Indonesia-Vietnam Serius Bahas Batas Maritim

Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Vietnam Pham Binh Minh memberi pernyataan pers selepas pertemuan sore ini.

JAKARTA  (CB) – Menteri Luar Negeri Republik (Menlu) Indonesia Retno L.P. Marsudi dan Menlu Vietnam Pham Binh Minh membahas beberapa isu dalam pertemuan kedua Joint Commission for Bilateral Cooperation antara Indonesia dengan Vietnam pada Kamis 25 Juni 2015 di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta.
Pertemuan kedua Menlu ini menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama dalam beberapa bidang. Di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan dan keamanan, maritim, serta beberapa bidang lainnya.
Dalam pertemuan ini kedua Menteri akan melakukan kajian ulang kerjasama kedua negara selama tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang, dan membicarakan mengenai batas maritim Indonesia dan Vietnam. Menlu Retno juga meminta dukungan dari Pemerintah Vietnam untuk pembentukan instrumen hukum untuk mengatasi masalah pengungsi yang terjadi di Asia Tenggara.
“Mengenai isu regional ASEAN, Indonesia meminta dukungan Vietnam untuk membuat sebuah instrumen untuk mengatasi isu imigran,” kata Menlu Retno, Kamis (25/6/2015).
Selain kerjasama dalam bidang-bidang tersebut, Indonesia dan Vietnam juga sepakat untuk berupaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan yang sedang bergejolak.
Pertemuan ini diadakan setiap dua tahun sekali, dengan pertemuan pertama berlangsung di Hanoi pada 2013, pertemuan selanjutnya akan kembali diadakan di Vietnam pada 2017 mendatang.

Credit  Okezone

Upaya Hukum Terpidana Mati Asal Prancis Sudah Final

Serge Atloui (Foto: BBC)

JAKARTA  (CB) - Terpidana narkoba asal Prancis, Serge Atloui, harus bersiap menghadapi eksekusi mati. Pasalnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, yang menolak pengajuan gugatan penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mematikan langkahnya untuk terbebas dari vonis hukuman mati.
"Langkah tersebut menjadi langkah hukum terakhir bagi Serge. Tidak ada lagi langkah hukum yang bisa diambil," tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arrmanatha Nassir, dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).
"Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi dia untuk memanfaatkan semua hak hukumnya dan semua hak hukumnya telah dia peroleh. Sekarang kami ikuti saja proses hukumnya," ujar Arrmanatha yang akrab dipanggil Tata.
Menurut Tata, hingga kini Pemerintah Prancis belum memberikan informasi atau pun surat mengenai keputusan akhir pengadilan tersebut. Dia memaklumi bila Pemerintah Prancis terus berusaha memperjuangkan warga negaranya. Namun, dia berharap mereka mematuhi hukum yang diterapkan di Indonesia.
"Sama seperti Indonesia yang selalu mematuhi hukum yang berlaku di negara lain, kami berharap hal tersebut dilakukan juga oleh Pemerintah Prancis. Kami harap mereka mematuhi dan tetap berada di koridor hukum yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.
Serge Atlaoui masuk dalam daftar terpidana narkoba yang dijadwalkan menjalani eksekusi tahap kedua pada April lalu. Pada menit-menit terakhir menjelang eksekusi, Presiden Jokowi memutuskan untuk menangguhkan eksekusi mati Serge.

Credit  Okezone

Diejek Saat Berpidato, Presiden Obama Usir Seorang Tamu dari Gedung Putih

 

SAUL LOEB / AFP Presiden AS Barack Obama didampingi Wapres Joe Biden saat menerima para aktivis LGBT di Gedung Putih, Rabu (25/6/2015), waktu setempat.

WASHINGTON DC,CB — Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang biasanya terlihat tenang dan penuh senyum, ternyata bisa menunjukkan kemarahannya di depan publik. Kemarahan Obama ini terjadi saat dia menerima para aktivis hak-hak kelompok gay di Gedung Putih, Rabu (24/6/2015) waktu setempat.

Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Obama berulang kali menghentikan kalimatnya akibat seorang undangan yang terus-menerus berteriak. Aksi itu sempat membuat suasana acara tersebut menjadi kaku dan tegang selama beberapa saat.

"Dengar, Anda saat ini berada di kediaman saya," ujar Obama sambil menunjuk ke arah orang itu saat dia berteriak-teriak soal deportasi dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

"Anda tahu, (perbuatan) itu tidak pantas. Anda tak akan mendapatkan respons baik dari saya dengan melakukan interupsi semacam itu," tambah Obama.

Meski Obama terlihat serius saat memberikan peringatan itu, tampak jelas sang tamu tak menghentikan aksi teriaknya itu.

"Anda sungguh memalukan. Seharusnya Anda tak melakukan ini. Anda bisa tinggal di sini dan tenang atau keluar," ujar Obama yang kemudian memerintahkan anggota keamanan Gedung Putih untuk membawa orang tersebut keluar dari ruangan.

Aksi Obama itu cukup mengejutkan. Namun, tak lama kemudian para tamu malah meneriakkan nama Obama diiringi tepuk tangan meriah menandakan dukungan atas keputusan sang presiden.

"Secara umum, saya biasanya tak berkeberatan dengan para pengejek seperti itu. Tetapi, itu tak bisa dibiarkan saat terjadi di kediaman saya," kata Obama mencoba mencairkan suasana. 



Credit  KOMPAS.com

Swiss ekstradisi bekas komandan muslim Srebrenica ke Bosnia

Bekas komandan pasukan muslim Bosnia di Srebrenica yang dituduh penjahat perang oleh Serbia, namun dianggap pahlawan di Bosnia (Reuters)

 

 

Zurich (CB) - Swiss, Kamis waktu setempat, memerintahkan ekstradisi seorang mantan komandan muslim Bosnia pembela Srebrenica  ke Bosnia, dan menolak permintaan Serbia yang mendakwa sang mantan komandan dengan kejahatan perang.

Selama Perang Bosnia 1992-1995, komandan pasukan muslim Bosniak bernama Naser Oric itu mengepalai pasukan Bosnia di Srebrenica. Kota ini jatuh ke tangan pasukan Serbia Bosnia pada Juli 1995 yang disusul dengan pembantaian 8.000 pria dan bocah laki-laki oleh pasukan Serbia.

Oric ditangkap pihak berwenang Swiss dua pekan lalu atas surat perintah yang dikeluarkan setahun lalu oleh Serbia yang menuduhnya membunuh orang Serbia di wilayah Srebrenica.

Pada 2008 Oric dibebaskan oleh Mahkamah Internasional PBB di Den Haag dari tudingan kejahatan perang yang dituduhkan Serbia.

Penangkapan Oric dan permintaan ekstrasi oleh Serbia itu membuat marah muslim Bosnia yang mengancam membatalkan undangan kepada PM Serbia Aleksandar Vucic pada peringatan ke-20 pembantaian Srebrenica bulan depan. Pembantaian ini dianggap yang terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Bosnia mengajukan permintaan ekstradisinya sendiri untuk Oric karena dia menghadapi kasus hukum di negerinya sendiri yang juga dikaitkan dengan pembunuhan selama Perang Bosnia.

Swiss lebih mau menyanggupi permintaan Bonsia, ketimbang Serbia, karena didasarkan pertimbangan bahwa "kejahatan berlangsung di Bosnia Herzegovina, dan Oric adalah warga negara Bosnia Herzegovina."


 Credit   ANTARA News

Rusia Tawarkan Sukhoi Su-35 ke TNI

Jet Tempur Sukhoi Su-35

JAKARTA  (CB) – Pemerintah Rusia telah menawarkan jet tempur Sukhoi Su-35 kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka meremajakan sistem pertahanan udara. Kini, Rusia tinggal menunggu sikap Pemerintah Indonesia mau membeli atau tidak.
“Rusia sudah menawarkan Su-35 kepada TNI. Kami bahkan sudah mengundang pejabat Indonesia untuk hadir dalam pameran dirgantara di Rusia,” ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (25/6/2015).
 

Namun, Dubes Galuzin enggan memberikan keterangan lebih rinci mengenai proses negosiasi pengadaan Sukhoi Su-35. Ia hanya mengatakan jika Rusia selalu terbuka kepada Indonesia dalam hal persenjataan.
“Masalah rinci tidak bisa kami publikasikan sekarang. Namun, Rusia selalu siap bernegosiasi dengan Indonesia,” tambah Dubes Galuzin.
Sebelumnya Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan jet tempur Sukhoi Su-35 merupakan pesawat yang tepat untuk menggantikan jet F-5 yang sudah tua.


