Soal Tabrakan Kapal Perang, China Salahkan Aksi Militer AS di Laut

Kapal perang Amerika Serikat, USS John S McCain. Kapal ini tabrakan dengan kapal niaga di timur Selat Malaka, Senin (21/8/2017). Foto/REUTERS

BEIJING - China menanggapi insiden tabrakan kapal perang Amerika Serikat (AS) USS John S McCain dengan kapal tanker di timur Selat Malaka dengan menyalahkan aktivitas militer Washington di laut. Beijing menilai, aktivitas militer AS telah merusak keamanan navigasi.

Komentar Beijing ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

”Banyak orang sangat memperhatikan aktivitas militer AS yang sering terjadi di laut, yang merusak kebebasan dan keamanan navigasi. Kami berharap Amerika Serikat akan memperhatikan dan menangani masalah ini dengan benar,” kata Hua kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers regular hari Kamis ketika mengomentari perkembangan terakhir insiden kapal perang perusak USS John S McCain.

Tabrakan itu terjadi hari Senin lalu. Hingga hari ini (25/8/2017), sembilan dari sepuluh pelaut AS yang hilang belum ditemukan, sedangkan satu pelaut ditemukan tewas. Pencarian para korban dihentikan sementara.

Komentar Hua itu menggemakan sebuah editorial surat kabar China Daily yang juga menyalahkan Washington dalam insiden tabrakan kapal tersebut.

”Penyelidikan mengenai tabrakan terbaru (dari USS John S McCain dengan sebuah kapal tanker) akan memerlukan waktu untuk mencapai kesimpulan mereka, namun tidak dapat disangkal fakta bahwa meningkatnya aktivitas kapal-kapal perang AS di Asia Pasifik sejak Washington memprakarsai penyeimbangan kembali ke wilayah tersebut membuat mereka berisiko,” bunyi editorial tersebut.

”Sementara Angkatan Laut AS menjadi hambatan yang berbahaya di perairan Asia, China telah melakukan upaya bersama dengan para anggota ASEAN untuk menyusun Pedoman Perilaku Laut China Selatan dan telah meningkatkan keamanan navigasi dengan membangun lima mercusuar di kepulauannya,” lanjut editorial tersebut.

Sebelum insiden kapal USS John S McCain, pada 17 Juni 2017, tujuh pelaut Amerika tewas dalam tabrakan kapal perang jenis perusak USS Fitzgerald dengan sebuah kapal kontainer berbendera Filipina di perairan Jepang. Komandan kapal dan beberapa perwira militer AS dihukum terkait insiden mematikan itu.

Credit  sindonews.com

9 Pelaut Korban Tabrakan Kapal Perang AS Masih Hilang, Pencarian Dihentikan

Kondisi kerusakan kapal perang Amerika Serikat USS John S McCain yang tabrakan dengan kapal niaga Singapura di timur Selat Malaka, Senin (21/8/2017). Foto/REUTERS/Ahmad Masood

WASHINGTON - Upaya pencarian untuk para pelaut Amerika Serikat yang hilang setelah kapal perang USS John S McCain tabrakan dengan kapal tanker di timur Selat Malaka dihentikan pada hari Kamis. Hingga kini, sembilan pelaut Washington masih hilang dan satu pelaut ditemukan tewas.

Upaya pencarian dihentikan sementara operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap para korban sudah dijalankan lebih dari 80 jam setelah insiden pada hari Senin lalu.

Dalam sebuah pernyataan, pejabat Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan, penyelam Angkatan Laut dan Korps Marinir AS akan melanjutkan upaya pemulihan kompartemen yang kebanjiran usai kapal bertabrakan.

Upaya SAR ini melibatkan tim beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pencarian telah dilakukan di area perairan seluas 2.100 mil persegi di sebelah timur Selat Malaka.

Menurut data yang dilansir Fox News, Jumat (25/8/2017), sembilan pelaut AS yang masih hilang antara lain; Nathan Findley, Henry Hoagland, Kevin Bushell, Abraham Lopez, Logan Palmer, Jacob Drake, Kenneth Smith, Dustin Doyon dan Timothy Eckles Jr.

Sedangkan pelaut yang ditemukan tewas adalah Kenneth Aaron Smith, 22, dari New Jersey.

Tabarkan kapal perang USS John S McCain dengan kapal tanker MN Alnic MC itu juga menyebabkan lima pelaut AS lainnya terluka. Kapal perang jenis perusak itu rusak parah, di mana lambung kapal penyok dan kopartemen kapal kebanjiran.

Sebaliknya, kapal MN Alnic MC, yang diduga milik Singapura, dilaporkan tidak mengalami kerusakan yang serius. Para awak kapal tanker ini juga tidak ada yang terluka.

Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebabnya, meski para pakar keamanan siber menduga insiden itu karena sabotase siber terhadap sistem di kapal perang AS.

Wakil Komandan Armada ke-7 Joseph Aucoin telah dicopot pada hari Selasa."Karena kehilangan kepercayaan atas kemampuannya untuk memerintah,” kata pihak Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.

Laksamana Muda Phillip Sawyer dinobatkan sebagai pengganti Aucoin. 

Credit  sindonews.com

Wali Kota Venesia: Lari Teriak 'Allahu Akbar', Ditembak dalam 3 Langkah

Wali Kota Venesia Luigi Brugnaro mengancam akan menembak setiap orang yang lari di tempat umum sambil meneriakkan Allahu Akbar. Foto/REUTERS/Gus Reulas

RIMINI - Wali Kota Venesia atau Venice, Italia, Luigi Brugnaro, mengancam akan menembak setiap orang yang lari sambil meneriakkan “Allahu Akbar” di tempat umum. Dia mengatakan, orang yang berteriak tersebut akan ditembak dalam tiga langkah.

Ancaman itu disampaikan dalam sebuah konferensi wali kota di Kota Rimini, kawasan pantai Adriatik.

”Jika seseorang berteriak Allahu Akbar saat berlari melintasi St Mark Square, kami  akan menembaknya. Setahun yang lalu, saya mengatakan (ditembak) setelah empat langkah, sekarang saya katakan setelah tiga,” kata Brugnaro yang dilansir Corriere Della Sera.

Ancaman itu muncul setelah marak aksi terorisme di Eropa yang mengatasnamakan agama, di mana pelaku serangan kerap meneriakkan takbir atau Allahu Akbar saat beraksi.

”Kami menangkap empat teroris di Venesia yang ingin meledakkan Jembatan Rialto.Tapi kami akan mengirim mereka langsung ke Tuhan tanpa harus melakukan tindakan jahat sebelumnya,” ujar Brugnaro, mengacu pada rencana serangan teror yang digagalkan pada bulan Maret tahun ini.

”Tidak seperti di Barcelona, di mana mereka tidak memiliki perlindungan, kami menjaga penjaga kami tetap siaga tinggi. Kami tidak menantang siapapun. Kami mengirim pesan dukungan kepada pasukan polisi yang harus tahu bahwa kami ada di pihak mereka,” katanya.

Wali Kota Florence Dario Nardella yang ikut konferensi merespons ancaman itu dengan membuat lelucon. Dia tiba-tiba berteriak “Allahu Akbar” di ruang konferensi yang memicu tawa para delegasi yang berkumpul.

Lelucon itu terekam kamera dan menyebar di media Italia. Nardella dikritik keras, terlebih lelucon itu terjadi setelah serangan teror di Barcelona, Spanyol, yang menewaskan beberapa orang.

Nardella akhirnya meminta maaf melalui sebuah pernyataan di Facebook. ”Saya mohon maaf atas beberapa ungkapan dalam video online. Bukan niat saya untuk menyinggung siapapun, tidak sedikit pun pada komunitas Muslim, juga tidak bercanda tentang agamanya, atau untuk membangkitkan kejadian tragis akhir-akhir ini,” tulis dia, yang dikutip dari IB Times, Jumat (25/8/2017). 

Credit  sindonews.com

Rusia Nilai Strategi Baru AS di Afghanistan Buntu

Para tentara AS yang ditugaskan di pangkalan militer di Uruzgan, Afghanistan. Foto/REUTERS/Omar Sobhani

MOSKOW - Rusia menilai strategi Amerika Serikat (AS) untuk konflik di Afghanistan sebagai strategi yang buntu karena bergantung pada penggunaan kekuatan militer. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ragu strategi baru Washington itu akan sukses.

