Tampilkan postingan dengan label VIETNAM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label VIETNAM. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 Februari 2019

JK Harap Pertemuan Trump-Kim Bawa Dampak Positif untuk RI


JK Harap Pertemuan Trump-Kim Bawa Dampak Positif untuk RI
Wapres Jusuf Kalla berharap pertemuan Presiden Donald Trump dengan Kim Jong-un di Vietnam dapat membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi di Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)




Jakarta, CB -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, di Vietnam pada 27 dan 28 Februari akan membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi di Indonesia.

JK mengatakan bahwa dampak positif dapat terjadi jika kedua negara sepakat dalam bidang keamanan, salah satunya dengan penghentian pembuatan senjata nuklir di Korea Utara.

"Apabila tercapai persetujuan, apalagi dengan penghentian pembuatan senjata nuklir, itu akan memberikan keamanan di Asia Timur. Kalau Asia Timur aman, seperti Korea, Jepang, China, itu akan meningkatkan ekonomi kita secara umum," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (26/2).


JK juga berharap kedua negara dapat membuat kesepakatan penghentian perang Korea secara resmi. 

Korsel dan Korut secara teknis memang masih berperang karena Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Dalam perang Korea yang terjadi pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 itu, Korea Utara diketahui bersekutu dengan China. Sementara itu, Korea Selatan bersekutu dengan sejumlah negara, termasuk AS.

"Apabila tercapai persetujuan dalam pertemuan itu, secara formal dapat menghentikan perang di Korea. Itu hal yang baik," kata JK.

Kim dilaporkan sudah tiba di Vietnam pada Selasa (26/2) pagi waktu setempat. Ia menempuh perjalanan selama dua setengah hari dari Ibu Kota Pyongyang menggunakan kereta api lapis baja.

Trump juga dilaporkan sudah berangkat dari AS untuk mempersiapkan pertemuan dengan Kim di Vietnam.



Credit  cnnindonesia.com



Selasa, 26 Februari 2019

Tiba di Vietnam, Kim Jong Un Disambut Karpet Merah




CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menjejakkan kakinya di Vietnam pada hari Selasa pagi, 26 Februari 2019 setelah menempuh perjalanan sepanjang 4.500 kilometer atau 60 jam dengan mengenderai kereta antipeluru dari Pyongyang via wilayah Cina.
Kereta yang membawa Kim berhenti di stasiun kereta Dong Dang, berbatasan dengan Cina.

Sejumlah pejabat tinggi Vietnam menyambut Kim dengan menggelar karpet merah dan sambutan kenegaraan dan dua bendera kedua negara berkibar.
Kim begitu turun dari kereta melambaikan tangannya sambil tersenyum. Cucu pendiri Korea Utara ini mengenakan pakaian ala Mao Zedong berwarna hitam.
Mobil Mercedez Bens kemudian membawa Kim menuju Hanoi sejauh sekitar 170 kilometer. Para pengawal mengiringi mobil yang membawa Kim.


Dari dalam mobil Kim Jong Un melambaikan tangannya kepada penduduk yang berbaris di sepanjang jalan dengan melambai-lambaikan bendera Vietnam dan Korea Utara.Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tiba di Hanoi pada Selasa sore. Trump didampingi Mentero Luar Negeri Miko Pompeo.



Stasiun Dong Dang, Vietnam menggelar karpet merah menyambut kedatangan Kim Jong Un pemimpin Korea Utara. [KOREA HERALD]

Kim Jong Un dan Donald Trump akan bertemu pada hari Rabu, 27 Februari untuk membahas program denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea. Ini pertemuan kedua mereka setelah mengadakan pertemuan pertamanya pada Juni 2018 di Singapura.





Credit tempo.co










Senin, 25 Februari 2019

Kim Jon-un Sudah Jalan ke Vietnam Pakai Kereta


Kim Jong un
Kim Jong un
Foto: EPA/Rodong Sinmun

Kim Jong-un akan menggelar pertemuan keduanya dengan Donald Trump.




CB, HANOI --  Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sudah berangkat menuju Vietnam untuk melakukan pertemuan puncak kedua dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hanoi pada 26-27 Februari. Kim bertolak dengan kereta api yang melintasi Cina.

Menurut laporan media Korut, Kim meninggalkan Pyongyang dengan kereta pada Sabtu (23/2) sore. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Korea Utara serta saudara perempuannya yang berpengaruh.

Pertemuan Trump dan Kim di Hanoi akan berlangsung delapan bulan setelah keduanya melakukan pertemuan puncak bersejarah untuk pertama kali di Singapura.


Pada pertemuan di Singapura, keduanya berjanji untuk menjalankan langkah menuju perlucutan senjata nuklir secara penuh di Semenanjung Korea.

Surat kabar Korea Utara Rodong Sinmun memuat foto-foto perjalanan Kim, yaitu penglepasan keberangkatannya dari Pyongyang serta ketika ia melambaikan tangan dari pintu gerbong sambil jari tangannya memegang rokok.

Dalam kunjungannya ke Vietnam, Kim didampingi para pejabat yang juga mendampinginya pada pertemuan puncak di Singapura.

Di antara mereka adalah mantan kepala intelijen Kim Yong-chol, yang juga utusan utama Kim bagi perundingan dengan Amerika Serikat, asisten senior partai Ri Su Yong, Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho dan kepala pertahanan No Kwang-chol.

"Adik perempuan pemimpin Korut, Kim Yo-jong, yang bertindak sebagai pembantu dekat Kim Jong-un pada pertemuan di Singapura, kembali menjadi bagian dari delegasi," lapor kantor berita Korut KCNA.

Laporan itu tidak menyebut-nyebut soal istri Kim, Ri Sol-ju. Dengan hanya sedikit kemajuan yang terlihat sejak pertemuan puncak pada Juni tahun lalu, Trump dan Kim kemungkinan akan berupaya membangun hubungan pribadi mereka untuk membuat kemajuan di Hanoi.


Kedua pihak berada di bawah tekanan untuk membuat perjanjian yang lebih spesifik dibandingkan  di Singapura. Menurut sejumlah pengkritik, terutama Amerika Serikat, perjanjian di Singapura itu kurang rinci.


photo
Presiden AS Donald Trump saat berjalan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hotel Capella di Pulau Sentosa Singapura, Selasa (12/6).

Pemerintahan Trump telah menekan Korea Utara untuk menghentikan program senjata nuklirnya yang jika digabungkan dengan kemampuan rudalnya bisa mengancam Amerika Serikat.  Sebaliknya, Korea Utara menginginkan pelonggaran sanksi-sanksi oleh berbagai pihak pimpinan AS, jaminan keamanan serta pengakhiran secara resmi Perang Korea 1950-1953. Perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian.




