Selasa, 28 Juni 2016

China Dituduh Bantai Ribuan Orang untuk Dipanen Organnya

BEIJING - Sebuah laporan menuding bahwa Pemerintah China melakukan pembantaian massal terhadap ribuan orang yang tidak bersalah untuk dipanen organnya guna kepentingan transplantasi.

Laporan itu dibuat oleh mantan politikus Kanada sekaligus pengacara HAM; David Matas, dan wartawan Ethan Gutmann. Menurutu mereka, transplantasi organ dilakukan di China 10 kalinya dari angka resmi yang diungkap Pemerintah China.

”(Partai Komunis) mengatakan jumlah total transplantasi legal adalah sekitar 10.000 per tahun. Tapi kami bisa dengan mudah melampaui angka resmi China hanya dengan melihat dua atau tiga rumah sakit terbesar,” kata Matas dalam sebuah pernyataan.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa 60.000 sampai 100.000 organ ditransplantasikan setiap tahun di rumah sakit China.

Masih menurut laporan itu, puluhan ribu transplantasi organ yang tidak dilaporkan secara resmi oleh Pemerintah China berasal dari tahanan yang dieksekusi karena keyakinan agama atau pandangan politik mereka.

”Perbedaan meningkat itu membawa kami untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pembantaian yang jauh lebih besar dari praktisi Falun Gong untuk organ mereka dari yang kami perkirakan pada awalnya,” lanjut laporan itu, seperti dikutip news.com.au, Selasa (28/6/2016).

”Kesimpulan akhir adalah bahwa Partai Komunis China telah melibatkan negara dalam pembunuhan massa tak bersalah, terutama dari kelompok latihan spiritual Falun Gong, juga Uighur, Tibet, dan House Christian untuk diambil organnya guna transplantasi.”

Para penulis laporan itu mengklaim bahwa para praktisi Falun Gong yang ditahan dipaksa untuk menjalani tes medis sebelum hasilnya masuk database sebagai sumber organ.

Gutmann menambahkan pengambilan organ di China terjadi kembali hampir 20 tahun ketika Falun Gong—sebuah gerakan spiritual berdasarkan tradisi China—mendapatkan momentum.

”Partai Komunis China khawatir akan pertumbuhan gerakan (Falun Gong) dan takut atas supremasi ideologi yang dilarang pada tahun 1999 tersebut,” kata Gutmann.

”Praktisi Falun Gong yang ditangkap ratusan ribu dan diminta untuk mengakui kesalahan. Jika mereka tidak (mengakui), mereka disiksa,” ujarnya.

”Jika mereka masih tidak mengakui kesalahan, mereka ‘menghilang’. Dugaan muncul pada tahun 2006 bahwa ‘menghilang’ karena dibunuh, organ mereka dijual dalam jumlah besar terutama untuk transplantasi turis asing. Hal ini berlaku umum bahwa China membunuh tahanan untuk (panen) organ,” imbuh Gutamann.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan bahwa negaranya memiliki hukum dan peraturan yang ketat tentang masalah ini.

”Adapun kesaksian dan laporan yang diterbitkan, saya ingin mengatakan bahwa cerita tentang pengambilan organ secara paksa di China tersebut adalah khayalan dan tidak berdasar, mereka tidak memiliki dasar faktual,” katanya pada sebuah konferensi pers.

Credit Sindonews

Malaysia Bilang Pesawat Militernya Berhak Manuver di Langit Indonesia

KUALA LUMPUR - Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, menyangkal pesawat militer c-130 Malaysia dicegat dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna. Dia justru mengklaim pesawat militer Malaysia berhak bermanuver di wilayah udara atau langit Indonesia.

Menurutnya, hak bermanuver itu sejalan dengan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada Februari 1982 terkait hak-hak Malaysia di perairan, kepulauan teritorial, wilayah udara di atas laut teritorial, dan perairan kepulauan yang terletak antara Indonesia dan wilayah Malaysia barat dan Malaysia timur.

“Di bawah perjanjian itu, Malaysia memiliki hak untuk melakukan manuver udara, termasuk latihan taktis, melalui wilayah udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan wilayah Republik Indonesia,” demikian pernyataan Hishamuddin, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

Menurut Hishamuddin, yang terjadi di atas perairan Natuna pada Sabtu lalu adalah indentifikasi visual pesawat, bukan pencegatan.

Dia juga mengklaim bahwa pilot jet tempur Indonesia yang tidak merespons ketika dihubungi pilot pesawat Malaysia. Setelah tidak merespons, kedua pesawat F-16 Indonesia kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.

”Harus dicatat bahwa MEGA 207 tidak dicegat oleh TNI-AU,” lanjut pernyataan Hishamuddin mengacu pada tanda panggilan dari pesawat C-130.

”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernyataan Hishamuddin.

Credit Sindonews

Malaysia Bantah Pesawatnya Dicegat 2 Jet Tempur Indonesia

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia membantah pesawat militernya C-130 dicegat oleh dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna. Padahal, kemarin Malaysia mengakui pencegatan pesawatnya itu.

Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia membantah pencegatan pesawatnya oleh jet tempur Indonesia pada hari Sabtu.

Kepala Angkatan Udara Malaysia (RMAF), Jenderal Roslan Saad, cenderung berhati-hati mengeluarkan pernyataan dengan tidak menyebut adanya pencegatan pesawat militer. Jenderal Roslam memilih untuk menyelidiki lebih dulu dan menolak memberikan rincian.

Laporan penyelidikan itulah yang kemudian menjadi acuan Hishamuddin untuk membantah pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur F-16 Indonesia. Meski Hishamuddin kemarin membenarkan pencegatan pesawat tersebut.

Dalam pernyataan itu, pesawat C-130 berangkat dari pangkalan Angkatan Udara Subang pada pukul 10.10 pada hari Sabtu untuk misi pelatihan yang telah dijadwalkan dengan melakukan penerbangan ke Pangkalan Udara Labuan.

Pada 12:03, pilot pesawat C-130 mengidentifikasi visual jet tempur F-16, 24 mil dari Kepulauan Natuna pada ketinggian 23.000 kaki. Jet tempur F-16 lainnya tampak di belakang pesawat C-130.

Malaysia mengklaim, pilot C-130 sudah berupaya menghubungi kedua pilot F-16 Indonesia. ”(Tapi) gagal menerima respon," bunyi pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia itu, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

”Kedua pesawat (F-16) kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.”

”Harus dicatat bahwa MEGA 207 tidak dicegat oleh TNI-AU,” lanjut pernyataan itu mengacu pada tanda panggilan dari pesawat C-130.

”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernytaan Hishamuddin.

Credit Sindonews

Indonesia dan Malaysia Beda Klaim Pencegatan Pesawat di Natuna

JAKARTA - Militer Indonesia dan militer Malaysia ternyata beda klaim soal pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU) Indonesia, Marsma Wieko Sofyan membenarkan adanya intersepsi atau pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur di wilayah udara kawasan Natuna pada hari Sabtu.

Menurutnya, pesawat Malaysia telah melanggar wilayah udara Indonesia.

”Kemarin (Sabtu) sempat terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat TUDM Malaysia jenis C-130, pesawat sempat diperingati oleh pesawat F-16 TNI AU atas pelanggaran wilayah udara tersebut," ujar Wieko, kemarin.

Wieko mengatakan, pilot-pilot jet tempur Indonesia berusaha untuk berkomunikasi kepada pilot pesawat Malaysia.”Tidak mendapatkan respon dari Malaysia pesawat,” katanya.

Klaim militer Indonesia ini berbeda dengan klaim militer Malaysia. Semula, Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengakui adanya pencegatan pesawat militer Malaysia oleh dua jet tempur Indonesia di atas perairan Natuna. Namun, Menhan Malaysia itu tiba-tiba mengeluarkan bantahan.

Menurut Hishamuddin, yang terjadi di atas perairan Natuna adalah indentifikasi visual pesawat, bukan pencegatan.

Dia juga mengklaim bahwa pilot jet tempur Indonesia yang tidak merespons ketika dihubungi pilot pesawat Malaysia. Setelah tidak merespons, kedua pesawat F-16 Indonesia kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.

”Harus dicatat bahwa MEGA 207 tidak dicegat oleh TNI-AU,” lanjut pernyataan Hishamuddin mengacu pada tanda panggilan dari pesawat C-130, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernyataan Hishamuddin.

Credit Sindonews

Komando Armada RI: Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi

Kapal Coast Guard Cina membayangi kapal perang TNI AL yang hendak menangkap kapal nelayan China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di Natuna. (ANTARA/HO/Dispen)

Jakarta, CB -- Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut menyatakan China selalu membentengi kapal nelayannya yang ditangkap di Indonesia dengan kapal penjaga atau coast guard. Hal tersebut tak dilakukan negara-negara lain.

“Kapal China ini berbeda. Dia di-back up sama coast guard-nya. Kapal lain seperti Vietnam kan enggak ada yang dikawal,” kata Asisten Operasi Panglima Koarmabar, Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa, kepada CNNIndonesia.com.

Saat kapal nelayan China, KM Han Tan Cou, ditangkap TNI AL di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna karena terdeteksi menebar jaring di laut, dua kapal coast guard China sempat bermanuver untuk menggagalkan penangkapan tersebut.

