Hubungan memanas, Pakistan panggil pulang Dubesnya di India

Pendukung National Akali Dal, pemimpin regional partai politik, meneriakkan slogan saat mereka membakar sebuah poster dengan gambar mirip bendera Pakistan saat unjuk rasa atas serangan ke sebuah bus yang menewaskan 44 anggota polisi di selatan Kashmir pada hari Kamis, di New Delhi, India, Sabtu (16/2/2019). (REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)

Islamabad (CB) - Pakistan memanggil pulang duta besarnya di New Delhi guna melakukan konsultasi, kata juru bicara kantor luar negeri Pakistan, Senin, di tengah memanasnya hubungan antara Pakistan dan negara tetangga bersenjata nuklir India.

"Kami memanggil pulang Komisioner Tinggi di India untuk melakukan konsultasi. Dia meninggalkan New Delhi pagi ini," cuit juru bicara Kantor Luar Negeri, Mohammad Faisal, di akun Twitter.

India sebelumnya telah memanggil duta besarnya untuk Pakistan pekan lalu. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk membahas hubungan India dengan Pakistan pasca pengeboman bunuh diri di wilayah sengketa Kashmir yang menewaskan 44 polisi paramiliter India. New Delhi mengatakan Pakistan terlibat dalam serangan tersebut. Tuduhan itu dibantah oleh Islamabad.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi Janji Turunkan Tensi antara India-Pakistan

Adel al-Jubeir janjikan tindakan untuk mendamaikan India-Pakistan. (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Arab Saudi berjanji akan menurunkan ketegangan antara Pakistan dan India dalam pertemuan tingkat tinggi di Islamabad, Pakistan, pada Senin (18/2), setelah terjadi serangan bom bunuh diri terhadap konvoi anggota korps paramiliter di Kashmir pada Kamis (14/2).

Setelah serangan yang diikuti kontak senjata selama berjam-jam itu berakhir, India disebut bergolak dalam kemarahan, juga mengakibatkan para demonstran turun ke jalan dan tutupnya toko-toko kecil.

Dalam konferensi pers di Islamabad, Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan untuk meredam ketegangan.


"Tujuan kami adalah untuk menurunkan tensi antara kedua negara yang bertetangga itu, dan untuk melihat jika ada jalan untuk menyelesaikan perbedaan dalam damai," kata al-Jubeir, dilansir dari AFP.

Menyusul janji tersebut, Pangeran Saudi Mohammed bin Salman telah menggelar sejumlah pertemuan pada Senin sore dengan pemimpin Pakistan sebelum terbang ke India.

Kashmir telah menjadi pusat konflik antara India dan Pakistan selama tiga dekade lebih, di mana kedua negara terkait saling mengklaim sepenuhnya untuk wilayah itu dibagi antara dua negara.

Kelompok militan Jaish-e-Mohammed atau JeM menyatakan diri bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri terkait, dan bahwa mobil yang memuat bom dikendarai oleh seorang militan lokal.

India tengah mengumpulkan dukungan diplomatik setelah serangan tersebut. Mereka berjanji untuk 'mengisolasi' Pakistan di komunitas internasional, mengatakan negara itu memiliki bukti tak terbantahkan mengenai peran Islamabad. Tuduhan tersebut dibantah oleh Pakistan.

Credit  cnnindonesia.com

MBS akan Bebaskan 2.107 Tahanan Pakistan

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Foto: EPA-EFE/Thomas Peter

Pembebasan 2.107 tahanan Pakistan itu setelah PM Pakistan Imran Khan memintanya.

CB, ISLAMABAD -- Menteri Informasi Pakistan mengatakan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) telah memerintahkan pembebasan sekitar 2.100 tahanan Pakistan dari penjara Saudi. Hal itu dilakukannya saat kunjungan penting MBS ke Islamabad.


"Putra mahkota memerintahkan pembebasan segera 2.107 tahanan Pakistan setelah Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memintanya," ujar Menteri Informasi Pakistan Fawad Chaudhry melalui Twitter pada Senin (18/2).

Nasib ribuan pekerja Pakistan yang mendekam di penjara-penjara di Timur Tengah merupakan masalah paling sensitif di Pakistan. Ada sebuah persepsi para tahanan kebanyakan adalah pekerja miskin yang tidak memiliki jalan hukum yang nyata.


Sejumlah besar orang Pakistan melakukan perjalanan ke Timur Tengah setiap tahun. Mereka banyak yang bekerja di lokasi konstruksi atau sebagai pembantu rumah tangga. Pengiriman uang yang mereka kirim kembali sangat penting bagi ekonomi Pakistan yang kelaparan.


Meski demikian, Saudi belum mengomentari pengumuman pembebasan tahanan Pakistan ini. Kunjungan MBS juga menandai pendalaman hubungan antara Saudi yang kaya minyak yang dulu mendukung ekonomi Pakistan selama periode-periode sulit. Kunjungan MBS juga diyakini sebagai imbalan tentara Pakistan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada Saudi dan keluarga kerajaannya.


Sebagai penjaga sebagian besar situs suci di tempat kelahiran Islam, keluarga kerajaan Saudi membawa pengaruh agama yang luas di Pakistan. Negara ini sangat konservatif dan berpenduduk mayoritas Muslim berpenduduk 208 juta orang.


Saudi pun dalam beberapa bulan terakhir telah membantu menjaga perekonomian Pakistan tetap bertahan dengan menopang cadangan devisa yang berkurang dengan pinjaman enam miliar dolar AS. Hal itu memberikan kelegaan saat bernegosiasi mengenai bailout dengan Dana Moneter Internasional.


MBS tiba di Pakistan pada Ahad (17/2) waktu setempat di awal tur Asia, yang akan mencakup Cina. Kunjungannya ke Asia dinilai sebagai upaya MBS membangun kembali citra setelah pembunuhan kritikus dan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.


Berbagai pihak menyalahkan MBS sebab Pangeran pembunuhan jurnalis Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober. Pembunuhan itu pun telah memicu krisis politik terbesar kerajaan selama satu generasi. Namun, Putra mahkota bersikeras telah membantah terlibat.


Dalam kunjungannya, Saudi melalui MBS menandatangani perjanjian investasi dengan Pakistan senilai 20 miliar dolar AS. Pakistan sangat mengapresiasi kunjungan MBS sebagai kunjungan kenegaraan terbesar setelah Beijing mengumumkan rencana menginvestasikan puluhan miliar dolar pada infrastruktur di Pakistan sebagai bagian dari inisiatif belt and road Cina.

