Iran Ancam Lanjutkan Pengayaan Uranium Jika Terus Ditekan

Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA. (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Iran mengancam bakal melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir pada 2015 lalu tak membela negara tersebut dari dera sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA itu, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.

Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

"Jika kelima negara tersebut datang ke meja perundingan dan kami mencapai kesepakatan itu, dan jika mereka dapat melindungi kepentingan sektor minyak dan perbankan kami, kami akan tetap melanjutkan komitmen," ujar Rouhani.


Ia kemudian kembali mengancam akan memberikan respons keras jika isu ini kembali dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rouhani menyatakan Iran tetap siap untuk bernegosiasi.

"Rakyat Iran dan dunai harus tahu bahwa hari ini bukan akhir dari JCPOA. Semua tindakan ini sesuai dengan JCPOA," tutur Rouhani sebagaimana dikutip Reuters.

Perjanjian yang diteken pada 2015 lalu itu menyepakati bahwa negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.

Sebagai balasan, Iran harus menyetop segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya, termasuk pengayaan uranium.

Namun, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.

Credit  cnnindonesia.com

Iran Langgar Kesepakatan Nuklir, Eropa Ancam Kembali Berlakukan Sanksi

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

PARIS - Negara-negara Eropa akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran jika negara itu mengingkari komitmen berdasarkan kesepakatan nuklirnya. Hal itu diungkapkan sebuah sumber di kepresidenan Prancis setelah Teheran mengatakan akan mengurangi kepatuhannya terhadap kesepakatan nuklir setahun setelah Washington menarik diri.

Iran menolak pengumuman Amerika Serikat (AS) tentang penyebaran kapal induk ke Timur Tengah sebagai berita lama yang didaur ulang untuk perang psikologis. Teheran kemudian mengatakan akan segera mengumumkan rencana untuk menarik kembali beberapa komitmennya berdasarkan kesepakatan nuklir 2015.

Media Iran melaporkan bahwa Teheran akan menulis ke negara-negara yang menandatangani perjanjian - Inggris, Prancis dan Jerman serta Rusia dan China - pada hari Rabu untuk memberi mereka rincian tentang rencana untuk mengurangi komitmennya di bawah kesepakatan.

Laporan-laporan berita negara Iran mengatakan Teheran tidak berencana untuk menarik diri dari perjanjian itu, tetapi akan menghidupkan kembali beberapa kegiatan nuklir yang terhenti di bawahnya.

Sumber kepresidenan Prancis mengatakan negara-negara Eropa belum tahu persis langkah apa yang sekarang direncanakan Iran, tetapi mereka harus memberlakukan kembali sanksi terhadap Negeri Mullah itu jika langkah-langkah tersebut sama dengan mengingkari perjanjian.

"Kami tidak ingin Teheran mengumumkan tindakan besok yang akan melanggar perjanjian nuklir, karena dalam hal ini kami orang Eropa akan berkewajiban untuk memberlakukan kembali sanksi sesuai ketentuan perjanjian," kata sumber itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/5/2019).

"Kami mengirim pesan ke Teheran untuk mengatakan bahwa kami bertekad untuk mengimplementasikan perjanjian itu, bahwa kami benar-benar ingin mereka tetap dalam perjanjian ini meskipun kami mempertimbangkan kompleksitas situasi dan menyampaikan pesan yang sama kepada sekutu Amerika kami," sambung sumber itu.

Para pejabat AS telah berbicara dalam beberapa hari terakhir tentang intelijen yang menyarankan ancaman militer dari Iran, meskipun mereka belum memberikan rincian spesifik.

Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan pada hari Minggu AS mengerahkan kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dan satu gugus tugas pembom ke Timur Tengah dalam sebuah peringatan atas ancaman oleh pasukan Iran.

Tetapi Keyvan Khosravi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan USS Abraham Lincoln sudah tiba di Teluk dan menolak pengumuman itu sebagai upaya "canggung" untuk mendaur ulang berita lama untuk "perang psikologis".

Sejak menarik diri dari kesepakatan nuklir, Washington telah memberikan keringanan kepada beberapa negara, terutama di Asia, untuk tetap membeli minyak Iran untuk waktu yang terbatas. Tetapi minggu lalu mengatakan sekarang akan mengakhiri keringanan untuk mengurangi ekspor minyak mentah Iran menjadi nol.

Pemerintah juga memasukkan daftar hitam Garda Pengawal Revolusi Iran (IRGC) sebagai teroris. IRGC mengendalikan sejumlah besar industri Iran, sehingga memasukkan mereka ke daftar hitam bisa membuat lebih sulit perusahaan asing untuk melakukan bisnis dengan Iran.

Iran telah merespons dengan mendeklarasikan semua pasukan AS di Timur Tengah sebagai teroris. Iran juga membuat ancaman untuk menutup Selat Hormuz yang strategis di Teluk jika Teheran dilarang menggunakannya. Sekitar 30 persen dari ekspor minyak laut dunia melewati selat.

Credit  sindonews.com

Lawan Tekanan AS, Iran Ogah Jalankan Syarat Perjanjian Nuklir

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. (REUTERS/Ahmed Saad)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menyatakan mereka akan tidak lagi menaati komitmen sukarela di dalam kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Mereka melakukan itu sebagai tanggapan atas tekanan yang terus diberikan oleh Negeri Paman Sam.

"Uni Eropa dan pihak-pihak lainnya tidak berdaya untuk melawan tekanan AS, maka dari itu Iran tidak akan melaksanakan sejumlah komitmen sukarela," kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/5).

Zarif menyatakan akan memberitahu sejumlah negara yang masih menaati kesepakatan nuklir itu, yakni China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia. Namun, dia memastikan Iran tidak akan membatalkan kesepakatan itu.


