reaktor akan menghasilkan listrik 5.600 megawatt, atau sekitar 25 persen dari kebutuhan UEA, menurut Kementerian Energi.
Nuklir dan energi terbarukan ditargetkan menyumbang sekitar 27 persen dari listrik UEA pada 2021.
UAE mengatakan ingin 50 persen energinya dihasilkan oleh sumber-sumber bersih pada 2050.
Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar dunia, berencana untuk membangun hingga 16 reaktor nuklir, tetapi proyek-proyek tersebut belum terwujud, demikian dilansir kantor berita AFP.
"Pembangunan pertama dari empat reaktor di pembangkit listrik Barakah senilai 20 miliar dolar AS telah rampung sebelum dioperasikan pada akhir 2019 (atau) awal 2020,” kata Emirates Nuclear Energy Corpation, yang dikutip kantor berita negara WAM.
Reaktor pertama dijadwalkan beroperasi tahun lalu, tetapi peluncuran awalnya ditunda hingga 2018 untuk memberikan waktu persetujuan regulator dan pemeriksaan keselamatan menyeluruh.
Alasan untuk penundaan terbaru tidak diumumkan. Badan usaha milik negara ENEC mengatakan reaktor kedua sudah 93 persen selesai, reaktor ketiga sudah 83 persen selesai dan reaktor keempat sudah 72 persen.
Pembangkit listrik tenaga nuklir di barat Abu Dhabi sedang dibangun oleh konsorsium yang dipimpin Korea Electric Power Corporation.
Jika sudah beroperasi secara penuh, keempat reaktor akan menghasilkan listrik 5.600 megawatt, atau sekitar 25 persen dari kebutuhan UEA, menurut Kementerian Energi.
Nuklir dan energi terbarukan ditargetkan menyumbang sekitar 27 persen dari listrik UEA pada 2021.
UAE mengatakan ingin 50 persen energinya dihasilkan oleh sumber-sumber bersih pada 2050.
Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar dunia, berencana untuk membangun hingga 16 reaktor nuklir, tetapi proyek-proyek tersebut belum terwujud, demikian dilansir kantor berita AFP.
Credit antaranews.com
Wali Kota Perempuan Pertama Terpilih di Tunisia
Souad Abderrahim (53) seorang manajer
perusahaan farmasi membuat sejarah baru. Dia terpilih menjadi walikota
pertama di Tunisia. (REUTERS/Zoubeir Souissi)
"Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk semua wanita di Tunisia," kata Abderrahim dikutip dari AFP.
"Tugas pertama saya adalah memperbaiki wajah dari Tunisia," tambah dia.
Dia maju sebagai calon independen tetapi didukung oleh partai Islamis Ennahda, sebuah partai Muslim moderat yang mendukung pemisahan agama dan politik.
"Kami telah memilih transparansi sebagai slogan," kata Abderrahim.
Abderrahim terpilih menjadi Majelis Konstituante Tunisia pada tahun 2011 setelah gerakan Arab Spring. Dia menjadi majelis sampai 2014.
Abderrahim pernah dikritik karena pernyataannya pada tahun 2011 bahwa perempuan yang mempunyai anak di luar pernikahan "tidak pantas untuk hidup".
Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi
|
Ucapan selamat berdatangan dari media sosial. Lewat Twitter orang-orang mengucapkan selamat kepada Abderrahim dan merayakan momen bersejarah tersebut
"Perempuan pertama dalam sejarah terpilih menjadi Wali Kota di ibukota Arab, hal ini mengubah segalanya, terutama kekuatan dari kesuksesan semacam itu," kata aktivis Amira Yahyoui.
Pengguna Twitter Mohamed Ali Azaiez juga mengucapkan selamat kepada Abderrahim, dengan menulis "suatu hari yang bersejarah bagi Tunisia, negara pertama yang mengabadikan hak-hak perempuan kedalam hukum, terutama untuk wanita Tunisia. Era baru bagi demokrasi kita dan tantangan besar untuk melayani negara kita. Selamat kepada Souad Abderrahim dan semua orang di Tunisia!"
Credit cnnindonesia.com
Kamis, 05 Juli 2018
Trump Disebut Sempat Pertimbangkan Invasi Venezuela
Presiden AS Donald Trump disebut sempat bertanya soal kemungkinan menginvasi Venezuela. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Para anak buah Trump, termasuk HR McMaster yang saat itu menjabat penasihat keamanan nasional, dengan tegas menentang ide tersebut, memperingatkannya bahwa ide itu bisa berakibat negatif.
