Ethiopian Airlines Akui Pilot Lapor Masalah Kendali Pesawat

Kerabat korban jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 berduka di lokasi jatuhnya pesawat di Bishoftu, Addis Ababa, Ethiopi, Rabu (13/3).

Foto: AP Photo/Mulugeta Ayene

Penyebab jatuhnya pesawat Ethiopian Air belum diketahui jelas.

CB, ADDIS ABABA -- Pilot Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 yang jatuh ternyata telah melaporkan masalah kontrol penerbangan sesaat sebelum pesawat jatuh, sebagaimana diungkap maskapai, Rabu (13/3). Saat ini, kotak hitam pesawat yang jatuh beberapa saat setelah landas dari Bandara Addis Ababa itu bersiap dikirim ke Eropa untuk diselidiki.

Penyebab jatuhnya pesawat Ethiopian Air yang mengguncang industri penerbangan global itu hingga kini masih belum diketahui jelas. Kecelakaan juga kerap dikaitkan dengan kecelakaan pesawat jenis serupa milik Maskapai Lion Air Oktober lalu yang menewaskan 189 orang.

Meskipun tidak ada bukti hubungan, kecelakaan dengan jenis pesawat yang sama tersebut membuat khawatir sejumlah pihak, terutama maskapai yang memakai Boeing 737 Max. Sejak kecelakaan Lion Air di Indonesia, ada perhatian pada sistem otomatis yang menukikkan hidung pesawat ke bawah.

Juru bicara Ethiopia Airlines Asrat Begashaw mengatakan kepada Reuters masih belum jelas apa yang terjadi pada Ahad (10/3), tetapi pilotnya telah melaporkan masalah kontrol yang bertentangan dengan faktor-faktor eksternal.

"Pilot melaporkan masalah kontrol penerbangan dan meminta untuk kembali. Bahkan dia diizinkan kembali," katanya.

Pasca musibah kecelakaan tersebut, beberapa negara, termasuk Uni Eropa, telah menangguhkan pengoperasian Boeing 737 Max 8. Sekitar dua pertiga maskapai menggunakan dari 371 jet tersebut yang beroperasi di seluruh dunia.

Credit  republika.co.id

Turki bahas ofensif Suriah dengan Rusia dan Amerika Serikat

Para perempuan berjalan dengan barang milik mereka di dekat desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said/cfo

Ankara (CB) - Turki membahas dengan Rusia dan Amerika Serikat kemungkinan serangan militer di satu kawasan di bagian timur laut Suriah yang dikuasai para pejuang Kurdi, kata seorang pejabat pertahanan yang dikutip media resmi pada Selasa (12/3).

Turki ingin membuat zona aman di kawasan perbatasan Sungai Eufrat setelah sebagian besar tentara AS ditarik.

Militer Amerika telah mendukung pasukan pimpinan Kurdi di sana yang bertempur melawan sisi-sisa pengikut IS sejak kekhalifahan didirikan di Irak dan Suriah tahun 2014. Namun, Turki, memandang para petempur YPG Kurdi sebagai teroris dan berkali-kali mengancam akan melancarkan operasi terhadap mereka.

"Mengenai operasi untuk timur Eufrat, yang dalam agenda, koordinasi dengan AS dan Rusia khususnya masih berlanjut," kata wanita juru bicara Kementerian Pertahanan Nadide Sebnem Aktop.

Aktop yang juga dikutip kantor berita Anadolu mengatakan bahwa koordinasi antara Ankara dan Moskow mengenai Idlib, di bagian baratlaut Suriah,
tempat kedua negara sepakat untuk membentuk zona tanpa kehadiran kekuatan militer, berlangsung sukses "kendati ada provokasi-provokasi".

Pekan lalu Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan pasukan Suriah akan mulai berpatroli di kawasan perbatasan di luar Idlib dan pasukan Turki akan mulai berpatroli di dalam zona tersebut.

Hubungan Turki dan Rusia telah menimbulkan ketegangan antara Ankara dan Amerika Serikat, dengan Washington memperingatkan kemungkinan pemberlakuan sanksi oleh AS jika sekutu NATO itu membuat perjanjian untuk membeli sistem pertahanan S-400 buatan Rusia, yang tak sesuai dengan sistem NATO, demikian Reuters melaporkan.

Pada Selasa, Aktop mengatakan bahwa sistem S-400 itu, yang Presiden Tayyip Erdoga katakan Turki tidak akan membatalkan, akan dikirim pada Juli dan dipasang pada Oktober.

Amerika Serikat mengatakan bahwa melalukan hal itu akan membahayakan kebijakan Turki untuk memperoleh jet-jet tempur F-35 Lockheed Martin dan perjanjian-perjanjian industri pertahanan lainnya, termasuk perjanjian mengenai sistem pertahanan Raytheon Co. Patriot.

Aktop juga menambahkan Turk dan Rusia juga melakukan patroli bersama terkoordinasi atas kota Tel Rifaat di bagian utara Suriah, yang dikuasai pasukan pimpinan Turki.

Credit  antaranews.com

Digempur Pasukan Kurdi, 3.000 Lebih Anggota ISIS Letakkan Senjata

Lebih dari 3.000 anggota ISIS menyerah ditengah pertempuran memperebutkan benteng terakhir kelompok ekstrimis itu. Foto/Ilustrasi/Istimewa

DAMASKUS - Lebih dari 3.000 anggota ISIS menyerah di tengah pertempuran sengit dengan pasukan dukungan Amerika Serikat (AS) untuk merebut kembali benteng terakhir ISIS di Suriah.