"Sikap Iran di masa mendatang masih tetap mematuhi kesepakatan itu dan tidak akan menarik diri," ujar Zarif.

Iran menganggap langkah Amerika Serikat keliru dengan memutuskan mengirim armada kapal induk dan pesawat pembom nuklir jarak jauh B-52 ke Timur Tengah. Mereka menyatakan alasan yang digunakan dengan menyatakan Iran seolah-olah mengancam keberadaan pasukan AS dan sekutunya di kawasan itu tidak tepat.

"Pernyataan Bolton sangat ceroboh karena menggunakan kejadian di masa lampau sebagai alasan melakukan perang mental," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Iran, Keyvan Khosravi kemarin.

Pernyataan Khosravi merujuk pada klaim Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton. Dia menyatakan hal itu dilakukan untuk menekan Iran supaya tidak macam-macam dengan pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah, jika tidak ingin diserbu.

Khosravi menyatakan mereka sudah mengawasi keberadaan armada tempur dengan kapal induk USS Abraham Lincoln. Dia mengatakan gugus tugas itu sudah bercokol di Laut Mediterania sejak 21 hari lalu.

AS juga pernah mengirim USS Abraham Lincoln ke kawasan Teluk, saat menyerbu Irak pada 2003 silam.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, turut mendukung klaim Bolton soal potensi ancaman terhadap pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah. Namun, dia tidak merinci bentuk ancaman itu dan alasan mengapa baru saat ini mereka mengirim armada tempur itu.

Presiden AS, Donald Trump, tahun lalu memutuskan membatalkan sepihak kesepakatan nuklir dengan Iran. Dia berdalih Iran tetap mengembangkan program persenjataan peluru kendali mereka.

Trump juga memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Beberapa waktu lalu Trump juga menerapkan sanksi kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran.

Iran menyatakan tidak bersedia tunduk atas permintaan AS untuk menghentikan program pengembangan peluru kendali. Akan tetapi, diperkirakan perekonomian mereka akan kembali terpukul dengan penerapan sanksi pembelian minyak.

Credit  cnnindonesia.com

Kapal Induk dan Bomber Dikerahkan karena Iran Ingin Serang Pasukan AS

Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Foto/US Navy/Handout via REUTERS

WASHINGTON - Pentagon memperjelas alasan sebenarnya dari pengerahan kelompok tempur kapal induk dan pesawat-pesawat pengebom (bomber) ke Timur Tengah. Alasannya adalah karena Iran dan proksinya ingin menyerang pasukan Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut.

Para pejabat AS mengatakan kepada ABC News bahwa pasukan Iran dan proksinya sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap pasukan AS di darat—termasuk di Irak dan Suriah—, dan di laut.

Komando Pusat (CENTCOM) AS meminta persetujuan dari Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Patrick Shanahan untuk memindahkan aset tambahan ke wilayah itu. Menurut seorang pejabat, permintaan itu disetujui Shanahan pada hari Minggu.

"Pergerakan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah itu dipercepat dan diperintahkan segera berlaku di sana," kata pejabat AS lainnya kepada ABC News, tanpa disebutkan namanya.

Shanahan juga mengonfirmasi laporan media itu dengan menuliskannya di Twitter. "Reposisi aset yang bijaksana dalam menanggapi indikasi ancaman yang dapat dipercaya oleh pasukan rezim Iran," tulis Shanahan via akun @ActingSecDef, Selasa (7/5/2019).

"Kami menyerukan rezim Iran untuk menghentikan semua provokasi," lanjut bos Pentagon ini. "Kami akan meminta pertanggungjawaban rezim Iran atas serangan terhadap pasukan AS atau kepentingan kami."

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo saat berada di Finlandia pada hari Senin mengatakan AS memiliki tanggung jawab untuk melindungi para diplomat Amerika di seluruh dunia. Dia secara spesifik menyebut para diplomat Amerika di Erbil dan Baghdad di Irak serta Amman di Yordania .

"Dan setiap kali kita menerima laporan ancaman, hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran, kita melakukan semua yang kita berdua bisa—lakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa serangan yang direncanakan tidak terjadi dan untuk memastikan bahwa kami memiliki postur keamanan yang tepat," kata Pompeo.

Pengerahan kelompok tempur kapal induk dan pesawat-pesawat pengebom AS ke Timur Tengah awalnya disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton. Menurutnya, pengerahan itu untuk mengirim pesan yang jelas kepada Teheran.

"Menanggapi sejumlah indikasi dan peringatan yang merisaukan dan meningkat, Amerika Serikat mengerahkan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan satuan tugas pengebom ke wilayah Komando Pusat AS untuk mengirim pesan yang jelas dan tidak salah kepada rezim Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan AS atau sekutu kami akan ditanggapi dengan kekuatan yang tak ada henti-hentinya," bunyi pernyataan Bolton, kemarin.

USS Abraham Lincoln, kapal utama di Carrier Strike Group (Kelompok Tempur Kapal Induk), meninggalkan Norfolk, Virginia pada tanggal 1 April. Angkatan Laut AS tidak bersedia mengungkap tujuan untuk penyebarannya, tetapi kapal induk tersebut kemungkinan harus transit melalui Timur Tengah sebelum akhirnya menuju rumah barunya, pelabuhan San Diego, pada akhir penyebarannya. Kapal itu saat ini berada di Laut Mediterania.

Kapal induk USS John Stennis juga beroperasi di Teluk Persia dua kali selama penempatannya baru-baru ini, yakni selama tiga minggu awal tahun ini dan satu minggu pada awal April.

Credit sindonews.com

AS Kirim Kapal Induk, Iran: AS Lakukan Perang Psikologis

Bendera Iran.

