CUPUMA

Senin, 11 Juni 2018

Jet Tempur F-15 AS Jatuh di Laut Jepang, Pilot Terlempar

TOKYO - Sebuah pesawat jet tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) jatuh ke laut di kawasan lepas pantai Okinawa, Jepang, Senin (11/6/2018) pagi. Pilot pesawat terlempar, namun nasibnya belum diketahui.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.40 pagi waktu setempat. Jet tempur F-15 yang jatuh merupakan pesawat militer AS yang berbasis di Pangkalan Udara Kadena, Okinawa.

Mengutip laporan kantor berita NHK dan Kyodo yang bersumber dari pemerintah Jepang, dua pilot pesawat tempur AS sampai saat ini belum diketahui nasibnya.

Kecelakaan itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump sedang berada di Singapura. Dia akan melakukan pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Penyebab jatuhnya jet tempur F-15 belum diketahui. Baik Pentagon maupun militer Jepang juga belum berkomentar.

Credit sindonews.com

Jet Tempur AS F-15 Jatuh di Okinawa

Jet tempur F-15C Eagle milik Pangkalan Udara AS Kadena jatuh di perairan lepas pantai Okinawa, Jepang, Minggu (10/6). (U.S. Air Force/Tech. Sgt. Paul Labbe/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat memastikan satu jet tempur F-15C Eagle jatuh di lepas pantai Okinawa. Pilot berhasil melontarkan diri dan selamat, Minggu page (10/6).

Lewat akun Twitter resminya Pangkalan Udara AS Kadena, Okinawa, Jepang memastikan jatuhnya jet tempur F-15C Eagle tersebut.

Dilansir AirForceTimes, insiden terjadi pukul 6:36 waktu setempat. Jet tempur F-15C Eagle itu jatuh di perairan selatan Okinawa, Jepang. Pilot berhasil melontarkan diri dan selamat ditemukan tim pencarian dan penyelamatan.

Insiden tersebut terjadi saat Angkatan Udara AS menyelesaikan gelombang pertama pemeliharaan sayap dan satu hari menguji keselamatan penerbangan.

Uji keselamatan penerbangan di lakukan di tengah serangkaian kecelakaan pesawat militer Amerika Serikat.

Menurut AirForceTimes, mereka akan menyisir semua data yang dikumpulkan selama operasi uji keselamatan untuk menemukan jawaban atas penyebab kecelakaan-kecelakaan pesawat tersebut. Lalu mencari cara untuk menghentikannya.

Kantor berita Kyodo menyatakan jet milik Pangkalan Udara Kadena AS itu jatuh sekitar 80 kilometer selatan Naha, Ibu Kota Okinawa, Jepang selatan.

Stasiun televisi NHK Jepang menyatakan pilot yang selamat mengalami patah kaki.

Kadena adalah Pangkalan Militer AS terbesar di Jepang. Sedikitnya terdapat 47 ribu pasukan AS di bawah aliansi keamanan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Dilansir kantor berita AFP, serangkaian kecelakaan yang melibatkan pesawat militer AS memicu ketegangan dengan Jepang baru-baru ini. Pada Januari lalu, Menteri Pertahanan AS James Mattis minta maaf kepada mitra Jepangnya atas insiden tersebut.

Foto: Tech. Sgt. Hans Deffner/Wikimedia PD US Military
F-15

Insiden-insiden itu antara lain pendaratan darurat helikopter militer AS. Sepotong bagian helikopter jatuh di halaman sekolah di Jepang. Lalu tahun lalu, kecelakaan pesawat MV-22 Osprey memicu operasi penyelamatan besar-besaran.

Warga Okinawa, yang menampung sebagian besar pasukan AS di Jepang telah memprotes penempatan pesawat MV-Osprey itu lantaran beberapa kecelakaan yang berulang.

Serangkaian kejahatan termasuk pemerkosaan, penyerangan, kasus tabrak lari yang melibatkan personel AS juga memicu protes di Okinawa. Aksi protes tersebut menjadi duri dalam daging hubungan aliansi keamanan Jepang dan AS.

Credit cnnindonesia.com

Penasihat Trump: PM Kanada Layak Dapat Tempat Spesial di Neraka

WASHINGTON - Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdagangan, Peter Navarro, melontarkan hinaan keras terhadap Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau. Navarro mengatakan, PM Trudeau layak mendapat tempat spesial di nereka.

Serangan verbal itu muncul setelah pemimpin Kanada mengancam akan membalas dendam atas pengenaan tarif perdagangan oleh pemerintah Trump. Ancaman muncul setelah pemimpin Amerika tersebut meninggalkan forum G7 di Kanada.

Padahal, dalam konferensi pers bersama kedua pemimpin terlihat akrab meski ada masalah dalam "perang dagang". Navarro menyebut PM Trudeau sebagai pemimpin lemah dan tidak jujur.

"Ada tempat spesial di neraka bagi setiap pemimpin asing yang terlibat dalam diplomasi itikad buruk dengan Presiden Donald John Trump dan kemudian mencoba untuk menikamnya di belakang di jalan keluar," kata Navarro dalam acara Fox News Sunday, yang dilansir Senin (11/6/2018).

"Dan itulah kepercayaan yang buruk, yang dilakukan Justin Trudeau dengan akrobat konferensi pers itu. Itulah yang lemah, Justin Trudeau yang tidak jujur, dan itu datang langsung dari Air Force One," lanjut Navarro mengacu pada reaksi Trump yang berada di pesawat kepresidenan Air Force One.

Tak lama setelah Trump meninggalkan KTT G7, Trudeau mengatakan bahwa Kanada akan memberlakukan langkah-langkah balas dendam untuk menjawab pemberlakukan kenaikan tarif dagang oleh Trump. Dia menegaskan bahwa negaranya tidak akan tertekan.

"Saya akan selalu melindungi pekerja Kanada dan kepentingan Kanada," kata Trudeau.

Komentar dari Trudeau itu memicu Trump kemarahan Trump di Twitter. Pemimpin Gedung Putih tersebut mengancam tidak akan mendukung komunike G7.

Larry Kudlow, penasihat ekonomi Trump, mengatakan bahwa komentar Trudeau merupakan pengkhianatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa dia bersyukur dan tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan alasan di balik komentar yang dibuat oleh para pejabat pemerintah asing.

Perseteruan kedua negara yang sejatinya sekutu di keanggotaan NATO ini bermula dari pengenaan tarif tinggi untuk perdagangan baja dan aluminium Kanada oleh pemerintah Trump. Pemerintah Trudeau menganggap tindakan AS ilegal dan tidak adil.

"Kanada sangat jelas," kata Freeland. "Kami sangat terukur. Kami menggunakan argumen berdasarkan fakta," ujarnya, seperti dikutip CNN.

Freeland mengatakan, "Tarif dari AS dengan alasan keamanan nasional tidak masuk akal dan terang-terangan menghina Kanada, sekutu paling dekat dan paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat. Kita tidak dapat mengajukan ancaman keamanan ke Amerika Serikat, dan saya tahu bahwa orang Amerika memahami itu. Jadi, di situlah penghinaan itu berada."

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk via Twitter mendukung PM Trudeau dengan menggunakan frase "tempat sepesial di neraka" oleh Navarro.

"Ada tempat khusus di surga untuk @JustinTrudeau. Kanada, terima kasih untuk KTT G7 yang sempurna!," tulis Tusk di Twitter.

Credit sindonews.com

Putin: Kami Tidak Pernah Memilih Keluar dari G7

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan pihaknya tidak memilih untuk meninggalkan G7. Putin kemudian menyatakan Moskow siap menjadi tuan rumah kelompok kerjasama itu, jika negara anggotanya bersedia datang.

"Kami tidak (memilih untuk) meninggalkannya, rekan-rekan kami menolak untuk datang ke Rusia karena alasan yang diketahui di beberapa titik. Tolong, kami akan senang melihat semua orang di sini di Moskow," ucap Putin, seperti dilansir Reuters pada Minggu (10/6).

Kelompok G7, sebelumnya bernama G8. Nama kelompok itu berubah menjadi G7 setelah Rusia didepak dari kelompok kerja itu, tidak lama setelah krisis Ukraina pecah, yang berujung pada pisakhnya Crimea dari Ukraina.

Pernyataan Putin ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), DOnald Trump. Dalam pertemuan G7 yang berlangsung di Kanda tengah pekan ini, Trump mengatakan bahwa Rusia seharusnya menghadiri pertemuan itu.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menegaskan Rusia tidak pernah memohon untuk diundang kembali ke kelompok G8.

"Rusia tidak pernah memohon untuk kembali. Ketika mitra Barat kami membuat keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam G8 lagi dengan kembali ke format G7, kami mengambilnya sebagai keputusan mereka. Dan kami bekerja dengan sempurna dalam format lain, seperti SCO (Organisasi Kerja Sama Shanghai), BRICS, dan terutama G20, di mana mitra kami berbagi pendekatan kami," kata Lavrov.

Diplomat senior Rusia ini juga menekankan bahwa G20 adalah format yang paling menjanjikan, karena itu adalah platform untuk menemukan konsensus."Ultimatum tidak bekerja dalam G20, negosiasi diperlukan di sana. G20 adalah mekanisme untuk mencapai konsensus. Saya percaya itu adalah opsi yang paling menjanjikan untuk masa depan," ujarnya.