Credit  republika.co.id

Tiba di Pakistan, Mohammed bin Salman Teken Investasi Rp 281 T

PM Pakistan Imran Khan menyambut Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada saat kedatangannya di Islamabad.[Saudi Press Agency/Awsaat]

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui kesepakatan dengan Pakistan bernilai lebih dari US$ 20 miliar atau Rp 281,8 triliun.
Kesepakatan investasi ini sangat dibutuhkan untuk ekonomi Pakistan yang goyah dan sedang berjuang dengan krisis cadangan devisa yang karena melambatnya pertumbuhan domestik.

Di tengah banyak keriuhan, Pangeran Mohammed disambut pada hari Minggu oleh Perdana Menteri Imran Khan di pangkalan udara Nur Khan, di mana ia diberi penghormatan 21 tembakan salvo untuk kunjungan pertamanya ke Pakistan sejak menjadi pewaris takhta pada tahun 2017, seperti dikutip dari Aljazeera, 18 Februari 2019.
Kedua pemimpin mengadakan pembicaraan langsung di Islamabad, diikuti dengan penandatanganan perjanjian investasi di bidang petrokimia, energi, mineral, olahraga, dan sektor lainnya.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (kanan) menyambut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Angkatan Udara Pakistan (PAF) Pangkalan Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan 17 Februari 2019.[Departemen Informasi Pers (PID) / Handout via REUTERS]
Pada jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati Pangeran Mohammed, Khan memuji ikatan kuat antara kedua sekutu.
"Pakistan dan Arab Saudi kini membawa hubungan ini ke tingkat yang belum pernah kita miliki sebelumnya," kata Khan. "Hubungan di mana sekarang akan menjadi investasi antara kedua negara yang akan saling menguntungkan darinya."

"Kami percaya Pakistan akan menjadi negara yang sangat penting di masa mendatang, dan kami ingin menjadi bagian dari itu," Mohammed bin Salman menanggapi.
Perjanjian investasi US$ 20 miliar yang diteken Mohammed bin Salman termasuk rencana untuk membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di kota pelabuhan selatan Gwadar, kemungkinan akuisisi dua pembangkit listrik Pakistan bertenaga gas alam cair oleh perusahaan Arab Saudi, dan hingga US$ 4 miliar (Rp 56,3 triliun) dalam penawaran energi dan pertambangan alternatif.

Credit  tempo.co

Pemerintah Cina Pantau Pergerakan 2,5 Juta Orang di Xinjiang

Perangkat lunak pengawasan SenseTime yang mengidentifikasi perincian orang dan kendaraan yang beroperasi ketika diuji coba di kantor perusahaan di Beijing, Cina, 11 Oktober 2017.[REUTERS / Thomas Peter]

CB, Jakarta - Sebuah perusahaan pengawasan Cina sedang melacak pergerakan lebih dari 2,5 juta orang di wilayah Xinjiang, barat laut Cina.

Hal ini terungkap setelah kebocoran data yang diperoleh seorang pakar internet Belanda.
Dikutip dari Reuters, 18 Februari 2019, database online yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan oleh perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berbasis di SenseNets Technology Ltd, menurut Victor Gevers, salah satu pendiri organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian unggahan media sosial minggu lalu.

Data yang bocor juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terhubung dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, ditandai dengan deskripsi seperti "masjid", "hotel", "kafe internet" dan tempat-tempat lain di mana kamera pengintai mungkin ditemukan.
"Itu sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentikasi memiliki hak administratif penuh. Anda bisa masuk dalam database dan membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus apa pun," kata Gevers.

Perangkat lunak pengawasan SenseTime yang mengidentifikasi perincian tentang orang dan kendaraan yang beroperasi ketika diuji coba di kantor perusahaan di Beijing, Cina, 11 Oktober 2017. [REUTERS / Thomas Peter]
Cina telah menghadapi protes dari para aktivis, ulama, tokoh agama, pemerintah asing dan pakar hak asasi manusia atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap minoritas Muslim Uighur yang sebagian besar Muslim dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.

Menurut situs webnya, SenseNets bekerja dengan polisi Cina di beberapa kota. Perusahaan induknya yang terdaftar di Shenzhen NetPosa Technologies Ltd memiliki kantor di sebagian besar provinsi dan wilayah Cina, termasuk Xinjiang.SenseNets dan NetPosa, serta pemerintah daerah Xinjiang, belum berkomentar terkait laporan ini.




Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diorganisir pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, 4 Januari 2019. [REUTERS / Ben Blanchard]
Gevers mengatakan bahwa lembaganya secara langsung memberi tahu SenseNets tentang kerentanan, sesuai dengan protokol GDI. Dia mengatakan SenseNets tidak merespons, tetapi sejak itu telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan basis data.

Pemerintah Cina telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir, terutama terhadap etnis minoritas atau Muslim Uighur, termasuk pembangunan sistem pengawasan video yang luas dan teknologi pemantauan smartphone.

Credit  tempo.co

Cina Perketat Pengawasan Individu di Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Cina mengawasi lewat video hingga melalui ponsel cerdas.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina telah meningkatkan pengawasan secara individual di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu termasuk pembangunan sistem pengawasan video dan pemantauan melalui ponsel cerdas.

Seorang peneliti dan pendiri organisasi nirlaba GDI Foundation Victor Gevers mengatakan, perusahaan SenseNets Technology Ltd yang berbasis di Shenzhen memiliki teknologi pengenalan wajah. Perusahaan itu sedang melacak pergerakan lebih dari 2,5 juta orang di wilayah Xinjiang.

Data menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang saling terkait dan terhubung dengan orang-orang dalam waktu 24 jam. Mereka ditandai dengan kata kunci seperti masjid, hotel, dan warung internet, atau warnet serta tempat-tempat lain dengan kamera pengawas. Adapun, SenseNets Technology telah membiarkan database online yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir, dan data lokasi secara terbuka selama berbulan-bulan.

"Ini sepenuhnya terbuka dan siapa pun mempunyai hak-hak administratif penuh. Anda bisa masuk ke database untuk membaca, memutakhirkan dan menghapus sesuatu," kata Gevers dilansir Reuters, Senin (18/2).

Cina telah menghadapi kecaman dari para pegiat, pakar, pemerintah asing dan pakar HAM PBB atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap kaum minoritas Muslim Uighur dan kelompok-kelompok Muslim lain.