Foto: Wikipedia

Ketegangan AS-Iran memanas setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir pada 2015.

CB, TEHERAN -- Iran mengatakan pengumuman Amerika Serikat (AS) mengirimkan kapal induk dan pesawat pengebom ke Timur Tengah adalah pesan untuk Iran. Kantor berita Tasnim melaporkan Iran melihat pengumuman itu sebagai perang psikologi.

Penasihat Pertahanan Gedung Putih John Bolton mengatakan AS sudah mengerahkan kapal induk Abraham Lincoln dan gugusan tugas khusus pengebom ke Iran. Ia mengatakan pengerahan kekuatan militer ini sebagai pesan kepada Iran.

"Pernyatan Bolton adalah cara yang ceroboh dalam kejenuhan perang psikologis," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Keyvan Khosravi kepada Tasnim, Selasa (7/5).

Khosravi menambahkan USS Abraham Lincoln (CVN-72) sudah tiba di Laut Mediterania beberapa pekan lalu. Kapal induk itu tergabung dalam formasi Carrier Strike Group (CSG) 12. Formasi ini biasanya membawa 7.500 personel, satu kapal induk, setidaknya satu cruiser (penjelajah), skuadron kapal penghancur, dan puluhan kapal tempur lainnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan 2015. Trump lalu memberlakukan kembali sanksi ekonomi negara Timur Tengah itu.

Pada pekan lalu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang diberlakukan AS. Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.

Pada awal bulan ini AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran. Sehingga sejak awal Mei negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu atau mereka akan mendapatkan sanksi.

"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan, dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan NPT (nuclear Non-Proliferation Treaty) menjadi salah satu diantaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB pekan lalu.

Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika Trump menarik AS dari kesepakatan 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia: AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris, dan Prancis. 

Credit  republika.co.id

AS Kerahkan Kapal Induk dan Kelompok Tempurnya ke Dekat Iran

Sejumlah jet tempur dibawa kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Foto/US Navy/Amber Smalley

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal induk dan kelompok tempurnya ke dekat Iran. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan pengerahan kapal induk itu untuk mengirim pesan kepada Teheran.

Bolton mengatakan kelompok tempur itu menjadi pesan yang jelas kepada Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan Washington atau sekutunya akan bertemu dengan kekuatan.

Bolton menekankan bahwa Washington tidak mencari perang dengan Teheran, tetapi siap untuk menanggapi setiap serangan dari negara para Mullah tersebut.

"Menanggapi sejumlah indikasi dan peringatan yang merisaukan dan meningkat, Amerika Serikat mengerahkan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan satuan tugas pengebom ke wilayah Komando Pusat AS untuk mengirim pesan yang jelas dan tidak salah kepada rezim Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan AS atau sekutu kami akan ditanggapi dengan kekuatan yang tak ada henti-hentinya," bunyi pernyataan Bolton, seperti dikutip Sputnik, Senin (6/5/2019).

Komando Pusat Amerika Serikat hadir di Timur Tengah. Komando Pusat itu juga hadir di Mesir, Afrika, dan Asia Tengah, terutama Afghanistan. Pasukan dari komando itu adalah tentara aktif yang terlibat dalam banyak kampanye militer di wilayah-wilayah tersebut.

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memburuk pada Mei 2018, setelah Washington secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Sejak itu, AS telah menampar Iran dengan beberapa putaran sanksi keras, termasuk pembatasan energi yang bertujuan untuk menurunkan ekspor minyak Iran ke angka nol guna melumpuhkan ekonomi negara itu.

Iran sendiri telah memperingatkan bahwa segala upaya langsung oleh AS atau negara lain dalam menghentikan Teheran untuk mengekspor minyaknya dapat menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Selat itu merupakan jalur perairan strategis yang dilalui sekitar 20 persen dari total kapal yang memasok minyak dunia. 

Credit  sindonews.com

Iran Ungkap Keinginan Berhubungan Baik dengan Arab Saudi Cs

Menlu Iran, Javad Zarif, mengungkapkan keinginan pihaknya untuk menjalin hubungan baik dengan musuh bebuyutannya, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya di kawasan. (Reuters/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Iran secara mengejutkan mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan musuh bebuyutannya selama ini, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya di kawasan.

"Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qatar, Kuwait, dan Oman. Kami juga berharap dapat memiliki hubungan yang sama baiknya dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab," ucap Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, Rabu (1/5).

Zarif juga menuturkan Iran "berharap negara anggota Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC) bisa menyelesaikan segala perbedaan secara damai."

Ia menyerukan agar Saudi dan sejumlah sekutunya di kawasan untuk segera menyelesaikan konflik diplomatiknya dengan Qatar yang telah berlangsung sejak Juni 2017 lalu.


"Kami menentang segala bentuk tekanan terhadap Qatar. Kami masih percaya bahwa tekanan terhadap Qatar selama ini melanggar hukum internasional," katanya seperti dikutip AFP.

Teheran dan Riyadh memang tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 2016 lalu. Saat itu, Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran menyusul serangan terhadap kedutaannya di Teheran.

Sementara itu, Saudi dan sejumlah sekutunya, seperti Uni Emirat Arab serta Bahrain, memutus hubungan diplomatik dengan Qatar pada Juni 2017 lalu.

Selain hubungan diplomatik, Saudi Cs juga memutus kerja sama perdagangan dan perhubungan dengan Qatar.

Saudi Cs berkeras menuding Qatar memunculkan ancaman di kawasan lantaran mendukung gerakan "ekstremisme".

Mereka juga ingin menekan Qatar yang mendekatkan diri kepada Iran dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Saudi Cs menganggap kelompok itu sebagai teroris.

