Senin, 09 April 2018

Pembelot KGB Ungkap Penyerang Racun Sergei Skripal

Serangan racun saraf yang mengguncang eropa

Foto: republika

Pembelot mengatakan seorang Rusia diduga perencana serangan akan tetap di Inggris

CB, LONDON -- Seorang pembelot badan intelijen Rusia Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) mengungkapkan pada Sabtu (7/4) mengenai penyerang mantan intelijen ganda Rusia di Salisbury, Inggris. Dia mengatakan bahwa seorang Rusia yang diduga merencanakan serangan racun saraf terhadap agen Sergei Skripal dan putrinya Yulia akan tetap berada di Inggris.

Mantan agen KGB itu adalah Boris Karpichkov (59 tahun). Dia mengungkapkan kepada Sunday Mirror bagaimana rencana pembunuhan itu mungkin telah terungkap. Dia mengatakannya berdasarkan pelatihan intelijennya sendiri dalam racun mematikan.

Dia mengatakan penyadap dari agen mata-mata Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia akan memantau ponsel Yulia, email, internet, dan Skype untuk menentukan tanggal dan waktu penerbangannya ke Inggris. Agen yang menyamar itu diduga telah memandu enam orang anggota skuad yang dikenal sebagai The Cleaners. Mereka dipandu ke target mereka diSalisbury.

Empat hari sebelum keberangkatan, enam operator lapangan FSB akan dipilih untuk membentuk kelompok operasional khusus atau SOG. Kelompok ini bertugas untuk melaksanakan misi.

Mereka akan mencuri identitas palsu dari negara di Uni Eropa, sehingga mereka tidak membutuhkan visa ketika bepergian. Paspor narapidana yang sebenarnya di penjara Uni Eropa akan dikloning.

Itu akan memungkinkan SOG untuk menuju ke Inggris dalam satu dan dua orang. Mereka melakukan perjalanan menggunakan feri, bukan penerbangan yang lebih banyak diteliti.

Kemudian satu orang akan tinggal di Moskow untuk mengikuti Yulia (33 tahun). Yulia terbang ke Heathrow dan mendarat pukul 2.40 sore waktu setempat pada 3 Maret. Setelah mata-mata itu yakin Yulia berada di bawah pengawasan oleh tim SOG yang sudah berada di posisi di Inggris, mata-mata itu akan kembali.

Pada pukul 4.15 sore berikutnya, Sergei dan Yulia terkapar di sebuah bangku taman dekat restoran Zizzi di Salisbury karena keracunan. Agen yang menyamar itu akan menyediakan rumah yang aman, membeli atau menyewa mobil dan sepeda motor dengan uang tunai.

Semua fasilitas itu diberikan kepada SOG untuk menunjang tugas mereka melakukan serangan terhadap Sergei (66 tahun) dan Yulia. Sedangkan agen yang menyamar itu akan mengintai di mana operasi hitam itu akan dilaksanakan.

Dia yang merencanakan rute penyerangan oleh skuad tersebut untuk menghindari pengawasan kamera CCTV. Dia juga akan bertanggung jawab untuk memeriksa apakah ada pengawasan terhadap Sergei Skripal yang mungkin membahayakan misi.

Karpichkov adalah mantan mayor dalam KGB, yang penggantinya FSB. Dia sendiri diberi lisensi untuk membunuh dengan racun sebelum dia membelot ke Inggris.

"Saya diberitahu bahwa hanya satu tetes atau sedikit bubuk dari substansi yang akan saya dapatkan lebih dari cukup untuk melikuidasi siapa pun. Saya harus mengenakan dua pasang sarung tangan, yang terbuat dari karet, dan berhati-hati menahan nafas," katanya.

Semua yang diperlukan kemudian adalah menyebarkannya pada barang-barang yang digunakan sehari-hari, pegangan pintu, kunci tas pribadi, ransel, kotak diplomat, gagang pintu mobil, tutup bahan bakar mobil, dan sebagainya. "Saya juga bisa mengerjakannya melalui handset ponsel mereka, baik di kantor mereka atau di kantor pribadi mereka".

Dalam kasus Skripal, 'pegangan pintu depannya' adalah mengirimkan racun pada 4 Maret. Agen ganda itu dipenjara oleh Rusia karena juga menjadi agen Inggris. Namun dia dibebaskan pada 2010 dengan barter agen.

Sekitar 29 negara telah mengusir 145 utusan Rusia dalam solidaritas dengan Inggris atas serangan itu. Ajaibnya, kini Skripal dan Yulia berangsur membaik setelah melewati berpekan-pekan perawatan intensif.

Karpichkov mengatakan kemungkinan penyerang itu menggunakan agen saraf Novichok A-234. Setelah berhasil, anggota skuad itu akan menghilang dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Tetapi agen yang menyamar itu akan tetap tinggal untuk menyiapkan misi selanjutnya.

Credit republika.co.id

Turki Mengutuk Serangan Kimia di Douma Suriah

Anak-anak menerima perawatan medis setelah pasukan rezim Assad diduga melakukan serangan gas beracun ke kota Duma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, 7 April 2018. Media pemerintah Suriah membantah jika militer telah meluncurkan serangan kimia. Fadi Abdullah/Anadolu

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan sebuah pernyataan, Ahad, 8 April 2018, isinya mengutuk keras serangan kimia di Kota Douma, Suriah, dan mendesak masyarakat internasional melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku.
Media Turki, Daily Sabah, dalam pemberitaannya mengatakan, pasukan rezim Bashar al Assad menjatuhkan bom barel berisi racun kimia di kawasan sipil di pinggiran Damaskus, Ghouta Timur, pada Sabtu dini hari, 7 April 2018, waktu setempat. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 70 orang tewas dan lebih dari 500 orang cedera.

Pekerja medis memberikan oksigen kepada bayi melalui respirator setelah dugaan serangan gas beracun di Douma, Ghouta timur, Suriah, 8 April 2018. Serangan gas beracun ini terjadi di sebuah kota yang dikuasai pemberontak di dekat ibu kota. AP/White Helmet

"Kami mengutuk keras serangan tersebut yang diduga dilakukan oleh rezim. Masyarakat internasional punya rekaman rezim Suriah pernah menggunakan senjata kimia," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
Pernyataan itu menambahkan, insiden itu menunjukkan, resolusi Dewan Keamanan PBB tentang penggunaan senjata kimia bernomor 2118, 2209, dan 2235 telah diabaikan. "Kami berharap komunitas internasional menunjukkan reaksinya dalam menghadapi serangan."

Seorang anak Suriah menunggu untuk menerima perawatan medis setelah pasukan rezim Assad diduga melakukan serangan gas beracun ke kota Duma, Ghouta Timur, Suriah, 7 April 2018. Halil el-Abdullah/Anadolu
Sementara itu dari Rusia diperoleh informasi, sekutu dekat Suriah itu membantah segala berita tentang serangan senjata kimia. Sebab semua berita tersebut dianggap bohong dan dibuat-buat.

"Penyebaran cerita gadungan tentang penggunaan klorine dan zat beracun lainnya oleh pasukan pemerintah Suriah terus berlanjut," bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip Reuters.

Credit TEMPO.CO

Warga Suriah Unjuk Rasa Kecam Serangan Kimia Rezim Assad

Foto ini dirilis oleh kantor berita resmi Suriah SANA, menunjukkan pasukan pemerintah Suriah mengawasi evakuasi para pejuang dan keluarga mereka dari kota terkepung Douma, sebelah timur Damaskus, Suriah, pada Senin, 2 April 2018.

Foto: SANA/AP

Mereka mengutuk serangan kimia yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Assad

CB, IDLIB -- Warga yang berada di wilayah kelompok oposisi Suriah melakukan unjuk rasa atas serangan kimia baru yang dilancarkan rezim pemerintahan Suriah Bashar al-Assad, Ahad (8/4) waktu setempat. Dengan serangan kimia tersebut, militer Suriah menyerang Ghouta Timur.

Kantor berita Turki Anadolu melaporkan, warga yang berunjuk rasa berasal dari daerah Khan Shaykhun, Maarrat al-Nu'man dan Saraqib yang terletak di Provinsi Idlib. Tak hanya mereka, warga lokal dari Maar Shuhur, Kafrehmul, Aleppo Barat, Kifrenbude, dan beberapa daerah di Hama juga ikut berdemonstrasi.

Mereka berunjung rasa sambil menunjukkan spanduk bertuliskan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mereka berharap masyarakat dunia melihatnya, meminta keadilan, dan menuntut agar ada keberpihakan pada hak asasi warga Ghouta Timur.

Seorang aktivis Suriah, Muhammad al-Hani, yang berpartisipasi dalam demonstrasi di Saraqib, mengatakan bahwa mereka mengutuk serangan kimia yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Suriah Bashar al-Assad di Douma, Ghouta Timur.

Sementara itu, seorang anggota dari White Helmetes, Hasan al-Hassan, menuturkan penyerangan rezim Assad terhadap Douma terjadi akibat adanya perlindungan dari masyarakat internasional.

Aktivis lainnya, Firas Abdullah, pun menuding Suriah dan Rusia sebagai dalang penyerangan yang menggunakan senjata kimia terhadap ratusan ribu orang. Serangan ini juga telah menuai kecaman dunia internasional termasuk Turki dan Arab Saudi.

Seperti diketahui, pada 24 Februari lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2401 yang isinya menyerukan gencatan senjata selama sebulan di Suriah, terutama di Ghouta Timur. Ini untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Namun Suriah tidak mematuhinya lalu pada Maret lalu meluncurkan serangan darat dengan dukungan kekuatan udara Rusia untuk mengambil-alih wilayah Ghouta Timur yang dipegang oleh kelompok oposisi. Kawasan permukiman bagi sekitar 400 ribu warga sipil, di pinggiran kota tetap menjadi target pengepungan rezim pemerintahan Suriah.