Menurut informasi di lamannya, SenseNets bekerja dengan kepolisian Cina di sejumlah kota. Perusahaan induk NetPosa Technoloies Ltd, yang sahamnya tercatat di bursa Shenzhen, memiliki kantor di sebagian besar provinsi Cina dan kawasan, termasuk Xinjiang.

Dilaporkan CNet, Gevers mengatakan, GDI Foundation telah memberikan teguran kepada SenseNets terkait database yang terbuka tersebut sejak Juli. Namun SenseNets tidak menanggapinya. Peneliti menemukan, ada 1.039 perangkat yang digunakan untuk melacak orang-orang di seluruh Cina.

Adapun Cina akan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memantau seluruh warganya. Pada 2020, Cina berencana untuk memberikan skor kredit kepada setiap warganya yang dilacak melalui pengenalan wajah dan frekuensi belanja. Saat ini terdapat sekitar 200 juta kamera pengintai di Cina, yang jumlahnya akan ditingkatkan tiga kali lipat pada tahun depan.

Teknologi itu sering dikritik sebagai pelanggaran privasi karena lembaga pemerintahan dapat melacak warganya secara real time, tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu. Sementara itu, di Amerika Serikat (AS), Kepolisian Orlando telah bereksperimen dengan teknologi pengenalan wajah tersebut.

Credit  republika.co.id

Trump Ancam Militer Venezuela

Donald Trump

Foto: REUTERS/Mike Segar

Trump meminta militer agar mengizinkan bantuan bagi rakyat Venezuela masuk.

CB, MIAMI -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak militer Venezuela mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke negara yang tengah krisis.  Menurut Trump, militer telah mempertaruhkan masa depan dan kehidupan rakyat Venezuela.

"Jika militer Venezuela terus mendukung Maduro, Anda tidak akan menemukan jalan yang aman, tidak ada jalan keluar yang mudah dan Anda akan kehilangan segalanya," ujar Trump disambut sorak sorai yang sebagian merupakan para imigran Venezuela dan Kuba di Miami, Selasa (19/2).

Trump mendukung pemimpin oposisi dari Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido. AS, beserta sejumlah negara tetangga Venezuela, dan sebagian besar negara Barat telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.


Meski demikian, Maduro, yang memenangkan masa jabatan keduanya pada tahun lalu juga memperoleh dukungan.  Maduro didukung Rusia, Turki, dan Cina. Maduro pun masih mengendalikan lembaga-lembaga negara Venezuela, termasuk dinas keamanan militernya.

Trump memperingatkan angkatan bersenjata Venezuela untuk tidak melukai Guaido atau politisi oposisi lainnya. Dia juga mendesak militer Venezuela untuk menerima tawaran amnesti dari pemimpin Majelis Nasional dan menuntut agar mereka mengizinkan makanan, obat-obatan, dan pasokan lainnya.

AS telah mengirim berton-ton bantuan yang kini ditimbun di perbatasan Kolombia dengan Venezuela. Maduro bersikeras menolak untuk membiarkannya masuk bantuan tersebut. Maduro menilai, bantuan AS adalah bentuk pencitraan AS. Ia malah menyangkal adanya krisis.

Sementara Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden mengatakan, bantuan dari negara-negara lain akan memasuki Venezuela melalui darat dan laut pada Sabtu (23/2) mendatang. "Jika oposisi tidak berhasil membawanya, maka kami akan terus mencoba pada hari-hari berikutnya," kata Guaido.

Trump juga mendesak berulang kali bahwa opsi militer tetap menjadi pilihan, meskipun sebagian besar ahli Amerika Latin percaya tindakan seperti itu tidak mungkin. "Kami mencari transisi kekuasaan secara damai, tetapi semua opsi terbuka termasuk militer," kata Trump.

Politisi senior Gedung Putih AS mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi langsung bulan ini dengan anggota militer Venezuela agar meninggalkan Maduro. Sejauh ini beberapa perwira militer telah berbalik melawan Maduro.

Credit  republika.co.id

Maduro Usir Rombongan Parlemen Eropa yang Diundang Guaido

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengusir lima anggota Parlemen Eropa pada Minggu (17/2) pekan lalu, yang sedang berkunjung atas undangan Kepala Majelis Nasional sekaligus pemimpin oposisi, Juan Guaido. Mereka mengaku terkejut dengan perlakuan itu.

"Kami diusir dari Venezuela. Paspor kami disita. Mereka tidak memberi tahu alasan pengusiran itu," kata anggota Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Esteban Gonzalez Pons, seperti dilansir AFP, Senin (18/2).

Sejawat Pons yang turut diusir adalah Jose Ignacio Salafranca and Gabriel Mato Adrover, serta Esther de Lange dari Belanda dan Paulo Rangel asal Portugal. Mereka berasal dari Partai Rakyat Eropa (PPE).


Peristiwa ini menandai sikap konfrontasi Maduro dan perwakilan internasional. Sebab, Maduro dan Guaido saat ini sedang terlibat dalam konflik politik dan saling klaim sebagai pemimpin sah Venezuela.

Guaido menyatakan pengusiran itu dilakukan oleh, "rezim yang terisolasi dan semakin tidak rasional". Saat ini dia didukung oleh 50 negara, 30 di antaranya dari Eropa.

Saat ini Maduro menutup seluruh perbatasan dan menolak aliran bantuan dari sejumlah negara. Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.

Guaido pun mengumpulkan massa yang nantinya akan dikerahkan ke beberapa titik. Mereka bakal membawa masuk bantuan internasional yang tertahan di perbatasan menggunakan karavan, melawan militer di daerah tersebut.

Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Credit  cnnindonesia.com

Guaido Himpun Sejuta Orang Lawan Blokade Bantuan ke Venezuela

Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, menghimpun sejuta orang untuk melawan blokade bantuan ke negaranya. (Reuters/Andres Martinez Casares)

Jakarta, CB -- Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, berupaya menghimpun satu juta sukarelawan untuk melawan blokade bantuan internasional ke negaranya.

"Tugas utama kami adalah mendapatkan satu juta sukarelawan hingga 23 Februari mendatang," ujar Guaido kepada pendukungnya, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (17/2).

Hingga saat ini, sudah ada 600 ribu pendukung Guaido membubuhkan tanda tangannya pada petisi berisi komitmen untuk membantu membuka blokade bantuan internasional yang dilakukan Presiden Nicolas Maduro.

Kini, bantuan internasional, kebanyakan dari Amerika Serikat, tertahan di Kolombia karena Maduro memerintahkan militer menutup perbatasan. Ia menganggap bantuan tersebut hanyalah salah satu cara AS untuk melakukan intervensi.


Namun, Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.

