Rabu, 24 Januari 2018

Kim Jong Un Kebut Nuklir, Tak Mau Seperti Saddam dan Gaddafi

CB, Jakarta - Seorang pakar kebijakan nuklir internasional mengungkapkan, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un gencar memperluas kemampuan militernya karena takut hidupnya akan berakhir seperti mantan presiden Irak, Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya.

Jeffrey Lewis, dari Institut Ilmu Pengetahuan Internasional Middlebury di Monterey, California, Amerika Serikat menyatakan, Kim Jong Un sedang melanjutkan program senjata nuklir untuk menangkal kekuatan Amerika Serikat dan telah didorong oleh contoh-contoh Irak dan Libya.
"Kim Jong Un, saya pikir, takut berakhir seperti Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi. Dia takut bahwa kita akan melakukan kepadanya apa yang telah kita lakukan terhadap mereka, dan telah memutuskan bahwa senjata nuklir adalah cara terbaik untuk mencegahnya."

Lewis menekankan kesulitan dalam meyakinkan Kim Jong Un untuk menandatangani kesepakatan senjata nuklir terjadi setelah invasi ke Irak pada tahun 2003.

"Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang Korea Utara untuk menandatangani sebuah kesepakatan tanpa meyakinkan mereka tidak akan berakhir seperti Saddam?" jelasnya, seperti yang dilansir Express pada 21 Januari 2018.
Lewis juga menekankan bahwa pengembangan nuklir Kim Jong Un bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri, selain menggambarkan pemimpin negara komunis itu bukan seorang yang gila seperti yang dituding oleh masyarakat internasional.

Credit TEMPO.CO

Trans-Pasifik Baru akan Ditandatangani Tanpa AS

PM Jepang Shinzo Abe

Foto: Reuters

Ini kemenangan Pemerintah Jepang yang mempertahankan perjanjian Trans-Pasifik.

CB, TOKYO -- Sebelas negara yang berkeinginan untuk membentuk pakta perdagangan Asia-Pasifik setelah Amerika Serikat (AS), menarik diri dari versi sebelumnya akan menandatangani sebuah kesepakatan di Chile pada Maret mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Ekonomi Jepang pada Selasa (23/1) waktu setempat, yang menurutnya ini adalah sebuah kemenangan besar bagi Tokyo.

Dilansir laman Reuters, kesepakatan tersebut merupakan kemenangan bagi pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, yang telah melobi keras untuk menyelamatkan perjanjian tindakan tersebut, yang pada awalnya disebut Kemitraan Trans-Pasifik. Dalam salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden AS pada Januari 2017, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh 12 negara tersebut.

Abe menyebut kesepakatan tersebut sebagai dorongan untuk pertumbuhan dan reformasi di Jepang dan simbol komitmen untuk perdagangan bebas dan multilateral pada saat Trump menekankan kebijakan America First.

Menteri Perekonomian Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif yang baru untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTTP), atau TPP-11, akan menjadi mesin untuk mengatasi proteksionisme yang muncul di belahan dunia. Dia menambahkan, Jepang akan menjelaskan pentingnya kesepakatan tersebut kepada Washington, dengan harapan bisa membujuknya untuk bergabung.

Para menteri dari 11 negara termasukJepang, Australia dan Kanada, sepakat pada November mengenai elemen inti untuk bergerak maju tanpa AS. Namun tuntutan oleh negara-negara termasuk Kanada untuk langkah-langkah yang memastikan kesepakatan tersebut melindungi pekerjaan yangdiblokir dalam kesepakatan akhir.

Hasil ini menegaskan kembali komitmen kolektif negara-negara CPTPP terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi regional yang lebih besar, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Perdaganganda Industri Singapura.

Perdana Menteri Australia MalcolmTurnbull mengatakan pekan lalu bahwa kesepakatan baru tersebut akan segera membuka pinntu bagi partisipasi AS pada akhirnya.

Sementara itu Kanada, kata Motegi, yang menginginkan perlindungan industri budayanya, dan Vietnam, yang khawatir dengan peraturan perlindungan buruh, akan melakukan surat-menyurat secara terpisah dengan anggota lain mengenai topik tersebut pada saat penandatanganan tersebut.

Waktu kesepakatan itu penting bagi Kanada,yang mencoba melakukan diversifikasi ekspornya. Pembicaraan dengan Meksiko dan AS mengenai modernisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) mengalami masalah dan mungkin akan gagal.

Sebuah sumber pemerintah Kanada mengkonfirmasi bahwa Ottawa akan menandatangani kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan keuntungan nyata. Ini termasuk perlindungan budaya dan penghentian ketentuan investasi yang ditolak oleh Kanada, kata sumber tersebut, yang menolak untuk diidentifikasi mengingat sensivitas situasi tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Taiwan tak Menampik Kemungkinan Cina akan Menyerang

Cina-Taiwan

Cina curiga Presiden Tsai ingin dorong Taiwan merdeka.

CB, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tak menampik kemungkinan Cina akan menyerang negaranya. Hal ini seiring dengan meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak termasuk meningkatnya latihan militer Cina di dekat Taiwan.

"Tidak ada yang bisa menampik kemungkinan ini. Kita perlu melihat apakah pembuat kebijakan mereka adalah pembuat kebijakan yang wajar atau tidak," kata Tsai dalam sebuah wawancara di televisi Taiwan Senin (22/1) malam.

Beijing telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Taiwan yang tengah mempertimbangkan untuk memisahkan diri sejak pemilihan Tsai dari Democratic Progressive Party pro-kemerdekaan dua tahun lalu.

"Bila Anda mempertimbangkannya (hubungan Taiwan-Cina) dari perspektif regional, pembuat kebijakan yang masuk akal harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah meluncurkan perang adalah sebuah pilihan," jelas Tsai.

"Ketika pemerintah kita menghadapi perlawanan dan tekanan dari Cina, kita akan menemukan metode untuk melawan. Ini sangat penting," tambahnya.

Cina curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi yang telah menjadi garis merah bagi Partai Komunis di Beijing. Meski demikian, Tsai menegaskan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cina telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan, sehingga membuat Taipei khawatir. Cina mengatakan latihan itu rutin, tapi tidak akan mentolerir upaya Taiwan jika nekat menyatakan kemerdekaan.

"Mengenai tentara Cina yang beredar di sekitar Taiwan dan melakukan kegiatan militer, militer kita dengan hati-hati akan mengikuti setiap tindakan dan gerakan dalam lingkup pemantauan. Militer kita sangat percaya diri untuk menghadapi situasi ini," papar Tsai.

Cina masih menganggap Taiwan yang berpendirian demokratis sebagai wilayahnya dan masih berada di bawah kendalinya. Bulan ini, Taiwan dan Cina bersitegang setelah Cina membuka rute penerbangan sipil baru di dekat pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di Selat Taiwan.

Meskipun Cina telah memotong mekanisme dialog formal dengan Taiwan, Tsai mengakui kedua belah pihak saat ini masih memiliki kesempatan untuk berkomunikasi guna menghindari kesalahpahaman.

Tsai mengatakan dia yakin suatu hari Taiwan dapat memproduksi kapal selam sendiri, sebuah benda yang telah lama ditekankan olehnya untuk menghadapi angkatan laut Cina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Anggota PBB Sebut Israel Negara Apartheid

Para pemuda Palestina berjuang melawan tentara Israel.

Foto: ACT

Israel klaim telah melakukan sejumlah perbaikan.

CB, JENEWA -- Negara-negara anggota PBB mengkritik Israel dalam sesi Human Rights Council (HRC) karena tidak mematuhi undang-undang hak asasi manusia dan resolusi PBB. Bahkan beberapa negara menyebut Israel sebagai negara apartheid.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (24/1), kritik ini disampaikan saat Israel menjalani Third Period Periodic Review (UPR) , sebuah proses yang dipimpin oleh PBB yang dimaksudkan untuk menilai catatan hak asasi manusia masing-masing negara dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.

"Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang dapat disebut negara apartheid," ujar delegasi Afrika Selatan kepada delegasi Israel dan anggota PBB yang berkumpul di Palais des Nations.

Delegasi tersebut menggemakan rekomendasi dari beberapa negara anggota yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukan 50 tahun di wilayah Palestina. Sejumlah negara anggota PBB menyatakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia yang memburuk di Wilayah Pendudukan dan pelanggaran resolusi PBB secara terang-terangan.

"Kami meminta Israel untuk mematuhi undang-undang internasional dengan segera mengakhiri penjajahan kolonial dan kebijakan apartheid 50 tahun terhadap rakyat Palestina dan membongkar dinding ilegal dan memberi kompensasi kepada orang-orang Palestina atas semua kerugian yang terjadi karena kehadiran mereka," kata delegasi Palestina.

Yordania, UEA, Iran, Rusia, Malaysia dan negara-negara lain meminta Israel menghentikan pendudukan dan aneksasi tanah Palestina, pembangunan dan perluasan permukiman Israel, pemindahan paksa orang-orang Palestina dan pembongkaran rumah dan bangunan Palestina.

Inggris, Finlandia dan Austria di antara negara-negara lain yang menyatakan keprihatinan atas penahanan sewenang-wenang pada anak-anak.

Dalam sambutannya Duta Besar Israel, Aviva Raz Shechter secara terus terang menjelaskan bagaimana Israel akan menerima rekomendasi dari sesama anggota.
"Diskriminasi terus menerus terhadap Israel di HRC dan jumlah resolusi bias dan politis yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas para anggotanya tidak hanya bersaksi mengenai perlakuan tidak adil terhadap Israel tetapi juga terhadap kekurangan dewan itu sendiri, "katanya.