Komisi Penyelidikan PBB pun telah merilis laporan yang isinya menyatakan bahwa rezim Assad telah melakukan kejahatan perang di Ghouta Timur, di antaranya karena menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.

Credit republika.co.id

Turki Desak Taliban Ikut Proses Perdamaian Afganistan

CB, Jakarta - Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, pada Ahad 8 April 2018, menyampaikan desakannya terhadap Taliban di Afganistan agar terlibat dalam proses perdamaian bersama pemerintah Kabul.
Keterangan tersebut disampaikan Yildirim ketika melakukan konferensi pers bersama pejabat tinggi Afganistan Abdullah Abdullah di Kabul, Ahad.

Sejumlah pemuda Afganistan bermain musik dan menikmati secangkir teh saat piknik di era 1960an. Rezim Taliban menguasai Afganistan sejak tahun 1994 hingga 2001. Dailymail.co.uk/Dr Bill Podlich

Yildirim disambut langsung oleh Abdullah Abdullah atas kedatangannya di Istana Qasr-e-Safaidar di Ibu Kota Kabul. Menurut Yildirim di depan awak media, dia memuji langkah berani pemerintah Afganistan mengajak Taliban duduk bersama membicarakan masalah perdamaian.
"Proses perdamaian adalah jalan bagi Afganistan untuk memecahkan masalah teror. Ini adalah langkah yang sangat berarti," kata Yildirim. "Kami berharap Taliban mengambil kesempatan bersejarah. Saatnya meninggalkan masa lalu dan membangun masa depan," tambahnya seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Senjata Taliban yang diduga dipasok oleh Rusia. Cnn.com
Pada kesempatan tersebut, Yildirim juga menggarisbawahi pentingnya perjalanan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbas ke Kabul baru-baru ini.

Dia tegaskan sikap Turki yang akan melanjutkan dukungannya terhadap Afganistan dalam memerangi terorisme dan juga meningkatkan kerja sama bilateral dalam segala bidang, termasuk perdagangan dan pertahanan.

Credit TEMPO.CO

Dibebaskan Pengadilan Jerman, Puigdemont Ajak Dialog Spanyol

Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. AP Photo

CB, Bonn - Mantan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, menyerukan dialog dengan pemerintah Spanyol. Dia melakukan ini segera setelah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Jerman.
Puigdemont diperbolehkan mendapat jaminan setelah hakim Jerman memutuskan dia tidak dapat diekstradisi atas tuduhan "pemberontakan" yang diminta oleh Spanyol. Seperti dilansir media DW, setelah dibebaskan pada Jumat, 6 April 2018, Puigedemont meminta Spanyol membatalkan upaya untuk mengadili para pemimpin separatis Barcelona.

Saat menyapa pendukungnya di luar gedung pengadilan, Puigdemont menyerukan pembebasan segera semua koleganya di penjara-penjara Spanyol.

"Ini memalukan bagi Eropa untuk memiliki tahanan politik," kata Puigdemont seperti dilansir Reuters pada 6 April 2018. "Akhirnya waktu untuk dialog telah tiba."

Dia ditangkap di Jerman bagian utara pada bulan lalu ketika melakukan perjalanan dari Denmark menuju Belgia.
Hakim pada hari Kamis menolak permintaan Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont untuk menghadapi tuduhan pemberontakan. Spanyol menilai kegiatan referendum untuk kemerdekaan Catalonia yang digagas Puigdemont cs tidak sah secara konstitusi.
Menurut Pengadilan Jerman, Puigdemont, yang melarikan diri dari Spanyol lima bulan lalu setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahannya, tidak menimbulkan risiko penerbangan yang serius.
Pengadilan Jerman menetapkan jaminan sebesar 75.000 euro dan Puigdemont harus tetap di Jerman karena dikenai wajib lapor setiap minggunya ke polisi. Menurut media DW, Dia juga dikatakan masih mungkin diekstradisi dengan tuduhan, misalnya, menyalahgunakan dana pemerintah selama berkuasa.

Credit tempo.co

Mohammed bin Salman Desak Prancis Tekan Iran Soal Senjata Nuklir

Pangeran mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Foto/REUTERS/Amir Levy dan AP Photo/Christophe Ena

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, tiba di Prancis, Ahad, 8 April 2018, untuk kunjungan selama dua hari.
Selain untuk membalas kunjungan Presiden Emmanuel Macron pada November 2017, kunjungan ini dimanfaatkan oleh Mohammed bin Salman guna melakukan kerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, dan perdagangan. Pemegang takhta Kerajaan Arab Saudi itu juga akan mengadakan pembicaraan khusus tentang Iran.

Pangeran mahkota Saudi Mohammed bin Salman berbicara dengan Emmanuel Macron di Perancis. dw.com

"Krisis Yaman, Suriah, Qatar, dan kesepakatan nuklir Iran dengan negara superkuat akan menjadi agenda khusus Mohammed bin Salman dengan Macron," tulis Al Jazeera mengutip keterangan para pengamat, Ahad, 8 April.
Sejumlah pengamat mengatakan Putra Mahkota berusia 32 tahun itu sengaja mendekat ke Amerika Serikat ketika Macron meningkatkan hubungan dengan Iran dan bersumpah mempertahankan kesepakatan nuklir dengan negeri Mullah tersebut.
Beberapa negara Barat dan diplomat Arab menggambarkan pertemuan Macron dengan para pemimpin Arab Saudi pada November 2017 berlangsung tegang.

Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Menurut tiga pejabat di Arab Saudi, pada pertemuan tersebut, Mohammed bin Salman mengancam akan mengekang hubungan dengan Prancis jika Macron tidak mengubah keinginannya berdialog dengan Iran, negeri yang menjadi rival Riyadh di Timur Tengah.

Macron, kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengingatkan kembali Mohammed bin Salman soal posisi Prancis di dunia sebagai sebuah kekuatan nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan dan Prancis bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Pertemuan dengan Macron pada Ahad ini diharapkan dapat mencairkan hubungan Arab Saudi dan Prancis.

Credit TEMPO.CO

Konfirmasi ke AS, Kim Jong-un Siap Lucuti Senjata Nuklir

WASHINGTON - Pemerintah Korea Utara (Korut) telah melakukan kontak dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengonfirmasi bahwa Kim Jong-un siap melucuti senjata nuklir. Persiapan itu akan dibahas dengan Presiden Donald Trump.

Menurut laporan AP, Senin (9/4/2018), konfirmasi datang langsung dari Pyongyang, bukan dari negara-negara ketiga seperti Korea Selatan.

Administrasi Trump telah lama mengatakan bahwa jika Korea Utara tidak siap untuk membahas perlucutan program senjata nuklirnya, maka tidak ada alasan bagi kedua negara untuk mengadakan negosiasi.

Trump sendiri membuat kejutan pada bulan lalu ketika dia menerima tawaran yang tidak biasa dari Kim Jong-un untuk mengadakan pertemuan. Korea Utara telah menyampaikan undangan itu kepada delegasi yang berkunjung dari Korea Selatan, yang pada gilirannya melakukan perjalanan ke Washington dan menyampaikan pesan itu kepada Trump.

Presiden Trump mengatakan "ya" untuk pertemuan di sebuah tempat, meskipun AS belum mendengar langsung dari Korea Utara tentang niat baik Kim Jong-un. AS kemudian mendengar dari negara lain termasuk China, di mana Kim melakukan kunjungan langka baru-baru ini, bahwa Korea Utara serius dengan tawaran itu.

Namun, pemerintah Korea Utara belum secara terbuka berbicara tentang rencana pertemuannya dengan Trump. Kurangnya kontak yang diketahui antara Pyongyang dan Washington tentang pertemuan itu telah memicu spekulasi lebih lanjut tentang keseriusan tawaran Kim.

"AS telah menegaskan bahwa Kim Jong-un bersedia untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea," kata seorang pejabat administrasi Trump. Seorang pejabat kedua di pemerintah AS juga mengonfirmasi bahwa ada kontak langsung antara pejabat Amerika dan Korea Utara.

Kapan dan bagaimana kontak dua pemerintah itu tetap rahasia. Soal lokasi pertemuan Kim Jong-un dan Trump juga masih dirahasiakan.

Sebelum dipecat sebagai menteri luar negeri AS, Rex Tillerson pernah mengatakan bahwa setidaknya ada dua atau tiga saluran komunikasi antara para pejabat AS dan Korea Utara.

Laporan adanya kontak antara Pyongyang dan Washington itu muncul saat John Bolton resmi menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Trump yang baru. Pengganti posisi Jenderal HR McMaster ini terkenal dengan pandangan hawkish tentang Korea Utara, di mana dia pernah menganjurkan serangan militer pre-emptive terhadap rezim Pyongyang.

Credit sindonews.com

Temui Menlu Korut, Wamenlu RI Bahas Situasi Semenanjung Korea

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fachir dilaporkan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut), Ri Yong Ho. Keduanya bertemu di sela-sela pertemuan pertemuan tingkat Menteri Gerakan Non-Blok (GNB) di Azerbaijan.

Mengutip dari Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan itu Fachir dan Ri membahas berbagai isu bilateral dan juga kawasan, termasuk di dalamnya mengenai situasi di Semenanjung Korea.

"Menlu Korut jelaskan kemajuan proses dialog antar-Korea dan meminta dukungan Indonesia," kata Kemlu RI, seperti dikutip Sindonews pada Minggu (8/4).

