Rusia menuding kelompok militan dan White Helmets menyiapkan serangan kimia baru di Idlib, Suriah. Foto/Ilustrasi/Istimewa
NEW YORK
- Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan, militan
dan White Helmets sedang mempersiapkan serangan kimia baru di Idlib,
Suriah.
"Kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham sekarang pada
dasarnya mengendalikan 90 persen provinsi, dan para teroris melanjutkan
serangan provokatif mereka terhadap pasukan pemerintah," kata Nebenzia.
"Kami
sangat prihatin dengan informasi baru yang menyatakan bahwa para
pejuang Hayat Tahrir al-Sham dengan dukungan White Helmets yang terkenal
sedang mempersiapkan acara-acara baru dengan menggunakan unsur-unsur
beracun," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).
Awal
tahun ini, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa White Helmets
telah mengerahkan peralatan di beberapa rumah sakit di provinsi Idlib
Suriah untuk membuat film serangan kimia false flag dan menyalahkan
Damaskus.
Moskow dan Damaskus pada banyak kesempatan menunjukkan
bahwa White Helmets telah melakukan sejumlah provokasi di Suriah yang
melibatkan penggunaan senjata kimia untuk menyalahkan pemerintah Suriah
dan memberi negara-negara Barat pembenaran untuk intervensi di Republik
Arab itu.
LSM yang terkenal itu berulangkali tertangkap basah
melakukan pementasan dan pembuatan film serangan false flag. April lalu,
kelompok itu mempublikasikan rekaman yang menampilkan para dokter di
rumah sakit Douma merawat pasien yang menderita serangan kimia oleh
Angkatan Darat Suriah.
Laporan-laporan tentang penggunaan
bahan-bahan kimia yang diklaim di Ghouta Timur muncul pada 7 April 2018
di beberapa media, mengutip militan di darat.
Sejumlah
negara Barat, termasuk Prancis, Amerika Serikat (AS) dan Inggris,
dengan cepat menerima klaim tersebut dan langsung menuduh Presiden
Suriah Bashar al-Assad telah menjatuhkan bom klorin pada warga sipil.
Damaskus dengan keras membantah tuduhan itu, mengecam serangan tersebut
sebagai provokasi bertahap untuk membenarkan potensi intervensi asing.
Idlib
sendiri adalah salah satu wilayah Suriah terakhir di mana militan,
termasuk teroris Jabhat Nusra, masih dilaporkan aktif. Selain itu,
banyak militan telah dibawa ke wilayah itu dari daerah lain di bawah
kesepakatan dengan pihak berwenang.
MOSKOW
- Rusia balik menyerang Amerika Serikat (AS) saat didesak untuk menarik
pasukannya dari Venezuela. Moskow mendesak Washington untuk memenuhi
janjinya untuk menarik pasukan di Suriah sebelum memberikan pernyataan
tentang tentara Rusia di Venezuela.
Juru bicara Kementerian Luar
Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Presiden Donald Trump harusnya
terlebih dahulu memenuhi janjinya untuk menarik pasukan AS dari Suriah
sebelum menyerukan Rusia untuk "keluar" dari Venezuela.
"Sebelum
memberikan saran kepada seseorang untuk pergi dari suatu tempat, Amerika
Serikat perlu menerapkan konsepnya sendiri untuk menarik diri,
khususnya, dari Suriah. Sebulan telah berlalu. Saya ingin mereka
mengklarifikasi apakah mereka telah menarik atau tidak? Sebelum
mengambil alih kepentingan sah negara-negara lain, saya akan menyarankan
pemerintah AS memenuhi janji yang dibuat kepada masyarakat
internasional", kata Zakharova seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).
Zakharova menyatakan AS memicu kekacauan global dengan langkah-langkah yang kacau dan tak terduga.
Zakharova
juga mengatakan bahwa negara-negara Barat bersikap munafik ketika
mereka mengklaim bahwa Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi
bagaimanapun juga membekukan rekening bank Caracas di seluruh dunia.
"London,
struktur perbankan dunia, di bawah tekanan dari Washington, telah
membekukan, mencuri USD30 miliar, dan sekarang mereka menawarkan bantuan
kemanusiaan, obat-obatan, makanan dengan uang receh milik negara ini.
Dan kemunafikan global ini fantastis," kata Zakharova.
Pada
hari Sabtu, sekelompok personel militer Rusia tiba di Ibu Kota
Venezuela, Caracas, untuk ambil bagian dalam konsultasi dengan para
pejabat negara mengenai kerja sama industri pertahanan. Menurut laporan
media, sekitar 100 staf militer Rusia tiba di Caracas dengan naik dua
pesawat, yang juga mengantarkan 35 ton kargo.
Trump
mengatakan pada pertemuan di Gedung Putih pada hari Rabu bahwa Rusia
harus keluar dari Venezuela. Ketika ditanya bagaimana hal itu dapat
dilakukan, dia menambahkan bahwa semua opsi terbuka.
Pasukan AS telah beroperasi di Suriah sebagai bagian dari koalisi
internasional untuk memerangi kelompok teroris ISIS selama sekitar lima
tahun tanpa izin dari Damaskus atau Dewan Keamanan PBB. Trump
mengejutkan sekutunya pada bulan Desember dengan mengumumkan penarikan
2.000 tentara dari Suriah.
Pul-e-Alam, Afghanistan (CB) - Seorang pemimpin senior Taliban
telah ditahan di Provinsi Logar pada Selasa (26/3), sementara dua orang
lagi ditahan di Provinsi Nangarhar.
