CUPUMA

Kamis, 14 Februari 2019

Ekspor Turki ke Venezuela Naik Drastis, Ada Apa?

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro (kanan) dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (kiri). Reuters

CB, Ankara – Pemerintah Turki melaporkan nilai ekspor ke Venezuela pada 2018 meningkat nyaris tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir Aegean, nilai ekspor Turki ke Venezuela tercatat sebesar US$120.8 juta atau sekita Rp1.7 triliun.
Sementara ekspor pada 2017 hanya tercatat US$37.4 juta atau sekitar Rp526 miliar. Ini kenaikan sekitar 223 persen.

“Kita membantu Venezuela seperti yang kita lakukan terhadap Qatar saat mengalami embargo oleh negara tetangga,” kata Mustafa Terci, kepala sub divisi Sereal dan Minyak dari Asosiasi Eksportir Aegean seperti dilansir Anadolu pada Rabu, 13 Februari 2019 waktu setempat.

Sejumlah produk yang diekspor ke Venezuela seperti pasta, minyak bunga matahari, tepung gandum, dan red lentil. Hubungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan mitranya dari Venezuela, Nicolas Maduro, cukup dekat dan berimbas pada perdagangan kedua negara. Menurut Terci, kondisi ekonomi Venezuela saat ini membuat negara itu membutuhkan banyak makanan.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyentuh batangan emas ketika dia berbicara selama pertemuan dengan para menteri yang bertanggung jawab atas sektor ekonomi di Istana Miraflores di Caracas, Venezuela 22 Maret 2018.[REUTERS / Marco Bello]

Tren kenaikan ekspor Turki ini masih berlangsung pada awal 2019. Ekspor ke Venezuela tercatat tumbuh 411 persen menjadi US$8.96 juta pada Januari 2019 dibandingkan periode sama 2018. Terci memprediksi ekspor ke Venezuela bisa mencapai sekitar US$200 juta atau sekitar Rp2.8 triliun.

Secara terpisah, Reuters melansir hubungan dagang Venezuela dan Turki meningkat sejak tahun lalu setelah Presiden Nicolas Maduro bertemu dengan Erdogan di Ankara. Kedua negara bersepakat perusahaan Turki bakal membeli banyak emas dari Venezuela, yang hasilnya akan digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokoh masyarakat negara sosialis yang sedang menderita krisis ekonomi ini.

Credit tempo.co

Menteri Mundur, Pemerintahan Kanada Diguncang Skandal

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. (REUTERS/Chris Wattie)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, terkejut setelah Menteri Urusan Veteran, Jody Wilson-Raybould (47), mengundurkan diri. Kini pemerintahannya menghadapi krisis politik karena mantan menterinya itu disebut menolak terlibat menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2), Raybould mengirimkan sepucuk surat kepada Trudeau yang berisi dia dengan berat hari mundur dari kabinet berat tanpa memberikan alasan.

Jody dilaporkan membantu perusahaan konstruksi SNC-Lavalin Group Inc., menghindari kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kanada.

Surat kabar Globe dan Mail melaporkan staf kepresidenan Trudeau mencoba menekan Jody untuk mengatur kesepakatan agar perusahaan itu lolos dari denda. Namun, Trudeau membantah laporan tersebut. Jody sempat mengabaikan tekanan tersebut, dan menyebabkan dia digeser menjadi Menteri Urusan Veteran pada Januari lalu.

Jody diangkat sebagai Menteri Kehakiman ketika Trudeau berkuasa pada November 2015. Dia dan menjadi salah satu politikus paling menonjol.

"Terus terang, saya terkejut dan kecewa dengan keputusannya untuk mundur," ucap Trudeau.

"Jika ada yang merasa berbeda, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada saya. Tidak ada seorang pun, termasuk Jody, melakukan hal tersebut," tambah Trudeau.

Pengunduran diri Jody tersebut dapat merusak citra kelompok liberal yang akan bersaing dalam pemilihan umum pada Oktober mendatang. Hal ini juga menjadi pukulan kedua bagi Trudeau. Hasil jajak pendapat menunjukkan kelompok liberal yang dipimpin Trudeau unggul tipis dari pihak oposisi konservatif.

Komisaris Etika Independen, Mario Dion, mengatakan dia sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terkait kasus itu.

"Penyimpangan etika Trudeau dan penanganannya terhadap skandal terbaru ini telah membuat pemerintahannya kacau," kata pemimpin kelompok konservatif, Andrew Scheer.

Pada 2017, Trudeau meminta maaf setelah Komisi Etika mengatakan dia telah melanggar undang-undang konflik kepentingan karena menerima liburan di pulau Bahama milik Aga Khan, seorang pemimpin agama Ismaili.

