Paradise Papers ungkap kekayaan tersembunyi elite dunia

- (Flickr/quinn.anya)

Jakarta (CB) - Penyelidikan besar baru di imperium-imperium offshore Inggris mengungkap bagaimana para pebisnis besar dunia, kepala negara dan tokoh global bidang politik, hiburan dan olahraga yang telah melindungi kekayaan mereka di surga-surga pajak rahasia.

The Guardian pada Minggu (5/11) menyiarkan rincian informasi tersebut, yang berasal dari bocoran 13,4 juta arsip yang mengungkap lingkup-lingkup global tempat pelanggaran pajak berkembang-- serta cara kompleks dan tampak artifisial yang digunakan korporasi-korporasi kaya untuk melindungi kekayaan mereka dari pajak.

Data-data yang datang dari dua penyedia layanan offshore dan registrasi perusahaan di 19 surga pajak yang diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) yang mitranya meliputi Guardian, BBC dan New York Times.

Proyek yang disebut Paradise Papers itu antara lain mengungkap informasi berikut:

• Jutaan poundsterling dari real estat Ratu Inggris telah diinvestasikan di pendanaan Cayman Islands - dan sebagian dari uangnya masuk ke peritail yang dituduh mengeksploitasi keluarga miskin dan orang-orang yang rentan.
• Kesepakatan-kesepakatan offshore ekstensif yang dilakukan anggota kabinet, penasihat dan donor Donald Trump, termasuk pembayaran substansial dari perusahaan milik menantu Vladimir Putin kepada kelompok pelayaran sekretaris perdagangan AS, Wilbur Ross.
• Bagaimana Twitter dan Facebook menerima ratusan juta dolar investasi yang bisa ditelusuri kembali ke institusi-institusi keuangan negara Rusia.
• Perserikatan penghindaran pajak Cayman Islands dikelola oleh kepala keuangan perdana menteri Kanada Justin Trudeau.
• Perserikatan offshore 450 juta dolar AS, yang sebelumnya tidak diketahui, melindungi kekayaan Lord Ashcroft.
• Penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional, termasuk Nike dan Apple.
• Bagaimana beberapa nama terbesar di industri film dan TV melindungi kekayaan mereka dengan serangkaian skema offshore.
• Miliaran pengembalian pajak oleh Isle of Man dan Malta kepada pemilik jet pribadi dan kapal pesiar mewah.
• Pinjaman rahasia dan aliansi yang digunakan oleh Glencore multinasional yang terdaftar di London dalam upayanya untuk mendapatkan hak penambangan yang menguntungkan di Republik Demokratik Kongo.
• Jaringan offshore kompleks yang digunakan oleh dua milyarder Rusia untuk membeli saham di klub sepak bola Arsenal dan Everton.

Pengungkapan tersebut akan memberi tekanan pada para pemimpin dunia, termasuk Trump dan perdana menteri Inggris, Theresa May, yang telah berjanji untuk mengekang skema penghindaran pajak agresif.

Publikasi penyelidikan yang dilakukan oleh lebih dari 380 wartawan dan menghabiskan waktu satu tahun untuk menyisir data 70 tahun ini muncul pada saat ketimpangan pendapatan global meningkat.

Sementara itu, perusahaan multinasional menggeser pangsa keuntungan yang tumbuh di luar negeri --sekitar 600 miliar euro tahun lalu saja--. Ekonom terkemuka Gabriel Zucman akan mengungkapnya dalam sebuah penelitian yang akan diterbitkan akhir pekan ini.

"Surga-surga pajak adalah salah satu mesin kunci dari kenaikan ketidaksetaraan global," kata Zucman.

"Saat ketidaksetaraan meningkat, penghindaran pajak di luar negeri menjadi 'olahraga' para elit," sambung dia.

Di pusat kebocoran tersebut ada Appleby, sebuah firma hukum yang ada di Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Inggris, Isle of Man, Jersey dan Guernsey.

Kontras dengan Mossack Fonseca, perusahaan yang menjadi pusat penyelidikan Panama Papers tahun lalu, Appleby membanggakan diri sebagai anggota terkemuka "lingkaran ajaib" penyedia layanan offshore peringkat atas.

Appleby bertindak sebagai penyedia struktur yang membantu mengurangi tagihan pajak para elit secara legal.

Appleby menyatakan telah menyelidiki semua tuduhan tersebut, dan menemukan "tidak ada bukti adanya kesalahan, baik dari pihak kami atau klien kami."

"Kami adalah firma hukum yang menasihati klien mengenai cara yang sah dan sesuai hukum untuk menjalankan bisnis mereka. Kami tidak mentoleransi perilaku ilegal," demikian pernyataan Appleby yang dilansir The Guardian.

Credit  antaranews.com

TNI-Polri Impor Senjata, Pindad Perlu Dukungan Politik

PT Pindad (Persero) perlu dukungan politik agar TNI dan Polri lebih banyak menggunakan produk dalam negeri ketimbang impor. Foto/Arif Budianto

BANDUNG - Industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad (Persero) perlu dukungan politik agar TNI dan Polri lebih banyak menggunakan produk dalam negeri ketimbang impor.

Dukungan itu penting agar industri pertahanan dalam negeri mampu bertahan dalam rangka kedaulatan pertahanan negara. Saat ini, Pindad tidak hanya mampu memproduksi senjata dan amunisi, tetapi telah memproduksi kendaraan tempur seperti tank.

Hal ini mengemuka saat pertemuan antara PT Pindad dengan petinggi MPR, perwakilan fraksi, dan DPD di Kantor PT Pindad, Bandung, Rabu (25/10/2017). Hadir pada pertemuan Zulkifli Hasan, Hidayat Nurwahid, E.E Mangindaan, dan lainnya.

"Kesimpulannya, harus ada dukungan politik yang kuat (kepada Pindad). Karena ini industri strategis, industri dalam negeri yang menyangkut kedaulatan dan keamanan Indonesia," kata Zulkifli Hasan.

Dia berharap, aparat negara yang diberi wewenang menggunakan senjata, lebih mengutamakan produk Pindad ketimbang produk impor. Menurutnya, Pindad telah mampu memproduksi berbagai senjata dan kendaraan tempur, maka mestinya TNI dan Polri mengurangi produk impor dan memanfaatkan produk dalam negeri.

"Kalau polisi impor, TNI impor, tentu akan berbahaya bagi industri kita. Karena kalau tidak kita yang menggunakan, nanti bisa mematikan industri strategis kita sendiri. Makanya harus ada dukungan politik yang kuat. Bahwa memesan senjata harus dari Pindad," imbuh Zulkifli.

Saat ini, setidaknya ada delapan jenis produk senjata dan non-senjata yang telah diproduksi PT Pindad. Yaitu medium tank, kendaraan tempur Badak, kendaraan amfibi Anoa Amphibious, senapan kaliber 5,56 mm SS2 V4 HB, senapan sniper SPR 4, ekskavator Pindad Excava 200, munisi kaliber kecil (MKK) dan munisi kaliber besar (MKB), dan sejumlah alat mesin pertanian. 

Credit   sindonews.com

Siapkan Rp 600 Miliar, INKA Mau Bangun Pabrik di Banyuwangi

Banyuwangi - PT Industri Kereta Api (PT INKA) berencana membuka pabrik baru di Banyuwangi. Ditargetkan pabrik dengan nilai investasi Rp 600 miliar ini akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2019 mendatang.

Direktur keuangan dan SDM PT INKA, Mohamad Nur Sodiq mengatakan saat ini PT INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di Indonesia dengan kinerja yang terus berkembang. Selain memenuhi kebutuhan kereta api domestik, PT INKA juga banyak menerima pesanan ekspor gerbong kereta api dari berbagai negara.

"Sebagai satu satunya pabrik kereta api nasional dengan lokasi pabrik di Madiun saat ini kapasitas produksinya overload. Maka, kami mencari lokasi untuk pengembangan perusahaan. Dengan berbagai pertimbangan, lokasi yang akhirnya kami tetapkan Banyuwangi. Untuk itu, kami meminta dukungan dari pemerintah daerah," kata Sodiq kepada sejumlah wartawan, Sabtu (21/10/2017).

