CUPUMA: Juni 2018

Jumat, 29 Juni 2018

Mata-mata Inggris Terlibat Penyiksaan Ratusan Tersangka Militan

LONDON - Agen mata-mata Inggris terlibat dalam penganiayaan ratusan militan yang dicurigai oleh Amerika Serikat (AS). Mereka juga terlibat dalam lusinan kasus pemindahan ilegal para tersangka. Demikian temuan komite anggota parlemen Inggris.

Komite Intelijen dan Keamanan menghabiskan beberapa tahun menyelidiki tindakan-tindakan dari badan-badan keamanan dan intelijen Inggris dalam kaitannya dengan penanganan para tahanan di luar negeri setelah serangan 11 September 2001 di AS.

Panitia menemukan para perwira intelijen Inggris terlibat dalam insiden penganiayaan, mulai dari petugas yang menyaksikan penyiksaan secara langsung hingga menyerahkan data intelijen, mengetahui bahwa itu dapat digunakan dalam interogasi ilegal.

"Dalam pandangan kami Inggris menoleransi tindakan, dan mengambil yang lain, yang kami anggap tidak bisa dimaafkan," kata komite itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/6/2018).

Dikatakan bahwa "tak diragukan lagi" bahwa intelijen Inggris tahu pada tahap awal bahwa Amerika Serikat, sekutu keamanan terdekatnya, memperlakukan para tahanan dengan buruk.

Temuan ini akan menimbulkan pertanyaan baru tentang apakah pemerintah Inggris seharusnya mengambil pendekatan yang lebih independen dari Amerika Serikat setelah serangan 11 September.

Panitia tidak menemukan bukti bahwa para perwira intelijen Inggris secara langsung menganiaya atau menyiksa para tersangka militan.

Namun laporan itu mengatakan telah menemukan 232 kasus di mana personil Inggris terus memberikan pertanyaan atau intelijen kepada sekutu setelah mereka tahu tentang dugaan penganiayaan.

"Dalam 198 kasus, mereka menerima informasi intelijen yang diperoleh dari tahanan yang mereka tahu atau seharusnya dicurigai telah diperlakukan buruk," kata komite itu.

Komite parlemen Inggris juga menemukan 28 kasus di mana badan-badan intelijen menyarankan, merencanakan atau menyetujui operasi rendisi dan tiga diantaranya mereka menawarkan untuk memberikan kontribusi keuangan untuk melakukan operasi rendisi.

Setelah tahun 2001, para perwira intelijen Inggris dan anggota angkatan bersenjata mewawancarai hingga 3.000 tahanan terutama yang ditahan oleh Amerika Serikat di Afghanistan, Irak dan di fasilitas penahanan Teluk Guantanamo.

Komite mengambil 50 jam bukti lisan dan meninjau 40.000 dokumen. Komite menolak klaim badan-badan intelijen bahwa sejumlah penyiksaan adalah insiden terpisah dan mengkritik para pemimpin badan-badan intelijen karena gagal mengenali "pola penganiayaan".

Menanggapi laporan tersebut, seorang pejabat keamanan Inggris mengatakan agen mata-mata Inggris telah belajar pelajaran berat sejak serangan 11 September.

"Hari ini, kami melakukan hal yang berbeda," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, menambahkan bahwa agen mata-mata telah berada di bawah tekanan kuat dari para pemimpin politik mereka.

"Staf kami berada di bawah tekanan untuk memberikan informasi intelijen atas ancaman itu," kata pejabat itu.

"Permintaan langsung, untuk memberikan informasi intelijen untuk membela terhadap ancaman teroris, menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Komite tidak menemukan "senapan merokok" yang menunjukkan kebijakan untuk sengaja mengabaikan perlakuan buruk, tetapi mengatakan petugas intelijen mungkin telah mengubah "mata yang buta."

"Lembaga-lembaga itu adalah mitra yunior dengan pengaruh terbatas, dan khawatir untuk tidak mengecewakan rekan-rekan AS mereka jika mereka kehilangan akses ke informasi intelijen dari tahanan yang mungkin penting dalam mencegah serangan terhadap Inggris," kata komite itu.

Perdana Menteri Theresa May mengatakan dalam tanggapan tertulis terhadap laporan bahwa para perwira intelijen telah bekerja di lingkungan yang menantang yang tidak mereka siapkan.

"Butuh waktu terlalu lama untuk mengenali bahwa bimbingan dan pelatihan untuk staf tidak memadai, dan terlalu lama untuk memahami sepenuhnya dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang timbul dari keterlibatan kami dengan mitra internasional mengenai masalah tahanan," katanya.

Credit sindonews.com

Gagal Meluncur, Rudal Jerman Meledak di Kapal Perangnya Sendiri

BERLIN - Sebuah insiden sial dialami kapal perang Angkatan Laut Jerman, di mana rudal yang ditembakkan gagal meluncur dan akhirnya meledak di kapal tersebut. Hal itu terjadi saat latihan militer pada 21 Juni lalu.

Pasukan Angkatan Laut Jerman awalnya hendak menembakkan Rudal SM-2 dengan sistem peluncur yang terdapat di kapal fregat. Entah karena sebab apa, rudal yang sudah aktif itu tidak meninggalkan sistem peluncur hingga akhirnya meledak.

Dua orang dilaporkan terluka, namun kondisinya telah pulih. Meski kejadian itu berlangsung pada 21 Juni, video rekaman dari insiden tersebut baru dirilis hari Kamis (28/6/2018).

Ledakan itu diikuti dengan kebakaran di dek kapal. Militer Jerman mengklaim tak ada kerusakan kritis pada kapal fregat yang jadi korban misil.

Video rekaman itu diunggah di Twitter oleh analis pertahanan Joseph Dempsey. Umpatan kekesalan para pelaut dalam bahasa Jerman terdengar jelas dalam video. "Oh, sial!," bunyi umpatan salah seorang pelaut.

Angkatan Laut Jerman dalam sebuah pernyataan mengatakan, dua orang terluka oleh insiden itu, tapi kini sudah pulih. Menurut Angkatan Laut, kapal perang yang mengalami insiden sial itu adalah kapal Sachsen.

Mengutip laporan Popular Mechanics, kapal fregat Sachsen dirancang untuk mencegat rudal dan pesawat musuh, dan dilengkapi 32 unit Mark 41 vertical Launching System.

Ledakan dan kebakaran itu bisa menyebar ke misil lain di ladang silo, beruntung hal itu tak terjadi.

Menurut laporan Naval Today, kapal itu telah menembakkan serangkaian rudal sebelum mengalami kegagalan. Sistem peluncur bahkan telah diperiksa sebelum latihan dan saat pemeriksaan semuanya berfungsi tanpa masalah.

Masih belum jelas apa yang menyebabkan insiden sial itu terjadi. Meski Angkatan Laut Jerman mengklaim tak ada kerusakan kritis, namun kemungkinan kerusakan tetap diselidiki.

Insiden pada kapal perang Sachsen ini mirip dengan yang terjadi pada kapal perusak Amerika Serikat pada tahun 2015.

Credit sindonews.com

Indonesia apresiasi dukungan Timor Leste di PBB

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo (kedua kiri) memeriksa pasukan saat upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/6/2018). Kunjungan tersebut merupakan lawatan perdana Guterres sejak menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Timor Leste pada 27 Juni 2018. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Berkat dukungan tersebut Alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni...

Bogor, Jawa Barat (CB) - Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan Timor Leste dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2019-2020.

"Berkat dukungan tersebut Alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di markas besar PBB di New York," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan bilateral dengan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama serta menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan infrastruktur dan kapasitas di Timor Leste yang damai dan stabil.

"Perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste, persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan kedua rakyat kita," katanya.

Selain itu, dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan rakyat Timor Leste atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen nasional pada Juni 2018.

Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Francisco Guterres antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Credit antaranews.com

Isu Korupsi Hingga Ekonomi Dibahas Jokowi Bersama Mahathir

Presiden Kunjungan PM Malaysia. Presiden Joko Widodo (kanan) bersama PM Malaysia Mahathir Mohamad saat veranda talk pada kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6).

Foto: Republika/ Wihdan

PM Mahathir Mohamad melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi hari ini.

CB, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah melakukan pembicaraan empat mata maupun dengan sejumlah menteri dari kedua negara. Beberapa hal yang ditekankan dalam pertemuan ini di antaranya mengenai pemberantasan korupsi, perbatasan Indonesia-Malaysia, hingga kerja sama di sektor ekonomi yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian keduanya.

Jokowi mengatakan, dia dan Mahathir memiliki komitmen yang sama dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Pemerintahan yang berkualitas pun salah satunya harus bisa terhindar dari korupsi.

"Satu per satu akan mulai kita bahas di forum-forum di tingkat menteri. Kemudian, bekerja secara sama-sama di perbatasan sehingga keuntungan akan didapat oleh Malaysia maupun Indonesia," ujar Jokowi dalam pernyataan pers bersama, Jumat (29/6).

Selain persoalan perbatasan antara kedua negara, Jokowi pun menyinggung terkait perbatasan Laut Cina Selatan. Indonesia dan Malaysia berkomitmen terkait persoalan di kawasan ini yang berbasis pada hukum-hukum internasional.

Jokowi pun kembali menitipkan kepada Mahathir mengenai pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di negeri jiran. Ini penting karena banyak tenaga kerja dari Indonesia yang sekarang bekerja di Malaysia.

