Senin, 18 September 2017

Hamas Bubarkan Pemerintah Bayangan di Gaza

Gerakan Hamas berkuasa di Jalur Gaza setelah memenangkan pemilu parlemen secara mengejutkan pada 2006 yang menyebabkan pertikaian dengan Fatah. (AFP Photo/ Said Khatib)

Jakarta, CB -- Hamas menyatakan membubarkan pemerintahan di Gaza dan sepakat untuk mengadakan pemilu untuk mengakhiri pertikaian dengan gerakan Fatah.

Pernyataan tertulis yang dikeluarkan Hamas pada Minggu (17/9) menyebutkan bahwa pemerintahan bayangan di Gaza dibubarkan agar pemerintahan rekonsiliasi bisa berkuasa di Gaza.

Hamas juga menyatakan siap menyelenggarakan pemilu dan berunding dengan gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

Presiden Mahmoud Abbas, yang juga pejabat senior Fatah, menyambut posisi baru Hamas ini dengan hati-hati. “Jika demikian pernyataan Hamas, itu adalah pertanda positif,” kata Abbas kepada Reuters.

“Gerakan fatah siap melakukan rekonsiliasi.”

Untuk menekan Hamas, Abbas mengurangi pembayaran pasok listrik ke Gaza yang disediakan Israel sehingga aliran listrik di wilayah itu hanya tersedia kurang dari empat jam sehari.

Pemilihan parlemen Palestina dilaksanakan pada 2006 ketika Hamas secara mengejutkan menang dan menjadi penyebab pertikaian politik di Palestina ini.

Hamas dan Fatah terlibat perang saudara di Gaza pada 2007, dan sejak itu Hamas memerintah kantong wilayah kecil yang terletak di pesisir ini.

Sejak 2011 berbagai upaya mendamaikan kedua gerakan dan membentuk satu pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat gagal tercapai.

Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk satu pemerintah rekonsiliasi nasional pada 2014, namun pemerintah bayangan Hamas terus berkuasa di Jalur Gaza.

Sejumlah jajak pendpat memperlihatkan jika pemilihan legisltif dilakukan sekarang, Hamas akan menang di Gaza dan Tepi Barat yang merupakan lokasi Otoritas Palestina pimpinan Abbas.

Gerakan Hamas memiliki pasukan sendiri yang menjadi kekuatan militer dan juga pemerintahan di Jalur Gaza. (Reuters/Suhaib Salem)

Abbas yang didukung negara-negara barat sudah 12 tahun berkuasa dalam kedudukan bermasa jabatan empat tahun ini dan menurut jajak pendapat dia bukan pemimpin yang populer.

Hingga saat ini belum ada tokoh yang ditunjuk sebagai penggantinya dan tidak ada langkah menuju pemilihan presiden dalam waktu dekat.

Credit cnnindonesia.com

Hamas sepakati langkah menuju kesatuan Palestina

Arsip Foto. Dua gadis Palestina bermain di rumah mereka, yang menurut saksi mata rusak akibat serangan Israel selama pertempuran 50 hari musim panas lali di Khan Younis, selatan Jalur Gaza, Selasa (10/3). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa )

Gaza City (CB) - Hamas pada Minggu menyatakan akan menyingkirkan badan yang dianggap sebagai pemerintahan alternatif di Jalur Gaza dalam satu langkah maju menuju rekonsiliasi dengan rival Fatah menyusul beberapa diskusi dengan Mesir.

Hamas, gerakan Islamis Palestina yang mengelola Jalur Gaza, juga menyatakan siap berunding dengan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang pembentukan pemerintah kesatuan dan penyelenggaraan pemilu.

Pengumuman itu disampaikan setelah perundingan di Kairo pekan lalu dengan para pejabat Mesir, kata pejabat Hamas kepada AFP.

Namun belum jelas apakah langkah tersebut akan menghasilkan aksi nyata lebih lanjut untuk mengakhiri perpecahan mendalam dengan Fatah, yang berbasis di Tepi Barat yang dikuasai Israel.

Dalam pernyataannya pada Minggu, Hamas berbicara tentang "pembubaran" komite administratif, yang dianggap sebagai pemerintahan rival bagi pemerintahan Abbas.

Hamas membentuk komite tersebut pada Maret, dan sejak saat itu Abbas berusaha menekan gerakan itu, termasuk mengurangi pembayaran listrik untuk Jalur Gaza.

Hamas mengelola Gaza sejak 2007, setelah merebutnya dalam perang dari Fatah menyusul perselisihan mengenai pemilu parlemen yang dimenangkan oleh gerakan Islamis tersebut.

Jalur Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang memburuk, antara lain dengan krisis listrik parah dan kekurangan air bersih.

Daerah itu sudah berada di bawah blokade Israel selama sekitar satu dekade, sementara perbatasannya dengan Mesir sebagian besar ditutup dalam beberapa tahun terakhir.

Kantung pesisir tempat tinggal sekitar dua juta penduduk itu juga merupakan salah satu daerag dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.

Menghadapi kondisi itu, Hamas menengok ke Mesir untuk mendapat pantuan, khususnya yang berkenaan dengan bahan bakar untuk menghasilkan energi.

Israel dan militan Palestina di Gaza, including Hamas, sudah tiga kali berperang sejak 2008.

Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pencabukan blokae namun Israel menyatakan itu diperlukan untuk menghentikan Hamas mendapat senjata atau material lain yang bisa digunakan untuk membuat senjata.

Credit antaranews.com

Kota di Filipina Pecat Seluruh Anggota Polisi

MANILA - Kota Caloocan di Filipina dilaporkan telah memecat sekitar 1.200 petugas polisi mereka, atau seluruh anggota polisi yang ada di kota itu. Pemecatan massal ini dilakukan setelah beberapa dari mereka dituduh membunuh tiga remaja dan merampok sebuah rumah.

Kepala polisis Manila, Oscar Albayalde menuturkan, setiap petugas di kota tersebut akan dilatih ulang dan dievaluasi. Selain itu, yang tidak terbukti melakukan kesalahan akan ditugaskan ke yurisdiksi lain.

"Dengan tuduhan berat yang dikenakan terhadap pasukan tersebut dalam waktu singkat, keputusan tersebut dibuat untuk memecat seluruh pasukan polisi Caloocan, sebuah kota di wilayah metropolitan Manila," ucap Albayalde, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (17/9).

Albayalde mengatakan, petugas korup dan kriminal akan ditendang, sementara petugas yang tidak bersalah akan dilatih ulang dan ditugaskan kembali. Sebanyak 62 petugas telah dibebastugaskan secara permanen dan yang lainnya harus dilatih ulang.

Dia kemudian mengatakan bahwa pemecatan itu akan dilakukan dalam beberaapa tahap dan untuk sementara sebuah batalion keselamatan publik akan bertindak sebagai kepolisian kota.

"Reshuffle adalah tindakan drastis, tapi kita harus melakukan ini untuk menjauhkan mereka dari pengaruh buruk, dan mencegahnya terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan. Tidak mengherankan jika para petugas lain mengikuti contoh buruk dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan dan kegiatan ilegal lainnya," ungkapnya.

Pengumuman pemecatan massal dan pelatihan ulag tersebut disambut baik oleh tokoh-tokoh di Filipina, salah satunya Uskup Caloocan Pablo Virgilio David.

"Inilah satu-satunya cara agar (Kepolisian Nasional Filipina) dapat melindungi integritas seluruh institusi kepolisian dengan mendisiplinkan barisan mereka sendiri dan hanya mengikuti perintah yang adil dan sah dari atasan mereka," kata David.

Credit sindonews.com

Protes Keterlibatan Tentara AS di Marawi, Massa Bakar Patung Trump

MANILA - Ratusan aktivis demo turun ke jalan di Manila, Filipina, untuk memprotes keterlibatan tentara Amerika Serikat (AS) dalam pengepungan Marawi. Para demonstran membakar patung Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte di depan Kedutaan Besar AS di Manila.

Para aktivis tersebut bentrok dengan polisi saat melakukan demonstrasi di luar Kedutaan AS hari Jumat. Mereka tidak setuju atas operasi militer di Marawi yang belum berakhir, di mana tentara Washington membantu pasukan militer Manila menumpas para militan terkait ISIS di wilayah tersebut.

Para aktivis menentang penerapan status darurat militer di Marawi. Para aktivis sayap kiri menuduh Duterte masih menjadi “boneka” AS karena dia belum sepenuhnya mencabut perjanjian pertahanan kedua negara yang memungkinkan tentara AS membantu Filipina dalam operasi militer di Marawi.

Militer AS menyediakan pesawat pengintai dan staf teknis ke Filipina untuk memerangi para militan Maute, kelompok bersenjata yang bersumpah setia kepada kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Lebih dari 800 orang dilaporkan tewas sejak pengepungan Marawi dimulai.

”Ini adalah pemerintahan yang tidak lagi mengejar kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berbeda dengan rezim masa lalu yang telah memeluk imperialisme AS di Filipina,” kata Renato Reyes Jr, Sekretaris Jenderal Aliansi Patriotik Baru, sebuah organisasi sayap kiri Filipina, seperti dikutip Reuters, Sabtu (16/9/2017).