"Wamenlu Fachir sampaikan pandangan positif terhadap kemajuan di Semenanjung Korea sekaligus harapan agar proses dialog di antara kedua Korea dapat berjalan baik," sambungnya.

Korut dan Korea Selatan (Korsel) dilaporkan akan melakukan pertemuan pada akhir April ini. Pertemuan itu dijadwalkan akan dilakukan dalam format pertemuan tingkat tinggi, di mana Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong-un akan menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri rencananya akan digelar di sebuah desa di dekat perbatasan kedua negara, atau yang dikenal dengan nama Zona Demiliterasi. Jika terlaksana, maka pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama pemimpin kedua negara dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Credit sindonews.com

RI Desak GNB Perkuat Dukungan pada Palestina dan Tekan Israel

BAKU - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fachir mendesak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk memperkuat dukungan kepada masyrakat Palestina dan penguatan tekanan pada Israel.

Berbicara saat pertemuan tingkat Menteri GNB di Baku, Azerbaijan, Fachir menyatakan perdamaian antara Israel dan Palestina hanya bisa tercapai jika kedua negara mendapat dukungan yang seimbang dari dunia internasional. Oleh karena itu, dia mendesak GNB untuk memperkuat dukungan bagi Palestina.

“Perdamaian hanya dapat dicapai jika pihak-pihak yang terlibat memiliki tingkat dukungan yang sama. Diperlukan dukungan kuat untuk rakyat Palestina dan proses perdamaian, serta tekanan kuat terhadap Israel," ucap Fachir, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (8/4).

Dia kemudian meminta penegasan komitmen untuk mendukung negara dan rakyat Palestina dan menyampaikan bahwa dukungan yang semakin kuat diperlukan di semua tahapan dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Fachir menekankan perlunya kebersamaan GNB, termasuk dalam upaya internasional untuk pengakuan negara Palestina, mulai dari upaya internasional seperti pengakuan keberadaan negara Palestina serta mendukungnya bergabung pada organisasi dan traktat internasional dan juga pemberian pelatihan di berbagai bidang dan dukungan ekonomi untuk rakyat Palestina.

Dirinya juga menekankan perlunya terus lakukan tekanan internasional terhadap Israel dengan mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara Israel, dan dengan mempromosikan hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk menambahkan bahwa dorongan dan tekankan tersebut harus didasarkan pada proses internasional yang kredibel yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan, serta membuka jalan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB no. 66/225 dan resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2334.

Credit sindonews.com

Jepang-Kamboja tandatangani perjanjian bantuan Rp900 miliar

PM Kamboja, Hun Sen (Reuters)

Phnompenh (CB) - Jepang menandatangani perjanjian hibah dan pinjaman dengan Kamboja senilai lebih dari 900 miliar rupiah pada Minggu, meskipun masyarakat antarbangsa mengkhawatirkan penumpasan oleh Perdana Menteri Hun Sen terhadap penentang pemerintah menjelang pemilihan umum pada Juli.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dan timpalan Kamboja-nya, Prak Sokhonn, menandatangani perjanjian hibah 4,6 juta dolar (Rp46 miliar lebih) dan pinjaman 86 juta dolar (sekitar 860 miliar rupiah) untuk pembangunan ekonomi dan tenaga listrik di ibukota Kamboja, Phnompenh.

Oposisi utama Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada November atas permintaan pemerintah, mendorong beberapa negara Barat mengutuk tindakan keras itu, memotong bantuan, dan memberlakukan larangan visa pada beberapa anggota partai berkuasa.

Kelompok hak asasi manusia dan anggota oposisi mendesak Tokyo untuk mengambil sikap lebih kuat terhadap Hun Sen, tapi Jepang menyatakan akan terus mendukung pemilihan umum dan tidak akan mencampuri yang dikatakannya urusan dalam negeri Kamboja.

Hun Sen pada Minggu memuji Jepang atas bantuan keuangannya, tapi mengecam para penentang.

"Sementara Jepang, teman, memberikan bantuan kepada Kamboja, beberapa orang jahat meracuni berita itu seburuk yang mereka lakukan," kata Hun Sen di Facebook-nya.

Dalam pertemuan dengan Hun Sen pada Minggu, menteri luar negeri Kono menyatakan Jepang akan membantu Kamboja untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030, kata pembantu Hun Sen, Eang Sophalleth.

Dalam pernyataan baru-baru ini kepada Reuters, Kentaro Sonoura, penasihat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mendesak pesaing politik Kamboja mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri kemelut politik.

Credit antaranews.com

Turki Salurkan Bantuan Bagi Rohingya di Kamp Bangladesh

Sejumlah pengungsi muslim Rohingya tidur diatas lantai beralaskan kain plastik di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

Foto: AP/Dar Yasin

Sebanyak 4.000 paket bantuan didistribusikan setiap pekan.

CB, DHAKA -- Delegasi dari Turki yang terdiri dari para deputi dan pejabat dari Otoritas Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat (AFAD) baru-baru ini mengunjungi kamp-kamp di Bangladesh yang menampung warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di provinsi Arakan, Myanmar.

Sejumlah deputi Turki yang berkunjung ke Cox's Bazar itu di antaranya Wakil AKP Konya Husnuye Erdogan, Deputi Tekirdag Ayse Dogan, Deputi Nevsehir Mustafa Acikgoz, Deputi Hatay Haci Bayram Turkoglu dan Deputi Totten Ismail Kayseri, serta Ketua AFAD Mehmet Gulluoglu dan Wakil Presiden Ismail Palakoglu.

Dalam kegiatan itu, tempat yang pertama dikunjung oleh komite tersebut adalah Rumah Sakit Sahra, yang didirikan oleh AFAD. Di tempat itu, Deputi Tamer, yang juga seorang dokter, merawat seorang anak dan memberinya pengobatan.

Selanjutnya, mereka membantu mendistribusikan paket bantuan makanan dari Bulan Sabit Merah Turki di Kamp Kutapong 2, yang juga disebut "Bukit Turki". Selain itu, delegasi tersebut juga mengunjungi Pusat Bantuan Migrasi dan Repatriasi untuk mempelajari tentang kebutuhan warga kamp dari kepala pusat tersebut, Muhammed Abul Kalam. Pada kesempatan itu, Kalam menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Turki.

"Kami akan melakukan lebih dari yang terbaik dengan kerja sama dan bantuan anda," kata Gulluoglu, dilansir di World Bulletin, Ahad (8/4).

Menurut pejabat AFAD, sebanyak 4.000 paket bantuan didistribusikan setiap pekan. Sementara sebanyak 600 paket makanan dibagikan pada hari kunjungan tersebut.

Deputy Turkoglu mengatakan, Turki akan terus memberikan bantuan. Menurut Deputi Erdogan, jumlah pengungsi telah melampaui satu juta dan Bangladesh tidak dapat menanggung beban itu sendirian.

"Karena itu, seluruh dunia harus membantu Bangladesh. Turki melakukan bagiannya di Bangladesh seperti halnya di manapun. Karena Turki, kami berdiri bersama saudara-saudara Muslim kami," kata Erdogan.

Credit republika.co.id

Kesimpulan PBB: Myanmar tak serius dan tak siap pulangkan Rohingya

Anak-anak pengungsi Rohingya membersihkan diri dan mencuci baju di kali dekat tenda penungsian mereka di Madhuchara, Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (23/12). Wabah penyakit rentan menyerang pengungsi Rohingya karena kamp pengungsian yang padat dan gaya hidup mereka yang tidak sehat. ANTARA FOTO/Monalisa/bean/Spt/17.

Yangon (CB) - Myanmar tidak siap memulangkan pengungsi Rohingya, kata pejabat paling senior PBB yang mengunjungi negeri itu tahun ini, setelah Myanmar dituduh menghasut pembersihan etnis dan memaksa hampir 700 riru orang kabur ke Bangladesh.

"Berdasarkan yang saya lihat dan dengarkan dari orang-orang yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, kekhawatiran mengenai perlindungan, kondisi penelantaran yang terus berlanjut, maka tidak kondusif untuk kembali," kata Ursula Mueller, Asisten Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan, yang berada enam hari di Myanmar.

Pemerintah Myanmar sudah menjanjikan sebaik-baiknya dalam memastikan repatriasi di bawah kesepakatan dengan Bangladesh November tahun lalu itu akan berlangsung adil, bermartabat dan aman.

Sejauh ini Myanmar sudah memverifikasi ribuan pengungsi Rohingya untuk repatriasi dan mereka akan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Myanmar jika kondisi sudah nyaman untuk mereka, kata seorang pejabat Myanmar bulan lalu.

Mueller mendapatkan akses ke Myanmar dengan dibolehkan mengunjungi daerah-daerah Rakhine yang paling terdampak, dan bertemu dengan menteri pertahanan dan hubungan perbatasan yang dikendalikan tentara, selain juga bertemu dengan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya.

Eksodus Rohingya dipicu oleh bumi hangus militer Myanmar pada 25 Agustus di Rakhine. Rohingya dibunuh, dibakar, dijarah dan diperkosa sebagai respon militer atas serangan militan Rohingya ke pos keamanan.

"Saya meminta (pemerintah Myanmar) untuk mengakhiri kekerasan dan pemulangan pengungsi dari (kamp pengungsi) Cox's Bazar haruslah secara sukarela, dengan cara bermartabat," kata Mueller kepada Reuters dalam wawancara di Yangon.

Myanmar selama ini bersikukuh bahwa pasukannya hanya melakukan operasi militer yang sah terhadap kelompok yang disebutnya teroris.