Credit cnnindonesia.com

Isu Anggaran Ancam Pemerintah Spanyol

Bendera Spanyol

Ketegangan terjadi antara partai pemerintah dengan dengan nasionalis Catalan.

CB, MADRID -- Pemerintah Spanyol harus mengumumkan pemilihan umum cepat jika mereka gagal meloloskan rancangan anggaran yang mereka ajukan dalam pemungutan suara di badan legislatif. Isu anggaran ini sudah membahayakan pemerintah Spanyol sejak pekan lalu ketika partai nasionalis Catalan mengumumkan tidak akan mendukung anggaran tersebut.

Penolakan partai nasionalis Catalan ini diumumkan setelah pemerintah Spanyol menolak menegosiasikan kemerdekaan mereka. Ketegangan antara partai berkuasa Spanish Socialist Party (PSOE) dan nasionalis Catalan berdasarkan persidangan 12 pemimpin Catalan yang ditahan sejak 2017 lalu.

Para pemimpin Catalonia termasuk mantan Wakil Presiden Wilayah Oriol Junqueras dan sembilan mantan menterinya menghadapi tuntutan 25 tahun penjara atas tuduhan pemberontakan. Para pemimpin separatis Catalan berharap dapat mengadakan negosiasi dengan PSOE tentang memutuskan nasib mereka sendiri.

Salah satunya kemungkinan mengadakan referendum. Tapi Menteri Keuangan Spanyol Maria Jesus Montero sudah mengatakan tidak ada negosiasi tentang hal tersebut. "Tidak mau atau mampu untuk bernegosiasi di luar tembok konstitusi," kata Maria Dilansir di Aljazirah Rabu (13/2) .

Konstitusi Spanyol melarang wilayah mana pun untuk memisahkan diri. Seorang pramuniaga di sebuah restoran di dekat Stasiun Atocha di Madrid, Xose do Covelo mengatakan ia mengetahui persidangan para pemimpin Catalan tersebut akan berdampak sesuatu di masa depan.

Covelo sendiri tidak memiliki pendapat pribadi tentang upaya Catalonia memisahkan diri. "Bagi saya ini seperti permainan, kami tidak tahu jika perdana menteri akan tetap bertahan atau harus pergi begitu juga Katalonia," kata Covelo.

Pemerintah Spanyol menilai referendum kemerdekaan yang digelar Catalonia pada tahun 2017 ilegal. Di bulan yang sama wilayah yang bergejolak itu menyatakan memisahkan diri dari Spanyol. Akhirnya otonomi mereka dicabut oleh pemerintah pusat dan pemerintah Spanyol menggelar pemilihan umum pada bulan Desember 2017 dengan harapan dapat meletakkan pemimpin pro-Spanyol di pemerintahan Catalonia.

Partai serikat buruh dari kelompok sayap kanan memenangkan pemilihan umum itu. Tapi kelompok separatis berhasil mempertahankan kekuasan mereka di pemerintahan Catalonia.

PSOE memiliki 84 dari 350 kursi di badan legislatif Spanyol, Congress of Deputies. Jumlah tersebut masih belum cukup menempatkan PSOE menjadi partai mayoritas. Sementara partai kiri-tengah yang berkoalisi dengan partai sayap kiri yang dipimpin Podemos memiliki 67 kursi.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari PSOE berkuasa sejak Juni 2018. Ia menggantikan Mariano Rajoy yang diturunkan dalam mosi tidak percaya. Suara mosi percaya PSOE datang dari partai-partai pro-kemerdekaan di wilayah Basque dan Catalonia seperti Catalan Republic Left dan Catalan European Democratic Party, yang memiliki 17 kursi.

Pada hari Senin (11/2) lalu partai-partai pro-kemerdekaan mengancam tidak akan mendukung anggaran yang diajukan pemerintah. Kecuali jika Sachez memberikan Catalonia untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Media-media Spanyol melaporkan jika anggaran ini tidak berhasil diloloskan Sanchez akan mengadakan pemilihan umum pada pertengahan April. Dengan harapan dapat memobilisir pemilih sayap-kanan.

Koalisi partai yang berkuasa telah memperkuat sistem kesejahteraan Spanyol. Sesuatu yang dihancurkan oleh langkah penghematan yang dilakukan People's Party (PP), yang berkuasa dari tahun 2011 sampai 2018

Credit republika.co.id

12 Tokoh Separatis Catalonia Diadili, Siapa Saja Mereka?

Pemimpin separatis Catalonia di ruang sidang.[CNN]

CB, Jakarta - Setahun lalu parlemen regional Catalonia memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol menyusul referendum yang memerdekan diri dari Spanyol.
Sejak itu, politisi dan aktivis Catalan pro kemerdekaan telah ditahan dalam penahanan pra persidangan atas tuduhan pemberontakan, ketidaktaatan, dan penggelapan dana publik karena dugaan peran mereka dalam referendum dan deklarasi kemerdekaan berikutnya dari Spanyol.