Doha secara konsisten membantah seluruh tuduhan itu dan menuding Saudi Cs berupaya melakukan perubahan rezim di Qatar dengan boikot tersebut.

Pada April lalu, Qatar telah mengajukan tiga gugatan terhadap sejumlah bank Saudi dan Uni Emirat Arab di pengadilan London serta New York karena diduga ingin merusak nilai mata uang dan obligasinya.

Credit  cnnindonesia.com

Meski Tak Akur, Saudi Selamatkan Kapal Minyak Iran di Laut Merah

Penjaga Pantai Arab Saudi menyelamatkan kapal tanker minyak Iran di Laut Merah. Foto/Istimewa

JEDDAH - Penjaga pantai Arab Saudi telah menyelamatkan sebuah kapal tanker Iran di Laut Merah. Penjaga pantai Saudi memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk kapal tanker minyak Iran.

Pusat Koordinasi Pencarian dan Penyelamatan di Jeddah mendapatkan panggilan darurat oleh kapal berbendera Iran Happiness I, yang berjarak sekitar 70 mil laut dari Pelabuhan Islam Jeddah.

Juru bicara penjaga perbatasan mengatakan semua tindakan pencegahan yang diperlukan telah diambil untuk memastikan keselamatan awak dan menghindari kerusakan lingkungan.

"Semua 26 anggota awak, semua warga Iran kecuali dua yang merupakan warga Bangladesh, sekarang selamat," kata juru bicara Penjaga Perbatasan seperti dikutip dari Arab News, Kamis (2/5/2019).

Dilansir dari laman Time, saluran televisi dan kantor berita milik pemerintah Arab Saudi mengatakan pihak berwenang menerima panggilan darurat dari Happiness I atas "kegagalan mesin dan hilangnya kendali." Digambarkan posisi kapal sekitar 70 kilometer sebelah selatan Jeddah di Laut Merah.

Pihak berwenang Saudi mengatakan berbagai lembaga pemerintah terlibat dalam operasi itu, termasuk mereka yang menangani perlindungan lingkungan. Namun tidak dijelaskan apakah ada tumpahan minyak dari kapal tanker itu.

Situs web TankerTrackers.com, yang analisisnya memantau penjualan minyak di laut, memperkirakan Happiness I membawa setidaknya 1,1 juta barel bahan bakar minyak. Dikatakan kapal itu berlayar bersama-sama dengan kapal lain yang lebih kecil bernama Sabiti.

"Happiness I menghentikan mesinnya pada hari Selasa, kemudian dibayangi oleh Sabiti cukup dekat untuk membuat kru melarikan diri," kata TankerTrackers.

Dilaporkan oleh TankerTrackers, dua kapal tunda dari Arab Saudi tampaknya telah mencapai kapal.

TankerTrackers mengatakan kapal Happiness I kemungkinan mengalami kebocoran minyak, meskipun tidak memberikan perincian.

"Kami tidak dapat menyimpulkan apa yang menyebabkan kebocoran, tetapi mengingat betapa tiba-tiba hal-hal terjadi, sepertinya sesuatu yang mengejutkan mereka kalau tidak kami akan melihat kapal melambat atau menyimpang dalam upaya untuk menghindari insiden," kata situs tersebut.

Arab Saudi dan Iran adalah dua negara yang bersaing di Timur Tengah. Iran sekarang menghadapi tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat (AS) atas penjualan minyaknya setelah Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklirnya dengan kekuatan dunia. Iran telah memperingatkan akan menanggapi secara agresif setiap upaya untuk memotong ekspor minyaknya menjadi nol, seperti yang dijanjikan pemerintah Trump. 

Credit  sindonews.com

Pesawat Nirawak Iran Rekam Kapal Induk AS dari Jarak Dekat

Kapal induk Amerika Serikat, USS Dwight D. Eisenhower. Foto/Tasnim

TEHERAN - Sebuah unmanned aerial vehicle (UAV) atau kendaraan udara nirawak berani mendekati kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat di Teluk Persia untuk merekam kapal-kapal tersebut dalam jarak dekat. Gambar-gambar rekaman itu telah dirilis kantor berita Tasnim.

Video klip tidak bertanggal, yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, menunjukkan UAV atau drone Ababail-3 buatan dalam negeri lepas landas dari lapangan terbang Iran dengan iringan musik dari lagu epik.

Menurut media Iran, drone itu berhasil mengambil gambar jarak dekat dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower. Saking dekatnya jarak pengambilan gambar, angka-angka pada sayap pesawat pengintai E-2C dan jet tempur F-18 di dek kapal induk mudah dibedakan. 

Desainer grafis Iran bahkan menuliskan beberapa pesawat dalam video tersebut.

USS Dwight D. Eisenhower adalah kapal induk dari Carrier Strike Group (CSG) 10, yang juga termasuk kapal dengan rudal jelajah terpandu USS Monterey, USS San Jacinto dan USS Vella Gulf. Sayap udara dari kapal induk sepanjang 333 meter itu terdiri dari sekitar 90 pesawat dan helikopter.

Pentagon maupun pemerintah AS belum berkomentar terkait rilis video aksi drone Teheran mendekati kelompok tempur kapal induk Washington.

Pada 8 April lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris asing. Bagi AS, itu adalah tindakan pertama kali dalam sejarah untuk menyebut militer negara lain sebagai kelompok teroris.

Menanggapi pengumuman Trump itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran membalas dengan mengumumkan AS sebagai sponsor negara terorisme dan menyatakan Komando Pusat (CENTCOM) militer AS sebagai kelompok teroris. 

Credit  sindonews.com

Iran Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Foto: The Guardian

Iran menyebut tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015.

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.

Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tahun 2015 lalu. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap negara Timur Tengah itu.

