Senin, 29 Januari 2018

Tentara Israel Peringatkan Konsekuensi Pemotongan Bantuan pada Palestina

TEL AVIV - Tentara Israel memperingatkan konsekuensi serius dari sebuah langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi dana bantuan bagi Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Menurut laporan surat kabar Israel, Harretz, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (28/1), dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada pemerintah Israel, tentara dan badan keamanan Israel menyatakan kekhawatiran bahwa pemotongan bantuan AS akan menyebabkan kerusakan pada koordinasi keamanan dengan PA.

"Tanpa bantuan keuangan AS, PA akan merasa sulit untuk mempertahankan kemampuan pasukan keamanannya dan kemudian keinginannya untuk terus berkoordinasi dengan Israel," bunyi dokumen tentara dan badan keamanan Israel.

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Oslo yang ditandatangani antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada tahun 1993, kedua belah pihak diharuskan berkoordinasi untuk mencegah serangan terhadap Israel.

Seperti diketahui, awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan bantuan sebesar USD 60 juta kepada UNRWA, dari USD 125 juta total bantuan yang harus disalurkan ke badan tersebut.

Kemlu AS menyatakan bahwa UNRWA perlu melakukan reformasi terlebih dahulu jika ingin sisa dana sebesar USD 65 juta dicairkan. Namun, sayangnya tidak jelas bentuk reformasi yang dilakukan UNRWA.

Pemotongan dana oleh AS terjadi sebulan setelah Presiden Donald Trump memicu kecaman dunia dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Credit sindonews.com

Kantor Polisi Kolombia Dibom, Lima Petugas Tewas

BOGOTA - Sedikitnya lima petugas polisi tewas dan puluhan lainnya cedera dalam pemboman sebuah kantor polisi Kolombia. Para petugas tengah dikumpulkan untuk menerima tugas pagi mereka saat bom tersebut meledak di luar kantor polisi di kota Barranquilla.

Pejabat mengatakan bahwa serangan tersebut mungkin merupakan pembalasan atas tindakan keras terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Diperkirakan perangkat tersebut diledakkan dari jarak jauh, mungkin sudah ditanam sebelumnya.

Polisi telah menawarkan hadiah sebesar 50 juta peso (12.700 pouns) untuk informasi tentang penyerang. Seorang tersangka berusia 31 tahun telah ditangkap, kata kantor jaksa agung Kolombia.

"Kami akan menuntutnya dengan lima pembunuhan yang memberatkan, percobaan pembunuhan, terorisme dan penggunaan bahan peledak," ujar Jaksa Agung Nestor Martinez seperti dikutip dari BBC, Minggu (28/1/2018).

Surat kabar Kolombia El Tiempo mengatakan bahwa tersangka telah ditemukan di dekat stasiun tersebut dengan peralatan radio dan rencana kantor polisi. Dipercaya sejumlah orang juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut.

Selain menyebabkan lima petugas tewas, lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka dalam aksi pemboman itu. Sebagian besar cedera tidak mengancam nyawa korban, namun beberapa petugas tetap berada dalam kondisi serius di rumah sakit terdekat, kata media setempat.

Direktur kepolisian Kolombia, Jenderal Jorge Nieto, mengunjungi lokasi kejadian dan berbicara dengan beberapa petugas yang cedera.

Sementara Presiden Juan Manuel Santos mencap serangan tersebut sebagai tindakan "pengecut" dan mengatakan pihak berwenang tidak akan beristirahat sampai menemukan mereka yang bertanggung jawab.

Sementara pihak berwenang mengatakan pemboman tersebut mungkin terjadi sebagai pembalasan atas tindakan keras polisi, media setempat melaporkan bahwa hal itu mungkin telah diatur sebagai gangguan. Pasalnya, di saat yang bersamaan, sebuah mobil lapis baja dirampok di dekatnya kantor polisi itu.

Serangan tersebut juga terjadi beberapa minggu sebelum karnaval tahunan Barranquilla, yang merupakan perayaan terbesar kedua setelah karnaval Rio yang terkenal, bakal dihelat.

Credit sindonews.com

Kelompok Bersenjata Serang Akademi Militer Kabul

Ilustrasi serangan kelompok bersenjata. (Thinkstock/hurricanehank)

Jakarta, CB -- Seorang sumber aparat keamanan menyebut sekelompok orang bersenjata menyerang akademi militer di Kabul Afghanistan, Senin (29/1).

Menurut sumber AFP, beberapa pelaku serangan di Akademi Militer Marshal Fahim itu telah dilumpuhkan. Dia juga mengatakan para pelaku tidak berhasil memasuki akademi.

Sementara itu, Reuters melaporkan terjadi serangkaian ledakan di sekitar lokasi.

Mengutip seorang warga, Mohammad Ehsan, dilaporkan bahwa ledakan terjadi sekitar 5.00 waktu setempat dan berlangsung hingga kurang lebih satu jam.

Ehsan mengatakan dirinya masih bisa mendengar ledakan-ledakan yang lebih kecil dalam rentang waktu yang lebih jarang.

Seorang juru bicara kepolisian Kabul mengonfirmasi telah terjadi insiden di dalam fasilitas militer dekat Marshal Fahim.

Dia mengatakan masih belum jelas apakah ini adalah serangan atau masalah internal.

Peristiwa ini terjadi selang beberapa hari setelah Kabul diguncang serangan bom ambulans yang menewaskan lebih dari 100 orang.

Sepekan sebelumnya, serangan terpisah di Hotel Intercontinental juga terjadi dan menewaskan lebih dari 20 orang.

Kedua serangan diklaim oleh kelompok bersenjata Taliban.

Pada Oktober lalu, seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke sebuah bus yang mengangkut kadet dari akademi militer tersebut. Sebanyak 15 orang tewas karena serangan itu.

Akademi itu merupakan salah satu sekolah pelatihan utama di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Israel Jual 30 F-16 Bekas ke Kroasia Senilai Rp6,6 Triliun

PM Israel Benjamin Netanyahu dan PM Kroasia Andrej Plenkovic sepakat mendorong penjualan pesawat tempur F-16 bekas Angkatan Udara Israel ke Kroasia. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan PM Kroasia Andrej Plenkovic sepakat mendorong penjualan pesawat tempur F-16 bekas Angkatan Udara Israel ke Kroasia. Kesepakatan itu tercapai di sela-sela pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss pekan lalu.

Kroasia mempertimbangkan pembelian jet Israel untuk menggantikan armada 12 jet MiG-21. Sebanyak 30 F-16 hasil kesepakatan senilai US$500 juta (sekitar Rp6,6 triliun) itu akan dikirim akhir 2020.

"Perkembangan ini adalah ekspresi hubungan yang mendalam antara kedua negara," demikian pernyataan kantor PM Israel seperti dilansir Jerusalem Post, Jumat (26/1).

Menurut situs Times of Israel, kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan dari Amerika Serikat, sebagai pembuat pesawat dan masih ditenderkan di Kroasia.

Selain F-16 bekas Angkatan Udara Israel, pesaing lainnya adalah F-16 yang ditawarkan AS dan Yunani, juga JAS-39 Gripen buatan Saab, Swedia.

Kabar yang dilansir Defense News menyebutkan bahwa pemerintah Kroasia sebelumnya mempertimbangkan untuk membeli jet tempur buatan Prancis, Mirage, atau varian dari jet buatan Korea Selatan T-50 saat rencana tersebut terungkap pada 2015.