Juru Bicara Direktorat Keamanan Logar Shahpoor Ahmadzai mengatakan
kepada Bakhtar News Agency mengatakan Qari Fareed --seorang pemimpin
senior Taliban-- telah ditangkap bersama senjata apinya di Wilayah
Dehdoshanba, Kota Pul-e-Alam, Provinsi Logar.
Menurut Ahmadzai, sebagaimana dilaporkan BNA --yang dipantau Antara di
Jakarta, Rabu malam, Qari Fareed adalah salah seorang pemimpin kenamaan
Taliban dan pembunuh beberapa polisi di provinsi itu.
Sementara itu dua orang lagi telah ditangkap bersama senjata kiriman di Provinsi Nangarhar.
Kedua orang yang ditahan tersebut dicari karena menyelundupkan senjata
ringan dan berat serta peralatan militer ke tempat yang tak diketahui.
Kantor Media Provinsi Nangarhar mengeluarkan pernyataan pers yang
mengatakan orang yang ditahan itu menaruh senjata canggih di satu
kendaraan.
Belum jelas apakah kedua orang yang ditahan tersebut adalah anggota kelompok gerilyawan atas pedagang senjata.
Jumpa pers hilangnya warga Indonesia, Ruth Sitepu, di kantor KontraS, Jakarta. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CB -- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan ada dugaan seorang warga Indonesia yang bermukim di Malaysia, Rudangta Ruth Sitepu, yang raib terkait dengan rentetan kasus penghilangan paksa.
Koordinator
KontraS, Yati Andriyani, mengatakan dari aspek waktu, menghilangnya
Ruth tak bisa dilepaskan dari dua kasus orang hilang lain di Negeri
Jiran. Begitu pula dari aspek aktivitas, orang-orang yang hilang itu
punya latar belakang sebagai kelompok minoritas.
"Dari latar
belakang aktivitas semuanya mewakili dari kelompok-kelompok minoritas di
Malaysia," kata Yati dalam konferensi pers yang digelar di kantor
KontraS, Jakarta Timur, Rabu (27/3).
Ruth dan suaminya,
Joshua Hilmy, dilaporkan menghilang sejak November 2016 di Malaysia.
Joshua yang berkebangsaan Malaysia bekerja sebagai pastor. Ruth banyak
membantu kegiatan suaminya itu dengan aktivitas sosial di lingkungan
tempat tinggalnya di bilangan Petaling Jaya, Selangor.
Pada
November 2016, dua orang pemuka agama juga dilaporkan hilang di
Malaysia. Mereka adalah Amri Che Mat, seorang pemuka Syiah; serta Pastor
Raymond Koh.
Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), lembaga serupa Komnas
HAM di Malaysia, penyebab hilangnya empat orang itu sedang ditelusuri.
Yakni apakah dikarenakan penghilangan paksa atau bukan.
Untuk
kasus Amri dan Raymond, SUHAKAM sudah memastikan kasus keduanya
merupakan penghilangan paksa. Sementara untuk perkara Ruth dan Joshua
masih ditelusuri.
"Artinya kita dapat indikasi ada penghilangan paksa," imbuh Yati.
Kendati
demikian, Yati menyebut hal itu masih sebatas indikasi. KontraS bersama
kuasa hukum masih menunggu hasil penelusuran dari SUHAKAM, sembari
meminta bantuan pemerintah Indonesia.
Iman Setiawan Sitepu, adik
kandung dari Ruth, mengaku bingung. Iman dan keluarga sudah membuat
laporan ke kepolisian setempat pada Februari 2017, hingga kini laporan
itu masih belum membuahkan hasil.
Iman juga sudah melapor ke sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar
Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu keberadaan
kakaknya. Ia berharap kasus Ruth segera menemukan titik terang.
"Harapan kita agar pemerintah dapat membuat tekanan ke sana supaya ada titik terangnya," ucap Iman saat ditemui di KontraS.
Anggota Parlemen Amerika Serikat dari komunitas Muslim, Ilhan Abdullahi Omar. Foto/REUTERS/Jonathan Ernst
CALIFORNIA
- Anggota Parlemen dari komunitas Muslim, Ilhan Abdullahi Omar, kembali
membuat komentar kontroversial ketika berbicara di acara penggalangan
dana Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) di California. Politisi
perempuan ini menyerukan umat Muslim AS untuk "menaikkan neraka" di
negara tersebut.
Omar dari Partai Demokrat adalah salah satu dari
dua anggota parlemen Muslim di Kongres Amerika Serikat saat ini.
Menurutnya, seruan itu dibuat untuk membuat orang tidak nyaman dalam
menghadapi diskriminasi.
"Jadi, bagi saya, saya bilang naikkan neraka. Membuat orang tidak nyaman," kata Omar dalam pidatonya, yang dilansir Sputnik, Selasa (26/3/2019) dari Washington Times.
"Karena
inilah kebenarannya, inilah kebenarannya. Terlalu lama, kita telah
hidup dengan ketidaknyamanan menjadi warga negara kelas dua, dan terus
terang saya bosan, dan setiap Muslim di negara ini harus bosan," sambung
Omar yang disambut riuh dari hadirin.
Dia juga mengatakan
Presiden AS Donald John Trump memikul tanggung jawab atas penembakan di
dua masjid di Selandia Baru pada 15 Maret lalu.
"Alasannya saya
pikir banyak dari kita tahu ini bahwa yang menjadi lebih buruk adalah
kita akhirnya memiliki pemimpin, pemimpin dunia di Gedung Putih, yang
secara terbuka mengatakan bahwa Islam membenci kita, yang memicu
kebencian terhadap Muslim," katanya.
Omar tidak merinci apa yang
dia maksud dengan "menaikkan neraka". Namun, banyak pengguna Twitter
yang mengaku Muslim keberatan dengan pidatonya. Menurut mereka, para
Muslim di AS harus berupaya keras untuk menciptakan citra yang ramah
tentang diri mereka sendiri dan itulah yang harus mereka lakukan sebagai
gantinya.
