BAGHDAD
- Presiden Daerah Kurdi Irak (KRG), Masoud Barzani, kembali menyerukan
dialog kepada pemerintah pusat Irak untuk menyelesaikan masalah yang
belum terselesaikan dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, KRG dan Baghdad
terlibat ketegangan, setelah Erbil memutuskan untuk menggelar
referendum kemerdekaan.
"Kami akan berupaya memecahkan masalah dan perbedaan dengan Baghdad melalui dialog," kata Barzani kepada wartawan, setelah dia meletakkan selimut bunga di makam mantan Presiden Irak Jalal Talabani.
"Kami berharap kematian Talabani akan menjadi kesempatan untuk menemukan kembali hubungan antara semua partai politik di wilayah Kurdi," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10).
Seperti diketahui, pada 25 September, warga Irak di daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa daerah yang disengketakan antara Baghdad dan Erbil, memilih apakah akan mengumumkan kemerdekaan dari Irak atau tetap bergabung dengan Baghdad.
Menurut hasil yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara untuk kemerdekaan. Namun, Pemerintah Irak menilai referendum tersebut tidak sah.
Referendum tersebut banyak dikritik oleh sebagian besar aktor regional dan internasional, banyak yang memperingatkan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme Irak, dan merusak stabilitas kawasan.
"Kami akan berupaya memecahkan masalah dan perbedaan dengan Baghdad melalui dialog," kata Barzani kepada wartawan, setelah dia meletakkan selimut bunga di makam mantan Presiden Irak Jalal Talabani.
"Kami berharap kematian Talabani akan menjadi kesempatan untuk menemukan kembali hubungan antara semua partai politik di wilayah Kurdi," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10).
Seperti diketahui, pada 25 September, warga Irak di daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa daerah yang disengketakan antara Baghdad dan Erbil, memilih apakah akan mengumumkan kemerdekaan dari Irak atau tetap bergabung dengan Baghdad.
Menurut hasil yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara untuk kemerdekaan. Namun, Pemerintah Irak menilai referendum tersebut tidak sah.
Referendum tersebut banyak dikritik oleh sebagian besar aktor regional dan internasional, banyak yang memperingatkan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme Irak, dan merusak stabilitas kawasan.
Credit sindonews.com