Pertanyaan itu, menurut laporan CNN pada Kamis (5/7) dini hari, ditanyakan dalam pertemuan soal sanksi diplomatik terhadap Venezuela.
McMaster kala itu menyebut para sekutu AS di kawasan pasti menentang tindakan drastis seperti yang dipikirkan Trump. Tindakan militer akan memicu eskalasi tinggi atas kebijakan Amerika pada negara tersebut, yang selama ini hanya mengandalkan sanksi.
|
|
Pejabat anonim menyebut "tak ada rencana dalam waktu dekat untuk melakukan serangan militer" dan menganggap Trump hanya sekadar mengutarakan pikirannya.
"Presiden menyatakan dan memikirkan banyak hal yang berbeda," kata pejabat itu. "Dia hanya mengutarakan pikirannya."
Komentar pribadi Trump kepada para penasihatnya itu pertama kali dilaporkan Associated Press. Hal itu dilaporkan diutarakan Trump sehari setelah menyatakan sepenuhnya mendukung Rex Tillerson yang saat itu masih menjabat sebagai menteri luar negeri, bahwa opsi militer sama sekali tak dipertimbangkan.
Selama beberapa bulan setelahnya, Trump terus menekan para pemimpin Amerika Latin soal kemungkinan itu, termasuk di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para kepala negara menyatakan tak mau AS menginvasi Venezuela.
Venezuela selama ini menjadi fokus dalam kebijakan Trump terhadap Amerika Latin. Dia kerap meningkatkan tekanan pada pemerintah Presiden Nicolas Maduro dan menjatuhkan sanksi maupun melontarkan peringatan tegas agar dia mengadakan pemilihan umum yang adil.
Wakil Presiden Mike Pence juga beberapa kali bertemu dengan para pemimpin oposisi Venezuela dan mengkritik keras pemerintahan negara tersebut saat berkunjung ke Amerika Latin.
Komentar semacam ini bukan kali pertamanya keluar dari mulut Trump. Sebelum peredaan ketegangan dengan Korea Utara belakangan ini, Trump mempertimbangkan serangan pencegahan terhadap Pyongyang.
Seperti dalam kasus Venezuela, para anak buahnya langsung meminta Trump tak melakukan tindakan tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Cina Umumkan Travel Warning ke Amerika Serikat, Ada Apa?
![Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/04/id_716505/716505_720.jpg)
CB, Jakarta - Kedutaan Besar Cina di Washington, Amerika Serikat, mengeluarkan travel warning untuk warga negaranya yang bepergian ke Amerika Serikat. Peringatan ini meningkatkan ketegangan perang dagang kedua negara.
Kedutaan memperingatkan wisatawan Cina untuk travel warning tagihan medis yang mahal, ancaman penembakan dan perampokan, inspeksi dan penyitaan oleh agen pabean, penipuan telekomunikasi, dan bencana alam.
"Keamanan publik di Amerika Serikat tidak baik. Kasus penembakan, perampokan, dan pencurian sering terjadi," kata Kedutaan Besar Cina dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis di situsnya, seperti dilaporkan Reuters, Rabu, 4 Juli 2018.
"Para wisatawan di Amerika Serikat harus waspada terhadap lingkungan mereka dan orang-orang yang mencurigakan, serta menghindari keluar sendirian di malam hari," demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina.
Travel warning ini diumumkan di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump akan memberlakukan tarif barang tambahan senilai US$ 34 miliar atau Rp 488 triliun dari Cina pada Jumat, karena menilai praktik perdagangan Cina yang tidak adil dan mengancam ketahanan nasional hingga US$ 450 miliar atau Rp 6.889 triliun dalam impor Cina.
Sejumlah pemuda menarikan tarian tradisional Cina, barongsai, saat ikut meramaikan Tahun Baru Imlek di San Francisco, Amerika Serikat, 16 Februari 2018. (AP Photo/Eric Risberg)
Cina telah berjanji akan membalas dengan tarifnya sendiri atas produk pertanian Amerika dan barang-barang lain, juga untuk mengambil lebih banyak langkah kualitatif jika Trump meneruskan perang dagang.
Saat ditanya apakah peringatan ini bersifat politis, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan musim panas adalah musim lonjakan bagi warga Cina pergi ke Amerika Serikat dan Kedutaan Cina memiliki kewajiban memperingatkan warga tentang potensi risiko di luar negeri.
"Peringatan semacam ini dari Kedutaan Cina di negara yang bersangkutan, saya pikir ini benar-benar masalah yang berada dalam lingkup tugas kami," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang.
