Kongres Sepakat Perpanjang Darurat Militer Mindanao

Presiden Duterte memperpanjang darurat militer di Mindanao karena khawatir kelompok bersenjata di pulau tersebut berkumpul kembali. (Reuters/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Sidang gabungan Kongres Filipina menyetujui permintaan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao selama satu tahun. Langkah ini dinilai pemerintah penting untuk mengalahkan pemberontak Islamis dan komunis.

Duterte berargumen kekuatan darurat diperlukan karena kelompok bersenjata pro-ISIS mengumpulkan kembali anggotanya yang tercerai-berai setelah dikalahkan di Marawi dan kini bersiap melancarkan serangan baru untuk membalas militer atas kekalahan yang mengakhiri okupasi lima bulan itu.

Konflik yang merupakan krisis keamanan terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini menewaskan lebih dari 1.110 orang, kebanyakan dari kelompok bersenjata. Sementara itu, 200 ribu warga setempat terpaksa mengungsi dari kampung halamannya yang hancur karena serangan udara dan artileri.

Pemerintah khawatir Mindanao, wilayah sebesar Korea Selatan yang dipenuhi pegunungan dan hutan lebat, bisa jadi magnet bagi ekstremis internasional. "Ada laporan mereka secara aktif merekrut anggota baru," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana di Kongres, sebagaimana dikutip Reuters.

"Apa yang kami lihat sesungguhnya pemberontakan itu belum berakhir, tapi pindah ke tempat lain.

Menhan Filipina Delfin Lorenzana menyebut pemberontakan belum berakhir. (AFP Photo/Noel Celis)

Meski Duterte mendapatkan dukungan publik yang sangat besar, keinginannya untuk memperpanjang darurat militer dan serangkaian ancamannya untuk memperluas status itu ke wilayah lain mendapatkan pertentangan dari warga yang sempat menderita di bawah opresi diktator Ferdinand Marcos ini.

Marcos dituding mengada-ngada ancaman keamanan untuk dijadikan pembenaran memperketat cengkraman dan membasmi penentang. Duterte berulang kali memuji Marcos dan para pengkritik menyebutnya mengagumi gaya pemerintahan otoriter.

Konstitusi memperbolehkan darurat militer diberlakukan untuk 60 hari saat terjadi pemberontakan. Namun, perpanjangannya tidak dibatasi sama sekali.

Senator oposisi, Franklin Drilon, menyiratkan langkah Duterte akan berujung pada darurat militer di tingkat nasional. Senator Risa Hontiveros menyebutnya "pilihan terakhir."
S
ekretaris eksekutif Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan pemerintah tidak berniat mempertahankan darurat militer selamanya.

"Kami tidak meminta darurat militer tanpa akhir, yang kami upayakan adalah kedamaian tanpa akhir," ujarnya. Dia mengatakan kerusuhan "bisa meledak lagi kapan saja."



Credit  cnnindonesia.com