Credit  Okezone

Pekan Depan, TNI Gelar Seleksi Wakil Panglima

Panglima TNI dan Ka Staf mendampingi Presiden Jokowi---MI/Barry Fatahillah

CB, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya akan menyeleksi calon wakil panglima. Proses tersebut akan mulai dilakukan pekan depan.

Moeldoko mengatakan, proses seleksi akan dilakukan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).  Wakil panglima, kata dia, ditunjuk dalam rangka penguatan organisasi TNI.

"(Calonnya) Bisa dari AU atau AL. Semua akan melalui wanjakti. levelingnya dimana? Bisa mantan kepala staf atau orang yang disiapkan," ujar Moeldoko dalam acara penyerahan keramik di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2015).

Dia menampik anggapan yang menyebut wakil panglima tidak efisien, karena tak bisa mengambil alih komando jika panglima berhalangan.

Moedoko menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi wakil panglima adalah menangani ancaman-ancaman pada kedaulatan nasional yang menghadang. Hal itu akan dilakukan jika panglima sedang memantau pasukan TNI yang banyak tergabung dalam misi perdamaian PBB.


Credit  Metrotvnews.com

Moeldoko: Wakil Panglima Akan Hapus Jabatan Kasum TNI

Fasilitas Kasum juga akan diberikan pada Wakil Panglima.

Kamis, 25 Juni 2015 | 11:45 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Anwar Sadat

Panglima TNI Jendral Moeldoko. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

 

CB - Panglima TNI Jenderal Moeldoko beberapa waktu lalu mengusulkan adanya posisi Wakil Panglima TNI. Bahkan, ia sudah mengajukan konsepnya kepada Presiden Joko Widodo.
Moeldoko mengatakan, latar belakang adanya usulan Wakil Panglima itu dilihat dari perubahan lingkungan sehingga perlu adanya penyesuaian. Untuk itu dibutuhkan penambahan unsur-unsur dan penambahan komando terutama apabila Panglima TNI sering keluar.
"Kita punya empat ribu prajurit di PBB yang tersebar dan beroperasi di daerah perbatasan. Sehingga Panglima harus melihat dan mengetahui kesulitan pasukan di sana. Kalau seperti itu maka Panglima TNI memerlukan sebuah wakil lagi, agar tugasnya semakin firm," kata Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis, 25 Juni 2015.
Sekarang ini, lanjut Moeldoko, organisasi tidak seperti itu. Tidak ada Wakil Panglima, hanya ada Kepala Staf Umum (Kasum). Sedangkan Kasum tidak bisa mengambil alih komando jika terjadi sesuatu. "Ini juga salah satu alasan adanya Wakil Panglima TNI," ujarnya menjelaskan.
Moeldoko menambahkan, jabatan Kasum nantinya akan dihapuskan dan segala fasilitas yang diberikan kepada Kasum akan dialihkan untuk Wakil Panglima TNI. "Jadi tidak ada alasan tidak efisien, karena fasilitas Kasum akan kita berikan kepada Wakil Panglima," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai Wakil Panglima yang berasal dari TNI Angkatan Udara (AU), Moeldoko menjelaskan, posisi itu tidak harus dijabat oleh Angkatan Udara karena tidak menutup kemungkinan juga dari Angkatan Laut. "Ya bisa saja dari AL, bisa juga AU," ujar Moeldoko.
Ia mengatakan, seleksi pemilihan Wakil Panglima akan dilaksanakan tidak lama lagi. "Sebentar lagi kita akan (rapat) Wanjakti, dan salah satunya akan membicarakan itu (pemilihan Wakil Panglima), dan menyiapkan apabila Keppres segera turun."

Credit  VIVA.co.id

TNI Segera Bentuk Asisten Teritorial untuk AU dan AL

alfian kartono 

 Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko

JAKARTA, CB - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan organisasi baru, yakni Asisten Teritorial (Aster) TNI Angkatan Udara dan Aster TNI Angkatan Laut. "Ke depan, internal TNI tidak hanya ada aster dari Angkatan Darat, tetapi Aster AU dan AL akan segera dibentuk. Ini untuk meningkatkan kinerja TNI dalam menjaga pertahanan negara," kata Panglima TNI usai Penyerahan Bantuan Keramik kepada Perwira Menengah dan PNS gol III di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2015).
Menurut Moeldoko, dalam pembentukan Aster AU dan Aster AL perlu ada penyesuaian-penyesuaian capacity building karena hal itu merupakan hal yang baru.
"Contohnya, kita sudah menyiapkan Aster dari AU dan AL. Kita jadikan sekarang Wakil Aster Panglima TNI. Nanti kita proyeksikan jadi Aster di AL dan AU. Jadi semua sudah kita siapkan dari awal," kata dia.
Panglima TNI menjelaskan, pembentukan aster berangkat dari doktrin sistem pertahanan Indonesia, yakni sistem pertahanan rakyat semesta. Maknanya, sistem pertahanan negara itu dibangun dengan pengerahan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.
"Seluruh sumber daya nasional itu dikerahkan, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam dan sumber aset lain sarana prasarana dikerahkan untuk kepentingan pertahanan," ujar Moeldoko.
Sistem itu disusun atas dasar komponen pertahanan, komponen cadangan, dan komponen pendukung, komponen utama TNI. Komponen cadangan adalah seluruh SDM yang disiapkan dan sudah terinventarisir.
Misalnya, kata Moeldoko, berapa banyak warung makan yang akan digunakan untuk dapur umum dan lainnya. Maka seluruh sarana prasarana untuk pertahanan perlu dikelola.
"Tidak boleh tidak bisa. Kalau di darat seluruh data dikelola di Kodim, Korem, di mana semua itu dimobilisasi untuk pertahanan," ujarnya.
Begitu juga dari matra laut dan udara, akan mendata berapa perahu yang dimiliki nelayan di Indonesia, berapa pesawat sipil yang ada saat ini untuk digunakan pertahanan negara saat terjadi perang. Oleh karena itu, diperlukan asisten teritorial.
"Ini juga pemikiran baru kami, bahwa diperlukan asisten teritorial AL dan AU. Fungsinya mirip dengan aster di Angkatan Darat. Saat ini, kita belum punya UU komponen cadangan dan komponen pendukung serta UU mobilisasi dan demobilisasi. Kita serahkan nanti," tutur Moeldoko.


 Credit  KOMPAS.com

Siapa anggota TNI pemilik nomor 'keramat' NRP 0001?

CB - Setiap prajurit TNI memiliki NRP atau Nomor Registrasi Pusat (NRP). Nomor ini disusun secara tertib. Dalam perang, jika tertangkap, tentara hanya boleh menyebutkan nama dan nomor NRP. Ini aturan baku yang diterapkan hampir semua negara.

Bagaimana kisah NRP di TNI dimulai?

Selama berlangsungnya perang kemerdekaan, tidak ada satu pun prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang teregistrasi secara resmi. Apalagi, banyak pasukan liar mengaku tentara, namun enggan menjalani perintah dan penugasan yang ditujukan padanya.

Gangguan keamanan dalam negeri, ditambah ancaman agresi yang dilakukan Belanda membuat upaya untuk mendaftarkan pasukan terus terbengkalai. Namun, setelah pengakuan kedaulatan yang diberikan Belanda usai Konferensi Meja Bundar (KMB), upaya itu baru bisa dilakukan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Djenderal Major Bambang Sugeng berinisiatif membuat nomor registrasi bagi prajurit. Tindakan ini dia lakukan sesuai perjanjian KMB, di mana Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) juga diisi mantan anggota KNIL.

Bambang beranggapan, upaya administrasi perlu dilakukan mengingat adanya kesatuan yang bertindak sendiri-sendiri, serta masih banyaknya batalyon fiktif. Tak hanya itu, ditemukan pula perbedaan jumlah kekuatan yang tertulis dalam dokumen dengan kenyataannya, khususnya tanda kepangkatan.

Untuk mengatasinya, Bambang memerintahkan seluruh panglima di daerah untuk mendaftarkan prajuritnya. Hasilnya, 88.324 prajurit tercatat secara resmi. Bambang segera meneken surat keputusan yang mengatur kepangkatan, jabatan dan nomor registrasi pusat (NRP) masing-masing prajurit.

Meski sudah ditetapkan sejak 1951, namun praktiknya baru terlaksana pada 1955. NRP sendiri dibagi dalam dua golongan, yakni perwira dengan 5 angka dan Bintara maupun Tamtama 6 angka.