Pada awal bulan ini, AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran sehingga negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu sejak awal Mei mendatang atau mereka akan mendapatkan sanksi.

"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) menjadi salah satu di antaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB, Ahad (28/4).

Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika itu, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Prancis.

Iran juga mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 kecuali jika negara-negara besar Eropa dapat memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Eropa mengatakan mereka akan membantu perusahaan-perusahaan untuk berbisnis dengan Iran dengan syarat Iran tetap mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir tahun 2015.


Tapi Iran mengkritik upaya lambat Eropa dalam menciptakan mekanime pembayaran baru yang menjadi solusi untuk perdagangan Eropa-Iran.

"Eropa punya waktu satu tahun tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melakukan langkah yang praktis, harapan kami kepada mereka untuk menunjukannya tidak terlihat, dan saya pikir mereka tidak punya waktu lagi," kata Zarif kepada IRIB.

Credit  republika.co.id

Iran Labeli Pasukan Militer AS Sebagai Teroris

Pasukan militer Amerika di Fort Hood, Texas.

Foto: Erich Schlegel/AP

Label teroris akan diberikan Iran kepada pasukan militer AS dalam Centcom.

CB, TEHERAN -- Legislator Iran menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut pasukan militer Amerika Serikat (AS) sebagai 'teroris'. Keputusan itu diambil satu hari setelah AS mengumumkan bahwa negara-negara yang terus membeli minyak dari Iran akan mendapatkan sanksi dari negara adidaya tersebut.


Undang-undang baru ini disetujui oleh 173 dari total 215 legislator Iran dalam sidang parlemen yang diselenggarakan di Teheran pada Selasa (23/4). Hanya empat legislator yang menentang undang-undang itu, sedangkan sisanya memutuskan 'abstain' atau tidak memberikan suara.

Undang-undang itu menetapkan label 'teroris' kepada US Central Command (Centcom) dan semua pasukannya. Semua bentuk bantuan militer dan nonmiliter kepada Centcom yang dapat merugikan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) akan dianggap sebagai aksi terorisme.


Undang-undang itu juga menuntut pemerintah Iran untuk melakukan aksi menentang pemerintahan-pemerintahan yang secara formal mendukung AS. Beberapa pemerintahan yang diketahui menunjukkan dukungannya kepada pemerintahan Trump adalah Arab Saudi, Bahrain, dan Israel.


Sebagai tambahan, legislator juga meminta agensi intelijen Iran untuk menyediakan daftar semua komandan CENTCOM dalam waktu tiga bulan. Hal itu bertujuan agar pengadilan Iran dapat mengusut mereka secara 'in absentia' sebagai teroris.


Undang-undang itu membutuhkan persetujuan akhir dari pengawas konstitusi Iran agar bisa menjadi hukum secara sah. Hingga saat ini, masih belum diketahui dengan jelas apa dampak yang sebenarnya dimiliki oleh undang-undang ini selain menegaskan penolakan Iran.


Sebelumnya, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan bahwa mereka tak akan memperpanjang pembebasan sanksi bagi negara-negara yang mengimpor minyak Iran. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (22/4) lalu. Pemerintahan Trump menyebut tindakan ini sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum' yang bertujuan untuk mengeliminasi pendapatan ekspor minyak Iran.


Menteri Luar Negeri Iran menolak tindakan Trump untuk menghentikan keringanan atas masalah minyak ini. "(Iran) pada dasarnya tidak pernah melihat dan tidak melihat nilai dan validitas untuk keringanan tersebut," ungkap Menteri Luar Negeri Iran seperti dilansir Aljazirah.


Lalu pada Selasa (23/4) sidang parlemen digelar di Teheran untuk undang-undang baru yang menyebut pasukan militer AS sebagai teroris. Undang-undang itu disetujui oleh sebagian besar legislator.


Itu bukan kali pertama legislator Iran menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut pasukan militer AS sebagai teroris. Minggu lalu, legislator Iran juga menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut tentara AS di Timur Tengah sebagai teroris.


Keputusan yang diambil oleh legislator Iran ini merupakan respons atas tindakan AS. Sebelumnya, AS lebih dulu menyebut IRGC milik Iran sebagai kelompok teroris. 

Credit republika.co.id

Rusia: AS Tingkatkan Tekanan untuk Paksa Perubahan Rezim di Iran

Rusia menuturkan, AS berusaha meningkatkan tekanan eksternal terhadap Iran, dengan menggunakan klaim-klaim yang ditemukan untuk mendorong perubahan rezim. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia menuturkan, Amerika Serikat (AS) berusaha meningkatkan tekanan eksternal terhadap Iran, dengan menggunakan klaim-klaim yang ditemukan untuk mendorong perubahan rezim di negara berdaulat dari luar. Ini adalah respon atas keputusan AS mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran."Terlepas dari jaminan reguler dari IAEA, bahwa Teheran telah dengan cermat memenuhi semua persyaratan kesepakatan nuklir, Washington tidak menuduhnya melakukan pengembangan rudal rahasia dan ambisi nuklir," kata Kementerian Luar Negeri Rusia."Tujuannya adalah, dengan dalih klaim yang diciptakan, untuk memaksimalkan eksternal. tekanan pada Iran untuk, meskipun hukum internasional, mencapai perubahan kekuasaan di negara berdaulat dari luar," sambungnya.Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/4) kemudian mengatakan bahwa mengakhiri keringanan sanksi terhadap impor minyak Iran tidak akan memperkuat otoritas internasional AS."AS jelas telah melakukan kesalahan dalam memilih cara-cara seperti itu, yang secara efektif merupakan taktik pencekikan ekonomi, memberikan pukulan terhadap kondisi kehidupan rakyat Iran dalam rangka menjadikan Teheran negosiator yang patuh siap untuk setiap kesepakatan dengan syarat AS," ungkapnya."Kebijakan seperti itu tidak akan memperkuat otoritas internasional bagi Amerika - seluruh dunia melihat dengan sempurna bahwa kebijakan Washington menjadi lebih agresif dan gegabah," tukas Kementerian Luar Negeri Rusia.