Sodiq mengatakan, saat ini pesanan kereta api yang tengah ditangani oleh PT INKA cukup banyak, baik permintaan domestik maupun luar negeri. Untuk domestik saja, kata Sodiq, ada beberapa proyek yang tengah digarap. Antara lain proyek KRL Bandara Soekarno Hatta - Sudirman, LRT di Palembang yang disiapkan untuk SEA Games, LRT Jabodetabek, juga ada proyek dari PT KAI untuk mengganti gerbong-gerbong kereta yang usianya sudah tua.

"Belum lagi kami juga tengah mengerjakan pesanan kereta api dari beberapa negara salah satunya Bangladesh. Kami juga ikut tender di Zambia, Srilanka dan Nigeria. Selama ini kami juga telah memenuhi pesanan kereta dari semua negara di ASEAN. Maka kami butuh pabrik yang lebih besar lagi untuk membangun semua kereta-kereta tersebut," ungkap Sodiq.

Rencana lokasi industri yang akan dibangun di Banyuwangi, kata Sodiq berada di lahan milik BUMN di wilayah Kalipuro. "Kami sudah lapor ke Menteri BUMN, dan beliau mendukung karena lahannya juga milik perusahaan BUMN, jadi urusannya akan lebih mudah," ujar Sodiq.

Lokasi ini dinilainya memenuhi berbagai syarat strategis yang dibutuhkan oleh PT INKA, khususnya untuk memenuhi pesanan ekspor. Salah satunya dekat dengan pelabuhan Tanjungwangi yang diharapkan memudahkan pengiriman ekspor. Selain itu lokasi juga dekat dengan jaringan rel kereta api.

"Di lokasi tersebut infrastruktur pendukungnya lengkap. Jarak dengan pelabuhan sangat dekat. Selain itu di masterplan Banyuwangi, wilayah tersebut direncanakan dilewati oleh jalan tol. Sangat efisien nantinya," ujar Sodiq.

Sodiq menargetkan pembangunan industri dengan nilai investasi mencapai Rp 600 miliar akan dimulai mulai bulan Maret 2018 dan pabrik akan mulai beroperasi pada semester dua tahun 2019. Nantinya pabrik yang dibangun di Banyuwangi tersebut akan dijadikan pabrik kereta berbahan dasar stainless steel dan aluminium.

"Tidak tertutup kemungkinan nantinya Banyuwangi akan menjadi main industry PT INKA. Tapi yang jelas kami akan memiliki dua pabrik besar di Madiun dan Banyuwangi," cetus Sodiq.

Sodiq memproyeksikan industri INKA di Banyuwangi bisa menyerap hingga 1000 tenaga kerja. Dia berharap Kebutuhan tenaga kerja tersebut bisa dipenuhi dari sekolah vokasi yang ada di Banyuwangi. Bahkan dia berharap ke depannya Banyuwangi bisa membangun SMK Kereta Api selain SMK Perkapalan yang sudah ada sekarang.

"Tenaga kerja perkeretaapian memang membutuhkan spesialisasi khusus. Selama ini untuk memenuhi tenaga kerja di Madiun saja kekurangan. Maka kami akan bekerjasama dengan SMK yang ada di Banyuwangi untuk bisa mensuplai tenaga kerja bagi INKA," cetus Sodiq.

Sementara itu Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menyambut baik rencana pembangunan pabrik baru PT INKA. Pemerintah daerah akan memberikan support yang dibutuhkan oleh PT INKA untuk kelancaran pembangunan industri tersebut.

"Kami sangat senang Banyuwangi bisa menjadi lokasi pembangunan pabrik PT INKA. Apalagi industri ini akan menyerap banyak tenaga kerja putra putri daerah lulusan SMK, tentunya dengan dibekali keahlian khusus. Kami berharap segala sesuatunya bisa lancar," pungkasnya.




Credit  finance.detik.com

Putin izinkan penggunaan mata uang digital

Mata uang virtual Bitcoin. (REUTERS/Benoit Tessier)

Jakarta (CB) - Presiden Rusia, Vladimir Putin, dilaporkan telah mengeluarkan mata uang digital nasional; cryptoruble.

Menteri Komunikasi dan Media Massa Rusia, Nikolay Nikiforov, mengatakan pada pertemuan tertutup dengan anggota Moscow Capital Club, Putin telah memerintahkan dikeluarkannya uang kripto di negara itu sendiri, sebagaimana dilaporkan AFP.

Keputusan ini mengikuti pertemuan yang telah dilakukan Putin dengan kepala regulator Rusia minggu lalu di mana dia menginstruksikan bank sentral untuk tidak menciptakan "hambatan yang tidak perlu" terhadap kripto. Mengacu pada teks keputusan pemerintah mengenai penerbitan cryptoruble, Nikiforov mengatakan:

“Saya dengan begitu percaya diri menyatakan bahwa kita akan segera meluncurkan sebuah kripto untuk satu alasan sederhana: Jika tidak, maka dalam dua bulan, tetangga kita dalam Komunitas Ekonomi Eurasia yang akan melakukannya.”

Rincian Awal Cryptoruble
Nikiforov percaya bahwa cryptoruble akan segera diterbitkan," publikasi itu mencatat. Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa efisiensi kripto yang baru akan "menyederhanakan pembayaran pajak penghasilan pribadi," yang akan membuat tender hukum mata uang baru di Rusia.

Nikiforov percaya bahwa cryptoruble akan segera dikabarkan," publikasi tersebut mencatat. Pejabat itu juga mengatakan bahwa efisiensi kripto yang baru akan "menyederhanakan pembayaran pajak penghasilan pribadi," yang akan membuat hukum mata uang baru di Rusia.

Negara ini saat ini memiliki tarif pajak penghasilan rata-rata 13 persen. Namun, Putin telah meminta reformasi sistem perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia memerintahkan agar kode pajak disesuaikan pada 2018 dan diimplementasikan pada 2019, menurut The Moscow Times.

Sementara Nikiforov mengatakan bahwa rincian cryptoruble belum dibahas, AIF melaporkan kepadanya untuk menjelaskan:

“Ketika membeli dan menjual cryptoruble, jumlahnya akan menjadi 13% dari selisih yang diperoleh... Jika pemiliknya tidak dapat menjelaskan alasan munculnya cryptorubles, saat mengubahnya menjadi rubel Rusia, pajak untuknya akan menjadi 13 persen dari jumlah total.”

Lebih jauh lagi, cryptoruble tidak dapat ditambang, menteri mencatat, menambahkan "kemungkinan besar, ini akan menjadi model tertutup dengan volume tertentu dari emisi yang diatur."

Bank Sentral Rusia menganjurkan kripto nasional pada awal bulan ini. Deputi Gubernur, Olga Skorobogatova, mengatakan di forum Finopolis mengenai teknologi keuangan inovatif bahwa bank tersebut melihat banyak manfaat dalam kripto yang dijalankan negara. Juga di antara pendukung kripto nasional adalah Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia, Igor Shuvalov, yang mengatakan pada Agustus bahwa kriptografis harus ada.

“Penciptaan yang terkompresi tidak akan sama dengan legalisasi bitcoin dan kripto lainnya. Cryptocurrency Rusia harus menggunakan kriptografi Rusia.”

Setelah pertemuan dengan Putin minggu lalu, regulator memutuskan bahwa Rusia akan mengatur kripto-kripto. Kementerian keuangan bekerja sama dengan bank sentral untuk merancang RUU yang diharapkan pada akhir tahun, menurut Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov.

Credit  antaranews.com

Jepang Ingin Bangun Pusat Logistik dan Galangan Kapal di Lampung

Foto: Dok. Kemenperin



Jakarta - Perusahaan asal Jepang, Fujitrans Corporation, berniat membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus.

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jepang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation Tatsuo Keii beserta jajaran direksinya di Tokyo, Senin malam waktu setempat.

Kedua belah pihak membahas mengenai pengembangan kawasan industri maritim, industri galangan kapal, dan efisiensi sistem logistik.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono, serta Atase Perindustrian di Tokyo Andi Rizaldi.

"Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) terintegrasi, yaitu Repindo International Maritime Industrial Park di Tanggamus, Teluk Semangka, Lampung," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2017).

Menurut Airlangga, pembangunan KIM berperan penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karenanya, Kemenperin berharap agar Fujitrans Corporation, sebagai salah satu investor di KIM Tenggamus agar dapat segera merealisasikan penanaman modalnya.

"Mereka ingin membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus," sebutnya.

Kawasan dengan luas lahan sekitar 3.500 hektare ini digadang akan menjadi tempat produksi kapal terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Airlangga menyampaikan, Fujitrans sempat memberikan masukan mengenai sistem logistik yang lebih efisien dengan penggunaan kapal RORO vessel, di mana moda transportasi laut ini dapat dimanfaatkan pelaku industri di Indonesia guna mendistribusikan produknya tanpa banyak memakan waktu.

Sebab, di dalam kapal tersebut tidak hanya mengangkut kontainer muatan barang, tetapi juga sekaligus truk kontainernya.

"Kalau sistem konvensional kan pakai kontainer dari pabrik ke pelabuhan, dan itu harus dua hari menunggu untuk bongkar muatnya. Dengan sistem ini, truk kontainer dimasukkan ke kapal, sehingga point to point, tidak perlu lagi loading dan unloading. Di Indonesia sekarang sudah mulai, pelabuhannya tidak perlu pakai crane," ungkapnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan, pihaknya juga mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun port khusus industri otomotif," tuturnya.




Credit  finance.detik.com

RI, Malaysia, dan Thailand 'Bersatu', Tak Lagi Tergantung Dolar

Foto: Rengga Sancaya



Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia dan bank sentral Thailand, Bank of Thailand, menyepakati transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. Kesepakatan tersebut berakibat secara langsung terhadap ketergantungan atas mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

BI baru saja menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) melalui bank, yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/11/PBI/2017.

"Pengaturan Local Currency Settlement (LCS) bertujuan untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah, dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra," demikian keterangan resmi BI, seperti dikutip detikFinance, Senin (16/10/2017).

Melalui peraturan ini, juga diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi valas terhadap rupiah dengan terjadinya kuotasi harga secara langsung (direct quotation), antara rupiah dengan beberapa mata uang negara mitra, sehingga dapat mengembangkan pasar mata uang regional dan memperluas akses pelaku usaha untuk membayar kewajibannya dalam mata uang lokal.

Penerbitan PBI ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Memorandum of Understanding antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia pada 23 Desember 2016 lalu, yang menyepakati kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam penyelesaian perdagangan internasional antara ketiga negara tersebut dengan menggunakan mata uang lokal (rupiah, ringgit, dan baht).

PBI No.19/11/PBI/2017 antara lain mengatur mengenai kewenangan BI bersama dengan bank sentral negara mitra untuk menunjuk bank di Indonesia untuk melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan LCS, atau disebut juga sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer (Bank ACCD).

Dalam kaitannya dengan transaksi, importir Indonesia yang melakukan impor barang dari Malaysia atau Thailand dapat membayar menggunakan mata uang ringgit (MYR) atau baht (THB), melalui Bank ACCD yang ditunjuk, tanpa perlu membayar dalam mata uang dolar AS. Sebaliknya, dalam hal terdapat eksportir Indonesia hendak menggunakan mekanisme LCS, maka eksportir Indonesia juga dapat dibayar dalam mata uang rupiah, MYR, atau THB melalui Bank ACCD yang ditunjuk.

Dalam hal ini, aktivitas perbankan dan transaksi keuangan tersebut harus dilakukan dengan didasari underlying berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa.

"Peraturan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan penyelesaian perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal, mengembangkan penggunaan mata uang regional dalam perdagangan bilateral di kawasan, dan perluasan akses pelaku ekonomi di masing-masing negara," tutup BI dalam keterangannya yang disampaikan Direktur Departemen Komunikasi, Arbonas Hutabarat.





Credit  finance.detik.com

Niger Tertarik Gandeng WIKA Bangun Perumahan, Ini Alasannya

Foto: Danang Sugianto/detikFinance



Jakarta - Presiden Republik Niger Mahamadou Issoufou tertarik menggandeng PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menggarap proyek perumahan di negaranya. BUM konstruksi it menyambut antusias dengan bersiap menjajaki kerja sama.

Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo, mengatakan salah satu alasan Niger tertarik menggunakan jasa WIKA lantaran perseroan sudah cukup banyak pengalaman dalam menggarap proyek-proyek di luar negeri, khususnya kawasan Afrika.

"WIKA sudah lama masuk ke Afrika Utara. Kita sudah pernah di Aljazair sudah, di Libya juga, Tunisia, Dubai, Maroko juga. Jadi perjalan WIKA di Afrika Utara mereka tahu. Mereka menanyakan kepada dubes-dubesnya, siapa di Asia sudah punya pekerjaan dan pengalaman di Afrika Utara," tuturnya di Kantor Pusat WIKA, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Bintang menambahkan, sang Presiden Niger memang menyatakan ingin membangun perumahan yang layak bagi rakyatnya yang berpenghasilan rendah. Sementara WIKA sudah berpengalaman membangun perumahan di Aljazair yang nilainya sekitar Rp 500 miliar.


"Pengalaman di Aljazair kurang lebih 6 bulan proses internal maupun eksternal. Misalnya kita sudah sanggupi nilai di sana, lalu eksternalnya di sana ya kira-kira butuh 4 bulan sampai dengan kontrak," terang Destiawan.
Selain itu, Presiden Niger juga memberikan sinyal tertarik menggunakan jasa WIKA membangun bandara. Menurut Bintang, dalam pertemuan itu ada delegasi yang terus menayakan proyek pembangunan Bandara di Timor Leste yang dibangun WIKA.

"Selain perumahan, tadi bolak-balik tanya di Timor Leste itu bagaimana, nilai investasinya berapa dan lain-lain," tambah Direktur Operasi WIKA, Destiawan Soewardjono.

Destiawan belum bisa memastikan kapan kerja sama itu bisa terwujud, tapi biasanya akan ada pembahasan sekitar 6 bulan sebelum sepakat memulai proyek.



WIKA sendiri berencana menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), jika Niger meminta untuk ditalangi terlebih dahulu proyek yang dinginkan.

"Memang biasanya mereka ingin beli proyeknya setelah sudah jadi. Kita tidak bisa seperti itu, makanya kita gandeng Eximbank. Tapi nanti dilihat dulu Niger masuk mereka atau tidak," pungkasnya.



Credit  finance.detik.com

Jokowi: WIKA akan Cek Potensi Proyek Perumahan di Niger

Foto: Danu Damarjati/detikcom





Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Niger Mahamadou Issoufou mengadakan pertemuan bilateral. Salah satu hasilnya yakni tinjauan potensi proyek di Niger yang bisa dikerjakan BUMN Indonesia.

Hal ini dinyatakan Jokowi dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Issoufou di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Jokowi senang dengan pertemuan bersejarah ini, yakni kunjungan pertama Presiden Niger setelah pembukaaan hubungan diplomatik enam tahun lalu.

"Pertemuan ini penting dalam kita mendorong Islam yang rahmatan lil alamin, Islam dengan nilai moderasi dan toleransi, dan kerja sama memajukan Umat Islam," kata Jokowi.

Indonesia mempunyai prioritas politik luar negeri, salah satunya ditujukan ke Afrika. Niger adalah salah satu negara di Afrika Barat.

Pertemuan bilateral barusan membahas peningkatan kerja sama berbasis ekonomi, infrastruktur, dan industri strategis. Kerja sama di bidang infrastruktur yang disebutkan Jokowi yakni penjajakan proyek pembangunan perumahan di Niger.

"Di bidang infrastruktur, saya mendukung rencana pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat di Niger. Dalam hal ini, PT Wika akan melihat langsung potensi proyek yang ada di Niger," kata Jokowi.

PT Wika atau PT Wijaya Karya Tbk adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Ada pula kerja sama di bidang teknis. Dengan senang hati, kata Jokowi, Indonesia menawarkan kerja sama teknis pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.