Yang lainnya, seperti mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont, telah melarikan diri dari Spanyol untuk menghindari tuduhan dan melobi kemerdekaan Catalonia di Uni Eropa.

Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. REUTERS
Dua belas terdakwa diadili di hadapan Mahkamah Agung Spanyol pada hari Selasa di Madrid atas dugaan peran mereka dalam acara yang mengarah pada deklarasi Oktober 2017.
Para terdakwa menghadapi total gabungan sekitar 200 tahun penjara jika mereka diberikan hukuman maksimal.
Sebagian besar politisi yang diadili dari dua partai politik: Partai Kiri Republik Catalan (ERC) dan Partai Demokrat Katalan Eropa (PDeCAT).
Para pemimpin Majelis Nasional Catalan (ANC) dan Omnium Cultural (OC), dua organisasi masyarakat sipil pro kemerdekaan, juga akan diadili, dan berikut tokoh yang diadili, seperti dikutip dari Aljazeera, 13 Februari 2019.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras, mantan wakil presiden, adalah anggota berpangkat tertinggi dari pemerintahan Catalan sebelumnya yang diadili di hadapan Mahkamah Agung Spanyol. Dia menghadapi tuduhan pemberontakan dan penggelapan dan dituduh mendorong referendum meskipun memahami "risiko besar" kekerasan yang terkait dengan itu.
Junqueras, mantan guru sejarah, wali kota, dan anggota Parlemen Eropa, masih memimpin ERC dari penjara, memberinya pengaruh politik yang cukup besar dalam politik nasional Spanyol.
Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 25 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 12 tahun.

Joaquim Forn

Joaquim Forn, mantan menteri dalam negeri Catalan yang mengawasi pelaksanaan perintah jaksa agung di Catalonia, juga didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan.
Dakwaannya juga menyatakan bahwa dia memahami risiko kekerasan yang terkait dengan referendum tetapi memilih untuk maju terus.
Forn memiliki sejarah politik yang panjang di Barcelona, menjabat sebagai anggota dewan kota sejak 1999 dan wakil wali kota pertama dari 2011 hingga 2015.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart

Jordis bersaudara adalah pemimpin masyarakat sipil pro kemerdekaan. Sanchez dari ANC dan Cuixart dari OC. Keduanya membantu mengorganisir protes pro kemerdekaan besar pada hari-hari sebelum referendum 1 Oktober 2017, dan didakwa dengan hasutan dan pemberontakan.
Mereka pada awalnya dituduh dihasut oleh jaksa agung pada bulan September, dan hukuman penjara mereka diperintahkan pada 16 Oktober 2017 oleh hakim Spanyol Carmen Lamela.
Mereka menghadapi tuduhan mendorong kekerasan terhadap polisi nasional Spanyol selama protes, tetapi banyak media melaporkan video dari dua pria yang naik di atas mobil untuk meminta demonstran tetap damai.
Kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International, telah meminta pembebasan mereka.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 17 tahun untuk keduanya, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut delapan tahun.

Carme Forcadell

Carme Forcadell, mantan presiden parlemen Catalan, didakwa dengan pemberontakan dan dituduh memberikan suara untuk kemerdekaan sebelum deklarasi kemerdekaan.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 17 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 10 tahun.

Raul Romeva

Raul Romeva, seorang politisi Katalan, mantan MEP, ekonom dan analis, adalah kepala urusan luar negeri di bawah Puigdemont.
Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena menuduh Romeva mencoba menciptakan "struktur negara [Catalan]" yang independen dari Spanyol dan berusaha mempromosikan penerimaan negara Catalan dalam perannya dalam Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Luar Negeri.
Romeva mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa penjara "melihat persidangan sebagai kesempatan untuk menyampaikan pendapat publik dan masyarakat di Catalonia, Spanyol dan jelas di tingkat internasional."
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun untuk Romeva, sementara Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Dolors Bassa

Dolors Bassa adalah seorang pendidik dan anggota serikat pekerja yang memulai karir politiknya pada 2007. Dia terpilih sebagai anggota parlemen Catalonia pada 2015 dan menjabat sebagai penasihat tenaga kerja, urusan sosial dan keluarga di bawah Puigdemont.
Bassa didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan karena menggunakan pelayanannya untuk menanggung sebagian biaya yang berkaitan dengan referendum kemerdekaan.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut Bassa selama 11 tahun.