”Penekanan utama pada strategi baru yang diumumkan oleh Washington dilakukan dengan penyelesaian melalui penggunaan kekuatan,” kata Lavrov dalam konferensi pers Kamis sore. ”Kami percaya bahwa ini adalah pendekatan buntu,” katanya lagi.

Strategi baru itu memungkinkan kontak dengan Taliban tanpa syarat. Lavrov menganggap hal itu kesalahan fatal yang membahayakan rencana perdamaian internasional yang dibentuk di Dewan Keamanan PBB.

”Jika saya mendapati strategi baru AS, ini memungkinkan kontak dengan Taliban tanpa mereka memenuhi syarat apapun,” ujar Lavrov.

”Saya tidak berpikir bahwa hal itu sejalan dengan kepentingan bersama kami untuk mengikuti garis negosiasi dan terkoordinasi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Tapi saya berharap bahwa dalam kerangka kontak tingkat ahli yang kami miliki dengan rekan-rekan Amerika kami, kami akan dapat mengklarifikasi kontradiksi ini,” imbuh diplomat top Moskow ini, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (25/8/2017).

Lavrov mencatat bahwa Dewan Keamanan PBB, dengan persetujuan pemerintah Afghanistan, memutuskan untuk mengizinkan Taliban memasuki proses negosiasi dalam kondisi yang mencakup pemutusan hubungan teroris, mengakhiri perlawanan bersenjata, dan menghormati konstitusi Afghanistan.

”Kami menjaga kontak dengan Taliban sesuai dengan kriteria ini, mendesak mereka untuk mematuhi tuntutan Dewan Keamanan PBB,” papar Lavrov.

Strategi baru Washington diumumkan oleh Presiden Donald Trump di Pangkalan Myer-Henderson Hall pada hari Senin. Keputusan Trump ini mengejutkan, karena sebelumnya dia mendukung penarikan pasukan AS dari Afghanistan, namun kini justru mengikuti strategi pendahulunya.

“Mengakhiri keterlibatan militer 16 tahun di negara tersebut dengan sebuah penarikan pasukan yang tergesa-gesa hanya akan bermain ke tangan teroris,” kata Trump saat mengumumkan strategi barunya.

Credit  sindonews.com

AS Akan Pasok Senjata Mematikan ke Ukraina, Ini Reaksi Rusia

Kepala Pentagon Amerika Serikat James Norman Mattis (kanan) ditemani Menteri Pertahanan Ukraina Stephan Poltorak saat lawatan ke Kiev. Foto/REUTERS

KIEV - Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan akan memasok senjata mematikan kepada Ukraina. Rusia pun memperingatkan bahwa langkah Washington bisa memicu ketegangan di Kiev yang masih dilanda krisis politik.

Menteri Pertahanan AS James Mattis dalam kunjungan ke Kiev mengatakan bahwa washington juga telah sepakat untuk memasok Ukraina dengan peralatan militer senilai lebih dari USD175 juta.

”Saya juga akan menunjukkan bahwa pada senjata mematikan kami secara aktif meninjaunya,” lanjut Mattis dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Petro Poroshenko, hari Kamis.

”Saya akan kembali setelah melihat situasi saat ini dan dapat memberi informasi kepada menteri luar negeri dan presiden mengenai persyaratan spesifik yang saya rekomendasikan untuk petunjuk di depan,” papar kepala Pentagon ini.

Mattis juga berjanji untuk mendukung Ukraina untuk merebut kembali Crimea yang dianeksasi Rusia usai referendum tahun 2014. Kiev dan negara-negara Barat menolak hasil referendum rakyat Crimea yang memilih memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

”Amerika Serikat berdiri dengan Ukraina dalam segala hal,” ujar Mattis mengacu pada sikapnya soal Crimea.

”Kami tidak dan kami tidak akan menerima perampasan Rusia atas Crimea dan meskipun ada penyangkalan Rusia, kami tahu mereka berusaha untuk mengubah batas wilayah internasional dengan paksa, yang merongrong negara-negara berdaulat dan merdeka di Eropa.”

Presiden Poroshenko menyambut isyarat Pentagon untuk memasok senjata mematikan kepada negaranya.”Mengenai kesepakatan defensif, sekarang kita memiliki teks kesepakatan yang hampir disetujui (tentang pemasokan senjata),” katanya.

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan AS untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memicu kekerasan di Ukraina.

”Sikap kami; kami percaya bahwa semua negara, terutama mereka yang ingin menjadi bagian dari penyelesaian (konflik Ukraina), harus menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu lonjakan ketegangan lagi di wilayah yang sudah sulit,” kata juru bicara Presiden Vladimir Putin itu, seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (25/8/2017).

Credit  sindonews.com

Jerman Ogah Memihak AS jika Perang dengan Korut

Kanselir Jerman Angela Merkel menolak solusi militer untuk krisis nuklir Korea Utara. Foto/REUTERS

BERLIN - Kanselir Angela Merkel mengatakan, Jerman tidak akan berpihak kepada Amerika Serikat (AS) jika perang dengan Korea Utara (Korut) benar-benar terjadi. Merkel menolak krisis nuklir Pyongyang diselesaikan melalui cara militer.

Penegasan sikap Jerman ini disampaikan Merkel dalam acara ”Deutschland Live” yang diselenggarakan surat kabar Handelsblatt, di mana krisis Korea Utara menjadi topik utama yang dibahas.

Ditanya tentang skenario terburuk, yaitu konflik bersenjata antara Washington dan Pyongyang, Merkel mengatakan bahwa Jerman tidak akan pernah kembali berpihak ke Amerika.

”Tidak, tidak secara otomatis. Saya tidak melihat ada solusi militer untuk (krisis) Korea Utara. Saya pikir itu salah,” kata Merkel.



Pemimpin Jerman itu menghendaki resolusi damai untuk mengatasi ketegangan di Semenanjung Korea.”Cara diplomatik belum dimanfaatkan secara penuh,” ujarnya.

Washington dan Pyongyang telah terlibat perang kata-kata. Presiden AS Donald Trump berjanji akan merespons ancaman lebih lanjut dari Korea Utara dengan ”api dan amarah” militer AS. Sedangkan rezim Kim Jong-un mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di Guam dengan sejumlah rudal balistik jarak menengah.

”Jerman akan terlibat secara intensif dalam solusi non-militer,” kata Merkel. ”Tapi eskalasi retorika adalah jawaban yang salah,” imbuh dia, yang dikutip Jumat (25/8/2017).

Berlin memilih mendukung inisiatif Rusia dan China untuk sama-sama mengekang Korut dan AS. Insiatif itu berisi paksaan kepada Pyongyang untuk membekukan program rudal dan senjata nuklirnya. Sedangkan AS dan Korea Selatan juga dipaksa untuk menghentikan latihan perang gabungan di Semenanjung Korea.

Namun Washington telah menolak insiatif kedua negara itu. AS dan Korea Selatan tetap nekat melanjutkan latihan perang gabungan bertajuk “Ulchi-Freedom Guardian”.

AS mengklaim latihan perang berskala besar di Semenanjung Korea itu dirancang untuk meningkatkan kesiapan defensif. Tapi Korut menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. 

Credit  sindonews.com

NATO Bakal Pantau Latihan Militer Rusia

NATO bakal pantau latihan militer terbesar Rusia, Zapad 17. Foto/Istimewa

BRUSSELS - NATO akan memantau latihan militer terbesar Rusia, Zapad 17. Meski begitu, NATO tidak memiliki rencana untuk menanggapi manuver tersebut dengan mengerahkan lebih banyak tentara di sepanjang perbatasan Rusia.

"NATO akan memantau secara ketat olahraga Zapad 17 tapi kami tidak merencanakan latihan besar selama Zapad 17," ucap seorang pejabat NATO.

"Latihan kami direncanakan jauh hari sebelumnya dan tidak terkait dengan latihan di Rusia," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (24/8/2017).

NATO mengatakan latihan terbesarnya tahun ini, Trident Javelin 17, yang berlangsung dari 8-17 November, hanya akan melibatkan 3.000 tentara. Trident Javelin 17 adalah untuk mempersiapkan latihan tahun depan yang lebih besar, Trident Juncture 2018, yang akan melibatkan sekitar 35.000 tentara.

"Kami telah meningkatkan kehadiran militer kami di bagian timur aliansi tersebut sebagai tanggapan atas aneksasi ilegal Crimea di Rusia dan penumpukan militernya di wilayah tersebut," kata pejabat NATO tersebut.