Juru bicara Pasukan Demokrat Suriah (SDF) Mustafa Bali mengklaim pada Selasa malam jumlah anggota ISIS yang telah meletakkan senjata telah meningkat menjadi 3.000. Bali menambahkan bahwa tiga wanita Yazidi dan empat anak juga telah diselamatkan seperti dilansir dari CNN, Kamis (14/3/2019).

Itu terjadi di tengah pertempuran sengit di kota Baghouz di Suriah, wilayah terakhir di Suriah dan Irak yang diklaim oleh ISIS.

Sebuah tim CNN di Suriah menyaksikan baku tembak hebat di kota itu sepanjang Selasa malam hingga Rabu pagi, tetapi sejauh ini SDF telah menolak memberikan rincian tentang bagaimana mereka mengharapkan pejuang ISIS yang tersisa bertahan.

Dalam sebuah pernyataan di Twitter pada Selasa, Bali mengatakan saat yang menentukan lebih dekat daripada sebelumnya. Dia mengklaim para pejuang ISIS di kota itu menyerah secara massal.

Sebelumnya pada hari itu, juru bicara itu mengklaim dua depot senjata ISIS telah dihancurkan dalam sebuah serangan, yang menewaskan 38 anggota ISIS.

Pada kejayaannya, ISIS mengendalikan sejumlah besar wilayah di Suriah dan Irak. Koalisi yang dipimpin AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengusir kelompok itu dari kota ke kota.

Sebelum serangan baru-baru ini dimulai pada bulan Februari, para pejabat SDF memperkirakan bahwa 1.500 warga sipil dan 500 anggota ISIS tetap bertahan. Tetapi setelah pertempuran dimulai, baru diketahui jika jumlah sebenarnya jauh lebih besar. 

Credit  sindonews.com

Pemerintah Suriah temukan ranjau-peledak yang ditinggalkan Da'esh

Seorang gadis kecil mengambil sekantung roti yang diberikan tentara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dekat desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Rabu (27/2/2019) (EUTERS/Rodi Said/djo)

Homs, Suriah (CB) - Lembaga terkait Pemerintah Suriah pada Selasa (12/3) menemukan puluhan ranjau dan bahan peledak yang ditinggalkan oleh gerilyawan Da'esh, di Kota As-Sukhna dan sekitarnya, 80 kilometer di sebelah timur Palmyra, sebelum mereka meninggalkan kota tersebut saat menghadapi serangan militer Suriah.

Seorang ahli dalam bidang perlucutan ranjau mengatakan kepada Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang, bahwa pemerintah menemukan banyak ranjau dan bahan peledak dengan berat antara 50 dan 100 kilogram. Semuanya berisi C4 dan TNT.

Ahli itu menambahkan satuan Zeni melucuti ranjau tersebut dan meledakkannya untuk mengamankan seluruh wilayah itu dan mempersiapkan kepulangan banyak keluarga ke rumah mereka.

Credit  antaranews.com

Suriah kutuk pernyataan senator AS mengenai Dataran Tinggi Golan

Seorang gadis kecil mengambil sekantung roti yang diberikan tentara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dekat desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Rabu (27/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said/djo

Damaskus (CB) - Suriah mengutuk dengan sekeras-kerasnya pernyataan yang dikeluarkan oleh Senator AS Lindsay Graham berkaitan dengan Dataran Tinggi, milik Suriah yang diduduki Israel, kata satu sumber resmi di Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat di Damaskus pada Selasa (12/3).

Sumber tersebut mengatakan pernyataan Graham memperlihatkan mental congkak pemerintah AS dan memandang masalah wilayah itu dengan "mata Zionis" dengan cara yang menguntungkan kepentingan Israel.

Sumber tersebut mengatakan pernyataan Graham bukan hanya memperlihatkan pengabaian fakta sejarah dan geografis, itu juga memperlihatkan Amerika Serikat mengabaikan dan secara mencolok melanggar hukum internasional, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang.

Ia menekankan bahwa semua resolusi PBB --terutama Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB pada 1981 berdasarkan Pasal 7, yang disepakati dengan suara bulat oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB termasuk AS, menegaskan status hukum Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah yang diduduki, dan keputusan penguasa pendudukan Israel untuk mencaploknya batal dan tidak sah.

Rakyat Suriah pada umumnya, dan rakyat di Dataran Tinggi Golan khusus, bertekad akan terus berjuang sampai Dataran Tinggi Golan dibebaskan secara penuh dan kembali ke tanah air, tambah sumber tersebut. Ia menyatakan pendudukan akhirnya akan berakhir, tak peduli berada lama itu akan berlangsung.

Credit  antaranews.com

Tentara Arakan Minta Pengungsi Rohingya Tahan Diri

Sejumlah pengungsi Rohingya antri untuk mendapatkan paket makanan dari relawan Indonesia di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Tentara Arakan dtuding terkait dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp pengungsi.

CB, YANGON -- Kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) meminta para simpatisan dan pengikutnya menahan diri dan tidak melakukan tindak kejahatan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Seruan itu dilakukan menyusul terbitnya laporan pembunuhan dan penculikan yang ditudingkan ke kelompok tersebut.

ARSA mengkritisi pemberitaan media yang berbasis di Bangladesh karena telah mengaitkannya dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp-kamp pengungsi, termasuk serangkaian pembunuhan. ARSA mengakui adanya kejadian tersebut, tapi membantah pimpinannya menyetujuinya.