Dilansir dari Travelpulse.com, Cina adalah salah satu negara dengan kunjungan wisatawan tertinggi di Amerika Serikat. Terhitung hampir 8 persen pengunjung mancanegara berasal dari Cina pada 2016, menurut Asosiasi Perjalanan Amerika. Apalagi wisatawan Cina membelanjakan rata-rata US$ 6.900 atau Rp 99 juta setiap kunjungan ke Amerika, lebih dari rata-rata pengunjung mancanegara teratas Amerika lainnya.
Cina sering mengeluarkan peringatan perjalanan di luar negeri, umumnya di daerah yang dilanda perang. Namun beberapa negara lain berpendapat bahwa Beijing menggunakan cara lain, seperti membatasi pariwisata keluar, untuk mengimbangi nilai politik atau perdagangan, meskipun pemerintah Cina biasanya menyangkal isu-isu terkait.
Kedutaan memperingatkan wisatawan Cina untuk travel warning tagihan medis yang mahal, ancaman penembakan dan perampokan, inspeksi dan penyitaan oleh agen pabean, penipuan telekomunikasi, dan bencana alam.
"Keamanan publik di Amerika Serikat tidak baik. Kasus penembakan, perampokan, dan pencurian sering terjadi," kata Kedutaan Besar Cina dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis di situsnya, seperti dilaporkan Reuters, Rabu, 4 Juli 2018.
"Para wisatawan di Amerika Serikat harus waspada terhadap lingkungan mereka dan orang-orang yang mencurigakan, serta menghindari keluar sendirian di malam hari," demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina.
Travel warning ini diumumkan di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump akan memberlakukan tarif barang tambahan senilai US$ 34 miliar atau Rp 488 triliun dari Cina pada Jumat, karena menilai praktik perdagangan Cina yang tidak adil dan mengancam ketahanan nasional hingga US$ 450 miliar atau Rp 6.889 triliun dalam impor Cina.
Sejumlah pemuda menarikan tarian tradisional Cina, barongsai, saat ikut meramaikan Tahun Baru Imlek di San Francisco, Amerika Serikat, 16 Februari 2018. (AP Photo/Eric Risberg)
Cina telah berjanji akan membalas dengan tarifnya sendiri atas produk pertanian Amerika dan barang-barang lain, juga untuk mengambil lebih banyak langkah kualitatif jika Trump meneruskan perang dagang.
Saat ditanya apakah peringatan ini bersifat politis, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan musim panas adalah musim lonjakan bagi warga Cina pergi ke Amerika Serikat dan Kedutaan Cina memiliki kewajiban memperingatkan warga tentang potensi risiko di luar negeri.
"Peringatan semacam ini dari Kedutaan Cina di negara yang bersangkutan, saya pikir ini benar-benar masalah yang berada dalam lingkup tugas kami," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang.
Dilansir dari Travelpulse.com, Cina adalah salah satu negara dengan kunjungan wisatawan tertinggi di Amerika Serikat. Terhitung hampir 8 persen pengunjung mancanegara berasal dari Cina pada 2016, menurut Asosiasi Perjalanan Amerika. Apalagi wisatawan Cina membelanjakan rata-rata US$ 6.900 atau Rp 99 juta setiap kunjungan ke Amerika, lebih dari rata-rata pengunjung mancanegara teratas Amerika lainnya.
Cina sering mengeluarkan peringatan perjalanan di luar negeri, umumnya di daerah yang dilanda perang. Namun beberapa negara lain berpendapat bahwa Beijing menggunakan cara lain, seperti membatasi pariwisata keluar, untuk mengimbangi nilai politik atau perdagangan, meskipun pemerintah Cina biasanya menyangkal isu-isu terkait.
Credit tempo.co
Dikirim ke Laut China Selatan, Kapal Induk Jepang Bakal Mampir RI
TOKYO
- Jepang memutuskan untuk mengirim sebuah kapal induk pengangkut
helikopter ke kawasan Laut China Selatan yang disengketakan. Selama misi
pelayaran, kapal raksasa ini akan mampir ke sejumlah negara Asia
Tenggara, termasuk Indonesia.
Langkah Tokyo ini bisa membuat Beijing marah. Seperti diketahui, China mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa beberapa negara Asia.
Kapal induk Kaga sepanjang 248 meter akan menjalankan misi pelayaran ke Laut China Selatan selama satu tahun. Dua pejabat Jepang yang mengetahui operasi maritim itu mengungkapkannya kepada Reuters.
Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada pers. "Ini adalah bagian dari upaya Jepang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata salah satu pejabat, yang dilansir Kamis (5/7/2018).
Kapal induk, yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan beberapa helikopter secara bersamaan, akan dikawal oleh kapal pendamping. Masih menurut sumber tersebut, nantinya kapal induk Kaga akan singgah di beberapa pelabuhan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, India dan Sri Lanka.
Kapal induk itu juga bisa melakukan latihan militer dengan kapal lain yang ditempatkan di kawasan Laut China Selatan.
Tahun lalu, Jepang mengirim kapal induk yang sama, Izumo, untuk misi serupa yang juga berlangsung satu tahun.
Jepang telah berbagi kekhawatiran tentang kehadiran militer China yang tumbuh di wilayah yang jadi rute perdagangan utama dunia. Kawasan itu sangat penting bagi ekonomi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.
AS sendiri juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan pada tahun lalu dengan klaim sebagai upaya untuk menjamin kebebasan navigasi.
Jepang dan China sejatinya juga terlibat sengkata kawasan di Laut China Timur. Kedua negara memperebutkan pulau yang oleh Jepang dinamai Senkaku, dan oleh China dinamai Diaoyu.
Langkah Tokyo ini bisa membuat Beijing marah. Seperti diketahui, China mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa beberapa negara Asia.
Kapal induk Kaga sepanjang 248 meter akan menjalankan misi pelayaran ke Laut China Selatan selama satu tahun. Dua pejabat Jepang yang mengetahui operasi maritim itu mengungkapkannya kepada Reuters.
Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada pers. "Ini adalah bagian dari upaya Jepang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata salah satu pejabat, yang dilansir Kamis (5/7/2018).
Kapal induk, yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan beberapa helikopter secara bersamaan, akan dikawal oleh kapal pendamping. Masih menurut sumber tersebut, nantinya kapal induk Kaga akan singgah di beberapa pelabuhan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, India dan Sri Lanka.
Kapal induk itu juga bisa melakukan latihan militer dengan kapal lain yang ditempatkan di kawasan Laut China Selatan.
Tahun lalu, Jepang mengirim kapal induk yang sama, Izumo, untuk misi serupa yang juga berlangsung satu tahun.
Jepang telah berbagi kekhawatiran tentang kehadiran militer China yang tumbuh di wilayah yang jadi rute perdagangan utama dunia. Kawasan itu sangat penting bagi ekonomi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.
AS sendiri juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan pada tahun lalu dengan klaim sebagai upaya untuk menjamin kebebasan navigasi.
Jepang dan China sejatinya juga terlibat sengkata kawasan di Laut China Timur. Kedua negara memperebutkan pulau yang oleh Jepang dinamai Senkaku, dan oleh China dinamai Diaoyu.
Credit sindonews.com
Pengadilan Mesir Hapus Nama Morsi dari Daftar Teroris
KAIRO
- Sebuah pengadilan banding di Kairo memutuskan untuk menghapus nama
mantan Presiden Mohamed Morsi dari daftar teroris dari negara itu.
Penghapusan nama Morsi bersamaan dengan 1.500 nama lainnya dari daftar
tersebut.
Pengadilan Kasasi Mesir membatalkan putusan akhir Pengadilan Pidana Kairo dan memerintahkan untuk mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemindahan terdakwa dari daftar teror tidak final.
Di antara mereka yang dibersihkan dari daftar teroris adalah pensiunan pemain sepak bola populer Mohamed Abou Trika, sekarang seorang analis TV olahraga di Qatar, yang melarikan diri dari negara itu setelah ia dituduh mendukung kelompok terlarang seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/7/2018).
Morsi kehilangan kursi presidennya setelah dikudeta oleh militer Mesir pada 2013 lalu setelah pemerintahannya dirongrong aksi demonstrasi selama satu tahun.
Banyak anggota dan pengikut Ikhwanul Muslimin, termasuk Morsi sendiri dan ketua tertinggi kelompok itu Mohamed Badie, saat ini dipenjara. Banyak anggota Ikhwanul Muslim mendapatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup atas dakwaan yang bervariasi mulai dari menghasut kekerasan dan pembunuhan hingga spionase dan pembobolan penjara.
Sejak Morsi lengser, Mesir telah menghadapi gelombang kegiatan teror yang menyebabkan ratusan polisi, tentara dan warga sipil tewas. Sebuah kelompok berbasis Sinai yang berafiliasi dengan kelompok teroris regional Negara Islam (IS) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan teror di Mesir.