Dua kapal coast guard itu pada waktu yang berbeda meminta KRI Imam Bonjol –kapal perang TNI AL yang menangkap Han Tan Cou dan mengawalnya ke Pangkalan AL Ranai Natuna– untuk membebaskan kapal nelayan China itu beserta tujuh awaknya yang berkewarganegaraan China.

Salah satu kapal coast guard China bahkan sempat memotong haluan KRI Imam Bonjol yang mengawal Han Tan Cou. Namun desakan kapal coast guard itu untuk melepas Han Tan Cou, tak digubris TNI AL.

Hal berbeda terjadi pada kapal Vietnam yang lebih banyak melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia. Kapal-kapal Vietnam tidak mendapat perlakuan khusus dari coast guard negaranya. Vietnam, menurut Kompiang, menyadari kesalahannya. Begitu pula dengan kapal asing lain.

"Kalau Vietnam, kami periksa dia manut, tidak ada perlawanan. Tidak ada yang dikawal sama coast guard. Dia sadar salah," kata Kompiang.

Dari total 16 kapal ikan asing yang ditangkap Koarmabar TNI AL tahun ini, tercatat ada 147 anak buah kapal dimintai keterangan, dan sebagian diproses hukum.

Setelah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, seluruh kapal nantinya akan dimusnahkan. "Agar kapal tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ditenggelamkan semua," ujar Kompiang.

Tahun lalu, Koarmabar TNI AL telah menangkap 26 kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pada 2015 itu, kapal berbendera Thailand tercatat paling banyak melakukan pelanggaran hukum, yakni 12 kapal, diikuti kapal Vietnam dan Malaysia.

Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda Surya Wiranto menyatakan China memang agresif ketimbang negara-negara lain yang sama-sama tertangkap menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia.

Menurut Surya, kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan sesungguhnya lebih sering menangkap kapal nelayan asing yang melanggar yurisdiksi Indonesia. Namun kapal-kapal KKP kerap melepas kapal asing itu karena diintimidasi.

“Nah, begitu Angkatan Laut turun, karena bersenjata maka bisa menolak (permintaan untuk melepas kapal tangkapan),” ujar Surya, Senin (27/6).

Ia yakin niat China tak sekadar menangkap ikan di perairan Natuna. “China sengaja menempatkan kapal-kapal nelayannya di sana, dengan dikawal coast guard-nya. Tampak sekali China menjaga kawasan yang diklaim (sebagai zona perikanan tradisionalnya).”

Surya mengingatkan, meski China mengakui Natuna sebagai kedaulatan Republik Indonesia, namun Negeri Tirai Bambu tak pernah menyebut spesifik bahwa “perairan” termasuk dalam yang diakuinya milik Indonesia.

“Kalau dibiarkan, di Natuna bisa menjadi ‘Indonesia punya pulau, China punya air.’ Padahal tidak begitu. 200 mil ditarik dari garis pantai Natuna ialah hak berdaulat Indonesia. China tidak boleh kooptasi wilayah (ZEE Indonesia),” kata Surya.

Pekan lalu usai menggelar rapat kabinet terbatas di kapal perang TNI AL, KRI Imam Bonjol yang melepas tembakan peringatan ke kapal melayan China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di Natuna, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada TNI dan Badan Keamanan Laut untuk memperketat penjagaan laut.

Jokowi juga memerintahkan percepatan pembangunan Natuna. Pemerintah akan fokus pada industri perikanan dan minyak-gas di wilayah itu. Saat ini di Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, dengan 5 blok sudah berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya pada tahap eksplorasi.

Pemerintah RI juga akan membangun sentra kelautan dan perikanan di Natuna secara terpadu untuk mengelola kekayaan ikan yang melimpah di daerah itu.

Kapal Coast Guard Cina membayangi KRI Imam Bonjol yang menangkap kapal nelayan Han Tan Cou yang terdeteksi menebar jaring di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna, Jumat 17 Juni. (ANTARA/HO/Dispen Koarmabar)

Credit CNN Indonesia

Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna

Browser anda tidak mendukung iFrame

Zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna yang dimasukkan ke dalam peta nine-dashed line China mencapai enam kali luas Pulau Bali. (ANTARA/Joko Sulistyo)

Jakarta, CB -- Laksda Surya Wiranto, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, menyatakan kehadiran kapal-kapal nelayan China di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna, bukan semata persoalan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing).

“Itu bagian dari upaya state practice untuk menunjukkan kepada dunia positive occupation China terhadap wilayah maritim di Laut China Selatan. Tiongkok berupaya melakukan ekspansi ke wilayah berdaulat Indonesia. Jadi jika dibiarkan, status quo, dan Indonesia diam, China akan mengokupasi (menguasai) perairan Natuna,” kata Surya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Pengakuan China atas Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia selama ini, ujar Surya, tak secara spesifik menyertakan perairan di sekelilingnya. Hal ini mesti diwaspadai pemerintah Republik Indonesia.

“Kalau dibiarkan, di Natuna bisa jadi ‘Indonesia punya pulau, China punya air. Padahal tidak begitu. Sepanjang 200 mil ditarik dari garis pantai Kepulauan Natuna (zona ekonomi eksklusif), ialah hak berdaulat Indonesia. China tak boleh kooptasi wilayah itu,” ujar Surya.

Ia menegaskan, Natuna, baik kepulauan maupun perairannya, merupakan kepentingan vital nasional dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk China yang mengklaim perairan Natuna sebagai traditional fishing ground berdasarkan faktor historis.

Berdasarkan hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982 pun, ujar Surya, negara lain tidak berhak untuk mengeksplorasi tanpa izin sumber daya Laut Natuna yang berada dalam ZEE Indonesia seperti dilakukan oleh nelayan-nelayan China.

Menurut Surya, zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna yang dimasukkan China ke dalam peta garis imajinernya, nine-dashed line, mencapai 83.315 kilometer persegi atau enam kali luas Pulau Bali.

Nine-dashed line atau sembilan garis putus-putus merupakan garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

Nine-dashed line China memasukkan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna ke dalamnya. (Wikipedia/U.S. Central Intelligence Agency)

Niat bermusuhan

China disebut Surya memiliki niat bermusuhan dengan Indonesia di perairan Natuna. Berdasarkan catatannya, pada tahun 2008, delapan kapal ikan China ditangkap di ZEE Indonesia di Natuna. Insiden berikutnya terjadi pada tahun 2010, 2013, hingga mencapai puncaknya pada 2016 ini.

Pada tahun-tahun itu, ujar Surya, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kapal TNI Angkatan Laut yang menangkap kapal China di ZEE Indonesia di Laut China Selatan, selalu mendapat intimidasi.

“Mereka selalu dipaksa melepaskan kapal ikan China yang ditangkap, diintimidasi lewat radio komunikasi, bahkan men-jamming radio komunikasi kapal KKP. Ini merupakan hostile intent atau niat bermusuhan dari kapal coast guard China,” kata Surya.

Belum lagi tindakan bermusuhan dari aparat coast guard China yang membayang-bayangi kapal KKP atau TNI AL, bahkan menabrak kapal ikan China yang telah ditangkap otoritas Indonesia.

“Tindakan-tindakan itu merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Pemerintah RI menolak intimidasi, agresi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” tegas Surya.

Kapal coast guard China membayangi KRI Imam Bonjol yang menangkap kapal nelayan China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di perairan Natuna, 17 Juni 2016. (ANTARA/HO/Dispen Koarmabar)

Niat “buruk” China di perairan Natuna, ujar Surya, kian terlihat pada insiden 17 Juni kala kapal nelayan China KM Han Tan Cou ditangkap oleh KRI Imam Bonjol setelah tertembak karena mencoba kabur.

“Pejabat tingkat tinggi China yang sebelumnya mengatakan tidak ada overlapping claim dan mengakui Natuna milik Indonesia, tiba-tiba berubah. Menlu China dan juru bicaranya setelah 17 Juni itu mengatakan antara Indonesia dan China ada overlapping claim,” kata Surya.

Soal overlapping claim yang disebut China itu telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri RI. “Tak ada wilayah tumpang-tindih antara Indonesia dan China. Overlapping itu harus berdasarkan basis yang valid. Tidak bisa mengklaim sesuatu tanpa basis,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Damos Dumolo Agusman.

Sementara terkait pendapat beberapa pihak yang menyebut penangkapan dan penembakan terhadap kapal nelayan asing tidak dibenarkan dalam hukum laut internasional, Surya membantah.

“Pasal 73 UNCLOS tidak mengatur dengan jelas masalah penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal, sedangkan Pasal 111 UNCLOS hanya mengatur tentang hot pursuit atau pengejaran seketika dengan locus (posisi) di perairan teritorial dan zona tambahan, sehingga tak terkait masalah (penangkapan kapal ikan di ZEE),” kata dia.

Pasal 73 UNCLOS tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai, pada ayat 1 berbunyi, “Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, dapat menaiki, memeriksa, menangkap kapal, dan melakukan proses peradilan...”

Sementara ayat 2 pasal yang sama menyatakan, “Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.”