"Dan juga (dibicarakan) tentang pembangunan sekola-sekolah bagi anak-anak di Indonesia," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja pun tampak hadir, di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PDT Eko Sandjodjo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Credit republika.co.id

Rekening Terkait 1MDB Dibekukan

Warga berjalan melewati logo 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Foto: Reuters/Olivia Harris

Gugus Tugas 1MDB akan memburu uang dan harta yang diselewengkan.

CB, KUALA LUMPUR -- Gugus Tugas 1MDB memastikan telah membekukan sejumlah rekening milik pribadi dan beberapa lembaga, termasuk UMNO serta partai politik lain yang dipercaya terlibat penyelewengan dana negara Malaysia di 1MDB.

Gugus Tugas 1MDB mengemukakan hal tersebut dalam pernyataannya ke media di Kualalumpur pada Jumat (29/6). Gugus tugas itu beranggotakan, antara lain Tan Sri Gani Patail (mantan pengacara), Tan Sri Hj Abu Kassim Mohamed (mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM/Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Dato Sri Hj Mohd Shukri Abdull (Ketua Pesuruhjaya SPRM).

Turut dibekukan rekening milik persatuan dan perusahaan, yang juga terlibat dalam penyelidikan perkara itu. Mereka memberikan jaminan penyelidikan dijalankan secara adil dan profesional serta mengikuti undang-undang.

Gugus Tugas 1MDB memberi ruang kepada pihak terkait untuk melaksanakan penyelidikan tersebut serta tidak melakukan spekulasi dan sensasi kasus terkait karena dikhawatirkan akan menghambat penyelidikan. Dalam penjelasannya, Gugus Tugas 1MDB akan memburu uang dan harta hasil dari kegiatan salah kelola yayasan dana investasi pemerintah, yang dibentuk mantan perdana menteri Najib Razak tersebut.

Tim itu sepakat memberikan penekanan kepada pemulihan harta, mengembalikan uang dan harta hasil kegiatan salah dari 1MDB dan menghukum pihak yang terlibat melalui akta SPRM dan KUHP. Mohd Shukri Abdull diberhentikan pada 2015 karena mengungkap perkara tersebut dan diangkat menjadi Ketua MACC (KPK) saat Tun Dr Mahathir Mohamad terpilih menjadi perdana menteri.

Credit republika.co.id

Najib Tegaskan Bantahan tidak Terkait Korupsi 1MDB

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.

Foto: REUTERS/Edgar Su

Najib mengatakan sangat tidak masuk akal dirinya mengizinkan penggunaan dana publik.

CB, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kembali membantah tuduhan keterlibatan megakorupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dia menegaskan, tidak terlibat dalam hal apa pun terkait kesepakatan yang dibuat 1MDB.

"1MDB membayar uang sesuai perjanjian joint-venture dengan negara-negara asing tetapi setelah uang dibayarkan, saya tidak memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan dengan uang itu," kata Najib seperti dikutip The Star, Jumat (29/6).

Najib mengatakan, akan sangat tidak masuk akal jika dirinya mengizinkan penggunaan dana publik untuk kegiatan ilegal. Dia bersikeras dirinya tidak akan melakukan hal ilegal apa pun apalagi mengizinkan hal ilegal terjadi di 1MDB selama dirinya menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menduga penyalahgunaan sebesar 4,5 miliar Dolar dari 1MDB. Uang tersebut digunakan untuk membeli dana gelap itu disebut-sebut telah dialirkan guna membeli perhiasan mahal untuk istri Najib, sebuah kapal pesiar mewah hingga lukisan Picasso.

Najib mengaku tidak mengetahui sama sekali, apalagi melihat kapal pesiar yang dimaksud. Begitu juga dengan lukisan Picaso yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio sebagai hadiah ulang tahun.

Dia menegaskan, dirinya tidak akan pernah menyetujui sebuah kesepakatan jika mengetahui ada penyalahgunaan dana. Menurutnya, masa jabatan panjang sebagai pejabat publik membuat tuduhan yang dilontarkan terhadap dirinya merupakan hal yang tidak masuk akal.

"Jika saya pejabat tertinggi yang harus memfinalisasi kesepakatan, saya tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Untuk apa sebagai perdana menteri menyetujui penggunaan dana publik untuk membeli kapal dan lukisan?" kata Najib.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menantang najib Razak untuk membuktikan aliran dana 10 miliar Ringgit yang masuk ke rekening pribadinya. Dana itu kini tengah dipermasalahkan lantaran diduga terkait skandal penggelapan dana 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Tunjukan buktinya, minta dia untuk menunjukan bukti itu," kata Mahathir.

Bantahan yang selalu dilontarkan najib juga telah mendapatkan cemoohan dari Mahathir Mohamad. Politiku yang kembali dari masa pensiun itu mengecam Najib yang mengelak melakukan tindakan ilegal di perusahan investasi negara tersebut.

"Siapa yang akan percaya dengannya kalau dia tidak tahu-menahu akan tanda tangan atas perjanjian yang dia sepakati?" kata Mahathir.

Credit republika.co.id

Korea Selatan Tanggung 90 Persen Biaya Pangkalan Baru AS

Gedung USFK baru di Camp Humphreys di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi.[hani.co.kr]

CB, Jakarta - Komandan pasukan militer Amerika Serikat memuji Korea Selatan karena menanggung hampir seluruh biaya pembangunan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di luar negeri.
"Ini adalah proyek yang menelan biaya hampir US$ 10,8 miliar atau Rp 155 triliun yang dibangun 10 tahun lebih dan investasi Republik Korea Selatan 90 persen lebih dari biaya keseluruhan," kata Komandan Vincent Brooks di pangkalan, di Pyeongtaek, sekitar 65 kilometer (40 mil) selatan Seoul, seperti dilaporkan Reuters, 29 Juni 2018.

"Untuk 90 persen itu, Amerika Serikat tetap bersama kalian 100 persen," tambah Vincent Brooks.
Presiden Donald Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Seoul harus menanggung lebih banyak biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan sekitar 28.500 pasukan AS di Korea Selatan. Pejabat di Amerika Serikat dan Korea Selatan sendiri menolak mengungkapkan berapa banyak biaya latihan setiap pihak.
Kedua negara saat ini sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana membagi biaya operasional pasukan AS di Korea Selatan mulai 2019. Perjanjian sebelumnya ditandatangani pada 2014 dan berakhir pada akhir 2018, yang mengharuskan Seoul untuk membayar sekitar US$ 856.6 juta atau Rp 12,2 triliun untuk tahun ini.
Donald Trump menekankan bahwa biaya yang ditanggung oleh Amerika Serikat untuk keamanan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang sangat tinggi.

Konstruksi markas USFK baru di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.[Chosun.com]

Dilansir dari Financial Express, menurut perjanjian lima tahunan, Seoul, yang mulai memberikan kontribusi keuangan kecil pada 1990-an, telah membayar sekitar US$ 865 juta atau Rp 12,4 triliun untuk 2018, sekitar setengah dari total biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini.
Markas Pasukan AS Korea (USFK) sebelumnya berada di jantung kota Seoul sejak konflik Korea 1950-53. Namun Brooks mengatakan bahwa Komando Pasukan Gabungan AS-Korea Selatan akan tetap berada di Seoul, dan hanya direlokasi ke kompleks kementerian pertahanan Korea Selatan. Sementara lokasi pangkalan USFK sebelumnya di Seoul akan diubah menjadi taman umum. Brooks sendiri memimpin komando USFK dan CFC.
Pangkalan di Pyeongtaek, Camp Humphreys, adalah pangkalan militer AS terbesar di luar negeri, yang memiliki luas 14,7 juta meter persegi.
Pangkalan ini juga yang terbesar dalam menampung personel. Pada 30 April, pangkalan memiliki 19.904 personel AS secara keseluruhan, menurut USFK, dan diperkirakan akan mencapai 27.702 pada akhir 2021.

Proyek relokasi, yang dimulai pada 2004, awalnya dimaksudkan untuk merampingkan dan memasukkan sekitar 40 pangkalan AS di seluruh Korea Selatan ke Pyeongtaek dan kota selatan Daegu pada 2008.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in memuji pembukaan kantor pusat baru dan mengatakan langkah-langkah baru menuju denuklirisasi semenanjung Korea hanya mungkin terjadi karena intervensi aliansi AS-Korea Selatan, dan upaya sekutu untuk melibatkan Korea Utara secara diplomatis .

Credit tempo.co

Terungkap Motif Penembakan Brutal di Kantor Surat Kabar AS

Ilustrasi Penembakan

Foto: Pixabay

Aksi penembakan menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai tiga orang lainnya.

CB, ANNAPOLIS -- Tersangka penembakan di kantor surat kabar the Capital Gazette diketahui memiliki perseteruan panjang dengan media tersebut.

The Capital Gazette dan Baltimore Sun melaporkan, tersangka diidentifikasi sebagai Jarrod W. Ramos (38) dari Laurel. Ia pernah menggugat the Capital karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik.

Namun kepolisian belum secara resmi merilis nama tersangka karena alasan penyelidikan. Ramos diketahui melancarkan tembakan ke kantor Capital Gazette yang menewaskan lima orang dan melukai tiga lainnya.