"Orang-orang itu tidak hanya menentang Pemerintah Bangladesh, tapi juga membuat ARSA bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Dan karena aktivitas mereka, seluruh komunitas difitnah di seluruh dunia," kata ARSA dalam sebuah pernyataan video yang diunggah melalui akun Twitter-nya pada Rabu (13/3).

Terlepas dari pemberitaan yang mengambinghitamkan kelompoknya atas serangkaian kasus pembunuhan, ARSA tetap mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Bangladesh. Oleh sebab itu, ARSA meminta para pengungsi Rohingya, termasuk para simpatisan, agar tidak melanggar peraturan dari otoritas berwenang di sana.

Kelompok itu pun menegaskan masih akan melanjutkan misinya menentang Pemerintah Myanmar. "Kegiatan kami untuk hak-hak kami yang sah sedang berlangsung melawan pemerintah teroris Myanmar dan genosida militer," katanya.

ARSA adalah kelompok yang kerap menyerang aparat keamanan dan tentara Myanmar di Rakhine. Pada Agustus 2017, mereka menyerang pos militer Myanmar di luar Rakhine. Serangan tersebut menewaskan beberapa tentara Myanmar.

Setelah kejadian itu, militer Myanmar segera melakukan operasi pemburuan terhadap anggota ARSA di Rakhine. Operasi tersebut menjadi cikal bakal terjadinya krisis pengungsi Rohingya.

Dalam operasinya, tentara Myanmar bertindak brutal dan tak pandang bulu. Mereka memberondong warga sipil Rohingya dengan tembakan dan membakar permukimannya. Tak hanya itu, mereka juga dilaporkan memperkosa wanita-wanita Rohingya.

Operasi militer itu menyebabkan orang-orang Rohingya berbondong-bondong meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh. Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya di wilayah perbatasan Bangladesh, Cox's Bazar.

Sementara itu, sebuah tim dari kantor kejaksaan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah menuntaskan kunjungannya selama beberapa pekan ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar pada Senin (11/3). Direktur Yurisdiksi, Divisi Pelengkap, dan Kerja Sama ICC Phaksio Mochochoko mengatakan berupaya membuat kemajuan dalam penyelidikan awal krisis Rohingya.

"Kami berkomitmen membuat kemajuan berkelanjutan pada proses pemeriksaan pendahuluan," ujar Mochochoko, dikutip laman Anadolu Agency.

Namun, dia menegaskan pemeriksaan pendahuluan bukanlah sebuah investigasi. Itu merupakan penilaian berdasarkan kriteria Statuta Roma guna memutuskan apakah penyelidikan terhadap situasi Rohingya yang sedang berlangsung diperlukan. 

Credit  republika.co.id

Militer AS tidak terlibat dalam penarikan diplomat dari Venezuela

Sebuah tangan terlihat di atas bendera nasional saat protes terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Selasa (12/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Jasso/cfo

Washington (CB) - Militer Amerika Serikat belum diminta membantu penarikan personel diplomat AA dari Venezuela, kata panglima militer AS untuk kawasan itu kepada Reuters, dengan menambahkan mereka diperkirakan meninggalkan negara itu dengan pesawat komersial.

"Saat ini kami belum diminta untuk mendukung evakuasi," kata Laksamana Craig Faller, kepala Komado Selatan Militer AS, dalam wawancara pada Selasa (12/3).

Venezuela memerintahkan para diplomat AS pada Selasa untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam. Washington menyatakan telah memutuskan menarik diplomat-diplomat yang ada karena kondisi yang memburuk di Venezuela, yang telah mengalami pemadaman listrik terburuk dalam sejarah.

Utusan Khusus AS Elliott Abrams, yang berbicara Selasa pagi kepada wartawan di Departemen Luar Negeri, mengatakan penarikan para diplomat bukan perubahan dalam kebijakan AS atau pengurangan dalam komitmen AS kepada rakyat Venezuela.

Washington telah mengambl sikap untuk mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin yang sah Venezuela setelah ketua Kongres yang berusia 35 tahun itu menyatakan terpilihnya kembali Presiden Nicolas Maduro tahun 2018 diwarnai kecurangan dan mengumumkan kepresidenan sementara pada Januari. Sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika Latin mengikuti kebijakan yang diambil AS.

Credit  antaranews.com

Cina Tawarkan Bantuan Atasai Krisis Listrik Venezuela

Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Sebanyak 21 orang meninggal di rumah sakit akibat kekurangan pasokan listrik.

CB, BEIJING -- Cina menawarkan bantuan untuk mengatasi krisis listrik di Venezuela yang dianggap sebagai pemadaman terburuk dalam sejarah. Maduro juga sempat menuduh Amerika Serikat sebagai dalang yang menyabotase jaringan listrik di Venezuela. Tak lama setelah mengungkapkan tuduhan tersebut, Maduro juga meminta diplomat Amerika Serikat meninggalkan Venezuela dan memberi mereka tenggat waktu paling lambat 72 jam.

Hari ini, Kamis (14/3) merupakan hari keenam padamnya listrik di Venezuela, kejadian ini mengharuskan rumah sakit berjuang menjaga peralatannya tetap berjalan. Hingga kini, dilaporkan sekitar 21 orang meninggal di rumah sakit akibat kekurangan pasokan listrik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan Cina telah mencatat laporan bahwa jaringan listrik di Venezuela telah turun karena serangan peretasan. Dia juga berharap Venezuela segera menemukan solusi dari kejadian ini.