G20 terdiri dari 20 negara dengan ekonomi terkemuka di dunia: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, AS, serta Uni Eropa. Forum global ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan global untuk mengatasi masalah yang paling mendesak saat ini.

Credit sindonews.com

Mattis: Penarikan Pasukan AS dari Suriah Kesalahan Besar

BRUSSELS - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis menyebut, penarikan mundur pasukan AS dari Suriah dalam waktu dekat akan menjadi sebuah kesalahan strategis. Dia mengatakan, Presiden Suriah Bashar Assad akan mengambil keuntungan dari ketiadaan pasukan AS di sana.

Berbicara pada pertemuan Menteri Pertahanan negara anggota NATO di Brussels Mattis mengklaim bahwa penarikan mundur pasukan AS dari Suriah akan tergantung pada keberhasilan pembicaraan damai Jenewa yang ditengahi PBB.

"Di Suriah, meninggalkan lapangan sebelum utusan khusus Staffan de Mistura mencapai keberhasilan dalam memajukan proses politik Jenewa yang kita semua tanda tangani di bawah resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB akan menjadi kesalahan strategis, melemahkan diplomat kita dan memberi para teroris kesempatan untuk pulih," ucap Mattis, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (10/6).

Mattis kemudian memperingatkan bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah akan menciptakan apa yang dia sebut sebagai "kekosongan". Di mana Assad dan sekutu-sekutunya akan mengambil keuntungan dari kekosongan yang ada.

"Kampanye militer kami di Suriah berlanjut. Ketika operasi akhirnya berakhir, kita harus menghindari meninggalkan ruang hampa di Suriah yang dapat dieksploitasi oleh rezim Assad atau pendukungnya," imbuhnya.

AS dan NATO memiliki sejarah menciptakan "kekosongan," terutama ketika penggulingan Saddam Hussein di Irak. Setelah Saddam Hussein lengser, AS langsung meninggalkan Irak begitu saja, yang akhirnya menyebabkan perseteruan, yang pada akhirnya menciptakan situasi kondusif untuk lahirnya kelompok teroris, termasuk di dalamnya ISIS.

Invasi Barat ke Libya, yang memuncak dalam pembunuhan Muammar Gaddafi, juga meninggalkan negara yang pernah makmur dalam keadaan kacau dan tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Siap Kucurkan Dana Atasi Krisis Ekonomi Yordania

Tiga pemimpim Uni Eropa dari kiri ke kanan yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. PA

CB, Jakarta - Uni Eropa menyatakan siap mengucurkan dana untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang membekap Yordania. "Negeri ini harus diselamatkan," kata Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa kepada wartawan di Amman, Yordania, Ahad, 10 Juni 2018.
Berbicara pada acara jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi, di Amman, Mogherini ingin meyakinkan Yordania bahwa Uni Eropa akan melanjutkan dukungannya terhadap Kerajaan demi menyelamatkan negeri itu dari keterpurukan.

Federica Mogherini. REUTERS

Dia mengatakan, Uni Eropa telah menyiapkan dukungan ekonomi dan keuangan kepada Yordania yang telah berlangsung bertahun-tahun. "Dukungan tersebut akan berlanjut," jelasnya namun dia tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang dikucurkan untuk Yordania.
Mogherini tiba di Amman pada Sabtu, 9 Juni 2018, selanjutnya mengadakan pembicaraan dengan Raja Abdullah II mengenai pembangunan di negeri itu. Kunjungan Moghrini itu dilakukan di tengah unjuk rasa di Yordania menuntut penurunan harga barang dan membatalkan RUU Pajak.

Raja Yordania King Abdullah menyambut kedatangan Putra Mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman di Amman, Yordania, 4 Agustus 2017. (Muhammad Hamed - Pool /Getty Images)
Unjuk rasa yang berlangsung di hampir seluruh provinsi di Yordania berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Hani al-Mulki. Dia dianggap oleh Raja Abdullah II tidak bisa mengendalikan ekonomi negara, selanjutnya diganti oleh Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz untuk membentuk pemerintahan baru.

Untuk anggaran tahun ini, Yordania menderita keterpurukan ekonomi hingga US$ 1,753 miliar atau setara dengan Rp 24,43 triliun (kurs Rp 13.936/dolar). Penderitaan ini dibicarakan oleh para pemimpn GCC di Mekkah, Arab Saudi.

Credit tempo.co

Majelis Umum PBB akan Voting untuk Resolusi Palestina

Bendera Palestina. Ilustrasi

Foto: Reuters

Resolusi berisi usulan tentang cara dan sarana untuk memastikan keamanan Palestina.

CB, NEW YORK -- Majelis Umum PBB diperkirakan akan membahas rancangan resolusi untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina pada Rabu (13/6) mendatang. Pemungutan suara akan dilakukan dalam sidang darurat itu, setelah resolusi serupa yang diajukan Kuwait diveto oleh AS di Dewan Keamanan PBB pekan lalu.

Dilaporkan kantor berita Anadolu, rancangan resolusi itu akan meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres untuk meninjau situasi saat ini dan menyerahkan laporan tertulis sesegera mungkin. Laporan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari sejak resolusi diadopsi.

Resolusi tersebut berisi usulan tentang cara dan sarana untuk memastikan keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan Israel. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional.

Mengacu pada sejumlah resolusi PBB lainnya yang terkait pada perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, rancangan resolusi Palestina juga menyatakan keprihatinan atas pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak, tenaga medis, dan jurnalis oleh pasukan Israel. Rancangan resolusi itu menekankan perlunya Dewan Keamanan dan negara-negara anggota PBB untuk memperkuat perlindungan warga sipil. Selain itu, PBB juga perlu mendukung solusi abadi untuk konflik Israel-Palestina yang hanya dapat dicapai dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta melalui negosiasi yang kredibel.

Rancangan resolusi kali ini kemudian akan mendesak keterlibatan lebih jauh dari Sekjen PBB dan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah guna membantu bekerja sama dengan mitra yang peduli. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi ketegangan situasi dan membenahi infrastruktur, kemanusiaan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi, termasuk melalui implementasi proyek yang didukung oleh Ad Hoc Liaison Committee.

Rancangan resolusi tersebut juga menyerukan upaya untuk mengakhiri penjajahan Israel yang dimulai pada 1967 dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memulai negosiasi yang kredibel demi perdamaian yang adil dan abadi. Semuanya diupayakan berdasarkan solusi dua negara demokratis yaitu Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan garis perbatasan yang aman dan diakui.

Rancangan resolusi itu juga memutuskan untuk menunda sementara sidang darurat khusus kesepuluh Majelis Umum PBB. Pengesahan Presiden Majelis Umum pada sidang terbaru juga ditunda atas permintaan negara-negara anggota.

Rancangan resolusi lebih lanjut menegaskan kembali hak untuk berkumpul dan hak untuk melakukan aksi protes secara damai. Resolusi juga menekankan pentingnya penyelidikan independen dan transparan sesuai dengan standar internasional.

Semua pihak dinilai harus melakukan upaya untuk menstabilkan situasi dan membalikkan tren negatif di lapangan. Langkah pembatasan yang diberlakukan oleh Israel pada akses masuk dan keluar Jalur Gaza, termasuk untuk aliran bantuan kemanusiaan, juga perlu dihentikan.

Rancangan resolusi itu kemudian mendorong langkah nyata menuju rekonsiliasi intra-Palestina dan langkah-langkah konkret untuk menyatukan kembali Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan Palestina yang sah. Pada 2 Juni lalu, AS memveto resolusi yang diajukan Kuwait ke Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel dan menyerukan perlindungan terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Sepuluh negara di Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan. Sementara Inggris, Polandia, Belanda, dan Ethiopia memilih abstain. Dewan Keamanan PBB lalu menolak rancangan resolusi yang diajukan AS, yang menyerukan penghukuman terhadap Hamas atas insiden kekerasan di Gaza. Resolusi AS itu ditentang oleh Rusia, Kuwait, dan Bolivia sementara 11 negara lainnya abstain dari pemungutan suara.

Credit republika.co.id

Turki dan Aljazair Serukan Sidang Darurat PBB Soal Palestina

NEW YORK - Turki dan Aljazair menyerukan sidang darurat Majelis Umum PBB untuk membahas dan memberikan suara pada rancangan resolusi tentang perlindungan Palestina. Sesi ini diminta oleh Turki sebagai presiden Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Aljazair atas nama Arab, sebuah pernyataan bersama mengatakan Jumat.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pertemuan antara Presiden UNGA Miroslav Lajcak dan utusan Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu, bersama dengan perwakilan permanen Aljazair, Bangladesh, Senegal, Mesir dan Palestina di PBB seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (10/6/2018).

Tanggal untuk pertemuan darurat akan diumumkan dalam beberapa hari. Diperkirakan akan dilakukan minggu depan, menurut sumber diplomatik.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan teks rancangan resolusi akan mirip dengan rancangan resolusi sebelumnya yang diajukan oleh Kuwait pada 18 Mei ke Dewan Keamanan PBB dan diveto oleh AS pada 2 Juni lalu.