Di bidang perdagangan, Indonesia dan Niger sepakat mengurangi hambatan tarif dan nontarif. Indonesia juga meminta dukungan ke Niger untuk bisa membangun relasi yang lebih baik dengan Economic Community of Western African States (ECOWAS).

Indonesia juga mengundang Republik Niger hadir di acara Indonesia-African Forum pada April 2018 nanti.

Dalam acara ini, ditandatangani nota kesepahan, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.

Nota kesepahaman itu berupa pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, serta pembentukan sidang komisi bersama.




Credit  finance.detik.com

Bertemu Presiden Niger, Dirut WIKA Pamer Terminal 3 Soekarno Hatta

Foto: Danang Sugianto/detikFinance



Jakarta - Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Presiden Republik Niger, Mahamadou Issoufou langsung menyambangi kantor PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur.

Rombongan Presiden Niger dengan kawalan ketat tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Seluruh jajaran direksi WIKA pun turut menyambut langsung kedatangannya.

Mahamadou Issoufou beserta seluruh delegasi Niger pun digiring untuk menempati sebuah ruang guna membahas penjajakan rencana kerja sama.

Di depan Presiden Niger, Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo memamerkan hasil karya perseroan yang telah dibangun, seperti Terminal 3 Ultimate, Bandara Soekarno-Hatta, di Tangerang, Banten.

"Wika sudah bisa berhasil membangun Terminal 3 Ultimate. Terminal ini menjadi salah satu kebanggan," tuturnya di Gedung WIKA, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memang dibangun oleh Konsorsium yang terdiri dari WIKA, PT Waskita Karya Tbk, PT Hyundai Engineering Co. Ltd, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Jaya Teknik Indonesia dan PT Indulexco. Adapun nilai proyeknya mencapai Rp 4,7 triliun.


Dengan melihat langsung hasil karya WIKA tersebut, Bintang berharap pihaknya bisa menjalin kerja sama dengan Niger.

"Saya percaya pertemuan kita hari ini adalah langkah bisnis yang baik bagi kita dan semua masyarakat Indonesia," tukasnya.

Sebelumnya, usai melakukan pertemuan bilateral, Jokowi mengatakan ketadagangan Presiden Niger tersebut salah satunya untuk melihat potensi proyek di Niger yang bisa dikerjakan BUMN Indonesia.

Pertemuan bilateral itu membahas peningkatan kerja sama berbasis ekonomi, infrastruktur, dan industri strategis. Kerja sama di bidang infrastruktur yang disebutkan Jokowi yakni penjajakan proyek pembangunan perumahan di Niger.

"Di bidang infrastruktur, saya mendukung rencana pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat di Niger. Dalam hal ini, PT Wika akan melihat langsung potensi proyek yang ada di Niger," kata Jokowi.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Ada pula kerja sama di bidang teknis. Dengan senang hati, kata Jokowi, Indonesia menawarkan kerja sama teknis pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.

Di bidang perdagangan, Indonesia dan Niger sepakat mengurangi hambatan tarif dan non tarif. Indonesia juga meminta dukungan ke Niger untuk bisa membangun relasi yang lebih baik dengan Economic Community of Western African States (ECOWAS).




Credit  finance.detik.com

IMF lebih optimistis tentang pemulihan global

Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde. Foto menunjukkan saat dia memberikan kuliah umum dengan tema "Poised for Take-off-Unleashing Indonesia's Economic Potential, di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (1/9). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

... Minggu depan kami akan merilis perkiraan yang diperbarui menjelang pertemuan tahunan kami-dan kemungkinan akan menjadi lebih optimis lagi...

Washington (CB) - Dana Moneter Internasional (IMF) lebih optimistis mengenai pemulihan global ketimbang pada Juli, sementara negara-negara didesak untuk meningkatkan langkah-langkah reformasi guna mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pemulihan global yang telah lama ditunggu-tunggu sedang mengakar... Minggu depan kami akan merilis perkiraan yang diperbarui menjelang pertemuan tahunan kami-dan kemungkinan akan menjadi lebih optimis lagi," kata Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, Kamis (5/10), dalam pidato pada  menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia.

Pada Juli, IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,5 persen tahun ini dan 3,6 persen pada 2018.

Lagarde, Kamis (5/10), menyatakan, hampir 75 persen dunia sedang mengalami kemajuan--percepatan berbasis luas sejak awal dekade ini.

Selain percepatan pertumbuhan global, stabilitas keuangan juga membaik karena sistem perbankan lebih stabil dan kepercayaan pasar meningkat, kata Lagarde.

"Kami melihat beberapa terobosan sinar matahari - tapi ini bukan langit yang cerah," kata Lagarde, mengutip tingginya tingkat utang, pengambilan risiko yang berlebihan di pasar keuangan, dan meningkatnya ketegangan geopolitik sebagai ancaman terhadap pemulihan global.

Lagarde meminta negara-negara memanfaatkan kemajuan tersebut untuk melakukan reformasi, seperti berinvestasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta infrastruktur guna meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Credit  antaranews.com

Freeport Tolak Skema Divestasi RI, Luhut: Saya Akan ke Amerika

Foto: Lamhot Aritonang


Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan memastikan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson menolak mekanisme divestasi 51% saham yang ditawarkan dalam bentuk proposal oleh pemerintah Indonesia.

Luhut menyatakan dalam waktu dekat juga akan terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk membicarakan hal tersebut. Sekarang tengah dikaji poin keberatan dari Freeport.

"Lagi kita anu, lagi kita bicarain, lagi di exercise, segera ini lagi dilihat, saya kan ke Amerika juga," kata Luhut di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Berdasarkan informasi yang diterima detikFinance, Luhut memang akan berangkat ke Washington DC pada pekan depan untuk menghadiri annual meetings International Monetary Fund (IMF)-Worldbank (WB).

Acara tersebut berlangsung dari 10-15 Oktober 2017. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dijadwalkan juga hadir pada acara yang sama.

Luhut menekankan, bahwa pemerintah tetap memegang teguh kesepakatan yang sudah didapat dengan Freeport beberapa waktu lalu.

"Enggak berubah dong, tetap 51%, smelter tetap, valuasi juga independen," tegas Luhut.



Credit  finance.detik.com

Luhut Pastikan Bos Besar Freeport Tolak Skema Divestasi ke RI

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa surat penolakan mekanisme divestasi 51% saham Freeport Indonesia dari CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson benar adanya.

"Benar," kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Luhut mengaku, dalam waktu yang tidak diketahui kapan pastinya juga akan bertolak ke Amerika untuk membicarakan hal tersebut. Menurut dia, saat ini pemerintah masih berkoordinasi terkait dengan divestasi 51% saham Freeport Indonesia.

"Lagi kita anu, lagi kita bicarain, lagi di exercise, segera ini lagi dilihat, saya kan ke Amerika juga," tambah dia.



Lanjut Luhut, pemerintah tetap dengan keputusannya yang memberikan syarat kepada Freeport Indonesia untuk membangun smelter dan divestasi saham sebesar 51%.

"Enggak berubah dong, tetap 51%, smelter tetap, valuasi juga independen," tukas dia.
Diketahui, Jumat pekan lalu surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson kepada Seretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebar kepada publik. Surat yang tertanggal 28 September 2017 ini intinya menolak proposal pemerintah soal mekanisme divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya itu.





Credit  finance.detik.com

Mengintip Potensi Ekonomi Catalonia yang Ingin Merdeka dari Spanyol

Foto: Dok. Reuters


Jakarta - Puluhan ribu kalangan separatis Catalan melakukan demonstrasi terakhir menjelang referendum mengenai kemerdekaan dari Spanyol. Catalonia akan mengambil langkah pertama menuju sebuah negara yang berdaulat melalui sebuah referendum.

Seperti yang dilansir dari CNBC, Minggu (1/10/2017), Catalonia merupakan sebuah wilayah di bagian timur Spanyol yang terdiri dari empat provinsi di dalamnya, antara lain Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona.

Catalonia merupakan sebuah wilayah industri. Catalonia menyumbang ekonomi terbesar untuk Spanyol dibandingkan dengan daerah lainnya, sebesar 223,6 miliar euro atau US$ 262,96 miliar.