Credit  republika.co.id



Kamis, 21 Februari 2019

Vietnam Bersiap Sambut Kedatangan Kim Jong-un dengan Kereta


Vietnam Bersiap Sambut Kedatangan Kim Jong-un dengan Kereta
Vietnam mempersiapkan penyambutan Kim Jong-un yang diperkirakan akan datang menggunakan kereta menjelang pertemuan dengan Donald Trump di Hanoi pekan depan. (Reuters/Kham)



Jakarta, CB -- Vietnam mulai mempersiapkan penyambutan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang diperkirakan akan datang menggunakan kereta menjelang pertemuan keduanya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Hanoi pekan depan.

Dua sumber pemerintahan Vietnam mengatakan kepada Reuters bahwa Kim diperkirakan akan memulai perjalanan dengan kereta dari Pyongyang, Korut, menuju China.


Setelah itu, Kim akan melanjutkan perjalanan dengan kereta dari China menuju Stasiun Dong Dang yang terletak di daerah perbatasan Vietnam.

Kim lantas turun dari kereta dan dijemput dengan iring-iringan mobil yang kemudian akan mengantarnya ke Hanoi, di mana ia bakal bertemu Trump.


Tiga sumber lainnya membeberkan kepada Reuters bahwa salah satu kandidat kuat lokasi pertemuan Trump dan Kim adalah Pesanggrahan Pemerintahan Vietnam.

Selain itu, pemerintah Vietnam juga menyiagakan Metropole Hotel yang terletak di seberang Pesanggrahan Pemerintahan sebagai lokasi cadangan pertemuan tersebut.

Seorang saksi mata Reuters juga mengaku melihat tangan kanan Kim, Kim Chang-son, berkunjung ke Pesanggrahan Pemerintahan dan sejumlah hotel, seperti Metropole dan Melia, yang berlokasi di Hanoi.

Salah satu sumber mengatakan Kim kemungkinan akan bermalam di Hotel Melia selama di Vietnam. Namun, kelima sumber Reuters itu menekankan bahwa semua rencana ini masih dapat berubah sesuai situasi.



Credit  cnnindonesia.com



Rabu, 20 Februari 2019

Utusan Korut ke Vietnam Jelang KTT Trump-Kim Jong-un


Utusan Korut ke Vietnam Jelang KTT Trump-Kim Jong-un
Utusan Korut untuk AS, Kim Hyok Chol, bertolak ke Vietnam guna mendiskusikan persiapan pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi. (AFP Photo/Ed Jones)




Jakarta, CB -- Utusan Korea Utara untuk Amerika Serikat, Kim Hyok Chol, dilaporkan bertolak ke Vietnam guna mendiskusikan persiapan pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi pada 27-28 Februari mendatang.

Kim Hyok Chol dilaporkan tiba di Beijing, China, Selasa (19/2) sekitar pukul 10.00 waktu lokal dan diperkirakan akan melanjutkan penerbangan ke Hanoi di hari yang sama.

Di Hanoi, Kim Hyok Chol akan bertemu dengan utusan AS untuk Korut, Stephen Beigun. Awal bulan ini, keduanya bertemu di Pyongyang dan mendiskusikan "posisi masing-masing pihak mengenai denuklirisasi" jelang KTT kedua Trump dan Kim Jong-un nanti.

Beigun mengatakan pembicaraannya dengan Kim Hyok Chol di Pyongyang produktif, tapi meminta lebih banyak dialog lagi antara kedua belah pihak.


"Untuk saat ini dan seterusnya, kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama Korut," ucap Beigun.

Meski begitu, dia yakin bahwa kedua negara tetap berkomitmen membuat progres signifikan terkait denuklirisasi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pertemuan Beigun dan Kim Hyok Chol di Hanoi akan lebih jauh mengeksplorasi "komitmen Trump dan Kim Jong-un terkait perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea secara menyeluruh."

Kementerian itu juga menyebut pertemuan kedua utusan itu diharapkan mampu mengeksplorasi penguatan relasi AS-Korut dan membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Selain itu, deklarasi perdamaian yang akan mengakhiri Perang Korea 1950-1953 juga diperkirakan akan diangkat Beigun dan Kim Hyok Chol. Bulan lalu, Beigun mengatakan Trump "siap untuk mengakhiri perang."

Tiga hari sebelum kedatangan Kim Hyok Chol, Kepala Staf Pemimpin Korut, Kim Chang Son, telah lebih dulu tiba di Hanoi untuk mempersiapkan masalah protokol dan keamanan dengan pihak AS.

Sejumlah ahli berharap ada progres nyata terkait denuklirisasi dalam perjumpaan kedua Trump dan Kim nanti karena pada pertemuan perdana mereka di Singapura tahun lalu dianggap gagal meraih kemajuan signifikan.






Credit  cnnindonesia.com



Jumat, 08 Februari 2019

5 Alasan Vietnam Jadi Lokasi Pertemuan Kim Jong Un dan Trump


Kim Jong Un dan Donald Trump sesaat akan menandatangani dokumen kesepakatan hasil pertemuan puncak mereka di Singapura,12 Juni 2018.
Kim Jong Un dan Donald Trump sesaat akan menandatangani dokumen kesepakatan hasil pertemuan puncak mereka di Singapura,12 Juni 2018.

CB, Jakarta - Kim Jong Un dan Donald Trump sepakat mengadakan pertemuan puncak untuk kedua kalinya di Vietnam pada 27-28 Februari 2019.
Mengapa Vietnam dipilih jadi tempat pertemuan kedua Kim dan Trump? Sebelumnya muncul nama Singapura dan Hawaii dalam usulan lokasi pertemuan.

Berikut 4 alasannya seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 6 Februari 2019.

1. Vietnam cukup dekat dari Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Sehingga Kim dapat menggunakan kereta api berlapis baja untuk perjalanannya nanti.

2. AS dan Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan Vietnam sehingga keduanya punya kantor kedutaan di negara tersebut. Hubungan diplomatik Hanoi dan Pyongyang dibangun pada 1950. Korea Utara mengirimkan pasukan angkatan udaranya ke wilayha utara yang komunis selama Perang Vietnam.

Kakek Kim Jong Un, Kim Il Sung berkunjung ke Vietnam pada tahun 1959. Begitupun, sejumlah pejabat seniro Korea Utara telah beberapa kali berkunjung ke Vietnam.
3. Hanoi memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara dan dianggap netral dalam menyikapi isu yang akan dibahas Kim dan Trump.