Sebelumnya pemerintah Bangladesh sudah mengungkapkan keraguan mereka atas itikad baik Myanmar dalam memulangkan pengungsi Rohingya.

Ketika ditanya apakah Mueller yakin kepada jaminan pemerintah Myanmar bahwa Rohingya dibolehkan kembali ke rumah mereka setelah tinggal sementara di kamp sementara, Mueller menjawab, "Saya sungguh mengkhawatirkan situasinya."

Sebagian dari masalah itu, menurut Human Rights Watch, Myanmar telah membuldoser paling sedikit 55 desa yang sudah dikosongkan selama kekerasan.

"Saya telah menyaksikan daerah-daerah di mana desa-desa dibakar dan dibuldoser. Saya tidak melihat atau mendengar ada persiapan apa pun untuk orang-orang yang akan kembali ke tempat asal mereka," kata Mueller.

Pemerintah Myanmar selalu berkilah pembuldoseran itu dilakukan untuk meratakan jalan bagi pemukiman kembali pengungsi.

Mueller menyatakan bahwa dia juga mencuatkan isu kepada kalangan pejabat Myanmar mengenai akses bantuan kemanusiaan yang terbatas, sampai kepada orang-orang yang rentan di negara itu.

Mueller mendesak pemerintah Myanmar memberikan akses kepada badan-badan bantuan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Veto Penyelidikan Aksi Brutal Israel di Gaza, Hamas Kutuk AS

YERUSALEM - Kelompok perlawanban Palestina, Hamas, mengutuk Amerika Serikat (AS) karena memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Badan beranggotakan 15 negara itu menyerukan penyelidikan atas tindakan kekerasan Israel di Jalur Gaza.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dengan memblokir resolusi, AS terlibat dalam serangan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata di Gaza.

"Dengan memblokir kecaman Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS mengambil bagian dalam serangan terhadap warga kami," ujar Qassem seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (8/4/2018).

AS untuk minggu kedua berturut-turut memblokir pernyataan DK PBB yang mendukung hak Palestina untuk melakukan demonstrasi secara damai. DK PBB juga mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan independen terhadap protes mematikan di Gaza.

Washington adalah satu-satunya anggota DK PBB yang menolak pernyataan mengutuk reaksi Israel terhadap demonstrasi ‘March for Return’.

Qassem juga menuduh AS mendorong pendudukan untuk melanjutkan kejahatannya.

Kementerian Luar Negeri Palestina telah meminta masyarakat internasional untuk menemukan formula baru yang akan menolak hak AS guna memveto resolusi DK PBB menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen terhadap peristiwa di Gaza.

"Jika gagal melakukannya, Dewan Keamanan akan menjadi tidak berdaya dan kehilangan kredibilitas," kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengutuk AS karena memveto resolusi Dewan Keamanan untuk kedua kalinya dan mencatat bahwa Washington telah menutup-nutupi pembantaian Palestina oleh pasukan Israel.

AS telah menolak permintaan DK PBB untuk penyelidikan independen dan transparan terhadap insiden kekerasan di Jalur Gawa. Puluhan warga Palestina telah menjadi martir oleh penggunaan kekuatan Israel yang tidak proporsional sejak 30 Maret.

Credit sindonews.com

Hamas Kecam Keputusan AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza

GAZA - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengutuk Amerika Serikat (AS) karena memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan penyelidikan atas tindakan keras Israel di Jalur Gaza.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem mengatakan dengan memblokir resolusi, AS secara tidak langsung telah terlibat dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata di Gaza.

"Dengan memblokir kecaman DK atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS telah mengambil bagian dalam serangan terhadap orang-orang kami," kata Qassem dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/4).

Qassem dalam pernyataannya juga menyebut bahwa AS telah mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap warga Palestina.

Seperti diketahui, AS untuk minggu kedua berturut-turut memblokir pernyataan DK yang mendukung hak Palestina dan mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan independen terhadap protes mematikan di Gaza.

Washington adalah satu-satunya anggota DK PBB yang menolak pernyataan yang mengutuk tindakan Israel terhadap demonstrasi yang dilakukan warga Palestina yahg dimulai pada akhi Maret lalu itu.

Credit sindonews.com

AS Kembali Blokir Seruan DK PBB

Aksi demonstrasi menentang kebrutalan Israel.

Foto: EPA/Fredrik Persson

AS tolak seruan penyelidikan eskalasi kekerasan di perbatasan Gaza-Israel

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan dilakukannya penyelidikan terkait eskalasi kekerasan di perbatasan Gaza-Israel. AS telah melakukan hal serupa pekan lalu.

Pernyataan yang diusulkan Kuwait sebagai wakil negara-negara Arab di Dewan Keamanan PBB menyatakan kesedihan mendalam atas tewasnya warga Palestina, yang berunjuk rasa di perbatasan Gaza-Israel. Dalam pernyataan tersebut, Dewan Keamanan PBB pun didesak menggelar penyelidikan internal yang transparan terhadap insiden terkait.

Namun AS kembali memblokir pernyataan yang menyerukan dilakukannya penyelidikan terhadap Israel. Pekan lalu, AS melakukan hal serupa setelah 15 warga Palestina di perbatasan Gaza tewas diserang pasukan keamanan Israel.

Kelompok Hamas mengecam tindakan AS yang kembali memblokir seruan penyelidikan terkait kekerasan yang dialami warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel. "Dengan memblokir kecaman Dewan Keamanan pada Jumat (6/4) atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS telah mengambil bagian dalam serangan terhadap rakyat kami,” ujar juru bicara Hamas Hazem Qassem, dikutip laman Anadolu.

Dalam aksi demonstrasi lanjutan di perbatasan Gaza-Israel pada Jumat lalu, sembilan warga Palestina, termasuk seorang jurnalis foto Palestina bernama Yaser Murtaja, tewas ditembak pasukan Israel. Peristiwa ini mengundang perhatian serius dunia, termasuk Uni Eropa.

Uni Eropa, pada Sabtu (7/4), telah merilis pernyataan terkait insiden terbaru di perbatasan Gaza-Israel. "Kemarin, setidaknya sembilan warga Palestina, termasuk seorang wartawan mengenakan jaket 'pers' tewas di Gaza dan ratusan lainnya luka-luka oleh tembakan langsung Israel. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penggunaan kekuatan yang proporsional yang harus ditangani," kata Uni Eropa dalam pernyataannya, dikutip laman Haaretz.

Sejak akhir Maret lalu, ribuan warga Palestina di Gaza menggelar aksi demonstrasi di dekat pagar perbatasan Israel. Aksi ini digelar guna menuntut Israel mengembalikan tanah-tanah yang direbutnya saat perang Arab-Israel tahun 1948 kepada para pengungsi Palestina.

Namun aksi tersebut direspons secara represif oleh pasukan keamanan Israel. Mereka takragu menyerang, bahkan menembak mati warga Palestina yang berpartisipasi dalam aksi itu.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 31 warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel sejak aksi dimulai pada akhir Maret lalu. Sedangkan lebih dari1.400 orang lainnya mengalami luka-luka.

Aksi demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel sendiri rencananya akan dilakukan selama beberapa pekan. Aksi puncak akan digelar pada 15 Mei mendatang ketika Israel memperingati hari kelahirannya.

Credit republika.co.id

UE Coba Klarifikasi Tindakan Keras Israel Terhadap Demonstran Gaza

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) akan mencoba melakukan klarifikasi atas laporan pengunaan kekuatan yang dilakukan Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Lebih dari 30 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilancarkan Israel terhadap demonstran Palestina dalam kurun waktu sepekan terakhir.

UE juga dilaporkan akan melakukan klarifikasi atas laporan militer Israel bahwa orang Palestina melempari mereka dengan batu dan menembaki posisi mereka dan berusaha menaiki pagar untuk menyeberang ke Israel.

"Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penggunaan kekuatan secara proporsional yang harus segera ditangani," Layanan Aksi Eksternal Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (8/4).

"Laporan oleh Pasukan Pertahanan Israel tentang pelemparan batu dan bom molotov terhadap posisi mereka dan upaya untuk menyeberangi pagar ke Israel juga harus diklarifikasi," sambungnya.

Setidaknya sembilan warga Palestina tewas, termasuk di dalamnya seorang jurnalis dalam aksi demonstrasi terbaru yang berlangsung Jumat lalu. Selain sembilan korban tewas, sedikitnya 491 orang terluka oleh tembakan Israel.

Mereka berada di antara ribuan pengunjuk rasa yang mendekati pagar perbatasan di sekitar Gaza. Demonstran membakar ban dan melemparkan batu ke pasukan Israel, yang menanggapi dengan gas air mata dan peluru tajam.

Credit sindonews.com

Israel Kembali Menggila di Gaza, Mesir Murka

KAIRO - Pemerintah Mesir mengeluarkan kecaman keras atas serangan terbaru yang dilakukan Israel terhadap demonstran Palestina. Serangan yang dilakukan Israel pada Jumat lalu itu diketahui menewaskan sejumlah demonstran Palestina dan juga menewaskan seorang jurnalis yang sedang meliput aksi demonstrasi tersebut.

"Mesir mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan yang digunakan pasukan Israel terhadap warga sipil tak berdosa yang berkumpul di tanah Palestina yang diduduki," kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/4).

"Kami menentang pembunuhan terhadap orang-orang, yang menuntut hak-hak hukum mereka, dan menyerukan upaya serius untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya terpenuhi," sambungnya.