Media Kroasia melaporkan bahwa Israel mengubah tawaran awal sejak mendapat persaingan ketat dari Swedia. Israel menawarkan utnuk memasouk armada F-16 seri C/D yang masih aktif dipakai di Angkatan Udara Israel, juga F-16A/B yang lebih tua.

Israel 'mempensiunkan' armada F-16A dan F-16B pada Desember 2016 setelah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Israel selama 36 tahun. Berbeda dengan F-16A, varian F-16B memiliki dua kursi, diterbangkan oleh pilot dan navigator.

Menurut situs berita Jerusalem Post, pada awalnya, pesawat F-16A/B Israel ditujukan untuk Angkatan Udara Kerajaan Iran. Namun dengan jatuhnya Shah Iran dalam Revolusi Islam 1979, pesawat tersebut akhirnya diberikan kepada Israel di bawah program penjualan alutsista Peace Marble I.

Empat F-16A/B tiba di Israel pada Juli 1980. Bersama dengan F-16C/D Barak, dan salah satu F-16 tercanggih F-16I Soufa, Israel memiliki armada F-16 terbesar di luar Amerika Serikat. Yakni hampir 300 jet.

Seluruh armada F-16 milik Israel dimodifikasi dengan teknologi avionika Israel, sistem perlindungan mandiri, radar dan senjata canggih seperti rudal udara Python-4 dan 5, serta rudal udara ke darat Popeye dan Spice.

Credit cnnindonesia.com

Jokowi Temui PM Bangladesh dan Kunjungi Pengungsi Rohingya

Presiden Joko Widodo saat melakukan lawatan di Bangladesh, Sabtu (27/1). (Setkab.go.id/Nia)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh di hari kelima lawatan kenegaraan kelima negara Asia Selatan, Minggu (28/1) . Setelah itu, Presiden Jokowi dan PM Hasina menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman.

Sebelum berkunjung ke Kantor PM Bangladesh, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengikuti upacara peletakan karangan bunga di National Matryrs Memorial Savar dan peletakan karangan bunga di Bangabhandu Memorial Museum.

Siang harinya, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan menuju Cox’s Bazar untuk mengunjungi kamp pengungsi Rohingya dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh.

Dari Cox’s Bazar, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju penampungan pengungsi Kamp Jamtoli dengan menggunakan mobil. Di sini, Presiden akan bertemu dengan para pengungsi yang berasal dari Rakhine State tersebut.

Sore harinya, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan kembali ke Dhaka, Bangladesh dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Hasina akan membahas perdagangan kedua negara. Selain itu juga akan dilakukan penandatanganan MoU.

“Ada penandatanganan 5 MoU, satu mengenai Foreign Affairs Consultation, kedua Komunike Bersama mengenai IUU Fishing, lalu ketiga adalah announcement mengenai pembentukan PTA, keempat menyangkut pembelian LNG dan kelima pembangunan power plant LNG. InsyaAllah ada lima yang akan ditandatangani,” kata Retno.

Credit cnnindonesia.com

Jokowi Angkat Isu Rohingya Saat Bertemu Presiden Bangladesh

Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Pakistan Mamnoon Hussain di Istana Kepresidenan Aiwan-e-Sadr, Islamabad, Pakistan, Jumat malam 26 Januari 2018. (Biro Pers Setpres/Rusman)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo membahas isu Rohingya dari negara bagian Rakhine dalam pertemuan dengan Presiden Bangladesh Abdul Hamid di Credential Hall, Istana Kepresidenan Bangabhaban, Dhaka, Sabtu (27/1).

Isu tersebut juga bakal dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina sebelum berkunjung ke kamp pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh, Minggu (28/1).

Krisis kemanusiaan di Rakhine State juga menjadi pembicaraan saat Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Hasan Hassan Mahmood Ali di Hotel Pan Pacific Sonargaon, Dhaka, Bangladesh.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Bangladesh dalam menampung para pengungsi di Rakhine State," kata Presiden Jokowi kepada Menlu Bangladesh seperti diunggah di situs setkab.go.id.

Karena itu, kata Jokowi, Indonesia sebagai negara sahabat berusaha meringankan beban Bangladesh dengan mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan.

"Terima kasih juga telah memberikan izin bagi pekerja kemanusiaan Indonesia untuk membantu di kamp pengungsi di Cox's Bazar," kata Jokowi.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Presiden Bangladesh menegaskan kedekatan negaranya dengan Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Jasa ini, kata Retno, tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Bangladesh.

"Kedua pemimpin sepakat kerja sama ekonomi akan mejadi prioritas bagi hubungan kedua negara," kata Menlu RI.

Dalam pertemuan dengan Presiden Bangladesh, Presiden Jokowi juga menyatakan banyaknya persamaan-persamaan yang dimiliki kedua negara. Hal tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Bangladesh.

Credit cnnindonesia.com

Serangan dengan Ambulans di Kabul, 40 Orang Tewas

Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan dengan menggunakan mobil ambulans di Kabul, Afghanistan. Taliban mengklaim bertanggung jawab. (AFP/Wakil Kohsar)

Jakarta, CB -- Seorang pria mengemudikan ambulans berisi bahan peledak, lalu meledakkannya di Kabul, Afghanistan, Sabtu (27/1). Serangan ini menewaskan 40 orang dan melukai 140 lainnya.

Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Nasrat Rahimi, serangan ini terjadi pukul 12.45 waktu setempat, setelah mobil ambulans itu melewati pos pemeriksaan keamanan.

Polisi lalu mengidentifikasi penyerang di pos pemeriksaan kedua, namun tidak bisa menghentikannya sebelum ia meledakkan diri di dekat gedung Kementerian Dalam Negeri.

Dilaporkan CNN, korban terluka dirawat di rumah sakit-rumah sakit sekitar Kabul.

Juru bicara kelompok Taliban, Zabiullah Mojahid, mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini.

Serangan ini terjadi hanya berselang sepekan setelah kelompok bersenjata menyerang Intercontinental Hotel di Kabul. Insiden ini menewaskan setidaknya 22 orang, 14 di antaranya merupakan warga negara asing dan delapan korban lain warga Afghanistan. Enam pria bersenjata tewas oleh pasukan keamanan Afghanistan.

Taliban juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Sementara itu, pada Rabu lalu, militan ISIS menyerang kantor lembaga bantuan Save the Children di Jalalabad, timur Afghanistan, menewaskan setidaknya empat orang.

Credit cnnindonesia.com

Siapa Haqqani, Otak Bom Ambulans di Kabul

Korban ledakan bom ambulans di Kabul, Afghanistan, Sabtu (27/1). (Foto: REUTERS/Mohammad Ismail)

Kabul, CB -- Jaringan Haqqani, kelompok yang berafiliasi ke Taliban, mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom ambulans yang mengguncang Kabul, Sabtu (27/1) siang waktu setempat. Sebanyak 95 orang tewas dan 158 terluka. Sebenarnya siapa Haqqani ini?

Dilansir dari AFP, kelompok itu dipimpin oleh Sirajuddin Haqqani, wakil pemimpin Taliban Afghanistan, yang sudah melancarkan aksi brutal di negeri itu sejak invasi Amerika Serikat.