Carles Mundo

Carles Mundo, seorang pengacara, mantan penasihat hukum di bawah Puigdemont dan anggota ERC, dipenjara bersama dengan Junqueras pada November 2017 setelah deklarasi kemerdekaan. Dia didakwa dengan penggelapan dan membelot.
Dia dibebaskan dengan jaminan pada bulan Desember 2017 setelah memenangkan pemilihan kembali dalam pemungutan suara regional yang disebut oleh pemerintah Spanyol. Mundo membuat pengumuman mengejutkan bahwa ia akan meninggalkan politik pada Januari 2018, tak lama setelah ia dibebaskan.
Baik Kantor Jaksa Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol meminta 7 tahun untuk Mundo.

Jordi Turull

Jordi Turull, seorang pengacara dan anggota PDeCAT yang karier politiknya dimulai pada 1987, telah menjadi wakil di parlemen Catalan sejak 2004 ketika ia terpilih sebagai penasihat dan juru bicara kepresidenan oleh Puigdemont pada 2017.
Dia didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan.
Llarena menuduh Turull mendorong mobilisasi mendukung referendum dan merancang dan mengelola iklan referendum.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Josep Rull

Rull, seorang anggota PDeCAT dan anggota parlemen selama 20 tahun, adalah penasihat untuk wilayah dan keberlanjutan di bawah Puigdemont. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penggelapan.
Rull dituduh memainkan peran "signifikan" dalam gerakan kemerdekaan sejak 2015, serta menghentikan polisi nasional Spanyol dari melakukan upaya untuk menghentikan referendum kemerdekaan.
Dia telah berada dalam penahanan pra persidangan sejak Maret 2018. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 11 tahun.

Orang-orang melambaikan bendera estelada di Barcelona, Spanyol, 27 Oktober 2017. Parlemen daerah Catalonia mengeluarkan sebuah mosi untuk mendirikan sebuah Republik Catalan yang independen. AP

Meritxell Borras

Meritxell Borras adalah tokoh terkemuka dalam politik Catalan. Dia telah aktif dalam politik lokal sejak 1995 dan merupakan putri Jacint Borras, salah satu pendiri Konvergensi Demokratik Catalonia (CDC) yang pro kemerdekaan yang sekarang sudah tidak berfungsi.
CDC tengah adalah partai separatis terkemuka sampai para anggotanya memilih untuk membubarkan dan mereformasi pada tahun 2016, sebagian karena banyak skandal korupsi. Banyak mantan anggotanya bergabung dengan PDeCAT
Borras, yang adalah penasihat hubungan pemerintah dan kelembagaan di bawah Puigdemont, telah didakwa dengan ketidaktaatan dan penggelapan. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol telah meminta hukuman tujuh tahun.

Santi Vila

Santi Vila adalah anggota lama CDC dan kemudian PDeCAT. Dia adalah penasihat bisnis dan budaya pada saat referendum kemerdekaan dan telah dituduh melakukan penggelapan dan ketidaktaatan sehubungan dengan dugaan keterlibatannya.
Vila membayar uang jaminan 50.000 euro (Rp 795 juta) pada November 2017 dan mengundurkan diri dari PDeCAT pada Juni 2018. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol telah meminta hukuman tujuh tahun atas keterlibatannya dalam pro kemederdekaan Catalonia.

Credit tempo.co

Rusia Ingin Jaringan Internetnya Terpisah dari World Wide Web

CB, Jakarta - Rusia bersiap memisahkan diri dari platform internet World Wide Web setelah Majelis Rendah Parlemen meloloskan rancangan undang-undang yang menjamin keamanan internet Rusia.
Dikutip dari Russia Today, 13 Februari 2019, RUU ini akan menggantikan WWW dengan Runet, segmen internet Rusia yang dapat beroperasi secara independen dari seluruh dunia jika terjadi kerusakan global atau pemutusan internet yang disengaja.

Langkah-langkah untuk memastikan stabilitas internet termasuk penciptaan sistem DNS nasional yang menyimpan semua nama domain dan nomor IP yang sesuai.

Undang-undang itu, yang oleh beberapa media Rusia disamakan dengan "tirai besi" online meloloskan tiga bacaan pertamanya di majelis rendah dengan 450 kursi parlemen, menurut laporan Reuters.
RUU tersebut berupaya untuk merutekan lalu lintas web Rusia dan data melalui titik-titik yang dikendalikan oleh otoritas negara dan mengusulkan pembangunan DNS nasional untuk memungkinkan Internet untuk terus berfungsi bahkan jika negara itu terputus dari infrastruktur asing.