Shechter mengatakan Israel akan tunduk pada proses peninjauan dan menuntut perombakan HRC. "Saat ini, semakin banyak negara bergabung dengan Israel dalam mewujudkan bahwa pertunjukan absurd ini tidak dapat berlangsung selamanya dan reformasi itu perlu," katanya.

Shechter mengklaim Israel telah melakukan sejumlah perbaikan di bidang hak asasi manusia dibandingkan dengan tinjauan terakhir pada 2013. Hal ini termasuk inisiatif dan tindakan baru yang diambil oleh Israel untuk menegakkan hak-hak orang-orang penyandang cacat, minoritas, komunitas LGBT dan perempuan.

Namun, penjelesan Shechter tentang situasi orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan membuat banyak delegasi tidak terkesan. "Hubungan kita dengan Palestina akan terus menjadi prioritas tertinggi, dan terlepas dari kemunduran yang diketahui dalam proses perdamaian, kami akan terus mencari solusi abadi yang akan memungkinkan kedua bangsa kita hidup berdampingan," katanya.

Shechter juga mengaku prihatin atas tindakan perwakilan PBB yang menggunakan sesi UPR untuk mempolitisir wacana hak asasi manusia. "Ini adalah sikap sinis dan munafik yang dimaksudkan untuk mendistorsi kenyataan," katanya.

Namun menurutnya Israel akan terus bekerja sama dengan HRC dan secara serius mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat pada saat sesi berlangsung.

Sementara itu Direktur Jenderal Kementerian Kehakiman Israel,Emi Palmor, juga mengklaim adanya yperbaikan di pengadilan, mulai dari pengenalan beberapa hak dan pengamanan narapidana bagi tahanan remaja untuk mengambil alih penyelidikan atas keluhan terhadap Badan Keamanan Israel yang lebih dikenal dengan nama Shin Bet.

"Sebagian besar tidak akan mendengarkan apa yang saya katakan. Dewan ini belum mendapatkan reputasinya untuk kesetaraan atau ketidakberpihakan," katanya.

Credit republika.co.id

Israel Tuduh PBB Bias Palestina

Aksi bela Palestina di San Francisco, AS (Ilustrasi)

Foto: PressTV

Yordania meminta meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki.

CB, JENEWA -- Pemerintah Israel menuding PBB melakukan tindakan diskriminatif. Menurut Israel, sudah cukup banyak resolusi yang memperlihatkan bahwa PBB bias terhadap Palestina.

Duta Besar PBB untuk Israel Aviva Raz Shecter, yang menghadiri forum Jenewa, pada Selasa (23/1), mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bahwa negaranya selalu membela HAM dan nilai-nilai demokrasi. Sebagai contoh, Israel, kata dia, selalu berupaya mengintegrasikan beragam komunitas dan agama.

Kendati demikian, ia menilai, PBB tak pernah berlaku adil terhadap Israel. Hal ini terutama disebabkan karena sikap dan kebijakan yang diambil negaranya terkait Palestina. Padahal, ia mengklaim, Israel menganggap hubungannya dengan Palestina sebagai prioritas tertinggi. Dan Israel akan terus mencari solusi abadi yang memungkinkan kedua negara hidup berdampingan.

Namun, Shecter menyayangkan sikap Dewan HAM PBB yang sangat bias dalam membela Palestina tanpa mau mempertimbangkan keadilan bagi Israel. "Jumlah resolusi politik dan bias satu sisi yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas anggota (Dewan HAM PBB), secara otomatis bersaksi tidak hanya terhadap perlakuan tidak adil bagi Israel, tapi juga terhadap kekurangan Dewan itu sendiri dan anggotanya," kata Shecter menerangkan.

Oleh sebab itu, ia menilai, sudah saatnya dilakukan perombakan dan reformasi di Dewan HAM PBB. "Teater absurd ini tidak bisa berlangsung selamanya," ujarnya.

Dalam forum tersebut, diplomat Yordania Akram Harahsheh menegaskan kembali pelanggaran yang telah dilakukan Israel. Ia mengecam upaya yang disebutnya sebagai usaha untuk merendahkan identitas Yerusalem yang diduduki. Ia pun meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967.

Pada Desember 2017, Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu segera memicu gejolak dan gelombang demonstrasi di sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab.

AS dinilai telah mengubur potensi perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab Palestina diketahui mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka kelak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

UE Khawatirkan Operasi Baru Turki di Suriah

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini menyatakan, pihaknya merasa khawatir dengan operasi yang dilakukan Turki di Afrin, Suriah. Mogherini menuturkan, UE khawatir operasi ini akan menambah pelik situasi di Suriah.

Berbicara pasca pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara-negara UE, Mogherini mengatakan, Brussels prihatin bahwa operasi Turki di Afrin dapat merusak perundingan perdamaian Suriah di Jenewa dan menyebabkan kemerosotan situasi kemanusiaan di lapangan.

"Saya sangat khawatir," kata Mogherini mengomentari operasi yang sedang berlangsung, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (23/1).

Dia menekankan bahwa penting untuk memastikan keamanan warga sipil dan akses mereka terhadap bantuan kemanusiaan di tengah operasi tersebut. Dia juga menambahkan, penting untuk memastikan bahwa aktivitas militer difokuskan untuk menghabisi ISIS.

Situasi di Suriah menjadi sangat tegang setelah peluncuran "Operation Olive Branch" yang dilakukan Turki di Afrin. Pesawat Turki memulai serangan udara terhadap sasaran di Afrin pada hari Sabtu, sementara pasukan darat Turki memasuki wilayah tersebut pada hari Minggu.

Operasi tersebut telah menuai reaksi beragam dari dunia internasional. Damaskus menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah. Rusia juga mengatakan bahwa prinsip integritas teritorial Suriah harus mendasar. Mesir dan Iran telah menunjuk fakta bahwa serangan yang sedang berlangsung dapat mengganggu inisiatif perdamaian di negara ini.

Inggris dan Amerika Serikat telah menggambarkan kekhawatiran Ankara mengenai keamanan perbatasannya sebagai hal yang sah, sementara Prancis datang dengan sebuah inisiatif untuk mengadakan sebuah pertemuan di Dewan Keamanan PBB.

Credit sindonews.com

Inggris: Barat Harus Segera Temukan Kelemahan Rusia

LONDON - Kepala Staf Umum militer Inggris, Jenderal Nick Carter saat berbicara di Royal United Services Institute mengatakan bahwa negara-negara Barat harus segera menentukan titik lemah Rusia.

"Apa yang harus kita lakukan secara berbeda? Pertama-tama, saya berpikir bahwa kita harus menyadari bahwa Rusia menghormati kekuatan dan orang-orang yang mendukung mereka," kata Carter, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (23/1).

"Rencana awal untuk Ukraina adalah untuk memperoleh medan yang jauh lebih signifikan. Namun, Rusia terkejut oleh perlawanan Ukraina dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Kita harus mengidentifikasi kelemahan Rusia dan kemudian bermanuver secara asimetris terhadap mereka," sambungnya.

Caeter kemudian menyarankan untuk membangun institusi di negara-negara tetangga yang dapat membantu negara-negara tersebut menahan tekanan dari luar dan mengurangi ketergantungan negara-negara Barat terhadap energi Rusia.

"Kita harus memberitahu penduduk Rusia apa yang sebenarnya sedang terjadi," ucap Carter.

Dia lalu menekankan pentingnya melindungi dunia maya, dengan menyatakan bahwa Inggris sangat rentan terhadap pengaruh dan disinformasi Rusia yang jahat dan menambahkan bahwa penting untuk mempertahankan kehadiran NATO di Eropa Barat dan terus meningkatkan kemampuan aliansi tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Siap Jual Sistem Rudal S-400 ke Negara Asia Tenggara

MOSKOW - Rusia kini gencar memasarkan sistem rudal pertahanan S-400 ke Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara. Moskow mengklaim sedang bernegosiasi dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang tertarik untuk membeli sistem pertahanan udara mutakhirnya itu.

Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan, sejumlah negara tertarik mengikuti jejak Turki yang telah sepakat membeli S-400.

”Negara lain telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400, termasuk negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara,” kata Shoigu.”Negosiasi yang relevan saat ini sedang berlangsung,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (23/1/2018).

Namun, Shoigu tidak merinci negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang berminat memiliki sistem pertahanan canggih tersebut.

4 S-400 Disebar di Suriah

Sementara itu, militer Rusia mengerahkan empat unit sistem anti-pesawat S-400 tersebut ke Suriah. Video yang dirilis Kementerian Pertahanan menunjukkan kedatangan empat unit sistem itu. Yakni, dua unit dikerahkan ke Pangkalan Udara Khmeimim di Provinsi Latakia dan dua unit lainnya dikirim ke fasilitas maritim Rusia di Tartus.

Sitem rudal canggih itu saat ini juga digunakan militer Rusia. Sistem itu dirancang untuk menargetkan target aerodinamis maupun rudal balistik.

Menurut perusahaan pembuatnya, Almaz Antey, sistem rudal S-400 dapat menjangkau 36 target sekaligus.

Pada tahun 2015, Rusia mengerahkan sistem tersebut ke Khmeimim untuk memastikan keamanan pesawatnya selama operasi mereka melawan ISIS di Suriah.