Lalu siapakah yang mendapatkan NRP dengan seri 0001?

Ditulis dalam otobiografi 'Panglima Komando Pertempuran: Merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1948 dan Seorang Diplomat' karya Edi Hartoto yang diterbitkan Kompas tahun 2012, sebagai perwira Bambang Sugeng mendapat NRP 10001. Sementara, NRP 100001 diberikan kepada Pembantu Letnan Satu Prayitno sebagai Bintara.

Tak hanya lingkungan Angkatan Darat, NRP dengan angka 0001 juga didapatkan oleh pimpinan tertinggi masing-masing angkatan. NRP pertama untuk Korps AL adalah Kasal Laksamana Madya (L) R Soebijakto dengan NRP: 1/P, dan NRP pertama untuk Korps AU adalah Kasau Laksamana Madya (U) R. Suryadi Suryadharma dengan NRP: 460001.

Sebagai perbandingan, SBY selama aktif di militer dengan pangkat Letnan Dua Infantri diberikan NRP 26418. Sedangkan Prabowo Subianto mendapat NRP 27082.


Credit   Merdeka.com

Studi: Warga Kulit Putih Teroris Terbesar di AS

Menurut hasil riset, ternyata kelompok radikal sayap-kanan lebih banyak membunuh orang di Amerika ketimbang kelompok radikal yang terinspirasi al-Qaidah.(Reuters)

 

 

Washington, D.C., CB -- Warga kulit putih Amerika Serikat dengan pemahaman sayap kanan ekstrem merupakan teroris terbesar di negara itu. Mereka disebut lebih banyak melakukan serangan mematikan ketimbang para Muslim radikal, namun tidak banyak diberitakan.

Diberitakan The Independent, Rabu (24/6), hal ini terungkap dalam hasil studi lembaga New America Foundation, sebuah lembaga riset di Washington yang bekerja sama dengan University of North Caroline dan Duke University.

Studi dilakukan dengan melakukan survei terhadap 382 departemen kepolisian untuk mendata ancaman terbesar AS setelah peristiwa terorisme 11 September 2001. Hasil survei menunjukkan, 74 persen ancaman datang dari massa anti-pemerintah, sementara hanya 39 persen dari kelompok radikal yang terinspirasi al-Qaidah.

New America Foundation mendefinisikan terorisme sebagai serangan berdasarkan ideologi.

Berdasarkan definisi itu, studi menemukan bahwa warga kulit putih berpaham sayap-kanan radikal, seperti anggota kelompok supremasi kulit putih atau neo-Nazi dan massa anti-pemerintah telah membunuh lebih banyak orang ketimbang Muslim radikal atau grup kriminal di AS lainnya dalam 14 tahun terakhir.

Dari 26 kasus yang dianggap serangan teroris, 19 di antaranya dilakukan oleh non-Muslim. Sejak 9/11, sebanyak 48 orang terbunuh oleh ekstremis non-Muslim, sementara 26 tewas oleh jihadi.

Serangan teror oleh kelompok sayap-kanan hanya mendapatkan porsi pemberitaan sangat sedikit di media.

Warga AS pasti sulit mengingat penembakan di kuil Sikh di Wisconsin yang menewaskan enam orang tahun 2012 oleh seorang anggota Neo-Nazi. Ada juga penembakan di Las Vegas yang menewaskan dua orang polisi dan seorang warga, dilakukan oleh sepasang suami istri yang meninggalkan lambang swastika di salah satu mayat korban.

Tahun 2011, kelompok neo-Nazi juga menembaki wilayah di Pacific Northwest, menewaskan tiga orang. Aksi penembakan di gereja Charleston yang menewaskan sembilan orang pekan lalu juga termasuk dalam peristiwa teroris karena pelaku punya ideologi ekstrem sayap-kanan.

Penembakan massal seperti Sandy Hook, Aurora, atau pembunuhan tiga Muslim di North Carolina tidak termasuk dalam studi ini karena tidak melibatkan ideologi sehingga dianggap bukan serangan teroris.

Hasil studi ini dipastikan akan membuat banyak orang terkejut karena selama ini yang dianggap menebar teror di AS pasca 9/11 adalah warga Muslim. Kepolisian AS bahkan mengakui bahwa mereka lebih khawatir ancaman terorisme oleh neo-Nazi ketimbang jihadi.

"Penegak hukum di negeri ini mengatakan pada kami bahwa ancaman dari Muslim ekstremis tidak lebih besar dari ancaman ekstremis sayap kanan," kata Charles Kurzman, peneliti UNC.




Credit  CNN Indonesia

China Tingkatkan Aktivitas di Antariksa, Dasar Laut dan Kutub

 

 Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa keamanan China meliputi wilayah yang luas, termasuk politik, budaya, militer, ekonomi, teknologi dan lingkungan. (Reuters/Bogdan Cristel/Files) 

 

Beijing, CB -- Pemerintah China akan meningkatkan aktivitas dan aset mereka di luar angkasa, lautan dan kutub utara, termaktub dalam rancangan undang-undang keamanan nasional baru mereka yang akan disahkan Beijing.

Diberitakan Reuters, Rabu (24/6), Presiden Xi Jinping, yang merupakan ketua Komisi Keamanan Kasional yang baru dibentuk, mengatakan bahwa keamanan China meliputi wilayah yang luas, termasuk politik, budaya, militer, ekonomi, teknologi dan lingkungan.

Dalam RUU tersebut, China menegaskan akan mengeksplorasi dan mengekploitasi dengan damai wilayah dasar laut internasional dan wilayah kutub utara, serta memperkuat keamanan untuk "aktivitas, aset dan kepentingan lainnya" di tempat itu.

Rencananya RUU ini akan melewati tahap ketiga di parlemen sebelum diloloskan pekan depan.

Namun RUU ini mendapat penolakan dari pengusaha asing dan diplomat yang mengatakan bahwa redaksi dalam undang-undang itu terlalu luas dan kabur maknanya.

Salah satunya adalah kata-kata "pelanggaran standar moral" yang dinilai tidak jelas definisinya namun masuk ke dalam hukum China.

China bersikeras bahwa kepentingan mereka yang besar di laut dalam, angkasa dan kutub utara menghadapi tantangan dan ancaman keamanan sehingga UU ini harus segera diloloskan.

Pemerintah Beijing sebelumnya juga mengatakan bahwa program antariksa mereka untuk tujuan damai. Namun Kementerian Pertahanan AS menyatakan bahwa China akan menggunakan aset mereka di antariksa di saat perang.

China juga aktif melakukan riset di Kutub Utara dan Kutub Selatan dengan dalih kepentingan energi.

Masalah keamanan siber juga termasuk dalam RUU tersebut.

Perusahaan teknologi asing khawatir redaksi dalam RUU yang menyebutkan penggunaan produk yang "aman dan terkendali" jadi alasan Beijing mengusir mereka dari pasar China.



Credit  CNN Indonesia

Kapal Selam Asing Masuk RI: Alasan TNI Hidupkan Skuadron 100

Kapal perang RI saat sailing pass bersama helikopter pada HUT ke-69 TNI di Dermaga Ujung Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, 7 Oktober 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

 

Jakarta,CB -- TNI Angkatan Laut memesan 11 helikopter antikapal selam (AKS) untuk membangun kembali Skuadron 100 pemburu kapal selam yang disegani dunia pada tahun 1960-an. Kesebelas helikopter AKS tersebut diproduksi bertahap di Perancis oleh Airbus Helicopters bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Laut M Zainudin menyatakan armada helikopter antikapal selam mutlak diperlukan dan tak dapat dipisahkan dari keberadaan kapal perang yang telah dimiliki Indonesia.


“Semua kapal untuk fungsi pertempuran harus mempunyai helikopter antikapal selam. Di negara manapun begitu. Kapal perang terkoneksi dengan helikopter AKS,” kata Zainudin kepada CNN Indonesia, Kamis (25/6).

Selain itu, helikopter antikapal selam pun dibutuhkan untuk menjaga wilayah RI yang kerap menjadi target untuk disusupi kapal atau pesawat asing, termasuk kapal selam negara lain yang diam-diam masuk perairan Indonesia.

“Ada indikasi kapal selam dari negara tetangga masuk ke Laut Jawa. Peristiwa serupa juga dulu beberapa kali terjadi di perairan barat Indonesia. Nelayan melihat kapal selam tak dikenal melintas dan itu bukan milik Indonesia,” ujar Zainudin.