"Cina sangat prihatin dengan ini, Cina berharap Venezuela dapat menemukan alasan untuk masalah ini secepat mungkin dan melanjutkan pasokan listrik normal dan ketertiban sosial. Tiongkok bersedia memberikan bantuan dan dukungan teknis untuk memulihkan jaringan listrik Venezuela," kata Lu, Kamis (14/3).

Menteri Informasi Jorge Rodriguez mengatakan pemadaman itu kemungkinan disebabkan oleh masalah teknis jalur transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga air Guri di Venezuela tenggara dengan jaringan listrik nasional. Meski begitu, Presiden Venezuela, Maduro menyalahkan Washington meretas sistem operasi pembangkit listrik tenaga air Venezuela.

Credit  republika.co.id

Bandingkan dengan Nazi, Kuba Tuding AS Sabotase Listrik Venezuela

Kuba menyalahkan AS dalam pemadaman listrik di Venezuela. Foto/Istimewa

HAVANA - Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas padamnya jaringan listrik di Venezuela. Ia lantas membandingkan tindakan Washington itu dengan aksi Nazi di era Perang Dunia Kedua.

"Agresi kriminal terhadap Venezuela tampaknya terinspirasi oleh praktik terburuk Nazi, seperti pengepungan Leningrad (selama Perang Dunia II), yang bertujuan untuk membuat kota itu kelaparan sampai mati," cuit pemimpin Kuba.

"Tidak ada yang meragukan bahwa pemadaman di Venezuela adalah akibat sabotase AS," sambungnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (14/3/2019).

Sebelumnya pada bulan Maret, pemadaman listrik besar-besaran melanda banyak wilayah di Venezuela, melumpuhkan jaringan listrik negara. Pemasok listrik nasional Corpoelec bersikeras bahwa pemadaman listrik adalah hasil dari sabotase di pembangkit listrik tenaga air utama Guri di negara bagian Bolivar timur.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro kemudian menyalahkan krisis tersebut kepada Amerika Serikat. Sampai sekarang, catu daya sebagian besar telah dipulihkan di negara ini.

Washington dan sekutu-sekutunya secara terbuka mendukung pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai 'presiden sementara' pada Januari lalu, menyusul gelombang demonstrasi anti dan pro pemerintah. 

Sementara itu, Rusia, China, Turki, Kuba, dan negara-negara lain berpihak pada Presiden Nicolas Maduro yang terpilih dalam pemilu yang diboikot oposisi. Mereka memperingatkan AS dan sekutunya untuk tidak "campur tangan" dalam urusan dalam negeri negara Amerika Selatan itu. 

Credit  sindonews.com

Maduro Minta PBB dan Sekutu Bantu Investigasi LIstrik Padam

Waduk Guri di Venezuela merupakan pembangkit listrik utama di negara sosialis itu dan sempat mengalami padam mendadak pada 7 Maret 2019 selama lima hari. Hydroworld

CB, Beijing – Pemerintahan Venezuela pimpinan Presiden Nicolas Maduro bakal meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan sejumlah negara sekutu untuk menginvestigasi serangan siber yang melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air di Waduk Guri, yang terjadi sejak 7 Maret 2019.

“Saya akan meminta bantuan dari PBB dan juga dari Rusia, Cina, Iran, dan Kuba, yang memiliki pengalaman luas dalam isu perlindungan menghadapi serangan siber,” kata Maduro pada Selasa, 12 Maret 2019 dalam pidato yang disiarkan lewat aplikasi Periscope seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, pada Rabu, 13 Maret 2019.
Maduro, yang menghadapi tantangan politik dari tokoh oposisi Juan Guaido agar mundur sebagai Presiden, mengatakan telah membentuk sebuah komisi khusus kepresidenan untuk menginvestigasi serangan siber ini.

“Saya telah meminta agar spesialis internasional dilibatkan,” kata Maduro. Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Sputnik News,  dikabarkan telah menyanggupi untuk membantu Venezuela untuk mengembalikan sistem suplai energinya.
Menteri Komunikasi dan Informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan operasi pembangkit listrik hampir kembali pulih di seluruh negara setelah mengalami listrik padam massal selama lima hari.

Menurut Maduro, pemerintah telah berhasil memulihkan pembangkit listrik. “Kita sekarang butuh untuk memperkuatnya, membuatnya bisa diandalkan dan tidak bisa diserang lagi,” kata dia.
Venezuela mengalami padam listrik sejak 7 Maret 2019 di 20 dari 23 negara bagian. Perusahaan National Electric Company mengatakan insiden ini terjadi karena padamnya pembangkit listrik di Simon Bolivar Hydroelectric Plant di Waduk Guri.

Venezuela mengalami listrik padam secara massal pada 7 Maret 2019 secara mendadak yang mengenai 22 dari 23 negara bagian. Presiden Maduro menuding ini sebagai aksi sabotase oposisi dan Amerika Serikat, yang dibantah keduanya. Reuters


Maduro menuding AS melakukan serangan electromagnetik hingga peretasan jaringan komputer di pembangkit listrik itu sebagai penyebab padamnya listrik. Kementerian Energi AS membantah tudingan ini.

Listrik sebenarnya mulai pulih perlahan pada 8 Maret 2019. Namun, terjadi sebuah ledakan di sebuah substasiun listrik di luar ibu kota yaitu di Kota Ciudad Bolivar. Petugas keamanan Venezuela menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam ledakan itu.