Pengerahan tersebut terjadi setelah sebuah pesawat pembom Su-24 Rusia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur Turki atas tuduhan melanggar wilayah udara yang berbatasan dengan Suriah. Moskow membantah pesawat pembomnya melanggar wilayah udara Ankara.

Credit sindonews.com

Menhan AS Upayakan Cabut Larangan Kopassus Masuk Amerika

Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, menyebut Menhan AS, James Mattis, akan mengupayakan pencabutan larangan prajurit Kopassus masuk ke Amerika Serikat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis akan mengupayakan pencabutan larangan bagi prajurit Komando Pasukan Khusus (kopassus) masuk ke AS.

"Kan dulu ada sanksi Kopassus enggak boleh ke situ dan lain-lain, dia (Mattis) akan usahakan mencabut itu," kata Ryamizard usai bertemu dengan Mattis di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/1).

Ryamizard tak menjelaskan secara rinci sanksi yang dimaksud. Ia hanya menyebut sanksi yang diberikan adalah larangan masuk ke AS bagi prajurit kopassus, tidak bisa latihan bersama dengan militer AS, dan sebagainya.

AS memang pernah mengeluarkan larangan bagi Kopassus karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan elite tersebut selama operasi, di antaranya di Timor Timur, kerusuhan 1998, dan beberapa insiden lainnya.

Sejumlah jenderal TNI pun di pernah dicekal masuk ke AS, antara lain Prabowo Subianto, Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Pramono Edhie Wibowo, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Gatot Nurmantyo.

Ryamizard memahami jika Presiden AS Donald Trump merupakan sosok orang yang keras dan tidak akan mudah dirayu untuk mencabut sanksi tersebut.

Namun, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu meyakini Mattis selaku Menteri Pertahanan AS merupakan orang yang bijak sehingga bisa mengupayakan pencabutan sanksi tersebut.

"Donald Trump keras, tapi Mattis ini paling didengar di kabinet sana karena dia orang yang paling bijak walaupun ia tentara keras tapi dia bijak, maka didengar. Mudah-mudahan didengar benar ya," tutur Ryamizard.

Credit cnnindonesia.com

Mattis Tawari Ryamizard Alutsista AS

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menawarkan Indonesia untuk membeli alutsista buatan negaranya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menawarkan Indonesia untuk membeli alutsista buatan negaranya. Tawaran tersebut disampaikan Mattis dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Selasa (23/1).

Menanggapi hal tersebut, Ryamizard menyatakan Indonesia masih mempertimbangkannya. "Kemudian ke depan pasti ada karena makin tahun kan ada yang harus diganti kan tua-tua sudah pesawat terbang," kata Ryamizard seusai bertemu dengan Mattis di Kantor Kemhan, Jakarta Selasa (23/1).

"Kalau mobil 100 tahun masih jalan, kalau pesawat 50 tahun kan ngeri-ngeri juga," imbuhnya.

Namun, Ryamizard menyebut Indonesia tidak akan membeli alutsista dalam jumlah besar dari AS dalam tiga sampai empat tahun ke depan.

Hal ini lantaran Indonesia tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap alutsista sebagai kebutuhan untuk berperang.

"Kita kan enggak perang, perang kita kan sama teroris, teroris kan enggak pakai gituan (senjata)," ucapnya.

Meski begitu, Ryamizard mengungkapkan tak akan begitu saja membeli alutsista dari AS karena juga harus melihat anggaran yang dimiliki oleh Kemhan untuk pembelian alutsista.

"Ya kalau ada duitnya (beli)," ujarnya.

Saat ini, kata Ryamizard, AS juga tengah mengurangi jumlah alutsista yang dimilikinya, sehingga Indonesia akan lebih mudah jika ingin membeli dari AS.

Dia menuturkan Indonesia juga telah membeli sejumlah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Ryamizard-Mattis Bahas LCS, Korut, ISIS hingga Rohingya

Ryamizard-Mattis Bahas LCS, Korut, ISIS hingga Rohingya

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis membahas isu Laut China Selatan, Korut, ISIS, hingga Rohingya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis membahas beragam isu dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (23/1).

Di antaranya masalah Laut China Selatan, program nuklir Korea Utara, milisi negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) hingga masalah pengungsi Rohingya.

Terkait masalah Korut, Ryamizard mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk saling menahan diri menanggapi konflik di Semenanjung Korea itu, dan menyerahkannya ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelesaikannya.

"Kita serahkan saja kepada PBB agar PBB menekan Korut, jangan melakukan tindakan tidak baik, ikuti hukum internasional," kata Ryamizard seusai pertemuan dengan Mattis di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/1).

Kedua Menhan juga membahas masalah pengamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu terkait dengan pemberantasan terhadap kelompok ISIS.

Kepada Mattis, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menyampaikan tentang Konsep Our Eyes yang dibentuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Konsep Our Eyes tersebut merupakan kerjasama di bidang intelijen dalam upaya saling tukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme.

"Tadi Jenderal Mattis mengatakan dia akan bantu (Konsep Our Eyes), saya sangat senang, karena bagaimana pun AS alat-alatnya lebih canggih, kita perlu bantuan," kata Ryamizard.

Dia dan Mattis juga membicarakan perihal penanganan para pengungsi Rohingnya. Ryamizard menilai, penanganan para pengungsi Rohingya tersebut harus dilakukan dengan benar, sehingga para pengungsi Rohingya tersebut tidak menjadi bagian dari terorisme.

"Ini tidak boleh, maka itu penanganannya harus betul-betul, dan kita sudah setuju Jenderal Mattis tadi. Nah ini yang tadi kami bahas secara persaudaraan," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan sangat menghormati hubungan baik yang terjalin antara AS dengan Indonesia.

Mattis mengungkapkan AS akan terus berkomitmen untuk membangun kerjasama di sektor ekonomi, diplomatik dan keamanan dengan Indonesia di kawasan Pasifik.

Selain itu, lanjut Mattis, AS dan Indonesia juga akan terus bekerjasama secara militer serta memastikan sistem hukum dan norma internasional bisa berjalan dengan baik.

"Salah satunya memastikan kebebasan navigasi dijunjung setiap negara," kata Mattis.

Mattis menuturkan, wilayah maritim Indonesia di wilayah Pasifik merupakan wilayah vital, sehingga, lanjutnya AS kan membantu Indonesia dalam mengelola kedaulatan atas wilayah di Laut China Selatan serta Laut Natuna Utara.

"Kami merencanakan bantuan itu dalam waktu dekat, kami harus bekerjasama," ujarnya.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 23 Januari 2018

Indonesia Sesalkan Penangkapan WNI Terduga ISIS di Malaysia

Ilustrasi ISIS: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan Kepolisian Malaysia yang menangkap WNI terduga ISIS namun tak melaporkannya ke KBRI. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan tindakan Kepolisian Malaysia yang merilis kasus penangkapan Warga Negara Indonesia diduga terkait dengan teroris ISIS.

Indonesia menyesalkan tindakan tersebut lantaran Kepolisian Malaysia dianggap tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penyesalan Pemerintah Indonesia itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal.

“Indonesia menghormati hukum Malaysia dan menegaskan bahwa seperti halnya Malaysia, Indonesia juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberantas terorisme dan menghukum para pelakunya,” kata Iqbal, dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

“Namun, dalam kasus ini, kami sangat menyayangkan bahwa unit E8 Kepolisian Malaysia sudah merilis kasus ini dan identitas WNI yang dituduh terlibat ke publik/media, sebelum memberikan pemberitahuan kekonsuleran kepada KBRI Kuala Lumpur,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepolisian Malaysia dilaporkan menyatakan telah menangkap seorang ustaz dan pekerja konstruksi karena diduga terkait dengan kelompok teror ISIS.

Ustaz tersebut diketahui berkebangsaan Malaysia, sementara tersangka kedua adalah seorang warga negara Indonesia.

Kedua penangkapan diungkap pada Senin (22/1). Namun, WNI itu disebut telah ditangkap sejak 17 Januari lalu di Kuala Lumpur.

“Tindakan seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh Unit E8 Kepolisian Malaysia. Hal ini seharusnya tidak terjadi di antara dua negara sahabat yang memiliki sejarah panjang kerjasama di bidang counter terrorism,” kata Iqbal.

Iqbal juga menyebut tindakan Kepolisian Malaysia yang sudah membeberkan penangkapan WNI tanpa memberitahu KBRI bertentangan dengan kesepakatan Mandatory Consular Notification on Serious Crime pada Agustus lalu.

“Kami meminta agar KBRI Kuala Lumpur segera diberi akses kekonsuleran untuk mengklarifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan dan untuk mengetahui kasus ini secara lebih jelas,” kata Iqbal.
Dalam pernyataannya kepada media, Kepolisan Malaysia mencurigai keduanya berencana mencuri senjata api dari Markas Besar Kepolisian dan kantor-kantor polisi untuk melakukan serangan di Malaysia dan Indonesia.

Dia juga diyakini merekrut warga Indonesia lain dan mengibarkan bendera ISIS di situs konstruksi tempatnya bekerja untuk membuktikan kelompok teror itu masih aktif di Malaysia.

Otoritas setempat juga menyatakan kedua tersangka mempersenjatai diri dengan pisau dan memburu biksu Buddha di jalanan pada November lalu, untuk membalas perlakuan Myanmar terhadap Rohingya.