Kapal selam asing misalnya diduga melintas di perairan Pulau Deli, Pandeglang, Banten pada Juni 2006. Ketika itu nelayan setempat melaporkan melihat kapal selam muncul ke permukaan dan mengeluarkan dua sekoci bersama orang-orang kulit putih.

Laporan nelayan langsung membuat TNI AL menyiagakan pasukan di perairan Pulau Deli yang tersambung langsung dengan Samudera Hindia. Kapal perang KRI Pati Unus yang dilengkapi senjata dan radar bawah air ditempatkan di lokasi yang saat itu diduga mengandung cadangan minyak dengan jumlah melebihi Blok Cepu.

Bukan hanya nelayan di Pulau Deli yang melihat kapal selam tak dikenal di perairan itu, tapi di Pulau Tinjil yang juga masuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Nelayan waktu itu dikagetkan dengan suara gemuruh yang muncul dari laut. Namun mereka tak berani mendekat dan hanya melihat dari tepi pantai.

Kejadian itu terjadi masih pada bulan Juni 2006, tak berapa lama setelah kapal selam asing terlihat di dekat Pulai Deli. Markas Besar TNI AL di Jakarta pun segera mengerahkan tim untuk melakukan patroli laut dan udara di perairan Pulau Tinjil.

Masuknya kapal selam asing ke perairan RI, kata Zainudin, dapat dicegah apabila Indonesia memiliki helikopter antikapal selam. “Helikopter AKS memiliki sonar yang bisa mendeteksi bayangan bawah laut dengan mudah,” ujarnya.

Helikopter antikapal selam juga merupakan inti dari Skuadron 100 yang dahulu ditakuti angkatan bersenjata negara asing. Dengan pembelian 11 helikopter AKS, kata Zainudin, artinya TNI AL dapat menghidupkan lagi Skuadron 100 dan kembali menjadi kekuatan militer yang disegani di kawasan.



Credit  CNN Indonesia

TNI Borong Helikopter, Hidupkan Skuadron Pemburu Kapal Selam

Armada helikopter, pesawat hercules, dan kapal perang RI melakukan sailing pass dan flying pass pada HUT ke-69 TNI di Dermaga Ujung Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, 7 Oktober 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

 

Jakarta, CB -- TNI Angkatan Laut akan menghidupkan kembali Skuadron 100 pemburu kapal selam yang terkenal ditakuti sejumlah negara pada 1960-an. Oleh sebab itu pembelian 11 helikopter antikapal selam jadi momentum bagus untuk merealisasikan rencana itu.

“Dulu pesawatnya belum ada. Sekarang ada, tinggal mengaktifkan kembali skuadron itu,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supendi di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Rabu malam (24/6).


Inti Skuadron 100 ada pada helikopter antikapal selam. Di masanya, skuadron itu menjadi pusat kekuatan TNI AL dalam menggelar berbagai operasi di laut, dan konon amat disegani negara-negara maju.

Namun era keemasan itu harus berakhir dan Skuadron 100 terpaksa dilebur dengan skuadron lain karena minimnya alat operasional mereka. Kini keinginan untuk menghidupkan kembali Skuadron 100 bukan sekadar mimpi.

Meski demikian, Ade mengatakan belum bisa memastikan kapan Skuadron 100 akan resmi aktif kembali. Dia pun belum tahu persis kapan 11 helikopter antikapal selam yang bakal menjadi inti Skuadron 100 bakal tiba di tanah air.

Menurut Ade, penyelesaian jual-beli helikopter antikapal selam itu sangat tergantung pada kemampuan produksi pabrik helikopter dan dilakukan bertahap. Ia memperkirakan TNI AL setidaknya akan menerima tiga helikopter dalam setahun.

Ade menegaskan pembelian 11 helikopter antikapal selam oleh lembaganya tak ada kaitannya dengan memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia ataupun negara lain. Pembelian murni bertujuan untuk menyempurnakan fungsi kapal perang yang telah dimiliki TNI AL.

“Ada kapal yang punya geladak tapi tidak ada isinya. Dalam rencana strategi kami, isi geladak itu sebenarnya ya helikopter antikapal selam itu. Dulu pengadaannya tidak sekaligus (kapal beserta helikopter antikapal selam),” kata Ade.

Armada helikopter antikapal selam itu nantinya akan berperan sebagai kepanjangan tangan kapal perang RI dalam operasi laut, yakni menjalankan fungsi target reporting unit. Artinya, helikopter tersebut bakal menggali informasi mengenai target sasaran rudal yang dilepaskan kapal perang RI.

"Kami punya peluru kendali yang jaraknya dapat mencapai 60 nautical mile. Itu butuh target reporting unit. Helikopter-helikopter antikapal selam juga berfungsi untuk mendeteksi karena radar terbatas cakrawala," ujar Ade.

Empat helikopter antikapal selam rencananya akan ditempatkan di geladak kapal perang korvet Sigma 9113 dan tiga kapal perang korvet multi role light frigate.

Helikopter-helikopter antikapal selam tersebut nantinya akan selalu on board, ikut ke mana pun kapal perang yang mengangkutnya berpatroli.



Credit   CNN Indonesia

Malaysia Puji Tim Reaksi Cepat TNI Angkatan Laut

Prajurit di atas KRI Sutanto saat patroli rutin di Selat Malaka, Aceh, Jumat (22/5). (Antara/Irsan Mulyadi)

 

 

Jakarta, CB  -- Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) secara resmi mengucapkan terima kasih atas bantuan Tim Reaksi Cepat Komando Armada Indonesia Kawasan Barat alias Western Fleet Quick Response (WFQR) dalam operasi pembebasan kapal tanker MT Orkin Harmony asal Malaysia.

Kapal yang membawa 6.000 ton bahan bakar senilai US$ 5,6 juta atau setara Rp 75 miliar tersebut dua pekan lalu dibajak perompak di kawasan barat perairan Malaysia.

Wakil Ketua APMM Bidang Operasi, Laksamana Madya Maritim Datuk Ahmad Puzi, menyatakan kerjasama antara APMM dan tim reaksi cepat Koarmabar itu patut menjadi percontohan di kawasan Asia Tenggara.

"APMM sangat mengharapkan jalinan kerjasama ini dapat dikembangkan dengan negara ASEAN lain pada masa depan demi membasmi perompakan, khususnya yang melibatkan sindikat pencurian minyak," ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima CNN Indonesia, Kamis (25/6).

Menurut catatan APMM, pada tahun 2015 ini telah terjadi tujuh perompakan di sekitar kawasan Laut China Selatan. Perompakan umumnya menyasar kapal tanker yang mengangkut marine gas oil (solar kapal) dan automotive diesel oil (solar mobil). Dua jenis minyak ini disasar karena mudah ditransfer ke kapal penampung untuk kemudian dijual ke pasar gelap.

Sebagaimana diberitakan The Sraits Times, sebuah biro maritim internasional yang bermarkas di London menyatakan Asia Tenggara saat ini telah menjadi zona yang amat rawan perompakan.

Biro tersebut mengatakan dibutuhkan kerjasama regional kuat untuk membongkar dan mencegah perkembangan kartel-kartel perompak di perairan Asia Tenggara.

Pada kasus perompakan Orkin Harmony, telah terbentuk kerjasama transnasional. Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia memperoleh bantuan militer dari Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Australia.

Awal pekan ini, media internasional ramai memberitakan pelaku perompakan MT Orkin Harmony ternyata berjumlah 13 orang dan mereka diduga kuat berkewarganegaraan Indonesia.