Kelompok ini didirikan oleh Jalaluddin Haqqani, sebelumnya adalah seorang komandan mujahidin yang melawan Soviet pada 1980-an dengan bantuan Amerika Serikat dan Pakistan. Atas keberaniannya, Jalaluddin Haqqani mendapat perhatian Amerika Serikat, khususnya CIA. Bahkan, anggota kongres AS Charlie Wilson, pernah mengunjunginya secara pribadi.

Jalaluddin Haqqani juga menjalin kontak yang dekat dengan kelompok jihad Arab Saudi, termasuk dengan Usama bin Ladin. Dia kemudian menjadi menteri dalam rezim Taliban saat berkuasa di Afghanistan.

Awalnya dipuji, kini kelompok Haqqani mendapat label teroris dari Amerika Serikat. “Saat Anda mendengar pejabat AS bicara siapa yang paling menakutkan bagi mereka, mereka akan selalu bicara soal Haqqani,” kata analis Michael Kugelman dari Wilson Center di Washington, seperti dikutip AFP.

Haqqani terkenal karena kerap melakukan aksi bom bunuh diri dengan ledakan yang besar. Mereka dituding berada di balik bom truk di jantung Kabul pada Mei tahun lalu yang menewaskan 150 orang. Meski, Sirajuddin Haggani membantah tuduhan tersebut.

Kelompok ini juga dituduh membunuh pejabat-pejabat top Afghanistan dan menculik orang-orang barat untuk dimintai tebusan. Termasuk Joshua Boyle asal Kanada, dengan istrinya Caitlan Coleman yang asal AS, dan tiga anak mereka yang lahir selama penculikan. Mereka juga disebut menculik tentara AS Bowe Bergdahl, yang telah dibebaskan pada 2014.

Saat AS melakukan invasi banyak pejuang Taliban yang melarikan diri ke Pakistan dan kemudian melancarkan aksi terhadap orang-orang AS. Begitu juga kelompok Haqqani, yang kerap menyerang NATO dari perbatasan di Miran Shah, kota terbesar di Waziristan Utara, salah satu daerah semi otonomi di Pakistan.

Bercokol di Pakistan, ini membuat kelompok Haqqani disebut dekat dengan badan intelijen Pakistan, terutama dalam konfrontasi dengan India. Kelompok itu sudah beberapa kali berada di balik serangan terhadap instalasi milik India di Afghanistan. Haqqani disebut ‘dipakai’ untuk menekan keberadaan India di Afghanistan.

Sudah lama Amerika Serikat menekan Pakistan untuk membasmi kelompok militan, dengan Haqqani sebagai prioritas utama.
Presiden AS Donald Trump bahkan pernah menuding Pakistan memainkan permainan ganda di Afghanistan dan melindungi pembuat kekacauan.

Pakistan berkali-kali membantah tudingan itu dan menuduh Washington mengabaikan ribuan orang Pakistan yang tewas akibat kelompok militan. Pakistan bahkan membantu membebaskan keluarga Boyle.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Moskow tahan pemimpin oposisi jelang pemilihan presiden

Pendukung pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny membawa poster bergambar Presiden Vladimir Putin bersama Adolf Hitler, dalam sebuah aksi di Vladivostok, Rusia, Sabtu (7/10/2017). Tulisan pada poster berbunyi, "Sedikit lagi dan kau akan melakukan yang aku tak mampu". (REUTERS/Yuri Maltsev/djo/17)

Moskow, Rusia (CB) - Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny ditangkap saat ia menghadiri pertemuan terbuka protes untuk memboikot pemilihan presiden mendatang di negeri itu, kata Polisi Kota Moskow pada Minggu (28/1).

"Polisi Moskow telah menahan Navalny, salah seorang penyelenggara acara publik tidak sah di Jalan Tverskaya," kata dinas pers kepolisian, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Senin pagi. Ditambahkannya, pemimpin oposisi itu belakangan dibawa ke Departemen Polisi Wilayah untuk dimintai keterangan.

Satu protokol pelanggaran administrasi akan disusun dan diajukan terhadap Navalnya karena pelanggarannya terhadap prosedur mengenai penyelenggaraan atau pengadaan pertemuan, pertemuan terbuka, demonstrasi atau kegiatan masyarakat serupa, kata polisi.

Menurut polisi, sebanyak 1.000 orang ikut dalam pertemuan terbuka tidak sah tersebut di bagian tengah Jalan Tverskaya di sekitarnya di Moskow.

Pada pagi hari yang sama, petugas penegak hukum menyerbu kantor Yayasan Anti-Korupsi milik Navalny di Moskow dan menahan sejumlah anggota staf yayasan itu, kata juru bicara yayasan tersebut.

Kantor berita Rusia, RIA Novosti, pada awal pekan lalu melaporkan bahwa para pendukung Navalny telah mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Praja Moskow mengenai penyelenggaraan protes pada Minggu yang melibatkan 15.000 orang di pusat kota Moskow, tapi belakangan permohonan tersebut ditolak.

Navalnya telah menyeru para pemilih agar memboikot pemilihan presiden yang dijadwalkan digelar pada 18 Maret, yang ia katakan akan menjadi "pemilihan palsu" yang dicurangi.

Mahkamah Agung Rusia menolak permohonan oleh Navalnya dan menegakkan larangan bagi keikut-sertaannya dalam pemilihan presiden 2018 karena ia dituduh melakukan penggelarapan di satu perusahaan kayu.

Lebih dari 5.000 orang menghadiri pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh pendukung Navalny di kota besar lain di Rusia pada Minggu, kata Dewan Kepresidenan Rusia bagi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Masyarakat Sipil di dalam satu pernyataan.

Credit antaranews.com

Presiden Yaman perintahkan gencatan senjata di Aden

Presiden Yaman, Abedrabbo Mansour Hadi (REUTERS)

Aden (CB) - Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi pada Minggu (28/1) memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan gencatan senjata di ibu kota sementara, Aden, setelah bentrokan sengit dengan separatis selatan.

Perintah itu dikeluarkan dalam sebuah komunike yang dirilis Perdana Menteri Ahmed bin Dagher kepada komandan pasukan pemerintah di Aden selatan.

"Berdasarkan instruksi dari President Hadi, komandan tertinggi angkatan bersenjata Yaman, dan setelah perundingan dengan koalisi Arab… kalian harus memerintahkan semua unit militer untuk melakukan gencatan senjata segera," menurut isi komunike yang dilihat AFP.

Komunike tersebut memerintahkan pasukan pemerintah untuk kembali ke pangkalan, dan menyebutkan semua posisi yang diambil pada Minggu harus dikosongkan oleh semua pihak tanpa syarat, demikian laporan AFP.

Credit antaranews.com

Pakar PBB serukan Mesir hentikan eksekusi

Logo Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (REUTERS/Carlo Allegri)

"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut ..."

Jenewa (CB) - Pemerintah Mesir harus menghentikan eksekusi sampai meninjau semua hukuman mati dan mengulangi setiap vonis dalam persidangan yang dinilai tidak adil, demikian laporan lima pakar independen hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Kami mengajukan beberapa perkara khas dengan pihak berwenang Mesir dan terus menerima lebih banyak. Dengan tuduhan serius terus-menerus itu, kami mendesak Pemerintah Mesir menghentikan semua eksekusi, yang tertunda," catat para pakar HAM PBB, Jumat (26/1).