Sebuah rekaman video yang dirilis Reuters menunjukkan para aktivis berbaris dengan spanduk bertuliskan;"US: Imperialist, # 1 terrorist. Hands off Marawi! US troops out now!"

Massa bentrok dengan polisi saat mereka berbaris, dan beberapa demonstran membakar patung Trump dan Duterte.

Duterte meningkatkan hubungan Manila dengan Washington saat dia mencari aliansi dengan China dan Rusia segera setelah dia mulai menjabat pada Juni 2016.

Sementara itu, Duterte telah mengancam untuk mengumumkan undang-undang darurat militer nasional mulai minggu depan jika sebuah demonstrasi yang dijadwalkan oleh kelompok komunis dan kelompok sayap kiri berubah menjadi kekerasan.

”Dia mengatakan, jika pihak (sayap) kiri akan mencoba melakukan demonstrasi besar-besaran, mulai menyebabkan kebakaran di jalan-jalan, mereka akan mengganggu negara, maka saya mungkin (mengumumkan darurat militer),” kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menirukan ucapan Duterte.

Demonstrasi besar-besaran rencananya digelar pada 21 September untuk menyuarakan perlawanan terhadap perang narkoba yang dikobarkan Duterte dan serangan terhadap institusi demokratis di negara tersebut.

Credit sindonews.com

AS Bilang Korut Akan Hancur kecuali Serahkan Senjata Nuklir

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memperingatkan Korea Utara (Korut) untuk menyerahkan program rudal dan senjata nuklirnya serta berhenti mengancam Washington atau akan menghadapi kehancuran.

Peringatan tersebut muncul hari Minggu atau sehari setelah pemimpin Korut Kim Jong-un bersumpah bahwa negaranya akan mencapai tujuan dari program senjata nuklirnya. Tujuan yang dimaksud adalah keseimbangan kekuatan militer Pyongyang dengan Washington.

Peringatan AS disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, HR McMaster. ”Kim harus menyerahkan senjata nuklirnya karena presiden telah mengatakan bahwa dia tidak akan mentoleransi rezim ini, yang mengancam Amerika Serikat dan warga negara kita dengan senjata nuklir,” kata McMaster.

Ditanya apakah itu berarti Trump akan meluncurkan serangan militer, McMaster mengatakan; ”Dia sudah sangat jelas tentang itu, bahwa semua opsi ada di meja.”

Kim Jong-un telah mengancam Guam, sebuah wilayah AS di Pasifik, dan telah menembakkan dua rudal yang melewati wilayah udara Jepang—sekutu AS di Asia—termasuk satu rudal yang diluncurkan pada hari Jumat lalu.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa Korut mulai merasakan keadaan darurat. Haley juga memperingatkan soal tanggapan AS lebih keras di masa depan. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB benar-benar kelelahan dengan semua pilihan untuk mengatasi rezim Kim Jong-un.

Haley mengaku akan dengan senang hati menyerahkan masalah ini kepada Menteri Pertahanan James Norman Mattis. ”Karena dia memiliki banyak opsi militer,” ujarnya.

Haley melanjutkan, Presiden Trump bukan mengumbar ancaman kosong. ”Jika Korut terus melakukan perilaku sembrono ini, jika AS harus membela diri atau mempertahankan sekutunya dengan cara apa pun, Korut akan hancur dan kita semua tahu itu dan tidak ada yang menginginkan hal itu,” imbuh Haley.

”Kita tidak ada yang menginginkan perang, tapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa Anda berurusan dengan seseorang yang ceroboh, tidak bertanggung jawab dan terus memberi ancaman tidak hanya kepada Amerika Serikat, tapi juga untuk semua sekutunya, jadi ada sesuatu yang berbeda yang harus dilakukan,” papar Haley, seperti dikutip Reuters, Senin (18/9/2017).

Credit sindonews.com

AS Gelar Latihan Perang di Tengah Ancaman Korut

GLASGOW - Militer Amerika Serikat (AS) dijadwalkan untuk memulai latihan besar di Skotlandia. Latihan perang ini untuk menguji kemampuan NATO mempertahankan diri dari rudal balistik karena ancaman Perang Dunia ke-3 terus bertambah.

Sebagai bagian latihan yang digelar selama sebulan di rentang Hebrida, sebuah kapal perang Belanda akan diuji saat mencoba mendeteksi dan melacak rudal yang terbang di luar atmosfer bumi lebih dari 12.400 mph - lebih dari 16 kali lebih cepat dari pada kecepatan suara.

Kapal frigat Belanda, HNLMS De Ruyter, dilengkapi dengan radar akuisisi multi-beam yang mampu memperbaiki target dari jarak jauh.

"Tujuan dari Shield Formidable adalah untuk memperbaiki interoperabilitas sekutu di lingkungan pertahanan udara dan rudal terpadu yang dioperasikan langsung, dengan menggunakan struktur pelaporan perintah dan kontrol NATO," kata angkatan laut AS dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Daily Express, Sabtu (16/9/2017).

Latihan perang akan dipimpin oleh angkatan laut AS dan mencakup pasukan dari Inggris, Prancis, Kanada, Jerman, Spanyol dan Italia.

Latihan di lepas pantai Skotlandia utara akan menjadi ujian kedua yang pernah dilakukan pembelaan rudal balistik NATO di Eropa.

Tes terakhir, pada bulan Oktober 2015, melibatkan kapal perang Amerika, USS Ross menembak sebuah rudal selama latihan tembak.

Kapal perusak tersebut menembak jatuh dari angkasa sebuah rudal balistik Terrier Orion. Latihan ini didukung oleh USS The Sullivans, yang menembak dua target udara yang mensimulasikan rudal jelajah anti-kapal yang menargetkan Ross.

Latihan yang dijuluki Formidable Shield ini dilakukan beberapa hari setelah tes rudal terbaru Korea Utara (Korut) karena ketegangan internasional terus berkembang.

Pyongyang mengancam untuk menenggelamkan Jepang dan mengatakan bahwa AS harus "dipukuli sampai mati seperti anjing rabies". Ancaman itu dikeluarkan setelah kedua negara meminta sanksi tambahan PBB untuk menanggapi uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan oleh negara pertapa tersebut.

Rentang Hebrida, area laut yang luas yang digunakan untuk menguji sistem rudal, baru-baru ini digunakan untuk menguji sistem pertahanan rudal udara Royal Navy yang baru.

Credit sindonews.com

Menyusup ke Militer AS, Iran Klaim Kantongi Bukti Kolusi AS-ISIS

TEHERAN - Pejabat Garda Revolusi Iran (IRGC) berhasil menyusup ke pusat komando militer Amerika Serikat (AS). Ia berhasil mendapatkan dokumen yang diduga membuktikan adanya kolusi antara teroris Washington dan ISIS.

Klaim tersebut dibuat oleh Panglima Angkatan Udara IRGC, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh, pada hari Jumat dalam sebuah wawancara TV.

"Kami memiliki dokumen yang menunjukkan perilaku orang Amerika di Irak dan Suriah. Kita tahu apa yang orang Amerika lakukan di sana; apa yang mereka lalai dan bagaimana mereka mendukung ISIS," ujarnya seperti dilansir dari Russia Today, Minggu (17/9/2017).

Ia mengatakan jika IRGC mendapatkan lampu hijau untuk merilis dokumen tersebut, itu akan membawa lebih banyak "skandal" untuk AS.

Ini bukan pertama kalinya seorang pejabat tinggi Iran menuduh AS membantu teroris di wilayah tersebut, yang mengaku memiliki bukti kolusi yang kuat.

Pada bulan Juni, setelah serangan di Teheran menewaskan 17 orang, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mostafa Izadi menuduh AS melancarkan perang proxy di wilayah ini melalui teroris ISIS, yang merupakan "trik baru dengan kekuatan arogan melawan Republik Islam.

"Kami memiliki dokumen dan informasi yang menunjukkan dukungan langsung oleh imperialisme AS untuk arus yang sangat menjijikkan ini di wilayah tersebut, yang telah menghancurkan negara-negara Islam dan menciptakan gelombang pembantaian dan bentrokan," kata Izadi kala itu.

Tuduhan Izadi diamini oleh Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, yang mengklaim bahwa AS telah menyesuaikan diri dengan ISIS. Namun tidak ada bukti untuk mendukung tuduhan tersebut telah dirilis sejauh ini.

Credit sindonews.com

Usik Kesepakatan Nuklir, Khamenei Peringatkan AS

TEHERAN - Iran tidak akan terganggu oleh Amerika Serikat (AS) dan akan bereaksi kuat jika Washington salah langkah terkait kesepakatan nuklir internasional. Demikian pernyataan yang dikeluarkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Komentar itu dikeluarkan Khamenei menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengatakan Iran telah melanggar semangat kesepakatan nuklir 2015.

"Negara Iran berdiri teguh dan langkah yang salah oleh rezim yang berkuasa mengenai kesepakatan nuklir akan menghadapi reaksi Republik Islam," ujar Khamenei memperingatkan Washington seperti dikutip dari Reuters, Minggu (17/9/2017).

Washington memperpanjang beberapa sanksi bantuan untuk Iran pada hari Kamis di bawah kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia. Meski begitu, AS mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah akan mempertahankan kesepakatan tersebut.