Jumlah penduduk Catalonia pada 2016 mencapai 7,52 juta jiwa, di mana 1,1 juta di antaranya merupakan pendatang. Penduduk di Catalonia didominasi Katolik, Ateis, Agnostic, Islam, Protestan, hingga Budha.

Catalonia juga menjadi wilayah pariwisata yang cukup potensial di Spanyol. Beberapa destinasi favorit tujuan wisatawan, antara lain kota Barcelona, Pantai Costa Brava di Girona, Pantai Costa del Maresme dan Costa del Garraf. Pendapatan yang didapatkan dari sektor pariwisata digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Catalonia.

Beberapa infrastruktur pun lengkap tersedia di Catalonia, yang dioperasikan oleh Aena, BUMN Spanyol 4 bandara dan 2 bandara lainnya dioperasikan Aeroports de Catalunya yang dimiliki pemerintahan Catalonia.

Infrastruktur pelabuhan juga terbangun di Catalonia, tepatnya di Barcelona dengan kapasitas 1,9 juta TEUs. Infrastruktur jalan raya sepanjang 12.000 kilometer (km) juga tersedia memanjang dari perbatasan hingga Valencia.




Credit  finance.detik.com

Pusat Investasi, Catalonia Topang 20% Ekonomi Spanyol

Foto: REUTERS/Jon Nazca

Jakarta - Salah satu wilayah Spanyol mengadakan referendum untuk mendapatkan kemerdekaan Minggu ini dengan fokus pada ekonomi dan dampaknya bagi negara-negara Eropa.

Pemungutan suara yang ditentang keras oleh pemerintah Spanyol, muncul saat negara tersebut bangkit dari hampir satu dekade trauma ekonomi. Catalonia adalah daerah yang paling produktif secara ekonomi.

Seperti yang dilansir CNNMoney, Minggu (1/10/2017), Catalonia menyumbang hampir seperlima dari ekonomi Spanyol, dan memimpin semua wilayah dalam menghasilkan 25% barang ekspor negara tersebut. Ini memberikan kontribusi lebih banyak pada pajak sebesar 21% dari total negara.

Para pendukung kemerdekaan juga memanfaatkan hal tersebut, dengan alasan bahwa menghentikan transfer ke Madrid akan mengubah defisit anggaran Catalonia menjadi surplus.

Catalonia terbukti menarik untuk dijadikan tempat investasi, dengan hampir sepertiga dari semua perusahaan asing di Spanyol memilih ibu kota regional Barcelona sebagai pusat produksi mereka. Volkswagen dan Nissan misalnya, keduanya memiliki pabrik di dekat Barcelona.


Credit  finance.detik.com

Ini Risiko Besar Bila Catalonia Merdeka dari Spanyol

Foto: REUTERS/Albert Gea

Jakarta - Pemerintah Spanyol berupaya keras menggagalkan kemerdekaan Catalonia. Sepertinya hal itu sangat logis, menimbang 20% ekonomi Spanyol berasal dari daerah yang terkenal dengan klub sepakbola, Barcelona tersebut. Di sisi lain Catalonia tengah menanti risiko besar.

Apa risiko bagi Catalonia?

Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk keanggotaan di Uni Eropa (UE). Jika Catalonia dipaksa untuk secara mandiri mengajukan keanggotaan Uni Eropa, ia harus meyakinkan semua anggota blok saat ini untuk menyetujui kemerdekaannya, termasuk Spanyol.

"Saat ini kami tidak melihat jalan mudah bagi Catalonia untuk menjadi negara merdeka di dalam UE, karena kebanyakan pendukung kemerdekaan menginginkan," kata para ekonom Bank Berenberg dalam sebuah catatan seperti dikutip dari CNN, Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Keluar dari Uni Eropa kemungkinan akan menaikkan biaya ekspor barang-barang yang diproduksi di Catalonia ke anggota Uni Eropa dan negara-negara lain.

"Ini akan bergabung dengan negara-negara yang bukan anggota World Trade Organization (WTO), yang berarti akan menghadapi hambatan perdagangan yang signifikan," kata Stephen Brown, seorang ekonom di Capital Economics.



Brown mengatakan, langkah tersebut akan meningkatkan harga barang impor di Catalonia dan mengakibatkan kerugian. Kemerdekaan juga bisa membuat pemerintah daerah lebih mahal untuk meminjam uang. Lembaga pemeringkat kredit Moody's dan S&P telah menurunkan peringkat utang Catalonia pada 2016.

Kawasan ini bisa terus menggunakan Euro sebagai mata uangnya, namun tidak memiliki hak di European Central Bank (Bank Sentral Eropa).

Pengadilan tertinggi Spanyol telah melarang referendum tersebut, menyebutnya tidak sesuai dengan ketentuan negara. Tapi pemerintah daerah separatis mendorong maju dengan pemungutan suara.


Lalu bagaimana risiko bagi Spanyol?

Spanyol dipastikan akan kehilangan sumber ekonomi. Salah satunya adalah penerimaan pajak yang jumlahnya cukup tinggi, karena perusahaan-perusahaan banyak menancapkan investasi di Catalonia.

Perpecahan akan membuat ekonomi Spanyol bergejolak dan mengalami ketidakpastian. Jika Catalonia menyatakan kemerdekaan secara sepihak, mungkin juga menolak untuk mengambil bagian dari utang nasionalnya.

"Meskipun tampaknya tidak ada dampak serius pada ekonomi Spanyol yang lebih luas sejauh ini, kemungkinan kepercayaan bisnis dan konsumen akan memburuk jika Catalonia memisahkan diri," kata Brown.



Credit  finance.detik.com

Ini Alasan BI Setop e-Money Milik Bukalapak Hingga Tokopedia

Foto: Rengga Sancaya



Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menghentikan layanan isi ulang uang elektronik yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan. Penghentian dilakukan karena uang elektronik tersebut belum memiliki izin dari BI sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan selama ini penerbit uang elektronik menganggap jika layanan tersebut hanya digunakan untuk di lingkungannya saja. Jadi dinilai tak perlu mengajukan izin.

Dia menjelaskan, padahal pada Peraturan BI terkait uang elektronik dalam pasal 1 angka 3 huruf c disebutkan bahwa salah satu dari unsur uang elektronik adalah 'digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut'.

"Jadi, jika ada yang menerbitkan layanan dan bisa digunakan untuk pembayaran kepada pihak lain yang entitasnya berbeda dengan penerbit maka itu termasuk uang elektronik. Kemudian dana beredarnya (floating fund) mencapai Rp 1 miliar harus ajukan izin ke BI," kata Pungky kepada detikFinance, Senin (2/10/2017).



Dia menjelaskan untuk kasus beberapa pihak yang sedang mengajukan izin uang elektronik adalah karena memiliki e-commerce dan memfasilitasi pembayaran kepada toko yang ada di marketplace.

"Ya toko itukan entitasnya berbeda dengan yang mengajukan izin uang elektronik," ujarnya.

Kemudian, e-commerce yang dimiliki oleh pengaju izin tersebut memiliki kriteria uang elektronik. "Ketika uang atau dana beredarnya (floating fund) sudah di atas Rp 1 miliar maka mereka wajib berizin," imbuh Pungky.


Sekedar informasi BI telah menghentikan sementara layanan isi ulang uang elektronik milik 4 perusahaan seperti TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, Paytren dan yang terbaru BukaDompet milik Bukalapak. Penghentian sementara dilakukan karena uang elektronik ini belum mendapatkan izin dari BI.



Credit  finance.detik.com

Layanan e-Money Toko Online Disetop BI, Sampai Kapan?

Foto: detikINET/Irna Prihandini



Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menghentikan layanan isi ulang uang elektronik milik 4 perusahaan seperti TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, Paytren dan yang terbaru BukaDompet milik Bukalapak.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, perusahaan yang sudah melakukan pembayaran dengan sistem uang elektronik dan memiliki floating fund atau dana yang beredar di platform tersebut lebih sari Rp 1 miliar harus mengajukan izin.

"Pokoknya yang sudah melakukan hal-hal berbau e-money dan floating fund-nya sudah lebih dari Rp 1 miliar kita minta mereka segera mengajukan surat perizinan," kata Pungky kepada detikFinance, Senin (2/10/2017).