Wakil Tetap Mesir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejauh ini menanggapi seruan tersebut, namun jaksa dan sumber pengadilan Mesir menolak kritik tersebut.

Pakar independen HAM PBB juga mencatat,"Pihak berwenang harus memastikan bahwa semua hukuman mati ditinjau, dan jika hukuman didasarkan atas pengadilan tidak adil, maka pastikan dilakukan pemeriksaan ulang agar kewajiban hak asasi manusia di Mesir dihormati sepenuhnya."

Sementara itu, pemberontakan ISIS di Sinai Utara telah meluas, termasuk pada target sipil pada tahun lalu, dan Mesir bulan ini memperpanjang keadaan daruratnya selama tiga bulan lagi, sehingga kewenangan pihak berwenang dapat menindak keras semua pihak yang disebut sebagai musuh negara.

Kelima pakar independen, yang bertugas selaku pelapor khusus ke Dewan HAM PBB, juga menilai bahwa hukuman mati harus digunakan hanya untuk kejahatan yang paling serius dan setelah sebuah proses dengan semua perlindungan hukum.

Para ahli itu adalah Jos Antonio Guevara Bermadez, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, Nils Melzer dan Fionnuala D. Na Aolain.

Mereka juga mencatat adanya penahanan sewenang-wenang, eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan terabaikannya perlindungan HAM saat Pemerintah Mesir melawan terorisme.

"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut yang diberikan berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk, seringkali selama masa penghilangan paksa," demikian salah satu catatan mereka, layaknya dikurip Reuters.

Jaksa penuntut umum dan sumber peradilan Mesir mengatakan vonis dalam semua kasus didasarkan pada bukti dari penyelidikan, pengakuan dan bukti forensik, namun pengadilan tidak bergantung pada pengakuan yang mereka percaya sebagai hasil penyiksaan atau pemaksaan.

Saat berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, sumber tersebut mengatakan bahwa pernyataan pakar HAM PBB tersebut merupakan campur tangan dengan urusan peradilan Mesir, dan mengatakan hukuman mati hanya dilakukan setelah proses pengadilan yang adil di mana hak dan pembelaan terhadap terdakwa dijamin sesuai dengan hukum.

Sumber itu juga mengatakan bahwa mereka yang dihukum karena melakukan kejahatan, yang mengakibatkan kematian orang tidak bersalah dan mengancam stabilitas dan keamanan nasional, yang menjadi pelanggaran berat di Mesir.

Credit antaranews.com

Pangeran Alwaleed Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi

Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud.

Foto: EPA-EFE/LUCAS DOLEGA

Dia akan dibersihkan dari semua tuduhan bersalah dan dibebaskan.

CB, RIYADH -- Miliarder Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal telah dibebaskan setelah ditahan selama dua bulan saat operasi pembersihan korupsi. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Hotel Ritz Carlton Riyadh, Alwaleed mengatakan, dia akan dibersihkan dari semua tuduhan bersalah dan dibebaskan.
Alwaleed ditahan pada November 2017 lalu oleh badan antikorupsi baru yang dipimpin putra mahkota Saudi. Puluhan pangeran, politisi, dan pengusaha senior ditahan dalam operasi tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi oleh putra mahkota Saudi. Mereka ditahan di hotel mewah Ritz Carlton, Riyadh.

Dalam wawancara pertamanya sejak ditahan dan beberapa jam sebelum pembebasannya, Alwaleed menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus korupsi apapun. Dia akan tetap mengontrol penuh perusahaan investasi global miliknya, yakni Kingdom Holding Co tanpa harus menyerahkan aset-aset kepada negara. Pria berusia 60 tahun tersebut menggambarkan penahanannya adalah kesalahpahaman, dan dia mendukung upaya reformasi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

"Tidak ada dakwaan, hanya ada beberapa diskusi antara saya dan pemerintah," ujar Alwaleed dilansir Reuters, Senin (29/1).

Penahanan Alwaleed mengkhawatirkan bagi warga asing. Sebab, dia memiliki pengaruh secara internasional sebagai investor di sejumlah perusahaan besar seperti Twitter dan Citigroup. Tak hanya itu, dia juga memiliki sejumlah hotel ternama termasuk Geroge V di Paris dan Plaza di New York.

Tercatat saham di Kingdom Holding langsung melonjak sebesar 10 persen, ketika Alwaleed dibebaskan. Kenaikan saham ini memberikan tambahan terhadap pundi-pundi harta Alwaleed sebesar 850 juta dolar AS.

Pada November lalu, Forbes memperkirakan kekayaannya bersih Alwaleed mencapai 17 milliar dolar AS. Hal ini yang membuatnya menjadi orang terkaya ke-45 di dunia.

Figur dari kalangan atas lainnya yang telah dibebaskan antara lain Kepala Jaringan Televisi MBC Waleed al-Ibrahim, dan Khalid al-Tuwaijiri, yang merupakan mantan kepala istana kerajaan. Kejaksaan Agung Saudi menyatakan pada awal pekan ini sebanyak 90 tahanan telah dibebaskan setelah berbagai tuduhan terhadap mereka dicabut.

Beberapa tahanan itu ada yang telah menyerahkan uang tunai, real estate, dan aset lain untuk kebebasan mereka. Sementara, Otoritas kini masih menahan 95 orang. Beberapa orang itu akan dibawa ke pengadilan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jumat, 26 Januari 2018

AS Bantah Kapal Perangnya Diusir China dari Laut China Selatan

WASHINGTON - Pentagon membantah klaim Beijing bahwa pasukan China mengusir kapal perang Amerika Serikat (AS) keluar dari kawasan Laut China Selatan. Kapal USS Hopper sebelumnya patroli di kawasan sengketa yang membuat Beijing marah.

”Tidak ada yang membawa kapal angkatan laut keluar dari mana saja,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada The Washington Free Beacon. “Keseluruhan gagasan bahwa kami kabur tidak benar.”

Surat kabar milik Partai Komunis China, People’s Daily, dalam sebuah laporan menyebut kapal perang AS, USS Hopper, yang dipersenjatai rudal telah melanggar kedaulatan Beijing.

”Pada tanggal 17 Januari, kapal perusak USS Hopper dengan rudal berlayar di dekat Pulau Huangyan, China, tanpa izin dari pemerintah China,” tulis surat kabar tersebut.

”Angkatan Laut China segera mengidentifikasi kapal perang AS dan memperingatkan bahwa kapal itu harus meninggalkan perairan China. Provokasi ceroboh tersebut berakhir dengan aib bagi Angkatan Laut AS.”

Pejabat Pentagon tersebut mengatakan, meskipun pasukan China mengontak melalui radio, kapal USS Hopper tidak pernah keluar dari jalur yang ditetapkannya, dan kapal tersebut melakukan operasi yang tidak salah. Kapal USS Hopper merupakan kapal perang ke-13 yang dikirim Angkatan Laut AS untuk patroli di Laut China Selatan sejak tahun 2015.

”Pasukan AS beroperasi di kawasan Asia Pasifik setiap hari, termasuk di Laut China Selatan,” kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Jamie Davis kepada Washington Free Beacon, yang dilansir Kamis (25/1/2018).

”Semua operasi dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkannya,” ujar Davis.

Pulau Huangyan yang didekati kapal perang AS itu juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. Pulau itu merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan bahwa Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS itu untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.