Credit  sindonews.com

UE Sayangkan Keputusan AS Cabut Keringanan Sanksi Iran

UE mengatakan mereka sangat menyayangkan keputusan AS untuk mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengaku sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran.Dengan pencabutan keringanan ini, maka semua negara yang melakukan kerjasama dengan Iran, khususnya dalam hal pembelian minyak, akan turut terkena sanksi Washinghton.Juru bicara Menteri Luar Negeri dan Keamanan UE, Maja Kocijancic menuturkan, pihaknya tidak akan mengikuti langkah AS. "Kami akan tetap berpegang teguh pada kesepakatan nuklir," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (24/4).Sebelumnya diwartakan, Menteri Perminyakan Iran, Bijan Zanganeh mengatakan Amerika Serikat (AS) telah melakukan kesalahan buruk dengan mempolitisasi minyak dan menggunakannya sebagai senjata."AS telah membuat kesalahan buruk dengan mempolitisasi minyak dan menggunakannya sebagai senjata di pasar yang rapuh," kata Zanganeh saat berbicara di depan Parlemen Iran.Zanganeh kemudian mengatakan bahwa AS tidak akan dapat mengurangi ekspor minyak Iran menjadi nol. "Dengan semua kekuatan kami, kami akan bekerja untuk melanggar sanksi AS," ungkapnya.

Credit  sindonews.com

Moskow Khawatirkan Sanksi Baru AS Terhadap Iran

Foto/Ilustrasi/Istimewa

MOSKOW - Rusia mengatakan pihaknya prihatin atas babak baru sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.

Di bawah ancaman hukuman, Washington menekan semua negara untuk berhenti membeli minyak mentah Iran dengan tujuan merusak ekonomi negara itu. Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa pernyataan AS tentang pengetatan sanksi minyak terhadap Iran bertepatan dengan berita tentang penyebaran kelompok tempur AS di Teluk Persia.


"Dalam mengejar hegemoni global, AS tidak hanya mengancam komunitas internasional dengan langkah-langkah hukuman ekonomi tetapi juga secara terbuka menggetarkan pedangnya. Washington sedang berusaha untuk mencapai ambisi geopolitiknya, yang berbahaya bagi seluruh umat manusia," kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (24/4/2019).

Kementerian Luar Negeru Rusia mencatat bahwa AS mengambil langkah lain terhadap Iran menjelang peringatan keputusan Washington pada Mei tahun lalu untuk menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. JCPOA adalah kesepakatan yang dicapai terhadap program nuklir Iran di Wina pada 14 Juli 2015 antara Iran, lima negara kekuatana dunia ditambah satu negara lain dan Uni Eropa.

"Tetapi AS jelas-jelas membuat kesalahan dalam memilih cara, setelah memutuskan metode pencekikan ekonomi, memberikan pukulan pada kondisi hidup orang biasa Iran untuk membuat negosiator Teheran yang patuh siap untuk setiap transaksi dengan persyaratan Amerika," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Tindakan semacam itu tidak menambah apa pun bagi posisi internasional Amerika. Seluruh dunia dapat melihat bahwa kebijakan Washington menjadi lebih agresif dan gegabah," sambungnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan membayar upeti untuk mengendalikan Iran, yang tidak menyerah pada provokasi arogan AS.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga menegaskan kembali kepatuhan Iran terhadap JCPOA dan menyerukan "kekuatan waras" untuk melakukan segala daya guna memastikan keberlanjutan fungsi perjanjian. 

Credit  sindonews.com

Pembeli Minyaknya Diusik AS, Iran Ancam Tutup Selat Hormuz

Sebuah helikopter yang beroperasi dari kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, di Selat Hormuz. Foto/REUTERS/File Photo

TEHERAN - Iran kembali mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman terbaru ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran.

Gedung Putih dalam sebuah pernyataan hari Senin mengatakan Presiden AS Donald Trump telah memutuskan untuk tidak menerbitkan kembali keringanan sanksi pada para pembeli minyak Iran. Artinya, Washington akan menjatuhkan sanksi pada negara mana pun yang nekat membeli minyak dari negara para Mullah tersebut.

Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Jenderal Alireza Tangsiri, mengatakan pihaknya menutup Selat Hormuz jika Teheran dilarang menggunakannya.

"Menurut hukum internasional, Selat Hormuz adalah jalur lintas laut dan jika kita dilarang menggunakannya, kita akan menutupnya," katanya, dikutip kantor berita Fars.

"Jika ada ancaman, kami bahkan tidak akan memiliki keraguan sedikit pun untuk melindungi dan mempertahankan perairan Iran," imbuh Tangsiri.

Sumber pemerintah Iran yang berbicara kepada kantor berita Tasnim mengatakan; "Apakah keringanan berlanjut atau tidak, ekspor minyak Iran tidak akan menjadi nol dalam keadaan apa pun kecuali otoritas Iran memutuskan untuk menghentikan ekspor minyak...dan ini tidak relevan sekarang."

"Kami telah memantau dan menganalisis semua skenario dan kondisi yang memungkinkan untuk peningkatan ekspor minyak negara kami, dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil...Iran tidak menunggu keputusan Amerika atau tidak adanya ekspor minyak," imbuh sumber itu, yang juga dilansir Reuters, Selasa (23/4/2019). "Kami memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam upaya menetralkan musuh untuk menyerang negara kami."