Credit  tempo.co

Perundingan Damai AS-Taliban Terhenti Tanpa Kesepakatan

Ilustrasi anggota Taliban di Afghanistan. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Taliban dilaporkan terhenti sejak 12 Maret kemarin. Meski disebut ada kemajuan, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai dari kedua belah pihak, terutama soal penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3), perundingan selama 16 hari antara AS dan Taliban di hotel bintang lima Ritz-Carlton di Doha, Qatar terhenti tanpa diketahui sebabnya. Seharusnya negosiasi akan dilanjutkan pada akhir Maret mendatang.

Dalam negosiasi itu, delegasi Taliban dipimpin oleh kepala bidang politik Mullah Abdul Ghani Baradar. Sedangkan AS dipimpin juru runding Zalmay Khalilzad, seorang diplomat yang lahir di Afghanistan.


Menurut Khalilzad, kemajuan dalam perundingan damai itu terkait dengan kontra terorisme dan penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Dia mengatakan AS meminta Taliban tidak memberi ruang bagi bagi kelompok militan apapun untuk menggunakan negara itu sebagai basis untuk merancang serangan.

"Kondisi untuk perdamaian membaik. Sangat jelas seluruh pihak ingin perang berakhir. Kendati ada dinamika, kami tetap menjaga semuanya sesuai jalur dan membuat kemajuan," cuit Khalilzad dalam akun Twitter.

Meski begitu, Taliban tetap menolak duduk dalam satu meja perundingan dengan pemerintah Afghanistan. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengakui negosiasi dengan AS menemukan titik terang.

"Ketika rancangan perjanjian tentang masa penarikan pasukan dan pemberlakuan kontra-terorisme selesai dibuat, Taliban akan memulai pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan soal kedudukan politik dan gencatan senjata tetap," kata Khalilzad.

Kemajuan itu soal penarikan pasukan AS dan mencegah serangan teror kepada siapapun dari Afghanistan. Akan tetapi, Mujahid menyatakan sampai saat ini kedua belah pihak belum menyepakati apapun, termasuk gencatan senjata atau berunding dengan pemerintah Afghanistan.

Juru bicara Presiden Afghanistan, Ashraf Gani, berharap mereka segera memulai perundingan soal gencatan senjata dengan Taliban.

Qatar membolehkan Taliban membuka kantor perwakilan bidang politik sejak 2013. Mereka menyatakan ingin menjadi pihak yang turut menengahi konflik di kawasan itu.

"Kami memahami bagaimana kesulitan mengakhiri perang selama 18 tahun. Qatar berharap perundingan itu segera dilanjutkan," kata juru runding yang menjadi penengah asal Qatar, Mutlaq Bin Majid Al-Qahtani.

Hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan pastinya perundingan damai AS-Taliban dilanjutkan.

Meski sedang berunding, perang antara Taliban dan pasukan Afghanistan terus berlangsung. AS dilaporkan terus mendesak Taliban untuk segera melakukan gencatan senjata dengan Afghanistan, tetapi ditolak. Penyebabnya Taliban menganggap pemerintah Afghanistan cuma 'boneka' AS.

Menurut sumber Taliban, negosiasi damai itu tidak berjalan mulus. Tokoh senior mereka menyatakan mereka bukan pelayan dan tidak membutuhkan AS untuk menentukan masa depan Afghanistan.

Saat ini masih ada 14 ribu pasukan AS di Afghanistan. Mereka menyerbu negara itu pada 2001 silam dengan dalih menggulingkan rezim Taliban yang konservatif dan melindungi mendiang pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden. Osama disebut bertanggung jawab atas serangan terhadap gedung kembar WTC di New York pada 9 September 2001.

Selama 18 tahun berperang di Afghanistan, sekitar 3500 pasukan asing, termasuk di dalamnya 2300 prajurit AS, meninggal.

Credit  cnnindonesia.com

Kanada Ikut Kandangkan Boeing 737 MAX 8 dan 9

Kanada akhirnya ikut melarang pesawat Boeing 737 Max. Foto/Istimewa

OTTAWA - Kanada pada Rabu waktu setempat menjadi negara terbaru yang mengandangkan pesawat Boeing 737 MAX. Keputusan ini diambil berdasarkan potensi masalah keselamatan setelah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai penerbangan Ethiopian Airlines jatuh pada Minggu lalu dan menewaskan 157 orang.

Dengan langkah ini berarti Amerika Serikat (AS) sekarang satu-satunya negara besar tempat pesawat itu dapat beroperasi.

Menteri Transportasi Kanada Marc Garneau mengatakan pada konferensi pers bahwa Ottawa akan menghentikan 737 MAX 8 dan 9 jet untuk lepas landas, tiba atau terbang di atas Kanada.

"Pemberitahuan keselamatan ini efektif segera dan akan tetap di tempatnya sampai pemberitahuan lebih lanjut," katanya, seraya menambahkan bahwa ia telah memutuskan untuk bertindak setelah menerima informasi baru pada hari sebelumnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/3/2019).

Larangan ini penting, karena Kanada biasanya bekerja sangat erat dengan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA). Garneau mengatakan, sama sekali tidak ada tekanan politik dari Washington setelah Kanada memberitahunya.

Ia mengatakan data satelit menunjukkan kesamaan profil penerbangan jet Ethiopian Airlines dengan pesawat Lion Air tipe pesawat yang sama yang jatuh di Indonesia pada tahun lalu. Keduanya jatuh tidak lama setelah lepas landas.