Ayat 3 berbunyi, “Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian antara negara-negara terkait, atau bentuk hukuman badan lainnya.”

Berdasarkan aturan UNCLOS tersebut, sebelumnya mantan perwira tinggi Angkatan Laut Laksda (Purn) Soleman B. Ponto berkata, “Jadi kalau kapal asing menjaring ikan di ZEE Indonesia tanpa izin, denda saja. Kalau kabur, kejar seketika sampai dapat (hot pursuit). Tapi jangan ditembak karena ada risiko mati, sedangkan hukuman badan saja tidak boleh. Di laut teritorial, baru bisa menembak.”

Melihat ancaman terkini di Laut Natuna, Surya berkata Indonesia perlu memperkuat aturan kepemilikan wilayah perairan dan yurisdiksi (kekuasaan hukum)-nya di utara Natuna yang berbatasan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Cara penguatan hukum itu antara lain dengan menyerahkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia lengkap dengan titik-titik koordinatnya ke United Nations Oceans and Law of the Sea; menambahkan dan melengkapi koordinat titik-titik zonasi perairan Indonesia; serta merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Ciri negara maritim, ujar Surya, ialah ketika pemerintahnya melakukan upaya serius untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan berbasis maritim.

Credit CNN Indonesia

Israel-Turki Resmi Normalisasi Hubungan

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kedua negara akan segera menempatkan duta besar di masing-masing negara. (Reuters/Baz Ratner)

Jakarta, CB -- Turki dan Israel resmi mengumumkan restorasi hubungan diplomatik setelah enam tahun terputus pada Senin (27/6).

Perbaikan hubungan diam-diam telah dimulai sebelumnya, terutama dalam sektor perdagangan dan pariwisata setelah pemimpin kedua negara berbicara lewat sambungan telepon pada 2013. Namun kesepakatan final baru tercapai pada Minggu lalu.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kedua negara akan segera menempatkan duta besar di masing-masing negara.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan normalisasi hubungan ini membuka kemungkinan penyaluran gas Israel ke Eropa via Turki.

Netanyahu, yang berbicara setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry di Roma, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Turki ini merupakan langkah penting.

“Ini juga akan berdampak bagi perekonomian Israel, dan saya menggunakan kata itu dengan penuh pertimbangan,” ujar Netanyahu kepada wartawan.

Meski begitu, Israel tidak akan mencabut blokade ke terhadap Gaza, yang menjadi salah satu persyaratan kesepakatan dari Turki.

“Ini adalah persoalan keamanan tertinggi bagi kami. Saya tidak berniat untuk mengkompromikannya. Hal itu penting untuk mencegah Hamas membangun kekuatan mereka dan karena itu akan tetap berlaku sebagaimana sebelumnya,” tegas Netanyahu.

Namun Yildirim mengatakan bahwa di bawah kesepakatan itu, blokade "grosir" Gaza dicabut. Turki kini bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan dan produk non-militer ke Gaza,

Pengiriman sebanyak 10 ribu ton akan dilakukan Jumat besok, kata Yildirim. Dan upaya selanjutnya akan difokuskan untuk mengatasi krisis air dan listrik di Gaza.

“Saudara Palestina kita di Gaza telah menderita banya dan kami telah membuat mereka bisa bernafas dengan kesepakatan ini,” tambahnya dalam konferensi pers di Ankara.

Hubungan Turki dan Israel memburuk setelah militer Israel membunuh 10 aktivis pro-Palestina Turki yang berlayar untuk mendobrak blokade Israel di Jalur Gaza.

Normalisasi dengan Rusia

“Dengan kesepakatan ini, hubungan ekonomi akan mulai meningkat,” kata Presiden Turki Tayyip Erdogan, senada dengan yang dinyatakan oleh Netanyahu.

Erdogan juga menyinggung hubungan Turki dan Rusia, yang juga direncanakan akan dinormalisasi setelah memburuk akibat penembakan jet tempur Rusia yang dituding masuk ke wilayah udara Turki.

“Saya yakin kami akan menormalisasi hubungan kami dengan Rusia dengan cepat dengan mengakhiri situasi saat ini yang tidak menguntungkan bagi kedua pihak,” ujar Erdogan.

Kremlin sebelumnya menyatakan bahwa Erdogan telah meminta maaf kepada Presiden Rusia Vladimir Purin terkait insiden penembakan jet tersebut.

Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengonformasi bahwa terdapat surat yang telah dikirimkan ke Putin, meski tidak secara eksplisit menyebutnya permintaan maaf.

Credit CNN Indonesia

Uni Eropa Mungkin Tak Lagi Pakai Bahasa Inggris Pasca Brexit

Ilustrasi Uni Eropa dan Inggris. (Dan Kitwood/Getty Images)

Jakarta, CB -- Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa akan berdampak pada bahasa nasional mereka. Selama ini, Inggris menjadi bahasa pertama di negara-negara Uni Eropa, dan bahasa ke-dua di dunia setelah Amerika.

Namun dengan keluarnya Britania dari Uni Eropa, ada kemungkinan Inggris tidak lagi akan menjadi bahasa resmi gabungan negara-negara Eropa. Itu disampaikan pembuat aturan Uni Eropa pada Senin (27/6), dan diberitakan Reuters.

“Inggris adalah bahasa resmi kami karena ditentukan oleh UK. Jika kami tidak punya UK, tidak ada bahasa Inggris,” kata Danuta Hubner, kepala komite persoalan konstitusional Parlemen Eropa kepada media. Ia menjelaskan konsekuensi hukum apa saja yang terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa.

Bahasa Inggris masih mungkin tetap digunakan dalam dunia kerja, lanjutnya, meski itu tidak lagi menjadi bahasa resmi. Untuk tetap menjadikan itu sebagai bahasa resmi, butuh persetujuan dari seluruh anggota Uni Eropa.

Masing-masing anggota sejatinya berhak mengajukan satu idiom Uni Eropa. Inggris memang bahasa resmi di tiga negara anggota Uni Eropa. Tapi hanya Brussels yang memilihnya. Irlandia memilih Gaelic. Malta memilih Maltese.

Sebelumnya, bahasa Perancis lah yang dominan di institusi-institusi Uni Eropa. Itu terjadi sampai sekitar 1990-an, ketika Swedia, Finlandia, dan Austria bergabung. Semakin banyak negara yang lidahnya lebih terbiasa berbicara Inggris sebagai bahasa ke-dua.

Inggris pun menjadi salah satu dari tiga bahasa yang digunakan untuk mendaftar paten. Itu membuat peneliti-peneliti dan perusahaan yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris lebih unggul ketimbang yang berbahasa lain.

Tapi Perancis tidak merasa itu sebagai ‘kekalahan.’ Mereka tetap menganggap bahasanya setara sebagai bahasa yang digunakan di lingkungan kerja, meski penggunanya terus menyusut. Belakangan, hanya pejabat Brussels yang menggunakan bahasa Perancis untuk kesempatan-kesempatan resmi.

Tapi selama ini, dokumen-dokumen resmi Uni Eropa diterjemahkan ke 24 bahasa yang berbeda sesuai masing-masing negara. Jika Inggris meninggalkan Uni Eropa, rakyatnya harus menerjemahkan sendiri dokumen-dokumen resmi.

Aturan bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa resmi akan dipertimbangkan kembali lantaran UK hengkang dari Uni Eropa, bisa diubah menurut Hubner. Sebagai alternatif, Uni Eropa bisa membiarkan negara-negara anggotaya untuk punya lebih dari satu bahasa resmi.

Credit CNN Indonesia

Ukraina gelar latihan militer gabungan dengan NATO

Ilustrasi - Konvoi angkatan bersenjata Ukraina, termasuk kendaraan lapis baja, kendaraan militer, dan meriam, bersiap untuk keluar dari kawasan Debaltseve di Paraskoviyvka, Ukraina timur, Kamis (26/2/2015). (REUTERS/Gleb Garanich)

Kiev (CB) - Ukraina pada Senin (27/6) meluncurkan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara anggota NATO saat ketegangan dengan Moksow masih tinggi atas pemberontakan pro-Kremlin di wilayah timur.

Latihan militer tahunan Rapid Trident, digelar di kota Yavoriv, Ukraina sampai 8 Juli, melibatkan sekitar 1.800 tentara dari 14 negara dan berfokus pada "operasi penjagaan perdamaian dan stabilitas," kata militer AS dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina untuk cabang regional, Oleksandr Poronyuk, mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 200 perlengkapan militer, termasuk dua helikopter, akan diguanakan saat latihan tersebut.

Sekitar 300 tentara AS melatih tentara Ukraina sejak April 2015 untuk mendukung mereka dalam perjuangan melawan pemberontak pro-Rusia di wilayah timur negaranya yang dilanda perang.

Pada Senin, juru bicara militer Ukraina Andriy Lysenko mengatakan bahwa seorang tentara tewas dan empat lainnya cedera dalam 24 jam terakhir dalam bentrokan baru dengan pemberontak.

Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak mengatakan pada April bahwa bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk mengakhiri konflik tersebut, yang telah merenggut hampir 9.400 nyawa sejak mencuat pada April 2014.