Guaido pun mengumpulkan massa yang nantinya akan dikerahkan ke beberapa titik. Mereka bakal membawa masuk bantuan internasional yang tertahan di perbatasan menggunakan karavan, melawan militer di daerah tersebut.

Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.

Di tengah unjuk rasa menolak Maduro itu lah Guaido memproklamirkan diri sebagai pemimpin interim Venezuela. Ia langsung mendapatkan dukungan dari AS dan puluhan negara lain.

Maduro yang masih memegang sumpah sebagai Presiden Venezuela pun menolak bantuan AS itu karena menganggapnya sebagai "pertunjukan politik."

Sang presiden pun mengklaim sudah menyediakan 933 ton obat-obatan dan pasokan makanan yang sudah disubsidi dari negara-negara sekutunya, seperti China, Kuba, dan Rusia.

"Kami membayar itu semua dengan uang kami. Kami tidak akan mengemis ke orang lain," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Abe Tolak Bicara Soal Nominasi Nobel Perdamaian Trump

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menolak untuk mengkonfirmasi apakah dia telah menominasikan Presiden AS, Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian. Foto/Istimewa

TOKYO - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menolak untuk mengkonfirmasi apakah dia telah menominasikan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian musim gugur lalu.

Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pekan lalu mengatakan, pemimpin Jepang telah memberinya salinan paling indah dari surat nominasi lima halaman. Pernyataan Trump ini membuat Abe mendapat kritikan keras di Jepang.

Berbicara saat melakukan tanya jawab di Parlemen Jepang, Abe ditanya oleh Yuichiro Tamaki, anggota Parlemen dari Partai Demokrat untuk Rakyat mengenai apakah benar dia telah mencalonkan Trump untuk Nobel Perdamaian. Abe mengatakan, dia tidak akan menjawab hal itu.

"Mengingat kebijakan komite Nobel untuk tidak mengungkapkan rekomendasi dan nominasi selama 50 tahun, saya menolak berkomentar," kata Abe dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Senin (18/2).

Abe kemudian memuji Trump dengan menuturkan pemimpin AS itu telah berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara (Korut). "Dia telah dengan tegas menanggapi penyelesaian masalah nuklir dan rudal Korut dan tahun lalu dia mengadakan pembicaraan bersejarah antara KTT AS-Korut," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa Trump juga telah menyampaikan kekhawatirannya kepada pemimpin Korut, Kim Jong Un Jepang tentang penculikan warga Jepang oleh Korut di masa lalu, dengan mengatakan Trump dan seluruh tim Gedung Putih juga secara aktif bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. 

Credit  sindonews.com

Nobel Perdamaian: PM Jepang Nominasikan Trump Atas Permintaan AS

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menominasikan Presiden Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian musim gugur lalu setelah menerima permintaan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk melakukannya. Begitu laporan yang diturunkan oleh surat kabar Jepang, Asahi.

Laporan tersebut menyusul klaim Trump bahwa Abe telah menominasikaannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian karena membuka pembicaraan dan mengurangi ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan pemimpin Jepang telah memberinya salinan paling indah dari surat nominasi lima halaman.

"Pemerintah AS telah menyuarakan kepada Abe mengenai nominasi Hadiah Nobel Perdamaian setelah KTT Trump pada Juni tahun lalu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pertemuan pertama antara seorang pemimpin Korea Utara dan seorang presiden AS," tulis Asahi, mengutip seorang sumber pemerintah Jepang yang tidak disebutkan namanya seperti dilansir dari Reuters, Miggu (17/2/2019).

Seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo mengatakan, kementerian menyadari pernyataan Trump, tetapi akan menahan diri untuk tidak mengomentari interaksi antara kedua pemimpin.

Gedung Putih tidak memiliki komentar langsung ketika dihubungi.

Situs web Yayasan Nobel mengatakan bahwa nominasi untuk Hadiah Nobel Perdamaian dapat diajukan oleh siapa saja yang memenuhi kriteria nominasi, yang mencakup para kepala negara saat ini. Di bawah aturan yayasan, nama dan informasi lain tentang nominasi yang gagal tidak dapat diungkapkan selama 50 tahun.

Credit  sindonews.com

Trump Klaim Dicalonkan Shinzo Abe Untuk Nobel Perdamaian

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Rick Wilking)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengajukannya sebagai calon penerima Nobel Perdamaian. Namun, Abe dan juru bicara pemerintah Negeri Sakura buru-buru membantahnya.

"Sesuai dengan kebijakan Komite Nobel untuk tidak mengungkap siapa yang mengajukan dan calon penerima selama 50 tahun, saya menolak berkomentar," kata Abe di hadapan parlemen, seperti dilansir Associated Press, Senin (18/2).

Parlemen Jepang memanggil Abe untuk bertanya soal kabar pencalonan Trump sebagai salah satu penerima Nobel Perdamaian. Klaim Trump yang menyatakan Abe mencalonkannya sebagai salah satu penerima Nobel Perdamaian disampaikan pada Jumat pekan lalu.

Trump bahkan menyatakan Abe memberikan salinan surat yang ditujukan kepada Komite Nobel, yang berisi uraian pencalonannya sebagai penerima penghargaan bergengsi itu.

Di dalam rapat badan anggaran majelis rendah parlemen, Abe berkali-kali memuji sikap dan kebijakan Trump. Utamanya soal mencari jalan keluar ketegangan di Semenanjung Korea dan meluluhkan sikap Korea Utara.

"Presiden Trump sangat tanggap dalam menyelesaikan kemelut nuklir dan peluru kendali Korea Utara, dan menggelar pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara. Saya sangat memuji kepemimpinan Presiden Trump," kata Abe.

Abe menyatakan Trump juga membantu dengan menyampaikan keluhan Jepang soal penculikan warga negara mereka oleh Korea Utara. Menurut dia, Trump membantu memecahkan masalah itu.

Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, senada dengan Abe menyatakan mereka sangat menghargai upaya Trump untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara.

Tenggat untuk mengajukan calon penerima Nobel Perdamaian berakhir pada 31 Januari lalu. Menurut data yang tercantum di dalam situs Komite Nobel, mereka menerima pendaftaran 304 kelompok dan orang untuk mendapatkan penghargaan itu tahun ini. Mereka terdiri dari 219 orang dan 85 lembaga.

Sikap Abe nampak lazim karena Jepang dan AS melakukan kerja sama pertahanan. Keduanya merupakan sekutu dekat selepas Perang Dunia II. Abe juga pemimpin negara yang bertemu selepas Trump menang dalam pemilihan presiden 2016 silam.