Pentagon selama ini menegaskan bahwa patroli kapal perang di Laut China Selatan sebagai bagian dari misi menegakkan kebebasan bernavigasi di perairan internasional.

“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu.

Credit sindonews.com

Kapal Perang AS Dituduh Langgar Kedaulatan China

SHANGHAI - Kementerian Luar Negeri China menuduh sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) melanggar kedaulatan Beijing karena memasuki perairan teritorialnya tanpa izin. China menyatakan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya.

Pada 17 Januari 2018 petang, kapal perang USS Hopper muncul dalam jarak 12 mil laut dari Pulau Huangyan di Laut China Selatan. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China di situsnya pada hari Sabtu (20/1/2018).

Pulau Huangyan juga dikenal sebagai Scarborough Shoal merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS tersebut untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.

Lu mengatakan bahwa kapal tersebut melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China. Selain itu, kapal tersebut juga dianggap mengancam keamanan kapal dan personel China di sekitarnya.

AS telah mengkritik China karena telah membangun pulau dan instalasi militer di wilayah sengketa di Laut China Selatan. Menurut Washington, tindakan Beijing itu akan membatasi kebebasan navigasi di perairan internasional.

Kapal-kapal perang AS telah melakukan serangkaian patroli “kebebasan navigasi” di wilayah itu.

“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu, dikutip Reuters.

Credit sindonews.com

Lacak Muslim Uighur, China Uji Sistem Pengenalan Wajah

BEIJING - China tengah menguji sistem pengenalan wajah baru yang melacak anggota komunitas Muslim Uighur yang menjadi target. Sistem itu juga akan memberi tahun polisi saat mereka keluar dari area aman yang ditetapkan.

Dikutip Asean Correspondent dari Bloomberg, Jumat (26/1/2018), teknologi tersebut digunakan di desa-desa yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang, China barat. Menurut seseorang yang mengetahui proyek tersebut, polisi akan mendapat pemberitahuan jika seorang individu berada dalam jarak lebih dari 300 meter dari rumah atau tempat kerja mereka.

"Proyek peringatan ini menghubungkan kamera keamanan dengan database individu yang telah menarik perhatian pihak berwenang dan melacak gerakan mereka di wilayah tertentu," kata sumber Bloomberg. Ia menambahkan bahwa polisi kemudian dapat menindaklanjuti dengan mencegat individu, mengunjungi rumah mereka, atau menanyai mereka, keluarga dan teman.

Kontraktor pertahanan negara yang dikelola China, Electronics Technology Group, memimpin proyek tersebut. Kontraktor mengklaim bahwa ini adalah bagian dari usaha perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengumpulkan data tentang pekerjaan, hobi, kebiasaan konsumsi, dan perilaku warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.

Namun kritikus telah mengemukakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mengubah kawasan ini menjadi negara polisi berteknologi tinggi.

"Sistem seperti ini jelas sangat sesuai untuk mengendalikan orang," kata pakar keamanan Jim Harper, wakil presiden eksekutif Competitive Enterprise Institute. "'Tolong tunjukkan kartu identitas' adalah simbol yang hidup di bawah tirani di masa lalu. Sekarang, pejabat pemerintah tidak perlu bertanya. "

Wilayah Xinjiang - rumah bagi lebih dari 10 juta etnis Muslim Uighur - berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini telah menjadi salah satu tempat paling banyak dikontrol di dunia.

Pemerintah daerah telah memerintahkan penduduk untuk memasang sistem pelacakan satelit di mobil mereka. Orang harus tunduk pada pemindaian wajah untuk memasuki pasar, membeli bahan bakar atau mengunjungi tempat-tempat seperti terminal bus utama ibukota Urumqi.

Perlakuan China terhadap etnis minoritas, telah menjadi bahan kritik yang sering dilakukan oleh negara-negara AS dan Eropa.

Menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch, Peraturan Anti-Ekstrimisme Xinjiang, yang melarang penggunaan jenggot atau kerudung di tempat umum, mulai berlaku pada tahun 2017.

Pihak berwenang Xinjiang juga mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang orang tua menamai anak-anaknya dengan puluhan nama dengan konotasi religius, seperti Saddam dan Medina, atas dasar bahwa mereka dapat membangkitkan semangat religius.

Pekan ini, seorang pejabat keamanan di Kashgar mengatakan kepada Radio Free Asia, setidaknya 120 ribu orang Uighur telah terikat pada "kamp pendidikan ulang" politik yang mengingatkan pada era Mao yang melintas di seberang perbatasan barat negara itu.

Sementara China menyalahkan beberapa warga Uighur atas serangan "teroris", para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari orang-orang Uighur. Para ahli juga menilai bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.

Credit sindonews.com

Demi Kurdi, Pasukan Amerika Serikat vs Turki Perang di Suriah

Militan Kurdi YPG siap mempertahankan Manbij setelah pasukan Turki menyerang Afrin [Reuters]

CB, Jakarta - Perang terbuka antara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan Turki di Manbij, Suriah, dikhawatirkan bakal terjadi.

Sejak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pasukannya mengejar pemberontak Kurdi di Afrin, Suriah, pada Sabtu, 20 Januari 2018, militer Turki telah menguasai setidaknya 11 desa di utara Suriah.

Tank militer Turki berada di kota Hassa yang berbatasan dengan Suriah di provinisi Hatay, Turki, 21 Januari 2018. Pasukan dan tank-tank Turki hari Minggu 21 Januari memasuki wilayah Suriah untuk melakukan serangan terhadap milisi Kurdi. Caglar Ozturk/Dogan News Agency via REUTERS

Langkah militer Turki tersebut tidak berhenti di situ, mereka merangsek ke Manbij, kota yang terletak di sekitar 100 kilometer sebelah timur Afrin, tempat militan Kurdi bertahan sekaligus menjadi pangkalan militer Amerika Serikat melawan ISIS.
"Turki bisa jadi akan berhadapan dengan pasukan Amerika Serikat dan NATO di Manbij," Al Jazeera melaporkan, Kamis, 25 Januari 2018.
Anggota militer Amerika Serikat yang beroperasi di sana mengatakan, pasukannya memiliki hak mempertahankan diri menghadapi berbagai serangan dan tidak diragukan lagi melakukannya.

Warga Kurdi menyaksikan serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat ke ISIS di Kobani, perbatasan Suriah-Turki, 20 Oktober 2014. BULENT KILIC/AFP/Getty Images
"Jelaslah bahwa kami sangat waspada dengan apa yang terjadi, khususnya di kawasan Manbij sebab pasukan kami berada di sana," kata juru bicara Kolonel Ryan Dillon kepada kantor berita Reuters. "Pasukan koalisi memiliki hak melekat mempertahankan diri dan akan melakukan apapun jika diperlukan," ujarnya.

Sharfan Darwish dari Dewan Militer Manbij -satu unit sayap militer Kurdi Suriah- mengaku mendapatkan serangan dari militer Turki di Afrin. "Kami siap siaga menghadapi perang melawan Turki."

Credit TEMPO.CO

Iran: Arab Saudi Selundupkan Senjata dan Granat

Tentara Arab Saudi berjaga di sepanjang perbatasan dengan bersenjata lengkap. Tentara Arab Saudi mengerahkan kendaraan tempur canggih untuk menghadapi militan Houthi Aden, Yaman, 30 September 2015. REUTERS/Faisal Al Nasser

CB, Jakarta - Hubungan Iran dengan Arab Saudi diperkirakan kian mendidih menyusul laporan kantor berita IRNA bahwa badan intelijen Iran menyita sejumlah senjata termasuk bom, amunisi dan granat dari Arab Saudi.