Sementara itu, militer dan polisi Mesir membunuh ratusan gerilyawan dan menangkap ribuan tersangka sebagai bagian dari perang anti-teror negara yang dinyatakan oleh Presiden Abdel-Fattah al-Sisi yang baru terpilih kembali. Al-Sisi panglima militer saat Morsi dikudeta.
Pengadilan Kasasi Mesir membatalkan putusan akhir Pengadilan Pidana Kairo dan memerintahkan untuk mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemindahan terdakwa dari daftar teror tidak final.
Di antara mereka yang dibersihkan dari daftar teroris adalah pensiunan pemain sepak bola populer Mohamed Abou Trika, sekarang seorang analis TV olahraga di Qatar, yang melarikan diri dari negara itu setelah ia dituduh mendukung kelompok terlarang seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/7/2018).
Morsi kehilangan kursi presidennya setelah dikudeta oleh militer Mesir pada 2013 lalu setelah pemerintahannya dirongrong aksi demonstrasi selama satu tahun.
Banyak anggota dan pengikut Ikhwanul Muslimin, termasuk Morsi sendiri dan ketua tertinggi kelompok itu Mohamed Badie, saat ini dipenjara. Banyak anggota Ikhwanul Muslim mendapatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup atas dakwaan yang bervariasi mulai dari menghasut kekerasan dan pembunuhan hingga spionase dan pembobolan penjara.
Sejak Morsi lengser, Mesir telah menghadapi gelombang kegiatan teror yang menyebabkan ratusan polisi, tentara dan warga sipil tewas. Sebuah kelompok berbasis Sinai yang berafiliasi dengan kelompok teroris regional Negara Islam (IS) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan teror di Mesir.
Sementara itu, militer dan polisi Mesir membunuh ratusan gerilyawan dan menangkap ribuan tersangka sebagai bagian dari perang anti-teror negara yang dinyatakan oleh Presiden Abdel-Fattah al-Sisi yang baru terpilih kembali. Al-Sisi panglima militer saat Morsi dikudeta.
Credit sindonews.com
Militer Mesir Klaim Hancurkan Terowongan di Perbatasan dengan Gaza
KAIRO
- Militer Mesir mengatakan pasukannya menewaskan tiga militan di Sinai
dan menghancurkan terowongan di Rafah, perbatasan Gaza sebagai bagian
dari kampanye besar-besaran terhadap teroris di daerah itu.
Lebih dari 200 tersangka teroris dan setidaknya 35 tentara tewas sejak Mesir melancarkan operasi "Sinai 2018" pada Februari lalu untuk membersihkan wilayah itu dari militan.
"Operasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menewaskan tiga takfiri," kata militer Mesir dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ekstremis di Sinai, yang berafiliasi dengan ISIS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (4/7).
"Operasi ini juga menghancurkan sejumlah terowongan di kota Rafah di Sinai utara. Seorang tentara terluka dalam bentrokan dengan teroris dan dua warga sipil tewas sebagai akibat ledakan dari perangkat yang menargetkan tentara kami," sambungnya.
Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan masuk ke Jalur Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel. Namun, pintu masuk satu-satunya ke Gaza itu jarang sekali dibuka oleh otoritas Mesir.
Pihak berwenang Mesir percaya terowongan yang berada di perbatasan dengan Gaza ini digunakan oleh teroris untuk memasuki Sinai Utara.
Lebih dari 200 tersangka teroris dan setidaknya 35 tentara tewas sejak Mesir melancarkan operasi "Sinai 2018" pada Februari lalu untuk membersihkan wilayah itu dari militan.
"Operasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menewaskan tiga takfiri," kata militer Mesir dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ekstremis di Sinai, yang berafiliasi dengan ISIS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (4/7).
"Operasi ini juga menghancurkan sejumlah terowongan di kota Rafah di Sinai utara. Seorang tentara terluka dalam bentrokan dengan teroris dan dua warga sipil tewas sebagai akibat ledakan dari perangkat yang menargetkan tentara kami," sambungnya.
Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan masuk ke Jalur Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel. Namun, pintu masuk satu-satunya ke Gaza itu jarang sekali dibuka oleh otoritas Mesir.
Pihak berwenang Mesir percaya terowongan yang berada di perbatasan dengan Gaza ini digunakan oleh teroris untuk memasuki Sinai Utara.
Credit sindonews.com
Polandia Dikecamuk Gelombang Protes Anti-Pemerintah
CB, Jakarta - Polandia
menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang terjadi di ibukota
Warsawa dan beberapa kota lainnya di Polandia, Selasa, 3 Juli 2018. Aksi
protes ini ditujukan untuk mempertahankan konstitusi negara,
kemerdekaan yudisial dan aturan hukum.