Sebelumnya, Iran pernah mengancam akan mengganggu pengiriman minyak negara-negara tetangganya yang melalui Selat Hormuz jika Amerika Serikat mencoba untuk mencekik ekonomi Teheran dengan menghentikan ekspor minyaknya. 

Credit  sindonews.com

Iran-Pakistan Sepakat Bentuk Pasukan Khusus di Perbatasan

Kesepakatan itu dicapai saat pertemuan antara Presiden Iran, Hassan Rouhani dan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan di Teheran. Foto/Reuters

TEHERAN - Iran dan Pakistan sepakat untuk membentuk pasukan reaksi cepat bersama untuk memerangi aktivitas militan di perbatasan kedua negara. Kesepakatan itu dicapai saat pertemuan antara Presiden Iran, Hassan Rouhani dan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan di Teheran.

Khan tiba di Iran pada hari Minggu untuk membahas masalah-masalah keamanan dan regional. Kunjungan ini terjadi sehari setelah Islamabad mendesak Teheran untuk mengambil tindakan terhadap militan di balik serangan di provinsi Baluchistan, Pakistan.

Hubungan antara Iran dan Pakistan tegang dalam beberapa bulan terakhir, dengan kedua belah pihak menuduh satu sama lain tidak melakukan cukup upaya untuk membasmi gerilyawan yang diduga berlindung di seberang perbatasan.

"Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan kedua negara, pasukan perbatasan kami, pasukan intelijen kami. Dan juga untuk membentuk pasukan reaksi cepat bersama di perbatasan kedua negara karena memerangi terorisme," kata Rouhani dalam konferensi pers dengan Khan.

Pada gilirannya, Khan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (23/4), mengatakan bahwa aktivitas militan di perbatasan bisa menjadi sumber ketegangan diantara kedua negara.

"Alasan terpenting mengapa saya di sini, adalah karena saya merasa bahwa masalah terorisme akan meningkatkan perbedaan di antara negara-negara kita. Jadi, sangat penting bagi saya untuk datang ke sini dan datang dengan kepala keamanan kami bahwa kami menyelesaikan masalah ini," ungkapnya. 

Credit  sindonews.com

Irak Pertemukan Iran dan Arab Saudi dalam Konferensi

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi membuka Forum Bisnis Saudi-Irak di Baghdad, Sabtu (20/4/2019). Foto/Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

BAGHDAD - Irak menjadi tuan rumah konferensi para pejabat senior parlemen dari dua negara yang bermusuhan, Arab Saudi dan Iran, pada hari Sabtu. Langkah Baghdad ini sejalan dengan komitmen Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi yang ingin meningkatkan peran negaranya sebagai mediator di Timur Tengah.

Konferensi di Baghdad untuk membahas masalah keamanan regional, diplomasi dan ekonomi juga dihadiri pemimpin parlemen dari Turki, Kuwait, Suriah dan Yordania.

Abdul Mahdi baru-baru ini kembali dari kunjungannya ke Iran dan Arab Saudi, kedua negara kaya minyak yang telah lama berlomba-lomba untuk dominan di Timur Tengah. Pemandangan di Baghdad ini tidak biasa, karena mempertemukan pejabat Saudi dan Iran dalam satu forum.

PM Mahdi seperti dikutip Reuters, Minggu (21/4/2019), mengatakan Irak tidak hanya akan mempertahankan hubungan kuat dengan Iran, tetapi juga dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi yang menganggap Teheran sebagai musuh.

Abdul Mahdi telah bertemu Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman selama kunjungannya ke Riyadh baru-baru ini. Itu merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Kerajaan Saudi sejak menjabat enam bulan lalu.

Irak dan Arab Saudi berselisih sejak invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, tetapi baru-baru ini melakukan upaya diplomatik untuk meningkatkan hubungan.

Kunjungan Abdul Mahdi ke Riyadh terjadi 10 hari setelah dia mengunjungi Iran. Selama perjalanannya ke Teheran, dia bertemu Presiden Hassan Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Pemerintah Irak saat ini didominasi para politisi Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran.

"Ini adalah pesan positif bagi semua negara tetangga dan dunia bahwa Irak bertekad untuk mendapatkan kembali kewarasannya dan kembali ke lingkungan Arab-nya di kawasan serta mengambil tempat yang layak di peta keseimbangan kekuasaan," kata wakil ketua parlemen Irak, Bashir Haddad.  

Credit  sindonews.com

Menteri Luar Negeri Iran kecam Trump mengenai veto Yaman

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca Syurkani/pras/par/16.)

Ankara (CB) - Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada Rabu (16/4) mengecam veto Presiden AS Donald Trump terhadap resolusi yang menyeru AS agar mengakhiri dukungan dukungan buat perang pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Pada Selasa, Trump memveto resolusi tersebut, dan menyatakan resolusi itu membahayakan "nyawa warga Amerika serta anggota prajurit yang pemberani", demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Peraturan tersebut menyerukan War Power Resolution, peraturan federal yang memberi Kongres wewenang untuk memeriksa presiden dan pada saat yang sama menyampaikan komitmen AS pada konflik bersenjata.

Arab Saudi telah memimpin koalisi melawan milisi Syiah Yaman, Al-Houthi, sejak 2015, ketika Riyadh dan sekuru Arabnya melancarkan operasi udara besar dengan tujuan memutar-balikkan perolehan wilayah Al-Houthi setahun sebelumnya.

Operasi tersebut telah memporak-porandakan prasarana di Yaman, termasuk sistem kebersihan dan kesehatannya, sehingga PBB menggambarkannya sebagai salah satu bencana kemanusiaan yang paling parah pada jaman modern.