Kiev dan Barat menuduh Rusia memperkuat pemberontak dan mengirim pasukan melintasi perbatasan. Rusia pun berulangkali membantah tuduhan tersebut.

Credit ANTARA News

Senin, 27 Juni 2016

Armada produk PT INKA beroperasi di bangladesh

Dokumentasi proses pemuatan gerbong kereta api ke dalam kapal saat ekspor perdana ke Bangladesh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3). Pengiriman gerbong kereta ke Bangladesh tersebut sebagai bagian dari pembelian 150 gerbong kereta penumpang oleh Bangladesh Railway pada PT Inka. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Jakarta (CB) - Kereta buatan PT Industri Kereta Api Indonesia (PT INKA), secara resmi telah beroperasi di jalur kereta Bangladesh.

Senior Manager Humas PT INKA (Persero), M Colik, di Jakarta, Minggu, mengatakan, BUMN itu mendapatkan kontrak memasok kebutuhan kereta di Bagladesh pada 2015. "Sejak saat itu INKA langsung melakukan produksi dengan target penyelesaian pada akhir 2016," katanya.

Dalam proses tender sendiri, dia menjelaskan INKA berhasil mengalahkan beberapa perusahaan kereta ternama dari China.

Colik menyebutkan kuantitas yang dipesan Bangladesh sendiri sebanyak 150 kereta penumpang.

Dari jumlah itu terbagi dalam dua jenis yaitu 100 unit Meter Guage/MG (digunakan untuk rel 1.000 mm) dan 50 unit Broad Guage/BG (digunakan untuk rel 1.676 mm).

Untuk yang MG tipe tempat duduk yang diaplikasiakan 2-2, yaitu dua kursi di sebelah kiri dan dua kursi di sebelah kanan dengan di tengah-tengahnya sebagai jalan, sementara untuk yang BG memiliki kursi 2-3.

"Secara model, kereta yang diekspor ke Bangladesh ini sedikit berbeda dengan yang beroperasi di Indonesia saat ini," katanya.

Colik mengatakan sesuai dengan karakteristik masyarakat Bangladesh yang masih memiliki tradisi naik penumpang hingga ke atap kereta, maka unsur utama dari kereta tersebut adalah kekokohan rangka dan badan, sementara opsi aerodinamis menjadi hal yang tidak terlalu dipertimbangkan.

"Kereta buatan INKA ini di Bangladesh dinamakan Sonar Bangla Express yang menempuh rute Kota Dhaka ke Cittagong," katanya.

Dia menuturkan peresmian kereta sendiri dilaksanakan Sabtu (25/6) langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed.

Dari Indonesia, hadiri direksi PT INKA yang dipimpin oleh Direktur Utama PT INKA, Agus H Purnomo, selain itu juga dihadiri beberapa perwakilan dari Kementerian BUMN dan Exim Bank.

"INKA akan terus meningkatkan ekspansi bisnisnya ke beberapa negara baik di Asia ataupun di Timur Tengah," katanya.

Saat ini sudah memasok Bangladesh, INKA tengah menjadikan Vietnam, Sri Lanka, dan Mesir sebagai target eskpor gerbong kereta selanjutnya.

Credit ANTARA News

PM Bangladesh luncurkan operasi kereta buatan Indonesia

PM Bangladesh Sheikh Hasina diapit Duta Besar RI di Bangladesh Iwan Wiranata-atmadja dan Presiden Direktur PT INKA Agus Purnomo saat meresmikan operasi 150 kereta buatan PT INKA di Bangladesh (Kedubes RI di Bangladesh)

Jakarta (CB) - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meresmikan operasi rangkaian kereta Sonar Bangla Express PT INKA dari Indonesia pada 25 Juni lalu di Stasiun Kamalapur, Bangladesh.

"Langkah-langkah telah diambil untuk mengenalkan kereta ekspres kecepatan tinggi pada rute Dhaka-Chittagong-Dhaka, sedangkan studi kelayakan tengah dilakukan untuk mengenalkan kereta bawah tanah di negeri ini," kata Sheikh Hasina seperti dikutip siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangladesh, hari ini.

Seluruhnya ada 150 gerbong kereta buatan PT INKA yang akan digunakan untuk jalur Dhaka-Chittagogng ini. Bangladesh juga membeli 50 gerbong kereta dari India.

Para pejabat tinggi Bangladesh menghadiri peresmian kereta buatan Indonesia, termasuk para anggota parlemen dan para pejabat lintas departemen di negeri ini.

Indonesia sendiri diwakili Duta Besar untuk Bangladesh Iwan Wiranata-atmadja, Presiden Direktur PT INKA Agus Purnomo, Asisten Deputi Kementerian BUMN Wien Irwanto, dan para pejabat lainnya.

"Untuk sementara hanya 37 gerbong yang telah dikirimkan ke Bangladesh. Yang lainnya akan dikirimkan secara bertahap sampai akhir September 2016," kata General Manager of Overseas Market and Development Product PT. INKA Wishnudartha Pagehgiri.

Menurut Bangladesh, pengoperasian jaringan kereta buatan PT INKA ini adalah sangat dibutuhkan oleh pemerintah Bangladesh dalam turut meningkatkan sistem transportasi untuk rakyat di negeri ini.

"Terobosan ini tidak hanya menjadi peluang baik bagi Indonesia untuk berbagi keahlian teknologis dengan Bangladesh, namun juga memperkuat hubungan perdagangan dan bilateral antara kedua negara bersahabat," tulis Kedubes Indonesia di Bangladesh.

Credit ANTARA News

Jangan Sampai Indonesia Terkesan Jadi Sasaran Empuk Penyandera

Penyanderaan (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Kapal TB Charles 001 yang membawa 13 anak buah kapal (ABK) yang semuanya warga negara Indonesia (WNI), pada Rabu 22 Juni 2016 dibajak kelompok bersenjata di Perairan Filipina.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, dengan terulangnya penyanderaan kapal, maka harus disikapi secara bijak oleh pemerintah.
"Terulangnya penyanderaan kapal berbendera dan awak warga negara Indonesia harus disikapi sejak bijak oleh pemerintah. Pemerintah tentu harus hadir dalam proses pembebasan sandera," kata Hikmahanto kepada Okezone, Senin (27/6/2016).
Namun, sambung Hikmahanto, bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan aktif dalam kasus tersebut. Melainkan para bawahan yang mempunyai tugas terkait juga harus ikut menyelesaikan masalah penyanderaan itu.
"Tidak harus Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri yang harus turun tangan," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, perusahaan pengelola kapal dan ABK juga harus terlibat, kendati telah ada permintaan dan imbauan dari pemerintah untuk tidak melalui jalur tersebut.
Ketika pemerintah langsung menebus para tersandera, maka hal itu dapat menjadi alat kesengajaan bagi pembajak untuk mendapatkan uang. Ia pun mengingatkan pemerintah agar bisa mengubah kesan Indonesia menjadi sasaran empuk para pembajak.
"Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjauhkan kesan dari para pembajak agar yang berbau Indonesia untuk menjadi sasaran empuk motif ekonomi para penyandera atau pembajak," tandasnya.
Sementara itu, enam korban yang selamat dari penyanderaan telah tiba di Pelabuhan Semayag, Balikpapan, Sabtu 25 Juni 2016 sekira pukul 09.30 WITA.

Credit Okezone

TNI AL Ungkap Kronologi Penyanderaan 7 WNI di Laut Jolo Filipina

JAKARTA - Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) melakukan pendalaman terhadap anak buah kapal (ABK) Kapal TB Charles yang lolos dari pembajakan oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Pulau Jolo, Filipina.

Kapal TB Charlea kini sudah sandar di Dermaga Semayang, Balikpapan, setelah sebelumnya kapal tersebut ditemukan KRI Multatuli-561 dari unsur Guspurlatim TNI AL dan dikawal menuju Samarinda serta dilanjutkan pengawalan oleh KRI Kerapu-821 unsur Guskamlatim menuju Balikpapan.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi telah menginstruksikan unsur gelar untuk menemukan kapal TB Charles untuk memverifikasi kabar simpang siur tentang penculikan WNI tersebut.

"Ternyata benar adanya telah terjadi penyanderaan," kata Edi Sucipto melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Minggu (26/6/2016).

Setelah kapal TB Charles sandar di Dermaga Semayang pada Sabtu 25 Juni 2016, lanjut Edi, tim dari Lantamal XIII, Guskamlatim dan Lanal Balikpapan melakukam identifikasi terhadap ABK TB Charles yang telah kembali tersebut.

Dari keterangan yang diperoleh TNI AL, pada hari sabtu tanghal 18 Juni 2016, TB. Charles berangkat dari Philipina Cagayan De Oro Port menuju ke Samarinda dengan 13 orang ABK.

Di dalam perjalanan, hari Senin 20 Juni 2016 pukul 11.30 WIB di perairan laut Jolo terjadi pembajakan dengan menggunakan dua perahu yang beranggotakan empat hingga lima orang. Salah satu di antara pembajak menggunakan bahasa Melayu dan membawa senjata api laras panjang.