Dewan Keamanan PBB mengusulkan rancangan resolusi mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan internasional untuk rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Sepuluh negara, termasuk Cina, Prancis dan Rusia, memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih untuk abstain. Namun resolusi ini di veto oleh AS.

AS kemudian mengajukan resolusinya sendiri yang menyerukan penghukuman terhadap Hamas atas kekerasan di Gaza. Resolusi itu menyerukan kecaman dalam hal yang paling kuat atas serangan roket 29 Mei dari Gaza terhadap Israel yang merusak infrastruktur sipilnya.

Resolusi AS ditentang oleh Rusia, Kuwait dan Bolivia sementara 11 negara abstain dari pemungutan suara. Praktis hanya AS yang mendukung resolusinya.

Desember lalu, PBB secara besar-besaran mengadopsi resolusi atas Yerusalem, menyerukan AS untuk menarik pengakuannya atas kota itu sebagai Ibu Kota Israel, dengan dukungan 128 suara.

Credit sindonews.com

Austria Akan Tutup 7 Masjid, Erdogan Khawatir Picu Perang

ANKARA - Rencana Pemerintah Austria untuk menutup tujuh masjid dan mengusir sekitar 40 imam yang didanai asing membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah. Dia khawatir langkah itu akan memicu perang antara "salib dan bulan sabit".

Menurutnya, Ankara tidak akan berdiam diri dengan rencana Austria tersebut. "Langkah-langkah ini diambil oleh perdana menteri Austria, saya takut, memimpin dunia menuju perang antara salib dan bulan sabit," kata Erdogan dalam sebuah pidato di Istanbul pada hari Minggu.

Bulan sabit kerap dianggap sebagai simbol Islam, di mana lambang tersebut kerap digunakan di masjid pada umumnya.

"Mereka mengatakan mereka akan menendang orang-orang religius kami keluar dari Austria. Apakah Anda pikir kami tidak akan bereaksi jika Anda melakukan hal seperti itu?," ujar Erdogan, yang dikutip AFP, Senin (11/6/2018). "Itu berarti kita harus melakukan sesuatu," imbuh Erdogan tanpa merinci lebih lanjut.

Awal pekan ini, Menteri Dalam Negeri Austria Herbert Kickl dari partai sayap kanan FPO mengumumkan bahwa negara itu berjanji akan menutup tujuh masjid dan akan mengusir sekitar 40 imam dan keluarganya yang didanai Turki. Langkah itu sebagai respons keras Austria terhadap "politik Islam" di masjid-masjid tersebut.

Para pejabat Austria, termasuk Kanselir Sebastian Kurz, mengklaim langkah itu untuk memerangi radikalisasi dan menumbuhkan "masyarakat paralel".

Namun, penjelasan itu tidak bisa diterima oleh Ankara. "Keputusan Austria untuk menutup tujuh masjid dan mengusir imam adalah refleksi dari gelombang Islamofobia, rasis dan diskriminatif di negara itu," kata Ibrahim Kalin, juru bicara Erdogan, yang berkomentar di Twitter.

Menurutnya, Wina ingin menargetkan komunitas Muslim demi mencetak poin politik murahan.

Credit sindonews.com

Muslim Austria Menolak Penutupan Masjid dan Pengusiran Imam

Dua warga Muslim menutupi wajah mereka saat menggelar aksi protes pelarangan cadar di Vienna, Austria, 1 Oktober 2017. Bagi warga yang melanggar peraturan penggunaan penutup wajah di tempat umum akan dikenakan sanksi sekitar Rp 2,3 juta. REUTERS/Leonhard Foeger

CB, Jakarta - Federasi Muslim Austria (IGGiOe) menolak penutupan tujuh masjid dan pengusiran imam yang didanai Turki, sebagaimana pengumuman Wina pekan lalu. "Wina ingin mendiskreditkan umat beragama," kata Ibrahim Olgun, Presiden IGGiOe, kepada media, Ahad, 10 Juni, dan dikutip Al Jazeera, Senin, 11 Juni 2018.
"Kebijakan tersebut tidak tepat demi mengendalikan politik Islam dan pada akhirnya melemahkan struktur masyarakat muslim di Austria."

Dua warga Muslim menutupi wajah mereka saat menggelar aksi protes pelarangan cadar di Vienna, Austria, 1 Oktober 2017. Bagi warga yang melanggar peraturan penggunaan penutup wajah di tempat umum akan dikenakan sanksi sekitar Rp 2,3 juta. REUTERS/Leonhard Foeger

Olgun juga mengkritik pemerintah Austria yang tidak menginformasikan kepada IGGiOe mengenai langkah yang diambil dan mengumumkannya pada Jumat terakhir pada bulan suci Ramadan.
"Seharusnya pemerintah Austria dan Federasi bekerja sama untuk mencari solusi, bukan dengan cara berbicara diam-diam di belakang minoritas muslim," ujar IGGiOe, yang akan mengadakan audit sendiri terhadap masjid dan personel yang terkena dampak kebijakan sebelum meminta pertemuan dengan Kementerian Kebudayaan Austria.

Muslim Austria protes terhadap FPO [Reuters]
Pada acara jumpa pers Jumat pekan lalu, Kanselir Austria Sebastian Kurz menuturkan pemerintah menutup satu masjid Turki dan disusul penutupan enam masjid lain yang diurus komunitas Arab.

Sehari seusai penutupan serta pengusiran imam masjid, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras sikap Austria karena dianggap anti-Islam dan berjanji membalas. "Saya takut tindakan yang diambil Perdana Menteri Austria akan berujung pada sebuah perang dunia antara Palang Merah dan Bulan Sabit Merah," ucapnya.

Credit tempo.co

Austria Akan Tutup 7 Masjid dan Usir Sejumlah Imam

WINA - Pemerintah Austria akan menutup tujuh masjid dan mengusir sejumlah imam yang didanai pihak asing. Keputusan itu disampaikan Kanselir Sebastian Kurz, Jumat (8/6/2018).

Kurz membuat keputusan itu setelah penyelidikan foto yang dibuat di sebuah masjid Austria, yang dianggap bermuatan "politik Islam". "Masyarakat paralel, politik Islam dan radikalisasi tidak memiliki tempat di negara kita," kata Kurz.

Foto-foto yang diterbitkan oleh mingguan Falter menunjukkan anak-anak muda mengenakan seragam militer, berbaris, memberi hormat, melambai-lambaikan bendera Turki. Mereka kemudian beradegan meninggal. Anak-anak muda yang beradegan meninggal itu dibungkus bendera.

Adegan itu mengulang pertempuran 1915-1916 Gallipoli. Dalam Perang Dunia I tersebut, pasukan sekutu dikalahkan oleh Turki.

Masjid yang jadi lokasi adegan itu adalah masjid yang yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan Islam Turki (ATIB), organisasi yang berbasis di Kota Cologne, Jerman. ATIB merupakan cabang dari dinas urusan agama Turki, Diyanet.

ATIB sendiri mengutuk foto-foto yang mengusik Kanselir Kurz. Organisasi tersebut juga menyesalkan adegan politik yang terjadi di dalam masjid.

Kurz telah menjadi kritikus yang konsisten terhadap "politik Islam". Dia telah memerintahkan pembuatan undang-undang perlindungan anak yang melarang pengenaan jilbab di taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menghadapi diskriminasi pada usia tersebut.

Selain itu, Kanselir Kurz telah menentang aksesi Turki ke Uni Eropa dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi oleh Ankara.

Rencana penutupan tujuh masjid dan pengusiran para imam yang didanai asing itu didasarkan pada undang-undang tahun 2015, yang antara lain mencegah komunitas agama mendapatkan dana dari luar negeri.

Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl, seperti dikutip AP, mengatakan ada sekitar 40 imam yang dipekerjakan oleh ATIB. Izin tinggal mereka di negara Eropa itu sedang ditinjau ulang.

Kickl menambahkan, sejauh ini ada dua kasus izin tinggal imam yang muncul. Dua izin tinggal imam telah dicabut, lima izin imam lainnya ditolak sejak pertama kali diajukan.

Kanselir Kurz merupakan pemimpin konservatif dari Partai Kebebasan yang dikenal dengan kebijakan anti-migrasi.

Credit sindonews.com

Cina Gelar Pertemuan Blok Pertahanan, Rusia, India dan Iran Hadir

Forum Shanghai Cooperation Organization digelar di Kota Qingdao, Cina timur, dan dihadiri sejumlah negara seperti Rusia, Cina, India, Iran, dan Pakistan. Irna

CBTEMPO.CO, Qingdao – Para pemimpin Cina, Rusia, dan 6 negara Asia berkumpul di Kota Qingdao, yang terletak di Cina sebelah timur, untuk membahas keamanan dan kerja sama ekonomi.
Pertemuan puncak yang bernama “Shanghai Cooperation Organization” ke 18 ini dimulai pada Sabtu dan merupakan blok pertahanan besutan Cina dan Rusia.

“Dalam acara makan malam bersama, Presiden Cina, Xi Jinping, mengatakan organisasi ini menjadi kekuatan penting untuk menjaga keamanan regional, mempromosikan perkembangan bersama dan meningkatkan tata kelola global,” begitu dilansir media NHK Jepang, Ahad, 10 Juni 2018.
Xi Jinping meminta para pemimpin lain bekerja sama melakukan pengembangan organisasi ini.