"Kami memiliki empat kelompok tempur multinasional NATO yang ada di negara-negara Baltik dan Polandia, sebuah pengingat konkret bahwa sebuah serangan terhadap satu sekutu adalah sebuah serangan terhadap semua. Namun, postur kekuatan NATO tidak menjadi reaksi dari Zapad 17," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Rusia Kirim Pembom Berkemampuan Nuklir ke Dekat Korsel

Pesawat pembom Rusia, Tupolev Tu-95MS, terbang di dekat Korsel. Foto/Istimewa

MOSKOW - Pesawat pembom milik Rusia yang bisa mengangkut nuklir telah terbang melintasi Samudera Pasifik, Laut Jepang, Laut Kuning dan Laut China Timur. Hal ini mendorong Jepang dan Korea Selatan (Korsel) untuk mengirimkan pesawat jet guna mengawal pesawat pembom tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembom Tupolev-95MS, yang diberi kode nama "Bears" oleh NATO, terbang di atas perairan netral. Pesawat tersebut terbang bersama jet tempur Rusia Sukhoi-35S dan pesawat peringatan dini dan kontrol A-50 seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/8/2017).

Meski begitu, pernyataan ini tidak memberikan rincian tentang jumlah keseluruhan pesawat yang ambil bagian dalam penerbangan yang telah diatur sebelumnya itu. Pernyataan tersebut juga tidak mengatakan kapan atau mengapa misi tersebut dilakukan.

"Pesawat Pembom TU-95MS mengisi bahan bakar di udara selama misi tersebut," kata kementerian tersebut.

"Pada bagian-bagian dari rute tersebut, pembom tersebut dikawal oleh jet militer Korea Selatan dan Jepang," tambahnya.

Rusia, yang berbagi perbatasan dengan Korea Utara (Korut), telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea yang disebabkan oleh program rudal nuklir Pyongyang. Moskow juga telah mengeluhkan rencana Jepang untuk menerapkan sistem anti-rudal Amerika Serikat (AS) di wilayahnya.

Credit  sindonews.com

RI Siap Bahas Rudal Korut dengan Negara Latin-Asia Timur

 

Menlu Retno Marsudi (kiri) akan menghadiri forum FEALAC yang diperkirakan akan turut membahas ancaman rudal Korut. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan datang ke Busan, Korea Selatan, untuk menghadiri Forum Kerja Sama Amerika Latin dan Asia Timur (FEALAC) pada 30-31 Agustus mendatang. Di sana, ancaman peluru kendali Korea Utara diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang dibahas.

Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa Kemlu RI, Dewi Gustina Tobing, mengatakan para menlu negara FEALAC kemungkinan akan membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian.

“Seluruh menlu negara FEALAC akan sampaikan hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Dan menurut hemat saya, mungkin Korea Selatan, sebagai salah satu anggota FEALAC, akan sampaikan isu-isu yang menjadi perhatiannya di dalam forum tersebut, termasuk [isu rudal Korut] ini,” ucap Dewi di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (24/8).

Isu rudal Korut, kata Dewi, memang tak masuk agenda pembahasan para menlu secara spesifik dalam forum dua tahunan itu. “Tapi mana kala ada isu di kawasan yang menjadi perhatian bersama, bisa saja diangkat untuk dibahas,” tuturnya.

Selain isu rudal Korut, sejumlah isu dan tantangan keamanan lainnya, papar Dewi, juga akan dibahas dalam forum beranggota 16 negara Asia Timur dan Tenggara serta 20 negara Amerika Latin ini.

Beberapa isu keamanan itu mencakup masalah terorisme, keamanan maritim, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas-batas negara lainnya seperti penyelundupan narkotik dan perdagangan manusia.

Dewi juga tidak menutup kemungkinan jika forum ke-8 tingkat menlu ini akan membahas krisis politik dan ekonomi yang tengah menerpa Venezuela. Tak hanya isu keamanan, forum tingkat menlu ke-8 ini pun juga akan berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi antar sesama negara FEALAC.

Salah satu yang akan didorong Indonesia dalam pertemuan itu, tutur Dewi, adalah inisiatif mengenai perdagangan bebas antara anggota FEALAC. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong pengembangan basis data bisnis dan perdagangan guna memudahkan para pengusaha negara FEALAC memperluas bisnis.

“Di akhir pertemuan para menlu akan menghasilkan Busan Declaration berisikan langkah bersama negara anggota menyikapi tantangan ekonomi dan keamanan, seperti menguatkan forum G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional dan World Trade Organization sebagai rujukan negara dalam bidang perdagangan.”

“Deklarasi Busan juga akan menekankan kembali komitmen anggota FEALAC terhadap perlindungan HAM serta komitmen negara menghadapi tantangan lingkungan dengan membuat kebijakan yang selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs),”

Dibentuk sekitar 1999, FEALAC saat ini menjadi satu-satunya wadah bagi negara di kawasan Asia Timur dan Amerika Latin untuk saling berkonsultasi mengenai tantangan global dan memperkuat kerja sama.

Menurut juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, FEALAC memiliki potensi yang besar untuk diperkuat sebab, populasi masyarakat negara anggotanya mencapai 40 persen total poluasi dunia atau sekitar 3 miliar orang.

Selain itu, Arrmanatha menuturkan, jumlah perekonomian negara FEALAC juga mencakup 32 persen dari total perekonomian dunia. 

Credit  cnnindonesia.com

Diancam Korut, AS Pasang Sistem Radar di Kepulauan Palau

Amerika Serikat berencana memasang sistem radar di Kepulauan Palau untuk menangkal ancaman rudal Korut. (Thinkstock/Howamo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat berencana memasang sistem radar di Kepulauan Palau, sebelah barat Samudra Pasifik, guna meningkatkan pemantauan di wilayah yang belakangan diancam rudal Korea Utara itu.

“Sistem radar tersebut akan memperkuat kapabilitas penegakkan hukum maritim bagi Palau dan di saat bersamaan bisa membantu AS memperluas wilayah pemantauan keamanan penerbangan,” bunyi pernyataan bersama Kementerian Pertahanan AS dan Pemerintah Palau, dikutip AFP, Kamis (24/8).

Pentagon dan pemerintah Palau menyatakan sedang menyelesaikan rencana penempatan menara radar di pulau berpenduduk sekitar 22.000 orang itu.

Selain menjamin kepentingan AS di kawasan, sistem radar itu juga disebut bisa membantu Palau memantau keamanan wilayah maritimnya yang seluas 500.000 kilometer persegi.

Sebab, selama ini Palau cukup kesulitan menangkap kapal-kapal nelayan ilegal yang kerap berkeliaran di perairannya.

“Proyek ini penting untuk keamanan dan kesejahteraan udara serta maritim Republik Palau, dan di saat bersamaan dapat meningkatkan kekuatan AS untuk memantau dan menjaga pertahanan Palau."

Palau terletak sekitar 1.300 kilometer barat daya dari Guam, wilayah kedaulatan AS yang menjadi incaran serangan rudal Korut dalam beberapa pekan terakhir.

Sama seperti Guam, keamanan dan pertahanan Palau menjadi tanggung jawab AS di bawah perjanjian kedua negara. Meski begitu, Palau merupakan negara kepulauan yang independen.

Melalui perjanjian tersebut, militer AS diberikan akses ke pulau tersebut. Namun, hingga kini, Pentagon masih belum mempunyai pangkalan bagi personelnya di Palau.

Credit  cnnindonesia.com

Erdogan tegaskan Turki tak nyaman dengan dukungan AS buat YPG

Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Umit Bektas)

Ankara, Turki (CB) - Presiden Turki Recepa Tayyip Erdogan menyampaikan rasa tak nyaman Turki sehubungan dengan dukungan AS buat Satuan Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG) selama pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis pada Rabu (23/8).

Selama pertemuan mereka di Ibu Kota Turki, Ankara, Erdogan dan Mattis membahas masalah bilateral dan regional, kata Kantor Berita Anadolu, dengan mengutip satu sumber di istana presiden.

Pembahasan itu meliputi dukungan AS buat YPG dan kemungkinan operasi militer Turki terhadap YPG di Suriah, sebagaimana dikutip dari Xinhua di Jakarta, Kamis siang.