Trump harus membuat keputusan pada pertengahan Oktober apakah akan menyatakan bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Jika tidak, Kongres memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.

"Hari ini, terlepas dari semua komitmen dan diskusi dalam negosiasi, sikap Amerika terhadap perundingan ini dan hasilnya sama sekali tidak adil dan berarti melakukan intimidasi," kata Khamenei.

"Orang Amerika harus tahu bahwa orang-orang Iran akan berdiri teguh pada posisi terhormat mereka dan pada isu-isu penting yang berkaitan dengan kepentingan nasional, tidak akan ada ketertarikan oleh Republik Islam," tukasnya.

Credit sindonews.com

Saingi Ibu Semua Bom AS, Iran Klaim Punya Ayah Semua Bom

TEHERAN - Seorang komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa negara tersebut memiliki "bapak semua bom". Hal itu sebagai bentuk untuk membayangi persenjataan non nukli paling kuat milik Amerika Serikat (AS).

Komandan Angkatan Udara Iran, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan, bom tersebut dikembangkan dengan permintaan khusus dari IRGC.

"Mengikuti sebuah proposal oleh Angkatan Udara dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), industri pertahanan Iran memproduksi bom 10 ton. Bom-bom ini ada untuk kita," katanya seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (17/9/2017).

"Mereka dapat diluncurkan dari pesawat Ilyushin dan mereka sangat merusak," tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kemampuan persenjataan tersebut.

Komandan tersebut menyebut perangkat itu sebagai "bapak semua bom," membandingkannya dengan bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) milik AS, yang biasa dikenal sebagai "ibu dari semua bom."

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) di sebut sebagai "ibu dari semua bom" karena memiliki berat 9,8 ton dan menghasilkan daya ledak 11 ton setara TNT, komandan IRGC diduga mengacu pada berat persenjataan baru Iran daripada potensi destruktifnya.

MOAB dikembangkan pada tahun 2003 dan pertama kali digunakan dalam pertempuran pada bulan April ini. AS menjatuhkan perangkat itu di Afghanistan di kompleks terowongan gunung yang digunakan oleh teroris Islamic State (IS, sebelumnya ISIS).

Senjata Iran yang baru, bagaimanapun, dapat memicu perselisihan terkait sebutan ayah dari semua bom. Pasalnya Rusia telah memiliki persenjataan non-nuklir yang juga dikenal sebagai "ayah".

Bom The Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power, yang dikenal sebagai 'bapak semua bom' (FOAB), berhasil diuji oleh Rusia pada tahun 2007, dengan hasil yang mengesankan untuk perangkat non-nuklir - hasil 44 ton saat diledakkan. Bom tersebut meledak di udara, menguapkan target, menghancurkan struktur, dan meninggalkan lanskap hangus seperti bulan.

Credit sindonews.com

Korea Utara ingin samai kekuatan militer AS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS)

Seoul (CB) - Korea Utara pada Sabtu mengatakan sedang berupaya untuk menyamai kekuatan militer Amerika Serikat, setelah sebelumnya mengisyaratkan kesabarannya untuk diplomasi sanksi ringan menyusul peluncuran rudalnya ke arah Jepang untuk kedua kalinya.

"Tujuan akhir kami adalah untuk membangun keseimbangan kekuatan riil dengan AS dan membuat penguasa AS tidak berani membicarakan opsi militer," pemimpin Korea Utara Kim Jong Un seperti dikutip oleh kantor berita negara, KCNA.

Kim diperlihatkan tampak berseri-seri saat menyaksikan rudal terbang dari peluncur yang bergerak dalam foto yang dikeluarkan oleh kantor berita itu, dikelilingi oleh beberapa pejabat.

"Efisiensi dan keandalan tempur Hwasong-12 benar-benar diverifikasi," kata Kim seperti dikutip KCNA. Kim menambahkan bahwa tujuan Korea Utara untuk menyelesaikan kekuatan nuklirnya telah "hampir mencapai terminal".

Korea Utara telah meluncurkan puluhan rudal di bawah kepemimpinan Kim karena mempercepat program senjata yang dirancang untuk memberikannya kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat dengan rudal bertenaga nuklir yang kuat.

Setelah peluncuran rudal terbaru pada hari Jumat, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih H.R. McMaster mengatakan bahwa Amerika Serikat cepat kehabisan kesabaran dengan program rudal dan nuklir Korea Utara.

"Kami telah menendang kaleng itu di jalan, dan kami keluar jalur,” kata McMaster kepada wartawan, mengacu pada uji coba rudal Pyongyang yang terus-menerus yang bertentangan dengan tekanan internasional.

"Bagi mereka ... yang telah mengomentari kurangnya opsi militer, ada opsi militer," katanya, menambahkan bahwa ini bukan pilihan yang disukai oleh Trump.

Juga pada hari Jumat, Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran rudal "sangat provokatif" oleh Korea Utara.

Ini telah meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara dalam menanggapi sebuah uji coba bom nuklir pada 3 September, yang memberlakukan larangan ekspor tekstil Korea Utara dan membatasi impor minyak mentahnya.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menggemakan retorika McMaster yang kuat, bahkan saat dia mengatakan resolusi yang dipilih Washington untuk krisis tersebut adalah melalui diplomasi dan sanksi.

”Apa yang kita lihat adalah, mereka terus menjadi provokatif, mereka terus menjadi ceroboh dan pada saat itu tidak ada semua Dewan Keamanan yang akan bisa melakukannya dari sini, ketika Anda telah memotong 90 persen dari perdagangan dan 30 persen minyak," kata Haley.

Rudal uji coba Korea Utara terakhir meluncur di Hokkaido di utara Jepang pada hari Jumat dan mendarat di Pasifik sekitar 2.000 km (1.240 mil) ke timur, kata pemerintah Jepang.

Ini menempuh jarak sekitar 3.700 km (2.300 mil), menurut militer Korea Selatan, cukup jauh untuk mencapai wilayah Guam A.S. di Guam, yang telah diancam Utara, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Militer Suriah kepung petempur ISIS di bagian Deir al-Zour

Dokumen foto pasukan tentara Suriah menyampaikan salam kemenangan usai merebut kembali Kota Aleppo dari ISIS, Maret 2017. Militer Suriah mengumumkan gencatan senjata di Kota Deera selama 48 jam pada Sabtu (17/6/2017). (Reuters)

Damaskus, Suriah (CB) - Militer Suriah berhasil mengepung petempur ISIS di beberapa bagian Kota Deir Al-Zour di bagian timur negeri itu pada Sabtu (16/9), kata satu kelompok pemantau.

Beberapa hari setelah menerobos kepungan ISIS ke Deir Al-Zour, pasukan Suriah yang didukung Rusia dan petempur sekutu mereka mengubah keadaan ISIS.

Mereka mengepung beberapa bagian Ibu Kota Deir Al-Zour yang dikuasai ISIS setelah merebut beberapa daerah penting di pinggirnya menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

Militer Suriah merebut Kota Kecil Muraiyieh dan Jafra, yang menjadi kunci untuk mengepung petempur ISIS di Deir Al-Zour.

Militer Suriah sekarang berada 25 kilometer dari Kota Mayadeen di pinggir Provinsi Deir Al-Zour, yang dipandang sebagai "Ibu Kota ISIS di Deir Al-Zour".

Kelompok pengawas Observatorium Suriah yang berpusat di London juga melaporkan bahwa satu pesawat Rusia atau Suriah diserang oleh sistem pertahanan udara ISIS di pinggir timur Deir Az-Zour.

Pesawat itu, menurut Observatorium Suriah, terlihat jatuh di bagian yang dikuasai pemerintah di Kota Deir Al-Zour, dan nasib pilotnya tidak diketahui.

Setelah serangan pekan lalu, yang berhasil menembus kepungan ISIS atas daerah yang dikuasai pemerintah di Deir Al-Zour, pasukan Suriah bergerak maju dan telah merebut kekuasaan atas 64 persen kota tersebut, sementara ISIS menguasai sisanya.

Menurut siaran kantor berita Xinhua, Deir Al-Zour adalah kubu utama terakhir ISIS setelah kehilangan "ibu kota de faktonya, Ar-Raqqah", yang direbut Pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat dan telah merebut banyak wilayah kota di Suriah Utara.

Credit antaranews.com

Tembok pengingat separuh abad pendudukan Israel di Palestina

- (Wikimedia Commons)

Ramallah, Palestina (CB) - Bagi Ehad Al-Hariry, pembawa acara radio terkemuka Palestina, peringatan 50 tahun pendudukan Israel atas tanah Palestina membawa banyak makna.

Bagi dia, tembok pemisah yang didirikan Israel di sepanjang Garis Hijau sebagai perbatasan yang diakui masyarakat internasional sejak berdirinya Israel pada 1949, adalah pengingat paling luar biasa mengenai pendudukan Israel yang membawa derita dan kenangan menyakitkan bagi rakyat Palestina.

Jadi Al-Jariry datang dengan ide menandai 50 tahun pendudukan Israel menggunakan tiruan mini tembok pemisah, di mana semua peristiwa besar dalam konflik Palestina-Israel selama setengah abad belakangan digambarkan.