Keempat penyedia uang elektronik tersebut belum memiliki izin dari BI selaku regulator sistem pembayaran. Saat ini BukaDompet, TokoCash, Paytren dan ShopeePay sedang melakukan pemrosesan izin.

"Sesuai ketentuan ya sampai perizinan mereka selesai. Sekarang masih proses," ujar Pungky.

Dia menjelaskan dalam memberikan izin penerbitan uang elektronik BI akan memastikan keamanan sistem IT agar terjaga dengan baik.

Sekedar informasi layanan uang elektronik dari Tokopedia, Tokocash untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Terhitung 13 September 2017. Namun, seluruh fitur TokoCash seperti transaksi, cashback, refund dan redeem Gift Card masih berfungsi seperti biasa.

Pada laman resmi Bukalapak, tertulis mulai tanggal 2 Oktober 2017, fitur top up (tambah saldo) BukaDompet akan dinonaktifkan karena Bukalapak akan menjalankan proses untuk mendapatkan lisensi e-money dari Bank Indonesia.

Dari laman resmi Shopee, efektif per 18 September 2017 layanan isi ulang atau Top Up Shopeepay tidak tersedia untuk sementara.




Credit  finance.detik.com

Pemerintah Diminta tak Gentar Hadapi Penolakan Freeport

Tambang PT Freeport

CB, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Wira Yudha menyatakan, posisi pemerintah dalam proposal divestasi PT Freeport Indonesia sudah jelas. Karena itu, ia meminta pemerintah harus memegang teguh PP No 1 Tahun 2017 serta UU Minerba No.4 Tahun 2009.

''PP1/2017 tergolong baik karena masih memberikan kesempatan Freeport untuk tetap sebagai pemegang saham hingga 2041, apabila kontraknya berubah menjadi IUPK dan diberi waktu untuk bikin smelter hingga tahun 2022,'' kata Satya, saat dihubungi, Ahad (1/10).

Kalau Freeport tidak setuju, maka akan punya konsekuensi. Pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak mereka pada 2021, dan mengambil alih 100 persen kepemilikan perusahaan tambang yang berbasis di Amerika tersebut.

Sehingga, ia menilai posisi Indonesia sudah jelas, yaitu mengacu kepada PP No 1. 2017 dan UU Minerba. ''Ingat divestasi 51 persen harus diikuti dengan operatorship harus dipegang Indonesia. Konsekuensinya, kontrak Freeport yang berakhir tahun 2021 tidak usah diperpanjang,'' jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resourches Studies (IRESS) Marwan Barubara menyatakan, pemerintah mesti jujur, apakah divestasi 51 persen tersebut berbentuk kepemilikan penuh oleh Indonesia, atau sebagian harus melalui Initial Public Offering (IPO).

''Soal Holding tambang itu kan bisa jadi hanya akal -akalan pemerintah saja,'' sebut Marwan.

Penolakan proposal divestasi oleh Freeport seolah olah pemerintah takut. Padahal Indonesia ada di atas angin. Sehingga, ia meminta pemerintah jangan jangan takut. Justru, Freeport lah yang takut, karena jika kontrak tidak diperpanjang, maka sahamnnya akan anjlok.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport jika menolaj divestasi. ''Lebih baik diselesaikan dulu sampai 2021, baru diambil alih. Tapi kan gak gratis, tidak seperti migas. Ada biayanya,'' ujar dia.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Freeport menolak proposal Indonesia

CB - JAKARTA. Perundingan pemerintah dengan Freeport McMoran kembali ke titik nol. Sebab, proposal yang dikirimkan pemerintah kepada Freeport McMoran mengalami penolakan.
Penolakan tersebut tertuang dalam surat Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson tertanggal 28 September 2017, sebagai balasan atas surat Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyurati induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) itu, terkait proses negosiasi divestasi 51% saham PTFI.
Namun Hadiyanto menyatakan belum menerima surat itu. "Mungkin belum sampai ke saya ya," katanya kepada KONTAN, Jumat (29/9). Ia menegaskan, penyelesaian substansi kesepakatan pemerintah dengan Freeport, perlu koordinasi antar-kementerian.
Berdasarkan surat Adkerson yang diterima KONTAN, ada lima poin posisi Pemerintah Indonesia yang ditanggapi Freeport. Pertama, pemerintah menyatakan, divestasi 51% saham PTFI diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018. Freeport menjawab, tak ada kewajiban divestasi saat ini jika mengacu Kontrak Karya PTFI.
Kedua, Indonesia menginginkan valuasi harga saham divestasi 51% dihitung berdasarkan manfaat usaha pertambangan sampai tahun 2021. Namun, Adkerson menolak dan menyatakan harga divestasi 51% saham PTFI harus mengacu nilai pasar wajar dan menghitung nilai ekonomis sampai tahun 2041. "Freeport memiliki hak kontrak operasi sampai tahun 2041," tulis Adkerson dalam suratnya.
Ia mengklaim bahwa pemerintah telah menyetujui rencana jangka panjang Freeport sampai 2041 melalui AMDAL dan pengajuan dokumen lainnya. "Pemegang saham Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tidak mencerminkan nilai wajar usaha berdasarkan hak kontraktual kami sampai tahun 2041," tandasnya.
Ketiga, Pemerintah Indonesia ingin divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru (rights issue) dan diserap Indonesia. Namun Adkerson, keberatan dengan rencana itu karena akan menurunkan nilai Freeport Indonesia.
Keempat, Pemerintah Indonesia menyatakan harus memperoleh 51% dari total produksi dari seluruh wilayah yang termasuk dalam IUPK. Namun Adkerson kekeuh Freeport dan Rio Tinto (pemegang saham Freeport McMoran Inc) akan mewajibkan divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar, dari bisnis ini sampai tahun 2041.
Terakhir, pemerintah meminta Freeport segera menanggapi permintaan due dilligence atau uji tuntas dari Kementerian BUMN termasuk dalam memberikan kemudahan akses data. Ihwal permintaan ini, Adkerson menyatakan Freeport sedang menyiapkannya.
Nah, secara umum, Adkerson menyatakan "kekecewaannya". "Kami melihat proposal 28 September (pemerintah) sama sekali tidak sesuai dengan diskusi dan pemahaman kami dengan Pemerintah Indonesia, dan usulan ini tidak mencerminkan semangat win win," tandasnya

Jurubicara PTFI Riza Pratama tak bersedia mengomentasi surat Adkerson. "Saya belum bisa konfirmasi sekarang soal surat itu," ucapnya. Sementara Jurubicara Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai, surat Adkerson itu bukan penolakan Freeport atas divestasi, melainkan masih taraf keinginan untuk negosiasi lebih lanjut. "Kemungkinan Freeport meminta tambahan waktu untuk melanjutkan pembahasan," katanya.



Credit  kontan.co.id

Pemerintah belum terima surat dari Freeport

CB - JAKARTA. Proposal yang dikirimkan oleh pemerintah kepada Freeport dibalas dengan surat per tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani langsung oleh CEO Freeport McMoRant.Inc dan ditujukan untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Ditemui di kantornya malam ini, Jumat (29/9), Hadiyanto mengatakan bahwa dirinya secara resmi belum menerima surat tersebut.