"Ini tidak konklusif, tetapi itu adalah sesuatu yang menunjukkan kemungkinan ke arah itu dan pada titik ini kami merasa bahwa ambang batas telah dilintasi dan itulah sebabnya kami mengambil langkah-langkah ini," ujarnya.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters, FAA mengetahui data satelit yang dikutip Garneau, tetapi menyebutnya tidak meyakinkan. 

Air Canada, yang mengoperasikan 24 jet Boeing 737 MAX, mengatakan sedang bekerja untuk re-book penumpang secepat mungkin. Sedangkan rivalnya WestJet Airlines, yang mengoperasikan 13 jet, mengatakan akan mematuhi keputusan tersebut.

Asosiasi Pilot Air Canada, yang mewakili lebih dari 4.000 pilot komersial, mengatakan keputusan itu penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap penerbangan.





Credit  sindonews.com

Hong Kong Larang 737 MAX, Maskapai Norwegia Minta Ganti Rugi

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

Jakarta, CB -- Badan Penerbangan Hong Kong memutuskan melarang maskapai yang menggunakan Boeing tipe 737 MAX 8 melintas di ruang udara mereka. Mereka menjadi pihak yang kesekian menerbitkan larangan itu sebagai dampak kecelakaan maut yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

"Departemen Penerbangan Sipil (CAD) menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX dari, menuju, dan yang melintasi Hong Kong," demikian pernyataan otoritas Hong Kong, seperti dilansir AFP, Rabu (13/3).

CAD menyatakan larangan itu berlaku sejak hari ini pukul 18.00 waktu setempat. Mereka menyatakan sudah mengontak Badan Penerbangan Sipil AS (FAA) dan sejumlah lembaga lain, termasuk dengan dua maskapai yang mempunyai rute menuju Hong Kong, yaitu SpiceJet dari India dan Globus Airlines dari Rusia.


"Ini adalah langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan penerbangan dan melindungi masyarakat," lanjut isi pernyataan CAD.

Maskapai yang bermarkas di Hong Kong, Cathay Pacific, sama sekali tidak mempunyai armada Boeing 737 MAX 8.

Di sisi lain, maskapai Ethiopian Airlines mengirim kotak hitam pesawat mereka yang jatuh pada 10 Maret lalu ke Eropa untuk diperiksa. Sedangkan maskapai Norwegian Air menuntut ganti rugi terhadap Boeing atas sejumlah larangan terbang atas tipe 737 MAX. Sebab, sejumlah armada 737 MAX mereka tidak boleh terbang ke sejumlah negara.

"Kami berharap Boeing mau membayar tagihan kami," tulis Norwegian Airlines melalui surel seperti dilansir Reuters.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang semakin bertambah. Mereka adalah Australia, India, Fiji Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, Uni Emirat Arab, Thailand, dan Libanon.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut.

Akan tetapi, Senat Amerika Serikat menyatakan secepatnya bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Penerbangan AS (FAA), terkait meluasnya larangan operasional Boeing tipe 737 MAX 8.

Credit cnnindonesia.com

India dan Fiji Turut Larang Operasional Boeing 737 MAX 8

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Perintah larangan mengoperasikan pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 terus menyebar di seluruh dunia, sebagai dampak kekhawatiran atas dua kecelakaan maut yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Pemerintah India, Fiji, dan sejumlah maskapai turut memutuskan melarang penggunaan burung besi itu.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3), Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA) Kementerian Penerbangan India memutuskan menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX 8. Perintah itu berlaku pada Selasa kemarin sejak pukul 21.55 waktu setempat.

"DGCA memutuskan untuk segera mengistirahatkan sementara Boeing 737 MAX 8. Pesawat itu tidak boleh mengudara sampai mendapat modifikasi dan langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penumpang dan operasional," demikian pernyataan Kementerian Penerbangan Sipil India melalui akun Twitter mereka, @MoCA_GoI.

Dua maskapai ternama India, Jet Airways dan SpiceJet, langsung menunda penerbangan menggunakan 737 MAX 8.

Karena hal itu, harga saham SpiceJet anjlok sebesar 5,5 persen, sedangkan saham Jet Airways turun 2,2 persen.

Pemerintah Fiji juga mengikuti keputusan India dengan melarang sementara penggunaan Boeing 737 MAX 8. Otoritas Penerbangan Sipil Fiji menyatakan mereka sebenarnya yakin dengan keamanan pesawat itu, tetapi mereka juga melihat kekhawatiran masyarakat dan sikap sejumlah negara lain.

Maskapai Fiji Airways menyatakan untuk sementara waktu tidak akan menggunakan 737 MAX 8. Sebagai gantinya, mereka bakal memakai Boeing 7373 dan Airbus SE A330.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang adalah Australia, Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut. 

Credit  cnnindonesia.com

CIA Diduga Terlibat dalam Penyerangan Kedubes Korut di Spanyol

CIA diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Kedubes Korut di Spanyol. Foto/Istimewa

MADRID - Badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, diduga terlibat dalam serangan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Utara (Korut) di Spanyol. Demikian laporan media setempat, mengutip sumber-sumber investigasi. Jika dikonfirmasi, hal ini kemungkinan akan menyebabkan perselisihan besar antara Spanyol dan AS.

"Setidaknya dua dari 10 pelaku, yang masuk ke Kedubes Korut, telah diidentifikasi dan terhubung dengan Badan Intelijen Pusat," tulis El Pais yang disitir RT, Kamis (14/3/2019).