Blok pertahanan ini beranggotakan delapan negara seperti Cina, Kazakhstan, Kyrgystan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, India dan Pakistan.
Ada empat negara yang juga hadir dan berstatus sebagai pengamat seperti Afganistan, Belarusia, Iran, dan Mongolia. “Presiden Iran menghadiri pertemuan puncak ke 18 ini atas undangan Presiden Xi Jinping dari Cina,” begitu dilansir kantor berita Irna dari Iran.
Presiden Hassan Rouhani sempat mengadakan rapat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela pertemuan puncak ini. Keduanya membahas soal perjanjian nuklir Iran dan penyelesaian konflik di Suriah.
Menurut kantor berita Irna, pertemuan di Cina ini akan menandatangani empat dokumen terkait perang terhadap narkoba dan kejahatan terorganisir.

Credit tempo.co

Peretas Cina Diduga Curi Data Proyek Naga Laut Angkatan Laut AS

Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan data rahasia sebanyak 614 gigabita terkait angkatan laut dicuri dari sebuah perusahaan kontraktor senjata oleh peretas yang diduga berasal dari Cina. Kontraktor itu menyimpan data itu sebagai bukan rahasia meskipun mengandung informasi itu sensitif.

Salah satu isi data itu mengenai rencana Pentagon membuat rudal supersonic bawah laut. Media Russia Today mengutip Washington Post mengatakan peristiwa peretasan ini terjadi pada Januari dan Februari 2018.

“Data itu dicuri oleh peretas Cina, yang bekerja untuk dinas intelijen negara terkait proyek Naga Laut (Sea Dragon project),” begitu dilansir media Russia Today, 9 Juni 2018.
Kasus ini ditangani tim penyelidik dari Angkatan Laut dan Biro Penyelidik Federal, FBI. Media Reuters melansir aturan federal menyatakan perusahaan wajib memberi tahu pemerintah jika ada insiden siber, yang bisa mengganggu jaringan mereka dan terkait informasi rahasia.
“Saat ini kami merasa tidak tepat untuk membahasnya secara detail,” begitu jawaban perwakilan Angkatan Laut AS saat ditanya Reuters.

Saat dimintai tanggapannya soal peretasan ini, juru bicara Kedubes Cina mengatakan pemerintah negara itu tidak tahu menahu. “Pemerintah Cina mendukung keamanan siber, dan menolak tegas dan melawan segala macam bentuk serangan siber seperti diatur undang-undang,” begitu dilansir Reuters.
Kontraktor yang mejadi target serangan siber ini bekerja di Pusat Perang Bawah Laut Angkatan Laut (Naval Undersea Warfare Center). Entitas ini bermarkas di Newport, Rhode Island.
Data besar itu terdiri dari informasi mengenai Proyek Naga Laut termasuk sinyal dan sensor data, ruang radio kapal selam untuk kepentingan system kriptografi, dan unit perang elektronik kapal selam. Washington Post masih menahan sejumlah detil informasi soal peretasan ini karena terkait keamanan nasional. Selama ini, peretas asal Cina kerap dituding mencuri berbagai data rahasia dari militer, bisnis dan pemerintahan negara-negara Barat.

Credit tempo.co

Pakar: denuklirisasi Korea bukan fokus utama Jepang

Terowongan ketiga lokasi uji nuklir Punggye-ri sebelum diledakkan saat proses pembongkaran di Punggye-ri, provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, Kamis (24/5/2018). (News1/Pool via REUTER)

Jakarta (CB) - Pakar Hubungan Internasional UGM Yogyakarta Siti Daulah Khoiriati berpendapat denuklirisasi atau pelucutan nuklir Semenanjung Korea tidak menjadi fokus utama Jepang pada KTT antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Singapura.

"Jepang tidak menganggap persoalan denuklirisasi sebagai hal utama karena ada tiga persoalan utama dengan Korea Utara," tutur Siti saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Pertama, Jepang belum melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Utara sejak Perang Dunia II, berbeda dengan Korea Selatan yang telah menjalin hubungan diplomatik.

Menurut pakar Kajian Wilayah Jepang ini, Jepang ingin terlebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Korea Utara untuk menyelesaikan masalah di masa perang sebelum meminta denuklirisasi.

"Belum tercapai perjanjian perdamaian pada kedua negara, apalagi hubungan diplomatik resmi," tutur Siti.

Kedua, terkait kasus penculikan warga negara Jepang oleh pemerintah Korea Utara yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Kasus tersebut menjadi perhatian yang sangat serius karena ada tekanan domestik yang sangat besar.

"Setiap kali ada persoalan menyangkut Korea Utara pasti yang muncul di media Jepang adalah soal penculikan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah sangat besar," kata Siti.

Sedangkan yang ketiga, baru menyangkut persoalan nuklir, katanya.

Bagi Jepang, ketiga persoalan tersebut merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan.

Oleh sebab itu, jika nantinya pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong-Un berjalan sukses namun tidak memberikan dampak positif bagi Jepang maka hal itu kurang bermanfaat.

"Jepang sepertinya menyambut dingin dengan pertemuan itu. Masyarakatnya juga lebih peduli dengan soal penculikan daripada rudal Korea Utara karena rudalnya tidak diarahkan ke Jepang, tapi Amerika," katanya.

Bahkan sejumlah pejabat tinggi di Jepang melihat bahwa sebetulnya tingkat ancaman Korea Utara kepada Jepang tidak terlalu tinggi karena Utara hanya memproduksi rudal jarak jauh.

"Kecuali jika kelak Korea Utara memproduksi rudal jarak dekat atau menengah yang bisa mencapai Jepang, baru akan ada kekhawatiran yang mendesak terkait denuklirisasi," katanya menambahkan, dilaporkan Reuters.

Credit antaranews.com

Pakar: Posisi Jepang terkait Korea terbagi dua

Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)

Jakarta (CB) - Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Siti Daulah Khoiriati berpendapat bahwa saat ini, opini pemerintah Jepang terbagi ke dalam dua kelompok terkait sikap atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

"Yang pertama ialah konservatif, yang meletakkan keputusan keamanan pada Amerika Serikat, sementara kubu lain menginginkan sikap lebih mandiri, harus bereaksi tanpa bergantung pada AS," kata Siti saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara, kubu konservatif tetap pada pendirian untuk berlindung pada payung nuklir AS, sebagaimana perjanjian kedua negara itu pasca-Perang Dunia II.

Kubu itu meyakini bahwa jika Jepang terancam, AS akan segera bertindak untuk membela Jepang.

Sementara itu, kubu oposisi menginginkan sikap lebih mandiri, yaitu dengan mengembangkan senjata nuklir sendiri.

"Tapi pilihan itu selalu jadi perdebatan, apalagi Jepang sudah terikat dengan kesepakatan anti-nuklir internasional. Akhirnya, kebijakan Jepang dalam bidang pertahanan tidak selalu berjalan lurus, selalu berubah mengikuti perkembangan," katanya menjelaskan.

Selain itu, perbedaan orientasi dalam KTT AS dengan Korea Utara juga menjadi perhatian Jepang.

Menurut dia, jika AS hanya menekankan tujuannya pada pelucutan nuklir Korea Utara maka hal tersebut tidak mengakomodasi secara penuh keinginan Jepang lainnya seperti pengembalian warga negara Jepang yang diculik Utara serta pemulihan hubungan diplomatik secara resmi.

"Jepang memang berserah pada kebijakan AS, namun waktu menyerahkan ini kadang-kadang juga tidak 100 persen untuk kepentingan Jepang," kata Siti.

Oleh sebab itu, jika nantinya pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong-Un berjalan sukses namun tidak memberikan dampak positif bagi Jepang maka hal itu kurang bermanfaat.

Jepang pun dinilai menyambut dingin pertemuan itu, dengan masyarakatnya lebih peduli pada soal penculikan daripada peluru kendali Korea Utara, karena senjata tersebut tidak diarahkan ke Jepang, melainkan AS.

Bahkan, sejumlah pejabat tinggi di Jepang melihat bahwa sebetulnya tingkat ancaman Korea Utara kepada Jepang tidak terlalu tinggi, karena Utara hanya memproduksi rudal jarak jauh.

Kecuali, jika kelak Korea Utara membuat peluru kendali jarak dekat atau menengah, yang bisa mencapai Jepang, baru akan ada kekhawatiran mendesak terkait pelucutan nuklir, katanya menambahkan.

Credit antaranews.com

Empat Fokus Indonesia sebagai Anggota DK PBB

Sujud syukur Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat Presiden Sidang Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak mengumumkan Indonesia memperoleh 144 suara yang berarti terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Jumat (8/6). (Dok. Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Selain itu ada empat fokus utama yang bakal diusung Indonesia saat menempati kursi DK PBB periode 2019-2020 yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2019 mendatang.

"Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada, pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global," kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam video conference dari Markas Besar PBB New York, dengan wartawan di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Jumat (8/6) sesaat setelah Indonesia dinyatakan terpilih sebagai anggota DK PBB.