Menurut pihak berwenang, ini menjadi salah satu serangan paling mematikan di media AS. Tersangka menembak melalui pintu kaca, mencari korban dan kemudian melancarkan tembakan secara brutal di kantor koran Capital Gazette di Maryland.

"Ini adalah serangan yang ditargetkan pada Capital Gazette. Orang ini siap untuk menembak orang. Niatnya adalah untuk menyebabkan kerusakan," kata Pejabat Kepala Polisi Departemen Kepolisian Anne Arundel, William Krampf.

Polisi menyebut insiden penembakan itu sebagai kejadian lokal dan tidak ada kaitannya dengan terorisme. Namun Krampf tidak menjelaskan alasan tersangka menargetkan Capital Gazette atau karyawannya.

Dalam konfrensi pers, Krampf mengatakan, asisten editor Capital Gazette, Rob Hiaasen (59) termasuk di antara korban tewas. Korban tewas lainnya yaitu Wendi Winters (65) Rebecca Smith (34) Gerald Fischman (61) dan John McNamara. Smith adalah seorang asisten marketing koran dan yang lainnya adalah wartawan.

Petugas polisi di ibu kota Maryland Annapolis menjawab dalam satu menit panggilan 911 tentang insiden penembakan. Polisi menangkap tersangka yang bersembunyi di bawah meja.

Eksekutif daerah Anne Arundel, Steve Schuh mengatakan kepada stasiun televisi CNN bahwa saat proses penangkapan, tersangka tidak memegang senjatanya. Senjata diletakkan oleh tersangka di lantai. Polisi mengatakan, mereka menemukan granat asap. Para penyelidik sedang dalam proses mengamankan kediaman Ramos untuk melakukan penggeledahan.

Stasiun TV Baltimore WJZ dan media lokal lainnya melaporkan tersangka telah merusak ujung jarinya untuk mencoba menghindari deteksi dan menolak bekerja sama dengan penegak hukum. Krampf tidak mengomentari laporan-laporan itu.

Pada 2012, Ramos diketahui mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Eric Hartley, mantan staf penulis dan kolumnis The Capital, dan Thomas Marquardt. Ia juga menggugat editor dan penerbit The Capital.

Pada 2015, pengadilan tertinggi kedua di Maryland membenarkan putusan yang mendukung Capital Gazette dan mantan wartawannya yang dituduh Ramos melakukan pencemaran nama baik.

Menurut sebuah dokumen hukum, artikel itu menyatakan bahwa Ramos telah melecehkan seorang wanita di Facebook dan dia telah mengaku bersalah atas pelecehan itu. Pengadilan setuju bahwa isi artikel itu akurat dan berdasarkan catatan publik.

Ramos mengatakan di Twitter bahwa ia membuat akun itu untuk membela diri. Ia menulis dalam biografinya bahwa ia menggugat orang-orang di County Anne Arundel .

Capital Gazette menjalankan beberapa surat kabar dari kantor Annapolis dan termasuk salah satu surat kabar tertua di Amerika Serikat. The Capital Gazette mulai terbit pada 1727.

Credit republika.co.id

Penembakan di Capital Gazette, Amerika, 5 Tewas 3 Luka Serius

Seorang pelaku kulit putih menembaki karyawan media Capital Gazette, Annapolis, Maryland, Amerika Serikat, pada Kamis, 28 Juni 2018, dan menewaskan lima orang karyawan serta melukai serius tiga karyawan lainnya. WBAL - Tv

CB, Annapolis – Seorang pria kulit putih bersenjata senapan menembaki karyawan media Capital Gazette di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat, dan menewaskan setidaknya lima orang dengan tiga orang lainnya terluka serius.
Pelaku tertangkap bersembunyi di bawah salah satu meja di kantor berita itu dan telah ditahan polisi setempat.

“Saya tidak tahu kenapa dia berhenti (menembak),” kata Phil Davis, salah satu jurnalis media Capital Gazette, yang biasa menulis berita kriminalitas seperti dilansir Reuters, Jumat, 29 Juni 2018 waktu setempat.
Davis mengaku segera bersembunyi di bawah meja kerjanya saat mulai mendengar suara tembakan pada sekitar pukul tiga sore waktu setempat. “Rasanya sangat trauma harus bersembunyi di bawah meja kerja Anda sendiri, Anda tidak akan tahu rasanya. Saya merasa tak berdaya,” kata Davis.

CBS News melansir pelaku berusia 20an tahun dan menembaki menggunakan senapan. CNN melansir pelaku bersikap tidak kooperatif dengan polisi. Polisi juga dikabarkan menemukan sejumlah bahan peledak di lokasi kejadian. Sekitar 170 orang telah dievakuasi dari gedung tempat peristiwa penembakan terjadi.
Menurut media Capital Gazette, yang ikut memberitakan peristiwa yang dialami karyawannya, pelaku sengaja memotong beberapa jarinya sebelum beraksi agar tidak bisa diidentifikasi polisi.
Menurut Phil Davis seperti dilansir Capital Gazette, pelaku mulai beraksi dengan menembaki pintu kaca dan mengenai beberapa karyawan. “Situasinya seperti di daerah perang saja,” kata dia.
Presiden AS, Donald Trump, menanggapi peristiwa ini seusai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik Foxconn di Wisconsin, AS, yang akan menyerap 15 ribu pekerja.
“Sebelum meninggalkan Wisconsin, saya mendapat informasi mengenai peristiwa penembakan di Capital Gazette di Annapolis, Maryland. Doa saya untuk para korban dan keluarganya. Terima kasih kepada semua petugas yang merespon pertama pertama tiba di lokasi,” kata Trump lewat cuitannya.

Credit tempo.co

Xi ke AS: China Bakal Pertahankan Setiap Inci Wilayah Pasifik

Kepada AS, Xi Jinping mengatakan China akan mempertahankan setiap inci dari wilayahnya di Pasifik. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB-- Presiden Xi Jinping mengatakan China akan mempertahankan "setiap inci wilayah" di Samudera Pasifik. Hal tersebut dia sampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis di Beijing.

"Sikap kami tegas dan jelas soal kedaulatan dan integritas teritorial China," kata Xi dalam laporan media pemerintah yang dikutip CNN pada Kamis (28/6). "Setiap inci wilayah yang diturunkan dari leluhur kami tak boleh sampai hilang ketika kami tak menuntut apa-apa dari pihak lain.

Pertemuan Mattis dan Xi dilakukan di tengah ketegangan Washington dan Beijing akibat perang dagang dan aktivitas militer masing-masing negara yang memicu kecurigaan dan kewaspadaan.

Dia adalah kepala Pentagon pertama yang berkunjung ke China sejak 2014. Mattis juga bertemu dengan Menhan Wei Fenghe dan sejumlah jenderal tinggi lain.

Sebelum berangkat ke Asia pada akhir pekan lalu, Mattis sempat menyatakan berharap bisa membangun "dialog strategis dan transparan" dengan pihak China.

"Ke depan, kami jelas melihat tindakan China, tapi saya akan berada di sana untuk mendengarkan dan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di level strategis untuk saat ini," kata Mattis.

"Saya tak ingin langsung masuk dengan serangkaian ekspektasi soal pernyataan mereka," ujarnya. "Saya ingin datang dan banyak mendengarkan. Saya akan sangat tegas soal perkembangan, tapi tapi itu alasan saya menjalani kunjungan ini alih-alih duduk di Washington membaca laporan."

Xi mengatakan kepada Mattis bahwa, meski ada perbedaan pendapat di Pasifik seputar Laut China Selatan, "telah lama diketahui bahwa pakar urusan militer sesungguhnya tak mau mengerahkan langkah militer untuk menyelesaikan masalah."

China menyambut keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda latihan militer skalan besar AS-Korea Selatan setelah pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Namun, langkah Pentagon lain di kawasan memicu reaksi keras dari Beijing.

Mattis, mantan jenderal Marinir, membuat marah China ketika belum lama ini menyatakan niat militer AS untuk melanjutkan "genderang" latihan angkatan laut untuk menantang klaim teritorial China di Laut China Selatan.

Bulan lalu, Pentagon membatalkan undangan untuk China ke latihan multinasional tahunan RimPac yang dimulai pekan ini. AS menyebut langkah ini dilakukan menanggapi eskalasi militer Beijing yang memasang sistem rudal baru di pulau buatan di LCS.

Credit cnnindonesia.com

Militer Libya ambil alih seluruh Kota Darna

Ilustrasi - Tentara berpatroli setelah operasi militer dekat perbatasan Libya, di kota Ben Guerdane, Tunisia, Senin (19/3/2018). (REUTERS/Stringer)

Tripoli, Libya (CB) - Komandan Angkatan Darat yang berpusat di Libya Timur, Jenderal Khalifa Haftar, pada Kamis (28/6) mengumumkan pengambil-alihan seluruh Kota Darna, setelah mengalahkan gerilyawan garis keras di sana.

"Setelah perjuangan sengit dan pengorbanan besar, hari ini waktu kita diperbarui seperti biasa melalui kemenangan, dan pelaku teror serta pendukung mereka mengalami kekalahan seperti biasa," kata Haftar di dalam pidato melalui televisi.

"Dengan bangga, kami mengumumkan pembebasan Kota Darna, yang berharga, dan mengembalikannya dengan selamat ke tanah air, sehingga kegembiraan dapat menyebar ke seluruh Libya," kata Haftar.

Haftar menyampakan terima kasih kepada Angkatan Darat Libya dan rakyat Darna karena "bersatu dengan militer dalam perang untuk membebaskan kota itu dari kegelapan".

Haftar menuduh masyarakat internasional menutup mata terhadap pasokan senjata buat organisasi teror di dalam Libya, dan menolak untuk mempersenjatai prajurit militer serta mencabut embargo senjata, demikian laporan Xinhua.

"Kemenangan militer Libya atas organisasi teror di bagian timur, barat dan selatan Libya adalah kemenangan buat seluruh dunia sebab militer memerangi terorisme atas nama dunia," katanya.

Pada 3 Mei, prajurit militer Libya melancarkan operasi militer untuk mengambil-alih Kota Darna di Libya Timur dari cengkeraman satu organisasi yang menamakan diri Dewan Shura Mujahideen di Darna, koalisi milisi keagamaan yang berusaha menerapkan hukum agama di kota itu.

Personel militer telah mengepung kota tersebut sejak 2015, dan menuntut kelompok itu meninggalkan Darna, dan menuduhnya setia kepada Al-Qaida.

Libya telah dicengkeram kerusuhan dan kondisi tidak aman sejak mantan pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh dalam aksi perlawanan pada 2011.

Credit antaranews.com

Netanyahu: Iran hadapi kesulitan ekonomi akibat sanksi baru AS

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada pelajar yang ikut serta dalam program terkait teknologi tinggi saat berlangsungnya Konferensi Keamanan Cyber di Tel Aviv, Israel, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Baz Ratner )

Jerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (28/6) mengatakan sanksi baru AS atas Iran telah melempar Republik Islam itu ke dalam kekacauan ekonomi.

"Iran terperosok ke dalam kekacauan ekonomi akibat permberlakuan kembali sanksi terhadapnya," kata Netanyahu dalam acara kelulusan pilot di Pangkalan Angkatan Udara Harzerim di Israel Selatan.

Ia mengatakan upaya pemerintahnya untuk meningkatkan sanksi atas Iran efektif.

"Negara dan perusahaan meninggalkan pasar Iran dan demonstrasi massa di Iran memperlihatkan bahwa upaya kita untuk menempatkan Iran di posisinya membuahkan hasil," kata Netanyahu, sebagaimana dikutip Xinhua.

Netanyahu menyatakan protes baru-baru ini di Iran adalah awal dari ketidak-puasan rakyat yang lebih luas.

"Rakyat Iran merasakan di kantung mereka konsekuensi dari fanatisme fundamentalis penguasa mereka," kata Netanyahu.

Netanyahu, penentang keras kesepakatan nuklir dengan Iran, kembali menyampaikan sikapnya bahwa Iran "berusaha membuat senjata nuklir untuk digunakan terhadap Israel".

Iran telah membantah bahwa Teheran sedang berusaha membuat bom atom dan mengatakan program nuklirnya semata-mata bertujuan damai.

Netanyahu, yang memperingatkan Iran ingin menghancurkan Israel, menyatakan Israel "takkan membiarkan Iran membuat senjata nuklir", dan pada saat yang sama terus menerapkan tindakan keras terhadap "rencana Iran untuk mengubah Suriah menjadi pangkalan rudal mematikan terhadap Israel".

Pernyataannya dikeluarkan sebelum pertemuan puncak yang dijadwalkan pada 16 Juli di Finlandia antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari AS Donald Trump, yang juga diperkirakan akan membahas tuntutan Israel agar Iran menarik pasukannya ke luar Suriah.

Credit antaranews.com

AS Ancam Jatuhkan Sanksi Negara yang Impor Minyak Iran

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan menjatuhkan sanki kepada negara yang tidak menghentikan impor minyak Iran. Namun, sanksi yang rencananya akan dijatuhkan pada awal bulan Novenmber itu mendapat perlawanan dari sejumlah negara.

AS telah mendorong sekutu-sekutunya untuk mengikuti jejak Presiden Donald Trump setelah ia memutuskan keluar dari perjanjian nuklir internasional. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia untuk meyakinkan sekutu Washington untuk mengisolasi aliran dana Iran.

Sekutu Washington, termasuk mereka yang bergantung pada minyak Iran, pada akhirnya harus menolak impor pada 4 November atau menghadapi sanksi sekunder AS. Ditekankan bahwa tidak ada rencana untuk memberikan keringanan.

Ini berarti bahwa pemerintahan Trump tidak akan mengizinkan negara-negara secara bertahap menghapuskan ekspor minyak Iran selama beberapa bulan seperti yang dilakukan oleh Gedung Putih di era Obama.

"Kami memiliki banyak memori otot diplomatik untuk mendesak, membujuk, bernegosiasi dengan mitra kami untuk mengurangi investasi mereka ke nol," kata pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (28/6/2018).

Perjalanan mereka tidak termasuk Turki, dan importir terbesar minyak Iran - India dan China - sejauh ini. Tetapi negara-negara itu juga harus didesak untuk menghentikan pembelian pada awal November.

India dan China secara tradisional diabaikan dari sanksi dan terus melakukan perdagangan dengan Iran bahkan sebelum perjanjian nuklir tahun 2015, sehingga spekulasi tersebar luas mengenai apakah mereka akan berhasil menemukan penyelesaiannya saat ini.

Departemen Luar Negeri mengakui bahwa memotong impor minyak Iran sepenuhnya adalah tantangan yang tidak ada negara ingin lakukan secara sukarela.

"Di antara pelanggan Iran yang paling signifikan adalah China, Korea Selatan (Korsel), India, dan Jepang. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, bahkan dengan enggan, Tokyo memahami bahwa Menteri Luar Negeri AS dan Gedung Putih tidak bercanda tentang sanksi," kata pejabat itu.

Di Eropa, di mana pelanggan terbesar adalah Prancis dan Italia, AS menemui perlawanan terutama di antara negara-negara yang membantu merundingkan kesepakatan Iran. Inggris, Prancis, dan Jerman menyuarakan oposisi terhadap penarikan Trump dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan Uni Eropa menetapkan langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi perusahaan dari sanksi sekunder.

Harga minyak melonjak saat pengumuman, yang sudah muncul selama kekhawatiran tentang kekurangan dan harga minyak mentah mencapai tertinggi tiga setengah tahun.

Penarikan dari kesepakatan nuklir itu membuat AS terisolasi, karena sekutu dekatnya, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman, telah bekerja untuk mencegah perjanjian itu runtuh. Sementara itu Iran berjanji untuk membuka kembali fasilitas pengayaan uraniumnya yang kedua jika kesepakatan nuklir itu gagal.

Credit sindonews.com

Dubes AS untuk PBB: Iran Akan Menjadi The Next Korut

NEW DELHI - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta India untuk berhati-hati dengan Iran mengingat New Delhi menunjukkan keengganan untuk menghapus sanksi AS terhadap Iran. Hal itu dikatakan Haley saat melakukan kunjungan resmi selama dua hari ke New Delhi.

Haley mengatakan bahwa nuklir Iran akan menjadi ancaman besar bagi perdamaian global dan memiliki potensi untuk menjadi the next Korea Utara (Korut). Ia pun meminta India dan negara-negara lain untuk terus menekan Iran seperti dalam kasus Korut.

"Dunia bersatu melawan Iran yang memiliki senjata nuklir, karena kita semua memiliki alasan yang baik untuk khawatir tentang apa yang akan dilakukan Iran dengan senjata-senjata ini," kata Haley seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (29/6/2018).

"Kami percaya bahwa Iran adalah ancaman dan kami memiliki bukti. Iran telah, meskipun ada perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), melanggar beberapa resolusi. Kami memiliki catatan jika Iran dapat menjadi next Korea Utara," imbuhnya saat berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh ORF, sebuah think tank swasta di New Delhi.

Pemerintah Trump telah menarik diri dari JCPOA pada bulan Mei dan memerintahkan pengenaan kembali sanksi. Awal pekan ini, AS meminta semua negara yang berurusan dengan Teheran untuk menghentikan impor minyak mereka sejak tanggal pemberlakuan sanksi, yaitu dari November 2018.

Namun, India telah mengindikasikan keengganannya untuk mengikuti sanksi AS terhadap Iran. New Delhi telah memulai negosiasi dengan Teheran tentang cara pembayaran selain dolar untuk impor masa depan.

Sementara itu, Haley juga mengatakan bahwa PBB belum mengakui pertemuan Trump dengan pemimpin Korut, karena belum ada yang terjadi.

"Komunitas internasional harus dipuji karena di mana kita berada dengan Korea Utara. Kita semua benar-benar mengucilkan mereka untuk perilaku mereka dan membawa mereka ke meja perundingan. Akankah Politik akan ditampilkan di puncak memimpin mereka untuk denuklirisasi? Kita perlu tindakan penuh pada denuklirisasi, jika tidak, sangsi akan tetap berada di tempatnya," tukas Haley.

Credit sindonews.com

Pangkalan Militer Baru AS di Korsel Resmi Dibuka

PYEONGTAEK - Militer Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di Korea Selatan (Korsel) akan menempati pangkalan militer baru. Pangkalan tersebut adalah pangkalan militer terbesar AS di luar negeri.

Militer AS di Korsel akan menempati pangkalan militer di Pyeongtaek yang diberi nama Camp Humphreys. Pangkalan ini memiliki luas 14,7 juta meter persegi.

