Aljier (CB) - Pemerintah Aljazair pada Rabu menyatakan  siap mengadakan pembicaraan dengan para pengunjuk rasa yang menginginkan perubahan politik cepat, dengan mengatakan pihaknya sedang mencari sistem berdasarkan "keinginan rakyat" setelah kelompok-kelompok oposisi menolak reformasi yang diusulkan tak cukup.

Presiden Abdelaziz Bouteflika pada Senin membalik sebuah keputusan untuk berkuasa kembali selama masa jabatan kelima menghadapi unjuk rasa massal yang telah berlangsung selama beberapa pekan oleh mereka yang sudah muak dengan kekuasaan otoriter dan kemandekan politik dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa dekade.

Tetapi prakarsa oleh Bouteflika, yang juga menangguhkan pemilihan dan menyatakan satu konferensi akan diadakan guna membahas perubahan-perubahan politik, telah gagal memuaskan banyak warga Aljazair yang terus menginginkan kekuasaan diserahkan ke generasi lebih muda dengan gagasan-gagsan segar.

"Dialog merupakan tugas kami. Prioritas kami ialah menyatukan semua warga Aljazair," kata Wakil Perdana Menteri Ramtane Lamamra kepada radio negara.

"Sistem baru akan berdasarkan pada keingin rakyat," kata dia, dengan menambahkan para peserta dalam konferensi untuk membuat konstitusi baru akan mencakup terutama orang-orang muda dan kaum wanita.

Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Deputi Menteri Pertahanan Ahmed Gaed Salah mengatakan kepada TV Ennahar, tentara akan menjaga keamanan Aljazair "dalam semua keadaan dan kondisi apapun."

Puluhan ribu orang dari semua kelas sosial telah berdemonstrasi selama tiga hari belakangan menentang korupsi, pengangguran dan kelas penguasa yang didominasi oleh militer dan veteran perang kemerdekaan tahun 1954-62 terhadap Prancis.

Protes-protes itu telah menggoyahkan panggung politik yang ditandai kemandekan ekonomi dan sosial selama beberapa dekade perantaraan kekuatan di belakang layar oleh kelompok mapan militer yang berpengaruh.