Menlu RI menyatakan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB akan mendorong budaya kebiasaan dialog dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga akan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan.

Kedua, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian. Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ekstremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Keempat, selama menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. "Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas... tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," kata Menlu RI.

Menlu RI juga menegaskan bahwa selain keempat fokus tersebut, isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota DK PBB lainnya untuk membuat badan terkuat di organisasi dunia itu untuk bekerja lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian global.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk mewakili kelompok Asia Pasifik dengan perolehan suara 144, mengalahkan Maladewa yang hanya mendapat 46 suara dari 190 anggota Majelis Umum PBB yang hadir.

Indonesia menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada 31 Desember 2018 mendatang. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 antara lain Jerman dan Belgia yang mewakili kelompok Eropa Barat, Republik Dominika yang mewakili Amerika Latin dan Karibia serta Afrika Selatan yang mewakili Afrika. Kelima negara tersebut akan bergabung dengan lima negara anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China dan Rusia serta lima negara anggota tidak tetap lainnya seperti Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia Terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia mengalahkan Maladewa dalam kelompok Asia Pasifik untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. ( Dok. Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, Jumat (8/6).

Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Periode 2019-2020.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB. Adapun Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak.
Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Lima anggota baru yang akan terpilih Jumat (8/6) akan menggantikan Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan, Belanda dan Swedia. Negara-negara anggota tidak tetap DK PBB yang baru terpilih, termasuk Indonesia akan mulai menempati posisinya di Dewan Keamanan PBB pada 1 Januari 2019.

Credit cnnindonesia.com

Bom bunuh diri di Somalia cederai tujuh tentara

Ilustrasi - Masyarakat menonton sisa mobil yang dipasangi bom dan menewaskan seorang pegawai pemerintah Somalia di Kota Mogadishu, Minggu (9/4/2017). (Reuters)

Mogadishu (CB) - Ledakan dari sebuah bom mobil bunuh diri di pangkalan militer di Somalia mencederai tujuh tentara pada Sabtu malam, demikian dinyatakan pihak militer Somalia dan kelompok militan al Shabaab menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu.

Al Shabaab adalah kelompok militan yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah pusat yang didukung barat dan ingin menerapkan hukum Syiah secara ketat.

Mayor Hussein Ali, petugas militer Somalia kepada Reuters mengatakan, serangan terjadi di pangkalan militer yang terletak di luar kota Kismayu di Somalia Selatan.

"Kami melepaskan tembakan ke arah mobil dengan bom bunuh diri sebelum sempat memasuki pangkalan. Mobil meledak di luar pangkalan, hanya tujuh tendara Somalia yang cedera," katanya.

Serangan yang di tempat yang sama juga terjadi pada Jumat lalu, menewaskan seorang tentara AS.

Pihak Al Shabaab menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu dan menyatakan bahwa mereka telah menewaskan 40 tentara Somalia.

"Kami telah membunuh 40 tentara Somalia di pangkalan," kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab.

Al Shabaab juga berusaha untuk mengusir pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (AMISOM).

"Pasukan asing lari kocar-kacir dari pangkalan tadi pagi karena kami menyerang mereka Jumat. Sasaran kami adalah tentara Somalia yang ada di pangkalan," kata Abu Musab.

Abdullahi Ismail, seorang warga di sekitar kejadian mengatakan, ia menyaksikan lima korban ledakan dilarikan ke rumah sakit setempat.

Credit antaranews.com

Al-Shabaab Somalia Klaim Serangan yang Tewaskan Pasukan Khusus AS

MOGADISHU - Kelompok Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan seorang pasukan khusus Amerika Serikat (AS) di Somalia. Baku tembak itu juga menyebabkan empat tentara AS lainnya terluka.

Komando AS diserang mortir dan tembakan senjata ringan pada Jumat (8/6/2018) malam. Dalam bentrokan tersebut, pasukan AS bersama sekitar 800 tentara dari Pasukan Keamanan Nasional Somalia dan Pasukan Pertahanan Kenya.

"Kami menyerang pangkalan militer, menewaskan satu tentara AS, dua tentara Kenya dan sembilan tentara Somalia dari negara bagian Jubbaland. Kami juga melukai empat tentara AS," kata juru bicara operasi militer Al-Shabaab, Abdiasis Abu Musab, kepada Reuters, pada Jumat malam yang dilansir Sabtu (9/6/2018).

Dia mengatakan serangan itu berlangsung di kota selatan Kismayo.

Militer AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, pasukan Washington berada di Somalia untuk misi membersihkan Al-Shabaab di daerah-daerah yang diperebutkan serta di desa-desa yang dikuasai kelompok militan."Dan mendirikan sebuah pos tempur permanen untuk memperluas jangkauan negara Somalia," bunyi pernyataan militer AS.

Menurut laporan Reuters, ada sekitar 500 pasukan AS yang dikerahkan di Somalia.

Sementara itu, juru bicara militer Kenya, David Obonyo, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukannya tidak terlibat dalam operasi apa pun di Somalia pada Jumat malam.

Sekadar diketahui, Al-Shabaab sedang berupaya untuk menggulingkan pemerintah pusat Somalia dan menetapkan aturannya sendiri berdasarkan interpretasinya terhadap hukum Islam.

Sejak terusir keluar dari Mogadishu pada tahun 2011, kelompok itu telah kehilangan kendali atas sebagian besar kota-kota di Somalia. Namun, masih mempertahankan kehadiran yang kuat di wilayah luar ibu kota.

Credit sindonews.com

Baku Tembak dengan Militan Somalia, Tentara Elit AS Tewas

MOGADISHU - Seorang prajurit pasukan khusus Amerika Serikat (AS) telah tewas dalam pertempuran dengan tersangka militan al-Shabaab di barat daya Somalia. Hal itu dikatakan oleh para pejabat pertahanan AS,

"Empat tentara AS lainnya dan seorang tentara Somalia terluka dalam apa yang tampaknya merupakan penyergapan dekat kota Jamaah," tambah pejabat pertahanan AS seperti dikutip dari BBC, Sabtu (9/6/2018).

Itu adalah kematian prajurit AS pertama yang diketahui di Afrika sejak penyergapan di Niger pada Oktober, New York Times melaporkan.

"Gerilyawan melancarkan serangan menggunakan senjata ringan dan tembakan mortir ke sebuah pos kecil," kata pejabat pertahanan yang dikutip oleh Times.

Penyerangan terjadi saat pasukan Amerika beroperasi bersama pasukan Somalia. Militer AS mengatakan pasukannya beroperasi pada misi "menasehati dan membantu" Tentara Nasional Somalia.

Secara tradisional, para presiden AS telah mewaspadai campur tangan di Somalia sejak 18 tentara pasukan khusus mati memerangi milisi di Mogadishu pada tahun 1993, sebuah pertempuran yang didramatisasi dalam film Black Hawk Down.

Namun, Presiden Donald Trump telah memperluas operasi militer terhadap al-Shabaab, afiliasi al-Qaeda di Somalia.

Al-Shabaab dipaksa keluar dari ibu kota Somalia, Mogadishu, pada Agustus 2011 menyusul serangan yang dipelopori oleh pasukan Uni Afrika (AU), dan meninggalkan pelabuhan vital Kismayo pada September 2012.

Meski begit, kelompok militan tersebut masih memiliki kehadiran yang kuat di wilayah sekitar ibukota.

Credit sindonews.com

KTT G7 Gagal Temukan Terobosan bagi Perdagangan, Trump Tolak Setujui Komunike Bersama

Para pemimpin G7 tampaknya menemukan komunike bersama di akhir dua hari yang KTT G7 di Kanada, Sabtu kemarin (09/06). Tapi Presiden AS Donald Trump kemudian mulai menghina Kanada, dan membuat masalah perdagangan kembali tidak jelas.

Seorang jurubicara pemerintah Jerman menekankan hari ini, Berlin tetap menyokong komunike yang sudah disetujui dalam G7. KTT yang dihadiri AS, Jerman, Perancis, Jepang, Kanada, Inggris dan Italia adalah yang paling terpecah-belah dalam sejarah selama ini. Komunike terakhir tidak bisa tercapai dalam bentuk tertulis karena perbedaan dalam masalah perdagangan, lingkungan dan nuklir.

Penetapan tarif oleh AS "bersifat menghina"

Walaupun Trump memutuskan tarif atas baja dan aluminium terhadap sekutu-sekutunya, pernyataan di akhir KTT menyerukan adanya "perdagangan yang bebas, adil dan menguntungkan semua pihak," memerangi proteksionisme dan "pentingnya sistem perdagangan internasional yang didasari peraturan."

Tapi perpecahan mendalam tampak jelas ketika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang jadi tuan rumah mengakhiri KTT dengan mengatakan, ia akan mengambil langkah melawan peraturan tarif yang ditetapkan AS mulai 1 Juli. Ia menyebut tarif yang ditetapkan AS "bersifat menghina" dan menekankan, Kanada tidak akan bisa digertak.

Ia menjelaskan dalam konferensi pers, yang dilakukan para delegasi G7 adalah berunding untuk menemukan konsensus, yang disetujui semua pihak. Ia menambahkan, "Kalau tujuan awalnya adalah melewatkan akhir pekan di Charlevoix yang cantik, bersama orang-orang yang menyenangkan, akan bisa mengubah pandangan presiden atas perdagangan dan dunia, mungkin kami tidak berhasil mencapainya."