Pangkalan ini juga yang terbesar dalam hal personil. Menurut Pasukan Gabungan AS Korea (USFK), pada 30 April pangkalan itu secara keseluruhan memiliki 19.904. Populasi ini diperkirakan akan mencapai 27.702 pada akhir tahun 2021.

Proyek relokasi, yang dimulai pada tahun 2004, awalnya dimaksudkan untuk merampingkan dan memasukkan sekitar 40 pangkalan AS di seluruh Korsel ke Pyeongtaek dan kota selatan Daegu pada tahun 2008.

Kepala pasukan AS memuji Korsel karena menanggung hampir semua biaya pembangunan pangkalan militer itu.

"Ini adalah proyek yang menelan biaya hampir USD10,8 miliar untuk membangun lebih dari 10 tahun dan investasi Republik Korea lebih dari 90 persen dari biaya," kata Komandan Vincent Brooks di pangkalan yang terlerak sekitar 65 kilometer sebelah selatan dari Ibu Kota Seoul itu.

"Untuk 90 persen itu, Amerika Serikat tetap bersamamu 100 persen," imbuhnya dalam pidato peresmian seperti dilansir dari Reuters, Jumat (29/6/2018).

Pasukan AS sebelumnya di ditempatkan di jantung Seoul sejak konflik Korea 1950-53, yang telah berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Namun kini, pangkalan tersebut akan diubah menjadi taman umum.

Meski begitu Brooks mengatakan bahwa Komando Gabungan Pasukan AS-Korsel (CFC) akan tetap berada di Seoul, pindah ke kompleks kementerian pertahanan Korsel. Brooks sendiri yang memerintahkan USFK dan CFC.

Sementara itu Presiden Korsel, Moon Jae-in, memuji pembukaan pangkalan militer AS yang baru. Ia mengatakan langkah-langkah baru menuju denuklirisasi semenanjung Korea hanya mungkin karena pencegahan yang dilakukan oleh aliansi AS-Korsel, dan upaya sekutu untuk melibatkan Korea Utara (Korut) secara diplomatis .

Credit sindonews.com

BAE Systems Garap Proyek Kapal Perang Terbesar Australia Rp369 Triliun

CANBERRA - Kontraktor pertahanan Inggris, BAE Systems, dipilih untuk menggarap proyek pembuatan kapal perang terbesar Australia dengan nilai kontrak AUD35 miliar atau lebih dari Rp369 triliun. Perusahaan Inggris itu mengalahkan pesaingnya dari Spanyol dan Italia dalam lelang tender.

Proyek itu mencakup pembuatan sembilan kapal perang kelas dunia dan berteknologi tinggi.

Produksi sembilan kapal perang akan dimulai pada tahun 2020. Proyek ini akan menciptakan 5.000 pekerjaan di Australia. Lokasi pembangunan sembilan kapal perang berada di Adelaide.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada Jumat (29/6/2018) akan mengumumkan proyek kapal perang global "Kelas Pemburu" yang akan dikerjakan di galangan kapal ASC di fasilitas Osborne.

Kapal-kapal perang "Kelas Pemburu" itu nantinya akan menggantikan kapal fregat Anzac-class, yang telah beroperasi sejak tahun 1996.

Turnbull mengatakan proyek senilai AUD35 miliar akan menciptakan 5.000 pekerjaan di Australia, 4.000 di antaranya akan berada di Australia Selatan.

"Ini adalah perusahaan nasional yang besar. Ini akan menjadi program pembuatan kapal secara terus-menerus yang menciptakan 5.000 pekerjaan secara langsung, dan 10.000 lainnya secara tidak langsung melalui rantai pasokan nasional," katanya kepada Radio ABC di Adelaide.

"Ini adalah komitmen besar untuk pekerjaan di Australia Selatan," ujar Turnbull. PM Turnbull ingin menjadikan kota Adelaide sebagai pusat pembuatan kapal angkatan laut di Australia dan bagi dunia.

"Ini adalah komitmen dan tekad saya untuk membangun industri pembuatan kapal yang berdaulat di Australia yang akan membangun kapal bukan hanya untuk Australia, tetapi untuk ekspor juga," katanya.

Credit sindonews.com

Jenderal Korut Dieksekusi Mati atas Perintah Kim Jong-un

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dilaporkan memberi perintah eksekusi mati terhadap seorang jenderal militer Pyongyang. Alasannya, jenderal itu memberikan makanan tambahan serta bahan bakar untuk pasukan serta keluarga mereka.

Laporan itu berasal dari Daily NK. Menurut laporan tersebut, Hyon Ju Song, seorang letnan jenderal Tentara Rakyat Korea dieksekusi oleh regu tembak atas tuduhan menyalahgunakan otoritas dan terlibat dalam tindakan antipartai.

Hyon sejatinya adalah sosok bintang baru di militer Korut sebelum kematiannya. Dia menjabat sebagai anggota Komite Sentral Partai Buruh Korea dan komandan batalion di bawah Komando Garda Tertinggi.

"Saat memeriksa pasokan minyak untuk Stasiun Peluncuran Satelit Sohae selama inspeksi komprehensif persediaan masa perang pada 10 April, Hyon menyatakan, 'Kami tidak lagi harus menderita dan mengencangkan ikat pinggang kami untuk membuat roket atau senjata nuklir'. Ini dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang dan pernyataan berkhianat yang menentang kebijakan militer pertama partai," kata seorang sumber di Korut yang mengetahui eksekusi itu kepada Daily NK.

Hyon, kata sumber itu, memerintahkan pemberian 2.000 pon bahan bakar, 1.300 pon beras, dan 1.600 pon jagung kepada para pejabat militer di Stasiun Peluncur Satelit Sohae dan keluarga mereka.

"Ini dianggap sebagai tindakan antipartai yang melanggar Sepuluh Prinsip untuk Pembentukan Sistem Satu Ideologi Partai," imbuh sumber tersebut yang dilansir Jumat (29/6/2018).

"Perwira itu juga dituduh gagal menjaga kerahasiaan berkaitan dengan urusan partai, militer, dan lembaga pemerintah, menunjukkan kemurahan hati dengan membagikan selebaran yang tidak sah, dan salah mengartikan ideologi Partai," papar sumber tersebut.

Sumber yang berbeda mengatakan kepada Daily NK bahwa Kim marah ketika mendengar laporan tentang tindakan jenderal itu. Dia kemudian memerintahkan eksekusi.

Hyon dibawa ke pengadilan sebelum dia dibawa di depan regu tembak. "Keracunan ideologis yang merupakan idola pribadi adalah merusak personel kepala di Tentara Rakyat. Kita harus mencegah kuman keracunan ideologis," kata sumber itu menirukan ucapan Kim.

Pemerintah Pyongyang hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi atas laporan eksekusi terhadap jenderal militer tersebut.

Credit sindonews.com

Kamis, 28 Juni 2018

Azerbaijan Pamer Rudal Penjelajah Terbaru di Parade Militer

Azerbaijan pamerkan rudal jelajah buatan Turki, SOM-B1 dalam parade militer memperingati 100 tahun angkatan bersenjata negara itu. [Hurriyet Daily News]

CB, Jakarta -Azerbaijan memamerkan riudal penjelajah terbarunya, SOM-B1, buatan Turki saat parade militer memperingati 100 tahun berdirinya Angkatan Bersenjata Azeri pada Selasa, 26 Juni 2018.
Menurut kantor berita Turki, Anadolu, untuk pertama kali dalam sejarah Azerbaijan mempertontonkan rudal jelajah pertama buatan Turki.

Rudal jelazah tersebut memiiki kemampuan menarget sasaran dalam jarak jauh, mandiri, presisinya tinggi dengan kemampuan meluncur dari permukaan laut ke udara. Rokestan, produsen senjata Turki yang memproduksi rudal jelajah itu.

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev menyambut parade militer yang diadakan di Baku, ibukota Azerbaijan.

Pagelaran parade militer angkatan bersenjata Azerbaijan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara lain di antaranya Menteri Pertahanan Turki, Nurettin Canikli dan Kepala Stafnya, Hulusi Akar. Perwakilan negara lain juga hadir dalam peringatan 100 tahun angkatan bersenjata Azerbaijan di antaranya Pakistan, Belarus, Bakhrain, Uni Emirat Arab, Georgia, Iran, Israel, Kazakhstan, Uzebekistan, Arab Saudi, Rusia, dan Ukrainae.

Credit tempo.co

Rusia Kaji Kembali Torpedo Nuklir 100 Megaton Pemicu Tsunami Mengerikan

MOSKOW - Salah satu senjata hebat Rusia yang sedang dikembangkan dalah torpedo bawah laut dengan hulu ledak nuklir 100 megaton. Proyek senjata yang bisa menimbulkan tsunami mengerikan di garis pantai musuh itu sedang dikaji kembali.

Torpedo nuklir dengan panjang 80 kaki tersebut digagas oleh fisikawan nuklir era Soviet, Andrei Sakharov.

Fisikawan itu tergerak merancang senjata modern Rusia dengan efek mengerikan setelah Vladimir Putin sebagai pemimpin Kremlin terbesar sejak Josef Stalin.

Sakharov dikenal sebagai perancang senjata nuklir Soviet, namun dia berubah menjadi menjadi pembangkang. Dia telah aktif menuntut perlucutan senjata dan menyuarakan hak asasi manusia.

Dia telah mengutuk torpedo nuklir gagasannya yang dia sebut "benar-benar rendah budi".

