Gubernur Papua Lukas Enembe (Foto: Wilpret Siagian/detikcom)
Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe bicara soal kelompok pro Papua Merdeka United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Lukas mengatakan, lebih penting mengurus kesejahteraan rakyat Papua daripada menghabiskan energi memikirkan kelompok tersebut.
Lukas mengatakan, ULMWP tidak ada urusannya dengan pemerintah daerah Papua. Sebab kelompok itu merupakan gerakan diplomasi di dunia internasional.
"Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas, kewenangan untuk mengurus itu," kata Lukas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Lukas mengatakan, fokus pemerintah daerah Papua saat ini adalah bagaimana untuk mensejahterakan rakyat Papua.
"Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional," katanya.
Terkait dengan adanya warga Papua yang ikut dalam kelompok ULMWP, Lukas juga mengatakan tidak ada urusannya dengan Pemda Papua.
"Itu kan orang-orang yang berjuang di luar itu tidak ada urusan dengan kita," tegas Lukas.
Jadi NKRI harga mati?
"Bukan harga mati, tapi kita sudah katakan Papua itu sudah menjadi bagian dari negara ini (Indonesia). Jadi kita berharap, rakyatnya harus kita (perhatikan) bagaimana menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia. Kita mau itu, harus diperlakukan adil bagi mereka (rakyat Papua). Seperti kemarin, dengan (BBM) satu harga maka orang Papua merasa kami warga Indonesia," jawab Lukas.
Lukas juga menegaskan, tidak ada rakyat Papua yang ingin merdeka dari Indonesia. Sebab, Indonesia sudah merdeka, dan Papua adalah Indonesia.
"Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka," katanya.
Credit detikNews