4. Bagi AS, Vietnam menjadi lokasi strategis di saat perang dagang Cina dan AS terjadi. Cina merupakan sekutu terdekat Korea Utara. Trump memberi sinyal kepada Beijing bahwa Korea Utara bukan di tangannya. "Kami membuat keseimbangan pengaruh Cina di kawasan ini," kata Cheon Seong Whun, peneliti tamu di Asan Institute for Policy Studies di Seoul, Korea Selatan.

5. Bagi Vietnam, pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump akan dapat mendorong terangkatnya status Vietnam di masyarakat internasional, sehingga mendorong masuknya investasi asing dan turisme, menurut Vu Minh Khuong, analis politik di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.





Credit  tempo.co



Utusan AS ke Korut Persiapkan Pertemuan Trump-Kim Jong-un


Utusan AS ke Korut Persiapkan Pertemuan Trump-Kim Jong-un
Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Ernst)



Jakarta, CB -- Utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan tengah berada di Pyongyang untuk menyelesaikan sejumlah detail krusial menjelang pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un akhir bulan ini di Vietnam.

Beigun dikabarkan tiba di Pyongyang sejak Selasa (5/2), tak lama setelah Trump mengumumkan dirinya akan bertemu Kim pada 27-28 Februari mendatang, dalam pidato kenegaraannya.

Perjalanan Beigun tidak dipublikasikan sebelumnya. Di Pyongyang, dia dikabarkan bertemu Kim Hyok Chol, utusan Korut untuk AS.



Saat berpidato di Stanford University pekan lalu, Beigun menjelaskan kunjungannya ke Pyongyang dilakukan guna mengejar "rencana konkret untuk memajukan semua elemen" yang disepakati Kim dan Trump dalam KTT perdana di Singapura pada Juni tahun lalu.


Dia mengatakan pertemuannya di Pyongyang akan berfokus menemukan konsesi yang dapat diterima masing-masing pihak, serta "peta jalan menuju negosiasi dan deklarasi berdasarkan pemahaman bersama" demi hasil yang benar-benar diinginkan.

Beigun mengatakan Trump saat ini menginginkan kemajuan signifikan dan dapat diverifikasi terkait progres denuklirisasi.



"Tetapi, badan-badan intelijen AS baru-baru ini memperingatkan bahwa Korea Utara tidak mungkin sepenuhnya menyerahkan senjata nuklir dan produksinya," ucap Beigun.

Salah satu ganjalan dalam proses denuklirisasi selama ini adalah perbedaan pemahaman antara AS dan Korut soal definisi perlucutan senjata nuklir.

AS ingin terus menekan Korut dengan sanksi sampai negara terisolasi itu mau sepenuhnya melucuti senjata nuklir.

Sementara itu, Korut ingin AS mencabut sanksi-sanksi itu ketika mereka melucuti senjata nuklir secara bertahap.

Beigun mengatakan dirinya akan mendiskusikan jalan keluar terkait kebuntuan tersebut selama berada di Pyongyang. Dia juga mengisyaratkan pemerintahan AS mulai lunak dengan memungkinkan kesepakatan dengan Korut soal denuklirisasi.

Beigun mengatakan "AS siap mengambil langkah secara simultan dan paralel" dengan Korut ketika proses denuklirisasi berlangsung.





Credit  cnnindonesia.com




Sabtu, 29 Desember 2018

Bom Meledak Dekat Piramida Giza Mesir, 3 Turis Vietnam Tewas

Bom rakitan meledak di dekat piramida Giza, Mesir, dan menghantam sebuah bus wisata menewaskan tiga turis Vietnam dan seorang pemandu wisata. Foto/Istimewa

KAIRO - Tiga turis Vietnam dan seorang pemandu asal Mesir tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka ketika ledakan bom pinggir jalan menghantam bus wisata pada Jumat (28/12/2018). Insiden itu terjadi kurang dari 4 kilometer dari piramida Giza Mesir yang terkenal di dunia.

Setidaknya sembilan turis Vietnam terluka, demikian juga pengemudi Mesir itu, menurut pernyataan resmi.

Seorang saksi Lan Le (41) mengatakan para turis sedang menuju ke pertunjukan musik dan cahaya di piramida, yang telah mereka kunjungi sebelumnya pada hari itu. Le kebetulan juga naik bus yang nahas itu tetapi tidak terluka.

“Kami pergi ke pertunjukan musik dan cahaya dan kemudian tiba-tiba kami mendengar bom. Itu mengerikan, orang-orang menjerit,” katanya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (29/12/2018).

"Aku tidak ingat apa pun setelahnya," imbuh Le yang berbicara di rumah sakit Al Haram, di mana korban luka dibawa untuk mendapatkan perawatan. 

Kementerian dalam negeri Mesir mengatakan bus itu hantam oleh ledakan dari bom rakitan yang disembunyikan di dekat dinding sekitar pukul 18.15 waktu setempat.

Sekitar dua jam kemudian kendaraan itu berada di belakang penjagaan polisi dengan salah satu sisinya rusak parah dan jendela-jendela pecah.

Lusinan polisi, militer, dan petugas pemadam kebakaran berada di lokasi itu, di sebuah jalan sempit di dekat jalan lingkar, tempat lalu lintas bergerak normal.

Tak lama kemudian, para pekerja membawa sebuah truk pick-up untuk menarik bus pergi.

Seorang penyelidik di tempat kejadian mengatakan alat itu kemungkinan ditanam di dekat dinding.

Kementerian dalam negeri mengkonfirmasi kematian dua turis, dan kantor kejaksaan negara bagian kemudian mengatakan turis ketiga telah meninggal. Total ada 14 turis Vietnam tengah bepergian dengan bus, katanya.


Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan kepada TV lokal dari rumah sakit al Haram bahwa pemandu wisata itu meninggal karena luka-lukanya.

"Bus menyimpang dari rute yang diamankan oleh pasukan keamanan," kata Madbouly kepada saluran Extra News, sebuah pernyataan juga dibuat oleh pemilik perusahaan yang mengatur tur bus.

"Kami telah melakukan kontak dengan kedutaan Vietnam untuk mengetahui dampak dari insiden tersebut, dan yang penting sekarang adalah merawat yang terluka," kata perdana menteri.

Sopir bus itu kemudian memberi tahu media setempat bahwa dia tidak menyimpang dari rute.

Serangan bom itu adalah yang pertama terhadap wisatawan asing di Mesir selama lebih dari setahun dan terjadi ketika sektor pariwisata, sumber penting pendapatan mata uang asing, pulih dari penurunan tajam dalam jumlah pengunjung sejak pemberontakan 2011.