 Credit  CNN Indonesia

Bung Tomo Dicuekin HB IX, tapi Dirangkul Soekarno

Sutomo (Bung Tomo) (Foto: Wikipedia)

SOEKARNO, Presiden RI pertama merupakan sosok negarawan yang juga dikenal orator ulung. Pidatonya yang berapi-api sanggup menghipnotis segenap jiwa manusia Indonesia hingga ikut terbakar bara api revolusi.
Tapi di antara tokoh-tokoh lainnya, mungkin hanya Sutomo atau yang bisa dikenal dengan Bung Tomo, yang mampu menyamai gegap gempitanya pidato Soekarno. Pidato Bung Tomo jelang pertempuran 10 November 1945 contohnya.
Akibat pidatonya yang mampu menggerakkan, tak hanya segenap warga Kota Surabaya, tapi juga hampir semua warga Jawa Timur untuk angkat senjata melawan sekutu itu, membuatnya jadi orang paling dicari oleh Belanda selain Bung Karno.
Tapi mantan jurnalis yang membawahi Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) itu, ternyata sempat harus ‘nganggur’ ketika pemerintahan RI sudah dikembalikan ke Ibu Kota Yogyakarta sejak 24 Juni 1949.
Keesokan harinya, 25 Juni, pasukan Belanda mulai angkat kaki dari Yogyakarta untuk ditarik mundur ke Magelang, sebagai akibat dari Perjanjian Roem-Roijen, serta kesepakatan tiga pihak antara BFO, Indonesia dan Belanda yang juga diawasi utusan PBB.
Sementara di satu sisi, satuan polisi dan TNI mulai sedikit demi sedikit memasuki Yogyakarta, hingga puncaknya pada 29 Juni yang acap dikenal sebagai peristiwa “Yogya Kembali”.
Bung Tomo satu di antara sejumlah tokoh yang sedari awal sudah memasuki Yogyakarta. Putra Kartawan Tjiptowidjojo itu kemudian coba mendatangi kantor Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB IX) dengan tujuan mendapatkan posisi sebagai pegawai pemerintah.
Sayangnya, Sultan HB IX seolah ‘cuek’ dan menyatakan tak punya lowongan apapun buat Bung Tomo. Ternyata, nasib pejuang tak hanya terabaikan di masa sekarang, tapi tak lama setelah Belanda keluar Ibu Kota pun juga sudah terjadi.
“Seharian aku berdiri bersender di tembok kantor Sri Sultan. Baru tengah hari aku diterima beliau dan dengan menyesal, beliau berkata tidak ada lowongan untukku,” kesal Bung Tomo seperti diceritakan sang istri, Sulistina Sutomo dalam buku ‘Bung Tomo Suamiku: Biar Rakyat yang Menilai Kepahlawananmu’.
“Dengar ya, mulai detik ini aku tak mau meminta-minta jadi pegawai! Tahu tidak, yang menentukan Republik ini merdeka bukan karena diplomasi saja, tapi juga ini!,” serunya sembari mengacungkan jari telunjuknya.
Tak berapa lama setelah ‘luntang-lantung’ tanpa pekerjaan, Bung Tomo pilih masuk dunia politik. Laskar BPRI yang dipimpinnya “disulap” jadi Partai Rakyat Indonesia. Dari situ, Bung Tomo mulai kenal dekat dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Mayjen Bambang Soegeng dan pastinya Presiden Soekarno.
Karier Bung Tomo terbilang melesat, mulai dari menduduki jabatan Menteri Negara Urusan Veteran sekaligus Menteri Sosial Ad-Interim, anggota DPR periode 1956-1959 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pada suatu ketika, Bung Tomo diajak rombongan Presiden Soekarno yang punya agenda mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Lepas Bung Karno berpidato, Bung Tomo ikut dipanggil ke atas mimbar dan melanjutkan pidato di hadapan masyarakat setempat.
Bung Karno sempat menyebut jika beliau meninggal, Bung Tomo-lah yang akan menggantikannya. Pun begitu, Bung Tomo tahu bahwa itu hanya candaan dari presiden. Seiring berjalannya waktu, ketika Bung Karno jatuh pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan penyerahan mandat via Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, mulai tenggelam pula karier Bung Tomo di dunia politik.
Soeharto yang menggusur Soekarno sebagai pejabat presiden, jelas jadi sosok yang bertentangan dengan Bung Tomo, hingga akhirnya diseret ke penjara pada 11 April 1978. Setahun kemudian dibebaskan, tapi tak ada lagi niat Bung Tomo meneruskan kariernya di dunia politik.

Credit   Okezone

TNI AL Berencana Aktifkan Kembali Skuadron 100

TNI AL berencana kembali aktifkan Skuadron 100 (Foto: Okezone)

JAKARTA  (CB) - Skuadron khusus Angkatan Laut, atau yang lebih dikenal dengan Skuadron 100 pernah disegani di era 1960.
Namun, saat ini nasib pasukan tersebut seolah menghilang lantaran tak terurus dan dinonaktifkan pada tahun 1980-an.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi membenarkan rencana pembentukan kembali Skuadron 100.
Bahkan, secara organisasi pembentukannya sudah dikaji oleh jajaran matra laut dan sudah termasuk dalam renstra TNI.
"Tinggal menambahkan helikopter antikapal selam (AKS), tapi secara organisasi kita sudah kaji," ungkap Ade usai sertijab Dispenal di Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2015).
Mantan Kasum TNI tersebut menambahkan, TNI AL sempat mempunyai AKS buatan Inggris berjenis Lynx. Namun, dalam upaya pengaktifan kembali, AKS yang akan dipakai berjenis Sea Panther sejumlah 11 unit.
"Tergantung kemampuan dari manukfaktur. Normalnya dia ya mungkin setahun tiga ya," imbuhnya tanpa menyebut target realisasi.
Adapun furngsi helikoipter AKS, lanjut Ade ialah perpanjangan kapal perang setra ditempatkan di heli deck.
Melalui senjata peluru kendali kaliber 60 mm dan 80 mm yang dimiliki TNI AL, membutuhkan target reporting unit. Pasalnya, radar yang ada di kapal perang hanya terbatas dengan cakrawala.
"Nah itu bisa dilaksanakan oleh helikopter yang memiliki kemampuan radar OTH (Over the Horizon) agar peluru rudal kita yang jauh-jauh ini punya alat bantu untuk deteksi, tempatnya di kapal kita yang ada heli deck yang sudah pada datang," sambungnya.

Seperti diketahui, TNI AL saat ini memiliki kapal kelas Sigma sebanyak empat kapal dan tiga KRI jenis Multi Role Light Frigate yang tidak dilengkapi oleh helikopter. Alhasil, kekurangan tersebut meminimalisir fungsi kapal.
"Dengan kita lengkapi 11, mudah-mudahan kapal itu lengkap dan sesuai fungsinya," pungkasnya.


 Credit  Okezone

Drama Pembajakan Kapal Tanker Malaysia Berakhir Ironis

Pelaku dan korban sama-sama WNI. Bagaimana pemerintah RI bersikap?

Kapal tanker Malaysia MT Orkim Harmony akhirnya tiba di Pelabuhan Kuantan pada Sabtu dini hari usai dibajak. (20/06/2015) (KBRI Kuala Lumpur Malaysia)

 

  CB - Sebanyak 21 kru kapal tanker Malaysia MT Orkim Harmony akhirnya bisa menarik nafas lega begitu kapal bersandar di Pelabuhan Kuantan pada Sabtu, 20 Juni 2015 sekitar pukul 07.50 waktu setempat. Mereka baru saja melalui peristiwa mencekam usai 13 orang perompak membajak kapal tanker bermuatan BBM RON 95 itu. 

Panglima Angkatan Laut Malaysia, Laksamana Pertama Azhari Abdul Rashid mengatakan ke-21 kru dalam kondisi baik dan bersemangat. Berbicara di acara jumpa pers, Azhari menyebut jadwal ketibaan kapal tersebut sempat mengalami penundaan. Seharusnya, kapal dijadwalkan tiba dini hari sekitar 02.30, tetapi baru bersandar pukul 07.50 waktu setempat. 

"Semua kru dalam keadaan selamat dan mereka sudah tak sabar untuk bertemu dengan anggota keluarga. Operasi secara keseluruhan telah berlangsung dengan sukses, sementara delapan pembajak telah ditangkap oleh otoritas Vietnam," kata Azhari seperti dilansir laman The Star edisi Sabtu pekan lalu. 

Dua pembajak diketahui telah menembak salah satu ABK Indonesia bernama Mawit Martin yang bekerja sebagai koki di kapal tersebut. Saat tiba di Kuantan, Mawit masih dirawat di rumah sakit di Kota Bahru. Tetapi, belakangan, akhirnya dia ikut diterbangkan ke Kuantan untuk dimintai keterangan. 

Wakil Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia, Hermono, yang dihubungi VIVA.co.id pada Minggu kemarin menyebut tidak ada raut trauma yang tercermin dari wajah lima ABK Indonesia kendati baru mengalami peristiwa yang menegangkan. 

"Kemarin (mereka) masih bekerja seperti biasa. Bahkan, salah satu ABK bernama Nathan Kombongan langsung menyatakan siap kembali bekerja. Sementara, empat ABK lainnya masih berpikir dulu," kata Hermono yang ikut menemui ABK WNI di pelabuhan. 

Menurut Hermono, Mawit tertembak di bagian paha di awal peristiwa pembajakan. Dia berusaha untuk menguasai kapal. 

Namun, kru kapal tak berdaya melawan belasan perompak. Selain jumlahnya cukup banyak, mereka juga membawa pistol dan parang. 