Menurut media pemerintah Rusia, senjata hebat gagasan Sakharov sedang dikaji kembali. Hal itu diungkap Shamil Aliyev, 75, perancang top rudal modern Rusia.

"Ada kecenderungan umum untuk meninjau kembali gagasan yang tidak pernah diimplementasikan sebelumnya," katanya, yang dikutip Daily Mirror, Rabu (27/6/2018) malam.

"Ide Sakharov tentang membuat torpedo berhulu ledak nuklir sepanjang 24 meter dengan diameter 1,5 meter dan jarak 50 kilometer sedang ditinjau," ujarnya.

Proyek ini di era Uni Soviet dikenal sebagai T-15, sebuah torpedo seberat 40 ton dengan hulu ledak termonuklir 100-megaton.

Tujuannya, kata Aliyev, adalah untuk menghancurkan target pantai musuh melalui ledakan di sehingga bisa memicu tsunami monumental.

Menurut ilmuwan tersebut, rencana Sakharov ditangguhkan pada 1950-an karena kurangnya pendanaan, bukan karena kelemahan intrinsik.

Sebaliknya, Soviet kala itu mengejar T-5 yang jauh lebih sederhana dengan kekuatan setara 3,5 kiloton TNT.

Pengujian untuk T-5 dilakukan di pulau Arktik di lokasi uji coba di Novaya Zemlya. Di lokasi itu pula Soviet pada tahun 1961 meledakkan Bom Tsar berkekuatan 50 megaton.

Senjata modern Rusia itu digambarkan oleh pejabat Pentagon sebagai "ancaman strategis utama" terhadap pelabuhan-pelabuhan AS, instalasi militer pesisir, dan armada kapal induk.

Aliyev memuji dukungan Putin bagi para pembuat rudal Rusia. "Faktanya adalah, bahwa tidak ada pemimpin sejak Josef Stalin yang membuat dirinya begitu gigih dan konsisten terlibat dalam masalah militer seperti yang dilakukan Vladimir Putin," katanya.

"Inilah sebabnya mengapa terdengar sangat mendalam, terpelajar, dan profesional," ujarnya.

Sumber-sumber militer Rusia pernah mengatakan torpedo nuklir itu dirancang untuk menghancurkan pangkalan angkatan laut musuh dengan amunisi nuklir.

"Karena pembangkitnya nuklir, Poseidon akan mendekati target pada rentang antarbenua, pada kedalaman lebih dari satu kilometer dan dengan kecepatan 60-70 knot," kata salah seorang sumber.

Credit sindonews.com

Pesawat Bomber B-52 AS Bakal Dipasangi 'Ibu dari Semua Bom'

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) memodifikasi pesawat pembom (bomber) berat B-52 Stratofortress untuk membawa Massive Ordnance Air Blast (MOAB). MOAB lebih dikenal sebagai "ibu dari semua bom".

Bom non-nuklir paling kuat di gudang senjata AS itu memiliki nama resmi GBU-43/B MOAB. Senjata ini pernah jadi pemberitaan media internasional saat dijatuhkan di kamp teroris yang dikelola ISIS atau Daesh di wilayah Afghanistan pada 13 April 2017 lalu.

Angkatan Udara AS sedang mencari informasi mengenai sumber yang mungkin memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk memenuhi persyaratan kualifikasi guna mengirim MOAB dengan pesawat B-52. Modifikasi itu tidak mudah, mengingat pesawat pembom itu merupakan salah satu peralatan militer tertua yang masih digunakan Pentagon.

Rencana AS itu muncul dalam dokumen Request For Information (RFI) tertanggal 21 Juni 2018.

Ketika "ibu dari semua bom" AS itu dijatuhkan pada tahun 2017, awak pesawat hanya melepaskan bom besar tersebut dari dudukannya di dalam pesawat kargo C-130. Selanjutnya, mereka membiarkan gravitasi dan pemandu satelit Global Positioning System melakukan sisa pekerjaan.

Menurut dokumen RFI, pesawat B-52 Stratofortress memiliki "keterbatasan" ketika digunakan untuk membawa senjata berat di bawah sayapnya. Untuk membawa amunisi yang lebih berat dari 5.000 pound, pesawat itu memerlukan modifikasi.

B-52 biasanya membawa sebagian besar senjata mereka di teluk senjata internal (internal weapons bay). Namun, panjang pintu hanya 28 kaki, sedangkan panjang MOAB mencapai 30 kaki.

"Ketika (tiang senjata eksternal saat ini) diperkenalkan, tidak ada persyaratan dan tidak ada orang yang memperkirakan perlunya membawa senjata yang lebih berat dari 5.000 pound," bunyi dokumen RFI, yang dilansir Sputnik, Rabu (27/6/2018).

"Tiang senjata eksternal baru perlu membawa banyak senjata di kelas 5.000 hingga 20.000 pound," lanjut dokumen dari pengadaan alat militer tersebut.

MOAB sejatinya memiliki pesaing, yakni senjata non-nuklir Rusia yang dijuluki "bapak dari semua bom" atau FOAB. Bom termobarik Moskow ini memiliki kekuatan sebesar 88.000 pon TNT, kira-kira empat kali dari kemampuan merusak MOAB.

Sekadar diketahui, B-52 juga bisa membawa senjata nuklir, yang ironisnya, jauh lebih kecil daripada berat MOAB. Meski demikian, kekuatan senjata nuklir ribuan kali lebih kuat dari MOAB.

Credit sindonews.com

AS Siapkan Sanksi pada Turki jika Nekat Beli S-400 Rusia

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengancam akan memperkenalkan sanksi terhadap Turki jika nekat membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Washington merasa sulit memulihkan hubungan dengan Ankara jika pemerintah Presiden Tayyip Erdogan membeli sistem rudal canggih Moskow tersebut.

Ancaman itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia, Wess Mitchell, pada Selasa waktu Washington.

"Kami menegaskan bahwa (jika) Turki membeli S-400 akan ada konsekuensinya. Kami akan memperkenalkan sanksi dalam Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)," kata Mitchell kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.

Senat AS telah mengesahkan rancangan undang-undang yang mengamanatkan pemerintah Donald Trump untuk memblokir pasokan pesawat jet tempur siluman F-35 ke Turki dengan alasan masalah keamanan nasional karena Ankara memutuskan untuk membeli S-400 Rusia.

RUU yang disahkan itu belum berkekuatan hukum tetap, sehingga produsen F-35; Lockheed Martin, menyerahkan dua jet tempur itu kepada perwakilan militer Turki di AS untuk latihan. Meski sudah diserahkan, kedua jet tempur itu akan ditahan Washington.

"Kami percaya bahwa kami memiliki otoritas hukum yang ada yang akan memungkinkan kami menahan transfer dalam keadaan tertentu, termasuk masalah keamanan nasional," kata Mitchell, seperti dikutip Sputnik, Rabu (27/6/2018).

Pada bulan April lalu, eksportir senjata negara Rusia, Rosoboronexport, mengatakan bahwa Moskow telah mulai memproduksi sistem rudal pertahanan S-400 untuk Turki.

Menurut Mitchell, Turki merupakan mitra yang teguh dalam upaya memerangi ISIS atau Daesh serta jadi komponen kekuatan yang dibutuhkan dalam mengimbangi Iran. "Kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih Erdogan mengenai tantangan-tantangan ini, juga memperjelas bahwa isu-isu dalam hubungan bilateral kita perlu diselesaikan," ujarnya.

Selain menentang pembelian S-400 Rusia, AS juga menuntut pemerintah Erdogan untuk membebaskan pastor Amerika, Andrew Craig Brunson. Pastor itu ditahan atas tuduhan spionase dan terlibat terorisme karena membantu kelompok Kurdi PKK dan Gülenist Terror Group (FETÖ).

"Kami juga mendorong Presiden Erdogan untuk segera menerapkan janji terbarunya untuk mecabut keadaan darurat Turki yang sedang berlangsung," kata Mitchell.

Seperti diberitakan sebelumnya, Erdogan dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menang pemilu presiden dan parlemen yang digelar hari Minggu. Dalam pemilu presiden, Erdogan meraih 52,6 persen suara.

Salah satu janji kampanye Erdogan adalah mencabut keadaan darurat yang diberlakukan setelah upaya kudeta 15 Juli 2016 gagal. Erdogan menuduh FETÖ dan pemimpinnya; Fethullah Gülen, ulama Turki yang tinggal di AS sebagai dalang dari upaya kudeta. Namun Gulen telah membantah tuduhan itu dan curiga upaya kudeta adalah rekayasa kubu Erdogan.

Credit sindonews.com

Korut Dilaporkan Masih Lakukan Pembangunan di Situs Nuklir

Ilustrasi. (Reuters/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan masih melakukan aktivitas pembangunan di sebuah fasilitas penelitian nuklirnya meski pemimpin tertinggi, Kim Jong-un, telah berkomitmen melucuti senjata penghancur massalnya itu.

Berdasarkan citra satelit baru-baru ini, kelompok pemantau Korut, 38 North, memaparkan ada sejumlah aktivitas yang terjadi di fasilitas nuklir terbesar di Korut di Yongbyon Utara.

"Dari pantauan citra satelit komersial sejak 21 Juni mengindikasikan bahwa ada perbaikan infrastruktur di Pusat Penelitian Ilmiah Nuklir Yongbyon yang berjalan cukup pesat," bunyi pernyataan 38 North melalui situs resminya, Rabu (27/6).