Hal senada juga disampaukan oleh Komisi Urusan Arab di Parlemen Mesir. Dalam sebuah pernyataan mereka menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk bertindak guna menghentikan serangan di Palestina dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

"Perlawanan dari orang-orang yang tanahnya diduduki adalah hak yang dijamin oleh konvensi internasional, namun perlawanan damai dari Palestina dijawab kembali dengan peluru tajam dan tembakan," kata pernyataan itu.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak 30 Maret ketika demonstrasi damai dimulai, 31 warga Palestina telah menjadi martir oleh penembak jitu Israel.

Credit sindonews.com

Israel sengaja tembak wartawan di Gaza

ilustrasi penembakan (AntaraNews/Diasty Surjanto)

Paris (CB) – Reporter Tanpa Batas, Sabtu waktu setempat, menuduh tentara Israel melakukan "penembakan yang disengaja" terhadap wartawan di Gaza setelah sepekan pertumpahan darah di perbatasan.

Sembilan orang tewas dalam kerusuhan terakhir, termasuk Yasser Murtaja, seorang jurnalis dari agensi Ain Media yang bermarkas di Gaza, yang tewas akibat luka setelah ditembak, kata Kementerian Kesehatan di Gaza seperti dilansir AFP.

Sedikitnya 491 orang juga terluka oleh tembakan Israel ketika ribuan demonstran mendekati pagar perbatasan di sekitar Gaza pada Jumat kedua berturut-turut, membakar ban dan melemparkan batu ke arah pasukan Israel.

Tidak ada warga Israel yang terluka.

"Fotografer Palestina Yasser Mourtaja mengenakan rompi dengan tanda 'Press': dia jelas korban dari penembakan yang disengaja," kata Christophe Deloire, Sekretaris Jenderal Reporter Tanpa Batas (RSF) via Twitter.

"RSF benar-benar mengecam penembakan yang disengaja terhadap wartawan oleh tentara Israel."

Murtaja (30), ditembak ketika mengambil foto unjuk rasa Khan Younis di selatan wilayah itu. Para saksi mengungkapkan dia dekat dengan bagian depan unjuk rasa ketika terkena tembakan.

Foto AFP yang diambil setelah dia terluka menunjukkan Murtaja mengenakan rompi pers saat menerima perawatan.

Credit antaranews.com

Gas Kimia Suriah, Prancis Desak PBB Gelar Pertemuan Darurat

Foto yang diambil kelompok antipemerintah Suriah Edlib Media Center yang telah diautentifikasi menunjukkan dokter menangani seorang anak menyusul dugaan serangan kimia di Kota Khan Sheikhoun, Idlib, Suriah, 4 April 2017.

Foto: Edlib Media Center, via AP

Serangan kimia Suriah dinilai telah melanggar hukum humaniter internasional

CB, ANKARA -- Prancis meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pertemuan darurat untuk membahas serangan kimia terbaru yang dilakukan rezim pemerintahan Suriah di wilayah Ghouta Timur. Pasalnya, 70 warga sipil tewas akibat serangan kimia yang dilancarkan pasukan Suriah di bawah kendali Presiden Bashar al-Assad.

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian mengutuk keras pasukan Suriah yang mengepung Kota Douma di Ghouta Timur dan mengebom daerah tersebut hingga mengakibatkan adanya korban dari warga sipil dalam waktu 24 jam. Tindakan pasukan Suriah ini dilakukan pada Sabtu (8/4) kemarin waktu setempat dan menewaskan 70 warga sipil.

Kantor Berita Turki Anadolu pada Senin (9/4) ini melaporkan, lembaga pertahanan sipil White Helmets mencatat adanya penggunaan gas beracun dalam serangan yang terjadi di Kota Douma itu. Le Drian juga prihatin dan geram atas serangan kimia Suriah. Sebab, serangan ini telah melanggar hukum humaniter internasional.

Otoritas Perancis menyatakan, penggunaan senjata kimia merupakan kejahatan perang dan pelanggaran terhadap rezim nonproliferasi internasional. Mereka menegaskan bakal memikul tanggung jawab dengan melakukan perlawanan terhadap proliferasi kimia.

Seperti diketahui, pada 24 Februari lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2401 yang isinya menyerukan gencatan senjata selama sebulan di Suriah, terutama di Ghouta Timur. Ini untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Namun Suriah tidak mematuhinya lalu pada Maret lalu meluncurkan serangan darat dengan dukungan kekuatan udara Rusia untuk mengambil-alih wilayah Ghouta Timur yang dipegang oleh kelompok oposisi. Kawasan permukiman bagi sekitar 400 ribu warga sipil, di pinggiran kota tetap menjadi target pengepungan rezim pemerintahan Suriah.

Komisi Penyelidikan PBB pun telah merilis laporan yang isinya menyatakan bahwa rezim Assad telah melakukan kejahatan perang di Ghouta Timur, di antaranya karena menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.

Credit republika.co.id

Trump Ancam Gempur Rezim Suriah, Rusia Peringatkan AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump mengancam akan melancarkan tindakan militer terhadap rezim Bashar al-Assad di Suriah atas tuduhan serangan senjata kimia di Douma. Rusia dengan cepat melontarkan peringatan keras terhadap Washington jika nekat menyerang Damaskus.

Trump mengatakan Assad akan "membayar mahal" karena memubunuh banyak warga sipil dengan serangan senjata kimia. Pemimpin Amerika ini juga menyalahkan Iran dan Presiden Rusia Vladimir Putin karena mendukung Assad yang dia sebut "binatang".

"Banyak yang mati, termasuk wanita dan anak-anak, dalam serangan kimia yang tidak ada artinya di Suriah. Area kekejaman berada di titik pengepungan dan dikelilingi oleh tentara Suriah, membuatnya benar-benar tidak dapat diakses dunia luar," tulis Trump melalui akun Twitter @realDonaldTrump, yang dilansir Reuters, Senin (9/4/2018).

"Presiden Putin, Rusia dan Iran bertanggung jawab karena mendukung binatang Assad. Besar harga yang harus dibayar," lanjut Trump.

Pemerintah Assad membantah pasukannya meluncurkan serangan kimia. Rusia, sebagai sekutu terkuat Assad, menyebutnya sebagai laporan palsu.

Ancaman serangan militer Trump mengingatkan kejadian tahun lalu, di mana pasukan AS atas perintah Trump untuk pertama kalinya menggempur basis Angkatan Udara Suriah dengan beberapa rudal jelajah Tomahawk. Serangan itu diklaim sebagai balasan karena Assad dituding membunuh para warga sipil dengan bom gas sarin.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan AS jika nekat meluncurkan serangan militer terhadap rezim Suriah hanya dengan "alasan yang dibuat-buat".

"konsekuensi yang mengerikan jika ada campur tangan militer," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut mengecam laporan terbaru tentang serangan kimia terhadap puluhan warga sipil di kota Douma yang yang dikuasai para militan. "Laporan itu adalah contoh lain dari rangkaian terus-menerus berita palsu tentang penggunaan klorin dan agen kimia lainnya oleh pasukan pemerintah," imbuh Kementerian Luar Negeri Rusia membela Assad.

sumber laporan itu, menurut Rusia, adalah kelompok "pertahanan sipil" yang terkenal jahat, yakni White Helmets, yang telah berulang kali dituduh memiliki hubungan dengan teroris, serta kelompok-kelompok lain yang berbasis di AS dan Inggris.

Rusia jauh hari sudah memperingatkan tentang "serangan kimia dengan bendera palsu" yang bertujuan untuk memfitnah Assad. Pelaku serangan, menurut Moskow, adalah pihak-pihak yang tidak tertarik pada penyelesaian politik dari krisis Suriah.

"Tujuan dari spekulasi tak berdasar ini adalah untuk melindungi para teroris dan oposisi radikal yang menolak untuk terlibat dalam penyelesaian (proses) politik, serta untuk membenarkan potensi serangan militer dari luar," imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dikutip Russia Today.

"Setiap campur tangan militer di Suriah yang dilakukan di bawah dalih yang dibuat-buat atau dibuat-buat, benar-benar tidak dapat diterima dan dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan."

Credit sindonews.com

Serangan Gas Beracun di Suriah, 70 Orang Tewas

Beberapa bayi memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun di Desa Shifunieh, Ghouta Timur, Suriah

Foto: Mohammed Badra/EPA-EFE

Douma jadi wilayah terakhir yang dikuasai oposisi di Suriah timur

CB, JAKARTA -- Serangan gas beracun terjadi di Douma, salah satu wilayah di Ghouta Timur, Suriah, Sabtu (7/4). Setidaknya 70 orang dilaporkan tewas dalam kejadian ini, menurut laporan dari petugas medis.

Diperkirakan jumlah korban akan terus meningkat. Sebelumnya, kelompok sukarelawan medis bernama White Helmets mengatakan serangan gas beracun membuat sekitar 150 orang tewas, seiring penemuan jenazah di Douma.

Douma menjadi wilayah terakhir yang dikuasai oleh kelompok oposisi di Ghouta Timur. Tak sedikit yang menyakini bahwa serangan gas beracun kali ini diluncurkan oleh Pemerintah Suriah bersama dengan Rusia.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan telah memantau laporan yang menyebutkan bahwa rezim Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al Assad harus bertanggung jawab. Selama ini, sejumlah serangan yang melibatkan gas kimia dan beracun kerap dialamtkan terhadap pasukan pemerintah yang bekerjasama dengan Rusia.

Rusia pada akhirnya memikul tanggung jawab atas serangan brutal di Suriah yang tak terhitung jumlahnya dengan menggunakan senjata kimia, ujar pernyataan Departemen Luar Negeri AS, dilansir BBC, Ahad (8/4).