Credit  cnnindonesia.com

Penasihat Trump Yakin Tembok Meksiko Rampung Sebelum Pemilu

Penasihat senior Presiden Donald Trump, Stephen Miller, menargetkan pembangunan tembok Meksiko rampung sebelum pemilihan umum pada 2020 mendatang. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Penasihat senior Presiden Donald Trump, Stephen Miller, menargetkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko rampung sebelum pemilihan umum pada 2020 mendatang.

"Kalian akan melihat ratusan kilometer (tembok) bahkan mungkin beberapa ratus kilometer" pada September 2020, dua bulan sebelum pemilu, demikian pernyataan Miller dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Minggu (17/2).

Miller menerangkan bahwa target itu sangat mungkin tercapai karena pekan lalu Trump sudah mengumumkan deklarasi darurat nasional di perbatasan dengan Meksiko.


Deklarasi tersebut membenarkan pemanfaatan anggaran militer dan dana lainnya untuk membangun tembok pembatas.

Rencana deklarasi itu diumumkan Trump setelah kecewa karena melihat draf kesepakatan anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok perbatasan ini.

Draf itu hanya menyediakan US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, jauh dari jumlah yang diminta Trump, yakni US$5,7 miliar atau setara dengan Rp80,5 triliun.

Menggemakan argumen Trump, Miller mengatakan bahwa perbatasan yang tidak aman memungkinkan narkoba dan penjahat untuk masuk ke negara itu. Dia menolak data pemerintah yang menunjukkan bahwa imigran ilegal telah menurun.

"Anda tidak bisa memiliki area perbatasan yang tidak terkontrol dan tidak aman di mana orang dapat masuk dengan bebas tanpa terdeteksi," katanya.

Meski demikian, pembangunan tembok ini diperkirakan bakal langsung dihalangi oleh tantangan hukum dari berbagai pihak.

Xavier Becerra, jaksa agung California, mengatakan kepada ABC bahwa wilayahnya akan mengajukan gugatan terhadap proyek itu "dengan pasti, dan dalam waktu dekat."

Dia mengatakan California dan negara bagian lain memiliki kedudukan hukum dalam kasus ini karena mereka berisiko kehilangan uang yang sebenarnya bisa dipakai untuk proyek militer, bantuan bencana, dan keperluan lainnya.

Anggota Demokrat yang lain, Senator Tammy Duckworth dari Illinois, mengatakan dia pikir Kongres dapat mengeluarkan resolusi untuk memblokir tindakan Trump. Namun, mereka kemungkinan akan kalah suara menghadapi hak veto Trump.

Miller memperkirakan Trump akan menjatuhkan veto, dengan mengatakan, "Dia akan melindungi deklarasi darurat nasionalnya, dijamin."

Beberapa senator dari partai tempat Trump bernaung sendiri, Republik, juga mengecam deklarasi darurat nasional tersebut. Menurut mereka, hal itu dapat menjadi preseden berbahaya dan sama dengan melampaui batas wewenang eksekutif.

Seorang politikus Partai Republik terkemuka, William Weld, bahkan menganggap pencalonan Trump dalam pemilu 2020 sebagai lelucon.

Dalam wawancara dengan ABC, Minggu (17/2), Weld mengatakan warga AS tidak akan tahan enam tahun lagi dengan seorang presiden yang "ingin memecah belah negara" dan "ceroboh".

Dia mengatakan deklarasi darurat itu adalah contoh ketika Trump mencoba "membuat dirinya tampak sangat diperlukan," padahal "Dia sama sekali tidak diperlukan."

Credit  cnnindonesia.com

Burevestnik 9M730, Rudal Jelajah Nuklir Rusia yang Tak Bisa Dicegat

Tim pengembangan rudal Rusia memeriksa prototipe rudal jelajah nuklir Burevestnik 9M730. Foto/Russia Today

MOSKOW - Rudal jelajah nuklir baru Rusia, Burevestnik 9M730, telah memasuki tahap akhir pengembangan menyusul laporan uji coba yang berhasil. Para pejabat Moskow mengatakan Burevestnik (Storm Petrel) akan memiliki jangkauan yang tidak terbatas dan tidak bisa dicegat oleh sistem pertahanan musuh.

Media setempat, Russia Today, pada hari Minggu (17/2/2019), mengutip sumber militer melaporkan unit tenaga nuklir rudal itu berhasil diuji kembali pada Januari lalu.

"Tahap penting pengujian ini menegaskan bahwa reaktor memungkinkan rudal untuk melakukan perjalanan ke jangkauan yang tidak terbatas," kata sumber militer tersebut. Media tersebut menjuluki Burevestnik 9M730 sebagai "Tomahawk-nya Rusia".

Militer Rusia tidak secara resmi mengonfirmasi laporan tersebut. Belum jelas di mana dan kapan tes terakhir misil Burevestnik 9M730 dilakukan. 

Namun, video yang dirilis oleh tim pengembangan rudal Rusia sebelumnya menunjukkan bagaimana para insinyur, berpakaian serba putih dan mengenakan topeng keselamatan, dengan hati-hati memeriksa prototipe di lokasi yang tidak diungkapkan. Senjata itu sendiri sebagian tertutup.

Konsep senjata yang ambisius ini diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin selama pidato kenegaraannya Maret tahun lalu. Burevestnik 9M730—oleh NATO dinamai SSC-X-9 Skyfall—dirancang sebagai rudal jelajah antarbenua bertenaga nuklir dan berhulu ledak nuklir yang mampu melakukan jangkauan tak terbatas. Misil itu bahkan diklaim dapat mengelilingi dunia selama berhari-hari, jika diperlukan.

Militer mengatakan bahwa kemampuannya untuk melintasi hampir semua jarak akan digabungkan dengan kemampuan manuver tanpa batas yang sama mengejutkannya. Ini akan membuat rudal sangat sulit untuk dicegat saat menembus sistem pertahanan musuh.

"Jika senjata itu berstatus operasional penuh, Moskow akan dapat meluncurkan rudal Burevestnik 9M730 dari daratan Asia, memprogramnya untuk melintasi Pasifik, mengelilingi Amerika Selatan, dan menembus wilayah udara AS dari Teluk Meksiko," tulis Popular Mechanics, dalam ulasannya.