Credit CNN Indonesia

Amerika Serikat Bakal Buka Kedutaan di Yerusalem pada 2019

Ilustrasi: Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyebut pemerintahnya akan memindahkan Kedutaan AS di Israel ke Yerusalem sebelum akhir 2019. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan Kedutaan AS di Israel akan pindah ke Yerusalem sebelum akhir 2019. Pence mengatakan hal tersebut dalam pidatonya di depan Parlemen Israel, Senin (22/1).

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada bulan lalu, dan mengatakan akan segera memindahkan kedutaannya kota tersebut.

“Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah kami akan memajukan rencana untuk membuka Kedutaan AS di Yerusalem, dan kedutaan tersebut akan beroperasi sebelum akhir tahun depan,” kata Pence dalam pidatonya.

“Yerusalem adalah ibukota Israel, dan, dengan demikian, Presiden Donald Trump telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk segera memulai persiapan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem,” lanjut Pence.

Pidato Pence di depan Parlemen Israel tersebut awalnya sempat terganggu dengan protes dari anggota parlemen yang mengajukan tanda protes berbahasa Arab dan Inggris berbunyi: “Yerusalem adalah ibukota Palestina”. Anggota tersebut lalu diusir oleh penjaga.

Pence merespons protes tersebut dengan senyuman dan mengatakan: “Saya dengan amat rendah hati berdiri di hadapan demokrasi yang semarak ini”.

Sebelumnya, AS menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk mempersiapkan gedung perwakilan baru di Yerusalem.

Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa AS bisa memindahkan kedubes itu dalam waktu satu tahun.

Meski diprotes oleh warga Palestina, Pemerintah Trump mengaku akan berkomitmen membantu negara tersebut dan dalam upaya dalam perdalamaian dengan Israel, yang telah terhenti selama empat tahun terakhir.

Menanggapi pidato Pence, Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat mesti menjadi mediator yang adil.

“Bila Amerika Serikat menginginkan memerankan sebagai mediator proses perdamaian, mereka mesti menjadi mediator yang adil dan harus memenuhi resolusi (internasional),” kata Nabil Abu Rdainah.

Sebelum kunjungannya ke Israel, Pence menyempatkan diri berkunjung ke Mesir dan Yordania. Ia pun menyebut perubahan kebijakan di Yerusalem ini dilakukan Amerika Serika untuk kedamaian yang abadi.

“Amerika Serikat telah memilih fakta ketimbang fiksi, dan fakta adalah satu-satunya fondasi untuk perdamaian yang adil dan abadi,” kata Pence.
Mike Pence menjadi pejabat tinggi Amerika Serikat perdana yang bertandang ke Israel setelah keputusan kontroversial Presiden Donald Trump soal Yerusalem.

Kunjungan Pence ini pun dianggap dapat memperkeruh pertikaian antara Israel dan Palestina yang selama ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing.

Namun, ketika ia berpidato dan sempat membandingkan kisah sejarah Yahudi dengan pembangunan Amerika Serikat, Pence mendapatkan tepuk tangan oleh anggota parlemen Israel.

Netanyahu pun menyambut hangat Mike Pence dan menyebut dia merupakan wakil presiden Amerika Serikat pertama yang mendapatkan kehormatan tersebut.

“Israel dan Amerika Serikat berjuang bersama untuk mencapai perdamaian sejati, perdamaian abadi, perdamaian dengan semua tetangga kami, termasuk Palestina.” kata Benjamin Netanyahu.

Credit cnnindonesia.com

Iran tolak negosiasi program rudal dengan Eropa

Ilustrasi: tembakan rudal (Defense Ministry/Yonhap/via RE)

Tehran (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa pihaknya belum melakukan negosiasi mengenai program rudalnya dengan negara-negara Eropa.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bahram Qasemi mengatakan bahwa posisi Iran dalam program rudal dan kebijakan regionalnya jelas dan tidak akan melakukan negosiasi mengenai kebijakan defensifnya, Press TV melaporkan.

Terkait laporan bahwa Eropa ingin meningkatkan tekanan terhadap Iran, Qasemi mengatakan bahwa Republik Islam tersebut belum secara resmi mendengar dari pihak berwenang Eropa.

"Kami tidak mendengar apapun dari pejabat Eropa mengenai hal itu, dan dalam negosiasi yang kami lakukan dengan Eropa, tidak ada masalah yang diajukan," katanya.

The Financial Times, mingguan Jerman Der Spiegel dan harian Prancis Le Figaro baru-baru ini mengesankan bahwa Eropa ingin menekan Iran atas program rudalnya.

Rabu lalu, Qasemi membantah bahwa Teheran setuju untuk melakukan negosiasi mengenai program rudalnya.

Dia menyebut laporan tersebut tidak berdasar dan mengatakan bahwa kebijakan dan pendirian negaranya mengenai program rudal defensifnya benar-benar jelas dan transparan, dan bahwa negara-negara lain sangat menyadari posisi tersebut.

Menurut laporan media luar negeri tersebut, orang-orang Eropa telah meningkatkan tekanan pada Iran mengenai isu itu karena mereka berjuang untuk menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir jika beberapa "kekurangan bencana" tidak diperbaiki. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Spanyol Aktifkan Perintah Penangkapan Eks-Pemimpin Catalunya

Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Charles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1). ( REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1).

Perjalanan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Puigdemont melarikan diri ke Brussels, Belgia untuk menghindari penangkapan dari aparat Spanyol tiga bulan lalu.

Puigdemont kabur ke Brussles setelah aparat Madrid memecatnya, Oktober lalu. Dia didakwa dalam kasus penghasutan atas referendum ilegal dan deklarasi kemerdekaan unilateral dari Spanyol oeh Parlemen Catalan.

Dia adalah kandidat unggulan untuk memimpin Catalunya setelah pemilihan regional bulan lalu dimenangkan secara telak oleh partai pendukung separatisme dari Spanyol.

Menurut kabar yang dilansir Reuters, Puigdemont melewati bea cukai Bandara Kopenhagen sekitar pukul 7 GMT. Dia melenggang bebas, tidak ditahan dan masuk ke sebuah mobil lalu pergi.

Belum jelas kemana perginya Puigdemont, yang dikabarkan berada di Denmark untuk mengikuti sebuah debat di sebuah universitas.

Tak lama setelah Puigdemont dikabarkan tiba di Kopenhagen, Ibu Kota Denmark, Jaksa Spanyol meminta Mahkamah Agung untuk mengaktifkan perintah penangkapan. Tuduhannya penghasutan dan pemberontakan.

Perintah penangkapan itu pernah diberlakukan, kemudian dicabut setelah Puigdemont kabur ke Belgia. "Jaksa Denmark menolak untuk berkomentar," tulis Reuters.

Setelah beberapa pekan relatif tenang, krisis politik di Spanyol akibat deklarasi unilateral kemerdekaan Catalunya kembali memanas pekan lalu. Parlemen regional baru, untuk pertama kalinya, memilih ketua dari kalangan separatis.

Ketua Parlemen Roger Torrent akan mengumumkan kandidat untuk memimpin pemerintahan regional 10.30 GMT. Nama yang diperkirakan bakal muncul adalah Puigdemont.

Jumat pekan lalu, Puigdemont menyatakan dia bisa terpilih lagi dan memerintah dari Brussels. Namun pemerintah Spanyol menyatakan mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Credit CNN Indonesia

Jenderal Favorit Kim Jong-un Ini Dianggap Penguasa Sebenarnya Korut

PYONGYANG - Jenderal Choe Ryong-hae, nama teman dekat pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un ini. Dialah yang selama ini dianggap sebagai aktor utama di pemerintah Kim, di mana dia yang memegang kekuasaan sebenarnya di negara komunis tersebut.

Ahli Korut, Michael Madden, yang mengelola penelitian dan analisis di North Korea Leadership Watch mengatakan jenderal favorit Kim Jong-un itu memegang kekuasaan Pyongyang saat dia didorong masuk ke jabatan utama rezim tersebut.

Choe Ryong-hae telah dipromosikan menduduki posisi yang sangat kuat di internal pemerintah yang sebelumnya hanya dipegang oleh anggota keluarga penguasa Korut.

Choe–yang juga bertanggung jawab atas biro yang mengawasi Tentara Rakyat Korea tak hanya teman terdekat Kim Jong-un. Dia hampir menjadi keluarga diktator dengan membantu Kim Jong-un memerintah Korut yang tentunya atas perintah dari Kim Jong-il, pemimpin rezim Pyongyang sebelumnya yang tak lain adalah ayah Kim Jong-un.

Menurut laporan Daily Star, Choe telah dipromosikan ke jabatan puncak di Departemen Organisasi dan Bimbingan (OGD) Korut. Menurut ahli, jenderal 68 tahun itu sekarang secara pribadi menarik “senar” rezim saat dia mengambil alih entitas politik paling kuat di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

OGD adalah organisasi payung rezim yang digambarkan para pembelot elite Korut sebagai satu-satunya entitas yang benar-benar penting dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan.

”Dia pasti terlibat dalam mematahkan kaki dan memastikan orang tertembak,” kata Madden, yang dilansir Senin (22/1/2018). Menurutnya, OGD adalah keseluruhan dari rezim dan entitas politik paling kuat di DPRK.

“OGD sangat kuat sehingga selama 25 tahun terakhir sutradaranya adalah seorang pria bernama Kim Jong-il. Begitulah kuatnya posisi ini,” ujarnya.