Pemberontak Houthi berkeliling sembari mengangkat senjata mereka saat merayakan kematian mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, di Sanaa, Yaman, 4 Desember 2017. REUTERS
Laporan IRNA, Rabu, 24 Januari 2018, menyebutkan, bom selundupan tersebut disita oleh aparat keamanan di wilayah timur dan dibawa oleh agen intelijen Arab Saudi masuk ke Iran.

Warga melihat sejumlah bangunan yang hancur akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Sanaa, Yaman, 9 Juni 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

"Penyitaan itu bersamaan dengan operasi melawan sparatis Kursdistan di Kota Marivan dekat perbatasan Irak. Di kota ini, aparat menyita sejumlah granat dan roket," tulis Washington Post mengutip Associated Press, Kamis, 25 Januari 2018.

Di kota tersebut, pasukan Iran kerap bertempur melawan kelompok bersenjata ISIS dan militan Kurdistan. Arab Saudi berkali-kali menuduh Iran mengirimkan senjata ke Houthi Yaman yang berperang melawan koalisi pimpina Saudi.

Credit TEMPO.CO

Putin: Pembom Strategis Baru Tingkatkan Triad Nuklir Rusia

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin memuji versi modern dari pesawat pembom strategis Tu-160. Menurut Putin, versi modern pesawat itu akan memperkuat triad nuklir Rusia.

Pujian disampaikan setelah Putin menyaksikan uji terbang pesawat tempur terbesar di dunia tersebut pada hari Kamis.

“Kebangkitan Tupolev Tu-160 adalah langkah serius dalam pengembangan industri berteknologi tinggi dan dalam memperkuat kemampuan pertahanan negara kita, karena itu adalah salah satu elemen triad nuklir kita di udara,” kata Putin.

Uji terbang pesawat pembom supersonik bertenaga nuklir itu berlangsung di Kazan.Triad nuklir negara tersebut biasanya terdiri dari pesawat pembom strategis, rudal balistik antarbenua dan kapal selam nuklir.

Staf dari Kazan Aviation Factory sengaja mengundang presiden Putin untuk ikut terbang dengan pesawat pembom modern Tu-160.

Setelah mengikuti uji terbang tersebut, orang nomor satu Rusia ini menginginkan versi sipil dari pesawat supersonik Tu-160 untuk tujuan komersial.

Rusia pernah memiliki pesawat penumpang supersonik, Tu-144, tapi beroperasi kurang dari satu dekade dan secara ekonomi dinyatakan tidak layak.

Hal yang sama terjadi pada pesawat sejenis lainnya, British-French Concorde, yang melakukan penerbangan terakhirnya pada tahun tahun 2003.

Menurut Putin, pesawat supersonik sipil bisa melihat kebangkitan ekonomi saat ini.

”Tu-144 disingkirkan dari produksi karena biaya tiket pesawat harus mempertimbangkan rata-rata gaji di suatu negara. Situasinya berbeda sekarang. Ada perusahaan besar yang bisa mengoperasikan pesawat semacam itu,” katanya, yang dilansir dari Russia Today, Jumat (26/1/2018).

Credit sindonews.com

Qatar Berencana Beli S-400 Rusia

MOSKOW - Pemerintah Qatar dilaporkan tengah dalam tahap pembicaraan dengan Rusia mengenai rencana pembelian sistem pertahanan udara S-400. Sistem pertahanan udara kebanggaan Rusia itu saat ini memang tengah digandrungi negara Timur Tengah.

Duta Besar Qatar untuk Rusia, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah menyatakan, pembicaraan mengenai rencana pembelian S-400 oleh negaranya saat ini tengah memasuki tahap akhir. Namun, dia belum bisa memberikan kepastian kapan kesepakatan itu akan dicapai.

"Pembicaraan tentang subjek (S-400) berada pada tahap lebih lanjut," kata Fahad dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (25/1). Dia menambahkan, bahwa Qatar juga melakukan negosiasi pembelian perangkat keras militer untuk pasukan darat Qatar.

Sebelum Qatar, Arab Saudi sudah terlebih dahulu dilaporkan sedang terlibat pembicaraan dengan Rusia mengenai pembelian sistem pertahanan udara ini. Saudi dan Rusia bahkan dilaporkan telah menandatangani kesepakatan awal pembelian S-400 senilai USD 3 miliar atau lebih dari Rp40 triliun

Kesepakatan itu diketahui tercapai saat kunjungan bersejarah Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Moskow pada Oktober 2017 lalu.

Sementara itu, negara Timur Tengah lainnya, yakni Turki, saat ini tengah menunggu pengirikan tahap pertama S-400. Turki dan Rusia mencapai kesepakatan mengenai pembelian senjata itu pada awal 2017 lalu.

Credit sindonews.com

Menterinya Dihina, Kuwait Berseteru dengan Saudi

RIYADH - Kuwait dan Arab Saudi berseteru setelah pejabat Riyadh menghina seorang menteri Kuwait dengan sebutan “tentara bayaran”. Perseteruan ini memperparah krisis diplomatik di Teluk yang sebelumnya melibatkan Qatar dengan negara-negara tetangganya.

Dalam sebuah posting di akun Twitter resminya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Penasihat Istana Kerajaan Arab Saudi, Turki Al Asheikh, melontarkan hinaan terhadap Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait, Khaled Al-Roudhan.

Ujaran penghinaan ini bermula dari Al-Roudhan sebagai bagian dari delegasi Kuwit ke Doha yang disambut Emir Qatar Sheikh Tamim.

Kunjungan itu diduga membuat pejabat Saudi itu kesal, sebab Doha dan Riyadh hingga saat ini masih berseteru. Saudi bersama sekutu Arabnya—Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain—telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Namun tuduhan telah berulang kali dibantah Qatar.

Kunjungan menteri Kuwait dan rombongannya ke Doha untuk mengucapkan terima kasih kepada Sheikh Tamim atas bantuannya yang baru-baru ini mengakhiri pembekuan badan sepak bola Kuwait oleh FIFA.

Otoritas olahraga Saudi sebelumnya mengklaim ikut andil dalam memengaruhi keputusan FIFA.

”Al-Roudhan hanya tentara bayaran, tentara bayaran ini tidak akan menyakiti hubungan historis Saudi dengan saudaranya, Kuwait,” tulis Al Asheikh dalam tweet-nya. ”Apa yang dia katakan tidak mewakili apapun kecuali dirinya sendiri,” lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/1/2018).

Komentar pejabat Saudi itu sensitif bagi Kuwait karena sedang berperan untuk menengahi perselisihan Qatar dengan Saudi bersama sekutunya.

Penghinaan tersebut memicu kegemparan di Kuwait, di mana parlemen menekan pemerintah untuk merespons.

Dalam tweet berikutnya pada hari Rabu, Al Asheikh merasa pilihan kata-katanya untuk menteri Kuwait itu benar.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Khaled al-Jarallah mengatakan bahwa dia telah menyampaikan sikap "penyesalan dan teguran” melalui duta besar Saudi untuk Kuwait.