Menurut kelompok berbasis di AS ini, Korut masih melanjutkan "operasi" di pabrik pengayaan uranium dan mendirikan beberapa instalasi baru di lokasi tersebut, termasuk membangun kantor insinyur teknik dan jalan menuju ke sebuah reaktor nuklir.

Meski begitu, 38 North menegaskan aktivitas-aktivitas ini "tidak boleh dikaitkan dengan janji Korut untuk melucuti senjata nuklirnya."

"Peneliti nuklir diperkirakan akan tetap melanjutkan kegiatannya seperti biasa sampai perintah tertentu dikeluarkan oleh Pyongyang," bunyi pernyataan 38 North.

Kim Jong-un berkomitmen menuju denuklirisasi sepenuhnya saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura, 12 Juni lalu.

Meski begitu, banyak pihak menganggap pertemuan bersejarah Trump-Kim gagal menentukan definisi dan langkah konkret yang harus dilakukan Korut menuju perlucutan nuklir.

Trump mengklaim proses denuklirisasi akan berlangsung cepat dan bahkan sedang terjadi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga mendorong diskusi lanjutan untuk memulai proses perlucutan nuklir.

Meski Korut tak pernah secara resmi menyatakan sepakat melucuti senjata nuklir sepenuhnya, negara tersebut telah menghentikan uji coba rudal hingga menghancurkan situs uji coba nuklirnya yang tertua, yakni Punggye-ri.

Pyongyang juga belakangan dikabarkan menyetop propaganda anti-AS yang selama ini dijulukinya sebagai "musuh imperialis."

Credit cnnindonesia.com

Soal Klaim LCS, China Tolak 'Berdamai' dengan AS

BEIJING - Presiden China Xi Jinping mengatakan Beijing tidak akan membuat konsesi atas kepentingan utamanya. Hal itu dikatakan Jinping kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis.

Meski begitu, Jinping menyerukan hubungan yang lebih kuat antara militer kedua negara.

“Sikap kami tegas dan jelas dalam hal kedaulatan dan integritas teritorial China, bahwa kami tidak akan kehilangan satu inci pun dari tanah yang kami warisi dari nenek moyang kami, sementara kami tidak akan mengambil satu sen pun dari milik orang lain,” kata Xi kepada Mattis di Aula Besar Rakyat di Beijing seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (28/6/2018).

Mattis mengunjungi China di tengah kritik tajam AS terhadap militerisasi pulau-pulau buatan di Laut China Selatan (LCS) dan ketegangan atas Taiwan. Kedua negara juga terlibat perselisihan perdagangan.

China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, dan telah mulai memarjinalkan pos-pos di perairan yang dipersengketakan, yang dianggap AS sebagai upaya untuk mengendalikan rute perdagangan tersibuk di dunia. Akibatnya, angkatan laut AS telah melakukan operasi navigasi untuk menantang China.

Sementara itu, Beijing marah dengan peningkatan keterlibatan militer AS baru-baru ini dan janji-janji untuk mempersenjatai Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan kekuatan jika diperlukan.

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, yang baru-baru ini disahkan oleh Senat AS, mendorong militer AS untuk berpartisipasi dalam latihan dengan militer Taiwan. Pentagon juga dilaporkan mempertimbangkan mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan dan meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan.

Jinping, yang juga ketua Komisi Militer Pusat, mengatakan ia berharap militer China dan AS dapat meningkatkan komunikasi dan saling percaya, untuk memperdalam kerja sama dan mengelola risiko, dan membuat hubungan militer dengan militer menjadi stabilisator dalam hubungan bilateral.

"Memperkuat pertukaran antar-militer di semua tingkat akan membantu menurunkan skeptisisme dan mencegah kesalahpahaman, salah menilai atau insiden," katanya.

Komentar itu muncul setelah Pentagon membatalkan undangan untuk China ke latihan militer internasional yang dipimpin Amerika, Rim of the Pacific.

Mattis mengatakan AS memberi peringkat tinggi bagi hubungan militer dengan militer dengan militer China-AS dan AS ingin mengelola perbedaan dan risiko, menghindari konflik dan membuat hubungan antar-militer menjadi faktor konstruktif dalam hubungan bilateral.

"Ini adalah saat yang penting dalam sejarah China dan Amerika Serikat, saat kami menjalin hubungan kami," kata Mattis.

Mattis sebelumnya mengatakan AS akan bersaing dengan penuh semangat dengan China di LCS, menuduh Beijing melakukan militerisasi di wilayah yang disengketakan dengan cara "intimidasi dan paksaan".

Jinping mengatakan kepada Mattis bahwa China akan tetap pada jalur pembangunan damai tanpa mencari ekspansi dan penjajahan, atau menyebabkan kekacauan di dunia.

Sebelumnya pada hari Rabu, Mattis bertemu dengan mitranya dari Cina Wei Fenghe dan memiliki "dialog yang disebutnya sangat terbuka dan jujur.

Wei mengatakan militer China akan secara tegas membela kedaulatan nasional, keamanan dan minat pembangunan.

Kedua menteri pertahanan juga membahas topik termasuk Taiwan, LCS dan denuklirisasi semenanjung Korea.

Ini adalah perjalanan pertama seorang kepala pertahanan AS ke China sejak 2014. Selanjutnya Mattis akan menuju ke Korea Selatan (Korsel).

Credit sindonews.com

Cegah Intervensi China, Australia Segera Sahkan UU Baru

PM Australia Malcolm Turnbull menyinggung pengaruh China di negaranya. (AFP Photo/Peter Parks)

Jakarta, CB -- Australia diperkirakan akan meloloskan undang-undang baru pada Rabu (27/6), dalam rangka mencegah intervensi asing. Langkah ini kemungkinan besar semakin memperparah ketegangan dengan China.

Meniru peraturan serupa di Amerika Serikat, Australia akan mewajibkan para pelobi asing untuk mendaftarkan diri, dan membuat mereka sah untuk didakwa jika dianggap ikut campur urusan dalam negeri.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull tahun lalu menyebut langkah ini didorong oleh "laporan mengganggu soal pengaruh China."

China telah menampik tudingan ikut campur dalam urusan Australia, tapi kekhawatiran soal donasi politik dari negara tersebut dan hubungan antara para anggota parlemen dann pengusaha Tirai Bambu semakin menguat di Negeri Kangguru.

"Akhirnya ini persoalan apakah China disebut langsung ketika undang-undang diloloskan. China tidak akan mau lagi-lagi dituding," kata James Larenceson, wakil direktur Institut Hubungan Australia-China di University of Technology Sydney.

Paket legislasi sebelum sampai ke Senat termasuk UU Skema Transparansi Perngaruh Asing, yang mewajibkan pendaftaran pelobi pemerintah asing.

Sementara itu sebuah amandemen memperluas potensi pidana untuk mendakwa para agen yang dianggap ikut campur urusan negara.

Setelah diloloskan oleh kamar bawah parlemen, paket itu diperkirakan akan lolos di Senat, di mana pihak oposisi telah menyatakan dukungan.

UU lain yang tengah digodok, yang melarang donasi politik asing, masih belum dibahas di kamar bawah.

Perseteruan diplomatik antara Australia dan China telah memengaruhi sebagian dari perdagangan dua arah yang bernilai $125 juta.

Credit cnnindonesia.com

Israel Resmi Cabut Larangan Berkunjung Bagi Warga Indonesia

Massa dari Komite Solidaritas Palestina - Yaman melakukan aksi peringatan hari Al-Quds Internasional di depan Kedutaan Besar AS, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018. Aksi bela Palestina semakin marak dilakukan menyusul klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS pada akhir 2017. TEMPO/Amston Probel

CB, Jakarta - Israel resmi membatalkan larangan berkunjung bagi pemegang paspor Indonesia. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pembatalan dilakukan setelah dilakukan kontak antara pemerintah Israel dan saluran internasional.

Selain membatalkan larangan berkunjung bagi pemegang paspor Indonesia, Israel juga mencabut pembatasan kunjungan oleh warga Israel ke Indonesia.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Emmanuel Nahshon mentweet pada Rabu pagi, 27 Juni 2018: "Setelah kontak diam-diam antara kedua negara melalui saluran internasional, pembatasan visa pada wisatawan Indonesia ke Israel dicabut, bersamaan dengan pencabutan pembatasan oleh Indonesia terhadap wisatawan Israel. Kabar baik."

Israel melarang pemegang paspor Indonesia memasuki negara itu pada 9 Juni lalu sebagai tanggapan atas keputusan Indonesia untuk menolak visa 53 warga negara Israel. Langkah ini diambil Indonesia sebagai protes atas penggunaan kekuatan bersenjata Israel terhadap para pengunjuk rasa Palestina di Jalur Gaza yang mengakibatkan 135 orang demonstran tak bersenjata tewas dan melukai lebih dari 13.000 orang lainnya.
Pembatalan larangan kunjungan bagi pemegang paspor Indonesia juga karena protes dari pelaku usaha tur dan travel Israel yang mengklaim merugi jika larangan itu diberlakukan.

Credit tempo.co

192 Personel Militer terkait Kudeta

Ilustrasi penangkapan pendukung Fethullah Gulen oleh aparat Turki. (Olcay Duzgun/Dogan News Agency/via Reuters)

Jakarta, CB -- Pihak berwenang Turki memerintahkan penahanan 192 personel militer dalam operasi mengincar pendukung ulama Fethullah Gulen yang dituding mengotaki upaya kudeta 2016 dan kini mengasing di Amerika Serikat.