Para pelaku kemudian menculik tiga orang ABK yaitu Capt Fery Arifin (nahkoda), Muh Mahbrur Dahri (KKM) dan Edy Suryono (Masinis II), serta merampas semua alat komunikasi kapal. Setelah kejadian itu, kapal tersebut dilepas dan melanjutkan perjalanan dengan sisa ABK 10 orang.

Di dalam perjalanan, hanya berselisih waktu 1 jam 15 menit dengan kejadian pertama, kapal TB Charles 001 kembali dibajak oleh kelompok lain dengan menggunakan tiga perahu yang beranggotakan 8-10 orang.

Dari informasi yang diperoleh, pembajak tersebut menggunakan bahasa Inggris, bersenjata laras panjang dan pistol, dan menculik empat orang ABK yaitu, Ismail (mualim I), Robin Piter (juru mudi), Muhammad Nasir (masinis III), dan Muhamad sofyan (Oilman).

Setelah melakukan penculikan, kelompok tersebut melepaskan kapal TB Charles dengan sisa enam ABK yaitu Andi Wahyu (Mualim II), Syahril (Masinis IV), Albertus Temu Slamet (Juru Mudi), Reidgar Frederik Lahiwu (Juru Mudi), Rudi Kurniawan (Juru Mudi) dan Agung E Saputra (Juru Masak).

Edi menyebutkan, hingga kini pihak TNI AL belum mengetahui identitas dua kelompok bersenjata yang menculik WNI tersebut. Namun demikian, patroli pengamanan di sekitar perbatasan Indonesia-Filipina terus ditingkatkan.

"Kejadian tersebut bukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun demikian, unsur-unsur TNI AL baik yang berada di bawah Guspurla maupun Guskamla tetap melakukan operasi dan patroli sesuai tugas pokok dan sektor yang telah ditetapkan," ucap Edi.

Credit Sindonews

AS Cemaskan Keamanan Inggris setelah Brexit

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Susan Rice mengaakui bahwa ada kecemasan terhadap keamanan Inggris setelah negara itu memilih keluar dari Uni Eropa alias Brexit.

Kendati demikian, dia menjamin kerja sama AS dan Inggris di bidang kontra-terorisme dan masalah keamanan lainnya tetap bertahan.

Rice, dalam forum Aspen Ideas Festival di Aspen, Colorado, mengatakan bahwa AS dan Inggris akan tetap menjadi mitra dan sekutu terdekat.”Sedangkan kebutuhan pada keanggotaan NATO tetap,” ujarnya.

”Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa wilauah di mana kami bekerja sama di bidang kontra-terorisme, akan tetap solid,” lanjut Rice, seperti dikutip Reuters, Senin (27/6/2016).

Ditanya apa ucapan Presiden Barack Obama pertama kali kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron ketika mereka berbicara melalui telepon pada hari Jumat setelah hasil suara diumumkan, Rice menjawab; "Menyebalkan”.

Dia menambahkan bahwa kedua pemimpin itu telah berbicara jauh hari sebelum Inggris menggelar referendum Brexit. Obama sudah mendesak Inggris untuk bertahan di Uni Eropa.

”Selain diskusi tentang konsekuensi dari voting dan menyampaikan rasa hormat kami atas kehendak rakyat Inggris, itu juga merupakan kesempatan bagi presiden untuk menggarisbawahi betapa dia menghargai David Cameron sebagai mitra dan sebagai teman,” ujar Rice.

”Ini jelas kesempatan menyakitkan ketika mitra mengalami kerugian yang mendalam.”

Credit Sindonews

Brexit Berita Bagus untuk Rusia, tapi Bikin Sakit Kepala NATO

WASHINGTON - Satu-satunya orang yang lebih bahagia ketimbang Boris Johnson atas hengkangnya Inggris dari Uni Eropa alias Brexit bisa jadi adalah Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kremlin telah bertahun-tahun mencoba untuk membuat celah dalam aliansi NATO dan Uni Eropa, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Sekarang orang-orang Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa dan keinginan Putin terpenuhi.

”Mereka (para pemimpin Rusia) minum vodka dalam jumlah berlebihan di Kremlin hari ini,” kata Derek Chollet, mantan penasihat senior di Pentagon kepada Foreign Policy, mengacu pada kebahagiaan Putin atas Brexit.

”Apa yang membuatnya menyedihkan adalah bahwa ini adalah kesalahan unforced,” kata Chollet, yang sekarang aktif di German Marshall Found, yang dilansir semalam (26/6/2016). ”Putin telah berusaha untuk memaksa divisi di Barat, tapi dia benar-benar belum berhasil dengan baik. Ini adalah keuntungan baginya tanpa dia harus melakukan sesuatu.”

Rusia terlibat ketegangan dengan Uni Eropa ketika Moskow dijatuhi sanksi atas tuduhan melakukan intervensi dalam krisis Ukraina.

”Tanpa Inggris, tidak akan ada siapa pun di Uni Eropa untuk mempertahankan sanksi terhadap kita begitu rajin,” tulis Wali Kota Moskow, Sergey Sobyanin, di Twitter.

Andrei Klimov, Wakil Ketua Komite Urusan Internasional dari Majelis Tinggi Parlemen Rusia, mengatakan kepada New York Times pada hari Jumat bahwa dia tidak berpikir Uni Eropa sekarang akan memiliki waktu untuk memikirkan sanksi lagi terkait krisis Ukraina.

Michael McFaul, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Rusia, setuju dengan analisa tersebut. “Putin memanfaatkan kelemahan dari Eropa. Orang Inggris Raya membuat Uni Eropa lemah. Hanya sederhana,” tulis dia di Twitter.

Para pendukung Brexit berpendapat bahwa Inggris akan mampu berdiri sendiri di panggung dunia tanpa terbebani oleh birokrasi Uni Eropa atau kebutuhan untuk mengirim uang dalam jumlah besar ke Brussels setiap tahun.

Namun mantan pejabat senior AS dan analis Barat mengatakan bahwa Inggris akan lebih lemah dan lebih terisolasi sebagai akibat dari langkah Brexit.

Keputusan rakyat Inggris memilih Brexit dalam referendum pekan lalu muncul dua minggu sebelum pertemuan puncak utama NATO di Warsawa. Pertemuan itu seharusnya memfokuskan kembali perhatian aliansi dari ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia.

Tapi hengkangnya Inggris dari Uni Eropa akan membuat NATO “sakit kepala”, karena akan menggantung pertemuan penting tersebut. Pemimpin NATO sudah berusaha untuk menenangkan saraf dalam aliansi setelah Inggris menggelar referendum Brexit.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengklaim baha Brexit tidak akan mengubah status Inggris dalam aliansi. “Saya tahu bahwa posisi Inggris di NATO akan tetap, tidak berubah,” kata Stoltenberg.

Tidak adanya Inggris akan berdampak akut di sektor kekuatan militer Uni Eropa yang sedang berkembang, yang dirancang untuk mengisi kesenjangan dalam misi di wilayah Afrika dan Eropa Timur di mana NATO memiliki jumlah kehadiran militer yang sangat besar.

Sedangkan Inggris hanya memainkan peran kecil dalam program dan perencanaan di Uni Eropa.”Yang selalu didasarkan pada gagasan bahwa Inggris akan menjadi kontributor penting,” kata Christopher Chivvis, Direktur Pusat Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Internasional di RAND Corp.

Credit Sindonews

Seorang Menteri Somalia Tewas dalam Serangan Al-Shabaab

MOGADISHU - Seorang menteri Somalia menjadi korban tewas dalam serangan kelompok Al-Shabaab terhadap sebuah hotel di ibukota Mogadishu yang menewaskan 14 orang. Para pelaku penyerangan termasuk diantara korban tewas.

Menteri Lingkungan Somalia, Buri Mohamed Hamza, tewas saat kelompok Al-Shabaab menyerbu dan menyandera pengunjung Naso-Hablod Hotel. Namun, tidak diketahui bagaimana menteri tersebut tewas dalam serangan tersebut, seperti dikutip dari BBC, Minggu (26/6/2016).

Namun, seorang saksi mata mengatakan, para militan melepaskan tembakan secara acak di lobi hotel yang sering digunakan oleh politisi dan wisatawan. Sebelumnya, kelompok militan juga meledakkan sebuah bom mobil di pintu gerbang hotel.

Perwakilah khusus PBB di Somalia, Michael Keating, mengutuk serangan mengerikan tersebut. "Kematian Menteri Hamza sangat menyedihkan. Ia adalah seorang advokat yang sangat bersemangat terhadap lingkungan alam Somalia dan berjuang melawan degradasi," katanya.

Pihak kepolisian Somalia mengatakan, setidaknya empat orang terlibat dalam serangan itu. Mereka sempat terlibat baku tembak yang panjang dengan pasukan Somalia, sebelum akhirnya tewas.

Credit Sindonews

Dua Jet Tempur Indonesia Cegat Pesawat Malaysia di Natuna

JAKARTA - Dua pesawat jet tempur Indonesia mencegat sebuah pesawat angkut militer Malaysia di atas perairan Natuna, Indonesia. Insiden pencegatan itu terjadi hari Sabtu, namun baru diungkap para pejabat Malaysia hari Minggu (26/6/2016).

Pesawat C-130 Malaysia terbang dari Malaysia barat menuju negara bagian Sabah, Malaysia timur. Demikian diungkap seorang pejabat senior Malaysia kepada AFP tanpa menyebutkan nama.