Laporan dari salah satu media pro oposisi Suriah menyebutkan serangan gas beracun di Douma telah membuat lebih dari seribu orang terkena dampak kesehatan. Diduga gas beracun diluncurkan dengan menggunakan bom barel yang dijatuhkan dari atas helikopter. Gas tersebut diyakini sebagai sarin, salah satu agen saraf beracun.

Credit republika.co.id

Rusia Bantah Jadi Dalang Serangan Gas di Suriah

Rusia menampik tuduhan jadi dalang di balik serangan senjata kimia mematikan di Douma, Suriah, Sabtu (7/4). (AFP PHOTO / Aaref WATAD)

Jakarta, CB -- Rusia menampik tuduhan jadi dalang di balik serangan senjata kimia mematikan di Douma, Suriah, Sabtu (7/4). Pernyataan ini disampaikan layanan berita Interfax mengutip dari Kementerian Pertahanan Rusia.

"Kami jelas membantah tuduhan ini," kata Mayor Jenderal Yuri Yevtushenko, kepala pusat perdamaian dan rekonsiliasi Rusia di Suriah, dikutip dari Reuters.

"Dengan ini kami mengumumkan bahwa kami siap mengirim spesialis bidang radiasi, pertahanan kimia dan biologi dari Rusia untuk mengumpulkan informasi, segera setelah Douma dibebaskan dari militan. Ini akan mengonfirmasi tuduhan dari pernyataan tersebut."

Sebelumnya, kelompok aktivis Suriah melaporkan terjadinya serangan brutal di reruntuhan kota Douma yang dikuasai pemberontak di Ghouta Timur, Sabtu (8/4). Serangan ini menyebabkan puluhan warga sipil tewas dan 500 orang lainnya luka-luka.

Kelompok-kelompok aktivis tersebut mengatakan bahwa serangan dengan gas beracun dalam bom barel yang dijatuhkan helikopter di Douma menyebabkan orang mati lemas dan tersedak.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Bantah Terjadi Serangan Senjata Kimia di Douma

Korban dugaan serangan kimia Suriah.

Foto: Edlib Media Center, via AP

Rusia siap kirim ahli radiasi dan biologi buktikan tidak ada serangan kimia di Douma.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia, pada Ahad (8/4), menepis laporan tentang serangan senjata kimia di Douma, Suriah yang dikuasai kelompok pemberontak. Setidaknya 49 orang telah dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

"Kami jelas membantah informasi ini (serangan senjata kimia di Douma)," ujar Kepala Pusat Perdamaian dan Rekonsiliasi Rusia di Suriah Mayor Jenderal Yuri Yevtushenko.

Ia mengatakan akan membuktikan informasi terkait serangan senjata kimia di Douma adalah keliru dan menyesatkan. "Kami dengan ini mengumumkan kami siap mengirim ahli Rusia dalam bidang radiasi, pertahanan kimia, dan biologi untuk mengumpulkan informasi, segera setelah Douma dibebaskan dari milisi. Ini akan mengonfirmasi sifat palsu dari laporan ini," kata Yevtushenko.

Serangan gas beracun terjadi di Douma, salah satu wilayah di Ghouta Timur, Suriah, Sabtu (7/4) malam waktu setempat. Serangan ini seketika menewaskan puluhan orang. Pemerintah Suriah disebut bertanggung jawab atas serangan terbaru di Douma. Namun Damaskus telah membantah tegas tuduhan tersebut.

Ini bukan pertama kali pemerintah Suriah dituding menggunakan senjata kimia. Pada Januari lalu, beredar laporan yang menyatakan pemerintah Suriah masih memanfaatkan senjata kimia untuk menyerang Ghouta Timur. Suriah dan sekutunya Rusia membantah hal tersebut.

Amerika Serikat (AS) menuding Rusia menghalangi dan mencegah badan investigasi PBB menyelidiki penggunaan senjata kimia di Suriah. AS menilai tindakan Rusia jelas telah mengirim pesan berbahaya kepada dunia.

"Ketika Rusia membunuh Mekanisme Investigasi Bersama (MIB), mereka mengirim pesan berbahaya kepada dunia, yang tidak hanya mengatakan penggunaan senjata kimiadapat diterima, tapi juga mereka yang menggunakan senjata kimia tidak perlu diidentifikasi atau bertanggung jawab," ujar Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley pada Januari lalu.

Haley menegaskan, AS akan terus mendukung upaya penyelidikan penggunaan senjata kimia di Suriah. "AS tidak akan pernah berhenti memperjuangkan anak-anak, wanita, dan pria Suriah yang tidak bersalah dan telah menjadi korban pemerintahan merekasendiri dan mereka terus mendukungnya," katanya.

Pada Agustus 2015, Dewan Keamanan PBB membentuk MIB. Hal ini dilakukan setelah terbitnya laporan tentang penggunaan senjata kimia di Suriah. Dalam laporan akhir tahun lalu, MIB menyalahkan rezim pemerintah Suriah atas serangan senjata kimia yang terjadi di Khan Sheikhoun. Dalam peristiwa tersebut, sedikitnya 100 warga Suriah, termasuk anak-anak, tewas akibat menghirup gas beracun.

Laporan tentang penggunaan senjata kimia di Suriah memang terus bermunculan. Hal ini dipicu sebuah serangan pada Agustus 2013 di Ghouta Timur, dekat Damaskus. Kala itu, serangan yang diyakini memanfaatkan senjata kimia menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Credit republika.co.id

80 Diduga Tewas dalam Serangan Gas Beracun Suriah

Korban serangan kimia Suriah.

Foto: AP

Serangan terjadi setelah runtuhnya gencatan senjata.

CB, DAMASKUS -- Para aktivis, petugas penyelamat dan tenaga medis Suriah mengungkapkan pada Ahad (8/4) serangan gas beracun di kota yang dikuasai pemberontak telah menewaskan sedikitnya 40 orang. Tuduhan tersebut dibantah rezim Suriah.

Serangan yang diduga dilancarkan di kota Douma, dekat ibu kota, itu terjadi pada Sabtu (7/4) malam. Serangan terjadi setelah runtuhnya gencatan senjata.

Syrian Observatory for Human Rights menyebutkan setidaknya 80 orang tewas di kota Douma pada Sabtu (7/4). Ini termasuk sekitar 40 orang yang meninggal karena mati lemas.

Penanggap pertama yang terkait dengan oposisi, yang dikenal sebagai White Helmets, juga melaporkan serangan itu. White Helmets mengatakan seluruh keluarga ditemukan mati lemas di rumah dan tempat tinggal mereka.

Laporan itu melaporkan korban tewas akibat mati lemas lebih dari 40. Syrian American Medical Society, sebuah organisasi bantuan, mengatakan 41 orang terbunuh dan ratusan lainnya terluka. Laporan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Pasukan pemerintah Suriah melanjutkan serangan mereka terhadap kota Douma yang dikuasai pemberontak pada Jumat (6/4) sore. Setelah gencatan senjata selama 10 hari runtuh karena ketidaksepakatan mengenai evakuasi pejuang oposisi.

Serangan dilanjutkan beberapa hari setelah ratusan pejuang oposisi dan keluarga mereka meninggalkan Douma menuju daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah utara. Douma adalah benteng pemberontak terakhir di Ghouta timur.

Serangan gas yang diduga terjadi di Douma ini terjadi hampir tepat setahun setelah serangan kimia di kota Suriah Khan Sheikhoun di Irak utara dan menewaskan puluhan orang. Serangan itu mendorong Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memerintahkan serangan rudal ke pangkalan udara Suriah.

Pemerintah Suriah dan sekutunya, Rusia, membantah terlibat dalam dugaan serangan gas. Douma berada di pinggiran Damaskus yang dikenal sebagai Ghouta timur.Sebuah serangan kimia di Ghouta timur pada 2013 yang secara luas disalahkan pada pasukan pemerintah menewaskan ratusan orang. Serangan itu mendorong AS untuk mengancam aksi militer sebelum kemudian mundur.

Suriah terus membantah pernah menggunakan senjata kimia selama perang sipil selama tujuh tahun tersebut. Suriah juga mengatakan mereka telah menghapuskan senjata kimia di bawah perjanjian 2013 yang ditengahi oleh AS dan Rusia setelah serangan di Ghouta timur.

Credit republika.co.id

500 Orang Dilaporkan Luka Karna Serangan Gas Klorin di Ghouta

ilustrasi Suriah (AFP PHOTO / Abdulmonam EASSA)

Jakarta, CB -- Kelompok aktivis Suriah melaporkan terjadinya serangan brutal di reruntuhan kota Douma yang dikuasai pemberontak di Ghouta Timur, Suriah, Sabtu (8/4).

Serangan ini menyebabkan puluhan warga sipil tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Kelompok-kelompok aktivis tersebut mengatakan bahwa serangan dengan gas beracun dalam bom barel yang dijatuhkan oleh helikopter di atas Douma menyebabkan orang mati lemas dan tersedak.

Kantor berita pemerintah Suriah, SANA mengutip sebuah 'sumber resmi' membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa laporan tersebut adalah sebuah upaya untuk menghalangi kemajuan militer.

SANA, mengutip sumber yang sama, menulis bahwa tentara Arab Suriah tak perlu menggunakan bahan kimia apapun seperti yang diklaim oleh afiliasi media teroris.

Gambar grafis tentang penyerangan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang, termasuk anak-anak banyak yang tewas dan terluka. Beberapa di antaranya terlihat mengeluarkan ludah atau busa di pusat medis darurat.

Mengutip CNN, seorang petugas berwenang dari Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) mengungkapkan bahwa para dokter di Ghouta Timur melihat pasien kejang dan beberapa terlihat lumpuh, tak responsif.

Hanya saja, gambar ini belum bisa dipastikan keasliannya.