Hermono mengatakan kondisi Mawit kini sudah membaik. Bahkan, dia sudah bisa berjalan dan bekerja seperti biasa. 

Dia mengisahkan ketika perompak naik ke atas kapal sama sekali tidak terdeteksi oleh radar kapal tanker. Muatan kapal yang banyak dan posisi kapal yang tidak terlalu tinggi, membuat perompak mudah untuk naik dan memanjat ke atas. 

"Perompak datang dengan menggunakan kapal sampan kayu dan mesin kapal. Ketika mereka berhasil naik ke atas, mesin kapal tersebut ikut dibawa," papar Hermono. 

Suasana pun mencekam ketika perompak berhasil naik ke atas kapal. Mereka sempat mengikat tangan ke-22 kru dan menempatkan kru kapal di tiga kamar terpisah. 

"Dalam peristiwa itu, penyiksaan fisik tidak terjadi. Mereka tetap diberi makan dan minum. Sesekali, perompak membentak kru kapal, tetapi itu dilakukan agar kru patuh," Hermono menjelaskan. 

Kapal yang tengah mengangkut muatan BBM milik Petronas itu kemudian menghilang dari radar. Tidak tanggung-tanggung nominal BBM yang dibawa MT Orkim Harmony senilai 21 juta Ringgit Malaysia atau setara Rp75 miliar. Angkatan Laut Malaysia menerima laporan menghilangnya kapal pada 11 Juni lalu di kawasan Laut China Selatan. 

Kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 20.54 waktu setempat ketika menjalani rute Malaka-Kuantan. Lokasi terakhir hilang kontak terdeteksi pada 23,5 nautical mile, timur laut Tanjung Sedili. 

Sementara, di atas kapal, terjadi perdebatan antara para perompak sendiri. Mereka terlihat kecewa karena kapal yang semula ingin mereka bajak membawa muatan BBM RON 95 atau pertamax plus bukan diesel. 

Hermono mengatakan, sudah menjadi pengetahuan umum di antara para pembajak, BBM RON 95, sulit untuk dipindahkan di tengah laut. Sebab, mudah terbakar dan membutuhkan peralatan keselamatan yang tinggi jika ingin memindahkan ke kapal lain. 

"Bahan bakar diesel masih bisa dijual ke kapal lain. Sementara, RON 95 sulit dijual," Hermono menambahkan. 

Maka, terjadi perdebatan di antara para pembajak hendak dibawa ke mana kapal diarahkan. Saat perdebatan itu, kru kapal mendengar dari cara mereka berkomunikasi aksennya mirip orang Indonesia. Muncul kecurigaan pembajak merupakan WNI.

Kapal sempat akan diarahkan ke Thailand, karena di sana, disebut BBM RON 95 bisa dijual. Namun, mereka malah mengarahkan kapal ke Pulau Natuna. 

Perburuan terhadap kapal MT Orkim Harmony dimulai sejak hari pertama dilaporkan hilang. Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Otoritas Maritim Malaysia dibantu Maritime Security Task Force Singapura serta TNI AL bahu-membahu melakukan pencarian kapal tersebut. 

Indonesia bahkan mengirimkan lima kapal dan satu pesawat udara untuk menyisir perairan di sekitar Laut China Selatan. Pada 15 Juni muncul "distress signal" mengenai kapal itu. Laman Astrowani menyebut kapal terdeteksi oleh pesawat buatan Australia P3 C-Orion pada Rabu, 17 Juni 2015. 

Kapal ada di perairan Kamboja. Laksamana Pertama Azhari menyebut nama kapal telah diganti menjadi KIM HARMON agar tak dikenali. 

Salah satu kapal Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, KD Terengganu terlihat membuntuti dari belakang dan mencoba melakukan kontak dengan kapten kapal. Menyadari dibuntuti, pembajak kemudian mengarahkan kapal ke Pulau Natuna. 

Pembajak kemudian menuntut agar Malaysia menyediakan kapal penyelamat supaya mereka bisa kabur. 

"Kami tengah bernegosiasi dengan mereka. Jarak antara kami dan kapal mereka tidak begitu jauh. Kami tetap menjaga pandangan dari kejauhan dan memantau pergerakan mereka," ujar Direktur Operasi Organisasi Penjaga Perbatasan Malaysia (MMEA), Laksamana Ahmad Puzi Ab Kahar seperti dikutip stasiun berita Channel News Asia, Kamis 18 Juni 2015. 

Tetapi, justru pada Kamis malam itu, pembajak berhasil melarikan diri. Mereka kabur dengan menggunakan sekoci penyelamat yang dimiliki kapal tanker. Agar tak mudah ditangkap, pembajak menggunakan mesin kapal untuk memacu kecepatan. 

Kapten kapal mengaku, usai pembajak kabur pun, mereka tetap tidak berani langsung mengontak otoritas berwenang. Sebab, pembajak mengancam jika dilaporkan, keluarga mereka akan dibunuh.

Pembajak Warga Indonesia

Delapan pembajak yang berhasil kabur dari kapal MT Orkim Harmony akhirnya ditangkap oleh Angkatan Laut Vietnam di Pulau Tho Chu pada Jumat, 18 Juni 2015 sekitar pukul 06.30. Kepada otoritas setempat, mereka sempat mengaku nelayan dan kapalnya mengalami kecelakaan sehingga bisa terdampar. 

Tak percaya begitu saja dengan pengakuan delapan pria itu, AL Vietnam tetap menangkap mereka. Belum lagi, mereka telah diberikan informasi oleh otoritas Negeri Jiran, jumlah pelaku pembajakan delapan orang dan kabur menggunakans sekoci penyelamat. 

Otoritas Vietnam pun terus memintai keterangan dari kedelapan orang itu. Pengakuan kedelapan orang itu akhirnya berubah. Laksamana Ahmad Puzi menyebut delapan orang itu mengaku berasal dari Indonesia dan pembajak MT Orkim Harmony. 

Merasa memiliki kepentingan, Malaysia menuntut agar kedelapan orang itu agar segera dideportasi ke Kuala Lumpur. Negeri Jiran berpendapat, kedelapan orang itu melakukan tindak kejahatan di kapal milik Malaysia. Jadi, harus diadili di Negeri Jiran. 

Konsul Jenderal RI di kota Ho Chi Minh, Vietnam, Jean Anes, mengatakan mereka tak ingin terburu-buru menyimpulkan kedelapan orang itu WNI. Oleh sebab itu, sesuai dengan instruksi Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, dikirim satu tim untuk melakukan klarifikasi. 

Belakangan, dari delapan, tiga orang terbukti merupakan WNI. Jean menyebut tiga orang ini membawa data diri berupa paspor dan KTP. Ketiga orang itu diketahui bernama Ruslan berasal dari Natuna, Jhon Danyel Despol dari Sumatera Utara dan Kurniawan dari Batam. 

"Identitas Ruslan dan Jhon diketahui dari paspor Indonesia yang mereka bawa. Sementara, identitas Kurniawan diperoleh karena yang bersangkutan membawa KTP," kata Jean ketika dihubungi VIVA.co.id pada Minggu kemarin melalui telepon. 

Perkembangan terakhir sisa lima orang lainnya juga warga Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pada Rabu kemarin, tim verifikasi dari KJRI telah bertemu dengan delapan tersangka. 

"Setelah melalui pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang kami terima seperti pengecekan alamat tempat tinggal, maka bisa dipastikan lima orang lainnya memang WNI," ujar Iqbal yang dihubungi VIVA.co.id melalui telepon. 

Iqbal melanjutkan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan bantuan hukum termasuk pengacara untuk memenuhi hak hukum kedelapan WNI. Rencana alternatif juga disiapkan seandainya Vietnam setuju untuk mendeportasi delapan tersangka itu ke Negeri Jiran. 

"Upaya hukum sudah kami lakukan dari sekarang. Kami siapkan  pengacara untuk memastikan mereka memperoleh haknya, mendapatkan pembelaan untuk hak hukum mereka, tanpa mengesampingkan fakta bahwa mereka telah melakukan tindak kriminal," papar Iqbal. 

Dia menambahkan, terkait dengan tuntutan Negeri Jiran yang menginginkan kedelapan tersangka dipulangkan ke Kuala Lumpur, Iqbal mengatakan hal tersebut bisa saja dilakukan. Sebab, kejahatan yang mereka perbuat dilakukan di atas kapal milik Malaysia. 