Pekan lalu, media yang berbasis di Washington DC, The Diplomat, melaporkan bahwa rudal itu melewati tes yang sebagian besar berhasil pada 29 Januari di sebuah situs di Rusia selatan. Laporan itu, yang mengutip sumber-sumber pemerintah AS, mencatat bahwa tidak ada negara hingga saat ini yang telah menggunakan rudal jelajah bertenaga nuklir karena tantangan teknik dan masalah keamanan.

Dari segi tujuan, misil Burevestnik 9M730 memang mirip dengan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk Angkatan Laut AS, kecuali bahwa jangkauan maksimumnya terbatas hingga 2.500 km (1.550 mil).

Proyek "saudara" dari rudal Rusia, drone selam Poseidon bertenaga nuklir juga akan menjalani uji coba di laut pada musim panas ini. Proyek ini dilaporkan mengalami pengujian unit tenaga nuklir yang juga berhasil. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa drone, yang digambarkan sebagai torpedo berkemampuan nuklir besar, akan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 200km/jam (125 mph) dan menyelam sejauh 1 km. 

Credit  sindonews.com

Terungkap, Jet Siluman F-35B Lightning II Tak Bisa Tangani Petir

Sebuah pesawat jet tempur siluman F-35B saat menjalani latihan di atas Samudra Atlantik, Agustus lalu. Foto/REUTERS/US Marine Corps/Handout

WASHINGTON - Pesawat jet tempur siluman F-35 Joint Strike Fighter (JSF) memang dinamai "Lightning II" sebagai penghormatan kepada dua pesawat Lockheed Martin era Perang Dunia II. Namun, satu variannya yakni F-35B, ternyata tidak bisa menangani masalah petir.

Mengutip National Interest, Senin (18/2/2019), pada awal Agustus lalu Korps Marinir Amerika Serikat (AS) mengajukan permohonan untuk penangkal petir portabel guna menarik sambaran petir dari pesawat F-35B yang saat ini diparkir di Stasiun Udara Korps Marinir Iwakuni di Jepang.

"Karena F-35 sebagai pesawat jenis komposit tidak memberikan perlindungan petir pasif yang melekat, penangkal petir yang diminta diperlukan untuk mengerahkan pesawat ke lapangan udara, ekspedisi apa pun untuk mendukung operasi tempur atau latihan yang tidak mendukung semua persyaratan perlindungan petir untuk F-35B," bunyi dokumen Korps Marinir.

Menurut penilaian intensif tahunan Pentagon terhadap program F-35, yang dilakukan oleh Kantor Direktur Uji dan Evaluasi Operasional dan diterbitkan pada bulan Januari, Lockheed Martin saat ini sedang menguji kemampuan proteksi petir baru yang dirancang untuk secara tepat melindungi Autonomic Logistics Information System (ALIS) dari sambaran petir yang tiba-tiba.

The War Zone, yang pertama kali mengidentifikasi permohonan Korps Marinir minggu lalu, memiliki rincian penangkal petir khusus untuk menjaga ALIS aman dari guncangan luar. Tetapi yang lebih penting, The War Zone mencatat bahwa sistem bahan bakar F-35 memiliki risiko unik, yaitu kebakaran.

"Dikombinasikan dengan kurangnya proteksi petir yang melekat pada pesawat, sulit dan rumit untuk membuat sistem bahan bakar 'lembam' begitu pesawat berada di darat," tulis The War Zone dalam ulasannya.

"Ini artinya ada potensi yang berbeda untuk penumpukan uap oksigen dan bahan bakar di dalam tangki bahan bakar yang bisa berbahaya dengan sendirinya. Jika sambaran petir mengenai pesawat yang tidak inert di tanah, akan ada risiko yang meningkat bahwa itu akan memicu ledakan atau menyebabkan kebakaran," lanjut ulasan tersebut.

Masalah ini bukan hal baru. Menurut laporan Pentagon 2012, pengujian sistem inerting tangki bahan bakar satu dekade lalu mengidentifikasi kekurangan dalam mempertahankan tingkat oksigen tangki bahan bakar yang lebih rendah untuk mencegah ledakan tangki bahan bakar. "Kekurangan yang membutuhkan tingkat perlindungan dari ancaman dan dari ledakan tangki bahan bakar diinduksi oleh petir," bunyi laporan Pentagon.

Pangkalan Udara Korps Marinir Skuadron Serangan Tempur Laut 121 Iwakuni (VMFA-121) menjadi pangkalan militer AS pertama yang mengoperasikan F-35 tahun lalu. 

Credit  sindonews.com

Kiribati, Negara yang Terancam Tenggelam dan Hilang dari Peta

Kiribati, Negara yang Terancam Tenggelam dan Hilang dari Peta

TARAWA - Kiribati yang titik tertingginya hanya dua meter di atas permukaan laut terancam tenggelam dan hilang dari peta dunia akibat pemanasan global. Kiribati dapat menjadi negara pertama yang seluruh warganya direlokasi jika negara itu sepenuhnya tenggelam.

Negara di Pasifik yang memiliki 32 pulau itu diprediksi hilang tenggelam di laut dalam 50 tahun mendatang. Prediksi itu dapat lebih cepat jika pemanasan global terjadi lebih cepat dibandingkan perkiraan para pakar.

Pemanasan global mengakibatkan naiknya ketinggian permukaan laut dan Kiribati menjadi salah satu negara yang paling merasakan dampak terburuk dari kondisi itu. Negara yang dihuni sekitar 110.000 orang itu populasinya terus bertambah sejak merdeka dari Inggris pada akhir 1970-an.



Dengan lahan yang terbatas untuk pertanian, populasi di sana sangat tergantung pada produk impor dan sebagian besar berupa masakan siap saji. Kini kondisi Kiribati semakin merasakan ancaman dari pemanasan global yang memicu kenaikan ketinggian permukaan laut.

“Komunitas di pulau terluar telah terkena dampak, kita memiliki satu desa yang tela hhilang, kita memiliki sejumlah komunitas yang air laut telah masuk dalam cadangan air tanah dan sekarang mempengaruhi tanaman pangan,” ungkap mantan Presiden Kiribati Anote Tong yang kini terus mendorong kesadaran publik dan pemerintah tentang ancaman tenggelamnya negara itu.

“Itu terjadi di pulau-pulau lain, itu bukan kejadian terpisah, penggenangan serius telah terjadi. Itu kenyataan yang kita hadapi, baik itu karena perubahan iklim atau tidak,” tutur Tong, dilansir BBC.

Pulau Tarawa menjadi pulau utama yang paling banyak dihuni warga Kiribati. Pulau Abaiang yang populasinya lebih sedikit, menjadi lokasi hilangnya satu desa yang sudah tenggelam di bawah laut. Pulau Abaiang memiliki populasi sekitar 10.000 orang.