Credit  antaranews.com

Parlemen Iran Sahkan UU Sebut Militer AS di Timteng Teroris

Ilustrasi Garda Revolusi Iran. (ATTA KENARE / AFP)

Jakarta, CB -- Parlemen Iran menyetujui rancangan undang-undang yang menyatakan seluruh anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Timur Tengah adalah teroris. Hal itu dilakukan sehari setelah keputusan AS menyatakan pasukan elite Iran, Garda Revolusi, masuk dalam daftar teroris mulai berlaku.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (17/4), RUU itu awalnya diajukan oleh Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Amir Hatami. Isinya adalah mereka berhak menggunakan kekuatan hukum, politik, dan diplomatik untuk menghambat langkah AS di Timur Tengah.

Sebelum beleid itu disahkan, sempat terjadi debat panas di antara anggota parlemen Iran. Sejumlah legislator faksi garis keras mendesak supaya RUU itu bisa menyatakan seluruh angkata bersenjata AS sebagai teroris.


Akan tetapi, parlemen tetap mengesahkan RUU sesuai dengan tujuan awal. Dalam rapat itu, 204 dari 207 anggota setuju. Dua orang menentang dan satu menyatakan abstain.

Meski tidak secara langsung menyatakan akan menggunakan kekuatan militer, kemungkinan besar langkah Iran bakal menghambat gerak-gerik AS melalui jalur diplomatik dan kerja sama dalam bidang pertahanan di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Apalagi Irak dan Libanon juga dekat dengan Iran dan AS.

Ini adalah balasan Iran karena AS terlebih dulu menyatakan pasukan elit mereka sebagai teroris.

Pada 2007, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap satuan khusus IRGC, Pasukan Quds, yang bertindak sebagai perwakilan militer Iran dalam wilayah konflik di luar negeri. Mereka menyatakan pasukan itu mendukung terorisme dan menjadi perangkat Iran untuk terlibat mendukung kelompok teroris dan pemberontak.

Dua tahun lalu, Panglima IRGC, Mohammad Ali Jafari, memperingatkan jika AS menggolongkan satuannya sebagai kelompok teroris, maka mereka akan menganggap seluruh pasukan AS di luar negeri seperti kelompok ISIS.

Pengaruh IRGC bukan cuma di dunia militer, tetapi juga termasuk di sektor ekonomi dan politik. Mereka bisa dibilang badan keamanan paling kuat di Iran.

Pasukan ini berkekuatan 125 ribu orang, terdiri dari matra darat, laut, dan udara. Mereka berada di bawah kewenangan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameini.

IRGC juga bertanggung jawab terhadap program pengembangan rudal Iran. Mereka menyatakan mempunyai peluru kendali dengan jarak jelajah sampai 2000 kilometer, dan bisa menjangkau Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, menyatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan tekanan kepada Iran dengan cara mengisolasi dan mengalihkan sejumlah sumber uang yang tadinya diklaim digunakan membiayai kegiatan terorisme di kawasan Timur Tengah. Di samping itu, AS juga ingin supaya Iran tidak terus-terusan menggoyang stabilitas region.

Pompeo mengklaim bukti-bukti aksi terorisme Iran ditarik jauh hingga dekade 1980-an. Yakni ketika terjadi serangan terhadap barak Korps Marinir AS di Beirut, Libanon pada 1983.

Credit  cnnindonesia.com

AS Bersama Israel Ingin Tangkal Pengaruh Iran dan Cina

John Bolton

Foto: AP

Pejabat AS dan Israel khawatir dengan pengaruh Iran dan Cina di Timur Tengah.

CB, WASHINGTON — Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat mengadakan pertemuan dengan John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS). Keduanya bertemu di Ibu Kota Washington untuk membahas tentang Iran dan sejumlah pihak yang disebut sebagai ‘pelaku destabilisasi’.


Bolton mengumumkan pertemuan itu pada Ahad (14/4) melalui akun jejaring sosial Twitter. Menurutnya, ia dan Ben-Shabbat akan membahas komitmen bersama untuk menangani Iran dan negara-negara lain yang menimbulkan ketidakstabilan di Timur Tengah serta seluruh dunia secara keseluruhan.

Selain Iran dan ketidakstabilan Timur Tengah, Bolton bersama Ben-Shabbat akan membicarakan tentang kekhawatiran atas investasi Cina dalam proyek infrastruktur Israel. AS disebut memiliki kekhawatiran, seperti yang diungkap oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan lalu.

Pompeo mengeluarkan peringatan tegas kepada Israel bahwa hubungan kedua negara yang dapat terancam karena adanya kehadiran Cina. Selama ini, AS dan Israel memiliki kerja sama yang baik dalam berbagai bidang, khususnya keamanan.


Bolton sebelumnya melakukan kunjungan ke Israel pada Januari untuk membahas mengenai penarikan pasukan AS dari Suriah. Selain itu, Washington menekankan dukungan atas serangan Israel terhadap Iran.


Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa negaranya berada di balik serangan udara di Suriah pada akhir pekan lalu. Serangan itu dilaporkan menargetkan pabrik senjata yang terkait Iran.


Israel menyatakan bahwa Iran berusaha untuk membangun kehadiran militer di Suriah. Selain itu, Iran diyakini berusaha mengirimkan senjata-senjata canggih untuk Hizbullah, yang dianggap sebagai kelompok teroris di lebanon dan Suriah.


Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan militer Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di Suriah yang disebut menargetkan target-target terkait Iran. Selain itu, mereka juga menyasar pasukan yang bertempur atas nama Pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad.


Ketegangan antara Israel dan Suriah juga dilaporkan meningkat menyusul keputusan Pemerintah AS pada bulan lalu. Keputusan tersebut adalah mengakui Dataran Tinggi Golan di bawah kendali Israel.

Credit  republika.co.id