Gambar itu meliputi Tepi Barat Sungai Jordan, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai di Mesir yang diduduki Israel setelah Perang 1967. Sekitar 750.000 orang Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat pendudukan Yahudi.

"Gagasannya untuk mencerminkan sejarah dan peristiwa utama yang terjadi selama 50 tahun pendudukan atas Tepi Barat, Yerusalem dan Jalur Gaza, untuk mengingatkan rakyat, terutama generasi muda, mengenai apa yang telah terjadi yang tidak mereka saksikan atau alami," kata Al-Jariry.

"Itu juga (dirancang) untuk mengenang semua orang yang telah memberi sumbangan bagi perjuangan berlanjut kami melawan pendudukan dan ketahanan (rakyat Palestina) dalam 50 tahun terakhir," ia menambahkan sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Atas nama pencegahan serangan gerilyawan Palestina, Israel telah mendirikan tembok pemisah di dekat Jalur Hijau, yang ilegal menurut hukum internasional.

Tembok setinggi delapan meter yang dilengkapi banyak perangkat pengawas itu telah membawa dampak merusak bagi masyarakat dan ekonomi Palestina.

Gagasan Al-Jariry diwujudkan oleh Heinrich Boll Institute Jerman, yang memutuskan untuk membuat replika mini tembok pemisah, yang akan dipamerkan di universitas-universitas Palestina dan diperlihatkan ke masyarakat di beberapa kota besar Palestina.

Miniatur tembok tersebut sekarang dipamerkan di gerbang utama gedung Pemerintah Kota Praja Ramallah di jantung kota itu.

Lama Hourani, Manager Program Heinrich Boll Institute, mengatakan miniatur tembok pemisah itu merupakan simbol penting ingatan kolektif rakyat Palestina.

"Kami berusaha mengingatkan orang-orang mengenai peristiwa-peristiwa besar yang telah kami lalui, evolusi pemikiran politik dan cara perjuangan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi evolusi ini," kata Hourani.

Ini juga dimaksudkan untuk "menarik generasi baru untuk melihat rincian peristwa-peristiwa yang tidak banyak mereka ketahui, dan juga bagi generasi tua untuk mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang telah kami lalui untuk masa depan," kata wanita pejabat itu.

Al-Jariry mengatakan alasan memamerkan miniatur ke publik adalah untuk memungkinkan orang-orang melihatnya saat mereka berkendara atau lewat, dengan demikian sasarannya lebih banyak orang yang tak biasa mengunjungi galeri.

"Eksibisi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat Palestina dengan memperlihatkan ingatan yang mungkin orang lupakan," kata Maram Totah, Pejabat Penerangan Kota Ramallah, kepada Xinhua.

Credit antaranews.com

Mantan Presiden Mesir Mohammed Moursi dipenjara 25 tahun terkait spionase

Pendukung presiden Mesir yang terguling, Mohamed Moursi, saat berunjuk rasa di Kairo pada 7 Juli 2013. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Kairo (CB) - Pengadilan Mesir pada Sabtu menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun bagi presiden terguling Mohammed Moursi dari Ikhwanul Muslim karena dianggap menjadi mata-mata untuk Qatar, kata sumber bidang peradilan.

Mursi terpilih secara demokratis sebagai presiden setelah revolusi 2011 namun ia digulingkan pada pertengahan 2013 oleh jenderal Abdel Fattah al-Sisi, yang sekarang menjabat sebagai presiden Mesir, setelah munculnya gelombang demonstrasi yang menentang kepemimpinannya. Tak lama kemudian, Mursi ditahan.

Pengadilan Kasasi Mesir, dalam putusan akhirnya, mengurangi hukuman Mursi dalam kasus Qatar menjadi 25 tahun. Sebelumnya, Mursi dijatuhi hukuman 40 tahun penjara.

Mursi sendiri sudah mulai menjalani hukuman 20 tahun penjara setelah dianggap bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap para penentang selama aksi-aksi unjuk rasa pada 2012.

Sejak Mursi terguling, ribuan pendukung Ikhwanul Muslim diadili secara massal dan ratusan di antaranya dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara dengan masa yang panjang.

Pada 2014, Mesir mendakwa Mursi dan sembilan sosok lainnya membahayakan keamanan nasional dengan membocorkan rahasia negara serta dokumen-dokumen sensitif kepada Qatar.

Hubungan Mesir dengan Doha sudah bermasalah karena Qatar mendukung Mursi.

Mesir merupakan salah satu dari empat negara Arab dalam kelompok yang dipimpin Arab Saudi yang memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni. Mereka menuding Qatar memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok militan dan bekerja sama dengan saingan kelompok negara itu, Iran. Doha membantah tuduhan-tuduhan itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Inggris naikkan tingkat ancaman teror menjadi `kritis`

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS )

London (CB) - Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan, Jumat, tingkat ancaman terror dinaikkan menjadi kritis, yaitu tingkat tertinggi, yang berarti serangan teroris lebih lanjut di Inggris kemungkinan akan segera terjadi.

May mengatakan pemerintahannya telah memutuskan untuk menaikkan tingkat ancaman teror dari parah menjadi kritis, setelah ledakan muncul saat jam sibuk pada Jumat pagi di London. Ledakan terjadi di sebuah gerbong yang penuh dengan penumpang di stasiun kereta bawah tanah Parsons Green.

Kepolisian menyatakan ledakan itu sebagai serangan teroris dan pencarian besar-besaran sedang dilakukan untuk mengetahui jati diri pria yang meletakkan bom rakitan di kereta.

Ledakan tersebut mencederai setidaknya 29 orang, yang sebagian besar di antaranya kemudian dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar.

Ledakan berasal dari bahan peledak yang diatur, yang menurut kepolisian gagal meledak secara sempurna.

Bom pada Jumat terjadi setelah London dilanda tiga serangan teroris tahun ini, yaitu di Westminster Bridge, London Bridge dan Finsbury Park, serta satu di Machester pada sebuah konser, demikian Xinhua.

Credit antaranews.com

PM Inggris minta para menteri tunjukkan kekuatan dan persatuan

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS )

London (CB) - Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan kepada tim menteri-menteri utamanya pada Selasa bahwa mereka perlu menunjukkan kepemimpinan yang menampilkan "kekuatan dan kesatuan" di negara ini, kata juru bicaranya.

Dilemahkan oleh pemilihan umum bulan lalu, PM May telah menyaksikan anggota kabinetnya saling berhadapan di media satu sama lain terkait Brexit dan belanja negara.

"Ada kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan dan kesatuan sebagai sebuah negara dan dimulai di sekitar meja kabinet," katanya kepada para menteri, menurut juru bicaranya seperti dilansir Reuters.

"Dia mengatakan pemerintah akan membuat keputusan lebih baik jika rekan kerja mampu mengadakan diskusi terbuka namun sangat penting agar diskusi di kabinet harus tetap bersifat pribadi. "

Sebelumnya, negosiasi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tidak mungkin selesai tepat waktu pada awal 2019, dan tindakan sementara mungkin diperlukan sebelum kesepakatan akhir tercapai, kata Perdana Menteri Erna Solberg dari non-Uni Eropa Norwegia.

Negara Nordik itu mengikuti dengan seksama pembicaraan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, karena hasilnya akan sangat mempengaruhi masa depan hubungannya dengan Inggris, mitra dagang terbesarnya.

Pada akhir Mei, Perdana Menteri Inggris Theresa May, mengatakan siap untuk meninggalkan perundingan Brexit tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa jika kesepakatan tersebut tidak cukup baik.

Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Inggris akan diperlakukan dengan adil oleh Uni Eropa setelah keluar dari kelompok tersebut, namun Brexit tetap memiliki dampak.

Inggris secara resmi mengumumkan niat meninggalkan kelompok 28 negara tersebut pada Maret dan menyatakan keinginannya tetap menjaga hubungan dekat dengan Uni Eropa saat keluar.

Baru-baru ini, Merkel berulang kali menyatakan bahwa Inggris pasti tahu negara itu tidak bisa mengharapkan hubungan sedekat dulu lagi jika sudah tidak menjadi anggota.

Pada bulan lalu, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan Inggris harus mengerti bahwa London tidak akan memiliki kelebihan daripada 27 sejawatnya di Uni Eropa begitu perundingan mengenai pengeluaran negara itu (Brexit) dari kelompok tersebut selesai.

"Tidak ada makan siang gratis," kata Schaeuble kepada Funke Media Group, menggunakan ungkapan bahasa Inggris, "Orang Inggris pasti tahu itu."

Kanselir Angela Merkel juga memperingatkan warga Inggris tidak menipu diri bahwa mereka akan terus menikmati hak Uni Eropa setelah Brexit dan bersikeras bahwa kelompok tersebut hanya akan menyepakati masa depan hubungan dengan London setelah mereka memutuskan kesepakatan keluar.

Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengumumkan Uni Eropa akan mengeluarkan pedoman soal perundingan pemisahan Inggris dari Uni Eropa.