“Iya, saya belum terima. Kalau surat itu ditujukan ke saya kan saya harus terima. Mungkin belum sampe ke saya ya,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk penyelesaian substansi terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport, perlu koordinasi antar kementerian, “Oh itu koordinasi Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Tentu harus ada tim yang menindaklanjuti untuk penyelesaian substansi,” ujarnya.
Berdasarkan surat yang didapat Kontan.co.id, substansinya adalah tanggapan atas ketidaksepakatan Freeport terhadap posisi pemerintah. Adapun, pemerintah telah melaporkan lima butir posisinya kepada Freeport untuk segera disepakati.
Pertama, berdasarkan Pasal 24 angka 2 dari Kontrak Karya (KK), divestasi saham sampai kepemilikan peserta Indonesia mencapai 51% seharusnya selesai pada tahun 2011 sehingga pelaksanaan divestasi ini merupakan implementasi dari kewajiban divestasi Freeport yang ditunda.
Menurut CEO Freeport Richard Adkerson, "Kami telah menerima posisi pemerintah divestasi tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan yang terdapat dalam posisi pemerintah," terang Adkerson dalam surat itu.
Kedua, posisi pemerintah yakni, bahwa valuasi harga divestasi saham 51% dihitung berdasarkan manfaat kegiatan usaha pertambangan hanya sampai tahun 2021 saja. Dalam tanggapan pertamanya Adkerson menyebutkan, Freeport telah dengan gigih mempertahankan bahwa divestasi harus mencerminkan nilai pasar wajar dari bisnis ini sampai tahun 2041.
Itu, dengan menggunakan standar internasional untuk menilai bisnis pertambangan, yang kesemuanya konsisten dengan hak-haknya berdasarkan KK.
Ketiga, selain menolak valuasi harga divestasi 51% yang ditetapkan oleh pemerintah yang hitungannya hanya sampai tahun 2021, dalam surat yang diterima Kontan.co.id ini, Freeport juga ogah menerbitkan saham baru untuk melepas divestasi saham 51%.
Keempat, Freeport menyatakan bahwa pemerintah bisa memegang kendali atas divestasi saham 51%. Asalkan, divestasi dihitung atas nilai wajar sampai tahun 2041.
Kelima, dalam suratnya Freeport menanggapi permintaan pemerintah supaya segera menanggapi permintaan due diligence dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk memberikan kemudahan dalam mengakses data.
Adkerson mengatakan bahwa Freeport sedang menyiapkan ruang data untuk memungkinkan pemerintah melakukan due diligence.
Sebagai penutup dalam suratnya itu, Adkerson mengatakan bahwa proposal 28 September 2017 yang berisikan posisi pemerintah atas divestasi saham 51% sama sekali tidak sesuai dengan diskusi dan pemahaman yang terjadi di awal.

"Usulan ini tidak mencerminkan semangat win-win di supaya kerangka ini bisa tercapai," terang Adkerson.


Credit  kontan.co.id

Energi Panas Laut Indonesia Diklaim Terbesar di Dunia

 

Potensi energi panas laut tersebar di beberapa lokasi seperti pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CB -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas laut (Ocean Thermal Energy Conversion/OTEC) terbesar di dunia.

Potensi ini tersebar di beberapa lokasi seperti pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Pusat Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) Kementerian ESDM Ediar Usman menuturkan, OTEC merupakan energi baru terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis. Melihat posisi Indonesia, ia menyebut potensi yang bisa dikembangkan mencapai 41 gigawatt (GW).



“Potensi OTEC di Indonesia merupakan terbesar di dunia, tersebar di 17 lokasi di Indonesia. OTEC akan kami kembangkan sebagai upaya pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Ediar dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (25/9).

Bahkan Ediar menyebut, potensi energi panas laut di seluruh perairan Indonesia secara total diprediksi menghasilkan daya sekitar 240 GW. Namun selain menghasilkan listrik, energi OTEC ini juga akan menghasilkan air murni akibat proses penguapan air laut.

“Pemanfaatan OTEC akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar di bidang perikanan karena akan memberikan nutrisi pada biota laut di permukaan laut,” jelasnya.

Untuk menggali potensi tersebut, instansinya kini tengah memanfaatkan kapal Geomarin III demi meneliti potensi OTEC di Laut Flores, yang terletak di Utara Pulau Lembata, NTT. Adapun, survei dilakukan sejak 24 September kemarin hingga 7 Oktober mendatang.

“Geomarin III akan melanjutkan survei untuk pengambilan sampel temperatur laut di Flores di Utara Pulau Lembata yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi OTEC cukup besar,” imbuh Ediar.



Di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Lsitrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2017 hingga 2026, pemerintah berharap bisa meningkatkan bauran energi dari posisi akhir 2016 sebesar 11,9 persen ke angka 22,4 persen di tahun 2026.

Untuk itu, akan ada tambahan pembangkit berbasis EBT sebesar 21,6 GW dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Credit  cnnindonesia.com

Tim Indonesia Hadiri Sidang Ledakan Kilang Montara di Sydney

abc.net.au




CB, Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengirimkan lima perwakilannya untuk menghadiri pengadilan di Sydney, Australia. Hal ini terkait dengan kasus pencemaran laut akibat meledaknya kilang minyak Montara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus ini melibatkan perusahaan pelat merah Thailand, yakni Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

“Tim kita berisi lima orang akan pergi ke pengadilan di Sidney. Minggu ini, tim berangkat,” ucap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2017.

Luhut mengatakan lima perwakilan tersebut antara lain ahli bidang kerusakan safety engineering dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta perwakilan pemerintah dari Kabupaten Flores. Selain itu, ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal, disebut termasuk dalam lima orang yang akan diberangkatkan tersebut.

Delapan tahun lalu, tepatnya 29 Agustus 2009, ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP meledak. Karena ledakan itu, sekitar 300 ribu liter minyak dimuntahkan ke lautan dalam kurun waktu sepuluh hari.

Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor ikut tercemar akibat tumpahan minyak mentah dan zat beracun lain dari anjungan Montara.

Tujuh tahun kemudian, sekitar 13 ribu petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang, NTT, melayangkan gugatan class action terhadap PTTEP Australasia ke Pengadilan Federal Australia. Para petani yang diwakili Daniel Sanda menggugat perusahaan tersebut atas tuduhan pencemaran minyak di wilayah perairan Laut Timor.

Hingga kemudian pada Januari 2017, Pengadilan Federal Australia di Sydney memenangkan gugatan class action tersebut. Gugatan yang dilayangkan Daniel itu menjadi salah satu upaya petani rumput laut mendapatkan hak dari perusahaan pencemar PTTEP Australasia. Hal ini dilakukan setelah usaha rumput laut mereka gagal total akibat pencemaran minyak.






Credit  tempo.co

Mengapa China Larang Transaksi Bitcoin?

Foto: Tim Infografis, Mindra Purnomo


Beijing - Salah satu uang virtual alias cryptocurrency yang sedang populer, Bitcoin, sedang mengalami penurunan nilai tukar. Kebijakan China jadi alasannya.

Pemerintah China mengeluarkan kebijakan yang melarang transaksi initial coin offerings (ICO). Larangan tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan.

Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/9/2017), ada beberapa alasan Negeri Tirai Bambu melarang transaksi Bitcoin.

Mata uang virtual susah dikontrol
Nilai tukar Bitcoin naik dan turun murni mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah tidak bisa mengontrol nilai tukarnya, tidak seperti yuan terhadap dolar AS. Pemerintah tidak suka sesuatu yang tidak bisa diatur.

Mudah dipakai untuk penipuan
Bagi beberapa orang yang mengerti pergerakan Bitcoin, bisa jadi investasi yang menguntungkan. Namun bagi yang tidak mengerti bisa jadi ikut-ikutan dan menitipkan uangnya untuk beli Bitcoin lewat sembarang tempat sehingga bisa terjadi penipuan.

Merusak dunia investasi
Bitcoin berpotensi bubble dan pecah setelah banyak makin populer dan banyak orang ingin punya. Terbukti dengan nilainya yang meroket dari Rp 10 juta menjadi Rp 60 juta hanya dalam waktu 8 bulan saja. Ketika gelembung pecah dan harga jatuh, investor akan dirugikan.

China jadi pusat transaksi mata uang virtual
Dua pasar Bitcoin terbesar dunia ada di China. Bayangkan berapa kerugian yang diderita China ketika terjadi bubble dan pecah.

China ingin bikin uang virtual sendiri
Bukan tidak mungkin China ingin membuat cryptocurrency sendiri yang dapat legalitas pemerintah. Selama ini banyak hal dilarang di China, ujung-ujungnya mereka bikin sendiri.

Dipakai transaksi ilegal
Transaksi Bitcoin sulit dilacak. Hal itu dimanfatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pencucian uang, penjualan narkoba, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya.




Credit  finance.detik.com

China Tutup Semua Pasar Bitcoin Akhir September

Foto: Getty Images

Beijing - China berniat menutup semua pasar Bitcoin di akhir September. Mata uang virtual itu dilarang Negeri Tirai Bambu karena dianggap berbahaya.

