WINA
- Pemerintah Austria akan menutup tujuh masjid dan mengusir sejumlah
imam yang didanai pihak asing. Keputusan itu disampaikan Kanselir
Sebastian Kurz, Jumat (8/6/2018).
Kurz membuat keputusan itu setelah penyelidikan foto yang dibuat di sebuah masjid Austria, yang dianggap bermuatan "politik Islam". "Masyarakat paralel, politik Islam dan radikalisasi tidak memiliki tempat di negara kita," kata Kurz.
Foto-foto yang diterbitkan oleh mingguan Falter menunjukkan anak-anak muda mengenakan seragam militer, berbaris, memberi hormat, melambai-lambaikan bendera Turki. Mereka kemudian beradegan meninggal. Anak-anak muda yang beradegan meninggal itu dibungkus bendera.
Adegan itu mengulang pertempuran 1915-1916 Gallipoli. Dalam Perang Dunia I tersebut, pasukan sekutu dikalahkan oleh Turki.
Masjid yang jadi lokasi adegan itu adalah masjid yang yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan Islam Turki (ATIB), organisasi yang berbasis di Kota Cologne, Jerman. ATIB merupakan cabang dari dinas urusan agama Turki, Diyanet.
ATIB sendiri mengutuk foto-foto yang mengusik Kanselir Kurz. Organisasi tersebut juga menyesalkan adegan politik yang terjadi di dalam masjid.
Kurz telah menjadi kritikus yang konsisten terhadap "politik Islam". Dia telah memerintahkan pembuatan undang-undang perlindungan anak yang melarang pengenaan jilbab di taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menghadapi diskriminasi pada usia tersebut.
Selain itu, Kanselir Kurz telah menentang aksesi Turki ke Uni Eropa dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi oleh Ankara.
Rencana penutupan tujuh masjid dan pengusiran para imam yang didanai asing itu didasarkan pada undang-undang tahun 2015, yang antara lain mencegah komunitas agama mendapatkan dana dari luar negeri.
Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl, seperti dikutip AP, mengatakan ada sekitar 40 imam yang dipekerjakan oleh ATIB. Izin tinggal mereka di negara Eropa itu sedang ditinjau ulang.
Kickl menambahkan, sejauh ini ada dua kasus izin tinggal imam yang muncul. Dua izin tinggal imam telah dicabut, lima izin imam lainnya ditolak sejak pertama kali diajukan.
Kanselir Kurz merupakan pemimpin konservatif dari Partai Kebebasan yang dikenal dengan kebijakan anti-migrasi.
Kurz membuat keputusan itu setelah penyelidikan foto yang dibuat di sebuah masjid Austria, yang dianggap bermuatan "politik Islam". "Masyarakat paralel, politik Islam dan radikalisasi tidak memiliki tempat di negara kita," kata Kurz.
Foto-foto yang diterbitkan oleh mingguan Falter menunjukkan anak-anak muda mengenakan seragam militer, berbaris, memberi hormat, melambai-lambaikan bendera Turki. Mereka kemudian beradegan meninggal. Anak-anak muda yang beradegan meninggal itu dibungkus bendera.
Adegan itu mengulang pertempuran 1915-1916 Gallipoli. Dalam Perang Dunia I tersebut, pasukan sekutu dikalahkan oleh Turki.
Masjid yang jadi lokasi adegan itu adalah masjid yang yang dikelola oleh Asosiasi Kebudayaan Islam Turki (ATIB), organisasi yang berbasis di Kota Cologne, Jerman. ATIB merupakan cabang dari dinas urusan agama Turki, Diyanet.
ATIB sendiri mengutuk foto-foto yang mengusik Kanselir Kurz. Organisasi tersebut juga menyesalkan adegan politik yang terjadi di dalam masjid.
Kurz telah menjadi kritikus yang konsisten terhadap "politik Islam". Dia telah memerintahkan pembuatan undang-undang perlindungan anak yang melarang pengenaan jilbab di taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menghadapi diskriminasi pada usia tersebut.
Selain itu, Kanselir Kurz telah menentang aksesi Turki ke Uni Eropa dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi oleh Ankara.
Rencana penutupan tujuh masjid dan pengusiran para imam yang didanai asing itu didasarkan pada undang-undang tahun 2015, yang antara lain mencegah komunitas agama mendapatkan dana dari luar negeri.
Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl, seperti dikutip AP, mengatakan ada sekitar 40 imam yang dipekerjakan oleh ATIB. Izin tinggal mereka di negara Eropa itu sedang ditinjau ulang.
Kickl menambahkan, sejauh ini ada dua kasus izin tinggal imam yang muncul. Dua izin tinggal imam telah dicabut, lima izin imam lainnya ditolak sejak pertama kali diajukan.
Kanselir Kurz merupakan pemimpin konservatif dari Partai Kebebasan yang dikenal dengan kebijakan anti-migrasi.
Credit sindonews.com