"Saya seorang muslim dan @IlhanMN
semuanya salah. Muslim di Barat harus bekerja sangat keras sehingga
setiap orang tidak punya pilihan selain menyukai mereka. Itulah yang
membuat saya sekolah kedokteran. Itu tidak berarti membangkitkan neraka.
Saya harap dia mengatakan itu secara metaforis dan tidak secara
harfiah," tulis warga Muslim AS, Hamza Khan, via akun Twitter-nya, @HamzaK_HK.
Ketika
Omar berpidato, ratusan pemrotes yang membawa bendera Amerika dan
Israel, serta berbagai atribut terkait Trump, berunjuk rasa di luar.
Mereka menuduh Omar membuat ujaran kebencian dan anti-Semitisme.
"Omar Equals Hate," bunyi salah satu spanduk yang dibawa demonstran. "Ilhan membenci Israel," bunyi spanduk lainnya.
Omar
baru-baru ini mendapat kecaman karena menganggap lobi Israel yang kuat
menggunakan uang untuk memengaruhi para politisi AS. Pernyataan itu
telah dikutuk sebagai ujaran anti-Semit.
Sumbangkan 80% Gaji, Guru Dihadiahi Rp14 Miliar. (CNN).
NAIROBI
- Niat tulus Peter Tabichi, seorang guru di Kenya, yang rutin
menyumbangkan 80% gajinya untuk membantu siswa dari keluarga miskin
berbuah manis. Kedermawanannya menyebar luas mendapat apresiasi berbagai
pihak di penjuru dunia.
Apresiasi antara lain dari Pemerintah
Dubai. Minggu (24/3), Dubai memberikan penghargaan Global Teacher Prize
kepada Tabichi. Dari penghargaan ini, Tabichi mendapat hadiah USD1 juta
(sekitar Rp14,2 miliar).
Kisah Peter Tabichi pun mengguncang
dunia. Selama ini Tabichi hanyalah guru Matematika dan Fisika di sebuah
sekolah swasta. Dia mendedikasikan kehidupannya di dunia pendidikan di
wilayah terpencil Pwani. Dia memiliki satu komputer dengan koneksi
internet sangat lambat. Jumlah rasio guru-murid pun tak imbang karena
satu berbanding 58 orang. Siswanya juga berasal dari berbagai latar
belakang, 1/3 dari mereka merupakan anak yatim.
Tabichi
banyak menggali ilmu dari internet dan mengajarkannya kepada anak-anak
di kelas. Atas kerja keras dan kesabarannya, kondisi pendidikan di Pwani
telah mengalami perubahan. Anak-anak menjadi percaya diri. Tahun lalu
sebanyak 26 anak dari sekolahnya berhasil tembus ke perguruan tinggi
terkemuka.
“Mereka menjuarai Royal Society of Chemistry setelah
berhasil menggunakan tumbuhan lokal untuk menghasilkan listrik. Tim ilmu
matematikanya juga lolos kualifikasi dalam kompetisi INTEL
International Science and Engineering Fair pada tahun ini di Arizona,
Amerika Serikat (AS),” ungkap Varkey, dikutip cnn.com. Tabichi
menghadapi banyak tantangan dalam memajukan pendidikan di Pwani. Selain
mengalami krisis makanan, mereka juga rentan terjebak penyalahgunaan
narkoba. Namun, bersama Keriko Mixed Day Secondary School, dia berhasil
meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah, bahkan angkanya naik dua
kali lipat.
Tahun sebelumnya penghargaan itu disabet Andria
Zafirakou dari Inggris. Andria merupakan seorang guru di Alperton
Community School, Brent. Tugasnya tidak mudah sebab Brent merupakan
salah satu tempat dengan keberagaman etnis dan 130 bahasa. Muridnya juga
berasal dari keluarga miskin dan terlibat geng jalanan.
Anak-anak
yang bersekolah di Alperton juga memiliki kemampuan terbatas. Namun,
Andria berhasil membebaskan mereka dari masa kelam. Bekerja sebagai guru
kesenian, dia menata ulang kurikulum di seluruh mata pelajaran agar
sesuai dengan kebutuhan. Dia juga menciptakan tim olahraga khusus
perempuan.
Hal itu dia lakukan agar peraturan di sekolah tidak
berbenturan dengan norma dan etika keluarga yang berasal dari berbagai
latar belakang. Tim cricket perempuan bentukannya bahkan menjuarai
McKenzie Cup. Dia juga membantu guru seni musik untuk menjadwalkan
sekolah musik Somalia bagi anak-anak dari Somalia.
Dengan
berbekal kemampuan 35 bahasa, Andria mampu memperoleh kepercayaan
siswanya, juga orang tua. Atas dedikasinya itu, Alperton menjadi kota
dengan kualifikasi dan akreditasi bagus. Itu merupakan capaian besar
mengingat semuanya berkembang begitu pesat, yakni sekitar lima hingga
tujuh tahun.
Pengajaran matematika yang menggunakan pendekatan dari kehidupan nyata
juga membantu Alperton menjuarai TES 2017. Di ruangan kelasnya sendiri,
Andria juga menata ulang kurikulum secara kreatif. Dia bahkan mengundang
artis lokal untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan pandangan terkait
isu yang lebih umum.
Andria mengaku mencucurkan air mata ketika
mendengar kabar anak didiknya sekolah hingga perguruan tinggi,
memperoleh pekerjaan, atau membuka lapangan usaha sendiri. Alperton
memperoleh Institute of Education Professional Development Platinum
Mark, penghargaan yang diraih kurang dari 10 sekolah.