Hingga saat ini tidak kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok ekstrimis Islam, termasuk gerilyawan yang memiliki hubungan dengan Negara Islam, sangat aktif di Mesir dan telah menargetkan pengunjung asing di masa lalu.

Tentara dan polisi Mesir melancarkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok-kelompok militan pada bulan Februari, menargetkan Semenanjung Sinai serta daerah selatan dan perbatasan dengan Libya.

Pemerintah mengatakan memerangi militan Islam adalah prioritas karena berupaya mengembalikan stabilitas setelah tahun-tahun kekacauan yang terjadi setelah protes "Arab Spring" tahun 2011.


Peristiwa-peristiwa itu dan pemboman sebuah pesawat Rusia tak lama setelah lepas landas dari Sharm el Sheikh pada 2015 menyebabkan jumlah wisatawan anjlok.

Serangan mematikan terakhir terhadap wisatawan asing di Mesir adalah pada bulan Juli 2017, ketika dua orang Jerman ditikam hingga mati di resor Laut Merah Hurghada.





Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1366529/44/bom-meledak-dekat-piramida-giza-mesir-3-turis-vietnam-tewas-1546043660




Jumat, 23 November 2018

Vietnam protes pembangunan baru Beijing di Laut China Selatan


Vietnam protes pembangunan baru Beijing di Laut China Selatan
Kapal induk China Liaoning disertai armada mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut China Selatan dalam foto tidak bertanggal yang diambil pada bulan Desember 2016. (REUTERS/Stringer)




Hanoi (CB) - Pembuatan sarana baru China di bagian terpencil Laut China Selatan, yang disengketakan, adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Vietnam, kata kementerian luar negerinya pada Kamis.

Sarana itu terletak di tempat strategis Karang Bombay dan terungkap dalam gambar satelit yang diterbitkan pekan ini kelompok pemikir Amerika Serikat. Kelompok tersebut mengatakan sarana itu kemungkin akan digunakan untuk tujuan ketentaraan.

"Dengan melanjutkan kegiatannya di Paracel Vietnam, China secara sungguh-sungguh melanggar kedaulatan Vietnam di kepulauan itu," kata wanita juru bicara Kementerian Luar Negeri Nguyen Phuong Tra dalam jumpa pers pada Kamis, demikian Reuters melaporkan.

"Kami sangat keberatan dengan tindakan China itu dan menuntut China segera menghentikannya, tidak mengulangi kegiatan serupa, dan menghormati kedaulatan Vietnam sesuai dengan hukum antarbangsa," kata Tra.

Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei juga bersaing dalam mendaku wilayah di Laut China Selatan, yang dikenal di Vietnam sebagai "Laut Timur".


Jalur laut strategis itu didaku hampir seluruhnya China. Pembangunan prasarana tentara dan lain-lain yang terus dilakukannya di kepulauan buatan dan terumbu karang di sana telah memicu ketegangan kawasan dan membuat marah Washington.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada Rabu menyatakan kedaulatan China atas kepulauan Paracel tidak dapat dibantah dan tidak ada salahnya China membangun di wilayahnya sendiri.

Amerika Serikat pada awal bulan ini kembali mendesak China menghentikan militerisasi Laut China Selatan.



Credit  antaranews.com




Jumat, 19 Oktober 2018

Perusahaan Pemasok Apple Pindah dari Cina ke Vietnam


AirPods
AirPods
Foto: Youtube
Perang dagang membuat perusahaan perakit Airpods Apple pindah ke Vietnam.



CB, BEIJING -- Perusahaan Cina yang merakit AirPods Apple akan memindahkan lokasi produksinya dari Cina ke Vietnam. Hal itu karena perang dagang antara Cina-AS meningkat menyusul keputusan AS menerapkan tarif lebih tinggi terhadap sekitar 250 miliar dolar AS barang-barang dari Cina.


Menurut laporan harian ekonomi Jepang Nikkei Asia Review, awal Oktober ini, GoerTek, sebuah perusahaan yang berbasis di provinsi Shandong (Cina) meminta kepada seluruh pemasoknya dalam membuat AirPod untuk mengapalkan seluruh komponen langsung ke Vietnam.

ABC sudah mendapatkan laporan semi tahunan Goertek untuk 2018 di mana presiden komisaris perusahaan tersebut Jiang Bin mengatakan keuntungan bersih perusahaannya turun 38,11 persen tahun ini turun sekitar 140 juta dolar Australia dibandingkan keuntungan tahun sebelumnya.


"Karena faktor makro ekonomi - seperti fluktuasi pasar dunia dan juga perang dagang AS-Cina, operasi dan manajemen perusahaan menjadi lebih sulit." kata Jiang dalam laporan tersebut.


Ini terjadi meski Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa tarif untuk produk teknologi tinggi seperti AirPod tidak termasuk dalam kenaikan tarif yang diumumkan akhir September.


Hari Selasa, GoerTek juga mengumumkan rencana untuk menanamkan modal 200 juta dolar Australia untuk memproduksi drone dan headphone pintar di Nanning di Cina selatan, yang lebih dekat dengan lokasi perusahaan di Vietnam sehingga pengiriman barang antar kedua lokasi lebih mudah dilakukan. GoerTek bukanlah satu-satunya perusahaan yang memindahkan operasinya karena perang dagang.


Awal bulan ini, pejabat Taiwan mengatakan bahwa hampir 30 perusahaan telah meninggalkan Cina dan beralih ke Taiwan, dengan alasan terkena dampak perang dagang.


Pendiri lembaga pemikir Taiwan GoldenRock, Jason Wu mengatakan banyak perusahaan Taiwan ini meninggalkan Cina, bukan saja karena perang dagang, juga karena situasi politik Cina yang semakin tegang di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.


"Banyak pengusaha Taiwan terus memantau situasi." kata Wu kepada ABC.




"Karena selain perang dagang, semakin ketatnya situasi politik dan ekonomi dan juga kesulitan keuangan yang ada di Cina menjadi masalah mengapa perusahaan Taiwan memikirkan untuk pindah ke tempat lain."



Jason Wu mengatakan Taiwan sudah memberi sumbangan besar bagi industri manufaktur Cina selama satu generasi terakhir khususnya di bidang elektronik dan manufaktur. Itu karena Cina memberikan kondisi yang bagus bagi kehadiran bisnis asal Taiwan.


