JAKARTA
- Mabes Polri masih menunggu kabar dari PBB untuk mengirimkan delegasi
Polri sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) di satu misi PBB. Rencana
keberangkatan menunggu hasil assessment dari tim AAV.
”Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya,” kata Karomisintel Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Krishna Murti dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Ia menjelaskan tim AVV sudah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Polri di Cikeas, Jawa Barat, Senin (23/4/2018). Delegasi yang melakukan pengecekan antara lain Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Ata Yenigun dan Reprentative from Logistic DFS (Department Field Support), Younese Greffi.
Kemudian tim UNSAAT terdiri dari Advicer UNAMID, Osama Police dan Advisee UNMISS Kellen Police. Pasukan Polri terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis dan pasukan SWAT yang jumlahnya 200 orang, termasuk di dalamnya 23 polisi wanita.
“Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan,” ujarnya.
Menurut Khrisna, dalam waktu dekat akan ada keputusan apakah Indonesia termasuk negara yang masuk dalam daftar utama PBB untuk segera ditempatkan. Jika terpilih hal ini tentu merupakan kebanggaan bagi Polri dan Indonesia.
“Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia. Nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,” jelasnya.
Untuk penempatan pasukan diserahkan kepada PBB. Namun kemungkinan ada tiga alternative. Pertama, Sudan Selatan, dengan nama misinya UNMISS (United Nations Mission in South Sudan).
Kedua, Mali atau UNISMA (United Nations in Mali). Ketiga, central Afrika, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan pasukan FPU. “Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” katanya.
Jika sudah diputuskan penempatannya, Indonesia diminta memberikan jawaban. Menerima atau tidak ditunjuk untuk menjalankan misi PBB.
“Kalau Indonesia menerima, maka akan ada MoU antara Indonesia dengan PBB. Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik Pemerintah Indonesia,” tandasnya.
”Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya,” kata Karomisintel Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Krishna Murti dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Ia menjelaskan tim AVV sudah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Polri di Cikeas, Jawa Barat, Senin (23/4/2018). Delegasi yang melakukan pengecekan antara lain Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Ata Yenigun dan Reprentative from Logistic DFS (Department Field Support), Younese Greffi.
Kemudian tim UNSAAT terdiri dari Advicer UNAMID, Osama Police dan Advisee UNMISS Kellen Police. Pasukan Polri terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis dan pasukan SWAT yang jumlahnya 200 orang, termasuk di dalamnya 23 polisi wanita.
“Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan,” ujarnya.
Menurut Khrisna, dalam waktu dekat akan ada keputusan apakah Indonesia termasuk negara yang masuk dalam daftar utama PBB untuk segera ditempatkan. Jika terpilih hal ini tentu merupakan kebanggaan bagi Polri dan Indonesia.
“Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia. Nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,” jelasnya.
Untuk penempatan pasukan diserahkan kepada PBB. Namun kemungkinan ada tiga alternative. Pertama, Sudan Selatan, dengan nama misinya UNMISS (United Nations Mission in South Sudan).
Kedua, Mali atau UNISMA (United Nations in Mali). Ketiga, central Afrika, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan pasukan FPU. “Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” katanya.
Jika sudah diputuskan penempatannya, Indonesia diminta memberikan jawaban. Menerima atau tidak ditunjuk untuk menjalankan misi PBB.
“Kalau Indonesia menerima, maka akan ada MoU antara Indonesia dengan PBB. Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik Pemerintah Indonesia,” tandasnya.
Credit sindonews.com