Maggie
MacDonnell dari Kanada juga pernah menerima penghargaan Global Teacher
Prize pada 2017. Pengumuman itu dilontarkan astronot Thomas Pesquet.
Setelah mendapatkan gelar master, dia mulai merasakan negaranya telah
buka mata terkait pengisolasian terhadap suku asli Kanada selama
beberapa dekade.
Maggie
kemudian mengajar suku asli Kanada di Inuit, sebuah wilayah di bagian
Artik Kanada, sejak delapan tahun terakhir. Inuit merupakan tempat kedua
paling utara di Kanada dengan jumlah populasi Inuit mencapai 1.300
orang. Wilayah itu tidak dapat diakses melalui jalur darat, tapi harus
melalui jalur udara.
Jakarta, CB -- Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan akan memberikan bantuan keuangan darurat untuk Mozambik. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban mereka yang baru saja dilanda bencanaBadai Idai.
Bantuan rencananya akan diberikan dalam bentuk fasilitas kredit cepat.
"Meskipun masih terlalu dini untuk secara tepat menilai dampak
makroekonomi dari Siklon Idai dan biaya rekonstruksi, ini akan sangat
signifikan," kata IMF dalam sebuah pernyataan mereka seperti dikutip
dari Reuters, Rabu (27/3).
Bencana Badai Idai melanda Mozambik pekan lalu. Bencana tersebut telah menewaskan sekitar 686 orang.
Menurut
Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), sekitar 90 persen
bagian Kota Beira lumpuh akibat Badai Idai tersebut. Badai telah
mengakibatkan 530 ribu warga mengungsi dan masih terjebak banjir.
"Situasinya sangat buruk. Hampir seluruhnya rusak. Jalur
komunikasi putus total dan jalan pun rusak. Sejumlah warga yang terjebak
belum bisa dicapai," kata perwakilan IFRC, Jamie LeSueur beberapa waktu
lalu.
Badai Idai juga merusak sejumlah bendungan, dan beberapa lainnya juga sudah tak sanggup menampung debit air hujan.
Jika tidak dibuka, maka bendungan yang sudah penuh itu bisa
rusak. Jika dibuka pun maka akan berdampak terhadap warga yang tinggal
di sepanjang bantaran sungai setempat.
Mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei. (Jeff Pachoud/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- China memecat mantan Presiden Interpol,
Meng Hongwei, dari keanggotaan dan jabatannya di Partai Komunis, Rabu
(27/3). Mereka menyatakan alasan mendepak Hongwei karena dianggap tidak
loyal terhadap Partai Komunis China.
"Meng Hongwei tidak memiliki
prinsip partai, tidak melaporkan masalah pribadi sesuai dengan
peraturan, dan menolak mengimplementasikan keputusan Komite Sentral
Partai," bunyi pernyataan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin China.
Komisi
pengawas korupsi itu mengatakan Meng telah menggunakan aset negara
untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dia dan keluarganya yang mewah.
Badan itu juga menyebut Meng menyalahgunakan posisinya untuk mencarikan
sang istri, Grace, pekerjaan.
"Kasus ini telah diserahkan ke
kantor kejaksaan negara bagian dan pendapatan ilegalnya (Meng) telah
disita," bunyi pernyataan komisi tersebut seperti dikutip AFP.
Meng mengundurkan diri sebagai Presiden Interpol pada November lalu
karena terjerat kasus suap di China. Sebelum ditangkap di Beijing pada
awal Oktober lalu, Meng sempat dikabarkan hilang ketika menuju
negaranya.
Grace mengatakan suaminya sudah tak bisa dihubungi
sejak 25 September. Dia juga mengaku mendapat telepon berisi ancaman tak
lama setelah suaminya menghilang.
Grace mengatakan konsulat
China di Lyon, Prancis juga terus menghubunginya tanpa henti dan meminta
dia untuk menemui mereka. Namun, Grace mengaku menolak permintaan itu
dengan mengatakan dia hanya ingin bertemu pihak konsulat China jika
didampingi pengacara dan media.
Sempat bungkam, pemerintah China akhirnya mengatakan Meng ditangkap untuk diperiksa terkait dugaan suap.
Berdasarkan
konstitusi China, badan yang menyelidiki Meng, Komisi Pengawas
Nasional, bisa menahan seorang tersangka selama enam bulan tanpa
memberikan akses ke penasihat hukum.
Pekan lalu, Grace yang saat
ini masih tinggal di Prancis, terus menggerakkan kampanye mendesak
Presiden Emmanuel Macron mendiskusikan kasus suaminya dengan Presiden Xi
Jinping.
Dalam permohonan tertulisnya, Grace menuntut agar sang suami diizinkan
menemui pengacaranya. Kasus ini sempat mengguncang Interpol. Mereka
akhirnya menggelar pemilihan untuk mencari pengganti Meng. Meng disebut
juga sempat diadukan ketika menjabat di Interpol. Dia disebut
menyalahgunakan wewenang untuk memburu keberadaan orang-orang yang
bertentangan pemerintah China.
Beijing (CB) - Bank Pembangunan China (CDB) telah mengucurkan
dana senilai 190 miliar dolar AS untuk membiayai beberapa proyek
Prakarsa Sabuk Jalan atau "Belt and Road" sejak 2013.
Pinjaman bank untuk proyek-proyek internasional beberapa negara yang
masuk dalam prakarsa tersebut telah mencapai 105,9 miliar dolar AS
hingga akhir tahun lalu.
Itu berarti sekitar 34 persen dari total pinjaman proyek-proyek
internasional, demikian Direktur Utama CDB Zheng Zhijie dikutip media
resmi setempat, Kamis.