Dikutip dari situs time.com pada Rabu, 4 Juli 2018, gelombang protes ini dipicu pertama kali ketika Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf, dipaksa mengundurkan diri di bawah undang-undang yang telah mempercepat usia pensiun bagi para hakim dari 70 tahun menjadi 65 tahun. Perubahan undang-undang soal pensiun ini bisa membuat tiga hakim sekaligus dalam satu pengadilan keluar.
Menurut Malgorzata Szuleka, pengacara dari Yayasan HAM Helsinki di ibukota Warsawa, memaksa Gersdorf untuk pensiun sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebuah kejahatan konstitusi yang sangat nyata. Gersdorf, 65 tahun, telah berjanji untuk tetap di pengadilan sesuai dengan konstitusi dan akan bekerja seperti biasa pada hari Rabu.
“Jabatan saya sebagai kepala Mahkamah Agung sedang dipotong secara brutal. Krisis supermasi hukum di Polandia bisa berdampak terhadap kurangnya penghormatan konstitusi,”kata Gersdorf, di hadapan mahasiswa fakultas hukum dalam sebuah perkuliahan.
Undang-undang percepatan usia pensiun para hakim ini, diperkenalkan oleh partai sayap kanan yang sekarang menguasai pemerintahan. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung dan hampir satu per tiga hakim di Polandia harus mengundurkan diri. Kondisi ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Polandia yang takut hukum dan keadilan di Mahkamah Agung akan digunakan untuk memalsukan pemilu. Dalam unjuk rasa pada Selasa, 3 Juli 2018, waktu setempat, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung di Warsawa. Mereka memegang lilin dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil meneriakkan kata-kata bebaskan pengadilan dan mundur kediktatoran.
Sejumlah pejabat Uni Eropa dan kelompok-kelompok HAM internasional telah menyatakan kegelisahan atas kondisi di Polandia saat ini. Sebagian dari mereka menuding pemberlakuan undang-undang pensiun ini merupakan erosi independensi peradilan yang melanggar standar-standar Barat dan pembalikan demokrasi di Polandia.
Dikutip dari situs time.com pada Rabu, 4 Juli 2018, gelombang protes ini dipicu pertama kali ketika Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf, dipaksa mengundurkan diri di bawah undang-undang yang telah mempercepat usia pensiun bagi para hakim dari 70 tahun menjadi 65 tahun. Perubahan undang-undang soal pensiun ini bisa membuat tiga hakim sekaligus dalam satu pengadilan keluar.
Menurut Malgorzata Szuleka, pengacara dari Yayasan HAM Helsinki di ibukota Warsawa, memaksa Gersdorf untuk pensiun sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebuah kejahatan konstitusi yang sangat nyata. Gersdorf, 65 tahun, telah berjanji untuk tetap di pengadilan sesuai dengan konstitusi dan akan bekerja seperti biasa pada hari Rabu.
“Jabatan saya sebagai kepala Mahkamah Agung sedang dipotong secara brutal. Krisis supermasi hukum di Polandia bisa berdampak terhadap kurangnya penghormatan konstitusi,”kata Gersdorf, di hadapan mahasiswa fakultas hukum dalam sebuah perkuliahan.
Undang-undang percepatan usia pensiun para hakim ini, diperkenalkan oleh partai sayap kanan yang sekarang menguasai pemerintahan. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung dan hampir satu per tiga hakim di Polandia harus mengundurkan diri. Kondisi ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Polandia yang takut hukum dan keadilan di Mahkamah Agung akan digunakan untuk memalsukan pemilu. Dalam unjuk rasa pada Selasa, 3 Juli 2018, waktu setempat, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung di Warsawa. Mereka memegang lilin dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil meneriakkan kata-kata bebaskan pengadilan dan mundur kediktatoran.
Sejumlah pejabat Uni Eropa dan kelompok-kelompok HAM internasional telah menyatakan kegelisahan atas kondisi di Polandia saat ini. Sebagian dari mereka menuding pemberlakuan undang-undang pensiun ini merupakan erosi independensi peradilan yang melanggar standar-standar Barat dan pembalikan demokrasi di Polandia.
Credit tempo.co
Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru
CB, Jakarta - Pemerintah Turki mengeluarkan
keputusan pada Rabu 4 Juli, untuk mengalihkan kekuasaan lebih besar
kepada presiden, menyusul peralihan dari sistem parlementer ke sistem
presidensial eksekutif setelah pemilihan presiden dan parlemen bulan
lalu, yang memenangkan petahana, Recep Tayyip Erdogan.
Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.
Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.
Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.
Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.
Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.
Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.
Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.
Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.
Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.
Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.
Credit tempo.co
Pembicaraan Rusia-Pemberontak Kolaps, Rezim Suriah Gempur Suriah Selatan
DAMASKUS
- Rezim Suriah dan sekutunya, Rusia, melanjutkan serangan udara di
selatan negara itu pada Rabu (4/7/2018). Aksi itu dilakukan setelah
pemberontak mengatakan pembicaraan tentang pengambilalihan wilayah oleh
pemerintah telah gagal.
Presiden Suriah Bashar al-Assad telah memutuskan untuk merebut kembali wilayah selatan yang merupakan tempat lahirnya pemberontakan terhadapnya. Rusia telah membantu serangan selama dua minggu oleh pasukan Assad terhadap para pemberontak di provinsi selatan Daraa dan Quneitra, yang berbatasan dengan Yordania dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Pada Rabu sore, para pemberontak bertemu dengan delegasi Rusia untuk menyampaikan keputusan mereka atas proposal Moskow untuk pengambilalihan rezim atas bagian selatan Ibu Kota provinsi.
Sekitar 90 menit setelah pertemuan itu dimulai, komando gabungan pemberontak untuk wilayah selatan mengumumkan pembicaraan telah "gagal".
"Negosiasi dengan musuh Rusia di Busra al-Sham telah gagal, setelah mereka bersikeras meminta menyerahkan senjata berat," kata kelompok pemberontak dalam pernyataan secara online.
"Tidak ada negosiasi di bawah ancaman," tambah pernyataan yang dimuat di akun Twitter itu, dan menuntut pembicaraan di bawah naungan PBB seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/7/2018).
Jurubicara Ibrahim Jabbawi mengatakan, pembicaraan itu tidak menghasilkan hasil apa pun karena Moskow bersikeras pemberontak menyerahkan senjata berat mereka dalam sekali jalan.
"Sesi itu berakhir. Tidak ada pertemuan di masa depan yang telah ditetapkan," kata Jabbawi.
Setelah pembicaraan itu gagal, pesawat Rusia dan rejim Damaskus kembali melakukan serangan di beberapa bagian provinsi untuk pertama kalinya dalam empat hari, kata pengamatan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris.
Satu sumber yang dekat dengan pembicaraan damai mengatakan para pemberontak bersedia menyerahkan senjata berat mereka dalam beberapa tahap.
Pertemuan itu menyusul satu jam sesi panjang pada hari Selasa. Saat itu para pemberontak mengusulkan bahwa tentara mundur dari kota-kota yang direbut kembali dan memberi bantuan kepada para pejuang serta warga sipil yang tidak ingin hidup di bawah kendali rezim melalui jalur aman ke wilayah yang dikuasai pemberontak di tempat lain.
"Moskow telah menolak mentah-mentah persyaratan dan menanggapi dengan proposal kontra," kata sumber itu.
Rusia mengatakan kepada para perunding bahwa pemindahan penduduk tidak dibahas dalam perundingan di selatan, meskipun telah sepakat untuk memindahkan mereka ke daerah lain seperti Ghouta Timur dan Aleppo.
Rusia bersikeras tentara akan kembali ke posisi sebelum 2011 dan polisi setempat akan mengambil alih kota-kota dengan koordinasi dengan polisi militer Rusia.
Sumber itu mengatakan sebelum pertemuan hari Rabu bahwa para pemberontak diharapkan memberikan "jawaban akhir" mereka.
"Hari ini akan menjadi putaran terakhir - baik para pemberontak menyetujui persyaratan ini, atau operasi militer dilanjutkan," kata sumber itu.
Moskow telah menggunakan tenggat waktu yang keras di masa lalu dengan pemberontak tetapi kadang-kadang memperpanjangnya.
Perpaduan antara tekanan militer dan perundingan telah memperluas kendali rezim Damaskus di provinsi Daraa menjadi sekitar 60 persen. Jumlah ini menggandakan wilayah yang dikuasai ketika operasi militer di mulai pada 19 Juni lalu.
Menurut PBB kekerasan di selatan Suriah telah menyebabkan 270 ribu hingga 330 ribu orang mengungsi. Wilayah selatan Suriah sendiri berbatasan dengan Yordania dan Datar Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Kedua negara telah menutup perbatasan mereka, meskipun ada seruan dari kelompok hak asasi untuk membiarkan warga Suriah melarikan diri ke tempat yang aman.