Dari Made in Cina menjadi Made in South-East Asia



US President Donald Trump and China's President Xi Jinping
Photo: Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump terlibat perang dagang antar kedua negara. (Reuters: Carlos Barria)


Perusahaan Jepang di Cina juga dilaporkan mengalami dampak atas meningkatnya perang dagang antara AS dan Cina. Di kota Suzhou, di Cina Timur di mana terdapat banyak perusahaan asing, sejumlah perusahaan Jepang telah menutup operasi secara permanen sejak tahun lalu, menurut media resmi pemerintah Cina 21st Century Business Herald.


Perusahaan manufaktur raksasa Jepang Omron, yang memproduksi layar LED untuk berbagai produk elektronik, mengumumkan penutupan perusahaannya di Suzhou tiga bulan setelah Samsung menutup pabriknya di Shenzhen, kawasan yang sudah lama dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi Cina.


Namun begitu, tampaknya para pemimpin Cina tidaklah terlalu mengkhawatirkan hal seperti ini, karena industri manufaktur di sana sekarang ini sedang melakukan upgrade dan mulai berpindah dari manufaktur yang mengandalkan tenaga manusia, ke produk yang berteknologi tinggi.


Industri elektronik Cina memiliki nilai sekitar 3,5 triliun dolar Australia pada 2017, dan diperkirakann akan terus meningkat, karena Cina sekarang sedang meluncurkan strategi Made in China 2025. Strategi akan menekankan manufaktur digital untuk memberikan nilai lebih bagi Cina di tengah perubahan ekonomi global.


China
Photo: China mulai beralih juga dari industri manufaktur menggunakan tenaga manusia ke industri digital teknologi tinggi. (Reuters: Bobby Yip)


Dalam beberapa kasus kota-kota di pedalaman seperti Chongqing dan Chengdu di provinsi Sichuan sudah mulai melakukan perakitan elektronik yang menggunakan tenaga kerja. Sementara perusahaan lainya memindahkan produksi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, dan Malaysia, dimana ongkos tenaga kerja lebih murah.



Credit  republika.co.id





Selasa, 09 Oktober 2018

Terungkap, AS Nyaris Gunakan Bom Nuklir dalam Perang Vietnam



Terungkap, AS Nyaris Gunakan Bom Nuklir dalam Perang Vietnam
Pesawat pembom B-52 Amerika Serikat. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) hampir menggunakan bom nuklir untuk menyerang kubu komunis dalam Perang Vietnam. Rencana yang sudah disusun komandan pasukan Washington itu terungkap dalam dokumen rahasia yang dirilis The New York Times.

Jenderal William Westmoreland, yang memimpin operasi militer Amerika dalam Perang Vietnam tahun 1964-1968 telah mengizinkan transfer senjata nuklir ke negara Asia Tenggara tersebut, sebelum Penasihat Keamanan Nasional; Walt W. Rostow, memberi tahu Gedung Putih.



Laporan Rostow itulah yang mendorong Presiden Lyndon Johnson untuk segera membatalkan penyebaran senjata nuklir yang bisa memicu Perang Dunia III.

Rencana penggunaan bom mengerikan itu muncul setelah militer AS terjebak dalam kebuntuan ketika melawan Tentara Vietnam Utara (NVA) di tengah-tengah Pertempuran Khe Sanh selama selama sebulan. Menurut dokumen tersebut, Jenderal Westmoreland menyusun skema kontijensi untuk menggunakan senjata nuklir jika pasukan AS dikuasai musuh.

Rencana rahasia dengan nama kunci "Fracture Jaw" mengharuskan senjata nuklir AS untuk dipindahkan dari Okinawa, Jepang ke Vietnam Selatan oleh komando Pasifik AS, di bawah kepemimpinan Laksamana Ulysses Simpson Grant Sharp Jr. 

Operasi yang direncanakan secara rahasia itu akan digerakkan di bawah sebuah memo yang dikirim oleh Westmoreland ke Sharp pada 10 Februari 1968.

Setelah Presiden Johnson diberitahu tentang rencana itu oleh Rostow melalui memorandum "eyes only" , sang presiden segera menghentikan operasi tersebut. 


“Ketika (Presiden Johnson) mengetahui bahwa perencanaan telah dimulai, dia sangat kesal dan dengan paksa mengirimkan kabar melalui Rostow dan, saya pikir, langsung ke Westmoreland, untuk menutupnya," kata Tom Johnson, seorang asisten khusus untuk presiden pada saat itu, kepada The New York Times, yang dikutip Minggu (7/10/2018) malam.

Menurut Tom Johnson, meski menekan para jenderal AS untuk memenangkan Pertempuran Khe Sanh, Presiden ke-36 AS itu khawatir bahwa perang yang lebih luas dapat pecah dengan China jika konflik semakin meningkat.

"Setelah kata skema mencapai Gedung Putih, Laksamana Sharp segera diperintahkan untuk menghentikan semua perencanaan untuk 'Fracture Jaw'," bunyi dokumen AS yang tidak diklasifikasikan tertanggal 12 Februari 1968.

Sharp juga memerintahkan staf untuk menempatkan semua materi perencanaan, termasuk pesan dan korespondensi yang berkaitan dengannya, di bawah keamanan positif. Informasi tentang operasi rahasia juga harus "kedap udara".

"Johnson tidak pernah sepenuhnya mempercayai para jendralnya," kata Tom Johnson. "Dia sangat mengagumi Jenderal Westmoreland, tetapi dia tidak ingin para jenderalnya menjalankan perang."

Pertempuran Khe Sanh di Provinsi Quang Tri barat laut adalah salah satu bentrokan hebat yang terjadi antara tentara Amerika dan Vietnam Utara selama Perang Vietnam. Pada awal pertempuran pada 21 Januari sekitar 6.000 Marinir AS dan tentara Tentara Vietnam Selatan dikerahkan untuk menghadapi sekitar 20.000 pasukan dari Tentara Vietnam Utara (NVA).

Saat itu, sebanyak 45.000 tentara AS dan sekitar 100.000 pasukan Vietnam Utara ambil bagian dalam pertempuran 77 hari, di mana kedua pihak sama-sama mengklaim kemenangan.




Credit  sindonews.com



Selasa, 25 September 2018

Pertama Dalam Sejarah, Vietnam Miliki Presiden Perempuan


Pertama Dalam Sejarah, Vietnam Miliki Presiden Perempuan
Dang Thi Ngoc Thinh mencatatkan sejarah di Vietnam sebagai Presiden wanita pertama negara tersebut. Foto/Istimewa

HANOI - Dang Thi Ngoc Thinh mencatatkan sejarah di Vietnam sebagai Presiden wanita pertama negara tersebut. Dang Thi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ditunjuk untuk menggantikan Tran Dai Quang, yang meninggal dunia pada pekan lalu.

Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.

Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.

"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.

"Namun harus diingat, bahwa sebagai pemimpin terpilih yang tidak bertanggung jawab kepada publik, penunjukan ini tidak mungkin memperbaiki kondisi bagi sebagian besar wanita di Vietnam," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (24/9).

Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.

"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.

"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.

Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.



Credit  sindonews.com


Senin, 24 September 2018

Presiden Quang Meninggal, Vietnam Umumkan Hari Berkabung


Presiden Quang Meninggal, Vietnam Umumkan Hari Berkabung
Mendiang Presiden Vietnam Tran Dai Quang. (REUTERS/Jorge Silva)


Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam mengumumkan akan mengadakan upacara pemakaman dan menetapkan hari berkabung nasional selama dua hari atas kepergian mendiang Presiden Tran Dai Quang yang meninggal pada Jumat (21/9) di usia 61 tahun.

Bendera Vietnam akan dikibarkan setengah tiang dan lokasi bisnis hiburan akan libur selama dua hari per 26 September. Pada tanggal tersebut, jenazah Quang akan disemayamkan di Hanoi sebelum dikremasi di kampung halamannya di Provinsi Ninh Binh.

"Kepergiannya adalah kehilangan terbesar bagi partai kami, negara, dan bangsa," kata pernyataan Partai Komunis Vietnam pada Minggu (23/9). Dalam pernyataan tersebut, partai itu juga menyebut prosesi pemakaman akan disiarkan secara langsung.


Berbagai ungkapan duka berdatangan dari para pemimpin dunia lintas geopolitik, beberapa di antaranya Pemerintah Kuba menyatakan akan menetapkan hari berkabung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut mendiang sebagai "teman baik bagi AS".



Pemimpin Kamboja dan China juga mengirimkan ungkapan bela sungkawa meskipun selama masa kepemimpinan Quang sejak 2016, negaranya dengan China kerap bersitegang terkait batas negara di Laut China Selatan.

Penyebab kematian Quang sendiri disebut sejumlah media lokal sebagai "virus langka" meski pemerintah tidak menyatakan secara detail terkait kabar tersebut.

Wakil Presiden Dang Thi Ngoc Thinh akan mengambil alih posisi kepala negara yang sekaligus menjadi wanita pertama dalam posisi tersebut di Vietnam. Namun Thinh harus menunggu terlebih dahulu keputusan dewan hingga tanggal yang belum bisa ditentukan.

Quang merupakan mantan kepala polisi dan pendukung kuat partai komunis. Dia menghabiskan lebih dari empat dekade sebagai pejabat intelijen.

Ia juga adalah anggota politbiro (bagian dari partai komunis yang mengurus dan memutuskan masalah politik) dan memiliki reputasi yang kuat serta berpengaruh di lingkaran dalam partai komunis.


Meski begitu, sejumlah analis menyatakan kematiannya tidak akan mengguncang kondisi politik negara satu partai itu dan sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia mengatakan warisan Quang hanyalah penindasan.

Tapi beberapa kota di kampung halaman sang mendiang menyatakan akan mengenang Quang dengan mendalam.

Biksu Thich Minh Tong di pagoda Dong Duc, distrik Ninh Binh mengatakan pada Minggu (23/9) bahwa sosok Quang sempat datang dan "ramah kepada siapa pun".

"Negara telah memiliki banyak presiden di masa lalu, namun hanya Presiden Quang dari provinsi kami, Ninh Binh. Dan ketika dia bertemu dengan semua biksu, dia menyalami mereka semua," kata Tong.

"Ketika kami mendengar berita dirinya meninggal, semua orang sedih. Kami berduka dan merindukannya," lanjutnya.

Sejumlah umat Budha telah mengadakan upacara doa sepanjang akhir pekan, termasuk mengadakan pertemuan ratusan biksu yang membungkuk di hadapan potret Quang di pagoda Ho Chi Minh City, Minggu (23/9).



Credit  cnnindonesia.com




Kamis, 13 September 2018

RI-Vietnam Teken Kesepakatan Soal Pencegahan Pencurian Ikan


RI-Vietnam Teken Kesepakatan Soal Pencegahan Pencurian Ikan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dilaporkan telah menandatangi nota kesepakahaman mengenai pencurian ikan atau IUU Fishing. Foto/Twitter/Menlu RI

HANOI - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dilaporkan telah menandatangi nota kesepakahaman mengenai pencurian ikan atau IUU Fishing. Penandatangan ini dilakukan saat Presiden Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Hanoi.

"Kemarin kita bersama-sama menandatangani MoU IUU Fishing, jadi ada secara paralel kita kerjakan negosiasinya," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu (12/9).

Dia lalu menuturkan, berdasarkan nota kesepakahaman itu, untuk jangka pendek ada kebutuhan bagi kedua negara untuk mengelola bersama hasil laut dengan baik. Selain itu, adanya kebutuhan untuk mengurangi insiden di laut.

Retno juga menyatakan, kedua negara turut menandatangani rencana aksi yang kedua selama lima tahun ke depan, untuk pengembangan hubungan dua negara. Dirinya menjelaskan Indonesia dan Vietnam sudah memiliki kemitraan stategis sejak tahun 2013.

"Pada tahun itu, sudah langsung ada rencana aksi sampai 2018. Pada saat saya bertemu Menlu Vietnam, saya sampaikan sebaiknya kita siapkan rencana aksi lanjutan untuk lima tahun ke depan," ungkapnya.

Diplomat senior Indonesia itu menambahkan, tim teknis dari kedua negara berusaha menyelesaikan rencana aksi lima tahun ke depan. "Hasilnya, sudah ditandatangani kemarin saat pertemuan kedua presiden," tukasnya. 




Credit  sindonews.com



Jumat, 22 Juni 2018

AS-Vietnam selesaikan dialog tentang isu maritim


AS-Vietnam selesaikan dialog tentang isu maritim
Ilustrasi - Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Carl Vinson, berlabuh di sebuah pelabuhan di Danang, Vietnam, Senin (5/3/2018). (REUTERS)



Washington (CB) - Amerika Serikat dan Vietnam mengadakan Dialog AS-Vietnam kelima tentang isu maritim dan hukum laut di Washington 19-20 Juni, demikian disampaikan Departemen Luar Negeri AS, Rabu.

Menurut pernyataan departemen tersebut, para ahli dari urusan luar negeri kedua negara dan lembaga maritim telah saling bertukar pandangan tentang berbagai isu yang terkait dengan lautan, hukum laut dan kerja sama maritim di forum internasional dan regional.