Badan mata-mata AS itu telah membantah keterlibatan mereka. Namun sumber pemerintah Spanyol mengatakan kepada surat kabar itu bantahan tersebut tidak cukup meyakinkan.

Jika peran CIA dalam insiden tersebut dikonfirmasi, hal itu mungkin akan menyebabkan perselisihan diplomatik antara Madrid dan Washington. Keterlibatan penjahat biasa dalam insiden itu dikesampingkan tidak lama setelah serangan itu terjadi, karena seluruh operasi menyerupai pekerjaan penyerangan oleh sel militer.

Insiden aneh - dan seperti di film-film - terjadi pada 22 Februari lalu, ketika sekelompok pria menyerang misi diplomatik Korut di Spanyol, yang terletak di Madrid. Para penyerang menahan dan menyumpal mulut staf Kedubes. Mereka kemudian menggeledah kedutaan selama empat jam, mencuri komputer dan perangkat elektronik lainnya.

Salah satu karyawan Kedubes Korut berhasil melarikan diri dan memberi tahu tetangga, yang kemudian memanggil polisi. Namun ketika penegak hukum tiba, mereka dilaporkan disambut oleh seorang individu, yang meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja di fasilitas diplomatik itu. Tak lama setelah itu, para tersangka keluar dari kedutaan dengan dua kendaraan curian dan pergi, meninggalkan mobil-mobil itu di jalan.

Polisi kemudian menemukan staf misi diplomatik Korut, yang diikat, disumpal dan mendapati tas di kepala mereka. Beberapa diplomat memerlukan perawatan medis setelah insiden tersebut karena cedera ringan. Sementara serangan itu dilaporkan secara luas oleh media lokal, Kedutaan Korut tidak memberikan pernyataan apa pun.

Para pelaku mungkin tengah mencari informasi tentang mantan duta besar Korut untuk Spanyol - Kym Hyok-chol. Diplomat itu bertugas selama bertahun-tahun, namun ia diusir pada 2017 lalu di tengah uji coba nuklir berturut-turut yang dilakukan oleh Pyongyang. Ia kemudian bergabung dengan tim negosiator negara itu dan berpartisipasi dalam mengatur KTT Preisden AS Donald Trump-Pemimpin Korut Kim Jong-un di Vietnam - yang berujung pada kegagalan hanya lima hari setelah insiden di Madrid. 

Credit sindonews.com

Ketua HAM UE desak diberikannya keadilan buat Khashoggi

Hatice Cengiz, tunangan almarhum wartawan Arab Saudi jamal Khashoggi, berpartisipasi dalam sebuah subpanitia dalam pertemuan tentang Hak Asasi Manusia di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (19/2/2019). (REUTERS/YVES HERMAN)

Washington (CB) - Keadilan harus diberikan kepada kolumnis Washington Post yang dibunuh, Jamal Khashoggi, tulis Ketua Sub-Komite Hak Asasi Manusia Uni Eropa di kolom opini yang diterbitkan pada Selasa (12/3).

"Pembunuhan Khashoggi secara kejam memperlihatkan bagaimana hak ini telah diinjak-injak oleh pemerintah Arab Saudi," tulis Antonio Panzeri di Washington Post.

Khashoggi dibunuh secara kejam di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu, tak lama setelah ia memasuki instalasi diplomatik tersebut. Riyadh mulanya membantah Kerajaan itu berperan dalam pembunuhan tersebut tapi sejak itu berusaha menimpakan kesalahan atas kematian Khashoggi pada operasi yang gagal dan dilakukan oleh agen merah.

Pada November, CIA menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memernitahkan pembunuhan Khashoggi, kata Washington Post.

Panzeri mengatakan meskipun melakukan kunjungan ke seluruh dunia untuk menggembar-gemborkan pembaruan di negerinya, yang menggambarkannya sebagai seorang pemimpin regional dalam urusan hak asasi manusia, Pemerintah Raja Salman telah "mengikuti jalur yang menuju arah yang berbeda sama sekali".

"Rejim, meskipun melakukan konsesi kecil, telah terus bertindak dengan cara otoriter dan menindas," kata Panzeri, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. "Keperluan untuk membina hubungan dengan negara internasional menjelaskan konsesi yang kadangkala dilakukan oleh putra mahkota. Untungnya, masih ada sebagian pemimpin yang memiliki pandangan terbatas dan kecemasan mengenai perdagangan dengan diktator."

Panzeri menekankan UE harus "tetap aktif" dalam kasus Khashoggi, dan mengatakan ia "akan terus bekerja untuk menjamin bahwa kebenaran mengenai apa yang terjadi pada Khashoggi muncul".

Credit  antaranews.com

Pemimpin Aljazair siap bahas sistem berdasarkan "kemauan rakyat"

Warga mengikuti aksi protes menuntut perubahan politik segera di Algiers, Aljazair, Selasa (12/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljier (CB) - Pemerintah Aljazair pada Rabu menyatakan  siap mengadakan pembicaraan dengan para pengunjuk rasa yang menginginkan perubahan politik cepat, dengan mengatakan pihaknya sedang mencari sistem berdasarkan "keinginan rakyat" setelah kelompok-kelompok oposisi menolak reformasi yang diusulkan tak cukup.

Presiden Abdelaziz Bouteflika pada Senin membalik sebuah keputusan untuk berkuasa kembali selama masa jabatan kelima menghadapi unjuk rasa massal yang telah berlangsung selama beberapa pekan oleh mereka yang sudah muak dengan kekuasaan otoriter dan kemandekan politik dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa dekade.