Kabar tersebut ditulis oleh salah satu media lokal China, Yicai, yang dikutip Reuters.

"Rencananya akhir September, perintah datang langsung dari atas," kata sumber Yicai, Jumat (15/9/2017).

Pada saatnya nanti, semua perusahaan di China sama sekali tidak boleh melayani transaksi Bitcoin. Akan ada sanksi bagi yang melanggar, meski sampat saat ini bentuk hukumannya masih belum dipastikan.

Sebelumnya, salah satu pasar Bitcoin terbesar China menyatakan siap tutup. Hal ini dilakukan menyusul larangan Pemerintah China atas mata uang virtual tersebut.


BTCC, yang merupakan pasar Bitcoin terbesar kedua di Negeri Tirai Bambu dan ketiga di dunia, menyatakan tidak akan lagi melayani transaksi cryptocurrency itu melalui pengumuman di Twitter.

"Kami akan menghentikan seluruh perdagangan mulai 30 September," kata akun Twitter BTTC seperti dikutip AFP. Alhasil, nilai tukar Bitcoin pun langsung anjlok 13%.







Credit  finance.detik.com

Pasar Bitcoin Terbesar China Tutup

Foto: Getty Images


Beijing - Salah satu pasar Bitcoin terbesar China tutup. Hal ini dilakukan menyusul larangan Pemerintah China atas mata uang virtual tersebut.

Nilai tukar Bitcoin sudah turun dalam beberapa hari terakhir gara-gara isu penolakan pemerintah China. Dengan adanya berita ini, diperkirakan nilai Bitcoin bisa kembali melemah.

BTCC, yang merupakan pasar Bitcoin terbesar kedua di Negeri Tirai Bambu dan ketiga di dunia, menyatakan tidak akan lagi melayani transaksi cryptocurrency itu melalui pengumuman di Twitter.

"Kami akan menghentikan seluruh perdagangan mulai 30 September," kata akun Twitter BTTC seperti dikutip AFP, Kamis (14/9/2017).

Bank sentral China sudah melarang perusahaan-perusahaan setempat menghentikan transaksi yang berhubungan dengan uang virtual tersebut.

"Tidak ada hukum yang bisa menjadi dasar untuk perdagangan aneka uang virtual," kata The National Internet Finance Association of China.

Asosiasi yang dibentuk oleh bank sentral itu memberi peringatan bahwa uang virtual itu bisa berbahaya dan disalahgunakan untuk kegiatan pencucian uang, penjualan narkoba, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya.

Nilai tukar Bitcoin pun jatuh hari ini, ke posisi US$ 3.640 per keping dari sebelumnya sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di awal September sebesar US$ 4.359.

China menguasai sekitar 22% perdagangan Bitcoin dunia melalui pasar bernama BTCC dan Okcoin.






Credit  finance.detik.com

Provinsi Pembuat Pesawat Terbang di Rusia Cari Mitra di RI

Foto: Dok. Kedubes RI Untuk Rusia



Jakarta - Provinsi Irkutsk, salah satu wilayah Rusia yang memproduksi pesawat terbang sipil dan militer, mencari mitra kerja sama dalam bentuk 'sister province' dengan Indonesia.

Hal ini terungkap, dalam pertemuan antara Gubernur Provinsi Irkutsk, Sergey Georgievich Levchenko, dengan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, saat berkunjung ke Irkutsk 11-12/09/17.

"Indonesia adalah negara dengan perkembangan ekonomi yang dinamis. Kami tertarik untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang," kata Sergey Georgievich dalam keterangannya, Kamis (14/9/2017).

Menurut Sergey Georgievich, meskipun Indonesia cukup jauh dari Irkutsk, nilai perdagangan Provinsi Irkutsk dengan Indonesia meningkat yang pada periode Januari-Juni sebesar US$ 13,5 juta, atau naik 193% dibandingkan periode yang sama di 2016, yang sebesar US$ 16, 9 juta. Irkutsk sudah meluncurkan pesawat penumpang jarak menengah MC-21 dan diharapkan Indonesia tertarik untuk kerja sama yang prospektif ini.

Foto: Dok. Kedubes RI Untuk Rusia

Dubes Wahid menanggapi positif dan menjanjikan akan mencarikan provinsi di Indonesia yang sesuai untuk kerja sama dengan Irkutsk. Indonesia juga memproduksi pesawat jarak pendek N-219 yang dapat mendarat di lapangan rumput yang tidak diproduksi di Rusia. Hal ini tanggapi secara baik oleh Sergey dan dapat dijadikan proyek bersama.

Dubes Wahid menambahkan, menurut data Dinas Federal Bea Cukai Rusia, di 2016 nilai perdagangan Indonesia-Rusia sebesar US$ 2,6 milyar, naik 45,3% dari 2015, dan menurut data Kementerian Perdagangan RI pada periode Januari-Juni 2017 sebesar US$ 1,2 miliar, naik 43,8% dibanding periode yang sama di 2016. "Nilai perdagangan tersebut masih sangat kecil, jika dilihat dari potensi yang kita miliki," kata Dubes Wahid.

Sementara, dalam pertemuan terpisah, Kadin Siberia Timur dan lima perusahaan besar di Irkutsk menyampaikan keinginan menjalin kerja sama dan mencari mitra bisnis dari Indonesia. Perusahaan tersebut adalah JSC "Irkutsk International Airport", JSC "Irkutsk Research and Design Institute of Chemical and Petrochemical Engineering", LLC "Agrarian Technologies", LLC "Elitinvest", dan LLC "Zhilstroyleasing". Dubes Wahid mengundang mereka dan pelaku bisnis lainnya untuk datang pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta pada 11-15 Oktober 2017.

Yuri Kurdyukov, Direktur Komersial JSC "Irkutsk International Airport" inginkan adanya kerja sama dalam pengelolaan bandara, termasuk penerbangan reguler atau charter. Tahun 2012-2014 terdapat penerbangan charter dari Irkutsk ke Bali yang mengangkut sekitar 6,5 ribu wisatawan Irkutsk dan sekitarnya. Dengan semakin meningkatnya arus wisatawan akhir-akhir ini, diharapkan adanya penerbangan kembali dari Irkutsk ke Indonesia. "Kami siap berdiskusi dengan semua pihak di Indonesia di Rusia", kata Yuri Kurdyukov.

Dubes Wahid juga bertemu dengan Rektor Irkutsk National Research Techical University (INRTU) Mikhail Korniakov dan memberikan kuliah umum di depan mahasiswa dan dosen INRTU mengenai perkembangan hubungan Indonesia-Rusia dan prospeknya.

INRTU sebagai salah satu perguruan tinggi teknik terkemuka di Rusia terlibat dalam penelitian dan pembuatan sejumlah komponen pesawat terbang sipil Rusia MC-21 dan pesawat tempur Sukhoi. INRTU juga ingin jalin kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia dan mengharapkan adanya lebih banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di INRTU. Saat ini terdapat 9 mahasiswa Indonesia belajar di Universitas tersebut dan semuanya mengambil jurusan oil and gas engineering.

Provinsi Irkutsk yang memiliki salah satu danau terbesar dan terkenal di dunia, Danau Baikal, masuk dalam zona ekonomi Siberia Timur. Wilayah yang dilalui jalur Trans Siberia ini memiliki banyak industri yang tidak hanya menopang perekonomian Provinsi Irkutsk dan sekitarnya, tetapi juga Rusia pada umumnya. Potensi kerja sama industri dengan Provinsi Irkutsk antara lain bidang pertanian, pertambangan, termasuk migas, emas dan batu-batu alam berharga, pengolahan kayu, dan industri penerbangan.

Potensi wisatawan dari Provinsi Irkutsk cukup besar bagi Indonesia. Tidak sedikit warga Provinsi Irkutsk yang berkunjung ke Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Vietnam karena sudah ada penerbangan reguler langsung dari Irkutsk ke negara tersebut. Adanya penerbangan charter dari Irkutsk diyakini dapat meningkatkan arus wisatawan Rusia ke Indonesia.




Credit  finance.detik.com