Kantor kejaksaan, dikutip Reuters pada Rabu (27/6), menyatakan seorang mantan brigadir jenderal dan 30 pilot termasuk di antara 99 anggota angkatan udara yang diancam dakwaan jaksa Ankara dan tersebar di 20 provinsi lain.

Kejaksaan juga menyatakan para tahanan diduga berhubungan dengan jaringan Gulen dan berkomunikasi secara rutin melalui telepon umum, metode yang diyakini digunakan para pendukung kelompok itu.

Dalam serangkaian operasi terpisah, pihak berwenang memerintahkan penahanan 93 personel angkatan darat, laut dan penjaga pantai, kata kantor berita Anadolu.

Aparat rutin menggelar operasi sapu bersih terhadap orang-orang yang diduga mendukung Gulen sejak upaya kudeta Juli 2016. Gulen, yang mengasing di Pennsylvania sejak 1999, menampik terlibat dalam peristiwa yang menewaskan 250 orang itu.

Pada Selasa, pihak berwenang memerintahkan penahaan 132 orang dari seluruh penjuru negeri.

Secara keseluruhan, Turki telah menahan sekitar 160 ribu orang dan memecat ratusan ribu pegawai lainnya usai upaya kudeta, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya, 50 ribu orang telah resmi didakwa dan dipenjara selama proses sidang.

Sekutu-sekutu Barat mengkritik Turki atas skala operasi itu.

Pengkritik Presiden Tayyip Erdogan menudingnya menggunakan kudeta sebagai alasan untuk memberangus penentang. Turki menyatakan langkah itu diperlukan untuk memerangi ancaman keamanan nasional.

Erdogan mendapatkan lima tahun masa jabatan tambahan dalam pemilu pada Minggu kemarin. Dia juga mendapatkan banyak kewenangan baru di bawah reformasi kosntitusi yang mulai berlaku usai pemilihan.

Credit cnnindonesia.com

PBB: Pasukan Keamanan Kongo Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Demonstrasi di Kinshasa, Republik Kongo.

Foto: AP Photo/John Bompengo

Mereka diduga melakukan kekejaman, seperti mutilasi dan pemerkosaan.

CB, JENEWA -- Pasukan keamanan Kongo serta milisi dengan sengaja membunuh warga sipil, termasuk anak-anak. Mereka juga melakukan kejahatan kemanusiaan dan memicu terjadinya perang. Hal itu disampaikan para penyelidik hak asasi manusia PBB, Selasa (26/7).

"Setelah penyelidikan di wilayah Kasai Republik Demokratik Kongo, Tim Ahli Internasional yang ditunjuk Dewan Hak Asasi Manusia mengatakan mereka percaya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan, milisi Kamuina Nsapu dan Milisi Bana Mura sejak 2016 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," kata penyelidik PBB dalam sebuah pernyataan dilansir di Anadolu.

Dia mengatakan pasukan keamanan Kongo, milisi Kamuina Nsapu, dan milisi Bana Mura dengan sengaja membunuh warga sipil, termasuk anak-anak. Mereka diduga melakukan kekejaman, seperti mutilasi, pemerkosaan dan bentuk lain dari kekerasan seksual, penyiksaan, dan pemusnahan," ujarnya.

Milisi Kamuina Nsapu juga merekrut anak-anak, anak perempuan dan anak laki-laki sehingga para ahli mengatakan serangan itu dilakukan terhadap warga sipil dari beberapa kelompok etnis secara umum dan sistematis yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut ahli PBB, beberapa pelanggaran yang dilakukan bisa juga menjadi penganiayaan berdasarkan etnis. Kejahatan dan kehancuran terus terjadi dua tahun setelah konflik dimulai mengakibatkan perpindahan orang, dan perbudakan perempuan.

Menurut PBB, krisis Kasai telah menyebabkan pemindahan internal sekitar 1,4 juta orang yang tetap dalam situasi yang sangat genting, 35 ribu orang lainnya telah melarikan diri ke Angola, sekitar 3,2 juta orang terus mengalami ketidakamanan pangan, dan tingkat kekurangan gizi, terutama untuk anak-anak sangat tinggi.

Credit republika.co.id

Lebih dari 200 Orang Tewas Akibat Kekerasan di Nigeria

Peta Nigeria

Foto: Aljazeera

Kekerasan komunal di Nigeria sedang meningkat

CB, JOS -- Lebih dari 200 orang tewas dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di negara bagian Plateau, Nigeria pada pekan lalu. Otoritas negara bagian setempat mengatakan, jumlah tersebut meningkat drastis dari jumlah sebelumnya sebanyak 86 korban.

"Serangan itu sangat mengganggu karena meninggalkan bekas luka dari 200 orang yang ditinggalkan," kata Gubernur negara bagian Plateu Simon Lalong dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Nigeria Muhammadu Buhari.

Menurut Lalong, kekerasan yang terjadi pekan lalu itu menjadi peristiwa paling berdarah tahun ini dalam kerusuhan komunal yang kerap terjadi di negara tersebut. Dia mengatakan, kekerasan komunal di Nigeria juga tengah meningkat.

Lalong melanjutkan, serangan seperti yang terjadi pada akhir pekan lalu itu secara luas dikaitkan dengan siklus konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara petani dan penggembala semi-nomaden. Dia mengatakan, penyebab konflik sebagian disebabkan oleh persaingan untuk lahan subur.

Konflik tersebut telah menjadi masalah menyangkut lintas etnis dan agama. Lalong mengatkaan, Kekerasan kerap dilakukan oleh penggembala dari kelompok etnis Fulani, yang sebagian besar adalah Muslim dan petani Kristen dari suku lain.

Kekerasan di berbagai negara bagian yang berada di kawasan Middle Belt Nigeria kini telah menewaskan lebih banyak orang tahun ini daripada gerilyawan di timur laut Nigeria. Masalah keamanan nasional telah menjadi isu utama bagi presiden Buhari yang ingin melanjutkan kekuasaanya di Nigeria melalui pemilu pada Februari nanti.

Credit republika.co.id

PBB Tuding Koalisi Saudi Dalang Kematian Anak-Anak Yaman

Anak-anak di Yaman menderita gizi buruk dan kelaparan karena blokade yang dilakukan koalisi Arab Saudi.

Foto: Ali Ashwal/Save the Children

Dari 552 orang tewas di Yaman, 370 di antaranya adalah anak-anak

CB, JAKARTA -- Sebuah koalisi pimpinan Saudi bertanggung jawab atas lebih dari setengah kematian anak-anak dan yang terluka di Yaman pada perang tahun lalu. Itu diungkapkan oleh sekretariat PBB pada laman Aljazirah Rabu (27/6).

Laporan tahunan itu menyoroti anak-anak yang menjadi korban di seluruh dunia, menemukan bahwa total 1.316 anak tewas dan cacat di negara termiskin di Arab pada 2017. Arab Saudi, bersama dengan beberapa negara Arab lainnya, meluncurkan kampanye militer pada tahun 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, yang bertujuan untuk menggulingkan kemajuan yang dibuat oleh pemberontak Houthi setelah mereka menyerbu banyak negara pada tahun 2014.

Sebagian besar negara telah menarik pasukannya dari koalisi dukungan AS, dengan hanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melakukan serangan di Yaman. Laporan PBB disusun oleh staf Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan diserahkan ke Dewan Keamanan pada Senin malam.

Ini memverifikasi bahwa dari 552 anak-anak yang tewas (398 anak laki-laki, 154 perempuan), mayoritas dikaitkan dengan koalisi, yang juga disalahkan atas 300 cedera anak-anak. Kaum Houthi bertanggung jawab atas 83 anak yang tewas dan 241 orang terluka; kelompok Perlawanan Populer yang pro-pemerintah untuk 41 korban; pasukan internasional lainnya berjuang untuk pemerintah Yaman untuk 19 korban; Alqaidah di Jazirah Arab (AQAP) untuk 10 korban; dan Angkatan Bersenjata Yaman, di antara pihak-pihak lain, untuk empat korban.

"Lima puluh satu persen dari total 1.316 korban jiwa disebabkan oleh serangan udara," kata laporan itu.

Laporan itu juga menuduh Houthi maupun koalisi Saudi telah merekrut tentara anak berusia 11 tahun. Sebagian besar anak-anak berusia antara 15 dan 17 tahun, dan hampir dua pertiga dari mereka (534) bertempur di jajaran kelompok milisi Houthi.

Prajurit anak biasanya digunakan untuk mengawasi pos-pos pemeriksaan dan gedung-gedung pemerintah, patroli, atau untuk mengambil makanan dan air dan membawa peralatan ke posisi militer. Jumlah mereka yang berperang untuk berbagai pihak adalah 76.

Selain Yaman, laporan itu juga mengatakan bahwa jumlah kasus rekrutmen dan penggunaan anak-anak yang terverifikasi di Somalia (2.127), Sudan Selatan (1.221), Republik Arab Suriah (961) bertahan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Di negara-negara seperti Republik Afrika Tengah, perekrutan tentara anak meningkat empat kali lipat menjadi 299 dibandingkan tahun 2016, dengan 196 anak laki-laki dan 103 anak perempuan, yang paling muda berusia delapan tahun.

Credit republika.co.id