Tetapi prakarsa oleh Bouteflika, yang juga menangguhkan pemilihan dan menyatakan satu konferensi akan diadakan guna membahas perubahan-perubahan politik, telah gagal memuaskan banyak warga Aljazair yang terus menginginkan kekuasaan diserahkan ke generasi lebih muda dengan gagasan-gagsan segar.

"Dialog merupakan tugas kami. Prioritas kami ialah menyatukan semua warga Aljazair," kata Wakil Perdana Menteri Ramtane Lamamra kepada radio negara.

"Sistem baru akan berdasarkan pada keingin rakyat," kata dia, dengan menambahkan para peserta dalam konferensi untuk membuat konstitusi baru akan mencakup terutama orang-orang muda dan kaum wanita.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Deputi Menteri Pertahanan Ahmed Gaed Salah mengatakan kepada TV Ennahar, tentara akan menjaga keamanan Aljazair "dalam semua keadaan dan kondisi apapun."

Puluhan ribu orang dari semua kelas sosial telah berdemonstrasi selama tiga hari belakangan menentang korupsi, pengangguran dan kelas penguasa yang didominasi oleh militer dan veteran perang kemerdekaan tahun 1954-62 terhadap Prancis.

Protes-protes itu telah menggoyahkan panggung politik yang ditandai kemandekan ekonomi dan sosial selama beberapa dekade perantaraan kekuatan di belakang layar oleh kelompok mapan militer yang berpengaruh.

Credit  antaranews.com

Jerman: Brexit Tanpa Kesepakatan Ada di Depan Mata

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata. Foto/Istimewa

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata, setelah Parlemen Inggris kembali menolak proposal yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May.

"Kami bergerak lebih dekat ke arah Brexit tanpa kesepakatan dengan keputusan ini. Menolak kesepakatan Brexit berarti membahayakan kesejahteraan warga dan ekonomi," kata Maas, dan mengkritik anggota parlemen Inggris yang memberikan suara menentang kesepakatan yang diperbaharui.

Dia kemudian mengatakan, negaranya mempersiapkan diri dengan cara terbaik untuk skenario terburuk. "Namun, kami masih berharap bahwa kami dapat menghindari Brexit tanpa kesepakatan. Saat ini hal itu berada di tangan House of Commons untuk melakukan itu," ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Sebelumnya diwartakan, dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 anggota Parlemen Inggris menentang dan 242 lainnya menyetujui proposal yang diajukan oleh May.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May. 

Credit  sindonews.com

Parlemen Menolak, Brexit Kemungkinan Ditunda Hingga Juni

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Anggota parlemen Inggris menolak Brexit tanpa kesepakatan dalam skenario apa pun. Hasil teranyar ini membuka jalan bagi pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan kemungkinan penundaan Brexit hingga akhir Juni.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menegaskan, Brexit tanpa kesepakatan menjadi satu-satunya pilihan paling memungkinkan jika Inggris tak mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa (UE).

"Tanggung jawab ada pada kita masing-masing di parlemen untuk mencari tahu apa itu," ujar May, mengutip CNN.


Dukungan untuk kesepakatan Brexit memungkinkan pemerintah untuk memohon penundaan hingga Juni. Namun, jika parlemen tidak dapat menyetujui kesepakatan, May menegaskan, waktu penundaan akan lebih lama.

Pemerintah akan mengusulkan upaya untuk menunda Brexit hingga 30 Juni jika parlemen dapat menyetujui kesepakatan untuk meninggalkan UE sebelum 20 Maret.

Bereaksi terhadap pemungutan suara, seorang juru bicara UE mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk meninggalkan UE: dengan atau tanpa kesepakatan.

"Kami telah menyetujui kesepakatan dengan Perdana Menteri Theresa May dan UE siap menandatanganinya," ujar dia, mengutip Reuters.

Setelah 2,5 tahun perundingan dan dua kali upaya gagal untuk menerima kesepakatan Brexit yang diusulkan May, pemungutan suara masih berjalan di tempat. 

Credit  cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Kembali Tolak Proposal Brexit Theresa May

Parlemen Inggris sekali lagi menolak proposal Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Foto/Istimewa

LONDON - Parlemen Inggris sekali lagi menolak proposal Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 suara menentang dan 242 menyetujui proposal, yang telah direvisi dari upaya terakhir pada awal tahun.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (13/3).

Saat ini, London dan Brussels belum menyetujui kerangka kerja untuk suatu hubungan setelah batas akhir penentuan kesepakatan, yang jatuh pada akhir Maret. May telah berulang kali memperingatkan tentang potensi kerusakan pada UE yang dapat disebabkan oleh Brexit tanpa sebuah kesepakatan.

Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, yang memimpin oposisi di Parlemen, mengatakan sudah waktunya untuk pemilihan umum. "Pemerintah telah dikalahkan lagi oleh mayoritas besar dan mereka sekarang harus menerima kesepakatan mereka sudah mati," kata Corbyn dan mencatat bahwa Partai Buruh siap untuk bekerja dengan May pada kesepakatan baru Brexit.

Karena pemungutan suara terbaru berujung kegagalan, pemungutan suara pada skenario tanpa kesepakatan diharapkan akan digelar hari ini dan jika itu gagal, maka pemungutan suara untuk memperpanjang batas waktu Brexit melewati 29 Maret digelar kemudian. 

Credit  sindonews.com