”Itu (terbang di atas Kepulauan Natuna) adalah rute biasa," kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa pesawat C-130 tetap melanjutkan perjalanan ke Sabah meskipun ada pencegatan oleh dua jet tempur Indonesia.

Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein juga mengkonfirmasi insiden itu. ”Ya, pesawat itu dicegat oleh dua jet Indonesia,” katanya seperti dikutip dari The Star, Senin (27/6/2016).

Insiden itu terjadi dua hari setelah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kepulauan Natuna. Jokowi dengan para menterinya menggelar rapat kabinet di atas kapal perang setelah terjadi insiden penembakan kapal nelayan China oleh kapal perang Indonesia di Natuna.

Tidak seperti beberapa tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia tidak memiliki sengketa maritim dengan China wilayah pulau di Laut China Selatan. Namun, kapal-kapal nelayan China sudah berulang kali memasuki Natuna yang oleh China sendiri sudah diakui bahwa kepulauan itu milik Indonesia.

Hishammuddin mengecilkan insiden tersebut. Menurutnya, Malaysia dan Indonesia menikmati hubungan dekat.

”Saya tidak khawatir karena ini adalah normal dan terjadi di mana-mana di dunia. Jika ada insiden antara kami, kami dapat menangani satu sama lain secara diplomatis. Kami tidak akan membiarkan insiden apapun merusak hubungan kami,” katanya.

Kepulauan Natuna terletak di tengah Laut China Selatan yang memisahkan Semenanjung Malaysia dan negara-negara bagian Sabah, Malaysia dan Sarawak di Pulau Kalimantan.

Indonesia pernah terlibat sengketa pulau dengan Indonesia, yakni pada tahun 2002. Di mana Indonesia kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melawan Malaysia di Mahkamah Internasional.

Credit Sindonews

Uni Eropa perjelas prosedur Inggris keluar dari UE

Sejak hasil referendum diketahui, ada spekulasi intens tentang bagaimana dan kapan Inggris memulai negosiasi formal untuk keluar dari Uni Eropa.

Uni Eropa telah memperjelas cara Inggris mengawali negosiasi formal untuk keluar dari blok mereka setelah hasil referendum yang berlangsung pada Kamis.

Menurut Uni Eropa, Inggris bisa menerapkan prosedur Pasal 50 Uni Eropa, yang menetapkan tenggat waktu dua tahun untuk kesepakatan tersebut, dengan membuat deklarasi formal melalui surat maupun pernyataan.
Perdana Menteri Inggris David Cameron sudah mengatakan akan mundur pada Oktober untuk membiarkan penggantinya melakukan pembahasan.
Namun para menteri luar negeri Uni Eropa sudah meminta Inggris untuk segera mengawali proses tersebut.
Sejak referendum yang berlangsung Kamis, ada spekulasi yang intens tentang kapan dan bagaimana Inggris memulai negosiasi formal untuk keluar dari Uni Eropa.
Juru bicara Dewan Eropa, yang menentukan arah serta prioritas politik Uni Eropa, menegaskan pada Sabtu bahwa menerapkan Pasal 50 adalah langkah formal yang harus "dilakukan oleh pemerintah Inggris terhadap Dewan Eropa".
"Harus dilakukan dengan cara yang eksplisit dengan maksud untuk menerapkan Pasal 50," kata juru bicara.
"Bisa lewat surat kepada presiden Dewan Eropa atau lewat pernyataan resmi dalam pertemuan di Dewan Eropa yang kemudian tercatat secara resmi dalam notulen pertemuan."

Credit BBC

Seluruh Wilayah Fallujah Berhasil Direbut dari Tangan ISIS

Anggota pasukan antiteror Irak berpose setelah merebut distrik terakhir yang dikuasai ISIS di Fallujah, Minggu (26/6). (CNN Indonesia/REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Jakarta, CB -- Hawa ‘kebebasan’ berembus di Falluja, Irak, Minggu (26/6). Komandan operasi perebutan Fallujah mengumumkan, distrik terakhir yang dikuasai ISIS di kota itu berhasil direbut kembali, setelah pertempuran hampir lima minggu.

“Daerah ini sudah dibersihkan oleh pasukan kontra terorisme dan kami membawa berita baru bagi rakyat Irak bahwa pertempuran di Fallujah sudah berakhir,” kata Letnan Jenderal Abdul Wahab al-Saidi, kepada stasiun televisi milik pemerintah.

Tampak di latar belakangnya bendera Irak dikibarkan dan tentara yang bersorak-sorai. Saidi mengatakan, kawasan al-Jolan itu adalah area terakhir yang dikuasai ISIS di Fallujah.

Kata Saidi, masih ada sejumlah pejuang ISIS di beberapa bangunan di sana. Setidaknya 1.800 orang anggota ISIS tewas dalam operasi perebutan Fallujah, ujar dia lagi, seperti dikutip kantor berita Reuters.

Perebutan Fallujah, yang dikuasai ISIS sejak Januari 2014, adalah bagian operasi besar yang digelar Irak dalam memerangi ISIS. Operasi itu didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu, yang kebanyakan membantu dengan melancarkan serangan udara.

Kemenangan dalam operasi merebut Fallujah, yang sudah dimulai sejak Mei lalu, akan menjadi momentum baik dalam upaya merebut Mosul. Ini adalah ibu kota de facto ISIS di Irak dan sejauh ini adalah kota terbesar yang dikuasai kelompok itu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kolonel Ahmed al-Saidi yang juga berbicara langsung dari distrik al-Jolan. “Kekalahan ISIS selanjutnya adalah Mosul,” katanya.

Angkatan Bersenjata Irak kini sedang melakukan pembersihan di Fallujah. Mereka memeriksa setiap inci kota itu dari kemungkinan adanya jebakan bom dan perangkap mematikan di rumah-rumah.

Menteri Pertahanan Irak Khalid al-Obeidi sendiri mengklaim, perebutan Fallujah tak berdampak buruk pada masyarakat sipil dan permukimannya. Dia mengatakan 90 persen hunian di kota itu aman sehingga mereka yang sempat mengungsi saat ISIS berkuasa, diminta pulang.

Ini berbeda dengan serangan ke Ramadi dan Sinjar, yang sukses direbut dari ISIS tetapi menyisakan kehancuran di sana-sini.

Masyarakat pengungsi berharap pernyataan Menteri Obeidi bukan retorika semata. Soalnya mereka sendiri tak nyaman tinggal di pengungsian dengan fasilitas dan bahan pokok yang minim.

“Kami butuh tenda untuk melindungi keluarga kami,” kata seorang pengungsi kepada CNN.

Credit CNN Indonesia

Islandia Punya Presiden Baru Setelah 20 Tahun

Gudni Johannesson terpilih sebagai presiden Islandia baru menggantikan presiden sebelumnya yang sudah menjabat sejak 1996. (Reuters/Geirix)

Jakarta, CB -- Gudni Johannesson terpilih sebagai presiden Islandia baru pasca merebaknya skandal Panama Papers yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson pada April lalu.

Johannesson, seorang sejarawan, memenangkan suara mayoritas dengan angka 39,1 persen pada pemilu yang berlangsung Sabtu lalu. Ia menjadi presiden baru negara dengan populasi sekitar 332 ribu orang itu setelah 20 tahun.

“Beberapa pekan terakhir tak terlupakan. Kehidupan berubah, namun untuk yang terbaik. Saya sekarang, dan selalu, akan bersyukur untuk semua—bagi waktu yang Anda tuangkan untuk mendengarkan visi saya, dan dukungan dan semangat tak terhitung yang Anda berikan kepada saya. Terima kasih,” kata Johannesson dalam pernyataan yang dirilis di situsnya setelah dinyatakan menang.

Johannesson maju dalam pencalonan setelah Gunnlaugsson mundur. Ketika itu pada April, jalanan di Islandia penuh pemrotes yang menuntut pengunduran dirinya segera setelah Panama Papers menyebut ia memiliki investasi di sebuah perusahaan offshore.

Dua hari kemudian, Sigurdur Ingi Johannsson, yang tadinya menjabat sebagai menteri pertanian, dilantik sebagai perdana menteri baru.

Johannesson sendiri merayakan kemenangannya pada Minggu (26/6)—tepat pada ulang tahunnya ke-48—dengan istri dan empat anaknya di ibu kota Reykjavik.

Ia menggantikan presiden Olafur Ragnar Grimsson, 73, yang sudah menjabat sebagai presiden Islandia sejak 1996.

Credit CNN Indonesia

Jumat, 24 Juni 2016

'Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit'

Nine-dashed line, garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara Asia, menjorok hingga teritori Indonesia di perairan Natuna. (Wikipedia/U.S. Central Intelligence Agency)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Rakyat China tak pernah menjelaskan apapun soal nine-dashed line, yakni garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

“Nine-dashed line Tiongkok tiba-tiba masuk merusuk ke wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Di sini mulai muncul persoalan antara Indonesia dengan China,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Damos Dumoli Agusman, kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (22/6).

Damos berkata, Indonesia pertama kali tahu soal nine-dashed line 23 tahun lalu, yakni 1993, pada Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Kala itu delegasi China mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum nine-dashed line menjorok hingga perairan Natuna.