Tetapi, Iqbal menjelaskan, Indonesia pun juga memiliki hak untuk mengadili delapan tersangka itu, sebab ada satu WNI yang terluka ketika pembajakan dilakukan di atas kapal MT Orkim Harmony. 

"Pelaku pun juga sempat melalui perairan Indonesia sebelum akhirnya mereka kabur ke Vietnam. Jadi, siapa saja bisa meminta ekstradisi kepada Vietnam, baik itu Malaysia atau Indonesia," kata dia. 

Bukan Pembajak Amatir

Kasus pembajakan ini berkembang cepat. Direktur Operasi Organisasi Penjaga Perbatasan Malaysia (MMEA), Laksamana Ahmad Puzi Ab Kahar pada Senin kemarin mengatakan jumlah pembajak bukan 8 orang, melainkan 13 orang. Sisa 5 orang lainnya diketahui kabur dengan menggunakan kapal jenis tugboat ke Batam. 

Laman The Star, Senin 22 Juni 2015, melansir kapal yang digunakan pembajak ditemukan oleh TNI AL. 

"Saat ini masih ada lima orang yang masih kabur. Sementara waktu, kami akan terus berupaya untuk memastikan delapan pelaku lainnya di Vietnam untuk diekstradisi ke Malaysia sehingga kami bisa memintai keterangan lebih lanjut," kata Ahmad.

Malaysia kembali mengoreksi pernyataan mereka. Jika sebelumnya, Komandan AL Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jaafar mengatakan pembajak merupakan kelompok amatir, tetapi Ahmad mengatakan mereka justru tergolong pembajak profesional. Pelaku mengetahui tindakan lebih dari apa yang sanggup mereka perbuat. 

"Jika melihat bagaimana cara mereka melakukan pembajakan, mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sehingga mereka bisa tak terdeteksi, serta bagaimana mereka ditemukan membawa uang dalam jumlah banyak di atas kapal, menunjukkan mereka tahu apa yang mereka perbuat," papar Ahmad. 

Dia berkesimpulan pembajak merupakan pelaku tindak kejahatan musiman. 

 

Rawan Pembajakan 

Kasus pembajakan kapal MT Orkim Harmony menjadi contoh betapa tindak kejahatan trans nasional itu kian meningkat. Biro Maritim Internasional (IMB) yang berbasis di London telah berulang kali memperingatkan perairan di kawasan Asia Tenggara telah menjelma menjadi salah satu titik paling rawan aksi pembajakan di seluruh dunia. Hal tersebut tak mengherankan, karena banyak kapal dagang lalu lalang di perairan Asia Tenggara, misalnya di kawasan Selat Malaka antara Malaysia dengan Indonesia.

Mereka menyebut perompak kini kian mengincar kapal tanker yang tengah berlayar menuju ke pulau-pulau kecil. Bahkan, setiap dua pekan sekali ada saja aksi pembajakan. 

Stasiun berita Channel News Asia, Kamis pekan lalu mencatat pembajakan terhadap kapal MT Orkim Harmony menjadi insiden kelima yang terjadi tahun di perairan Laut China Selatan yang dekat dengan tepi pantai Malaysia. Para pembajak biasanya menyasar kapal tanker yang berjalan dengan kecepatan lambat. Biasanya target mereka yakni mencuri bahan bakar diesel dan premium. 

Para pembajak bersenjata melakukan tindak kejahatannya dengan modus menguasai kapal lalu menyedot muatan kargo korban yang berisi gas cair atau diesel. Kemudian, pembajak melepaskan kapal tanker dan kru. 

Kurang dari dua pekan lalu, kapal lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Orkim, Orkim Victory, juga dibajak di lokasi yang sama dan tengah menempuh rute serupa yakni Malaka menuju ke Kuantan. Reuters melaporkan kapal Orkim Victory baru dilepas usai pembajak berhasil menyedot sekitar 6.600 barel minyak diesel di kargonya. 

Aksi pembajakan di Asia Tenggara kian meningkat. Sebagai catatan IMB pada periode Januari hingga Maret terjadi 38 pembajakan atau 70 persen aksi pembajakan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, banyak yang khawatir tindak kejahatan itu kian meluas jika tak segera ditangani. 

Aksi pembajakan sebelumnya bisa dikurangi secara signifikan pada dekade lalu. Tetapi, tindak kejahatan itu kini muncul kembali dan butuh penanganan khusus dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

 

Credit   VIVA.co.id

Nasib Tragis Penyumbang Emas Monas

Pergeseran kekuasaan membuat masa tuanya berakhir sengsara.

Saudagar asal Aceh, Teuku Markam disebut sebagai penyumbang emas Monas. (VIVA.co.id/ Dody Handoko)

 

CB - Monumen Nasional (Monas) adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak di Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala.
Emas yang dipasang di Tugu Monas seberat 38 kg emas. Terdapat berbagai versi tentang emas di puncak Monas tersebut. Ada yang menyebutkan, emas seberat 28 kg itu adalah sumbangan dari Teuku Markam, seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia.
Namun, tak ada catatan resmi tentang penyumbang emas itu. Ceritanya pun menjadi simpang siur. Sejarawan juga tak tahu menahu tentang kisah emas di puncak Monas. Kisah tentang Teuku Markam sumbernya dari cerita mulut ke mulut. Meski ada sebagian orang yang menyakini kebenaran cerita itu.



Konon ceritanya, dari berbagai sumber, disebutkan Teuku Markam adalah saudagar Aceh yang lahir pada tahun 1925. Ayahnya, Teuku Marhaban berasal dari kampung Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika berusia 9 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakaknya yang bernama Cut Nyak Putroe.
Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 Sekolah Rakyat (SR). Teuku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh.
Sebagai prajurit penghubung, ia diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto. Tugas itu diembannya sampai Gatot Soebroto meninggal dunia.
Tahun 1957, Teuku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Karkam. Perusahaan ini dipercaya oleh Pemerintah RI mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Ia berhenti menjadi tentara, kemudia ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya.
Ia juga bisnis ekspor-impor, antara lain mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Dephankam dan Presiden. Ia mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf. Ia juga menyukseskan KTT Asia Afrika.
Ia termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika.
Namun, sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto. Dengan sepihak ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan penganut Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu, ia dipenjarakan pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa melalui proses pengadilan.
Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur. Selanjutnya ia dipindah ke penjara Salemba di jalan Percetakan Negara. Tak lama ia dipindahkan lagi ke tahanan Cipinang, lalu terakhir ia dipindah lagi ke tahanan Nirbaya di Pondok Gede Jakarta Timur. Pada tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Soebroto selama kurang lebih dua tahun.
Pemerintah Orde Baru juga merampas hak milik PT. Karkam dan mengubahnya menjadi atas nama pemerintah. Teuku Markam hidup sengsara di hari tuanya. Ahli warisnya juga hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orba berakhir, nama baik Teuku Markam tak pernah direhabilitasi.
Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya dan memanfaatkan bekas koneksi-koneksi bisnis Teuku Markam. Dan kini, ahli waris Teuku Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya.


Credit  VIVA.co.id

Ikan Langka Bergigi Manusia Muncul di Amerika

NEW JERSEY – Seekor ikan langka ditemukan di salah satu danau di New Jersey, Amerika Serikat. Ikan langka itu memiliki gigi yang unik menyerupai gigi manusia.
Seperti dilansir Metro.co.uk, Rabu (24/6/2015), seorang warga setempat yang menemukan ikan itu adalah Ron Rossi. Saat itu Rossi tengah memancing di danau bersama sang anak, Frank.
Mereka berdua mengira ikan itu adalah piranha. Tetapi setelah diperiksa lebih detail, giginya tidak tajam seperti piranha, melainkan tumpul seperti gigi manusia. “Saya belum pernah melihat ikan itu sebelumnya di danau ini,” ujar Frank.
“Kami terkejut setelah mengetahui gigi yang dimiliki ikan itu menyerupai gigi manusia,” timpal Ron Rossi.
Setelah diteliti oleh beberapa pihak, hewan itu ternyata ikan pacu. Ikan langka itu biasanya berada di ribuan mil dari Amerika Serikat. Mendengar fakta itu Rossi dan Frank pun bingung mengapa ikan pacu bisa berada di New Jersey.
Seorang juru bicara dari lembaga perlindungan lingkungan setempat mengatakan beberapa orang terkadang menjadikan ikan pacu sebagai hewan peliharaan. Sehingga ada kemungkinan ada seorang warga yang dengan sengaja membuang ikan itu ke danau. “Kami sebenarnya tidak mengajurkan masyarakat yang telah memelihara ikan ini untuk dilepaskan ke alam liar,” ujar dia.