Warga Kiribati juga semakin khawatir dengan tanaman pangan mereka. “Kami melihat pohon-pohon kelapa kami menjadi kurang produktif. Cuaca berubah. Pohon-pohon yang kami andalkan, mereka mengering,” tutur Anata Maroieta, wakil walikota dewan pulau Abaiang.

Dengan enggan, pulau itu mulai menerima rencana dari badan bantuan untuk mengembangkan Abaiang sebagai potensial eksportir pangan, dengan Tarawa Selatan menjadi pasar utama. Abaiang juga mengakui bahwa surplus pangan menjadi kunci untuk bertahan hidup di masa depan. “Kekhawatiran dengan makanan kita berarti kita menerima ide baru untuk tanaman pangan,” ungkap Maroieta.

Pemerintah Kiribati juga telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa negara itu akan tenggelam jika ketinggian air laut naik. “Pada 2050, sebanyak 18 hingga 80% laha ndi pulau Buariki, Tarawa Utara, dan lebih dari 50% lahan di Bikenibeu, Tarawa Selatan dapat tenggelam,” ungkap pernyataan pemerintah Kiribati pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 lalu.

Kepulauan terluar yang ukurannya lebih kecil di Kiribati akan tenggelam lebih cepat dari proyeksi itu. “Akibat naiknya ketinggian laut dan meningkatnya gelombang badai, mengancam eksistensi dan mata pencarian sebagian besar warga,” ungkap pernyataan pemerintah Kiribati.

Negara kepulauan kecil seperti Kiribati dan Maladewa telah menjadi simbol potensi dampak pemanasan global. Saat konferensi iklim Paris 2015, negara-negara itu mendesak negara-negara besar agar menerima target pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius, dibandingkan 2 derajat Celsius di atas level pra-industri.

Negara-negara itu juga bekerja keras mengembangkan pertahanan garis depan melawan dampak kenaikan permukaan laut, termasuk menanam pohon bakau untuk mencegah erosi pantai dan memperbaiki sistem koleksi air hujan untuk melindungi kualitas air.

Namun berbagai langkah itu tak banyak memberikan hasil. Mereka pun mempertimbangkan opsi yang lebih drastis. Pada 2014, Kiribati membeli lahan sekitar delapan mil persegi di pulau Vanua Levu, Fiji, senilai kurang dari USD9 juta. Lahan itu diharapkan dapat menjadi lokasi pemindahan warga yang wilayahnya tenggelam akibat naiknya permukaan laut. “Kami berharap tidak menempatkan seorang pun di satu lahan. Tapi jika itu terjadi dan harus dilakukan, ya kami dapat melakukannya,” ungkap mantan presiden Kiribati Anote Tong.

Fiji akan menjadi rumah baru untuk warga Kiribati yang mengungsi. Lahan yang dibeli itu pun akan diberi nama I-Kiribati. Relokasi warga akibat pemanasan global sudah terjadi di sejumlah lokasi. Papua Nugini telah mulai memindahkan warganya di Kepulauan Carteret ke daratan utama. 

Credit  sindonews.com

AS Diduga Pindahkan Emas Rampasan ISIS di Suriah

Kendaraan militer AS melintas di utara Manbij di Provinsi Aleppo, Suriah, 9 Maret 2017. [REUTERS/Rodi Said]

CB, Jakarta - Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, mengutip sumber-sumber lokal yang mengatakan bahwa pasukan AS telah menggunakan helikopter untuk memindahkan emas rampasan ISIS dari daerah al Dashisha di pedesaan selatan provinsi Hasaka.
Dikutip dari Sputnik, 18 Februari 2019, sumber mengklaim bahwa kotak berisi sejumlah besar emas yang disimpan oleh kelompok teroris dengan aman di sebelah timur kota al-Shadadi, menurut laporan SANA, sesuai dengan laporan lain bahwa ISIS telah mengangkut sekitar 40 ton emas batangan yang dicuri dari Mosul di Irak dan daerah lain di Suriah hingga al Dashisha.

Menurut sumber-sumber SANA, helikopter militer AS tiba di Hajun di Deir ez-Zor dan Dashisha di Hasaka, memindahkan gerilyawan Daesh yang menyerahkan diri kepada pasukan Amerika dan kemudian mengarahkan mereka ke uang tunai dari emas curian, yang diduga untuk kesapakatan AS akan menyelamatkan ratusan pemimpin ISIS. Namun Washington belum mengomentari laporan ini.


Seorang pria memberi salam pada kendaraan militer AS yang lewat di kota Darbasiya di sebelah perbatasan Turki. 28 April 2017. [REUTERS / Rodi Said]
AS sebelumnya  dituduh oleh beberapa negara mengorganisir transportasi untuk ISIS, dengan SANA menyebut bahwa militer AS telah menggunakan helikopter untuk mengevakuasi komandan ISIS dengan keluarga mereka atau mengangkut para teroris ke kamp pelatihan.

Dua bulan lalu, Kantor Berita Tasnim mengutip Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, yang menuduh bahwa AS mengangkut gerilyawan ISIS ke Afganistan dari Suriah:
September lalu, SANA melaporkan bahwa koalisi pimpinan AS telah melakukan operasi pendaratan udara di pinggiran a -Marashida untuk mengangkut para pemimpin teroris ke tujuan yang tidak diketahui.

Tanda-tanda pertama dugaan bantuan muncul pada September 2017, ketika sebuah sumber mengatakan kepada Sputnik bahwa helikopter militer AS telah memindahkan komandan lapangan ISIS dari provinsi Deir ez-Zor ke Suriah utara pada akhir Agustus di tengah suksesnya kemajuan pasukan Suriah Assad.Washington mengumumkan rencana untuk menarik diri dari Suriah pada akhir Desember, setelah Presiden Donald Trump menyatakan kemenangan atas ISIS.

Credit  tempo.co

Usai ISIS Kalah, Bashar al Assad Yakin AS Tidak Lindungi Kurdi

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Suriah Bashar al Assad mengatakan Amerika Serikat tidak akan melindungi milisi Kurdi setelah ISIS Kalah.
"Kami mengatakan kepada kelompok-kelompok yang bertaruh pada Amerika, Amerika tidak akan melindungi Anda," katanya tanpa menyebut nama mereka, seperti dikutip dari Reuters 18 Februari 2019.