“Indonesia waktu itu bereaksi, apa maksud peta ini? Tiongkok membisu. Dia bilang, terserahlah Anda menafsirkannya,” ujar Damos.

“Tiba-tiba garis itu seperti muncul begitu saja dari langit. Cara menarik garisnya pun kami tidak tahu,” kata Damos yang ditugasi Kemlu RI menangani persoalan teknis terkait Laut China Selatan.

Menurut Damos, dampak dari nine-dashed line bukan soal kepemilikan pulau, melainkan batas maritim.

Nine-dashed line China mulai menjadi persoalan serius bagi Indonesia tahun ini, tepatnya 19 Maret 2016, kala terjadi insiden antara Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kapal Kway Fey yang berbendera China. Konflik terbuka pertama antara Indonesia-China meletup di perairan Natuna.

Saat Kapal Pengawas Hiu 11 hendak menangkap Kapal Kway Fey yang diduga mencuri ikan, muncul kapal pengawas China yang mengintervensi dengan menabrak Kway Fey.

Pemerintah Indonesia langsung melayangkan nota protes ke China, menuduh Negeri Tirai Bambu melanggar kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia, serta melanggar upaya penegakan hukum oleh aparat Indonesia di ZEE Indonesia.

Pada ZEE yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, negara itu berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. ZEE Indonesia itulah yang dimasuki Kway Fey.

Insiden pertama Indonesia-China di Natuna itu disambut China dengan penjelasan bahwa dalam zona nine-dashed line, nelayan-nelayannya menangkap ikan di situ.

Indonesia bergeming dan melakukan razia terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di Natuna. “Begitu dirazia, dia (China) protes, dan mulailah muncul istilah ‘This is our traditional fishing ground.’ Indonesia jelas protes,” kata Damos.

“Apa itu traditional fishing ground? Tidak ada dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Indonesia menolak itu. We don’t recognize traditional fishing ground,” tegas Damos.

Ketika insiden kedua terjadi antara Indonesia dan China, 27 Mei 2016, menurut Damos China mulai berani mengeluarkan kartunya.

“Mereka bilang, ‘Yes, we have different opinion and yes, we have overlapping maritime rights and interest.’ Itu istilah dia,” ujar Damos menirukan ucapan perwakilan China.

Namun, imbuh Damos, saat ditanya apa yang dimaksud China sesungguhnya, China tak bisa menjelaskan dengan gamblang. China berkata, berhak menangkap ikan di perairan Natuna atas dasar historis, dan alasan itu ditolak oleh Indonesia.

Posisi perairan Natuna berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan. (Hobe/Holger Behr via Wikimedia Commons)

Damos menegaskan, tak ada wilayah tumpang-tindih (overlapping) antara Indonesia dan China. “Overlapping itu harus berdasarkan basis yang valid. Tidak mungkin mengklaim sesuatu tanpa basis.”

Ia mengibaratkan ulah China seperti orang bertamu yang kemudian mengklaim rumah tamunya. “Tiba-tiba rumahmu didatangi orang, lalu orang itu bicara, ‘Ini rumahku, dari nenek moyangku.’ Bingung kan. Baru bisa dibilang overlapping jika dia bilang, ‘Ini rumahku, ini sertifikatnya.’ Tapi ini kan tidak,” kata Damos.

China disebut Damos tak pernah menafsirkan nine-dashed line secara klir hingga saat ini. Akibatnya muncul berbagai intrepetasi dari sejumlah negara.

Pemerintah China, dalam nota protesnya kepada Indonesia atas insiden ketiga di Natuna saat kapal ikan Han Tan Cou terkena tembakan kapal perang RI, kembali menyatakan kapal mereka berada pada perairan dengan klaim “tumpang-tindih”. Alasan ini pun kembali tak diterima Indonesia.

“Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Hukum laut membenarkan Indonesia membuat zona ekonomi eksklusif. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Tidak pernah ada kesepakatan soal traditional fishing ground dengan China,” kata pakar hukum laut internasional RI, Hasyim Djalal.

Hasyim, mantan diplomat yang pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kini ditunjuk pemerintah RI menjadi ketua tim untuk menangani persoalan Laut China Selatan, termasuk Natuna.

Credit CNN Indonesia

China Mengaku 40 Negara Dukung Klaimnya di Laut China Selatan

China mengaku sudah lebih dari 40 negara yang mengakui klaimnya yang hampir 90 persen di perairan yang diduga kaya minyak itu. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri China menyatakan dukungan negara-negara di dunia terhadap klaimnya di Laut China Selatan setiap hari makin meningkat. China mengaku sudah lebih dari 40 negara yang mengakui klaimnya yang hampir 90 persen di perairan yang diduga kaya minyak itu.

Juru bicara Kemlu China Hua Chunying menyatakan bahwa berbagai laporan publik menunjukkan setidaknya 47 negara telah menawarkan dukungan terhadap klaim China. Chunying menambahkan bahwa jumlah negara yang mendukung bisa saja lebih, karena sejumlah laporan dukungan tidak dipublikasikan.

"Jumlah mereka yang mendukung China naik dari hari ke hari, jadi saya tidak punya cara untuk memberikan Anda jumlah yang tepat," katanya pada konferensi pers harian China, Kamis (23/6), dikutip dari Reuters.

Chunying menyebut hingga saat ini hanya delapan dari 40 negara yang mempublikasikan dukungannya terhadap China, termasuk Zimbabwe dan Sri Lanka. Ia juga menilai bahwa jumlah dukungan sebenarnya bukanlah hal yang paling penting.

"Selama Anda memiliki posisi yang obyektif dan tidak memihak, selama Anda memahami poin utama dari sejarah Laut China Selatan dan esensi dari apa yang disebut 'kasus arbitrase', [maka] negara, organisasi atau individu yang tidak bias akan tanpa ragu mendukung posisi China," ujarnya.

Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington mengungkapkan Niger dan Afghanistan termasuk dari delapan negara yang sudah mempublikasikan dukungannya kepada China.

Pernyataan ini dilontarkan Chunying untuk menepis keraguan soal jumlah negara yang telah menawarkan dukungan kepada Negeri Tirai Bambu itu dalam menghadapi tuntutan hukum yang diajukan Filipina ke Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag untuk melemahkan klaim China di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Keputusan pengadilan diperkirakan akan diumumkan beberapa pekan mendatang.

China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan yang memiliki nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun, atau sepertiga dari total perdagangan global. Klaim Chin ditandai dengan sembilan garis putus-putus, atau nine-dashed line, meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Nine-dashed line China juga meliputi perairan Natuna yang selama ini merupakan teritori Indonesia.

China menolak mengakui kasus dan otoritas pengadilan arbitrase itu, dan menegaskan bahwa seluruh perselisihan harus diselesaikan melalui perundingan bilateral.

Pada Rabu (22/6), seorang pejabat senior AS menyuarakan ketidakyakinan terhadap jumlah negara yang mendukung klaim China di LCS dan menduga bisa saja terdapat sejumlah kesempakatan tertentu antar China dan negara yang mendukungnya.

Para pakar dan pejabat memperkirakan keputusan pengadilan arbitrase akan menolak sebagian besar klaim Beijing di Laut China Selatan.

Credit CNN Indonesia

Inggris Keluar dari Uni Eropa, Kelompok Anti-Islam Bersorak

Tokoh-tokoh sayap kanan Eropa, seperti di Perancis dan Belanda, bersorak atas keluarnya Inggris dari Eropa. Hal ini akan menjadi preseden bagi negara lain. (Reuters/Neil Hall)

Jakarta, CB -- Referendum Brexit yang digelar Kamis pekan ini di Inggris menunjukkan kemenangan kubu "keluar", yang artinya negara itu akan segera hengkang dari Uni Eropa. Hasil ini membuat kelompok-kelompok sayap kanan dan ultra-nasionalis di Eropa bersorak.

Salah satunya adalah Marine Le Pen, pemimpin partai sayap-kanan Perancis, Front Nasional, yang mengaku menyambut baik hasil referendum. Bahkan, dia mengatakan referendum Inggris akan menjadi preseden juga di Perancis.

"Kemenangan bagi kebebasan! Sekarang waktunya referendum yang sama di Perancis," kata Le Pen dalam akun Twitternya, Jumat (24/6).

Le Pen terkenal dengan jargonnya yang anti-Islam, salah satunya menyerukan larangan jilbab di Perancis dan ditutupnya negara itu bagi imigran Muslim. Tahun 2011, Le Pen dikecam karena menyamakan shalat berjamaah umat Islam di jalan seperti pendudukan Nazi di Perancis.

Sorakan yang sama juga datang dari tokoh sayap kanan anti-Islam di Belanda, Geert Wilders. Seperti Le Pen, Wilders mengatakan referendum Inggris bisa juga ditiru oleh Belanda.

"Kami ingin berkuasa di negeri sendiri, menguasai uang sendiri, perbatasan sendiri dan kebijakan imigrasi sendiri. Jika saya menjadi perdana menteri, akan ada referendum bagi Belanda untuk meninggalkan Uni Eropa. Biarkan rakyat Belanda yang memilih," kata Wilders dalam situs pribadinya.