Pada Mei 2017, CDB telah menyiapkan skema pinjaman khusus senilai 37,23
miliar dolar AS untuk mendukung kerja sama B&R dalam bidang
pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan
pembiayaan selama tiga tahun.
"Kami telah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan
terkontrol untuk pembangunan jangka panjang B&R," katanya dalam
diskusi panel konferensi tahunan Boao Forum for Asia di Provinsi Hainan
itu.
Menurut Zheng, pembangunan infrastruktur B&R memang harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintahnya.
"Kami ingin membangun platform keuangan yang inklusif dan lebih terbuka
agar bisa menentukan permodalan, apakah itu berasal dari BUMN, swasta,
atau asing," ujarnya.
Sayangnya, Zheng tidak menyebutkan secara terperinci kucuran dana proyek-proyek B&R per kawasan atau negara.
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan berpendapat bahwa kemungkinan perang dengan India belum berakhir. Foto/Istimewa
ISLAMABAD
- Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan berpendapat bahwa kemungkinan
perang dengan India belum berakhir. Dia menyebut, ini dikarenakan
Perdana Menteri India, Narendra Modi masih melanjutkan retorika
anti-Pakistan untuk menguatkan sentimen publik mengenai situasi di
perbatasan sampai pemilihan di India berakhir.
Menyatakan
keprihatinan serius atas ketegangan yang terus-menerus terjadi di
perbatasan, Khan memperingatkan bahwa bahaya perang dengan India belum
berakhir. Khan meramalkan bahwa hubungan kedua negara akan tetap tegang
sampai pemilihan umum di India berakhir.
"Bahayanya
belum berakhir. Situasinya akan tetap tegang sampai pemilihan umum
mendatang di India. Kami sudah siap untuk mencegah segala agresi dari
India," kata Khan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada
Rabu (27/3).
Pernyataan itu muncul di tengah laporan masih terus terjadi penembakan
lintas perbatasan oleh pasukan kedua negara, baik itu menggunakan mortir
atau senapan mesin berat. Kedua negara juga dilaporkan memperkuat
posisi di sepanjang perbatasan dengan sistem rudal pertahanan udara dan
jet tempur.
Pakistan sendiri masih belum membuka
wilayah udaranya untuk penerbangan sipil India sejak 26 Februari, ketika
Angkatan Udara India melakukan serangan "non-militer pre-emptive" di
Balakot di Pakistan dan mengklaim telah menghancurkan infrastruktur
teror yang dioperasikan oleh Jaish-e-Mohammed.
Serangan
India ini direspon oleh Angkatan Udara Pakistan yang melakukan serangan
ke wilayah India sehari setelahnya dan terlibat dalam pertempuran udara
dengan Angkatan Udara India.
Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[The National Interest]
CB, Jakarta - Rusia tertarik untuk membangun pusat perawatan pesawat jet tempur Yakolev Yak-130 di Malaysia.
Direktur
United Aircraft Corporation (UAC) Rusia Yuri Slyusar mengatakan,
langkah ini dipertimbangkan karena Malaysia membeli jet tempur tersebut.
Menurut laporan Sputnik, 26 Maret 2019, Rusia sedang negosiasi pengiriman Yak-130 ke Malaysia.
"Ada
kemungkinan mempromosikan dan memasok pesawat ini ke pasar
Malaysia....Perdana Menteri Malaysia (Mahathir Mohamad) dan saya
membahas kemungkinan kerja sama industri ini. Di Malaysia, pusat servis
akan terlibat dalam pemeliharaan dan pekerjaan perbaikan. Mungkin di
masa depan kita akan mempertimbangkan beberapa opsi untuk merakit
pesawat semacam itu di sini," kata Slyusar setelah bertemu dengan
Mahathir.
Slyusar
juga mengatakan Malaysia kemungkinan bisa menjadi pusat perakitan
pesawat tempur Yak-130, yang nanti bisa mendukung perawatan seluruh
pesawat serupa di regional Asia Tenggara.
Pesawat tempur latih
Yak-130 adalah satu-satunya pesawat tempur latih di dunia dengan
konfigurasi aerodinamis dan karakteristik kinerja penerbangan subsonik
dari jet tempur modern. Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[www.yak.ru]
Pesawat
jet tempur latih dengan dua kursi ini, dirancang untuk misi pengintaian
dan serangan ringan dengan bobot tempur hingga 3.000 kilogram.
Yak-130
memiliki keuntungan tersendiri, yakni kinerja penerbangan jet yang
tinggi, masa pakai yang lama, dan perawatan dengan biaya rendah.
Menurut
National Interest, Desain pesawat pada awalnya ditetapkan pada akhir
1980-an untuk menggantikan armada besar pesawat tempur latih Angkatan
Udara Soviet, Aero L-29 DelfÃn dan L-39 Albatros yang dikembangkan oleh
Ceko.
Ada lima desain termasuk Sukhoi S-54, Myasishchev M-200, Mikoyan MiG-AT, dan Yakovlev Yak-UTS, yang diajukan.
Namun,
pada saat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hanya desain Mikoyan
dan Yakovlev yang masih dipertimbangkan dan diteruskan era Rusia baru.
Yakolev
Yak-130 adalah pesawat tempur latih dua kursi yang diproduksi oleh
Irkut Corporation, bagian dari United Aircraft Corporation. Sebelum Malaysia, Rusia telah mengekspor pesawat jet tempur Yak-130 ke negara Asia Tenggara lain, termasuk Myanmar dan Laos.