Dengan menggarisbawahi bahwa "sebagian besar masyarakat Eropa, termasuk hampir setengah pemilih Inggris berharap kita tetap bersama, tidak terpisah", Tusk mengatakan, "Tidak ada alasan untuk berpura-pura bahwa ini hari menyenangkan, bukan untuk Brussel, bukan untuk London."

Namun, ia bersikeras bahwa "Brexit membuat kita, masyarakat 27 negara, memiliki tekad lebih kuat dan lebih menyatu jika dibandingkan dengan sebelumnya".

Credit antaranews.com

Jumat, 15 September 2017

Myanmar: China Dukung Operasi Militer Terhadap Rohingya

Ilustrasi operasi militer Myanmar. (AFP Photo/Stringer)

Jakarta, CB -- Media pemerintah Myanmar menyebut China mendukung operasi militer terhadap kelompok bersenjata Muslim Rohingya, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa melabeli tindakan tersebut sebagai upaya "pembersihan etnis."

Operas militer Myanmar di barat negara bagian Rakhine dipicu oleh serangkaian serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus yang mengincar sejumlah pos keamanan dan sebuah kamp militer dan menewaskan puluhan orang.

"Sikap China terkait serangan teroris di Rakhine itu jelas, itu cuma masalah internal," kata Duta Besar China Hong Liang dalam laporan surat kabar Global New Light of Myanmar pada Kamis (14/9), sebagaimana dikutip Reuters.

"Serangan balasan pasukan keamanan Myanmar terhadap teroris ekstremis dan kami menyambut langkah pemerintah untuk menyediakan bantuan bagi warganya."

Namun di PBB, New York, China melontarkan pernyataan dengan nada yang berbeda. Perwakilan negara tersebut mendukung Dewan Keamanan yang prihatin akan laporan kekerasan berlebihan oleh aparat dan memintanya segera dihentikan.

China bersaing dengan Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Myanmar yang mulai bangkit setelah 50 tahun pemerintahan ketat militer, disertai isolasi diplomatik dan ekonomi.

Awal pekan ini, pemerintahan Trump meminta warga sipil dilindungi.

Kekerasan di Rakhine dan arus pengungsi ke Bangladesh menjadi masalah terbesar untuk pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto negara Myanmar.

Ia dijadwalkan akan memberikan pernyataan, Selasa yang akan datang.

Para pengkritik meminta anugerah Nobel Perdamaian Suu Kyi dicabut karena tidak bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan ini, meski kebijakan keamanan nasional sebenarnya berada di tangan para jenderal yang sebelumnya mengendalikan pemerintahan junta Myanmar.

Credit cnnindonesia.com

Krisis Rohingya Sulit Dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional

Amnesty International menyebut kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya dan Myanmar sulit untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CV -- Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Amnesty International, menyebut kekerasaan sistematis atau persekusi yang diduga diakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya sulit diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan apa yang terjadi di Myanmar jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan hal tersebut adalah salah satu persoalan yang menjadi kewenangan ICC. Masalahnya, Myanmar tidak bisa diadili karena bukan merupakan anggota lembaga peradilan internasional tersebut.

“Kecil kemungkinan untuk bisa mudah dibawa ke ICC sebab Myanmar bukan negara anggota ICC dan tidak pula meratifikasi Statuta Roma. Jadi tidak bisa serta-merta diajukan ke ICC,” kata Usman di kantornya, Jakarta, Jumat (15/9).

Walau demikian, Usman mengatakan masih ada kesempatan bagi masyarakat internasional untuk membawa kasus ini ke ICC. Salah satunya dengan mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan resolusi tegas dan kesimpulan yang kuat bahwa sudah terjadi kejahatan serius di Myanmar.

“Kalau ada keputusan politik dari DK PBB, krisis kemanusiaan ini mungkin saja bisa diangkat ke ICC. Walaupun, resolusi di DK PBB mungkin saja diveto oleh sekutu Myanmar seperti China bahkan Rusia,” ujar Usman.

Selama ini, China dan Rusia memang tidak terlalu vokal menanggapi krisis kemanusiaan di Rakhine seperti negara lainnya. Sejauh ini, Beijing dan Moskow hanya menyatakan dukungannya terhadap upaya Myanmar menjaga stabilitas dan keamanan negaranya.

Sedikitnya 1.000 orang, khususnya Rohingya, diperkirakan tewas sejak krisis kemanusiaan di Rakhine kembali bergejolak akibat bentrokan militer dan militan di wilayah itu, 25 Agustus lalu.

Sejak itu, ratusan ribu Rohingya dan etnis minoritas lain dikabarkan melarikan diri keluar Rakhine atau Myanmar dan mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

Di tengah situasi genting itu, Myanmar diduga menggunakan ranjau yang ditanam di daerah perbatasan dengan Bangladesh untuk mencegah para pengungsi kembali ke Rakhine.

Sejauh ini, Amnesty International menghitung sudah ada lima pengungsi Rohingya yang menjadi korban ranjau tersebut.

“Ini kan sudah jelas, kesaksian dari para pengungsi Rohingya dan sumber kita di Myanmar, khususnya Rakhine, bahwa ada serangan sistematis dari aparat Myanmar terhadap Rohingya,” kata Usman.

Credit cnnindonesia.com

Korut: Tekanan Apapun Tak Berlaku Untuk Kami

Pemerintahan Kim Jong-un menantang tekanan internasional setelah meluncurkan rudal melintasi Jepang. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Setelah kembali meluncurkan peluru kendali balistik melintasi wilayah Jepang, media pemerintah Korea Utara menyatakan pesan menantang bagi masyarakat internasional yang terus memberikan tekanan.

Meski belum secara langsung merujuk pada peluncuran rudal yang dilaksanakan Jumat (15/9), surat kabar Rodong Sinmun, sebagaimana dikutip CNN, menyatakan "seberapapun kuat tekanan yang diberikan, itu tidak berlaku untuk kami."

Jepang dan Amerika Serikat bakal berupaya untuk meningkatkan tekanan itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini, di mana kedua pemerintahan meminta segera diadakan pertemuan Dewan Keamanan sore waktu setempat, menjelang Sidang Umum pekan depan.

Setelah peluncuran, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan aksi Korut itu "benar-benar tidak bisa diterima" dan melanggar kemauan bersama yang kuat dari masyarakat internasional akan solusi yang damai."

Peristiwa ini menyusul pernyataan Korea Utara melalui media pemerintah, KCNA, yang mengancam "keempat pulau di kepulauan (Jepang) mesti ditenggelamkan ke lautan oleh bom nuklir Juche," merujuk pada ideologi Korut.

Peluncuran itu juga tampaknya dilakukan untuk mengirim pesan kepada Amerika Serikat. Korut menerbangkan senjata tersebut sejauh 3.700 kilometer, sama dengan jarak dari Pyongyang ke Guam.

Pulau yang merupakan wilayah AS di Pasifik itu menjadi salah satu pangkalan utama militer Negeri Paman Sam dan sudah berulang kali diancam oleh Korea Utara. Pemerintahan Kim Jong-un sempat berencana meluncurkan empat rudal ke lokasi tersebut.

Ancaman Korut untuk menenggelamkan Jepang dilontarkan setelah DK PBB kembali menjatuhkan sanksi yang membatasi impor minyak dan melarang ekspor tekstil Korut, pemasukan kedua negara tersebut.

Sanksi itu dipicu oleh uji coba nuklir untuk keenam kalinya yang dilakukan Korut pada 3 September dan disebut sebagai bom hidrogen. Uji coba itu mengakibatkan gempa 6,3 skala richter, membuatnya jadi senjata paling kuat yang pernah dites Pyongyang.

Akibatnya, Korea Selatan pun mulai mendiskusikan kemungkinan untuk membuat senjata nuklir sendiri. Namun, Presiden Moon Jae-in menyatakan hal tersebut tidak diperlukan karena bisa berujung pada perlombaan senjata di timur laut Asia.

Abe dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan tekanan untuk Korea Utara perlu ditingkatkan, termasuk dengan cara mengimplementasikan sanksi PBB sepenuhnya.

"Provokasi berkelanjutan ini hanya akan memperdalam isolasi diplomatik dan ekonomi Korea Utara," kata Tillerson.

Credit cnnindonesia.com

Perbandingan Kekuatan Militer Korut dan Korsel

Credit cnnindonesia.com

Pakar Korut: Tak Ada Cara Hentikan Kim Jong-un dan Program Nuklirnya

SEOUL - Pakar terkemuka Korea Utara (Korut) Andrei Lankov menyatakan, tidak ada cara untuk menghentikan rezim Kim Jong-un serta program nuklir dan rudalnya. Menurutnya, rezim Pyongyang berambisi menghancurkan beberapa kota di Amerika Serikat (AS) dengan rudalnya.

”Tidak ada cara untuk menghentikan rezim Kim Jong-un serta program rudal dan nuklirnya,” kata Lankov, pakar Pyongyang yang berbasis di Seoul. Komentar ini muncul kemarin, sesaat setelah Korut mengancam akan menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir dan membuat sebagian wilayah AS menjadi abu.

Sehari setelah ancaman Pyongyang terlontar, hari ini (15/9/2017), Korut menembakkan rudal balistik jarak menengah (IRBM) yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang. Peluncuran dengan jalur ini mengulang tembakan rudal serupa pada 29 Agustus lalu.