UOSSM, mengutip para dokter dan aktivis lapangan merilis pernyataan yang mengatakan bahwa serangan besar-besaran dengan gas atau bahan kimia tersebut menyebabkan 25 orang terbunuh dan 500 orang lainnya terluka.

Mengutip AFP, serangan ini diduga dilakukan dengan menggunakan gas klorin beracun.

Credit cnnindonesia.com

Minggu, 08 April 2018

Mengintip Jet Tempur Generasi Ke-6 AS yang Diklaim Bersenjata Laser

WASHINGTON - Laboratorium Penelitian Angkatan Udara (AFRL) Amerika Serikat (AS) telah merilis sebuah video pada akhir Maret 2018 tentang jet siluman canggih yang diklaim sebagai jet tempur generasi keenam. Pamer video itu sebagai upaya untuk mengenalkan inisiatif "Sains dan Teknologi 2030" dari laboratorium itu.

Jet tempur generasi keenam yang ditampilkan di video itu dikenal sebagai F-X. Pesawat tersebut menembakkan senjata laser berenergi tinggi yang memotong separuh pesawat tempur.

Kendati demikian, kemampuan sebenarnya dari jet tempur generasi keenam itu belum jelas. Beberapa pihak berspekulasi bahwa F-X bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan hipersonik, dapat beralih di antara pesawat berawak dan tak berawak, dan banyak spekulasi lainnya.

Pihak AFRL menolak berkomentar ketika Business Insider bertanya tentang kapabilitas dari jet tempur generasi keenam yang memang belum secara resmi diakui oleh Pentagon.

Richard Aboulafia, seorang ahli penerbangan militer di Teal Group, mengulas F-X yang diklaim sebagai jet tempur generasi keenam Amerika.

"Ini akan kurang tentang kendaraan udara, dan lebih banyak tentang sistem yang menyertainya," kata Aboulafia kepada Business Insider.

"Senjata-senjata itu, drone yang ramah (loyal wingman), sensor tempel—semuanya seperti itu," ujarnya. Menurutnya, F-X tidak mungkin akan memiliki muatan yang berat karena akan mengurangi kemampuan silumannya.

"Jelas, (jet tempur) generasi berikutnya observability-nya rendah," kata Aboulafia. "Dan pasti kembali ke supercruise, yang kami miliki di F-22, tetapi tidak dimiliki F-35."

"Mungkin akan kembali ke penekanan pada kinematika, kemampuan untuk meluncurkan rudal dengan kecepatan ekstra di belakangnya," imbuh Aboulafia.

"Tapi, apa yang mungkin paling penting adalah apa yang Anda sebut hyperconnectivity," sambung Aboulafia. "Jadi, bukan saja Anda menerima data real-time instan dari sensor tempel, tetapi juga menyatu di depan Anda, sehingga pilot dapat bekerja dengan loyal wingman—pada dasarnya pesawat tanpa awak yang dapat melakukan penawaran pada Anda di medan perang," paparnya.

Aboulafia mengatakan bahwa pengembangan pesawat ini harus terus-menerus berkomunikasi tentang apa yang mungkin perlu diganti atau diperbaiki. "Semua ini sangat tidak dapat dihindarkan (dengan) peluang rendah untuk macet, (dan) kemungkinan intersepsi yang rendah. Musuh akan mencoba memacetkan semuanya," katanya.

Potensi Kerugian Laser

Menurut Aboulafia, tidak semua teknologi baru yang digunakan untuk pesawat tempur generasi keenam akan bermanfaat bagi pesawat.

"Adapun soal laser berenergi tinggi, itu bisa dibayangkan," kata Aboulafia."Tetapi pergi ke tempat itu telah memakan waktu sangat lama dan mungkin akan terus memakan waktu yang sangat lama," paparnya mengacu pada efektivitas pengembangan senjata laser untuk jet tempur.

Aboulafia menyoroti potensi bahaya dari senjata semacam itu. “Berapa kisaran dari objek ini?," dia bertanya secara retoris. "Saya tidak tahu, tetapi setelah Anda menembakannya, lebih baik Anda berhati-hati."

"Sebuah rudal air-to-air yang benar-benar baik bisa mencapai 30, 40, 50 mil," kata Aboulafia. “Anda melakukannya dengan laser, (dan) mungkin ada berbagai macam komplikasi karena apa pun yang ada di jalurnya mungkin terhantam," paparnya.

Aboulafia mengaku tidak mendukung sistem tanpa awak pada jet tempur siluman.

"Saya selalu membenci ide itu. Kendaraan tempur tanpa awak yang sempurna adalah rudal," kata Aboulafia. "Jika Anda memiliki aset yang ingin Anda lestarikan, maka memiliki seorang pilot di kokpit adalah kebijakan jaminan yang paling efektif soal biaya, jika Anda melakukan sesuatu yang melibatkan penetrasi jarak jauh seperti pembom, secara opsional tanpa awak membuat semua di dunia mendapat kesempatan yang sangat bagus, itu adalah perjalanan satu arah," terang dia.

"Tapi sebuah jet tempur? Mengapa Anda tidak menggunakan banyak rudal? Dengan kata lain, jika Anda berbicara tentang aset senilai USD100 juta, memiliki seseorang di dalamnya adalah cara yang baik untuk melestarikannya," katanya.

Meskipun demikian, Aboulafia mengatakan bahwa laser dan sistem tanpa awak ada pada daftar kemungkinan pada pengembangan jet tempur siluman generasi berikutnya.

Aboulafia berharap pesawat tempur generasi keenam dapat terbang antara Mach 2.2 (2.695 km/jam) hingga Mach 2.5 (3.062 km/jam). "Anda akan melihat pesawat terbang ini pada sekitar akhir 2020-an dan mulai beroperasi pada pertengahan 2030-an," ujarnya, yang dilansir Minggu (8/4/2018).

Credit sindonews.com

Rusia Siap Pamerkan Su-57 hingga Terminator dalam Parade Militer

MOSKOW - Parade militer Rusia akan digelar di Red Square pada 28 Maret 2018. Moskow menjanjikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memamerkan persenjataan termutakhir mulai dari jet tempur Su-57 hingga kendaraan tempur lapis baja BMPT Terminator.

Para demiliter tahun ini didedikasikan untuk memperingati 72 tahun kemenangan negara itu dalam Perang Patriotik Besar.

Lebih dari 10.000 tentara, lebih dari 120 kendaraan dan lebih dari 70 pesawat, termasuk lebih dari setengah lusin peralatan tempur yang belum pernah terlihat sebelumnya telah disiapkan untuk tampil di Red Square.

Panglima Angkatan Darat Rusia Kolonel Jenderal Oleg Salyukov membocorkan peralatan tempur canggih yang akan dipamerkan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Krasnaya Zvezda, surat kabar resmi kementerian pertahanan setempat, yang dikutip Minggu (8/4/2018).

Menurutnya, kendaraan lapis baja BMPT Terminator, sistem rudal surface-to-air Tor-M2, kendaraan Typhoon-K MRAP, skema mobilitas infanteri kendaraan Garda Nasional GAZ Tigr, truk Ural-432009 6x6, dan kendaraan MRAP Patrul juga akan ditampilkan.

Peralatan militer lainnya yang disiapkan antara lain kendaraan lapis baja pengangkut personel militer Rakushka, kendaraan tempur infanteri BMP-3, Msta-S self-propelled howitzer, sistem rudal anti-pesawat Buk-M2, Pantsir-S1, sistem rudal taktis Iskander-M, dan sistem rudal balistik antar benua mobile, tank armata, Boomerang dan Kurganets IFVs dan lain-lain.

Khusus untuk pesawat tempur yang akan ditampilkan jumlahnya mencapai lebih dari 70 unit, termasuk sepasang jet tempur siluman generasi kelima Su-57. Momen itu akan menjadi penampilan kedua jet tempur Su-57 setelah beberapa waktu lalu terlihat bermanuver di wilayah udara Suriah.

Parade militer tak hanya digelar 28 Maret, tapi juga pada April dan Mei. Rusia dan republik lain dari bekas Uni Soviet bisanya merayakan Hari Kemenangan (Victory Day) pada 9 Mei untuk menandai kemenangan Sekutu atas Nazi Jerman pada 9 Mei 1945.

Credit sindonews.com

Rostec: Sanksi AS untuk Tendang Rusia dari Pasar Senjata Dunia

MOSKOW - Rostec, perusahaan teknologi milik negara Rusia, percaya ada tujuan jelek dari Amerika Serikat (AS) saat menjatuhkan sanksi sepihak terhadap perusahaan pertahanan utama Moskow. Menurut perusahaan itu, tindakan Washington sebagai persaingan tak sehat untuk menendang Rusia dari pasar senjata dunia.

Rosoboronexport, perusahaan pertahanan utama Moskow telah ditargetkan oleh serangkaian sanksi terbaru Amerika Serikat."Pembatasan AS telah mengungkap tujuan sebenarnya dari sanksi ini," kata pihak Rostec kepada media Moskow.

"Semua tuduhan Washington terhadap Moskow hanya sebuah alasan untuk mendorong Rusia keluar dari pasar senjata global," lanjut Rostec, seperti dikutip Russia Today, Minggu (8/4/2018)."Langkah AS sebagai persaingan tidak sehat."

Rosoboronexport, yang dikendalikan oleh Rostec, selama ini terlibat dalam perdagangan teknologi dan senjata militer dunia. Perusahaan ini ikut andil dalam prestasi Moskow sebagai ekportir senjata terbesar kedua dunia setelah AS.

Seperti diketahui, pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terbaru terhadap Moskow atas berbagai tuduhan, termasuk serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris.