”Choe Ryong Hae adalah orang pertama yang tidak menjadi anggota keluarga Kim yang menjadi direktur OGD selain dari masa interim pada 1992 sampai 1993 ketika Kim pulih dari cedera kepala setelah jatuh dari seekor kuda,” lanjut dia.

Pakar itu menambahkan, Choe sekarang adalah orang yang mewakili kepentingan besar keluarga Kim.

Choe menjadi bagian dari rezim Korea Utara untuk waktu yang lama. Dia bekerja sampai ke ujung atas DPRK sebelum menemukan tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bekerja dengan Kim Jong-un.

Madden menggambarkannya sebagai “princeling”, dengan ayah Choe menjadi salah satu rekan militer Kim Kim Jong-il di Brigade Penembak Jitu 88, yang memperjuangkan Uni Soviet dalam Perang Dunia II dan ikut meletakkan fondasi untuk DPRK.

Semasa kecil, Choe tumbuh dan bermain sepulang sekolah di rumah keluarga Kim. Dia tercatat sebagai satu dari sedikit anak generasi kedua kaum revolusioner yang telah berhasil bertahan memasuki era modern.

Karier politiknya mengalami perubahan besar saat dia cocok dengan Kim Jong-un untuk bertindak sebagai mentor dan penasihatnya. Jenderal ini pula yang mengambil alih peran yang diperuntukkan untuk paman Kim Jong-un, Jang Song-thaek. Jang dieksekusi karena ketidaksetiaannya dengan Kim.

Madden menjelaskan bahwa Choe adalah “body man” Kim, seorang ajudan yang akan menemaninya kemana-mana, memastikan dia merasa nyaman.

“Tapi kualitas yang paling penting Choe adalah dia tidak menempatkan ambisinya sebelum keluarga Kim,” kata Madden.”Dia adalah teman yang sangat setia.”

“Orang-orang ini cocok karena memiliki latar belakang dan profil yang serupa. Mereka berdua adalah pangeran, mereka berdua tumbuh sebagai bagian dari elite politik dalam hak istimewa,” imbuh papar Madden.

”Choe adalah dari apa yang saya pahami sangat tenang, sangat santai, sangat santai. Tidak ada catatan Choe terlibat dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru,” imbuh Madden.

Choe Ryong-hae telah bertindak sebagai perwakilan pribadi Kim dalam beberapa kesempatan, termasuk kunjungan ke Rusia dan sekutu tua Korut, China.

Ada juga rumor yang menyebut salah satu anaknya untuk menikah dengan saudara perempuan Kim, dan istrinya sangat dekat dengan ibu Kim Jong-un, Ko Yong Hui.

Credit sindonews.com

Tangkap Kapal Mata-mata AS, Korut Nyaris Picu Perang Nuklir

WASHINGTON - Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Korea Utara (Korut) hampir memicu perang nuklir setelah negara itu berhasil menangkap sebuah kapal mata-mata Amerika Serikat (AS). Tentara Korut juga menangkap dan menyiksa awak kapal dan meninggalkan ketakutan terhadap kelangsungan hidup mereka.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1968 lalu. Saat itu kapal mata-mata AS, USS Pueblo, yang dikomandoi Lloyd Bucher ditangkap oleh kapal Angkatan Laut Korut di dekat perairan internasional.

Seperti disitir dari Express.co.uk, Senin (22/1/2018), sehari sebelum Pueblo ditangkap pada 22 Januari 1968, kapal tersebut mengadakan pertemuan pertamanya dengan warga Korut saat dua kapal nelayan yang dipenuhi penduduk setempat datang untuk melihat kapal AS tersebut.

Namun, pada tanggal 23 Januari sekelompok kapal dari daratan Korut mencegat USS Pueblo. USS Pueblo berhadapan dengan kapal subchaser bersenjata berat serta empat kapal torpedo dan diperintahkan untuk berhenti atau menghadapi moncong senjata Korut.

Para pelaut memberi isyarat bahwa mereka berada di perairan internasional saat mengirim permintaan keras untuk meminta bantuan komando angkatan laut di Jepang.

Operator radio Don Bailey mengirim pesan panik ke pelabuhan Kamiseya di Jepang saat kapal-kapal Korut mengelilingi USS Pueblo, sebuah kapal mata-mata AS.

"Kami butuh bantuan. Kami menahan kehancuran darurat. Kami butuh dukungan. SOS. Silakan kirim bantuan," begitu bunyi pesan tersebut

Ketika tentara Korut mencoba naik ke atas kapal, USS Pueblo melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan penuh. Kapal AS itu pun dihujani tembakan senapan mesin dan roket 57mm saat berusaha menyelamatkan diri dengan berlayar ke perairan internasional, sementara awak kapal membakar sejumlah dokumen rahasia.

Setelah mendapatkan sejumlah tembakan, komandan Lloyd Bucher memerintahkan Don Bailey untuk mengirim pesan kepada orang-orang Korea.

"Telah diminta untuk mengikuti Wonsan, ada tiga orang yang terluka dan satu orang dengan kaki hancur, belum menggunakan senjata apapun," kata Bailey.

"Bagaimana dengan bantuan, orang-orang sedang bertugas. Jangan bermaksud menawarkan perlawanan," tukasnya.

Selanjutnya, rangkaian peristiwa penangkapan kapal mata-mata ini nyaris memicu perang nuklir.

Sementara awak kapal yang ditangkap mengalami perlakukan mengerikan, para pemimpin militer AS menyusun rencana untuk melakukan perang nuklir di Semenanjung Korea.

Catatan sejarah mengungkapkan pasukan AS memperingatkan sekutu mereka di Seoul untuk tidak meningkatkan situasi dan membahayakan awak kapal saat Washington diam-diam mempersiapkan aksi militer.

Sebuah bundel berisi 12 tanggapan militer diciptakan oleh Angkatan Darat AS jika solusi damai tidak dapat ditemukan.

Awak kapal yang menjadi sasaran penyiksaan, dibiarkan tetap dalam kondisi yang kotor dan dipaksa untuk menandatangani serangkaian pengakuan, yang masing-masing pengakuan berubah menjadi lebih konyol, seperti dilaporkan oleh awak kapal yang selamat.

Menurut catatan itu, AS mempersiapkan nuklir sebagai aksi balasan jika tindakan Korut meningkat menjadi invasi ke Korea Selatan (Korsel). Salah satu hasil persiapan mengerikan yang nyaris dihindari bernama Freedom Drop.

Rencana itu akan memusnahkan tentara Korut yang bergerak maju untuk melakukan invasi dengan senjata nuklir yang dijatuhkan dari pesawat terbang dan rudal nuklir yang menyerang sasaran utama di negara tersebut.

Presiden AS saat itu, Lyndon Johnson menolak seruan untuk menyerang dan malah memilih untuk menunjukkan kekuatan militer yang mengesankan. Ia memerintahkan ratusan pesawat tempur dan kapal, termasuk tiga kapal induk ke Korsel.

"Begitu AS melakukan tindakan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan kru dan kapal hampir pasti musnah," bunyi sebuah memo rahasia yang dirilis.

"Selain itu, aksi balasan mungkin akan membawa China dan Soviet turut langsung ke dalam situasi risiko krisis yang lebih besar dan permusuhan aktual akan meningkat," sambung memo rahasia itu.

Setelah menjalani perlakuan yang mengerikan termasuk pura-pura eksekusi dan pemukulan rutin, banyak pelaut berharap untuk mati di Korut.

Pembicaraan pun digelar di zona demiliterisasi (DMZ) yang dijaga dengan ketat di dekat perbatasan Korut. AS datang dengan tekad untuk membebaskan prajuritnya.

"Perundingan tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan dimana penyiksaan terus berlanjut dan elemen di Washington terus menekan serangan militer," kata laporan tersebut.

Sebuah memo Gedung Putih menunjukkan bahwa sekitar sembilan bulan setelah kapal mata-mata tersebut ditangkap, perundingan panjang telah mencapai "jalan buntu" dengan AS enggan kehilangan muka dan menandatangani permintaan maaf.

Korut memaksa kru kapal untuk mengambil bagian dalam sebuah konferensi pers dimana komandan Lloyd Bucher meminta AS untuk melakukan sesuatu guna menyelamatkan nyawa para pemuda ini

Washington akhirnya mengundurkan diri dan menandatangani permintaan maaf dengan syarat bahwa mereka diizinkan untuk mengeluarkan sebuah pernyataan sebelum tangan dan saat pembebasan dan perang skala penuh telah dihindari.

Saat ini kapal UUS Pueblo menjadi objek wisata di Pyongyang dimana digunakan untuk alat propaganda.

Credit sindonews.com

Menhan AS Bahas Tiga Isu dengan Menlu Retno

Menteri Luar Negri Retno Marsudi (Kanan) bersalaman bersama Mentri Pertahanan Amerika Serikat Y.M James Mattis(kiri) saat kunjungan menteri Amerika Serikat di Gedung Pancasila, Kementrian Luar Negeri Republika Indonesia Jakarta, Senin (22/1)

Foto: Republika/Iman Firmansyah

Pemotongan dana AS bagi PBB ikut dibahas.

CB, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis. Orang nomor satu di Pentagon itu tiba di gedung Kementrian Luar Negeri RI sekitar pukul 19.50 wib.