Lankov mengatakan kepada Fox News bahwa Kim Jong Un mempercepat program rudal dan nuklirnya jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun.

”Mereka ingin mendapatkan sejumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu menghancurkan sejumlah besar kota di Amerika,” kata Lankov.

Pakar tersebut menyatakan keraguannya tentang upaya mengekang Korea Utara dalam mencapai tujuan militernya. Sebaliknya, jika penggunaan kekuatan militer sebagai cara menghentikan rezim Kim Jong-un, itu akan membuat semenanjung Korea menjadi medan perang.

Dia mengatakan sanksi dan diplomasi regional juga tidak akan berhasil.

”Saya tidak bisa berpikir bahwa sayangnya tidak ada cara untuk menghentikan mereka,” ujar Lankov. ”Tidak mungkin penggunaan kekuatan militer, itu akan menghasilkan perang Korea kedua. Itu akan menjadi bencana yang mutlak,” paparnya.

“Mereka tidak ingin berbicara tentang denuklirisasi, mereka dapat berbicara tentang pembekuan nuklir dengan imbalan konsesi ekonomi dan politik,” imbuh Lankov.

Kendati demikian, dia yakin Kim Jong-un merupakan sosok yang rasional yang tahu bahwa perang dengan AS akan mengakhiri rezimnya.

”Ini mengkhawatirkan, ada kemungkinan kesalahan, kesalahpahaman, kebodohan, hanya nasib buruk,” papar Lankov.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, sepakat bahwa sanksi ketat sebagai solusi untuk mengatasi rezim Korut. Dia mengutuk keras peluncuran rudal Pyongyang yang kembali menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang.

”Tidak ada yang ingin melihat perang di semenanjung Korea. Jika Kim Jong-un memulai perang, untuk menyerang AS atau salah satu sekutunya, dia akan menandatangani sebuah catatan bunuh diri yang akan menjadi akhir pemerintahannya, dan ribuan orang akan mati,” papar pemimpin Australia ini.

”Ini akan menjadi malapetaka,” tegas Turnbull.“Peluncuran (rudal) tersebut sembrono dan kriminal.”

Credit sindonews.com

Rudal Korut Posisikan Jutaan Orang Jepang dalam 'Duck and Cover'

WASHINGTON - Peluncuran rudal balistik jarak menengah (IRBM) Korea Utara (Korut) yang melewati wilayah udara Jepang telah memposisikan jutaan warga Jepang dalam “duck and cover”. Komentar genting ini disampaikan Menteri Pertahanan atau Kepala Pentagon Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis, Jumat (15/9/2017).

“Duck and cover” adalah metode perlindungan pribadi terhadap efek ledakan nuklir. Metode ini berguna untuk memberikan perlindungan kepada personel yang berada di luar radius bola api nuklir namun masih dalam jangkauan dari ledakan nuklir yang bisa menyebabkan cedera serius atau kematian.

Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut memang mengklaim sudah berhasil mengembangkan senjata nuklir jenis bom hidrogen. Namun, Pyongyang menegaskan senjata nuklirnya untuk pertahanan diri.

Rudal Korea Utara yang melewati wilayah udara Hokkaido pagi ini terdeteksi jatuh di Samudra Pasifik. Pemerintah Jepang mengklaim tidak ada kerusakan baik kapal, pesawat maupun area di negara tersebut. Serpihan rudal Pyongyang juga tidak jatuh di wilayah Jepang.

Mattis tengah berkunjung ke Komando Strategis AS bersama sejumlah wartawan saat rezim Kim Jong-un meluncurkan senjatanya yang melewati wilayah udara Hokkaido.

”Kami baru saja selesai dengan telepon yang selalu kami buat untuk berkoordinasi di antara kami sendiri,” kata Mattis, seperti dikutip Reuters.

Militer AS mendeteksi peluncuran IRBM Korut dari Distrik Sunan, di Pyongyang. Menurut juru bicara Komando Pasifik AS, rudal tersebut tidak menimbulkan ancaman ke daratan AS atau wilayah Guam, wilayah AS di Pasifik AS.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan provokasi lanjutan ini hanya memperdalam isolasi diplomatik dan ekonomi terhadap Pyongyang. Sebelumnya, pada hari Senin, 15 anggota DK PBB dengan suara bulat menyetujui sanksi ke-9 terhadap Pyongyang, yang menargetkan ekspor tekstil dan impor minyaknya.

”China dan Rusia harus menunjukkan intoleransi mereka terhadap peluncuran rudal yang sembrono dengan melakukan tindakan langsungnya sendiri,” kata Tillerson dalam sebuah pernyataan. Moskow dan Beijing sendiri sudah berulang kali dan dengan tegas mencela tindakan Pyongyang.

Credit sindonews.com

USS Coronado, Raja Perairan Dangkal

Salah satu kapal perang terbaru AS, yakni USS Coronado kemarin sempat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto/Victor Maulana/Sindonews

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. AS memiliki puluhan jet tempur, kapal selam, dan puluhan kapal perang.

Salah satu kapal perang terbaru AS, yakni USS Coronado saat ini tengah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Sindonews berkesempatan untuk dapat melihat lebih dekat kapal perang tersebut.

USS Corondo adalah kapal perang untuk medan di pesisir laut, atau Littoral Combat Ship (LCS). Kapal ini dikembangkan oleh Angkatan Laut AS untuk beroperasi di perairan yang dekat dengann daratan.

Kapal ini masuk dalam kelas independence, yang merupakan kapal perang jenis korvet yang menawarkan ketangkasan, kecepatan, serta dimensi yang kompak. Kapal yang memiliki 75 awak ini pertama kali melaut pada tahun 2012 lalu, dan mulai masuk dalam jajaran armada kapal perang AS pada tahun 2014.

Menurut keterangan Komandan kapal, Letkol Laut Douglas K. Meagher kapal perang ini memiliki lima tingkat, di luar dari ruang mesin. Tingkat paling atas adalah ruang kontrol kapal, sedangkan tingkat kedua hingga kelima adalah kamar tidur awak kapal, dapur, dan ruang makan.

Meagher menyatakan kapal ini dilengkapi dengan sebuah ruangan yang disebut dengan mission bay, yang mirip dengan pangkalan kecil. Mission adalah tempat suku cadang, ruang tidur tambahan awak kapal, dan dua buah kapal cepat ditempatkan.

Kapal perang ini, lanjut Meagher juga dilengkapi dengan tiga buah helikopter. Dua buah diantaranya adalah helikopter MQ-8 "Fire Scout" yang merupakan helikopter nir-awak yang dipakai untuk misi pemantauan, dan juga penandaan lokasi musuh. Sedangkan satu helikopter lainnya adalah helikopter "Night Hawk", yang tidak lain adalah helikopter tempur andalan AS untuk di wilayah peraian.

Mengenai persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan empat buah peluncur rudal permukaan ke permukaan. Selain itu, kapal perang ini juga dilengkapi dengan satu senapan serbu Mk 110. "Senapan ini bisa menembakan 270 peluru per putaran, dan ini adalah yang tercepat," ucap Meagher pada Kamis (14/9).

Dari segi desain, kapal perang ini bisa terbilang unik, di mana kapal ini memiliki bagian dengan dengan bentuk berlian. Bentuk uniknya ini membuat kapal perang tersebut memiliki kemampaun siluman.

Bukan hanya dari segi desain, kapal ini juga memiliki mesin yang berbeda. Bila kebanyakan kapal menggunakan baling-baling untuk bergerak, USS Coronado menggunakan sistem jet, layaknya jetski. Sistem pendorong tersebut, ditambah dengan material kapal yang terbuat dari alumunium membuat USS Coronado dapat bergerak lebih cepat, dan leluasa di peraian dangkal. Maka tidak salah bila dikatakan untuk saat ini USS Coronado disebut sebagai raja perairan dangkal.

Credit sindonews.com

Korsel Juga Tembakkan Rudal Nyaris Bersamaan dengan Korut

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) ternyata juga menembakkan peluru kendali (rudal) balistik yang waktunya nyaris bersamaan saat Korea Utara meluncurkan rudal yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang, Jumat (15/9/2017).

Dua rudal balistik Seoul ditembakkan hanya berselang enam menit atau saat rudal balistik jarak menengah (IRBM) Pyongyang masih dalam penerbangan tengah menuju wilayah udara Jepang.

Dua rudal Seoul diluncurkan di bawah perintah cepat dari Presiden Moon Jae-in untuk merespons manuver senjata Pyongyang.

Kedua peluru kendali yang ditembakkan tentara Korsel adalah rudal Hyunmoo-2. Peluncuran dilakukan dari salah satu basis yang berada di dekat perbatasan dua Korea.

“Salah satu rudal terbang seperti yang diperkirakan, yang lainnya masuk ke perairan pada tahap awal peluncuran tersebut,” kata pihak berwenang Seoul kepada kantor berita Yonhap.

Militer Korea Selatan—sekutu Amerika Serikat—tidak memberikan konfirmasi atas peluncuran senjatanya yang hampir bersamaan dengan peluncuran rudal Korut. Langkah Korut sendiri diyakini sebagai ekspresi kekesalan atas sanksi keras yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB pada Senin lalu.