”Kami menegaskan penolakan dan keheranan kami atas penghinaan ini karena berdampak terhadap hubungan persaudaraan yang hangat dan terhormat antara kedua negara bersaudara ini,” kata Jarallah seperti dikutip kantor berita negara Kuwait, KUNA.

Credit sindonews.com

Kelompok bantuan kecam keputusan AS tahan bantuan Palestinain

Bocah Palestina membawa panci masak dalam aksi protes menentang pemotongan bantuan, diluar kantor PBB di Gaza, Rabu (24/1/2018).(REUTERS/Mohammed Salem) ()

Washington (CB) - Pemimpin 21 kelompok bantuan kemanusiaan menulis kepada pemerintahan Trump pada Rabu untuk mengajukan keberatan dalam bentuk terkuat atas keputusan menahan dana 65 juta dolar bagi badan PBB, yang mengurus pengungsi Palestina.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa Washington akan menahan dana 65 juta dolar, yang direncanakan untuk membayar Badan Pemulihan dan Pekerjaan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan itu perlu melakukan perubahan, yang tidak disebutkan.

Pemimpin kelompok bantuan tersebut memperingatkan dampak mengerikan jika pemotongan tersebut dipertahankan, kata surat itu, yang salinannya diberikan kepada Reuters.

"Kami sangat prihatin dengan dampak kemanusiaan dari keputusan itu pada bantuan untuk anak-anak, perempuan dan laki-laki di Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat serta Jalur Gaza," kata surat tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada Kamis membantah jika langkah tersebut untuk menghukum orang-orang Palestina, yang telah sangat kritis terhadap pengumuman Presiden Donald Trump bulan lalu bahwa dia akan memindahkan Kedutaan Besar A.S. ke Yerusalem dari Tel Aviv.

Dia mengulangi pandangan A.S. bahwa UNRWA memerlukan reformasi, dengan mengatakan bahwa ada lebih banyak pengungsi dalam program ini daripada sebelumnya, dan bahwa "uang yang masuk dari negara lain perlu ditingkatkan juga untuk terus membayar semua pengungsi tersebut."

Eric Schwartz, presiden Pengungsi Internasional dan mantan wakil Menteri Luar Negeri Urusan Populasi, Pengungsi dan Migrasi A.S., mengatakan komentar Nikki Haley, duta besar A.S. untuk PBB, itu ditujukan untuk menghukum para pemimpin politik Palestina dan memaksa mereka untuk membuat konsesi politik.

"Tapi salah jika menghukum pemimpin politik dengan menahan bantuan yang menopang kehidupan warga sipil. Ini berbahaya dan sangat berbeda dari kebijakan A.S. mengenai bantuan kemanusiaan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki pemerintahan dan rakyat AS," kata Schwartz dalam suratnya.

Departemen Luar Negeri juga mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan pangan terpisah sebesar 45 juta dolar untuk rakyat Palestina yang dijanjikan bulan lalu sebagai bagian dari Seruan Darurat Tepi Barat/Gaza, yang dipimpin UNRWA.

Nauert mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menjelaskan kepada UNRWA bahwa 45 juta dolar itu adalah sebuah janji yang ditujukan untuk membantu badan tersebut dengan "prediksi", tapi itu bukan jaminan.

Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter pada 2 Januari bahwa Amerika Serikat memberi rakyat Palestina ratusan juta dolar setahun, "tapi tidak memperoleh apresiasi atau rasa hormat."

Keputusan untuk mengekang pendanaan kemungkinan akan menambah kesulitan untuk menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dan juga meremehkan kepercayaan Arab bahwa Amerika Serikat dapat bertindak sebagai mediator yang tidak memihak.

Perundingan terakhir terhenti pada 2014, sebagian karena sikap penentangan Israel terhadap kesepakatan persatuan faksi Palestina Fatah dan Hamas, dan karena pembangunan permukiman Israel di tanah jajahannya, yang diinginkan Palestina sebagai negaranya, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

PBB: Penting untuk Tetap Pertahankan Bantuan ke Palestina

UNRWA

Foto: www.prc.org.uk

Pemotongan dana akan berdampak pada stabilitas di kawasan.

CB, NEW YORK -- Utusan Timur Tengah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nickolay Mladenov menegaskan pentingnya mempertahankan dana bantuan kepada UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) untuk diberikan kepada rakyat Palestina. Hal tersebut diungkapkan Mladenov dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Mladenov mengatakan, keberadaan dana tersebut merupakan hal vital untuk memperkuat sekaligus mempertahankan pelayanan dan semua institusi milik Palestina. Dia menambahkan, segala kemunduran yang disebabkan dari pemotongan dana tersebut hanya akan berdampak pada gangguan stabilisasi di kawasan.

"Pemotongan yang dilakukan baru-baru ini terkait pendanaan UNRWA hanya memperkuat kekhawatiran tersebut," kata Nickolay Mladenov, Jumat (26/1).

Mladenov memperingatkan, kondisi tidak menentu yang terjadi saat ini hanya akan membuat situasi semakin sulit. Situasi sekarang, dia menambahkan, hanya akan memberikan keuntungan bagi kelompok esktremis serta berpotensi menimbulkan konflik baru.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan 65 juta dari 125 juta dolar dana bantuan kepada Palestina. Belakangan, Trump kembali mengancam akan menarik bantuan tersebut jika Palestina enggan naik ke meja perundingan.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley kemudian menyebut Palestina tak mau menciptakan perdamaian di kawasan. Dia mengatakan, AS tidak akan membujuk Palestina atas sikap kurangnya keinginan untuk mewujudkan perdamian yang ditunjukan para pemimpin negara tersebut.

Dalam pertemuan dewan keamanan PBB itu, Haley juga memberikan kritik kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dia mengecam keinginan Abbas yang hanya akan melanjutkan negosiasi damai jika dimediasi oleh dunia internasional selain AS.

"Itu merupakan hal yang keterlaluan dan tidak menunjukan sikap seseorang yang menginginkan perdamaian," kata Nikki Haley.

Ketidakpercayaan Palestina kepada AS menyusul keputusan sepihak Paman Sam yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan itu telah melangkahi kesepakatan damai yang telah dicapai sebelumnya. Haley mengatakan, AS masih berkomitmen untuk membantu mewujukan perdamaian bersejarah antara Palestina dan Israel.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, tuduhan yang dilontarkan Haley mirip dengan tudingan Israel yang menyebut Abbas bukanlah seorang yang menginginkan perdamaian. Mansour menegaskan, tuduhan tersebut merupakan cara Israel untuk mengecoh dunia internasional dan menghindar dari tanggung jawab.

"Mereka kabur dari tanggung jawab atas buntunya perundingan damai dan situasi menyedihkan di lapangan dengan membuat klaim palsu dan memalukan tersebut," tegas Riyad Mansour.

Credit republika.co.id

Donald Trump Ancam Tahan Bantuan untuk Palestina

Presiden Donald Trump mengancam akan menahan bantuan setelah Mike Pence ditolak masyarakat Palestina, hingga mereka sepakat berunding damai dengan Israel. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut Palestina 'tidak menghormati' Amerika Serikat dan mengancam akan menahan bantuan senilai ratusan juta dolar sampai negara itu sepakat menyetujui perundingan damai yang diupayakan AS.