Beberapa jam kemudian, Donald Trump melancarkan serangan terhadap Trudeau lewat rangkaian ciutan dalam jejaring sosial Twitter. Ia menuduh PM Kanada memberikan "pernyataan palsu" dan memerintahkan wakil AS untuk menarik persetujuan AS bagi komunike bersama. Ia juga mengatakan, akan mempertimbangkan penetapan tarif atas mobil yang diekspor ke AS.

Kantor PM Trudeau menjawab setelahnya, bahwa fokus mereka adalah apa yang telah tercapai dalam KTT, dan dalam konferensi pers Trudeau tidak menyatakan apapun yang tidak dikatakannya sebelumnya.

Walau Trump menyebut hubungan AS dengan enam negara G7 lainnya "sangat baik," KTT menunjukkan AS semakin terisolasi. Trump berkali-kali menyatakan, sekutu-sekutu AS akhirnya akan menuruti tuntutan AS, dan Washington akan menghancurkan semua perlawanan, jika perang dagang timbul.

Tidak ada kesepakatan soal Iran dan iklim

Saat komunike terakhir, yang hanya ditandatangani enam partai, menekankan bahwa Iran "tidak boleh berusaha mengembangkan dan memperoleh senjata nuklir," tampaknya jurang pemisah antara AS dan sekutu-sekutunya sulit diseberangai soal perdagangan dan penanaman modal dengan Iran.

Administrasi Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran Mei lalu, dan menetapkan sanksi-sanksi tambahan.

Dalam hal perubahan iklim, G7 gagal mencapai konsensus, setelah AS menarik diri dari kesepakatan Paris mengenai iklim, tahun lalu. Kini G7 tanpa AS setuju bekerjasama soal iklim.

AS juga jadi satu-satunya yang tidak setuju dalam masalah penjagaan lingkungan hidup. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, AS adalah satu-satunya anggota G7 yang menolak komitmen untuk menghilangkan sampah plastik yang telah mencemari laut.

Credit sindonews.com/dw

Donald Trump Pecah-Belah G7 dalam Soal Perdagangan dan Ancam Kesetabilan Internasional

Jumat kemarin para pemimpin negara-negara G7 harus berjuang keras untuk menutup jurang yang semakin besar, yang disebabkan Donald Trump. Presiden AS itu menggasak peraturan perdagangan global dan perbedaan pandangan di kalangan sekutunya soal perubahaan iklim dan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Baca juga:

Menlu Jerman Heiko Maas dan Presiden Perancis Emmanuel Macron Kecam Presiden AS Jelang KTT G7

Hubungan Jerman-AS: Angela Merkel Perlu Strategi Baru

Presiden AS mengatakan, "perkembangan besar" telah tercapai dalam hari pertama pertemuan G7.

Keputusan administrasi Trump untuk menetapkan tarif atas impor baja dan aluminium dari Kanada, Uni Eropa dan Meksiko, dengan latarbelakang alasan "keamanan internasional", sudah menyulut kemarahan sekutu-sekutu AS dan mengancam akan meletusnya perang dagang.

Presiden Perancis Emmanuel Macron berupaya menampilkan wajah optimis setelah bertemu dua kali dengan Trump dalam "diskusi terbuka dan secara langsung", dengan mengatakan, dalam masalah perdagangan "ada jalur kritis, tapi ada juga jalur di mana semua bisa sama-sama maju."

Krisis antara AS dan anggota lain G7 sudah tampak jelas di awal KTT, ketika Trump mengusulkan agar Rusia kembali diperbolehkan ikut kelompok G7. Dulu Rusia termasuk G8, tetapi dikeluarkan dari kelompok itu setelah menganeksasi Krimea. Usul yang disampaikan presiden AS itu tidak ada dalam agenda KTT dan mengalihkan dari masalah yang mendesak.

AS tantang peraturan internasional

Donald Tusk, yang saat ini jadi presiden Dewan Eropa, dan mewakili Uni Eropa dalam KTT mengatakan, administrasi Trump punya pandangan berbeda dari anggota G7 lainnya dalam hal perdagangan, perubahan ikllim dan kesepakatan nuklir.

Ia memperingatkan "keteratruan internasional yang berdasar pada peraturan sekarang menghadapi tantangan. Yang mengejutkan, yang menantang bukan pihak-pihak yang biasanya jadi tersangka, melainkan dari arsitek utama dan penjaminnya, yaitu AS."

Tusk menambahkan, langkah Trump akan "menguntungkan mereka yang berusaha mengakhiri masa pengaruh Barat, di mana demokrasi liberal dan kebebasan fundamental akan punah.

Ibaratnya menegaskan perkataan Tusk, Presiden Cina Xi Jinping menyamut kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing Jumat kemarin. Keduanya memuji pentingnya kerjasama strategis.

Akibat perbedaan yang mendalam, untuk pertama kalinya dalam sejarah dikhawatirkan bahwa G7 tidak akan mampu mengakhiri KTT dengan komunike bersama.

Credit sindonews.com/dw

Bentrokan Sengit Koalisi Saudi-Houthi Pecah di Yaman

Koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan ke militan Houthi.

Foto: EPA/STR

Pesawat tempur koalisi melancarkan serangan yang menyasar orang-orang Houthi.

CB, ADEN -- Bentrokan-bentrokan antara tentara yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan militan Houthi yang bersekutu dengan Iran berlangsung sengit dekat Hodeidah, Yaman selama akhir pekan. Sumber militer mengatakan PBB berusaha merundingkan gencatan senjata untuk menghindari kemungkinan serangan terhadap kota pelabuhan utama itu.

Satu serangan militer atau pengepungan atas kota di bagian barat yang dikuasai Houthi dapat menimbulkan korban hingga 250 ribu orang. Pelabuhan di Laut Merah itu memiliki peran strategis dan tumpuan harapan bagi delapan juta orang Yaman yang menangani sebagian besar impor komersial negeri itu dan pasokan bantuan.

Pertempuran sengit pecah pada Jumat dan Sabtu di al-Durayhmi, kawasan pedesaan tempat pasukan pimpinan Uni Emirat Arab. Pesawat-pesawat tempur koalisi melancarkan serangan yang menyasar orang-orang Houthi. Seorang juru bicara aliansi dukungan Barat itu yang sebagian besar negara-negara Teluk tidak segera memberi tanggapan.

Credit republika.co.id

Jurnalis Australia Ditangkap di Myanmar

abc news

Jurnalis ini termasuk yang membawa angin kebebasan pers di Myanmar.

CB Media lokal di Myanmar melaporkan adanya penangkapan terhadap Ross Dunkley, mantan penerbit suratkabar berbahasa Inggris Myanmar Times. Dia dilaporkan ditangkap di Yangon terkait narkoba.

Pia asal Perth ini terkenal sejak mengelola Myanmar Times yang turut membantu tumbuhnya kebebasan pers di bawah junta militer. Laporan media lokal menyebut Dunkley ditangkap di rumah yang sekaligus menjadi kantornya di Yangon.

Suratkabar The Irrawaddy mengutip juru bicara Kepolisian Kota Bahan, Thein Win, yang mengatakan bahwa Dunkley ditangkap dengan 797 pil "yaba" (metamfetamin dan kafein) dan 303 gram sabu.

Thein Win mengatakan bahwa warga Australia ini menghadapi sejumlah dakwaan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika. Ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Namun, polisi menolak untuk menghubungkan penangkapan ini dengan penggerebekan besar-besaran baru-baru ini di Malaysia.

"Dia adalah pengguna bukan pengedar narkoba," kata Mayor Polisi Thein Win kepada The Irrawaddy.

Foto artikel yang disamarkan menunjukkan sembilan orang dengan tangan terborgol berdiri di depan narkoba, termasuk sabu, kokain, dan ganja yang diletakkan di atas meja. Laporan-laporan media lokal mengatakan pria asing lainnya yang ditangkap adalah John McKenzie (63) yang dilaporkan sebagai warga Australia atau Inggris.

Ross Dunkley memiliki sejarah panjang di kancah media Asia, mulai dari The Vietnam Investment Review pada 1991 sebelum turut mendirikan The Myanmar Times pada tahun 2000. Pada tahun 2011 ia dihukum di Myanmar karena pelanggaran penyerangan dan imigrasi, tetapi dibebaskan karena waktu penahanannya telah habis.

Dia ikut dalam konsorsium yang membeli media Phnom Penh Post pada tahun 2008, tetapi dipecat oleh penerbit dan tokoh pertambangan Australia Bill Clough pada tahun 2013.

Credit republika.co.id

Eropa Tolak Usul Trump untuk Masukkan Rusia ke G7

G7 dengan beranggotakan AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta Uni Eropa. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin Rusia kembali masuk keanggotaan forum tujuh negara maju utama penggerak ekonomi dunia atau yang dikenal dengan G7. Pernyataan tersebut disampaikannya saat akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Quebec, Kanada, pada 8-9 Juni 2018.