Pernyataan tersebut juga menerangkan dukungan Amerika Serikat dan Vietnam memperkuat dialog mengenai isu-isu tersebut dalam pertemuan mendatang dan Vietnam berencana menyelenggarakan putaran dialog berikutnya pada 2019.

Delegasi AS dipimpin oleh Evan Bloom, direktur Kantor Urusan Laut dan Kutub, Departemen Luar Negeri.

Sementara Direktur Jenderal Nguyen Dang Thang dari Kementerian Luar Negeri Vietnam memimpin tim Vietnam, demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.





Credit  antaranews.com





Selasa, 12 Juni 2018

Demo Besar Anti-Cina di Vietnam, Beijing Minta Warganya Waspada



Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

CB, Jakarta - Cina memperingatkan warganya di Vietnam agar waspada menyusul demo besar anti-Cina di negara itu membesar akhir-akhir ini.
Dalam beberapa hari terakhir pengunjuk rasa di Vietnam bentrok dengan polisi saat memprotes rencana pemerintah untuk menciptakan zona ekonomi baru bagi investasi asing yang telah memicu sentimen anti-Cina di negara itu.

Kedutaan Cina di Hanoi mengunggah pemberitahuan di situs resmi kedutaan berisi peringatan terkait maraknya aksi protes di negeri itu.
"Kedutaan Cina di Vietnam sangat memperhatikan perkembangan yang relevan dan mengingatkan warga Cina di Vietnam untuk memperhatikan keamanan saat bepergian," demikian isi dari peringatan tersebut, seperti dilansir Reuters pada 11 Juni 2018.

Peringatan dikeluarkan setelah lebih dari 100 pengunjuk rasa ditangkap dan puluhan polisi terluka dalam unjuk rasa di Vietnam tengah pada Ahad, 10 Juni 2018. Demonstrasi yang berlansung di hampir seluruh Vietnam itu dilakukan untuk menentang zona ekonomi khusus yang ditakutkan akan didominasi oleh investor Cina.
Menanggapi demo yang menyuarakan sentimen pada Cina, Majelis Nasional Vietnam pada Senin, 11 Juni 2018 setuju untuk menunda pemungutan suara terkait rancangan undang-undang baru yang akan memungkinkan investor asing untuk menyewa tanah hingga 99 tahun. Selain itu, Vietnam akan memberikan insentif yang lebih besar kepada investor asing dan mengurangi berbagai pembatasan.



Credit  tempo.co





Selasa, 22 Mei 2018

Vietnam juga terusik oleh insiden bomber Tiongkok


Vietnam juga terusik oleh insiden bomber Tiongkok

Kapal-kapal di Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan terlihat dalam foto yang disediakan oleh Planet Labs dan di foto tanggal Sabtu (12/3/16). Kepala operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Admiral John Richardson menyatakan bahwa militer AS telah melihat aktivitas Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal di bagian utara kepulauan Spratly, sekitar 125 mil (200 km) dari barat pangkalan Filipina di Teluk Subic. (REUTERS/Planet Labs/Handout vi)



Hanoi (CB) - Aktivitas pesawat pembom strategis Tiongkok belakangan ini di Kepulauan Paracel, Laut Tiongkok Selatan, benar-benar telah melanggar kedaulatan Vietnam di teritori itu, kata kementerian luar negeri Vietnam seperti dikutip Reuters.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan bomber-bomber H-6K miliknya telah mendarat dan tinggal landas dari kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tingkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer yang digelar pekan lalu.

"Penerbangan itu telah meningkatkan ketegangan, menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan tidak bagus dalam memajukan sebuah lingkungan damai, stabil dan kooperatif di Laut Timur," kata juru bicara kementerian luar negeri Vietnam  Le Thi Thu Hang menggunakan nama Vietnam untuk Laut Tiongkok Selatan.

Filipina juga mengungkapkan "keprihatinan serius" pada hari yang sama menyangkut kehadiran bomber-bomber itu di area tersebut dan kementerian luar negerinya telah mengambil langkah diplomatik yang semestinya.

Vietnam dan Tiongkok memang sudah lama berselisih di Laut Tiongkok Selatan. Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga mengklaim berdaulat di wilayah maritim yang kaya energi itu.

"Vietnam menuntut Tiongkok menghentikan aktivitas-aktivitas ini, menghentikan militerisasi wilayah itu, dan menghormati dengan sungguh-sungguh kedaulatan Vietnam di Kepulauan Hoang Sa," kata Hang menyebut Kepulauan Paracels dengan terminologi Vietnam.

Hang menyebut kehadiran bomber-bomber Tiongkok di wilayah itu berdampak buruk terhadap negosiasi yang tengah berjalan antara Tiongkok dan ASEAN menyangkut Tata Laku di Laut Tiongkok Selatan.


Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Lu Kan malah mendesak negara lain tidak berlebihan menafsirkan apa yang dia sebut patroli militer rutin tersebut.

"Kami harap pihak-pihak berkepentingan tidak berlebihan menanggapi hal ini," kata Lu Kang dalam briefing pers harian.

Belum lama bulan ini, Vietnam meminta Tiongkok menarik wahana militernya dari dekat Kepulauan Spratly di perairan yang disengketakan itu menyusul laporan media bahwa Tiongkok telah memasang peluru kendali di sana.

Menanggapi hal itu, Tiongkok menyebut penggelaran wahanan militer dan tentaranya di kepulauan itu sudah menjadi haknya, seraya menyatakan wahana militer itu turut melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut dan tidak menyasar negara mana pun.

BUMN minyak Vietnam, PetroVietnam, sudah menyatakan bahwa ketegangan maritim dengan Tiongkok akan merugikan ekplorasi dan aktivitas produksi minyak lepas pantainya.

Maret lalu, perusahaan itu telah meminta perusahaan energi Spanyol Repsol untuk membatalkan proyek minyak lepas pantai Vietnam karena ditekan Tiongkok.

Pekan lalu, perusahaan minyak Rusia Rosneft juga mengungkapkan kekhawatirannya atas pengeboran minyak di wilayah itu bakal membuat Tiongkok marah, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com





Selasa, 14 November 2017

Satuan Antiteror Terlatih Siaga di Perbatasan Cina-Vietnam


Pasukan antiteror
Pasukan antiteror


CB, BEIJING -- Satuan khusus antiteror disiagakan di sepanjang wilayah perbatasan Cina-Vietnam untuk melindungi warga Chongzuo, Provinsi Guangxi Zhuang.