Tiba di Gedung kementerian,James Mattis langsung mengadakan pembicaraan tertutup bersamaMenlu Retno di sebuah ruangan di Gedung Pancasila. Sejumlah isu penting masuk dalam pembicaraan kedua pejabat negara tersebut.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah seputar pemotongan dana bantuan yang dilakukan AS kepada organisasi UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees). Kepada Mattis, Menlu menyampaikan jika isu Palestina selalu berada di hati serta mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia.

"Jadi Indonesia berada dalam posisi yang mendukung solusi antara Palestina dan Israel dalam isu tersebut," kata Retno Marsudi di Jakarta, Senin (22/1).

Dalam pertemuan itu, Retno juga meminta agar rencana untuk mengurangi dana bantuan ke UNRWA dipertimbangkan kembali. Permintaan itu agaknya mendapat sambutan baik dari Menteri Pertahanan AS.

Mattis, Retno mengatakan, menyampaikan jika fokus dana untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan terkena dampak rencana pemotongan. Hal serupa juga akan dilakukan terhadap fokus dana bagi wanita dan anak-anak yang akan tetap dipertahankan.

Retno mengatakan, pembahasan kedua dalam pertemuan itu adalah tentang Afganistan. Indonesia, dia mengatakan, sedangmencoba bekerja sama dalam konteks peace standing. Bahasan tersebut, Retno menjelaskan, bahasan ini merupakan pemaparan tentang apa yang Indonesia lalukan dalam kontrks kawasan.

Topik ketiga yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah menyangkut masalah arsitektur regional indo-pasifik. Dalam hal ini, Indonesia memaparkan pandangan nergara terkait hal tersebut dan konsep seperti apa yang diinginkan.

Retno mengatakan, konstruksi konsep regional indo pasifik hendaknya dibentuk berdasarkan asas keterbukaan, spirit kerja sama dan mengedepankan kebiasaan berdialog. Menlu menilai ketiga hal tersebut dipercaya akan membawa perdamaian, stabilitas hingga kesejahteraan di kawasan jika prinsip tersebut digunakan.

"Indonesia terbuka untuk berbicara dengan pihak manapun termasuk AS untuk mengembangkan indo pasifik," katanya.

Sementara, Mattis akan berada di Indonesia hingga, Rabu (24/1) lusa. Rencananya, pria berjuluk 'Mad Dog' itu juga akan menemui Menteri Pertahanan RIRyamizard Ryacudubeserta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjonopada Selasa (23/1) besok. Sejumlah isu pertahanan akan dubahas dalam pertemuan tersebut.

Setelahnya, Mattis dijadwalkan akan bertandang ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kemudian dia juga akan menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di hari yang sama.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Operasi Militer, Turki Rebut 15 Desa di Afrin dari Kurdi

Militan Kurdi yang terus berupaya melawan militer Turki.

Foto: Rand.org

Operasi militer Turki dinilai hanya bersifat taktis dan akan segera selesai.

CB, ANKARA -- Turki mengklaim berhasil merebut 15 desa yang dikuasai Kurdi pada Senin (22/1) di hari ketiga Operasi Olive Branch. Operasi militer ini bertujuan untuk mengusir pasukan Kurdi Suriah dalam unit Peoples Protection Units (YPG) dari daerah Afrin di barat laut Suriah.

Turki mengklaim telah menguasai wilayah sejauh hingga 8 km di Afrin. Naim Baburoglu, seorang ahli strategi militer dan pensiunan brigadir jendral Turki, mengatakan dia tidak mengharapkan operasi tersebut akan bertahan lebih lama.

"Dalam setiap operasi militer, harus ada tujuan politik yang mendahului target militer. Untuk yang satu ini, Turki ingin menetralkan PYD, untuk mencegah koridor Kurdi menjangkau pantai Mediterania dan untuk menjaga integritas teritorial Suriah," jelasnya.

Menurutnya, Afrin hanyalah sebuah operasi taktis, sementara tujuan strategis Turki adalah memberantas ancaman PYD di sebelah timur Sungai Efrat. Operasi militer kemungkinan akan diperluas ke arah itu.

"Jika tidak, keamanan teritorial dan keamanan perbatasan Turki masih akan mendapat ancaman dari PYD di wilayah tersebut dalam jangka pendek dan menengah," kata Baburoglu.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan 170 target militer Kurdi telah hancur sejak Sabtu (20/1) dan tentara Turki tidak mengalami kerugian. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, 21 warga sipil, enam di antaranya anak-anak, telah tewas dalam operasi tersebut.

Meski demikian, Ankara membantah operasi militer mereka telah menyebabkan korban sipil. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahkan menuduh YPG telah menyebarkan propaganda omong kosong yang tidak berdasar.

Pihak berwenang Turki juga menahan 24 orang pada Senin (22/1) atas tuduhan penyebaran propaganda teror di media sosial untuk mendukung YPG dan melawan operasi militer tersebut. Ankara memandang YPG dan sayap politiknya PYD (Democratic Union Party) sebagai kelompok teroris yang terkait dengan kelompok PKK yang telah dilarang.

Sebagai serangan balasan, 11 roket ditembakkan dari Suriah ke Kota Reyhanli, di perbatasan Turki, pada Ahad (21/1). Serangan ini menewaskan seorang pengungsi Suriah dan melukai 46 orang lainnya, 16 di antaranya adalah warga Suriah.

Pada Senin (22/1), Prancis menyerukan diadakannya pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas mengenai Suriah, termasuk serangan Turki. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki telah mendapat dukungan dari Rusia untuk melakukan operasi militer tersebut.

"Kami telah mempertimbangkannya. Afrin akan dikuasai. Kami tidak akan mundur," kata Erdogan dalam sebuah pidato di Ankara, dikutip Arab News.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia jual pesawat tempur ke Myanmar

Ilustrasi: Pesawat Sukhoi. (REUTERS/Andrey Volkov)

Moskow (CB) - Rusia setuju untuk memasok enam pesawat tempur Su-30 Fighters ke Myanmar selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke negara tersebut, kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin.

Kunjungan Shoigu ke Myanmar pada 20-22 Januari memberi dorongan tambahan terhadap kerja sama militer dan teknis antara kedua negara, demikian Fomin mengatakan dalam sebuah siaran pers.

Fomin mengatakan dia yakin bahwa pesawat tempur Su-30 akan menjadi pejuang utama Angkatan Udara Myanmar untuk melindungi integritas teritorial dan mengusir serangan teroris.

Selama kunjungan Shoigu, kedua negara sepakat untuk merampingkan masuknya kapal perang di pelabuhan Rusia dan Myanmar.

Myanmar juga tertarik untuk membeli peralatan angkatan laut dan darat Rusia dan lebih dari 600 tentara dari negara Asia Tenggara itu sedang belajar di akademi militer Rusia, kata Fomin. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Uni Eropa dukung Abbas untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Bendera Uni Eropa (REUTERS/Murad Sezer)

Brussels, 22/1 (CB) - Uni Eropa meyakinkan Presiden Mahmoud Abbas bahwa kelompok itu mendukung rencananya untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Langkah itu adalah bentuk penolakan kelompok tersebut atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam pertemuan di Brussels dengan menteri luar negeri Uni Eropa, Abbas mengulangi seruannya untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota saat dia mendesak pemerintah Uni Eropa segera mengakui negara Palestina, dengan alasan bahwa itu tidak akan mengganggu perundingan dengan Israel mengenai penyelesaian secara damai untuk wilayah tersebut.

Sementara Abbas tidak menyebut langkah Trump terkait Yerusalem atau kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke kota tersebut pada Senin, kehadirannya di markas besar Uni Eropa di Brussels ditangkap pejabat Eropa sebagai kesempatan untuk menunjuk kembali keputusan Trump pada 6 Desember untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.

Mogherini, yang tampaknya adalah rujukan terselubung untuk pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, meminta mereka yang terlibat dalam upaya itu berbicara dan bertindak "dengan bijak", dengan rasa tanggung jawab.

"Saya ingin meyakinkan Presiden Abbas tentang komitmen tegas Uni Eropa terhadap solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara," kata Mogherini.

Sebelum kedatangan Abbas, dia lebih blak-blakan, mengatakan: "Jelas ada masalah dengan Yerusalem. Itu adalah sebuah eufemisme yang sangat diplomatis," mengacu pada posisi Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri Jerman Michael Roth mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan Trump telah membuat perundingan damai lebih sulit namun mengatakan bahwa semua pihak harus menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Abbas juga menyampaikan nada yang lebih diplomatis daripada dalam ucapan publiknya baru-baru ini, termasuk awal bulan ini ketika dia mengatakan bahwa dia hanya akan menerima sebuah panel luas yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel.

"Kami ingin melanjutkan jalan negosiasi," kata Abbas, "Kami bertekad untuk menyatukan kembali orang dan tanah kami."

Namun, seruannya agar Uni Eropa segera dan secara resmi mengakui keberadaan Palestina tidak mungkin segera dijawab, kata dua diplomat senior Uni Eropa.

Sementara sembilan pemerintah Uni Eropa termasuk Swedia dan Polandia telah mengakui Palestina, kelompok 28 negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan tersebut harus datang sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian.

Hanya Slovenia yang baru-baru ini mengangkat kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Sebuah komite parlemen akan mempertimbangkan masalah ini pada 31 Januari, namun tetap tidak jelas kapan parlemen bisa mengakui Palestina.

Hal itu mencerminkan peran ganda Uni Eropa sebagai donor bantuan terbesar Palestina dan mitra dagang terbesar Israel, bahkan jika pemerintah Uni Eropa menolak permukiman Israel di atas tanah yang diduduki Israel sejak perang 1967 - termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.