Erdogan menekankan rasa tak nyaman Turki dengan dukungan AS buat kelompok militer Partai Persatuan Demokratik Suriah, yang bersekutu dengan YPG, dan diduga menjadi afiliasi Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Suriah. PKK dilarang di Turki.

Erdogan dan Mattis menekankan pentingnya memelihara keutuhan wilayah Suriah dan Irak, sementara Irak Utara --yang mayoritas warganya suku Kurdi-- mendekati referendum kemerdekaan pada September.

Kedua pihak juga kembali menyampaikan tekad mereka untuk memerangi terhadap PKK dan IS di wilayah tersebut, kata sumber itu.

Selama kunjungannya, Mattis juga secara terpisah bertemu dengan timpalannya dari Turki Nurettin Canikli.

Kunjungan Mattis dilakukan setelah Kepala Staf Iran Jend. Mohammad Hossein Bagheri mengunjungi Ankara pekan lalu untuk membahas dengan para pejabat Turki operasi gabungan terhadap gerilyawan Kurdi di Iran.

Credit  antaranews.com

Inggris tak sengaja kirim peringatan deportasi kepada 100 warga Uni Eropa

ilustrasi - Miniatur orang tergambar di depan bendera Uni Eropa dan Inggris Raya dalam foto ilustrasi diambil Selasa (21/6/2016). (REUTERS/Dado Ruvic)

London (CB) - Kementerian Dalam Negeri Inggris mengirimkan peringatan deportasi kepada sekitar 100 warga Uni Eropa (UE) tanpa sengaja, sebuah insiden pada Rabu (23/8) yang menurut aktivis dapat meningkatkan kekhawatiran di antara warga Eropa di Inggris.

Eva Johanna Holmberg, sejarawan Finlandia di Queen Mary University of London yang mengkhususkan diri dalam penelitian awal periode modern Inggris, merupakan salah satu penerima peringatan itu.

Holmberg mengatakan dirinya menerima surat Home Office pekan lalu, memberitahu bahwa jika dia tidak meninggalkan negara itu dalam sebulan, maka kementerian akan memberikan "perintah pengusiran".

Surat itu menyebutkan bahwa Holmberg, yang menikah dengan orang Inggris dan sudah tinggal di negara itu bertahun-tahun, saat ini memenuhi "syarat untuk ditahan di bawah Undang-Undang Keimigrasian".

"Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya lihat," ujar Holmberg kepada BBC pada Rabu, mengatakan dia telah menghubungi pengacara untuk menanyakan apakah bisa mengajukan banding terhadap kemungkinan deportasi.

Namun, setelah kasusnya memicu kebingungan, Home Office meminta maaf atas kesalahan tersebut.

"Kami telah berbicara dengan Holmberg untuk meminta maaf atas hal ini dan meyakinkannya bahwa dia bisa tetap di Inggris," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara mengatakan sekitar 100 surat serupa telah terkirim.

"Kami menghubungi setiap orang yang menerima surat ini untuk menjelaskan bahwa mereka dapat mengabaikannya. Jelas bahwa hak warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris tetap tidak berubah," katanya.

Inggris sedang bernegosiasi dengan Uni Eropa mengenai status masa depan warga negara Eropa yang tinggal di Inggris dan Inggris di Uni Eropa setelah Brexit.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye Brexit dan Perdana Menteri Theresa May berjanji untuk mengurangi jumlah warga negara Uni Eropa yang pindah ke Inggris, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Mesir kritik keputusan AS pangkas bantuan

Kairo (CB) - Mesir pada Rabu (23/8) mengkritik keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menahan beberapa bantuan militer sementara delegasi AS termasuk penasihat presiden Jared Kushner mengunjungi Kairo untuk pertemuan tentang proses damai di Timur Tengah.

Keputusan untuk menahan bantuan keuangan dan militer cukup mengejutkan setelah Presiden Donald Trump menjanjikan hubungan yang kuat dengan sekutu utama AS itu setelah hubungan keduanya memburuk di bawah pemerintahan pendahulunya Barack Obama.

Delegasi AS bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Rabu menurut juru bicaranya, setelah pertemuan itu dibatalkan tanpa penjelasan dari jadwal sang menteri yang dikirim kepada wartawan.

Presiden Abdel Fattah al-Sisi juga bertemu dengan delegasi tersebut, ujar juru bicaranya Alaa Yooussef kepada AFP.

Kantor kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, menyebutkan bahwa perundingan itu fokus pada upaya peningkatan hubungan bilateral dan membangkitkan kembali perundingan damai Israel dan Palestina, tanpa menyinggung pengurangan bantuan.

Namun Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan bahwa Kairo "menyesalkan keputusan" untuk mengurangi bantuan yang dialokasikan di bawah program bantuan AS dan menahan pencairan bantuan militer lain.

Kementerian memberikan rincian informasi mengenai pemangkasan bantuan itu, namun media-media AS melaporkan Washington pada Selasa menolak pengucuran bantuan 96 juta dolar AS dan menahan pendanaan militer 195 juta dolar AS untuk Mesir karena keprihatinan mengenai rekam pemenuhan hak asasi manusianya.

"Mesir menganggap langkah ini sebagai kesalahan menilai sifat hubungan strategis yang mengikat kedua negara selama puluhan tahun" menurut Kementerian Luar Negeri.

Menurut kementerian tindakan itu "bisa berdampak negatif".

New York Times mengutip Departemen Luar Negeri AS yang menyebut tindakan itu dilakukan menyusul kurangnya kemajuan dalam pemenuhan hak asasi manusia dan penetapan aturan baru mengenai kegiatan organisasi-organisasi non-pemerintah.

Sisi pada Mei mengesahkan undang-undang tentang lembaga swadaya masyarakat yang antara lain meliputi pelarangan studi-studi yang dilakukan tanpa terlebih dulu mendapat  izin dari negara, dengan denda besa bagi pelanggarannya.

Credit  antaranews.com

Libya minta Menlu Inggris bantu cabut embargo senjata

Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj (kedua kiri) (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca Syurkani/foc/par/16).

Tripoli (CB) - Kepala pemerintahan kesatuan Libya Fayez al-Sarraj, Rabu (23/8), mendesak Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson yang sedang berkunjung untuk membantu mencabut embargo senjata oleh PBB yang diberlakukan sejak revolusi Libya pada 2011.

Sarraj meminta dukungan pemerintah Inggris untuk mempercepat pencabutan embargo, menurut pernyataan pemerintah kesatuan setelah perundingan mereka di Tripoli.

Sarraj mengatakan bahwa langkah tersebut akan membantu "mempersenjatai dan memperlengkapi penjaga pantai (Libya) serta penjaga perbatasan untuk melaksanakan misi mereka melawan penyelundup, khususnya pelaku perdagangan manusia,” katanya.

Keduanya mendiskusikan pertempuran melawan keimigrasian ilegal dan kerja sama antara dua negara mereka dalam bidang keamanan, kesehatan, energi dan pendidikan.

Johnson menekankan dukungan London untuk upaya mencapai kesepakatan antara dua otoritas rival Libya, tambah pernyataan pemerintah kesatuan.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang dipimpin Sarraj dan didukung oleh PBB kesulitan untuk memberlakukan kewenangan mereka di Libya di tengah perlawanan dari pemerintahan rival yang didukung oleh petinggi militer Khalifa Haftar.

Sarraj bertemu Haftar di dekat Paris pada Juli dalam upaya mencapai kesepakatan di negara yang didera konflik tersebut.

Credit  antaranews.com

NASA Sebut Planet Nibiru Ada, Teori Konspirasi Kiamat Benar?

Ilustrasi kiamat 28 September 2015. Truthernews.com.

CB, Jakarta - Sebuah laporan milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan bahwa Planet Nibiru, yang dipercaya kaum penganut teori konspirasi kiamat, adalah nyata. Bagi kaum penganut teori tersebut, keberadaannya berpotensi menimbulkan kehancuran.

Laporan tersebut, seperti dilansir dari laman disclose.tv dipublikasikan NASA pada 1998. Dalam laporan tersebut tertulis, ada sebuah planet misterius di dekat Pluto. Planet yang disebut NASA dengan nama Planet X itu dipercaya sebagai Planet Nibiru.

Planet X atau Planet Nibiru disebut memiliki ukuran lebih besar dari Bumi dan mengorbit lebih lama. NASA memperkirakan periode orbit planet tersebut sekitar 3.600 tahun.