Total ada 24 tokoh dan pejabat Rusia serta 14 entitas yang masuk dalam daftar target sanksi Washington. Selain Rosoboronexport, sanksi Washington juga menargetkan beberapa perusahaan energi utama Rusia, seperti En + atau Eurosibenergo, serta kelompok industri yang beragam.

Beberapa pengusaha dan pejabat tinggi Rusia, termasuk Menteri Dalam Negeri Vladimir Kolokoltsev dan mantan kepala FSB Nikolay Patrushev tak luput dari sanksi baru Washington.

Tindakan AS ini dilakukan di saat ekspor senjata Rusia tumbuh untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Pada bulan Oktober 2017, lebih dari tiga puluh perusahaan, termasuk Rostec sendiri, dimasukkan dalam daftar target sanksi Washington.

AS selama ini juga prihatin dengan fakta bahwa Rusia berhasil menembus pasar sekutu dekat dan pembeli utama senjata utama Washington, khususnya di Timur Tengah. Persenjataan Rusia telah menarik perhatian Bahrain, Mesir, Maroko, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Tunisia.

Arab Saudi, yang sejauh ini pembeli terbesar senjata AS, telah menyegel berbagai kontrak senjata dengan Rusia pada Oktober 2017 setelah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengunjungi Moskow.

Kesepakatan itu termasuk pembelian sistem rudal anti-pesawat S-400, rudal anti-tank, sistem senjata api berat, peluncur granat, serta senapan serbu Kalashnikov AK-103. Kontrak dengan Arab Saudi itu bernilai lebih dari USD3 miliar.

Pada 2017, Uni Emirat Arab (UEA) berencana membeli lebih dari satu skuadron jet tempur Su-35. Rusia dan UAE juga berencana mengembangkan pesawat tempur ringan berbasis jet MiG-29.

Pada Januari 2018, Duta Besar Qatar untuk Rusia, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, mengatakan bahwa negaranya berada pada tahap lanjut negosiasi pembelian sistem rudal anti-pesawat S-400 Rusia. Diplomat itu juga memuji perjanjian kerja sama militer yang ditandatangani oleh Doha dan Moskow pada Oktober 2017.

Turki yang merupakan sekutu AS di keanggotaan NATO juga membeli sistem rudal S-400 dari Moskow. Presiden Vladimir Putin yang baru-baru ini berkunjung ke Ankara sepakat memajukan pengiriman unit sistem rudal S-400 dari 2020 menjadi Juli 2019.

Credit sindonews.com

Lagi-lagi Helikopter Militer AS Jatuh, Dua Tentara Tewas

WASHINGTON - Dua tentara Amerika Serikat (AS) tewas dalam kecelakaan helikopter militer di fasilitas pelatihan Fort Campbell di negara bagian Kentucky. Insiden ini menambah daftar rentetan kecelakaan pesawat militer termasuk jet tempur F-16 dalam beberapa hari terakhir yang juga memakan korban jiwa.

Otoritas militer AS di Fort Campbell dalam sebuah pernyataan hari Sabtu waktu setempat mengonfirmasi bahwa helikopter militer jenis Apache jatuh di area pelatihan.

"Pada sekitar 21.50 Jumat malam, dua tentara dari 101 Aviat Aviation Brigade (Divisi Airborne ke-101) tewas dalam kecelakaan helikopter Apache AH-64E di area pelatihan lokal di Fort Campbell. Nama korban tidak akan dirilis sampai 24 jam setelah pemberitahuan keluarga terdekat selesai," bunyi pernyataan militer.

"Ini adalah hari kesedihan bagi Fort Campbell dan Airborne ke-101," imbuh Brigadir Jenderal Todd Royar, wakil komandan jenderal Divisi Airborne ke-101.

Investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut ini sedang diluncurkan.

Ketua Komite Layanan Bersenjata Parlemen AS, Mac Thornberry, menyebut kematian dua tentara dalam kecelakaan helikopter Apache di Kentucky sangat memilukan, terlebih hanya berselang beberapa hari dari rentetan insiden serupa.

"Berduka atas hilangnya para pria dan wanita kami yang berseragam," katanya."Kematian tragis pasukan yang tewas dalam kecelakaan penerbangan selama sebulan terakhir sangat memilukan," ujarnya.

"Apa yang telah terbukti bagi saya untuk beberapa waktu sekarang menjadi jelas bagi rakyat Amerika. Kesiapan militer kita berada pada titik krisis," katanya.

Komentar Thornberry muncul setelah serangkaian kecelakaan udara militer AS dalam beberapa hari terakhir. Total sudah ada tujuh anggota layanan militer AS tewas dalam rentetan kecelakaan pesawat jet tempur dan helikopter militer.

Dia menekankan kepada Pentagon untuk menjadikan rentetan kasus kecelakaan ini sebagai prioritas tertinggi.

"Kongres memberikan suara untuk memberi pasukan kami dana yang mereka butuhkan untuk mulai mengubah krisis ini," katanya, seperti dikutip CNN, Minggu (8/4/2018). "Tidak ada prioritas yang lebih tinggi untuk Departemen Pertahanan ketimbang memastikan bahwa pesawat kami aman dan pilot mendapatkan pelatihan yang mereka butuhkan."

Credit sindonews.com

Saudi Kembali Gagalkan Serangan Rudal Balistik Houthi

RIYADH - Pasukan pertahanan udara Arab Saudi kembali berhasil menggalkan serangan rudal kelompok pemberontak Yaman, Houthi. Pasukan Saudi berhasil menghancurkan rudal balistik yang ditembakkan milisi Houthi dari Yaman di atas wilayah Najran.

Serangan ini terjadi hanya berselang dua minggu dari serangan yang sama. Saat itu, milisi Houthi menghujani Saudi dengan tujuh rudal yang kesemuanya berhasil digagalkan.

Ini merupakan serangan rudal keempat kalinya yang dilakukan milisi Houthi dari Yaman dalam lima bulan terakhir.

Sementara itu puluhan milisi Houthi tewas pada Jumat kemarin dalam serangan pasukan koalisi dan pertempuran di Bayda, Yaman tengah. Selain itu 13 milisi Houthi lainnya ditangkap seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Sabtu (7/4/2018).

Di sisi lain, pasukan tentara Yaman dengan dukungan dari pesawat koalisi Arab mampu membebaskan gunung Mas'udah di Qanya timur, Bayda.

Pasukan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi saat ini mengintensifkan serangan udara dengan menargetkan situs dan depot senjata milik Houthi di berbagai bagian provinsi Bayda.

Menurut sumber-sumber di lapangan, serangan tersebut menyebabkan tewasnya sejumlah anggota milisi, termasuk pemimpin Houthi yang disebut "Abu Qusay."

Tentara Yaman terus bergerak maju dengan mengendalikan sejumlah situs di mana milisi Houthi berbasis di Qanya.

Credit sindonews.com

Pukulan Buat Spanyol Usai Jerman Tolak Ekstradisi Puigdemont

Pengadilan Jerman meniali mengekstradisi Puigdemont merupakan tindakan ilegal dengan alasan dia tidak secara pribadi terlibat dalam kekerasan selama referendum. (REUTERS/Ivan Alvarado).

Jakarta, CB -- Pengadilan Jerman menolak untuk mengekstradisi mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont atas tuduhan pemberontakan. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi Spanyol dan pemerintah Perdana Menteri Mariano Rajoy.

"Konsekuensinya sangat besar," kata Josep Ramoneda, seorang filsuf Katalan dan analis politik.

"Ini kemunduran serius bagi peradilan dan khususnya bagi Rajoy, dan dorongan untuk gerakan pro-kemerdekaan," ujar Josep dikutip AFP, Sabtu (7/4).

Spanyol bulan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Puigdemont atas tuduhan pemberontakan, pelanggaran, dan penyalahgunaan dana publik untuk perannya dalam upaya pemisahan diri Catalonia yang gagal Oktober lalu.

Puigdemont, yang telah tinggal di pengasingan di Belgia sejak saat itu, kemudian ditangkap ketika ia melakukan perjalanan ke Jerman.

Kemudian pada hari Kamis, pengadilan Jerman membebaskannya dengan jaminan dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirimnya kembali ke Spanyol atas tuduhan pemberontakan.

Para hakim menilai, mengekstradisi Puigdemont merupakan tindakan ilegal. Pengadilan beralasan Puigdemont tidak secara pribadi terlibat dalam kekerasan selama referendum kemerdekaan Catalan.

Hal itu membuat tindakan Puigdemont tidak dapat dihukum berdasarkan hukum Jerman. Para hakim mengatakan dalam sebuah pernyataan, menolak argumen jaksa bahwa tuduhan pemberontakan di Spanyol cukup mirip dengan undang-undang pengkhianatan Jerman.

Adapun penangkapan Puigdemont di Jerman menimbulkan demonstrasi di Catalonia, Minggu malam lalu. Mereka menentang penangkapan Puigdemont dalam aksi yang berujung pada bentrokan dengan polisi.

Di luar kantor pemerintahan pusat, polisi antihuru-hara memukuli demonstran yang mengibarkan bendera Catalonia. Sekitar 100 orang terluka di seluruh penjuru wilayah, termasuk 23 anggota kepolisian Spanyol. Sementara itu, sembilan warga ditangkap.

Gelombang protes itu menyusul keputusan Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat, yang menyatakan 25 pemimpin Catalan, termasuk Puigdemont, akan disidang atas dugaan pemberontakan, penggelapan atau penentangan terhadap pemerintah, terkait referendum kemerdekaan Oktober lalu.

Credit cnnindonesia.com