Uni Eropa juga ingin agar Palestina tetap terbuka terhadap rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, yang diharapkan segera dipresentasikan oleh Jason Greenblatt, utusan Timur Tengah Trump dan menantu Trump dan penasihat senior, Jared Kushner.

Abbas mengatakan bahwa "tidak ada kontradiksi antara pengakuan (dari Palestina) dan dimulainya kembali perundingan (perdamaian)."

Sebaliknya, Prancis ingin mendorong Uni Eropa untuk menawarkan hubungan perdagangan yang lebih dekat melalui kesepakatan Uni Eropa yang disebut, sebuah perjanjian Uni Eropa yang mencakup akses tak terbatas ke 500 juta konsumen, bantuan dan hubungan politik dan budaya yang lebih dekat.

"Kami ingin mengatakan kepada Mahmoud Abbas bahwa kami ingin bergerak... menuju sebuah kesepakatan asosiasi dan untuk memulai prosesnya," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Tapi menawarkan kesepakatan asosiasi Uni Eropa untuk Palestina juga penuh dengan kesulitan, kata beberapa diplomat.

Berdasarkan atas peraturan UE, kesepakatan tersebut perlu disepakati dengan negara berdaulat. Prancis berpendapat bahwa Uni Eropa memiliki kesepakatan asosiasi dengan Kosovo, yang kemerdekaannya tidak diakui oleh semua negara, termasuk anggota Uni Eropa Spanyol.

Credit antaranews.com

Abbas seru Uni Eropa akui Negara Palestina

President Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini (kanan) bersama-sama memberikan konferensi pers di Brussels, Belgia, Senin (26/10). (REUTERS/Francois Lenoir)

Brussels, Belgia (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyeru Uni Eropa segera mengakui Negara Palestina di tengah kehebohan internasional akibat keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Abbas menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (22/1), sebelum acara makan siang tak resmi menteri-menteri luar negeri Uni Eropa dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini di sela pertemuan bulanan Dewan Urusan Luar Negeri blok itu.

Memuji Uni Eropa sebagai "teman dan mitra sejati", Abbas berusaha meyakinkan blok tersebut bahwa "tak ada pertentangan antara pengakuan (Negara Palestina) dan pelanjutan perundingan".
Dalam pernyataan menyentuhnya, Abbas juga mengatakan Uni Eropa telah berkontribusi dan terus memberi sumbangan bagi pembangunan Negara Palestina dan semua lembaganya dengan dukungan keuangan dan ekonomi.

Uni Eropa telah menyerahkan isu mengenai apakah akan mengakui Negara Palestina kepada negara anggotanya, yang kebanyakan ragu untuk mengambil keputusan semacam itu.
Mengenai ketegangan dengan Israel, Abbas mengatakan Palestina "masih berkomitmen pada semua kesepakatan yang kami tandatangani dengan Israel", menekankan bahwa Israel mesti melakukan tindakan yang sama.
Ketika berbicara bersama Abbas, Mogherini menggarisbawahi bahwa Uni Eropa sudah "menanam modal sangat besar dalam proyek pembangunan Negara Palestina, dan kami juga sedang mempelajari pilihan apa yang kami miliki untuk memperkuat dukungan kami dari Uni Eropa".
Dia kembali menegaskan "komitmen kuat" Uni Eropa bagi penyelesaian dua-negara, dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota Bersama Palestina dan Israel.
"Ini adalah dan tetap menjadi posisi UE, berdasarkan Kesepakatan Oslo dan konsensus internasional yang termasuk di dalam Resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Mogherini.

"Itu juga, kami percaya, adalah satu-satunya cara yang realistis dan layak guna memenuhi aspirasi sah kedua pihak," tambah dia sebagaimana dikutip AFP.
Mogherini mengumumkan bahwa bersama Norwegia, Uni Eropa akan menjadi tuan-rumah bersama sidang luar biasa kelompok donor internasional buat Palestina di Brussels pada 31 Januari, "Ini akan menjadi kesempatan untuk membawa semua pihak dan semua pelaku terkait lain bersama."

Kunjungan Abbas ke Burssels dilakukan bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Israel, tahap ketiga dari perjalanan lima-harinya ke Timur Tengah sejak Jumat.

Credit antaranews.com

Uni Eropa daftarhitamkan tujuh pejabat Venezuela

Arsip Foto. Presiden Venezuela Nicolas Maduro (tengah) tiba untuk parade militer peringatan 80 tahun Tentara Nasional Venezuela bersama istrinya Cilia Flores (tengah-kiri) dan mantan menteri luar negeri Delcy Rodriguez yang sudah mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Majelis Konstituen Nasional di Caracas, Venezuela, Jumat (4/8/2017). (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Brussel, Belgia (CB) - Uni Eropa memasukkan tujuh pejabat senior Venezuela ke daftar hitam karena menuduh mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Dalam Negeri Nestor Reverol dan ketua Mahkamah Agung Venezuela termasuk di antaranya mereka yang dikenai sanksi pembekuan aset dan larangan perjalanan dalam sanksi Uni Eropa pertama yang menyasar anggota pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Uni Eropa menyampaikan keprihatinan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela, tempat protes terhadap Maduro tahun lalu berubah menjadi brutal dan keruntuhan ekonomi menimbulkan kelangkaan pangan dan obat-obatan.
"Mengingat situasi yang terus memburuk di Venezuela, Dewan (menteri luar negeri Uni Eropa) memutuskan mengenakan pembatasan terhadap tujuh individu yang memegang jabatan resmi, yang berlaku segera," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.
"Individu-individu ini tidak menghormati prinsip demokrasi atau supremasi hukum dan melanggar hak asasi manusia."
Pemberitahuan resmi mengenai sanksi itu menyebut kepala badan intelijen Gustavo Gonzalez Lopez bertanggung jawab atas "pelanggaran hak asasi manusia serius termasuk penahanan sewenang-wenang, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan penyiksaan.”
Ketua Mahkamah Agung Maikel Moreno dan orang nomor dua di partai sosialis Maduro yang berkuasa Diosdado Cabello juga masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa.
Uni Eropa memperingatkan bahwa situasi bisa memburuk di Venezuela, dari mana ratusan ribu orang lari untuk mencari perlindungan dari krisis ekonomi yang melanda Tanah Air mereka, yang menyaksikan kekurangan pangan dan obat parah.

Credit antaranews.com

Demokrat-Republik 'Berdamai', Penutupan Pemerintah AS Berakhir

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan dibuka kembali pada Senin sore. Penutupan berakhir setelah senator Demokrat memberi sinyal dan setuju untuk mengakhiri penutupan pemerintah yang telah berjalan selama tiga hari.

Partai oposisi itu telah menuntut sebuah janji eksplisit untuk melindungi migran muda yang tidak berdokumen namun memutuskan untuk mengajukan sebuah undang-undang baru.

Senat memilih 81 berbanding 18 untuk mendanai pemerintah sampai 8 Februari. Ini memungkinkan ratusan ribu pekerja federal untuk kembali bekerja pada hari Selasa. Namun hanya untuk sementara, dengan Partai Republik dan Demokrat memiliki 16 hari untuk menemukan kesepakatan mengenai pengeluaran dan imigrasi sebelum dilakukan penutupan berikutnya.

Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat, mengumumkan perubahan hati partai sebelum ada pemungutan suara untuk membuka kembali pemerintah.

"Kami akan memilih hari ini untuk membuka kembali pemerintah," kata Schumer, mengutip sebuah janji bahwa sebuah undang-undang bipartisan untuk melindungi migran "pemimpi" akan diajukan dalam beberapa minggu mendatang.

"Ketidaksediaan Presiden Trump untuk berkompromi menyebabkan penutupan Trump dan membawa kita ke saat ini. Presiden pembuat kesepakatan hebat duduk di pinggir lapangan," imbuhnya seperti dikutip dari Telegraph, Selasa (23/1/2018).

Namun Gedung Putih dan anggota senior Republik menyarankan agar Schumer menyerah, mengubah pendiriannya pada saat penutupan meskipun ditawarkan sedikit imbalan.

"Saya senang bahwa Demokrat di Kongres telah sadar dan sekarang bersedia untuk mendanai militer besar kami, patroli perbatasan, responden pertama, dan asuransi untuk anak-anak yang rentan" ujar Trump.

"Seperti yang selalu saya katakan, setelah Pemerintah didanai, Pemerintahan saya akan berupaya memecahkan masalah imigrasi ilegal yang sangat tidak adil. Kami akan melakukan kesepakatan jangka panjang mengenai imigrasi jika, dan hanya jika, itu bagus untuk negara kita," tegasnya.

Raj Shah, sekretaris pers wakil Gedung Putih, mengatakan: "Fakta bahwa mereka memilih usulan ini yang mereka tolak beberapa hari yang lalu adalah bukti bahwa mereka 'berkedip'."

Penutupan pemerintah, yang terjadi ketika Kongres gagal menyetujui pembelanjaannya, dimulai pada tengah malam pada hari Jumat. Ini pertama kalinya hal itu terjadi sejak 2013.

Kemudian Demokrat memilih untuk tidak melakukan tindakan yang akan membuat pemerintah tetap berjalan selama sebulan dan memperpanjang program asuransi kesehatan anak selama enam tahun.

Tokoh senior berpendapat bahwa kaum Republik harus berjanji untuk melindungi 700 ribu migran "pemimpi" yang dibawa ke negara tersebut secara ilegal saat muda jika mereka menginginkan pemungutan suara.