Sebelumnya, Rusia masuk ke forum ini dan disebut G8 pada 1998. Namun, Rusia keluar pada 2014 dan forum menjadi G7 dengan beranggotakan AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta Uni Eropa.

Padahal, menurut Trump, kehadiran Rusia yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian besar seharusnya diperhatikan.

"Saya akan merekomendasikan (Rusia dimasukkan), itu terserah mereka (anggota G7 lain). Tapi Rusia seharusnya ada di pertemuan itu, menjadi bagian itu," ujar Trump, dilansir dari AFP, Sabtu (9/6).

Namun, keinginan Trump itu ditentang oleh para anggota G7, khususnya dari negara-negara Uni Eropa. Presiden Perancis Emmanuel Marcon, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Theresa May, dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menyatakan penolakan tersebut di tengah perhelatan KTT G7.

Alasan utama yang mendasari penolakan itu karena Rusia pernah memberi dukungan kepada kelompok separatis di timur Ukraina. Menurut negara-negara Eropa, Rusia tidak bisa diterima sampai ada perbaikan dalam krisis di Ukraina.

"Kami sepakat bahwa kembalinya Rusia ke G7 tidak dapat terjadi, kecuali kemajuan substansial dibuat dalam hal masalah dengan Ukraina," kata Merkel di sela perhelatan KTT G7.

Alasan lain, Rusia ikut campur terhadap rencana pembunuhan para pembangkang Rusia di tanah Eropa. Maret lalu, seorang mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal yang kini tinggal di Inggris, diracuni. Inggris menuding Rusia menjadi dalang serangan racun itu, namun Rusia membantah.

Di Amerika Serikat, Rusia juga dituding ikut campur dalam pemilu presiden 2016 yang akhirnya dimenangkan Trump. Baik Trump ataupun Rusia juga membantah tudingan ini.

Sementara Presiden Uni Eropa Donald Tusk, rupanya tak ingin membahas usul Trump. Namun, ia menyatakan bahwa forum tersebut lebih baik berjalan dengan anggota saat ini.

"Mari biarkan G7 apa adanya, itu angka keberuntungan, setidaknya dalam budaya kita," pungkasnya.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 08 Juni 2018

Bill Clinton Mengaku Menyesal Gagal Akhiri Program Rudal Korut

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton mengatakan ia memiliki kesempatan untuk mengakhiri program rudal Korea Utara (Korut) jelang akhir masa jabatan keduanya. Namun ia dibujuk untuk tidak melakukan perjalanan yang diperlukan ke negara totaliter itu oleh mantan pemimpin Palestina, Yasser Arafat.

"Saya memiliki kesempatan di akhir masa kepresidenan saya - saya agak menyesali ini sekarang, tetapi saya akan melakukan hal yang sama lagi (jika) menghadapinya - untuk mengakhiri program rudal mereka, tetapi saya harus pergi ke Korea Utara," tutur Clinton kepada NBC Today dalam sebuah wawancara yang disiarkan awal pekan ini.

"Tapi saya tidak bisa melakukan itu dan menyelesaikan perdamaian Timur Tengah," lanjut Clinton.

"Dan Arafat memohon padaku untuk tidak pergi dan kemudian mengingkari janjinya," tukasnya seperti dikutip dari Fox News, Jumat (8/6/2018).

Ketika ditanya apakah ia menyesal tidak pergi ke Korut, Clinton mengatakan: "Saya membuat keputusan yang tepat. Artinya, jika kita memiliki perdamaian antara Palestina dan Israel, terutama saat itu, itu akan menjadi lebih baik, tetapi saya menyesal bahwa saya tidak mengakhiri program rudal mereka (Korut)."

Clinton tidak menjelaskan mengapa Arafat memintanya untuk tidak melakukan perjalanan. Rezim Korut diketahui sejak lama telah memberikan senjata dan dukungan lain kepada militan Palestina dan Arafat beberapa kali melakukan perjalanan ke Pyongyang sebelum kematiannya pada 2004.

Trump dan anggota pemerintahannya telah mengkritik presiden masa lalu, termasuk Clinton, karena terlalu toleran terhadap ambisi nuklir Korut. Dalam wawancara dengan NBC, Clinton menunjukkan: "Kami memiliki delapan tahun ketika saya menjadi presiden di mana, karena kesepakatan yang saya buat awal (pada tahun 1994), tidak ada bahan fisil yang dihasilkan."

Ketika ditanya tentang pertemuan puncak Singapura mendatang antara Presiden Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un, Clinton mengatakan: "Kita harus menginginkan ini berhasil."

"Kita seharusnya tidak terlalu cepat untuk mengatakannya gagal jika tidak melewati setiap ‘T’ dan setiap titik 'I’," tambah mantan presiden itu.

"Dalam kesepakatan ini, Anda harus membuat kompromi, dan jadi tes yang harus dimiliki oleh Amerika saat berakhir adalah: Jika kedua belah pihak melakukan apa yang mereka janjikan, apakah kita akan lebih baik? Jika pihak lain tidak, bisakah kita keluar dari ini tanpa lebih banyak bahaya?" tuturnya.

"Jika jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah ya, maka kita harus mengatakan KTT itu sukses dan layak dilakukan," kata Clinton mengakhiri.

Credit sindonews.com

Menlu AS: Kim Jong-un Siap untuk Denuklirisasi

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un secara pribadi telah menunjukkan sikap bahwa dia siap untuk denuklirisasi.

Pernyataan ini dilontarkan Pompeo hanya beberapa hari menjelang pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 12 Juni di Singapura.

Pompeo, yang telah bertemu dengan Jong-un dua kali, mencatat bahwa Trump tidak akan menghadiri pertemuan untuk sebuah kesepakatan yang buruk. Ia juga mengatakan pemerintah akan berusaha untuk denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa dia akan mengundang Jong-un ke Amerika Serikat jika pertemuan itu berhasil.

Jalan menuju pertemuan puncak pada minggu depan telah penuh gejolak. Karena topik ini pertama kali dibicarakan 8 Maret oleh para diplomat Korea Selatan (Korsel), Trump telah membatalkan pertemuan itu, kemudian mengumumkan bahwa pertemuan berjalan kembali. Korut juga mengancam akan membatalkan pertemuan tersebut.

"Di masa lalu, ada negosiasi negosiasi yang berbulan-bulan dan berbulan-bulan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa," kata Pompeo, mengacu pada negosiasi sebelumnya antara AS dan Korut seperti dikutip dari CNBC, Jumat (8/6/2018).

Sebaliknya, katanya, pertemuan ini harus besar dan berani.

Siegfried S. Hecker, seorang profesor di Stanford yang telah mengunjungi fasilitas nuklir Korut empat kali, berpendapat bahwa dibutuhkan waktu 15 tahun untuk mencapai perlucutan senjata yang menyeluruh.

"Korea Utara tidak akan menyerahkan senjata dan program persenjataannya sampai keamanannya dapat terjamin," tulisnya dalam presentasi yang pertama kali dilaporkan oleh The New York Times.

"Jaminan semacam itu tidak dapat dicapai hanya dengan janji Amerika atau kesepakatan di atas kertas, itu akan membutuhkan periode koeksistensi dan interdependensi yang besar," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Korut Diduga Hancurkan Situs Uji Coba Rudalnya

Situs yang digunakan untuk menguji coba rudal Pukguksong-2 diduga dihancurkan. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Citra satelit tampak menunjukkan bahwa Korea Utara telah melucuti salah satu situs uji coba peluru kendalinya, menurut analisis yang dipublikasikan kelompok pengamat Korut, 38 North, Kamis (7/6).

Foto yang diambil pada 19 Mei menunjukkan banyak struktur--termasuk bantalan tumbuk dan struktur pendukung yang bisa menahan sebuah rudal di Iha-ri, di barat laut Korut, telah diratakan dengan tanah.

Situs itu diyakini sempat digunakan untuk mengembangkan rudal Pukguksong-2, salah satu rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat Korea Utara. Rudal jenis itu lebih mudah dipindahkan karena bahan bakar cair mudah menguap.

Joseph S Bermudez Jr, penulis laporan itu, mengatakan kepada CNN masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah pelucutan situs itu termasuk bentuk komitmen pada pengurangan program uji cobanya. Sejumlah pakar mengatakan Korea Utara menyadari aktivitasnya kerap dipantau lewat citra satelit.

"Jika saya melihat aktivitas serupa atau ketiadaan aktivitas di lokasi lain, maka saya bisa katakan itu merupakan perkembangan signifikan. Jika tidak, saya bilang itu tidak signifikan," kata Bermudez.

"Mereka sadar kami mengawasi," ujarnya. "Mereka sengaja melakukan apa yang kami sebut CCD--camouflage (kamuflase), conceal (tutupi) dan deception (kelabui). Kita harus melihatnya dalam konteks tersebut."

Program rudal Korea Utara mengalami perkembangan pada 2017, ketika Pyongyang menyatakan berhasil menguji coba tiga rudal balistik antarbenua (ICBM). Para pakar menyebut Hwasong-15, yang diluncurkan pada November akhir, kemungkinan besar bisa mencapai Amerika Serikat.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bakal membahas program senjata Pyongyang ketika bertemu Selasa ini di Singapura. Pertemuan itu bakal jadi pertama kalinya pemimpin menjabat dari kedua negara bertatap muka.