“Mereka [Palestina] tidak menghormati kami pekan lalu dengan menolak Wakil Presiden Mike Pence menemui mereka,” kata Trump dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Davos, Swiss, Kamis (25/1).

“Kami memberi mereka ratusan juta dolar,” kata Trump. “Uang tersebut tidak akan ke mereka kecuali mereka duduk bersama dan bernegosiasi damai,”

Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas membatalkan pertemuan yang telah direncanakan dengan Mike Pence setelah ia mendapatkan sejumlah tekanan di negaranya sendiri.

Pada pertemuan dengan Netanyahu di Davos, Trump mencoba meyakinkan dunia Arab bahwa ia dapat menjadi mediator yang adil.

“Kami memiliki sebuah pengajuan untuk perdamaian. Ini pengajuan yang baik bagi masyarakat Palestina,” kata Trump. Ia pun menambahkan, Israel akan ikut diminta membuat konsesi.

Pemerintah AS memutuskan akan memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem.(REUTERS/Ronen Zvulun)

Namun Trump juga tidak mengubah keputusannya akan Yerusalem dan pemindahan Kedutaan AS di Israel ke kota tersebut yang akan dilakukan pada 2019.

“Kami mengantisipasi ada sedikit perubahan soal pembukaan [Kedutaan AS] tahun depan,” kata Trump.

Netanyahu dengan hangat menyambut Donald Trump dan menyebut keputusan Presiden AS itu.

“Keputusan AS merupakan keputusan bersejarah, mengenalkan sejarah, mengakui kenyataan saat ini, dan dibangun atas dasar kebenaran.” kata Netanyahu.

Namun ancaman Trump tersebut ditanggapi dingin oleh Palestina. Juru bicara Presiden Mahmoud Abbas mengatakan Palestina tidak akan bertemu dengan Pemerintah AS sampai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dicabut.

“Jika Pemerintah AS tidak menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka perundingan itu tidak akan pernah ada,” kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Abbas, Kamis (25/1).

Pejabat senior Palestina lainnya, Hanan Ashrawi mengatakan keputusan Abbas tidak bertemu dengan AS bukanlah sebuah penghinaan. “Itu sebuah tanda harga diri,” katanya.

Credit cnnindonesia.com

Trump: Palestina Sudah tak Menghormati AS

Donald Trump

Foto: REUTERS/Mike Segar

Amerika mengancam akan menarik bantuan ke Palestina.

CB, DAVOS -- Presiden Amerika Serikat (SA) Donald Trump mengancam akan menarik bantuan untuk Palestina. Hal itu akan dilakukan jika pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas tidak mau mengadakan perundingan damai dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan Trump saat memberikan pidato dalam pertemuan ekonomi dunia di Davos, Swiss. Ancaman terhadap penarikan bantuan kembali ditebar menyusul penolakan kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Palestina belum lama ini.

Trump mengatakan, dirinya dan Paman Sam sebisa mungkin mengusahakan perdamaian di timur tengah. Meski demikian, dia mengatakan, Palestina sudah tidak menghormati AS dengan menolak kedatangan Wakil Presiden.

"Kami memberikan mereka jutaan dolar, angka yang sangat banyak dan tidak ada yang mengerti. Uang itu saat ini sudah tersedia tapi tidak akan diberikan jika mereka menolak duduk dan melakukan negosiasi damai," kata Donald Trump, Jumat (26/1).

AS diketahui telah menangguhkan 65 juta dari 125 juta dolar dana bantuan yang seharusnya mereka berikan kepada rakyat Palestina melalui UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Namun dana tersebut terancam tak bisa dicairkan menyusul ancaman Trump tersebut.

Pemerintahan Trump mengaku telah menyiapkan proposal perdamaian yang diklaim memiliki keuntungan bagi rakyat Palestina. Meski demikian, Trump tidak merinci lebih lanjut keuntungan yang akan didapat warga Palestina tersebut.

Sementara, pemerintah Palestina menolak kunjungan Mike Pence usai keputusan sepihak AS yang menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS rencananya juga akan merampungkan kepindahan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv pada 2019 mendatang.

Ancaman Trump dinilai dapat membuat negosiasi damai antara Palestina dan Israel semakin menjauh. Palestina mengaku enggan melanjutkan negosiasi damai dengan AS sebagai mediator perundingan tersebut.

Raja Yordania Abdullah mengatakan, Yerusalem harus menjadi bagian dari solusi komprehensif kedua negara. Dia melanjutkan, keputusan Trump merupakan tendangan keras hingga menimbulkan frustrasi bagi warga Palestina yang meniai tidak ada mediator jujur dalam konflik timur tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, tidak ada yang bisa mengganti posisi AS sebagai mediator perdamaian. Dia mengatakan, AS merupakan mediator yang jujur dan menyediakan segala fasilitas mediasi yang dibutuhkan kedua negara.

"Tidak ada organisasi dunia manapun yang bisa melakukannya," kata Benjamin Netanyahu di Davos.

Credit republika.co.id

Jerman Minta NATO Bahas Operasi Militer Turki di Afrin

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO untuk mengangkat isu operasi militer Turki melawan milisi Kurdi di Afrin, Suriah utara. Serbuan militer Ankara itu telah meningkatkan ketegangan selama beberapa hari ini.

”Saya telah meminta Sekretaris Jenderal NATO (Jens Stoltenberg) untuk membahas situasi di Suriah dan (khususnya) di bagian utara negara tersebut di dalam NATO,” ujar Gabriel dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman.

Menurutnya, Berlin bersama dengan Paris, mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan eskalasi lebih lanjut dari permusuhan di wilayah itui.”Untuk memfasilitasi akses kemanusiaan dan untuk melindungi warga sipil,” katanya yang menyebut krisis Afrin sebagai “prioritas tertinggi”.

Gabriel melanjutkan, resolusi konflik harus memperhitungkan kepentingan keamanan Turki. ”Kemungkinan negosiasi politik untuk perdamaian dan stabilitas di Suriah masih ada,” ujarnya seperti dikutip Russia Today, Jumat (26/1/2018). “Saya telah berulang kali menjelaskan kepada pemerintah Turki.”

Pada hari Minggu, diplomat Jerman itu mengkritik tindakan Ankara di Afrin dengan mengatakan bahwa hal terakhir yang dibutuhkan Suriah setelah kekalahan ISIS adalah sebuah konfrontasi militer lain di wilayahnya. Dia memperingatkan bahwa konflik antara Turki dan Kurdi Suriah membawa risiko yang tak ternilai harganya.

Gabriel juga mengindikasikan bahwa Jerman berencana untuk menunda pengiriman ekspor senjata ke Turki sehubungan dengan operasi Ankara di Suriah utara. ”Jelas bagi pemerintah federal bahwa kita seharusnya tidak memasok senjata ke titik temu ketegangan dan tidak akan melakukan itu,” katanya.

Ini bukan pertama kalinya Berlin memutuskan untuk menghentikan penjualan senjata ke Ankara, karena hubungan kedua sekutu NATO telah tegang sejak 2016. Pada bulan September 2017, Jerman menahan permintaan senjata dari Turki.

Menurut surat dari Kementerian Urusan Ekonomi Jerman pada bulan Maret 2017, yang dikutip oleh surat kabar Sueddeutsche Zeitung, total ada 11 aplikasi pengiriman senjata ke Turki yang diblokir oleh Jerman.

Credit sindonews.com