Wakil
Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer-Teknis, Mikhail
Petukhov sebut sanksi tidak akan memengaruhi pengiriman Su-35 Rusia ke
Indonesia. Foto/Istimewa
KUALA LUMPUR
- Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer-Teknis,
Mikhail Petukhov mengatakan, sanksi dan lingkungan politik tidak akan
memengaruhi pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia ke Indonesia. Rusia
dan Indonesia dilaporkan telah menandatangani kesepakatan pembelian
sekitar 11 unit jet tempur Su-35.
"Pasokan persenjataan Rusia dan
penyediaan layanan pemeliharaan semata-mata tergantung pada persyaratan
kontrak dan tidak terpengaruh oleh lingkungan politik dan sanksi
pemerasan," kata Petukhov di Pameran Maritim dan Aerospace Internasional
Langkawi (LIMA 2019) di Malaysia.
"Pekerjaan bersama pada proyek
ini sedang berlangsung. Kami tidak memiliki informasi tentang
pernyataan pihak tentang menyerahkan kontrak pada pasokan Su-35,"
sambungnya, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/3).
Petukhov
kemudian menekankan bahwa mitra-mitra Moskow puas dengan parameter
pertempuran, teknis, dan harga persenjataan buatan Rusia.
Sementara
itu, sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid
Supriyadi mengakui adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia
karena membeli sekitar 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari
Rusia. Namun, pihak Jakarta menegaskan posisinya yang netral dan
independen dan membuat keputusannya sendiri.
"Tetapi pemerintah
telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan ini adalah masalah
internal, masalah kepentingan nasional dan keputusan secara alami akan
dibuat oleh kami," kata Wahid.
Diplomat
tersebut mengatakan pengiriman pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia
dapat dimulai pada 2019. "Anda tahu, ini adalah masalah teknis karena
perjanjian telah ditandatangani. Pembicaraannya adalah tentang
penerapannya secara teknis karena skema itu sendiri cukup baru bagi
kami," katanya.
Wahid menambahkan bahwa Rusia dan Indonesia
sedang mengerjakan proyek-proyek baru di bidang kerja sama militer dan
teknis. Hanya saja, dia menolak untuk memberikan rincian proyek
tersebut.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte melihat ratusan senjata
yang berhasil disita oleh militer Filipina selama bentrokan di Marawi,
20 Juli 2017. Kunjungan Duterte ini didampingi sejumlah menteri. Dalam
kunjungannya tersebut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas
perjuangan para tentara Filipina untuk memberantas kelompok Maute. Ace
Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP
CB, Davao City – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
berkukuh negaranya tidak bakal menang dalam perang melawan Cina
meskipun memenangkan kasus sengketa Laut Cina Selatan di Pengadilan
Tetap Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration di The Hague.
“Apa
yang Anda ingin saya lakukan, kita perang besok? Jika Anda mau, maka
saya akan lakukan. Saya punya banyak senjata. Kita bisa pergi berperang
besok jika Anda mau, tapi kita mungkin hanya bisa pergi sejauh Palawan.
Mereka sudah bisa menembaki kita di tempat itu,” kata Duterte seperti
dilansir PhilStar pada Senin, 26 Maret 2019.
Duterte
mengulangi sikapnya itu menyusul adanya pengaduan kepada Presiden Cina,
Xi Jinping, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Aduan ini
dilakukan oleh bekas Menlu Alberto del Rosario dan bekas anggota
Ombudsman, Conchita Carpio-Morales, di Pengadilan Kriminal Internasional
atau International Criminal Court.
Aduan
ini menyatakan Xi diduga bertanggung jawab atas perusakan wilayah laut
di Laut Cina Selatan, yang sebagiannya diklaim sebagai wilayah Filipina.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube
“Manila
bisa dicapai rudal jelajah Cina dalam waktu menit. Ini akan sangat
menghancurkan. Jadi, kita saatnya tiba untuk mundur, kita mau mundur
kemana? Kita bisa pergi ke Palawan tapi tempat itu banyak nyamuknya,”
kata Duterte.
Cina
merupakan sumber utama negara donor untuk membiayai berbagai proyek
infrastruktur Duterte yang berjudul “Bangun, Bangun, Bangun” atau
“Build, Build, Build”. Duterte bakal menghadiri forum pertemuan Belt
and Road kedua pada April 2019 di Cina.
Seperti dilansir Reuters, ketegangan di Laut Cina
Selatan meningkat setiap harinya. Cina dikabarkan terus memperkuat
persenjataan termasuk berbagai jenis rudal dan kapal penghancur untuk
mengantisipasi perang di Laut Cina Selatan. Menurut SCMP, Cina
menganggarkan anggaran pertahanan sebanyak sekitar Rp2.500 triliun untuk
2019.
WASHINGTON
- Rusia diketahui tengah mengembangkan drone bawah air yang
dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir, Poseidon. Pihak intelijen
Amerika Serikat (AS) pun memberikan perhatian lebih terhadap senjata
Rusia ini.
Pada bulan November, Kremlin melakukan uji coba ke-11
dan yang terakhir diketahui dari senjata bertenaga nuklir, dijuluki
"Poseidon," dapat melakukan navigasi secara mandiri dan melakukan
perjalanan terus menerus setelah diluncurkan dari kapal selam.
Intelijen AS mengatakan Poseidon dijadwalkan untuk bergabung dengan 'gudang senjata' Rusia tidak lebih awal dari 2027.
"Apa
yang pada dasarnya kita hadapi adalah kapal selam Rusia, yang sulit
dideteksi, meluncurkan pesawat tak berawak, yang sulit ditargetkan,
dilengkapi dengan hulu ledak nuklir," kata seorang sumber intelijen,
yang berbicara dengan syarat anonim.