Dalam laporan itu terungkap bahwa NASA dan pemerintah Amerika sudah mengetahui keberadaan Planet Nibiru selama bertahun-tahun. Planet Nibiru dikenal juga sebagai Planet Nine. Dokumen rahasia NASA mengungkap bahwa Planet Nine telah mengganggu orbit planet lainnya.


Saat ini, planet tersebut diduga memancarkan gelombang partikel energi plasma yang bisa mengganggu aliran inti bumi. Gangguan tersebut kemungkinan akan memicu perubahan besar dan membahayakan bagi iklim Planet Biru kita.

Efek dari Planet Nibiru disebut sudah terasa di Bumi. Buktinya, terjadi peningkatan kegiatan seismik dan volkanik, pola cuaca yang aneh, dan peningkatan bencana alam. Aktivitas meteorologi ini diprediksi akan bertambah buruk sebelum 1 Januari 2017.



Planet Nibiru juga disebut akan menyebabkan pergeseran kutub karena kekuatan gravitasinya. Artinya, dua per tiga dari populasi manusia akan musnah. Sebanyak dua per tiga dari mereka yang bertahan hidup diprediksi akan punah enam bulan kemudian akibat kelaparan.

Informasi mengenai keberadaan Planet Nibiru dan ancamannya disebut sudah menjadi pengetahuan umum bagi personel NASA dan pegawai di Pentagon, serta beberapa anggota CIA. Namun lembaga pemerintah tersebut memilih menyimpan informasi mengenai Planet Nibiru tersebut dari publik untuk menghindari kepanikan.

Credit  tempo.co

Pine Gap Australia Pasok Data Intelijen Soal Indonesia ke Amerika

TEMPO/ Imam Yunni.

CB, Canberra - Sejumlah dokumen yang diperoleh dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) menyebutkan markas intelijen Australia, Pine Gap, digunakan Amerika untuk memasok informasi tentang negara-negara di Asia, Pasifik bahkan Afrika termasuk Indonesia.  

Menurut Edward Snowden, pengungkap aib NSA, markas penyedia informasi intelijen itu berdiri di kawasan terpencil sekitar 20 kilometer di luar Kota Alice Spring, Australia.

Snowden menjelaskan, informasi intelijen tersebut selanjutnya digunakan militer Amerika termasuk oleh pasukan khusus untuk melakukan serangan terhadap kelompok bawah tanah dan gempuran drone, pesawat tanpa awak,  di berbagai belahan dunia.



Dokumen tersebut menerangkan, militer Amerika melakukan berbagai serangan kontroversial dengan drone meskipun mendapatkan protes karena menewaskan warga sipil di Afganistan, Pakistan, Somalia dan Suriah selama bertahun-tahun.


Selain itu, di bawah arahan Amerika, Australia memberikan laporan hasil penyadapan telepon di negara-negara yang menjadi sasaran antara lain Indonesia, Singapura, dan Malaysia dari markas ini.

"NSA setuju Autralia mendapatkan tanggung jawab memberikan laporan dari berbagai wilayah di Pasifik, termasuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia berdasarkan kemampuan bahasa dan geografi," bunyi dokumen mengenai peran Pine Gap.



Seorang dosen dari Universitas Melbourne, Richard Tanter, mengatakan, dia membenarkan adanya dokumen yang terungkap di publik bahwa Australia turut membantu Amerika dalam operasi militer berdasarkan informasi intelijen.

"Dokumen itu menyebutkan penyadapan telepon dilakukan di seluruh dunia mulai dari Pasifik hingga Afrika," katanya sebagaimanan dikutip ABC.

Laporan lain mengatakan, pangkalan intelijen Pine Gap dijalankan oleh  Australia dan Amerika sejak 1970-an.

Pergerakan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, juga tak lepas menjadi sasaran spionase Pine Gap di tengah meningkatnya program peluncuran rudal nuklir yang sedang dijalankan negeri komunis itu.

Untuk operasi perang di Timur Tengah dan Pakistan, Pine Gap berperan menyediakan data serangan drone di daerah konflik. Markas intelijen ini juga memiliki akses satelit yang dapat memata-matai hampir seluruh  negeri itu.

Credit  tempo.co

N219 Diklaim Lebih Canggih dan Murah Dibanding Twin Otter Kanada

Foto: detikBandung

Bandung - Pesawat N219 yang dibuat PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN diklaim lebih unggul dibanding pesawat sekelasnya seperti DHC-6 Twin Otter dari Kanada. Mulai dari sisi desain hingga harga jual yang lebih murah.

"Kelebihan dengan Twin Otter, desain (N219) lebih baru. Twin Otter desainnya tahun 80-an. Paling penting juga pesawat ini memiliki kemampuan low speed maneuverability. Dengan kecepatan rendah pesawat ini masih bisa melakukan manuver," ucap Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo saat ditemui usai pelaksanaan uji terban ke dua Pesawat N219, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (22/8/2017).

Selain itu, Arie mengungkapkan Pesawat N219 tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang untuk melakukan take off maupun landing hanya sekitar 300 meter saja. Sementara Twin Otter membutuhkan landasan pacu sepanjang kurang lebih 600 meter.

"Pesawat ini cocok untuk di Indonesia Timur. Yang mampu memang Twin Otter. Tapi kita bikin yang lebih mampu lagi," kata Arie.

Dalam segi mesin, meski hampir serupa namun teknologi avionik yang dikembangkan PT DI lebih modern. Garmin G-1000 dengan Flight Managemen System yang ada di dalamnya sudah terdapat Global Positioning System (GPS), sistem autopilot, dan sistem tanda bahaya.

Untuk harga, Arie menyebut harga satu unit Pesawat N219 rencananya akan dibanderol sebesar US$ 6 juta atau setara Rp 83 miliar. Harga ini jauh lebih murah dibanding Pesawat Twin Otter yang harganya mencapai US$ 7-8 juta.

"Kita bikin harganya lebih murah dikit dari Twin Otter," ujarnya.

Namun sebelum diproduksi secara masal, Pesawat N219 masih harus melakukan serangkaian uji kelayakan hingga mendapat Type Certificate. Type Certificate ini adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan DKPPU Kementrian Perhubungan.

"Harapannya kita 2019 sudah masuk dan memasarkan," tandasnya.

Untuk diketahui, Pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.



Credit  finance.detik.com

PTDI Siap Produksi 24 Pesawat N219 Tiap Tahun

Foto: Wisma Putra

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi pesawat N219 sampai 24 unit per tahun. Namun untuk mencapai target tersebut sejumlah proses dan tahapan yang perlu dilalui.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menuturkan setelah melakukan serangkaian uji terbang diharapkan pesawat N219 sudah bisa diproduksi di akhir 2018. Sehingga pada 2019, diharapkan sudah berhasil memproduksi sebanyak 6 unit pesawat.

Di tahun berikutnya, kata Budi, jumlah produksi tersebut akan terus ditingkatkan sebanyak 12 unit pesawat sampai 24 pesawat setiap tahunnya. Dengan jumlah produksi tersebut biaya produksi akan semakin ekonomis dan bisa menguntungkan bagi perusahaan.

"Kita selesaikan akhir tahun depan (uji terbang). Kita produksi (akhir) 2018, 2019 mulai terbang tapi itu paling produksinya 6 pesawat. Terus naik jadi 12 pesawat. Target kami ini naik 24 pesawat per tahun produksinya," kata Budi, ditemui usai flight test ke dua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017).


Menurut dia, untuk memproduksi secara pesawat hasil pengembangan bersama LAPAN pihaknya tidak perlu melakukan penambahan investasi baik dari alat dan juga aset. Saat ini saja, kata dia, kemampuan produksinya bisa mencapai 12 unit per tahun.

Pasalnya, Budi menjelaskan, sistem produksi pesawat (zig) untuk pembuatan purwarupa pesawat N219 bisa digunakan untuk melakukan produksi. Sehingga tidak perlu melakukan penambahan investasi.

"(Produksi) sampai 12 unit per tahun (fasilitas) yang ada sekarang cukup. Meski mesin zig dibuat untuk produksi prototipe, tapi mampu untuk produksi. Ini beda ketika dulu kami memproduksi N250, zig prototipe dan produksi berbeda," ujarnya.

Sementara agar mampu memproduksi sebanyak 24 unit pesawat per tahun memang perlu menambah kawasan assembly atau perakitan. Namun hal itu bisa disiasati dengan memanfaatkan sejumlah hanggar kosong. Sehingga tidak perlu ada cost yang dikeluarkan terlalu besar.