Namun pada hari Senin, pimpinan Demokrat memutuskan untuk mendukung langkah serupa. Ini akan membuka kembali pemerintahan kurang selama tiga minggu sambil memperluas program kesehatan anak yang sama.

Mitch McConnell, pemimpin Partai Republik di Senat, setuju untuk mengajukan undang-undang imigrasi secara bipartisan dalam beberapa minggu mendatang. Namun ia tidak menjanjikan apa-apa tentang isinya.

Salah satu alasan yang mungkin merubah hati Demokrat adalah bahwa 10 senatornya menghadapi pemilihan ulang akhir tahun ini di negara bagian yang dipimpin oleh Trump, membuat oposisi terhadap presiden secara politis sulit dilakukan.

Pekerjaan sekelompok 25 senator moderat dari kedua belah pihak, yang menegosiasikan kesepakatan di antara mereka sendiri, juga mendapat kredit untuk memecahkan kebuntuan.

Semua mata sekarang tertuju pada Trump untuk melihat apakah ia akan mengatakan di mana ia berdiri di atas apa yang disebut anak-anak pemimpi setelah berminggu-minggu dengan sinyal campuran.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Trump ditetapkan untuk menyetujui pembukaan kembali pemerintahan setelah pemungutan suara Senat pada hari Senin.

Ini berarti kunjungan Trump ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di mana dia akan membuat pidato utama akhir pekan ini, akan berjalan sesuai rencana.

Credit sindonews.com

Akhiri Penutupan Pemerintah AS, Trump Serukan 'Opsi Nuklir'

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyerukan penerapan konstitusi baru atau dikenal sebagai “nuclear option” (opsi nuklir) untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS).

“Opsi nuklir” alias opsi konstitusional adalah prosedur parlementer yang memungkinkan Senat AS untuk mengesampingkan sebuah peraturan yang mengharuskan suara supermayoritas 60 suara untuk meloloskan sebuah undang-undang.

Trump mengatakan, jika penutupan pemerintah terus berlanjut, Partai Republik harus mendanai pemerintah dengan mengubah peraturan Senat—yang saat ini membutuhkan suara mayoritas—untuk membayar tagihan atau pendanaan berbagai layanan pemerintah federal.

“Besar untuk melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk militer dan keselamatan kita di perbatasan. Demkorat hanya ingin imigran ilegal datang ke negara kita tanpa dicentang. Jika jalan buntu terus berlanjut, Partai Republik harus mencapai 51 persen (Opsi Nuklir) dan memberi suara pada anggaran jangka panjang yang nyata,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, yang dikutip Senin (22/1/2018).

Namun, seruan Trump itu dengan cepat ditolak oleh Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell.

Senat Republik menentang perubahan peraturan untuk mendanai pemerintah AS dan mengakhiri shutdown saat ini dengan suara mayoritas yang sederhana.

”Konferensi Partai Republik menentang perubahan peraturan tentang undang-undang,” kata seorang juru bicara Pemimpin Senat Partai Republik dalam sebuah email, seperti dikutip vox.com.

Aturan Senat saat ini mewajibkan supermayoritas, yakni tiga per lima suara senat untuk meloloskan sebuah undang-undang. Suara supermayoritas itu biasanya 60 dari 100 suara legislator.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendanaan untuk layanan pemerintah federal habis pada hari Sabtu pekan lalu. Perpanjangan pendanaan dihentikan setelah Presiden Trump dan senat dari kubu Demokrat gagal mencapai kesepakatan, di mana kubu Demokrat menjadikan penolakan kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial sebagai daya tawar.

Kubu Demokrat mengatakan undang-undang pendanaan jangka pendek harus mencakup perlindungan bagi imigran ilegal yang dibawa ke AS sebagai anak-anak, yang dikenal sebagai ”pemimpi”. Kubu oposisi pemerintah itu telah mengusulkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai “Dream Act” untuk membela anak-anak imigran yang lahir di AS.

Credit sindonews.com

Pemerintah Trump Tutup dan Artinya bagi 14 Layanan AS

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump akhirnya mengalami shutdown atau tutup setelah presiden gagal mencapai kesepakatan dengan kubu senator Partai Demokrat terkait perpanjangan pendanaan pemerintah AS hingga 16 Februari. Setidaknya, 14 sektor layanan AS semestinya terkena dampaknya.

Shutdown ini terjadi setelah pemerintah Trump berkuasa, di mana pemerintah AS kehabisan uang untuk pendanaan berbagai sektor layanan terhitung pada Jumat tengah malam waktu setempat atau hari ini (20/1/2018).

Kongres AS saat ini sejatinya didominasi para legislator Partai Republik atau partai pendukung Trump. Namun, untuk meloloskan sebuah undang-undang perpanjangan pendanaan jumlah suara senat Republik tak cukup tanpa dukungan suara senat Partai Demokrat.

Berikut artinya shutdown pemerintah AS bagi 14 sektor layanannya, sebagaimana dilansir news.com.au;

1. Militer
Departemen Pertahanan mengklaim sebuah penutupan atau shutdown pemerintah tidak akan mempengaruhi perang militer AS di Afghanistan atau operasinya terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah. Sekitar 1,3 juta personel militer yang bertugas aktif akan tetap pada status tugas normal.

Namun, Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengakui banyak operasi layanan militer AS di seluruh dunia akan terhenti karena dampak shutdown. Operasi yang terhenti antara lain pelatihan, pemeliharaan, dan intelijen.

”Kegiatan pemeliharaan kami mungkin akan cukup banyak yang ditutup. Lebih dari 50 persen, seluruhnya dari angkatan kerja sipil yang dihantui. Kami melakukan banyak operasi intelijen di seluruh dunia dan harganya mahal, mereka pasti akan berhenti,” ujar Mattis.

2. Kehakiman
Departemen Kehakiman memiliki banyak pekerja penting. Di bawah rencana kontijensi shutdown, sekitar 95.000 dari hampir 115.000 staf departemen akan terus bekerja.

3. Bursa Keuangan
Komisi Sekuritas dan Bursa Pemantau Pasar mengklaim akan mendanai diri mereka sendiri dengan mengumpulkan biaya dari industri keuangan, namun anggarannya ditetapkan oleh Kongres. Di masa lalu, komisi itu tetap dapat melanjutkan operasinya ketika pemerintah mengalami shutdown.

4. Gedung Putih
Menurut Administrasi Trump, lebih dari 1.000 staf dari total 1.715 karyawan di Gedung Putih akan dibebastugaskan terkait dampak shutdown. Namun, Presiden Trump akan diberi dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk staf yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan yang direncanakan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

5. Taman Nasional
Jika pemerintah AS mengalami shutdown semestinya layanan Taman Nasional akan berhenti beroperasi karena pendanaannya juga dari pemerintah. Namun, Administrasi Trump berencana untuk tetap menjaga Taman Nasional tetap terbuka dengan mempekerjakan penjaga dan satpam.

6. Pajak
Otoritas Center for American Progress mengatakan Internal Revenue Service kehilangan 90 persen stafnya saat pemerintah AS shutdown pada tahun 2013. Untuk kejadian serupa kali ini, otoritas itu belum bisa menjelaskan dampaknya.

7.Pengiriman PosPengiriman akan berlanjut seperti biasa karena US Postal Service tidak menerima pajak dollar AS untuk operasi sehari-hari.

8. PerjalananPelancong via pesawat dan kereta api di AS tidak merasakan dampak yang besar pada shutdown tahun 2013 karena petugas keamanan dan pengendali lalu lintas udara tetap di tempat kerja. Proses paspor juga berjalan meski ada beberapa penundaan.

9. Pengadilan
Kantor Administrasi Pengadilan AS mengatakan bahwa pengadilan federal, termasuk Mahkamah Agung, dapat terus beroperasi secara normal selama sekitar tiga minggu ke depan tanpa tambahan dana.

10. Kesehatan
Pada tahun 2013, program asuransi kesehatan Medicare untuk lansia sebagian besar tetap berlanjut tanpa gangguan. Namun, untuk kali ini belum jelas.

11. Keamanan Sosial
Pada tahun 2013, dana jaminan sosial dan cek untuk diabilitas tetap dikeluarkan tanpa ada perubahan tanggal pembayaran. Kantor lapangan tetap terbuka, namun menawarkan layanan terbatas. Ada penundaan dalam proses peninjauan untuk pemohon baru.

12. Pinjaman
Proses layanan gadai dan pinjaman lainnya tertunda ketika pemberi pinjaman tidak dapat mengakses layanan pemerintah seperti verifikasi pendapatan dan verifikasi jaminan sosial.

13. Veteran
Sebagian besar pegawai di Departemen Urusan Veteran (VA) tidak akan mengalami cuti panjang. Rumah sakit VA akan tetap terbuka dan para veteran akan terus terlayani. Namun, menurut departemen tersebut, bantuan pendampingan pendidikan dan banding kasus akan tertunda.

14. EnergiDepartemen Energi mengatakan pada hari Jumat bahwa karena sebagian besar alokasinya untuk beberapa tahun, karyawan harus melapor untuk bekerja seperti biasa selama shutdown sampai ada pemberitahuan selanjutnya.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump men-tweet ketidaksenangannya karena gagal mendapatkan dukungan senat dari kubu Demokrat untuk perpanjangan pendanaan pemerintah federal.

Credit sindonews.com