"Rusia memiliki ambisi untuk
menggunakan senjata nuklir, kendaraan bawah laut otonom bertenaga
nuklir sebagai alat pembalasan jika kemampuan peluncur senjata nuklir
warisan mereka dinetralkan selama perang," imbuhnya seperti dikutip dari
CNBC, Rabu (27/3/2019).
Sementara senjata nuklir
strategis diperkirakan akan bergabung dengan gudang senjata Kremlin pada
awal delapan tahun dari sekarang, Rusia belum berhasil menguji sistem
jantung tenaga nuklir, yang menjamin daya abadi perangkat.
Media
pemerintah Rusia sebelumnya mengumumkan bahwa angkatan laut Rusia akan
menempatkan setidaknya 30 drone Poseidon untuk tugas tempur. Angkatan
Laut AS tidak memiliki senjata serupa.
Drone
bawah air adalah salah satu dari enam senjata yang Presiden Rusia
Vladimir Putin umumkan pada pidato nasional medio Maret 2018. Dari
senjata-senjata itu, CNBC mengetahui bahwa dua di antaranya, sebuah
kendaraan luncur hipersonik dan sebuah rudal jelajah yang diluncurkan
melalui udara, akan siap untuk perang pada tahun 2020.
Kendaraan
luncur hipersonik, dijuluki Avangard, dirancang untuk duduk di atas
rudal balistik antarbenua. Setelah diluncurkan, ia menggunakan kekuatan
aerodinamis untuk berlayar di atas atmosfer.
Laporan intelijen sebelumnya, yang dikuratori pada musim semi lalu,
menghitung bahwa Avangard kemungkinan akan mencapai kemampuan
operasional pada tahun 2020, sebuah langkah signifikan yang akan
memungkinkan Kremlin untuk melampaui AS dan China dalam hal ini.
Rudal
jelajah yang diluncurkan di udara dijuluki "Kinzhal," yang berarti
"belati" dalam bahasa Rusia. Rudal ini telah diuji setidaknya tiga kali
dan dipasang serta diluncurkan 12 kali dari jet tempur Rusia MiG-31.
Selain itu, pekerjaan sedang dilakukan untuk memasang senjata ini pada
pembom strategis.
Pekan lalu, CNBC melaporkan bahwa hampir 20
dari rudal Rusia ini baru-baru ini dipindahkan ke lokasi pengujian
militer, menandakan tonggak bersejarah lain untuk program senjata
hipersonik Kremlin.
Ilustrasi sistem pertahanan rudal AS. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)
Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengumumkan bahwa militer mereka berhasil menguji coba sistem anti-rudal balistik antarbenua (ICBM).
Kepala
Badan Pertahanan Rudal AS, Samuel Greaves, mengatakan bahwa sistem
tersebut berhasil mencegat target yang ditembakkan dari Kepulauan
Marshall pada Senin (25/3).
Berdasarkan keterangan militer yang dikutip AFP, sistem pertama ditempatkan di California, berjarak 6.500 kilometer dari lokasi pelontar ICBM.
Sistem
itu berhasil menghancurkan ICBM yang dilontarkan. Setelah itu, sistem
kedua juga berhasil menghancurkan pecahan dari ICBM tersebut.
Ini adalah keberhasilan pertama uji coba sistem bernama Ground-based Midcourse Defense (GMD) tersebut.
GMD
sendiri dirancang untuk menembakkan rudal penangkal ke udara, kemudian
menggunakan tenaga kinetik untuk memecahkan target selanjutnya.
"[Sistem
GMD] sangat penting bagi pertahanan negara kami dan uji coba ini
menunjukkan kapabilitas dan kredibilitas sistem ini melawan ancaman yang
sangat nyata," kata Greaves.
Selama beberapa dekade belakangan, AS sudah mengucurkan dana miliaran
dolar untuk mengembangkan teknologi penangkal rudal balistik di tengah
ancaman yang kian besar.
Ancaman terakhir datang dari Korea Utara
yang sedang mengembangkan ICBM, yaitu Hwasong-15. Pada 2017, Korut
berhasil menguji coba rudal yang diklaim dapat mencapai wilayah AS
tersebut.
Ketegangan mereda ketika Presiden Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya dengan Kim Jong-un pada pertengahan tahun lalu.
Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara sepakat untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Namun,
AS dan Korut belum membahas detail proses denuklirisasi tersebut. Trump
dan Kim pun kembali bertemu pada Februari lalu di Vietnam.
Pertemuan itu tak menghasilkan kesepakatan apa pun karena kedua negara tetap mempertahankan tuntutannya.
Korut
ingin AS mencabut sanksi secara bertahap sembari Pyongyang melakukan
denuklirisasi. Namun, AS berkeras tidak akan mencabut sanksi sebelum
Korut benar-benar melucuti senjata nuklirnya.
Presiden
AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu memperlihatkan dekrit
pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai
wilayah Israel diambil mengkangkangi Dewan Keamanan PBB dan mengabaikan
dialog PBB tentang masalah ini. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Rendah
Rusia, Duma, Vyacheslav Volodin.
"Semua anggota komunitas
internasional harus menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ini,"
katanya dalam pertemuan dengan Presiden Libanon Michel Aoun.
"Perkembangan seperti itu dapat mengarah pada situasi di mana semua orang saling bertarung," tegasnya.
"Aturan kekuatan akan mendominasi. Ini adalah jalan raya menuju perang,” cetusnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (27/3/2019).
Pada
hari Senin, Presiden AS Donald Trump menandatangani deklarasi yang
mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbut oleh
Israel dari Suriah selama Perang Enam Hari 1967 dan secara resmi
dianeksasi oleh negara Yahudi pada tahun 1981.