"Untuk 24 unit per tahun memang perlu ada penambahan. Tapi ada hanggar kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terlalu besar investasinya," ujarnya.

Sejauh ini, dia menambahkan telah banyak perusahaan yang berminat membeli pesawat N219. Bahkan ada satu perusahaan asal dalam negeri yang ingin memesan 50 unit pesawat N219.

Tapi pihaknya, belum berani melakukan kontrak karena pesawat tersebut masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendapat Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.



Credit  finance.detik.com

Sudah Ada Perusahaan Berniat Mau Borong 50 Unit Pesawat N219

Foto: detikBandung

Bandung - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN sukses menjalani uji terbang keduanya. Pesawat karya anak bangsa ini sudah diminati banyak pembeli khususnya pasar dalam negeri.

Bahkan Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengungkapkan telah ada salah satu perusahaan dalam negeri yang berniat membeli 50 unit pesawat N219. Namun dia belum mau menyebut nama perusahaan tersebut.

"Beberapa airline sudah menelpon saya ingin menjadi costumer pertama. Menurut saya, saya perlu kan launching costumer yang mau sekitar 50 buah (pesawat) dan ini sudah ada yang mau. Tapi enggak boleh disebut karena masih negosiasi," kata Budi, ditemui usai flight test kedua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (22/8/2017).

Selain itu, pihaknya juga belum berani untuk melakukan kontrak atau melakukan penjualan karena Pesawat N219 masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendpat Type Certificate dari Direktorar Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Type Certificate ini adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan DKPPU Kementrian Perhubungan. Targetnya Type Certificate ini didapat 2018 mendatang sehingga bisa segera melakukan produksi secara masal.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk pangsa pasarnya sendiri, Budi menyatakan untuk sementara pihaknya melirik pasar dalam negeri terlebih dulu. Karena kebutuhan dalam negeri cukup besar. Setelah itu pihaknya akan mulai melirik pasar luar negeri.




Credit  finance.detik.com

Apakah Obama Boleh Menerima Kartu Diaspora Indonesia?

Salah satu kriteria untuk mendapat Kartu Diaspora adalah warga asing yang orang tuanya WNI. (EPA)

Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia rencananya akan mengeluarkan Kartu Diaspora bagi warga Indonesia yang menetap di luar negeri, termasuk di antaranya TKI dan kelompokeksil, maupun warga asing dengan orang tua Indonesia.
Tapi apa sebenarnya manfaat kartu? Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Kartu Diaspora, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pekan lalu.
Yang berhak mendapatkan?
Kartu Diaspora juga disebut dengan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau KMI-LN, akan diberikan kepada empat kategori warga.

1. WNI yang sudah tinggal di luar negeri secara permanen yang memiliki kartu izin tinggal (residence permit) atau WNI yang sudah menetap lebih dari dua tahun dan akan menetap permanen di suatu negara.
2. Mantan WNI yang mengambil kewarganegaraan baru
3. Anak mantan WNI
4. WNA yang orang tuanya adalah WNI

Berdasarkan kriteria di atas, maka TKI dan eksil juga dapat dapat mendaftar untuk mendapatkan kartu ini. Dan bisa jadi secara teoritis mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memenuhi syarat pula untuk mendapatkanya karena ayah angkatnya adalah warga negara Indonesia.

Dengan fungsi sebagai kartu pengenal, maka yang mau mendaftar harus berusia di atas 18 tahun.
Namun pelajar yang bersekolah di luar negeri dan dan cucu dari mantan WNI tidak berhak mengajukan diri untuk mendapatkan Kartu Diaspora.
Mengapa dikeluarkan?
Niniek Kun Nasyatie, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri -yang mengeluarkan kartu ini- menjelaskan kartu merupakan 'satu pengakuan dari pemerintah bahwa diaspora itu eksis dan bisa berperan'.
"Kalau kita memiliki basis data yang baik tentang sebaran potensi diaspora kita di luar negeri, itu kan juga akan bermanfaat bagi kita, terutama yang memiliki keahlian."

Kartu Diaspora diharapkan akan bermanfaat bagi para TKI karena paspor mereka sering berada di tangan majikan. (AFP)

Pada akhirnya, pemerintah berharap dapat bersinergi dengan diaspora Indonesia di luar negeri.
"Mempromosikan indonesia lewat jejaringnya, menjadi agen ekonomi kita. Tentu butuh take and give. Ya lewat kartu diaspora."
Apa manfaatnya?
Niniek mengatakan bahwa manfaat utama kartu adalah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia.
"Fasilitasnya, misalnya, jika syarat untuk membuka perusahaan di Indonesia adalah KTP atau Kartu Keluarga, maka KMI-LN ini bisa dijadikan pengganti persyaratan tersebut," papar Niniek.
Dia menambahkan fasilitas-fasilitas dari Kartu Diaspora akan ditentukan oleh lembaga atau kementerian terkait.
Manfaatnya juga tak tertutup bagi para TKI dan kelompok eksil karena kartu -menurut Ninik- bisa pula menjadi alat perlindungan.
"Mereka kadang-kadang kan bisa kehilangan dokumen, paspor disita, dan sebagainya. Kartu ini mengidentifikasi dia sebagai warga negara Indonesia, sah punya izin tinggal dan sebagainya, datanya ada di kita," kata Niniek.
"Sehingga nanti dia bisa datang ke perwakilan, paspor saya hilang, karena itu sistemnya online dan bukan fisik sehingga bisa simpan di mana saja."

Salah satu manfaat kartu adalah mengizinkan para diaspora berinvestasi di sektor properti di Indonesia. (SONNY TUMBELAKA/AFP/Getty Images)

Bagi para eksil, Kartu Diaspora juga akan mempermudah akses masuk mereka ke Indonesia.
"Dengan kartu ini kita berharap imigrasi bisa menggunakannya sebagai referensi karena datanya sudah masuk. Jadi tidak setiap kali dia harus berikan dokumen pendukung lagi mengajukan visa lagi. Tinggal dengan kartu ini."
"Kemlu dan Imigrasi harus punya MOU (memorandum of understanding) mengenai hal ini."
Dalam waktu dekat Kemlu juga akan bekerjasama dengan perbankan nasional, yang diharapkan dapat menawarkan 'benefit' kepada para pemegang kartu, termasuk TKI.
"Misalnya ingin mengirim remitensi melalui online banking, akan 5% lebih murah, misalnya, dibanding dengan cara lain."
Bagaimana caranya?
Cukup sederhana dengan mendaftarkan diri lewat situs internet Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Anda akan diminta mengisi formulir secara online dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung.
Langkah terakhir adalah mendaftarkan diri atau menyerahkan permohonan ke perwakilan RI terdekat dari domisili pemohon kartu.



Credit  detik.com

PT Pindad dan Dirgantara Indonesia Akan Direlokasi ke Lahan Baru Seluas 10.000 Ha

Petugas memeriksa ekskavator Pindad Excava 200 warna kuning yang baru selesai diproduksi PT Pindad, di kawasan industri PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (4/8/2017). Pindad Excava 200 warna kuning ini adalah pesanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22 unit. Pindad Excava 200 merupakan ekskavator buatan dalam negeri pertama yang diharapkan mampu mendongkrak kemampuan industri nasional dalam memproduksi alat berat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)



CB, JAKARTA - Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang masuk sektor industri strategis akan direlokasi ke satu tempat yang lokasinya terintegrasi.
Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mencontohkan, fasilitas pabrik yang dimiliki PT Pindad di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat ini lokasinya tidak begitu luas untuk sebuah pabrik persenjataan.

"Ini kan tempatnya kecil, perlu direlokasi ke tempat. Ke satu lokasi yang ada pelabuhan, bandara dan sebagainya," ujar Gatot Nurmantyo di acara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)  di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Di kesempatan sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan lokasi seluas 10.000 ha yang cocok untuk dijadikan pusat pengembangan indutri strategis, termasuk untuk PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI).
"Saya sudah siapkan sepuluh ribu hektar untuk PT DI Pindad ada PT PAL. Nanti pindah ke situ," katanya.

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo (paling kanan) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) saat memaparkan rencana relokasi PT Pindad, PT Dirgantara dan PT PAL ke lokasi yang terintegrasi di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Ia menyebutkan, fasilitas pabrik Pindad saat ini hanya sekitar 30 - 40 ha di Kabupaten Bandung. Di lokasi baru, PT Pindad akan mendapatkan lahan seluas 3000 ha.
"Nanti kita kasih tiga ribut hektar, lebih gede kan."