Credit   Okezone

TNI AL Siagakan Tiga Kapal Perang di Ambalat

 

KRI Rigel-933 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (15/5). Alutsista baru TNI AL buatan Perancis yang diklaim berteknologi paling canggih se-Asia dalam survei dan pemetaan bawah laut tersebut tiba di Jakarta setelah berlayar selama 50 hari dari Perancis. (ANTARA/Sigid Kurniawan)

 

 

Jakarta, CB -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi menuturkan, institusinya terus menggelar operasi pengamanan perairan Ambalat, di utara Kalimantan. Ade berkata, saat ini TNI AL telah menyiagakan tiga kapal perang di wilayah yang pernah menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Malaysia tersebut.

"Unsur TNI AL selalu melakukan operasi pengamanan Ambalat. Yang sekarang stand by itu ada tiga KRI," ujar Ade di Markas Besar TNI AL, Jakarta, Rabu (24/6).

Ade memaparkan, operasi pengamanan Ambalat kali ini langsung dikomandoi Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Penggunaan alutsista pada kapal-kapal maupun pesawat TNI Angkatan Udara pada pun bergantung pada perintah langsung Moeldoko.
"Saya sebagai KSAL hanya menyiapkan kebutuhan tersebut. Apabila pada situasi tertentu dibutuhkan tindakan tertentu, itu tergantung Panglima TNI. Saya menyiapkan alutsistanya," tuturnya.

Lebih lanjut, Ade mengatakan saat ini persoalan Ambalat masih terus dirundingkan kementerian luar negeri kedua negara. Selain dapat mencairkan hubungan diplomatik Indonesia, Ade berharap perundingan itu memperjelas area patroli perbatasan yang dilaksanakan TNI AL.

Presiden Joko Widodo tengah Juni lalu menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo menjadi Utusan Khusus Presiden untuk menyelesaikan penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Kepada CNN Indonesia, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan perwakilan kedua pemerintah telah bertemu dua kali hingga awal pekan ini.

Penunjukan Eddy Pratomo menjadi utusan khusus presiden merupakan tindak lanjut dari pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Malaysia, 5 hingga 7 Februari silam.

Sebelum pertemuan kenegaraan itu, pertemuan tingkat menteri antara Indonesia dan Malaysia pada 25-28 Januari menyepakati pembahasan penetapan batas wilayah kedua negara di lima titik, yakni Laut Sulawesi, Laut China Selatan, Selat Singapura bagian timur, Selat Malaka bagian selatan, dan Selat Malaka.




Credit   CNN Indonesia

Kemlu RI Belum Bisa Konfirmasi Soal WNI Sebar AIDS di ISIS

 

Ramai diberitakan media soal seorang WNI yang dieksekusi mati karena menyebarkan AIDS pada anggota ISIS di Suriah. (Reuters/Stringer)

 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Indonesia belum bisa mengonfirmasi berita soal WNI yang dieksekusi mati oleh ISIS di Suriah karena menyebarkan AIDS. Kemlu juga mempertanyakan status kewarganegaraan WNI tersebut, jika memang berita itu benar.

"Sejauh ini Kedutaan Besar RI di Ankara dan Damaskus tidak bisa mengonfirmasi berita itu," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, kepada CNN Indonesia, Rabu (24/6).

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa seorang WNI yang bergabung dengan ISIS telah dieksekusi mati karena telah menyebarkan AIDS melalui transfusi darah.

Berita yang pertama kali muncul di situs yang diklaim dimiliki oleh para aktivis Suriah, Sound and Picture, awal pekan ini, menyebutkan bahwa transfusi darah dari dua WNI tersebut telah menyebarkan AIDS ke seorang wanita Yazidi, yang kemudian menularkannya lagi ke anggota ISIS berkewarganegaraan Mesir melalui hubungan seksual.

Disebutkan juga bahwa warga Indonesia itu mengetahui keadaannya yang mengidap AIDS sejak berada di tanah air. Dia datang ke Suriah tahun lalu dan telah dieksekusi mati karena dianggap telah melukai anggota ISIS lainnya.

Jika memang berita itu benar, Iqbal menyangsikan warga yang dieksekusi itu masih merupakan WNI. Pasalnya menurut dia, jika berbaiat dan bergabung dengan ISIS maka status kewarganegaraan seseorang bisa hilang.

"Dalam Undang-undang 12/2006 salah satu alasan kahilangan kewarganegaraan RI adalah jika bergabung dengan angkatan bersenjata asing atau mengucapkan sumpah setia pada negara lain. Apakah ISIS masuk dalam kategori ini? Jika iya, maka kewarganegaraannya otomatis hilang," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, soal status kewarganegaraan bukan wewenang dia, namun Kemlu RI terus memberikan masukan soal hal ini pada pihak terkait.



Credit  CNN Indonesia

Panduan Perang Pentagon Sebut Jurnalis Sebagai Musuh

 

 Pentagon merilis sebuah buku instruksi berperang yang menyebutkan bahwa wartawan dapay dikategorikan sebagai prajurit musuh. (Ilustrasi/Thinkstock/chameleonseye)

 

Jakarta, CB -- Departemen Pertahanan Amerika Serikat, atau Pentagon merilis sebuah buku instruksi berperang yang merinci cara-cara memerangi dan membunuh musuh yang dapat diterima. Dalam buku panduan tersebut, Pentagon juga menyebutkan bahwa wartawan dapat dikategorikan sebagai "musuh yang tidak istimewa", istilah yang hampir sama artinya dengan "prajurit musuh."

Dilaporkan RT News, buku panduan setebal 1.176 halaman berjudul "Panduan Hukum Perang
Departemen Pertahanan" menjelaskan bahwa menembak, meledak, mengebom, menusuk dan memotong musuh adalah cara yang dapat diterima dalam berperang.

Teknik serangan secara mendadakan dan pembunuhan pasukan yang telah ditarik mundur dari medan perang pun diperbolehkan.

Namun, panduan ini melarang penggunaan racun atau gas kimia.

Selain merinci soal teknik berperang yang diperbolehkan, panduan ini juga menyebutkan bahwa wartawan secara luas dapat disebut teroris.

"Secara umum, wartawan adalah warga sipil. Namun, wartawan bisa juga seorang anggota angkatan bersenjata, pihak berwenang untuk menemani angkatan bersenjata, atau musuh yang tidak istimewa," bunyi pernyataan dari buku panduan tersebut.

Istilah "musuh yang tidak istimewa" dinilai merupakan istilah yang sama memiliki arti "prajurit musuh yang melanggar hukum," istilah yang sering digunakan pada era mantan presiden Bush.


Terkait hal ini, profesor jurnalisme di Georgetown, Chris Chambers mengaku tidak mengetahui hal ini, "karena Konvensi Jenewa, prinsip hukum internasional lainnya, dan bahkan hukum Amerika Serikat, tidak pernah menggunakan istilah ini."

Istilah ini berarti wartawan yang secara resmi disetujui oleh militer dapat diserang dalam peperangan. "Keputusan ini memberi mereka izin untuk menyerang atau bahkan pembunuhan wartawan dari kubu militer lain," kata Chambers.

Chambers menjelaskan bahwa definisi istilah "prajurit musuh" sangat abu-abu, yaitu "setiap pria yang telah berusia cukup untuk berada di militer dan kebetulan berada di medan perang," kata Chambers.

Panduan ini juga mennyebutkan peraturan soal pesawat nirawak atau drone, yaitu "dalam hukum perang, tidak ada larangan penggunaan pesawat jarak jauh yang dikemudikan." Panduan ini juga memaparkan bahwa drone dapat dikategorikan sebagai pesawat militer jika digunakan oleh pasukan militer suatu negara.

Buku panduan ini berisi pengantar dari Jenderal Departemen Pertahanan AS, Stephen Preston, yang menyatakan bahwa "hukum perang adalah bagian dari siapa kita. Panduan ini akan membantu kita belajar dari masa lalu."

Buku Panduan yang dirilis Pentagon ini merupakan buku panduan yang merinci hukum perang untuk empat cabang militer. Sebelumnya, masing-masing cabang militer merilis buku panduannya masing-masing.

Pentagon tidak merinci keadaan khusus, ketika seorang wartawan dapat disebut sebagai musuh. Namun, Chambers menyatakan hal ini akan menuai kritik dari organisasi pers, seperti Klub Pers Nasional dan Masyarakat Jurnalis Profesional.



Credit    CNN Indonesia