Pelucutan Iha-ri dilakukan setelah Kim sepakat menghentikan uji coba rudal sembari berdialog dengan Korea Selatan pada Maret lalu. Pada April, Kim menyatakan negaranya tak akan lagi menguji coba nuklir karena sudah berhasil mengembangkannya.

Wartawan, termasuk tim dari CNN, diundang untuk menyaksikan Korea Utara menghancurkan terowongan dan sebagian bangunan di situs uji coba Punggye-ri, tapi tidak ada pakar nuklir yang menyaksikan peristiwa itu.

Rudal Pukguksong-2. (KCNA/via REUTERS)

Sementara Punggye-ri terbuat dari terowongan yang dalam di bawah tanah dan diyakini dijaga dengan sangat ketat, Iha-ri terdiri dari fasilitas yang relatif lebih mudah dibongkar.

Pukguksong-2 diyakini diuji coba di situs itu pada Februari 2017. Setelah peluncuran kedua pada Mei 2017, Korea Utara menyatakan rudal itu sudah siap tempur dan akan diproduksi massal.

Dave Schmerler, peneliti di James Martin Center for Nonproliferation Studies, mengatakan situs itu sudah tidak aktif untuk cukup lama, sehingga Korea Utara mungkin memang sudah selesai menggunakannya.

"Mungkin ini hanya hadiah kecil buat satelit-satelit, buat orang-orang yang mengawasi untuk mengatakan, hei, kami orang baik-baik," ujarnya. "Mungkin mereka sudah selesai menguji coba."

Credit cnnindonesia.com

Iran Buka Fasilitas Nuklir Baru di Natanz

Iran membangun fasilitas pengayaan uranium baru di Natanz, namun menegaskan langkah itu dilakukan dalam batas yang ditetapkan kesepakatan nuklir 2015. (REUTERS/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Iran mulai memproduksi sentrifugal baru untuk mengayakan uranium di Fasilitas Natanz dalam waktu satu bulan. Langkah itu bukan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015, yang berusaha diselamatkan Eropa.

Kepala nuklir Iran meresmikan fasilitas baru untuk memproduksi sentrifugal canggih pada Rabu (6/6). "Kami berharap fasilitas itu akan selesai dalam sebulan," kata Ali Akbar Salehi, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan menambahkan bahwa pekerjaan di fasilitas tersebut telah dimulai sebelum 2015.

Keputusan untuk memulai fasilitas nuklir di Natanz, Iran Tengah dipastikan tidak melanggar kesepakatan nuklir 2015, perjanjian yang ditandatangani oleh Iran dan enam kekuatan besar dunia, yang membatasi program pengayaan negara Iran dengan imbalan penangguhan sanksi internasional.

Kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran menyatakan fasilitas nuklir baru di Natanz tersebut hanya akan meningkatkan kapasitas pengayaan nuklirnya sesuai batas-batas yang ditetapkan dalam kesepakatan.

Meski begitu, pembukaan fasilitas baru di Natanz tersebut menjadi sinyal terbaru dari Iran bahwa mereka tidak akan tunduk kepada Amerika Serikat. Washington mendesak agar program nuklir Iran lebih diperketat. AS menilai kesepakatan 2015 terlalu longgar sehingga memutuskan untuk mundur pada bulan Mei.

Langkah itu juga meningkatkan tekanan pada kesepakatan tiga penandatangan Eropa - Inggris, Prancis, Jerman - yang telah berjuang untuk menjaga kesepakatan tetap hidup setelah AS menarik kesepakatannya. Tugas tersebut telah terbukti semakin sulit karena perusahaan-perusahaan Eropa menarik diri dari Iran di tengah kekhawatiran mereka bisa menjadi sasaran sanksi AS.

Duta besar Iran untuk IAEA, Reza Najafi, telah mengancam bahwa negaranya untuk dapat memulai kembali pengayaan tanpa larangan jika negara-negara Eropa gagal untuk menjaga kesepakatan tetap utuh.

"Jika dalam situasi yang tidak menguntungkan (kesepakatan nuklir) gagal, maka Iran dapat memulai kembali kegiatannya tanpa larangan," kata Najafi.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian memperingatkan Iran untuk tidak memperkaya di luar batas kesepakatan. "Selalu berbahaya untuk main mata dengan garis merah," kata Le Drian.

Najafi juga mengatakan bahwa Iran tidak akan menghiraukan seruan IAEA untuk bekerja sama lebih erat dengan para inspektur nuklir. "Tetapi saya tekankan bahwa itu tidak berarti bahwa sekarang Iran akan memulai kembali setiap kegiatan yang bertentangan dengan kesepakatan," tambah Najafi. "Ini hanya persiapan."

Credit cnnindonesia.com

Komunitas Islam AS Boikot Buka Puasa Pertama Trump

Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar buka puasa bersama di Gedung Putih, Rabu (6/6). (REUTERS/Sam Goresh)

Jakarta, CB -- Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar buka puasa bersama di Gedung Putih, Rabu (6/6). Namun, sejumlah tokoh dan komunitas besar Islam di AS dikabarkan tidak hadir dalam acara tersebut.

Sebagian pihak menganggap sentimen anti-Islam Trump selama ini membuat antusiasme menurun, serta relasi antara komunitas Muslim AS dan pemerintah merenggang.

Dewan Hubungan Islam-Amerika juga menggelar protes terkait acara buka puasa bersama itu di luar Gedung Putih.

"Tidak heran bagi saya jika tokoh serta organisasi besar Muslim AS tidak diundang atau setuju untuk hadir dalam acara tersebut, mengingat posisi dan kebijakan pemerintah saat ini yang sarat Islamofobia dan supermasi kulit putih," ucap Ibrahim Hooper, juru bicara Dewan Hubungan Islam-Amerika kepada The Guardian, Rabu (6/6).

Di tahun pertama menjabat, Trump tidak menggelar acara buka puasa bersama yang rutin digelar oleh para pendahulunya sejak Presiden Bill Clinton berkuasa.

Meski Trump akhirnya menggelar buka puasa bersama di tahun keduanya menjabat, sebagian tokoh dan komunitas yang biasa diundang Gedung Putih mengaku tidak diundang dalam acara itu.

Gedung Putih menolak merilis daftar tamu undangan, namun juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menyebut ada sekitar 30-40 tamu yang datang dalam acara kemarin. Sebagian besar tamu yang diundang Trump merupakan pejabat pemerintahan dan duta besar negara Islam di AS.

"Tidak ada ikatan bahkan upaya nyata dari Gedung Putih atau pemerintah untuk mengundang perwakilan dari komunitas agama kami untuk beramah-tamah," kata Hoda Hawa, direkrut kebijakan dan advokasi Muslim Public Affairs Council (MPAC).

MPAC merupakan salah satu organisasi Islam besar yang berfokus mempromosikan kebijakan pro-Muslim di AS. MPAC tidak diundang Trump ke acara buka puasa bersama kemarin meski perwakilan kelompok itu selalu hadir di acara serupa di masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Hawa menganggap tidak ada alasan juga bagi organisasinya untuk hadir dalam acara kenegaraan serupa di bawah kepemimpinan Trump.

"Politiknya [Trump] telah menunjukkan kepada kita, tidak hanya Muslim tapi seluruh orang Amerika, bahwa dia adalah presiden dan individu yang tak menghargai kontribusi Muslim kepada negara ini," ucap Hawa.

Selain MPAC, Islamic Relief USA, organisasi kemanusiaan terbesar di AS, juga tidak mendapat undangan acara Gedung Putih tersebut. Islamic Relief USA berfokus mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma di lebih dari 40 negara.

Perwakilan organisasi tersebut setidaknya tiga kali diundang dan hadir dalam acara buka puasa bersama Gedung Putih di era Presiden Barack Obama.

"Kami tidak perlu acara buka puasa bersama. Kami lebih membutuhkan rasa hormat yang sepatutnya kami terima. Jangan beri makan kami dan tusuk kami di saat bersamaan," kata Imam Yahya Hendi, tokoh Islam dari Universitas Georgetown seperti dilansir CNN.

Hendi mengatakan dirinya tak diundang acara buka puasa bersama Gedung Putih tahun ini. Dia pernah menghadiri acara serupa tahun 2009 ketika Obama masih berkuasa.

Meski Trump mengundangnya, Hendi mengatakan dirinya kemungkinan besar tidak akan hadir dalam acara kemarin. Selain Hendi, tak sedikit tokoh Muslim yang berpikiran serupa.

Sebagian tokoh menganggap acara buka puasa tahun ini dilakukan Trump demi menenangkan sekutu-sekutu AS yang khawatir terhadap sikapnya terhadap Muslim, bukan untuk benar-benar mendekatkan diri dengan komunitas Islam di negara itu.

"Saya tidak diundang, tapi jika saya diundang pun saya tidak akan datang ke acara buka puasa itu. Menghadiri acara seperti itu di masa pemerintahaan saat ini menurut saya berarti memaklumi sikap pemerintah terkait Islam selama ini," tutur Dalia Mogahed, Direktur Institute for Social Policy and Understanding.

Credit cnnindonesia.com