Presiden Moon telah menggunakan kata-kata terkuat untuk mengutuk tindakan negara tetangganya tersebut. Menurutnya, dialog dengan negara tertutup tersebut tidak memungkinkan untuk saat ini.

“Menyerbu kecaman, peringatan masyarakat internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, Korea Utara kembali melepaskan sebuah rudal balistik. Saya dengan tegas mengutuk dan mengekspresikan kemarahan pada serangkaian provokasi ini oleh Korea Utara,” kata Moon.

Meski tidak memungkinkan untuk saat ini, dia tetap menyerukan peredaman ketegangan di Semenanjung Korea melalui dialog.

”Dialog tidak mungkin terjadi dalam situasi seperti ini. Sanksi dan tekanan internasional selanjutnya akan memperketat untuk memaksa Korea Utara untuk tidak memilih opsi lain selain melangkah maju menuju dialog yang sesungguhnya,” ujar Moon.

Sehari sebelum menembakkan IRBM, rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara mengancam akan menenggalamkan Jepang ke laut dengan bom nuklir. Alasannya, Jepang mendukung resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB atas uji coba senjata nuklir terbaru Pyongyang, 3 September lalu.

Selain Jepang, AS juga diancam, yakni sebagian wilayahnya akan dikurangi menjadi abu.

”Keempat pulau di kepualauan (Jepang) harus tenggelam ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita,” bunyi ancaman yang dilontarkan Komite Perdamaian Asia Pasifik-Korea Pyongyang, sebuah komite yang menangani hubungan dan propaganda eksternal Korut.

“Mari kita mengurangi daratan AS menjadi abu dan kegelapan. Mari kita lampiaskan dendam kita dengan mobilisasi semua sarana pembalasan yang telah dipersiapkan sekarang,” lanjut ancaman komite tersebut yang disiarkan kantor berita negara Korut, KCNA.

Credit sindonews.com

Inggris Yakin Dunia Akan Bersatu untuk Lawan Korut

LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson yakin, dunia internasional akan bersatu untuk melawan ancaman yang dimunculkan Korea Utara (Korut). Pernyataan Johnson muncul tidak lama setelah Korut kembali melakukan uji coba rudal balistik.

"Terjadi peluncuran rudal lainnya oleh Korut. Masyarakat Inggris dan internasional akan berdiri bersama dalam menghadapi provokasi ini," ucap Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Jumat (15/9).

Sebelumnya diwartakan, militer Korea Selatan (Korsel) menyebut Korut pada hari Jumat pagi melepaskan sebuah rudal tak dikenal ke arah timur dari distrik Sunan di ibukota, Pyongyang.

Blue House, istana kepresidenan Korsel, telah meminta sebuah pertemuan Dewan Keamanan Nasional mendesak pasca negara tetangganya itu menembakkan rudal.

Peluncuran ini terjadi sehari setelah Korut mengancam akan menenggelamkan Jepang dan mereduksi AS menjadi abu dan kegelapan karena mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi baru terhadapnya untuk uji coba nuklirnya pada 3 September.

Media Jepang melaporkan, rudal tersebut terbang di atas Jepang dan jatuh di laut Pasifik sekitar 2.000 km ke timur dari Hokkaido.

Penduduk Jepang pun mendapatkan peringatan untuk berlindung. Warga Jepang melaporkan, jika rudal pencegat Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) tidak diluncurkan sebagai tanggapan atas peluncuran itu.

Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan bahwa Jepang sangat memprotes apa yang disebutnya sebagai provokasi terbaru dari Pyongyang yang tidak dapat ditolerir.

Credit sindonews.com

Analisis Mengapa Jepang Tak Tembak Jatuh Rudal Korut

TOKYO - Keputusan militer Jepang tak menembak jatuh peluru kendali (rudal) Korea Utara (Korut) yang menerobos wilayah udara Hokkaido, pagi ini (15/9/2017), menjadi teka-teki. Terlebih insiden ini sudah yang kedua kali setelah tanggal 29 Agustus lalu.

Jepang dengan radar canggih serta didukung satelit peringatan dini Amerika Serikat (AS) yang terus memantau gerak-gerik militer Korut, mustahil jika Tokyo tidak mendeteksi ada rudal musuh menerobos wilayah udaranya sebelum akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik.

Jaringan radar yang luas di Korea Selatan juga mendukung Jepang untuk mengambil keputusan untuk menembak jatuh senjata Pyongyang yang bisa membahayakan keselamatan warga Hokkaido dan sekitarnya.

Faktanya, pemerintah Jepang hanya menyebarkan peringatan atau alarm otomatis secara berantai ke ponsel-ponsel warganya. Alarm dalam bentuk pesan tertulis dan suara itu juga disiarakan melalui stasiun radio dan televisi. Isi pesan alarm pemerintah adalah instruksi agar warga Jepang berlindung.

Militer negeri Matahari Terbit ini sejatinya juga telah mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot Advanced Capacity-3 atau PAC-3 di pusat-pusat permukiman dan kompleks militer. Tapi, sistem rudal PAC-3 terkesan hanya jadi pajangan saat rudal balistik jarak menengah (IRBM) Hwasong-12 (HS-12) Pyongyang melintas di atas wilayah Hokkaido.

Ketika insiden serupa pada 29 Agustus lalu, Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan kepada publik bahwa tidak ada upaya untuk menembak jatuh rudal Korut dengan alasan tidak ditargetkan terhadap Jepang.

Komentar itu juga sejalan dengan saran agar Jepang dan AS menahan diri sambil mempelajari kemampuan rudal rezim Kim Jong-un tersebut.

Tapi, ada analisis lain yang menyebut teknologi sistem rudal pertahanan standard SM PAC-3 Jepang diragukan kemampuannya.

Setiap rudal balistik terbang dengan sangat cepat, dan sangat tinggi. Waktu reaksi akan diperlu secepat kilat. Tidak ada waktu untuk kompromi dengan keputusan politik. Tidak ada waktu juga bagi untuk konsultasi dengan sekutunya jika benar-benar menganggap rudal balistik Korut berbahaya.

Namun kecepatan terbang dan tinggi rudal HS-12 Pyongyang diduga di luar jangkauan kemampun sistem pencegat rudal PAC-3 yang disiagakan di Pangkalan Udara Chitose, Hokkaido. Sistem anti-rudal di kapal perusak Jepang dan AS juga diragukan kemampuannya.

”Kami tidak memiliki tembakan untuk melawan IRBM atau MRBM atau SRBM (rudal balistik jarak pendek) dalam hal ini, selama fase dorongan rudal karena berada di luar kemampuan pencegat SM-3,” kata direktur Asosiasi Pengendali Senjata, Kingston Reif, baru-baru kepada The National Interest.

”Untuk pertempuran tengah malam, itu tergantung pada lintasannya, berapa banyak peringatan yang kami hadapi, dan berapa banyak kapal yang dikerahkan dan di mana,” ujarnya.

Selain kemampuan sistem anti-rudal PAC-3 Jepang yang diragukan, kredibilitas pasukan pertahanan AS dan Jepang akan “rusak parah” jika nekat menembak rudal Korut dan hasilnya gagal.

”Jika mereka telah mencoba menjatuhkannya dan gagal, konsekuensinya akan sangat serius,” kata analis pertahanan Nexial Research yang berbasis di Tokyo, Lance Gatling, seperti dikutip news.com.au.

”Ini adalah sistem pertahanan Jepang yang telah menghabiskan banyak uang dan itu telah datang singkat dalam tes pertamanya. Itu tidak akan terlihat bagus di dalam negeri, sementara itu juga akan mendorong orang Korea Utara untuk berpikir bahwa rudal mereka tidak dapat disentuh,” ujar Gatiling.

Credit sindonews.com

Dua Kali Rudal Korut Terobos Langit Hokkaido, tapi Tak Ditembak Jatuh

TOKYO - Pemerintah Jepang memprotes tembakan peluru kendali (rudal) terbaru Korea Utara (Korut) yang melewati langit atau wilayah udara Hokkaido, Jepang, pagi ini (15/9/2017) sebelum mendarat di Samudra Pasifik. Tembakan rudal yang menerobos wilayah udara Jepang ini merupakan yang kedua kali dan semuanya tidak ditembak jatuh.

Sebelumnya, pada 29 Agustus 2017 lalu, rudal Pyongyang juga yang menerobos wilayah udara yang sama.

”Provokasi berulang kali dari pihak Korea Utara ini tidak bisa diterima dan kami melakukan demonstrasi dengan kata-kata terkuat,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.
Publik Jepang melaporkan sistem rudal pencegat Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) sejatinya sudah disiagakan sejak wilayah udara Hokkaido diterobos senjata Pyongyang untuk pertama kali. Tapi, sistem antirudal itu tidak diaktifkan untuk menembak jatuh senjata Korut yang bisa membahayakan warga Hokkaido.

”Pada saat ini, kami tidak memiliki informasi tentang kerusakan pada kapal laut atau pesawat terbang,” ujar Suga yang tak menjelaskan mengapa sistem rudal PAC-3 tak menembak jatuh rudal Pyongyang. ”Tidak ada laporan tentang puing rudal yang jatuh di wilayah kami,” lanjut dia.