Lebih dari 140 warga sipil tewas sejak serangan dimulai.
Credit sindonews.com
Iran panggil dubes Prancis, Belgia, Jerman di Teheran
Bendera Nasional Iran (REUTERS/Leonhard Foeger)
London (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil
duta besar Prancis dan Belgia serta kepala perwakilan Jerman untuk
menyampaikan protes mengenai penahanan seorang diplomat Iran menurut
siaran kantor berita Fars, mengutip pejabat kementerian.
"Wakil Menteri Luar negeri Iran menyampaikan protes keras Republik Islam atas penahanan seorang diplomat Iran dan menekankan bahwa karena kekebalan bagi diplomat seperti yang diamanatkan Konvensi Wina, ia harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata juru bicara kementerian, Bahram Qasemi.
Menurut siaran Reuters, ia menambahkan bahwa penahanan itu merupakan taktik untuk merusak hubungan Iran dengan Eropa, terutama pada saat Presiden Iran Hassan Rouhani berada di Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah Washington menarik diri dari perjanjiaan bersejarah itu.
"Wakil Menteri Luar negeri Iran menyampaikan protes keras Republik Islam atas penahanan seorang diplomat Iran dan menekankan bahwa karena kekebalan bagi diplomat seperti yang diamanatkan Konvensi Wina, ia harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata juru bicara kementerian, Bahram Qasemi.
Menurut siaran Reuters, ia menambahkan bahwa penahanan itu merupakan taktik untuk merusak hubungan Iran dengan Eropa, terutama pada saat Presiden Iran Hassan Rouhani berada di Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah Washington menarik diri dari perjanjiaan bersejarah itu.
Credit antaranews.com
Kepentingannya Terjamin, Iran Siap Pertahankan Perjanjian Nuklir
WINA
- Iran akan tetap berada dalam perjanjian nuklir 2015 yang
ditandatangani bersama Barat, tanpa Amerika Serikat (AS), jika pihak
lain dapat menjamin kepentingannya. Hal itu diucapkan oleh Presiden Iran
Hassan Rouhani.
Berbicara dalam konferensi pers bersama di Wina dengan mitranya asal Austria Alexander Van der Bellen, Rouhani menggambarkan pertemuan mereka sebagai pertemuan yang "positif".
"Iran akan melindungi kesepakatan nuklir jika bisa mendapat manfaat dari itu," kata Rouhani.
"Jika penandatangan selain AS dapat menjamin kepentingan Iran, Iran akan tetap dalam kesepakatan itu," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/7/2018).
Rouhani melanjutkan dengan mendeskripsikan penarikan Washington baru-baru ini dari kesepakatan sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajiban multilateralnya.
"Keputusan AS tidak menguntungkan siapa pun," tegasnya.
Van der Bellen, pada bagiannya, menekankan komitmen berkelanjutan negaranya pada perjanjian penting tersebut.
"Posisi Austria tidak akan berubah selama Iran memenuhi tanggung jawabnya," katanya.
Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman). Kesepakatan nuklir 2015 membatasi program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan sanksi.
Selama kampanye pemilu presiden pada tahun 2016, Trump telah mengkritik perjanjian tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dilihatnya.
Anggota lain dari P5+1, bagaimanapun, mengatakan kesepakatan itu saat ini merupakan cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran.
Berbicara dalam konferensi pers bersama di Wina dengan mitranya asal Austria Alexander Van der Bellen, Rouhani menggambarkan pertemuan mereka sebagai pertemuan yang "positif".
"Iran akan melindungi kesepakatan nuklir jika bisa mendapat manfaat dari itu," kata Rouhani.
"Jika penandatangan selain AS dapat menjamin kepentingan Iran, Iran akan tetap dalam kesepakatan itu," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/7/2018).
Rouhani melanjutkan dengan mendeskripsikan penarikan Washington baru-baru ini dari kesepakatan sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajiban multilateralnya.
"Keputusan AS tidak menguntungkan siapa pun," tegasnya.
Van der Bellen, pada bagiannya, menekankan komitmen berkelanjutan negaranya pada perjanjian penting tersebut.
"Posisi Austria tidak akan berubah selama Iran memenuhi tanggung jawabnya," katanya.
Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman). Kesepakatan nuklir 2015 membatasi program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan sanksi.
Selama kampanye pemilu presiden pada tahun 2016, Trump telah mengkritik perjanjian tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dilihatnya.
Anggota lain dari P5+1, bagaimanapun, mengatakan kesepakatan itu saat ini merupakan cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)