Wilders, ketua Partai Kebebasan, adalah penggawa anti-Islam dan anti-imigran Belanda yang membuat film kontroversial berjudul Fitna tahun 2008. Dia mengatakan, Islamisasi di Belanda harus dihentikan dan menyamakan Al-Quran dengan manifesto Hitler "Mein Kampf".

Referendum Brexit sendiri didukung oleh kubu sayap kanan di Inggris, salah satunya adalah Partai UKIP. Pemimpin partai tersebut, Nigel Farage, dikenal sebagai sosok rasis yang pernah mengatakan bahwa mereka "tidak akan pernah mendapatkan suara negro" dan mengucapkan kalimat rasis terhadap warga China dalam siaran langsung radio, serta kepada masyarakat keturunan Romania di Inggris.

Menurutnya, Inggris mulai kebanjiran pengungsi akibat wilayah tanpa batas Uni Eropa, membuat negara itu terancam jadi ladang perkosaan. Dalam kampanye Brexit, UKIP membuat poster rasis soal gelombang pengungsi Suriah ke Inggris. Menurutnya, Inggris mulai penuh imigran karena bergabung dengan Uni Eropa.

Kemenangan Brexit membuat Farage girang.

Hasil penghitungan suara menunjukkan warga Inggris memilih hengkang dari Uni Eropa. (Dan Kitwood/Getty Images)

"Saya sekarang berani bermimpi fajar kemerdekaan Inggris mulai datang," kata Farage yang juga mendesak Perdana Menteri David Cameron segera mundur jika "keluar" menang.

Tokoh lainnya pendukung Brexit adalah Boris Johnson, mantan wali kota London. Johnson dianggap rasis setelah mengkritik Presiden Amerika Serikat Barack Obama karena "keturunan Kenya". Menurut Johnson, Inggris telah dibanjiri para imigran Timur Tengah dan Eropa yang tidak memiliki kemampuan kerja.

Kelompok-kelompok ultra-nasionalis juga berada di balik Johnson dan Farage, sebut saja organisasi supremasi kulit putih English Defence League, partai nasional-ekstrem Britain First dan British National Party.

Mail on Sunday dalam penyelidikannya menemukan bahwa kampanye Brexit telah "disusupi" oleh para aktivis Neo-Nazi yang berpengaruh, salah satunya adalah Mark Collet, anggota British National Party.

Collet terkenal dengan komentarnya yang anti-Yahudi pada tahun 2013. "Yahudi dibuang dari semua negara, termasuk Inggris....tidak akan ada asap tanpa api," kata dia kala itu.

Credit CNN Indonesia

Inggris Keluar dari UE, Skotlandia Serukan Referendum

Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menyusun rencana referendum kemerdekaan kedua jika Brexit benar terjadi. (Reuters/Russell Cheyne)

Jakarta, CB -- Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menyusun rencana referendum kemerdekaan kedua sebagai antisipasi hasil referendum Brexit.

Perhitungan suara di 98 persen distrik di seluruh Britania Raya menunjukkan 51,82 persen suara menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Sementara, hanya 48,18 persen suara yang menyatakan Inggris harus tetap berada di blok itu.

Diberitakan The Telegraph pada Jumat (24/6), Sturgeon memerintahkan seluruh anggota parlemen Skotlandia untuk mempertimbangkan "semua opsi untuk melindungi hubungan kita dengan Eropa dan Uni Eropa" jika Skotlandia terancam meninggalkan Uni Eropa karena mayoritas warga Inggris memilih 'Keluar'.

Juru bicara resmi Sturgeon kemudian mengonfirmasi bahwa pernyataan Sturgeon itu mengacu pada rencana referendum kedua Skotlandia--untuk memutuskan apakah tetap bersama atau berpisah dari Inggris, agar Skotlandia tetap bergabung Uni Eropa.

Penghitungan suara di Skotlandia sendiri menujukkan 62 persen warga menginginkan tetap bergabung dengan Uni Eropa, melawan 38 persen ingin keluar dari UE.

Penghitungan suara di Skotlandia menujukkan 62 persen warga menginginkan tetap bergabung dengan Uni Eropa, melawan 38 persen ingin keluar dari UE. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)

"Biarkan saya jelaskan, sebagai Menteri Pertama, tugas saya adalah untuk melindungi kepentingan Skotlandia dalam segala situasi dan, oleh karena itu, saya memastikan bahwa perencanaan yang tepat untuk segala kemungkinan tengah dilakukan oleh Pemerintah Skotlandia," ujarnya.

Selain Sturgeon, mantan pemimpin Skotlandia Alex Salmond juga menyerukan referendum kemerdekaan kedua untuk negaranya jika gerakan Brexit berhasil menang.

Salmond merupakan pemimpin Partai Nasional Skotlandia dan mantan menteri pertama Skotlandia ketika negaranya menjalani referendum kemerdekaan pada 2014 lalu. Ia kini duduk di parlemen Inggris mewakili Skotlandia dan merupakan penggiat kampanye pro-Eropa dalam referendum Brexit.

Dalam wawancaranya dengan Washington Post beberapa pekan sebelum referendum Uni Eropa digelar, Salmond memperkirakan bahwa banyak warga Skotlandia akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa, ketimbang keluar. Sebaliknya, warga Inggris cenderung untuk memilih keluar dari Uni Eropa.

"Saya pikir ini mencerminkan dua pandangan yang berbeda untuk masing-masing negara. Perihal Eropa saling terkait dengan perihal kemerdekaan, dan banyak warga yang akan memilih [bergabung dengan] Eropa karena mereka mendukung kemerdekaan Skotlandia dalam konteks Eropa," ujarnya.

"Saya berkampanye untuk 'Tetap' di seluruh negara di kepulauan ini, di Inggris, Skotlandia, Irlandia dan Wales. Namun, jika situasinya menunjukkan Skotlandia memilih 'Tetap' sedangkan Inggris memilih 'Keluar', dan karena Inggris memiliki populasi 10 kali lebih besar ketimbang Skotlandia, maka menurut saya referendum kemerdekaan Skotlandia akan terjadi sekitar dua tahun mendatang dan kali ini hasilnya akan 'Ya'," kata Salmond.

Salmond mengaku sadar bahwa dengan mendukung Uni Eropa, Skotlandia harus tunduk kepada berbagai kebijakan blok itu, termasuk soal imigrasi. Terkait hal ini, Salmond menyatakan, "Skotlandia belum penuh. Artinya, kami jauh lebih peduli soal pertumbuhan negara, penduduk dan semangat ekonomi serta memungkinkan siapapun yang memiliki komitmen dan keterampilan untuk menetap di negara kami."

"Kami lebih seperti Amerika 100 tahun yang lalu, ketimbang Inggris saat ini," ucap Salmond.

Credit CNN Indonesia

Inggris Keluar Uni Eropa, PM David Cameron Mundur

Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan mengundurkan diri usai referendum Brexit yang memastikan negara itu keluar dari Uni Eropa. (Reuters/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan mengundurkan diri usai referendum Brexit yang memastikan negara itu keluar dari Uni Eropa.

Dalam pernyataannya Jumat (24/6) Cameron di depan kantornya di London mengatakan akan mengundurkan diri dari kursi perdana menteri sebelum musim gugur tahun ini.

Pernyataannya ini disampaikan menyusul penghitungan suara yang menunjukkan Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Sebanyak hampir 52 persen pemilih menginginkan keluar dari Uni Eropa, sementara 48 persen lainnya masih tetap ingin berada di UE.
Cameron dalam pidatonya yang dikutip dari The Guardian mengaku bangga atas kinerjanya sebagai pemimpin Inggris.

Dia telah membentuk koalisi pemerintahan, mengadakan referendum Skotlandia dan referendum Brexit. Cameron sendiri adalah pendukung Inggris tetap berada di UE.

"Saya memperjuangkan referendum dengan kepala dan hati," kata Cameron.

Namun dia mengatakan, rakyat Inggris telah membuat keputusan. "Rakyat Inggris telah memutuskan mengikuti jalan lain, jadi mereka perlu perdana menteri baru," ujar Cameron.

Cameron mengatakan perdana menteri baru akan segera menjabat saat konferensi Partai Konservatif. Perdana menteri yang baru nanti, kata Cameron, yang nanti akan memutuskan soal negosiasi ulang UE yang dimuat dalam Traktat 50.

Traktat 50 adalah perjanjian keluar dari Uni Eropa yang akan memakan waktu hingga dua tahun. Selama itu, akan dilakukan berbagai perundingan untuk transisi.

Selama belum ada PM terpilih baru, Cameron menyatakan tetap meyakinkan pasar dan investor bahwa perekonomian mereka masih kuat. Dia juga meyakinkan warga Inggris di luar negeri dan warga Uni Eropa di Inggris bahwa tidak akan ada perubahan dalam waktu dekat.

Boris Johnson, tokoh Partai Konservatif pendukung Brexit disinyalir merupakan tokoh kuat pengganti Cameron. Namun hal ini masih harus ditentukan dalam rapat Partai Konservatif. Jika ada dua calon, maka akan ditentukan melalui pemungutan suara.

Credit CNN Indonesia