Satuan tugas yang dibentuk pada Februari untuk pertama kali ditempatkan di wilayah itu beranggotakan 11 prajurit dan seorang komandan. Mereka merupakan personel terpilih setelah melalui beberapa tahap seleksi yang diikuti 1.300 anggota resimen di Cina.

Chongzuo terbentang seluas 533 kilometer yang berbatasan dengan Vietnam. Wilayah itu rawan ancaman terorisme sebagaimana laman resmi pemerintah Chongzuo, Senin (13/11). Beberapa pegaris keras dari Provinsi Xinjiang yang berupaya menuju Afghanistan dan Turki menjadikan Chongzuo sebagai tempat transit karena sangat mendukung untuk perjalanan menuju Vietnam.

Laman pemerintah Chongzuo menyebutkan para pegaris keras yang gagal melarikan diri itu sangat mungkin melakukan tindakan terorisme di Chongzuo. Oleh sebab itu, untuk menangkal aktivitas mereka, anggota satuan khusus dilengkapi dengan peralatan baru dan canggih, seperti senjata laser dan inframerah yang bisa dioperasikan pada malam hari.

Dalam delapan bulan terakhir, satuan khusus tersebut telah menindak 970 orang asing yang melanggar wilayah perbatasan dan menyita empat pucuk senjata serta 30 butir peluru. Satuan itu juga berhasil menangkap lima teroris dan menyita 20 kilogram heroin serta 5 kilogram bubuk kristal, demikian laporan Global Times.

Komandan Satuan Khusus Antiteror, Liu Qiangqiang, mengatakan personelnya dua kali sehari wajib lari jarak jauh lima kilometer bersenjatakan lengkap selama 20 menit, 50 kali angkat beban dalam semenit, menembak lima butir telur dari jarak 25 meter selama 10 detik.

Tidak seorang pun personelnya yang melewatkan latihan tersebut, demikian pernyataan komandan. Oleh sebab itu, mereka mampu bertarung sengit dengan para teroris di sepanjang wilayah perbatasan.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID







Senin, 13 November 2017

Filipina Selamatkan Tiga Sandera Abu Sayyaf Asal Vietnam


Filipina Selamatkan Tiga Sandera Abu Sayyaf Asal Vietnam
Ilustrasi militer Filipina. (Reuters/Ritchie B. Tongo)


Jakarta, CB -- Militer Filipina berhasil membebaskan tiga nelayan Vietnam yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaff selama delapan bulan terakhir.

Komandan militer regional Filipina, Letnan Jenderal Carlito Galvez, mengatakan ketiganya ditemukan di kepulauan Tawi-Tawi bersama satu jasad nelayan yang tewas akibat terjangkit penyakit selama penyanderaan.

"Dia [sandera yang meninggal] tewas saat pasukan militer menemukan para sandera," kata Galvez kepada AFP pada Minggu (12/11).





Para nelayan itu termasuk dari puluhan anak buah kapal (ABK) asing yang masih diculik Abu Sayyaf. Lima di antaranya merupakan ABK asal Indonesia.

Galez juga menuturkan seorang turis asal Belanda, Ewold Horn masih disandera kelompok itu sejak 2012.

Kelompok pimpinan Isnilon Hapnilon yang tewas dalam pertempuran Marawi itu telah lama menjadi ancaman keamanan bagi Filipina. Kelompok yang berbaiat kepada ISIS itu terbentuk sekitar 1990-an dengan sokongan dana dari jaringan Al Qaidah.



Abu Sayyaf dikenal karena aktivitas penyanderaan serta pembajakan kapal asing dengan tuntutan tebusan. Kelompok itu tak segan membunuh para sanderanya jika tebusan yang mereka minta tak dibayarkan.

Salah satunya yakni sandera Abu Sayyaf asal Jerman, Jurgen Kantner, 70, yang telah dieksekusi pada Februari lalu setelah tuntutan tebusan US$600 ribu mereka tak diberikan.

Pada 2016 lalu, Abu Sayyaf juga memenggal dua sandera yang berasal dari Kanada karena alasan yang sama.

Kelompok militan ini juga turut serta membantu pemberontak Maute menguasai Marawi selama lima bulan sejak akhir Mei lalu sebelum berhasil ditaklukkan oleh militer Filipina pada pertengahan Oktober.



Credit  cnnindonesia.com





APEC sepakat lanjutkan TPP minus AS



APEC sepakat lanjutkan TPP minus AS
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg di sela-sela APEC Business Advisory Council pada rangkaian KTT APEC 2016 di Lima, Peru.



Jakarta (CB) - Para anggota pakta dagang perdagangan bebas Asia Pasifik (TPP) yang ditinggalkan Amerika Serikat telah sepakat membentuk sebuah kerangka baru tanpa melibatkan AS. Kerangka baru ini disepakati setelah beberapa hari terakhir gagal untuk menghidupkan pakta dagang bebas itu, kata Perdana Menteri Kanada Francois-Philippe Champagne.

Francois-Philippe Champagne menyambut baik terobosan itu lewat cuitan berbunyi "kemajuan besar". Dia menyatakan pemerintahannya telah menyepakati "sebuah kerangka untuk Kemitraan Progresif dan Komprehensif Trans Pasifik yang baru" setelah menyingkirkan klausa-klausa buruh dan lingkungan yang terlalu kaku.

Elemen-elemen itu sempat tercampakkan oleh penarikan diri secara tiba-tiba AS dari pakta itu belum lama tahun ini, dan itu memaksa 11 negara anggota TPP mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip kesepakatan untuk akses ke perekonomian terbesar di dunia itu.

Setelah melewati rangkaian pembicaraan di sela KTT APEC di Danang, Sabtu ini sebelas negara TPP berhasil menelurkan terobosan, yang dilakukan satu hari setelah Donald Trump kembali beretorika soal 'America First' di hadapan para pemimpin dunia.

Kanada menyatakan "masih banyak masalah yang mengganjal Kanada" namun negaranya menyambut baik kesepakatan baru itu di mana perlindungan lingkungan dan buruh berkaitan dengan pasar yang lebih bebas.

Kanada telah berusaha keras memperjuangkan klausa progresif itu. Namun Kanada kurang atraktif di mata negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Chile dan Peru yang aksesnya ke pasar AS telah ditarik.

Jepang, perekonomian terbesar ketiga di dunia, sangat aktif mendorong konsensus yang cepat karena khawatir penundaan malaj akan meruntuhkan pakta dagang bebas Asia Pasifik itu, demikian AFP.






Credit  antaranews.com