Sementara itu, Komando Pasifik Amerika Serikat (AS) menyatakan rudal yang diluncurkan rezim Kim Jong-un pagi ini merupakan rudal balistik. ”Komando Pasifik AS mendeteksi dan melacak apa yang kami nilai adalah peluncuran rudal balistik tunggal Korut,” kata Dave Benham, Direktur Operasional Media di Komando Pasifik AS (USPACOM), dalam sebuah rilis.

“Penilaian awal mengindikasikan itu peluncuran rudal balistik jarak menengah,” ujarnya.

Warga Jepang di beberapa prefektur telah diberi peringatan atau alarm untuk menemukan tempat berlindung menyusul laporan sebuah rudal yang mengudara di atas Hokkaido. Namun, sebagian warga Hokkaido masih bingung karena tidak tahu harus mengevakuasi diri ke mana.

Credit sindonews.com

Korsel Ancam Hancurkan Korut hingga Sulit Dipulihkan

SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) marah atas peluncuran rudal terbaru Pyongyang yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang, Jumat (15/9/2017). Presiden Moon Jae-in mengancam akan menghancurkan Korea Utara (Korut) secara total hingga sulit dipulihkan jika terus melakukan provokasi.

Pemimpin Korsel itu juga mengesampingkan kemungkinan untuk membuka dialog dengan rezim Kim Jong-un yang telah mengumbar retorika perang.

”Jika Korut terus melakukan provokasi terhadap kami atau sekutu kami, kami memiliki kekuatan untuk menghancurkan (Korea Utara) hingga sulit dipulihkan,” kata Presiden Moon, seperti dilansir kantor berita Yonhap.Moon berbicara setelah rezim Kim Jong-un meluncurkan rudal yang terbang melewati wilayah udara Jepang dan mendarat di Samudera Pasifik sekitar 2.000 km sebelah timur Jepang. Seoul segera mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC), di mana Moon mengutuk peluncuran rudal Pyongyang.

Menurutnya, Korut sekali lagi telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan menimbulkan tantangan berat bagi perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea dan masyarakat global.

”Saya dengan tegas mengutuk dan mengekspresikan kemarahan pada serangkaian provokasi ini oleh Korut," kata Moon.

Selain mengesampingkan untuk dialog dengan rezim Kim Jong-un, Presiden Moon meminta tekanan lebih besar dari masyarakat internasional terhadap Pyongyang.

”Dialog tidak mungkin terjadi dalam situasi seperti ini,” kata Moon.

”Sanksi dan tekanan internasional selanjutnya akan memperketat dan memaksa Korea Utara untuk tidak memilih opsi lain kecuali melangkah maju menuju dialog yang sejati,” imbuh Moon.

Credit sindonews.com

AS: Cina Harus Tunjukan Intoleransi Peluncuran Rudal Korut

Uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan sistem panduan presisi, di lokasi yang dirahasiakan di Utara Korea.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson meminta Rusia dan Cina mengambil tindakan terhadap Korea Utara (Korut). Hal ini disampaikan Tillerson berkaitan dengan peluncuran rudal terbaru Korut pada Jumat (15/9).

"Cina dan Rusia harus menunjukkan intoleransi mereka terhadap peluncuran rudal sembrono ini dengan melakukan tindakan langsung mereka sendiri," kata Tillerson dalam sebuah pernyataan.

Menurut Tillerson peran Cina dan Rusia untuk meredam dan menghentikan program rudal Korut cukup signifikan. Cina, kata dia, merupakan negara yang memasok sebagian besar minyak untuk Pyongyang. Sedangkan Rusia telah menjadi tujuan bagi sebagian besar pekerja Korut.

Terkait hal ini, Tillerson meminta Cina dan Rusia menerapkan sanksi terbaru Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan awal pekan ini. Sanksi ini harus diterapkan secara menyeluruh agar berdampak pada dihentikannya program rudal Korut.

Dalam resolusi terbaru PBB termaktub beberapa sanksi yang harus diterima Korut dan dilaksanakan segenap anggota PBB. Sanksi tersebut antara lain memotong impor minyak untuk Korut dan menghentikan seluruh kerja sama dengan pekerja Korut yang berada di luar negeri. "Resolusi yang disetujui awal pekan ini mewakili lantai, bukan langit-langit, dari tindakan yang harus kita ambil," ujar Tillerson.

Korut kembali meluncurkan rudal balistik pada Jumat (15/9) pagi waktu setempat. Rudal tersebut melintasi Jepang dan jatuh di laut lepas Hokkaido. Berdasarkan pemantauan militer Korsel rudal tersebut ditembakan Korut dari Sunan, sebuah distrik di dekat Bandara Internasional Pyongyang. Rudal mencapai ketinggian 770 kilometer dan menempuh jarak 3.700 kilometer.

Dengan ketinggian dan jarak tempuh yang berhasil dicapai rudal ini, pangkalan dan basis militer AS di Pasifik, yakni di Guam, telah berada dalam jangkauan rudal Korut. Sebab jarak antara Pyongyang dan Guam hanya sekitar 3.400 kilometer. Guam merupakan target yang sempat hendak diserang Pyongyang namun ditunda eksekusinya oleh Kim Jong-un.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut Dikhawatirkan Bantu Iran Kembangkan Senjata Nuklir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (tengah) saat mengadakan pertemuan presidium partai berkuasa. Korea Utara mengklaim 'kesuksesan sempurna' untuk uji coba nuklirnya yang paling kuat sejauh ini.

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki kekhawatiran yang semakin meningkat dengan adanya hubungan antara Korea Utara (Korut) dan Iran. Kedua negara dikhawatirkan dapat bekerjasama dalam mengembangkan senjata nuklir.

Laporan dari sejumlah anggota parlemen dan intelijen AS, dalam beberapa pekan terakhir, Iran dinilai dapat membeli teknologi serta pengetahuan untuk membuat senjata nuklir di masa depan. Prediksi ini datang bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara negara adidaya itu dengan Korut, yang dalam beberapa bulan terakhir terus melakukan uji coba program nuklir, termasuk yang terbaru adalah peluncuran rudal balistik pada Jumat (15/9).

Di masa lalu, Korut dan Iran pernah bekerjasama dalam mengembangkan rudal. Karena itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini melakukan pemantauan transaksi senjata, serta melihat apakah kedua negara memiliki kerjasama dalam mengembangkan rudal balistik, yang tentunya tidak termasuk dalam batasan yang disepakati dalam Kesepakatan Nuklir Iran 2015.

Kesepakatan nuklir Iran yang dibuat bersama dengan Dewan Keamanan PBB memuat ketentuan bahwaIran harus mengurangi produksi uranium, serta meniadakan segala kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Meski AS mengatakan bahwa Teheran hingga saat ini mematuhi perjanjian yang ada di dalamnya, namun sanksi harus diberikan karena negara itu tetap merasakan adanya ancaman.

Kekhawatiran itu datang diantaranya karena di dalam isi perjanjian, tidak dibahas adanya kekhawatiran dunia mengenai kegiatan non-nuklir Iran. Termasuk juga membuat AS dan negara lain yang terlibat dalam perjanjian dapat menghukum Iran atas adanya kemungkinan terjadinya hal itu.

Namun, hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Iran bekerjasama dengan Korut untuk mengembangkan program nuklir. Intelijen AS juga melihat bahwa Pyongyang masih berkonsentrasi dalam melakukan pengembangan senjata berbahaya tersebut secara sepihak.

Selama ini, Korut mengatakan pengembangan program nuklir merupakan alat pertahanan utama. Namun, sejumlah negara di kawasan Semenanjung Korea khususnya Korea Selatan (Korsel) dan Jepang terus merasa khawatir karena menjadi ancaman utama serangan rudal dan senjata berbahaya lainnya.

Dalam dua bulan terakhir, Korut telah melakukan serangkaian uji coba ICBM yang diklaim sukses. Dimulai pada 4 Juli lalu, di mana saat itu rudal yang dikenal dengan nama Hwasong-14 tersebut juga dikatakan mampu membawa hulu ledak nuklir besar dan menjangkau daratan AS, khususnya wilayah Alaska.

Kemudian, dalam uji coba selanjutnya yang juga membuat kehebohan dunia terjadi pada 28 Juli lalu. Uji coba Hwasong-14 dilakukan dan diyakini memiliki jangkauan dan kekuatan lebih tinggi. Rudal itu mencapai ketinggian 2314,6 dan terbang sejauh 620 mil hingga akhirnya mendarat di perairan pantai timur Semenanjung Korea.

Pada 28 Agustus, uji coba rudal yang dianggap jauh lebih serius dan membahayakan juga dilakukan Korut. Saat itu, senjata ini menempuh jarak hingga 2.700 kilometer dan melewati wilayah udara di atas Hokkaido, Jepang.

Peluncuran rudal yang terbaru dilakukan kali ini dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 770 kilometer atau 478 mil. Jarak yang ditempuh adalah sekitar 3.700 kilometer dan kembali diterbangkan ke arah Hokkaido, Jepang hingga akhirnya mendarat di Samudera Pasifik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID