JERUSALEM
- Gerakan Islam Hamas hari ini menolak kondisi yang dipaksajan oleh
pemerintah Israel mengenai rekonsiliasi Palestina. Hamas menggambarkan
hal itu sebagai mencampuri urusan yang tak tertahankan dalam urusan
Palestina.
"Kondisi yang diatur oleh pendudukan Israel sehubungan dengan proses rekonsiliasi nasional mengungkapkan ketakutan yang menghambat orang Israel," cuit anggota biro politik Hamas, Ezzet Resheq.
"Otoritas Palestina harus mengambil sikap tegas untuk menanggapi usaha yang memecah belah tersebut," sambungnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (19/10/2017).
Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers kemarin bahwa kondisi Israel adalah tanda-tanda pengintaian yang tak tertahankan dalam urusan dalam negeri Palestina.
"Konsensus nasional adalah respon terbaik terhadap keresahan Israel," Barhoum menekankan, menyerukan semua orang Palestina untuk mengabaikan apa yang dia gambarkan sebagai intervensi terang-terangan Zionis.
Sementara itu, juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaina, mengutip Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang mengatakan bahwa negara Palestina harus mengabaikan campur tangan Israel dan melanjutkan proses rekonsiliasi.
Abu Rudaina menambahkan bahwa proses rekonsiliasi yang ditengahi Kairo berjalan ke arah yang benar dan bahwa upaya Israel untuk menghalanginya tidak akan berhasil.
Dalam sebuah langkah baru Israel untuk menggagalkan upaya untuk menyembuhkan keretakan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, kabinet keamanan Israel mengumumkan kemarin bahwa Israel tidak akan melakukan negosiasi politik dengan pemerintah persatuan Palestina, jika hal itu dilakukan setelah sebuah kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.
Kemudian, kabinet tersebut menetapkan tujuh syarat yang mengatakan bahwa harus ditemui sebelum perundingan antara Israel dan pemerintah Palestina yang bersatu. Kondisi tersebut mencakup pengakuan Hamas terhadap Israel dan penghentian operasi anti-pendudukan, pelucutan senjata Hamas, kembalinya tentara Israel yang ditahan di Gaza, dan pemutusan hubungan Hamas dengan Iran.
"Kondisi yang diatur oleh pendudukan Israel sehubungan dengan proses rekonsiliasi nasional mengungkapkan ketakutan yang menghambat orang Israel," cuit anggota biro politik Hamas, Ezzet Resheq.
"Otoritas Palestina harus mengambil sikap tegas untuk menanggapi usaha yang memecah belah tersebut," sambungnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (19/10/2017).
Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers kemarin bahwa kondisi Israel adalah tanda-tanda pengintaian yang tak tertahankan dalam urusan dalam negeri Palestina.
"Konsensus nasional adalah respon terbaik terhadap keresahan Israel," Barhoum menekankan, menyerukan semua orang Palestina untuk mengabaikan apa yang dia gambarkan sebagai intervensi terang-terangan Zionis.
Sementara itu, juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaina, mengutip Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang mengatakan bahwa negara Palestina harus mengabaikan campur tangan Israel dan melanjutkan proses rekonsiliasi.
Abu Rudaina menambahkan bahwa proses rekonsiliasi yang ditengahi Kairo berjalan ke arah yang benar dan bahwa upaya Israel untuk menghalanginya tidak akan berhasil.
Dalam sebuah langkah baru Israel untuk menggagalkan upaya untuk menyembuhkan keretakan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, kabinet keamanan Israel mengumumkan kemarin bahwa Israel tidak akan melakukan negosiasi politik dengan pemerintah persatuan Palestina, jika hal itu dilakukan setelah sebuah kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.
Kemudian, kabinet tersebut menetapkan tujuh syarat yang mengatakan bahwa harus ditemui sebelum perundingan antara Israel dan pemerintah Palestina yang bersatu. Kondisi tersebut mencakup pengakuan Hamas terhadap Israel dan penghentian operasi anti-pendudukan, pelucutan senjata Hamas, kembalinya tentara Israel yang ditahan di Gaza, dan pemutusan hubungan Hamas dengan Iran.
Credit sindonews.com