Menanggapi
keputusan AS, PBB mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB dalam resolusi
Desember 1981 menyebut pencaplokan Dataran Tinggi Golan Israel batal
demi hukum dan tanpa efek hukum internasional dan posisi ini tidak
berubah. Rusia, Turki, dan Liga Arab juga mengutuk langkah itu.
Liga
Arab mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump
untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Foto/Istimewa
KAIRO
- Liga Arab mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald
Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Badan
yang berbasis di Kairo, Mesir itu kemudian menyebut pengesahan wilayah
pendudukan Israel saat ini menjadi arah kebijakan AS.
"Pengumuman
Amerika tidak mengubah status hukum Golan dengan cara apa pun. Dataran
Tinggi Golan tetap menduduki wilayah Suriah. Semua ini akan dibahas pada
KTT (Liga Arab) minggu depan di Tunisia," kata Liga Arab.
"Legitimasi
pendudukan (Israel) adalah orientasi baru kebijakan AS, yang telah
sepenuhnya kompatibel dengan posisi dan keinginan Israel," sambungnya
dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa
(26/3).
Sebelumnya
diwartakan, kemarin Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan
AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin
waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional
yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.
Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih dan
menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan,
Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin
Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai
pembela heroik orang-orang Yahudi.
Dataran Tinggi Golan sendiri
sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang
Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada
tahun 1981 dan difungsikan sebagai pos militer dan pertanian yang
strategis.
Jakarta, CB -- Lima negara Eropa yang duduk di Dewan Keamanan PBB, Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia pada Selasa (26/3) memutuskan untuk menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.
Mereka
menyuarakan keprihatinan atas langkah yang diambil Trump tersebut dan
bersikukuh bahwa Golan merupakan wilayah Suriah. Menurut mereka, langkah
Trump bisa memiliki konsekuensi luas.
"Kami tidak mengakui
kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni
1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka
sebagai bagian dari wilayah negara Israel," kata Duta Besar Belgia Marc
Pesteen de Buytswerve seperti dikutip dari AFP, Rabu (27/3).
Presiden
Trump pada Senin (25/3) lalu menandatangani proklamasi berisikan
pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.
Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan keputusan dibuat untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.
Keputusan tersebut
langsung ditentang banyak negara. Rusia dan Cina bahkan sudah berbicara
akan menentang keputusan AS tersebut saat pertemuan Dewan PBB.
Tentangan
yang sama juga dilakukan oleh Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara
yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
PBB sendiri dijadwalkan akan membahas kebijakan AS atas Dataran Tinggi Golan Rabu (27/3) ini.
Latihan militer pasukan Israel di Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Nir Elias)
Jakarta, CB -- Pihak-pihak yang menentang keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Dataran Tinggi Golan
sebagai wilayah Israel semakin bertambah. Negara-negara teluk seperti
Abi Dhabi hingga Iran menyatakan hal itu sama saja melanggar hukum
internasional.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3),
protes atas keputusan Trump itu datang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab,
Bahrain, Qatar, Kuwait, Libanon, dan Iran. Presiden Iran, Hassan
Rouhani, mencibir sikap Trump yang disebut semakin tidak bisa
diperkirakan.
"Tidak ada yang bisa membayangkan seseorang di AS
datang dan memberikan tanah suatu negara kepada negara lain yang
mendudukinya, melawan seluruh hukum dan kesepakatan internasional," kata
Rouhani.
Sedangkan Presiden Libanon, Michel Aoun,
menganggap keputusan Trump terkait Dataran Tinggi Golan bertentangan
dengan hukum internasional.
"Dunia menyaksikan hari yang kelabu," cuit Aoun.
Pemerintah
Indonesia turut mengecam langkah Trump yang mengakui kedaulatan Israel
atas Dataran Tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah
Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur
Tengah.
"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada
Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak
kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi
pernyataan Kemlu RI melalui situsnya.
Indonesia
menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang
Enam Hari pada 1967.
Kemlu RI mengatakan posisi Indonesia
tersebut berdasarkan prinsip yang tertuang dalam piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas
teritorial setiap negara.
Status Dataran Tinggi Golan sebagai
bagian dari wilayah Suriah juga tertuang dalam sejumlah resolusi Dewan
Keamanan PBB seperti Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981).
Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang
Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan
secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas
internasional.
Bahrain
mengaku menyesali keputusan AS yang mengakui kedaulatan Israel atas
Dataran Tinggi Golan dan menyerukan AS untuk menghormati hukum
internasional. Foto/Istimewa
MANAMA
- Bahrain mengaku menyesali keputusan Amerika Serikat (AS) yang
mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Manama menyerukan
AS untuk menghormati hukum internasional.
"Kementerian
Luar Negeri Bahrain menegaskan kembali posisinya bahwa Dataran Tinggi
Golan adalah wilayah Arab dan Suriah, diduduki oleh Israel sejak Juni
1967, seperti yang dikonfirmasi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB," kata
kementerian itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (26/3).
Sebelumnya,
kecaman dan penolakan juga telah disampaikan oleh sejumlah negara.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan menolak
keputusan yang dibuat oleh Amerika Serikat (AS) terkait dengan Dataran
Tinggi Golan.
"Indonesia
tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari wilayah kedaulatan Republik Suriah, yang saat ini diduduki Israel
pasca perang 1967," kata Kemlu RI.
Juru bicara
Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan Moskow
menyayangkan keputusan yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump itu.
Dia menyebut langka Trump untuk menandatangani dekrit yang mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dapat memperburuk situasi di
Timur Tengah.
Sementara itu, Turki menyebut keputusan merupakan pelanggaran berat
hukum internasional, khususnya Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB tahun
1981.
"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah AS melanjutkan
pendekatannya untuk menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari
solusi di Timur Tengah," kata Kementerian Luar Negeri Turki.