Di mana lokasi baru tersebut, Ryamizard Ryacudu enggan membeberkan. Ia menyebut lokasi itu sudah ada dan saat ini tengah diatur bagaimana memindahkan fasilitas produksi industri strategis tersebut ke lokasi yang baru.





Credit  tribunnews.com

Markas Pindad dan PT DI Bakal ‎Pindah ke Lampung

CB, Jakarta - Pemerintah tengah mendorong perkembangan industri pertahanan guna mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir produk-produk pertahanan atau alutsista. Dukungan ini ditunjukkan dengan merelokasi pabrik produsen alat-alat pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), dan PT PAL.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, dalam meningkatkan industri pertahanan nasional, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting. Selain itu, memindahkan basis perusahaan yang selama ini memproduksi alat-alat pertahanan.
"Membenahi yang sudah tidak feasible lagi, industri seperti PT Pindad di Bandung, kan tempatnya kecil. Jadi perlu direlokasi ke lokasi yang dekat dengan pelabuhan, bandara, dan lainnya," kata Gatot saat menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku KKIP di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Hal ini dibenarkan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Ia mengatakan, pemerintah akan merelokasi pabrik PT DI, dan Pindad dari Bandung, Jawa Barat serta PT PAL di Surabaya Jawa Timur. Lampung merupakan lokasi yang dipilih sebagai basis produksi ‎tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
"PT DI, PAL, Pindad nanti pindah dari situ (Bandung dan Surabaya). Setelah ini saya mau ke Lampung untuk melihat," tutur Ryamizard.
‎Menurutnya, pemerintah sedang mencari tanah atau lahan di Lampung seluas 10 ribu hektare (ha). Pemerintah akan memberikan lahan ribuan ha kepada tiga BUMN tersebut untuk meningkatkan produksi dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional.
"Kalau lahan sudah didapat 10 ribu ha, bah‎kan kalau lebih dari itu lebih bagus. Karena sekarang kan Pindad luasnya cuma 26 ha sampai 40 ha, tapi nanti kita kasih sekitar 3 ribu ha. Lebih besar kan," jelasnya.
Menhan mengaku, rencana relokasi pabrik Pindad, PAL, dan PT DI masih dalam proses. Targetnya segera, dan relokasi ini akan dibiayai dari anggaran negara.

"Ini masih proses, butuh waktu 2-3 tahun, tapi kita harap bisa secepatnya. Untuk anggaran belum tahu, yang pasti dari negara. Karena kalau lima tahun lagi (realisasi pemindahan), tidak akan ada lagi tanahnya, jadi harus cepat," pungkas Ryamizard.







Credit  Liputan6.com

Temui Putin, PM Israel Ancam Menindak Militer Iran di Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) saat menemui Presiden Rusia Vladmir Putin di Sochi, Rabu (23/8/2017). Foto/REUTERS

 

SOCHI - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menindak militer Iran di Suriah untuk mencegah ekspansi yang lebih luas. Ancaman itu disampaikan Netanyahu ketika menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi.

Rusia telah melakukan intervensi dalam perang sipil Suriah sejak tahun 2915 untuk membela sekutunya Presiden Suriah Bashar al-Assad pada tahun 2015. Selain Rusia, Iran, milisi Hizbullah Libanon dan milisi Syiah lainnya juga membela Assad.

Israel khawatir kemenangan Assad dalam perang sipil—termasuk terhadap ISIS—pada  akhirnya bisa membuat militer Iran tinggal secara permanen di Suriah. Hal itu membuat Israel cemas karena selama ini merasa terancam oleh Teheran.

Dalam pertemuan dengan Putin di resor Sochi di kawasan Laut Hitam, Netanyahu mengatakan bahwa Iran berjuang untuk memperkuat pengaruhnya dari Teluk ke Laut Tengah.

”Iran sudah dalam perjalanan untuk mengendalikan Irak, Yaman dan sebagian besar sudah dalam praktik untuk mengendalikan Libanon,” kata Netanyahu kepada Putin.

”Kami tidak bisa melupakan satu menit pun bahwa Iran mengancam setiap hari untuk memusnahkan Israel,” lanjut Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Kamis (24/8/2017).

“Israel menentang penguatan terus-menerus Iran di Suriah. Kami pasti akan membela diri dengan segala cara melawan (militer Teheran) dan ancaman apapun.”

Sejalan dengan lobi PM Netanyahu terhadap Moskow, Israel juga telah berusaha meyakinkan Washington bahwa Iran dan mitra gerilyanya menimbulkan ancaman umum yang lebih besar di wilayah Timur Tengah.

”Membawa kaum Syiah ke dalam lingkungan Sunni pasti akan memiliki banyak implikasi serius baik berkaitan dengan pengungsi maupun tindakan teroris baru,” kata Netanyahu.

”Kami ingin mencegah perang dan karena itulah lebih baik menaikkan alarm lebih awal untuk menghentikan kemunduran.”

Sementara itu, Putin dalam pertemuan yang disaksikan para wartawan tidak menanggapi ancaman Netanyahu terhadap militer Iran di Suriah. 

Namun Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa zona de-eskalasi yang didirikan di Suriah, di mana Iran menjadi penjamin bersama Turki dan Rusia, telah menghasilkan kemajuan nyata dalam perjalanan untuk mengakhiri perang tragis di Suriah.

”Kami tahu posisi Israel terhadap Iran, tapi kami pikir Iran di Suriah memainkan peran yang sangat konstruktif,” kata Nebenzia.





Credit  sindonews.com

Bangun Pangkalan Militer di Suriah, Netanyahu Peringatkan Iran

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/Istimewa

JERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim peringatan kepada Iran terkait niatannya untuk membangun basis militer di Suriah. Menurutnya hal itu akan menimbulkan masalah bagi Israel dan seluruh Timur Tengah.

"Agresi Iran belum mereda setidaknya mengikuti kesepakatan nuklir," kata perdana menteri garis keras itu.

"Ini juga menimbulkan masalah tidak hanya bagi Israel tapi juga untuk semua bangsa di Timur Tengah dan seluruh dunia," tudingnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (23/8/2017).

Pernyataan itu dilontarkan Netanyahu sehari sebelum melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kota Sochi, Laut Hitam

Netanyahu mengatakan bahwa kepala badan intelijen nasional Mossad, Yossi Cohen, dan kepala Dewan Keamanan Nasional, Meir Ben-Shabbat, akan bergabung dengannya dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan tersebut akan berfokus pada upaya percepatan Iran untuk membangun kehadiran militer di Suriah," kata Netanyahu.

Israel dan Rusia sepakat untuk mengkoordinasikan tindakan militer di Suriah untuk menghindari bentrokan yang tidak disengaja dua tahun lalu. Sejak itu, Netanyahu dan Putin mengadakan beberapa pertemuan di Rusia.

Para pemimpin Israel secara konsisten menunjukkan kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah sebagai sumber keprihatinan.

Pada lebih dari satu kesempatan, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel tidak mengizinkan basis Iran di samping perbatasannya dengan Suriah. Dia juga telah meminta Putin untuk tidak membiarkan situasi semacam itu jika terjadi kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri konflik enam tahun di Suriah.

Kunjungan Netanyahu ke Rusia terjadi di tengah serangkaian kemenangan tentara Presiden Bashar al-Assad dan sekutunya, Iran dan Hizbullah. 

Credit  sindonews.com

Kandidat Kanselir: Senjata Nuklir AS Harus Hengkang dari Jerman

Pangkalan militer Buechel, Jerman, lokasi penempatan sekitar 20 hulu ledak nuklir AS. Foto/Wikipedia

BERLIN - Kandidat Kanselir Jerman dari Partai Demokrat Sosial (SPD) Martin Schulz mengatakan, senjata nuklir Amerika Serikat (AS) harus dikeluarkan dari wilayah Jerman. Dia juga menyerukan diakhirinya ”spiral persenjataan” yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

”Sebagai (kandidat) Kanselir Jerman saya akan memperjuangkan penarikan senjata nuklir yang ditempatkan di Jerman,” kata pemimpin SPD itu di Trier, dalam sebuah kampanye.

Menurut laporan kantor berita DPA, sekitar 20 hulu ledak nuklir AS saat ini ditempatkan di sebuah pangkalan militer di Buechel, Jerman.

