Kamis, 14 September 2017

Luhut Bantah Rencana Impor Gas dari Singapura



Menko Maritim yang juga pejabat lama Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Ignasius Jonan resmi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin jajaran Kementerian ESDM. Tempo/Tony Hartawan
Menko Maritim yang juga pejabat lama Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Ignasius Jonan resmi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin jajaran Kementerian ESDM. Tempo/Tony Hartawan.



CB, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan isu Indonesia akan melakukan impor gas alam cair (LNG) dari Singapura, tidak benar. Luhut mengatakan pemerintah hanya membicarakan perjanjian untuk pembangunan infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke power plant kecil.

"Jadi bukan kesepakatan impor. Itu juga masih pembahasan," kata Luhut di kantornya, Rabu, 13 September 2017. "Kalau nanti kajiannya tidak menguntungkan, ya tidak jadi."



Luhut menuturkan total ada sembilan power plant kecil yang diusulkan sebagai target distribusi LNG. Sedangkan gas yang dipasok untuk infrastruktur di sana, milik Indonesia. "Akan kami lihat kalau dalam enam bulan biayanya tidak masuk, ya nggak jadi. Jadi ini masih kajian," ujarnya.

Dalam kerja sama dengan perusahaan asal Singapur, Keppel Offshore and Marine, Luhut memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar. Skema yang dilakukan adalah pertukaran, bukan impor.


Tujuan dilakukannya kajian ini, menurut Luhut, adalah untuk memenuhi kebutuhan gas dan mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, PLN diharapkan nantinya bisa menurunkan biaya produksi listriknya. "Head of Agreement (perjanjian pendahuluan)  tentang hal ini ditandatangani pekan lalu di Singapura saat Indonesia dan Singapura merayakan 50 tahun kerja sama bilateral dua negara," ucapnya.






Credit  tempo.co