"Orang-orang Amerika akan menempatkan Anda di saku mereka sehingga Anda bisa menjadi alat dalam barter, dan mereka sudah mulai dengan itu," tambah Assad.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada bulan Desember ia akan menarik pasukan dari Suriah, menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang nasib sekutu Kurdi AS di bawah ancaman serangan Turki.

Pasukan SDF Suriah dan pasukan AS terlihat selama patroli dekat perbatasan Turki di Hasakah, Suriah 4 November 2018. [REUTERS / Rodi Said]
Pasukan AS telah lama memasok senjata dan pelatihan kepada Pasukan Demokrat Suriah (SDF), yang dipimpin oleh milisi YPG Kurdi, mitra utama AS dalam pertempuran melawan ISIS. Kehadiran AS membantu SDF merebut petak-petak wilayah Suriah utara dan timur, dan juga secara luas dianggap sebagai pencegah terhadap Turki yang telah bersumpah untuk menghancurkan YPG.

Erdogan melihat YPG sebagai ancaman keamanan dan perpanjangan dari gerakan Kurdi PKK yang telah melancarkan teror di tanah Turki selama beberapa dekade.Langkah AS mendorong para pemimpin Kurdi Suriah ke perundingan baru dengan Damaskus dan sekutu utamanya Moskow, berharap untuk menyetujui kesepakatan yang dapat melindungi wilayah SDF dan melindungi setidaknya sebagian dari mereka.

"Tidak ada yang akan melindungi Anda kecuali negara Anda," kata Assad dalam pidato televisi yang disiarkan pada hari Minggu."Jika Anda tidak mempersiapkan diri untuk membela negara Anda, Anda akan menjadi budak (Turki)," lanjut Bashar al Assad.

Pasukan wanita Angkatan Darat Suriah (SDF) memegang senjata mereka saat upacara kelulusan di kota Hasaka, Suriah, 9 Agustus 2017. Sebanyak 210 perempuan dilatih selama 15 hari saat bergabung untuk membantu memerangi militan ISIS. REUTERS/Rodi Said
Terkait hal ini, jenderal senior AS mengatakan Amerika Serikat harus memutuskan bantuan militernya kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi untuk memerangi ISIS, jika para pejuang Kurdi bermitra dengan Presiden Suriah Bashar al Assad atau Rusia.

Pernyataan oleh Letnan Jenderal Angkatan Darat Paul LaCamera, sebagai komandan koalisi pimpinan-AS yang berjuang melawan ISIS di Irak dan Suriah, menggarisbawahi keputusan sulit yang dihadapi SDF ketika Amerika Serikat bersiap untuk menarik pasukannya dari Suriah.Para pemimpin Kurdi Suriah telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Assad, berharap untuk melindungi wilayah otonom mereka setelah penarikan pasukan AS.
Mereka takut akan serangan oleh tetangga Turki, yang mengancam akan menghancurkan milisi YPG Kurdi dan LaCamera juga memperingatkan bahwa hukum AS melarang kerja sama dengan Rusia serta militer Suriah di bawah Bashar al Assad.

Credit  tempo.co

Putin akan Hadiri Belt and Road Forum di Cina

Presiden Rusia Vladimir Putin saat konferensi pers tahunan di Moskow, Jumat, 23 Desember 2016.

Foto: Alexei Nikolsky/Tass

Rusia berharap Presiden Xi akan hadiri the St Petersburg International Economic Forum

CB,MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke Cina pada Maret mendatang. Dia dijadwalkan menghadiri Belt and Road Forum yang digelar di Beijing.

"Kami menantikan Belt and Road Forum kedua, tempat Presiden Putin akan berpartisipasi," ujar Menteri Luar Negeri Rusia Sergev Lavrov pada Sabtu (16/2), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Rusia, kata Lavrov, juga menantikan kunjungan Presiden Cina Xi Jinping ke Rusia untuk menghadiri the St Petersburg International Economic Forum. "Kami mengharapkan partisipasi sukses Presiden Xi Jinping selama kunjungannya ke Rusia dan di the St. Petersburg International Economic Forum sebagai tamu utama," ucapnya.

Menurut Lavrov, kerja sama antara Rusia dan Cina telah terjalin cukup erat. Kedua negara memperoleh banyak manfaat dan keuntungan dari hubungan tersebut.

One Belt One Road (OBOR) adalah proyek perekonomian yang digagas Xi Jinping. Proyek tersebut berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara Eurasia.

Strategi tersebut menegaskan tekad Cina untuk mengambil peran lebih besar dalam percaturan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di negaranya. Dalam tiga tahun terakhir, Cina telah bekerja sama dengan sejumlah negara dalam proyek pembangunan jalan, material konstruksi, kereta api, properti, jaringan listrik, besi, dan baja. 

Credit  republika.co.id

Minta Dipasok Sistem Rudal S-400, Saudi dan Rusia Konsultasi Tambahan

Sistem pertahanan rudal S-400 Triumf Rusia. Foto/TASS/Sergey Malgavko

ABU DHABI - Arab Saudi ingin agar Rusia memasok sistem pertahanan rudal S-400 Triumf kepada militer Riyadh. Kedua pihak telah mengadakan konsultasi tambahan mengenai kontrak pengiriman.

CEO Rosoboronexport—eksportir senjata negara Rusia—Alexander Mikheyev mengungkapnya pada pameran pertahanan internasional IDEX 2019 di Abu Dhabi, hari Minggu.

"Adapun S-400, kami mengadakan konsultasi tambahan tentang proyek ini, sekarang kontrak ini (dengan Arab Saudi) sedang dipertimbangkan," kata Mikheyev, seperti dikutip kantor berita TASS, Senin (18/2/2019).

Laporan sebelumnya mengatakan kedua negara telah menyetujui pemasokan sistem pertahanan rudal S-400 Moskow kepada Riyadh.

S-400 Triumf adalah sistem pertahanan rudal udara jarak jauh paling canggih yang mulai beroperasi di Rusia pada tahun 2007. S-400 Triumf dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal balistik dan rudal jelajah, termasuk rudal jarak menengah, dan juga dapat digunakan di darat.

S-400 dapat melibatkan target pada jarak 400 km dan pada ketinggian hingga 30 km. Wakil Komandan Pasukan Dirgantara Rusia Viktor Gumenny mengatakan April lalu bahwa sistem pertahanan udara S-400 Rusia telah menerima rudal yang mampu menghancurkan target di ruang angkasa.

China menjadi negara asing pertama pembeli sistem S-400 Rusia. Sedangkan Turki sudah sepekat untuk membelinya dan mulai dipasok akhir tahun nanti. 

Credit  sindonews.com