Schulz menjelaskan bahwa dia tidak seperti Angela Merkel, Kanselir Jerman saat ini. Dia sangat menentang tuntutan Presiden Trump bahwa setiap anggota NATO harus meningkatkan pengeluaran anggaran pertahanannya.

”Trump menginginkan persenjataan nuklir. Kami menolaknya,” kata Schulz, yang menambahkan bahwa posisinya juga berlaku untuk krisis Korea Utara.

”Lebih dari sebelumnya, konflik Korea Utara mengindikasikan perlunya pembatasan senjata, terutama perlunya perlucutan senjata nuklir,” papar Schulz, yang dilansir Kamis (24/8/2017).

Schulz dalam sebuah wawancara dengan RTL bulan ini menilai level Trump sebenarnya turun ke tingkat seperti diktator Korea Utara Kim Jong-un.

Berlin baru-baru ini mendukung sebuah rencana yang digagas Rusia dan China untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Secara khusus, Moskow dan Beijing menyerukan penghentian latihan perang gabungan AS dengan Korea Selatan. Sebagai gantinya, Korut harus membekukan program senjata nuklirnya. Namun, usulan kedua negara tersebut ditolak oleh Washington.

Credit  sindonews.com

Trump Ancam 'Bubarkan Pemerintah' demi Membangun Tembok AS-Meksiko

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump menemui para pendukungnya di Pheonix, Arizona, Selasa (22/8/2017) waktu setempat. Foto. Foto/Fox News

PHEONIX - Presiden Donald Trump mengancam akan “membubarkan pemerintahnnya” jika Kongres mencegahnya untuk membangun tembok pemisah Amerika Serikat (AS)-Meksiko. Pembangunan tembok perbatasan ini merupakan janjinya selama kampanye pemilu presiden 2016.

”Percayalah, jika kita harus menutup pemerintahan kita, kita sedang membangun tembok itu,” kata Trump di depan para pendukungnya di Phoenix, Arizona.

Para pendukung menyambut pernyataan Trump tersebut. ”Bangunlah tembok itu. Bangunlah tembok itu. Bangunlah tembok itu,” teriak massa pro-Trump, yang dilansir Fox News, semalam (23/8/2017).

Kongres yang dikuasai Partai Republik belum mengeluarkan resolusi pengeluaran seperti yang dituntut Trump untuk menjaga agar pemerintah AS tetap beroperasi penuh. Kebuntuan Kongres dan pemerintah Trump ini bisa memicu “shutdown”, kondisi tidak berjalannya pemerintahan AS karena pengeluaran anggaran tak disetujui parlemen.

Pada akhir Juli lalu, Kongres meloloskan paket resolusi pengeluaran anggaran termasuk anggaran USD1,6 miliar untuk tahap awal pembangunan tembok pemisah AS-Meksiko. Jika jadi dibangun, proyek tembok pemisah itu diprediksi menelan biaya puluhan miliar dollar AS.

Trump bersikeras untuk membangun tembok pemisah guna membendung arus imigran ilegal seperti yang dia janjikan selama kampanye pemilu presiden. Dia berjanji mulai membangun tembok mulai 1 Oktober mendatang.

”Jika presiden mengejar jalan ini, melawan keinginan baik Partai Republik maupun Demokrat, dan juga mayoritas rakyat Amerika, dia akan menuju penghentian pemerintahan, yang tidak akan disukai siapapun dan tidak akan mencapai apapun,” kata Senator Chuck Schumer. 

Credit  sindonews.com

Clapper: Menakutkan jika Trump Akses Nuklir untuk Kim Jong-un

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump menemui para pendukungnya di Pheonix, Arizona, Selasa (22/8/2017) waktu setempat. Foto. Foto/REUTERS/Joshua Roberts

WASHINGTON - James Clapper, mantan direktur intelijen nasional (DNI) Amerika Serikat (AS) meragukan kemampuan dan kebugaran Donald Trump menjadi presiden. Menurutnya, akan menakutkan jika Trump dalam kondisi bimbang mengakses kode nuklir untuk mengatasi pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Kekhawatiran mantan pemimpin intelijen era Presiden Obama ini muncul setelah Presiden Trump memimpin sebuah demonstrasi bergaya kampanye di Phoenix, Arizona, pada hari Selasa.

Clapper meragukan kondisi fisik dan kemampuan miliarder New York itu dalam memimpin AS. Terlebih, satu-satunya orang Amerika yang berhak mengakses kode nuklir untuk menyerang target hanya presiden.

Ditanya jurnalis CNN, Don Lemon, apakah kekhawatiran kondisi Trump itu bisa menjadi ancaman keamanan nasional AS, Clapper menjawab; ”Ya, tentu saja dia bisa.”

”Sekali lagi, setelah memahami tuas yang bisa dilakukan seorang presiden, sejujurnya saya khawatir, Anda tahu, itu akses terhadap kode nuklir,” ujar Clapper.

”Saya khawatir tentang aksesnya ke kode nuklir jika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan bimbang untuk mengatasi Kim Jong-un. Ini sangat menakutkan,” katanya, yang dilansir semalam (23/8/2017).

Clapper memberikan contoh hipotetis di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dapat memprovokasi Trump agar kehilangan kesabarannya.

”Sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikannya,” ujar Clapper. ”Seluruh sistem dibangun untuk memastikan respons yang cepat jika perlu. Jadi, sangat sedikit kontrol yang Anda tahu, menggunakan opsi nuklir sangat menakutkan.”

Presiden Trump di hadapan para pendukungnya di Arizona mengklaim bahwa  Kim Jong-un sudah mulai menghormati AS.

”Dan Anda melihat apa yang terjadi di Korea Utara,” kata Trump. ”Tiba-tiba, saya tidak tahu, siapa yang tahu, tapi saya bisa memberi tahu Anda, apa yang saya katakan, itu tidak cukup kuat, beberapa orang bilang itu terlalu kuat, itu tidak cukup kuat,” ujarnya mengacu pada ancaman respons “api dan amarah” AS jika Kim Jong-un menyerang AS dan sekutunya.

”Saya menghormati kenyataan bahwa dia mulai menghormati kami. Dan mungkin, mungkin tidak, tapi mungkin, sesuatu yang positif bisa terjadi,” kata Trump. 

Credit  sindonews.com

Lebih dari 100 Jet Canggih F-35 Siap Kepung Korut

Sekitar 100 jet tempur F-35 siap mengepung Korut. Foto/Istimewa

SEOUL - Jet tempur canggih milik Amerika Serikat (AS), F-35, akan lebih banyak dikirim ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Demikian laporan kantor berita Yonhap.

Pada awal 2020-an, AS, Jepang dan Korea Selatan (Korsel) dapat memiliki lebih dari 100 jet F-35 yang ditempatkan dekat dengan Korea Utara (Korut).

Skuadron jet tempur jenis stealth itu sudah ditempatkan di Marine Corps Air Station Iwakuni di Jepang. Skuadron ini telah ambil bagian dalam latihan gabungan di Korsel pada bulan Maret lalu.

Delapan pesawat tempur F-35B menunjukkan kemampuan penyerangan yang presisi selama latihan bulan Maret yang dikenal sebagai Foal Eagle.

Angkatan Udara AS juga menempatkan jet tempur F-35A dari Skuadron Tempur ke-34 ke Pangkalan Udara Kadena di Pangkalan Angkatan Udara Okinawa, Jepang, dan Osan di Korsel pada akhir 2017.

"Sebanyak 40 pesawat tempur F-35 akan dikirim ke Korea Selatan pada 2021," menurut Yonhap seperti disadur dari laman UPI, Rabu (23/8/2017).

F-35 Lightning II keluaran Lockheed Martin mempunyai kecepatan maksimum Mach 1.6. Pesawat ini adalah pesawat tempur multirole satu tempat duduk tunggal, yang dapat digunakan oleh negara puluhan di Asia Timur Laut.

F-35A dapat dilengkapi dengan empat rudal, termasuk dua GBU-31 Joint Direct Attack Munition dari darat ke darat dan dua rudal udara ke udara AIM-120C.

Korea Utara (Korut) sendiri telah mengakuisisi sistem radar untuk mempersiapkan kemungkinan serangan F-35A dan telah mengerahkan lebih dari 40 rudal SA-5 Gammon ke darat di dekat Pyongyang, menurut laporan tersebut. 

Credit  sindonews.com