Ilustrasi wanita sedang browsing internet. Pixabay.com
Kelompok hak asasi manusia Agora mengatakan awal bulan ini bahwa undang-undang tersebut adalah salah satu dari beberapa rancangan undang-undang baru yang disusun pada bulan Desember yang berisiko mengancam kebebasan internet.
Uni Rusia Industrialis dan Pengusaha mengatakan RUU itu lebih berisiko terhadap berfungsinya segmen Internet Rusia daripada dugaan ancaman dari negara-negara asing yang ingin ditentang oleh RUU tersebut.
RUU itu juga mengusulkan pemasangan peralatan jaringan yang akan dapat mengidentifikasi sumber lalu lintas web dan juga memblokir konten yang dilarang.
Undang-undang, yang masih bisa diamandemen, tetapi diyakini akan lolos, merupakan bagian dari upaya para pejabat untuk meningkatkan "kedaulatan" Rusia atas sektor Internetnya.

Rusia melihat kembali pada tahun 2012, Presiden AS saat itu Barack Obama menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan dia untuk mengendalikan semua komunikasi di wilayah Amerika, termasuk yang penting untuk operasi normal internet.

Badan Keamanan Nasional AS pernah memadamkan internet selama tiga hari di Suriah pada November 2012, kata pengungkap fakta Edward Snowden kepada majalah Wired. Peretas NSA secara tidak sengaja 'memblokir' salah satu router inti saat mencoba memasang spyware di atasnya.
Undang-undang baru ini dirancang sebagai tanggapan terhadap strategi siber AS yang menuduh Rusia, bersama dengan Cina, Iran dan Korea Utara, menggunakan alat siber untuk merusak ekonomi dan demokrasi. Ini juga mengancam konsekuensi mengerikan bagi siapa pun yang melakukan aktivitas siber terhadap AS.
Sistem otonom akan memastikan bahwa Rusia tidak menghadapi penghentian total internet jika hubungan dengan Barat benar-benar runtuh dan AS melangkah lebih jauh dengan memotong alamat IP Rusia dari World Wide Web.

Credit tempo.co

Lakukan Kudeta, Maduro Akan Seret Guaido ke Pengadilan

CARACAS - Para pemimpin kelompok oposisi Venezuela telah bertindak melawan kepentingan rakyat dan menyebabkan kerusakan pada negara. Demikian dikatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kepada stasiun televisi Lebanon, al Mayadeen.

"Juan Guaido dan para pendukungnya cepat atau lambat akan dibawa ke pengadilan dan akan memikul tanggung jawab atas upaya untuk merebut kekuasaan," kata Maduro seperti dilansir dari TASS, Kamis (14/2/2019).

Dia menambahkan bahwa krisis di Venezuela diorganisir oleh Amerika Serikat.

"Mereka (pemimpin oposisi) adalah boneka yang melayani pemerintahan ekstremis Donald Trump yang ingin menjajah Venezuela," kata presiden berusia 56 tahun itu.

"Apa yang disebut intervensi kemanusiaan yang dibicarakan AS bertujuan menaklukkan negara kita dan merebut sumber daya alamnya," imbuhnya.

Pada 23 Januari lalu Ketua Majelis Nasional Venezuela, sebutan untuk parlemen negara itu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai penjabat presiden. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menggambarkannya sebagai upaya kudeta dan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Guaido kemudian diakui sebagai presiden sementara oleh negara-negara Grup Lima (kecuali Meksiko), serta oleh Albania, Georgia, Amerika Serikat, dan Organisasi Negara-negara Amerika. Beberapa negara Uni Eropa (UE) maju dengan dukungan untuk parlemen Venezuela dan menyatakan harapan untuk pemilihan baru guna menyelesaikan krisis.

Maduro sendiri didukung oleh Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, El Salvador, dan Turki. Sementara Belarus dan China menyerukan untuk menyelesaikan semua masalah dengan cara damai dan menentang campur tangan dari luar.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PBB menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis di negara yang kaya akan minyak itu.

Credit sindonews.com

Oposisi Coba Ambil Alih Sumber Pendapatan Terbesar Venezuela

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Bachman/File Photo)

Jakarta, CB -- Oposisi Venezuela berupaya mengambil alih sumber pendapatan terbesar negara dengan menunjuk dewan direksi baru Citgo, anak perusahaan minyak yang berbasis di Amerika Serikat, PDVSA.

"Direksi yang baru akan berisi warga Venezuela yang berkualifikasi, yang bebas korupsi, dan tak memiliki afiliasi partisan," ujar pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, Rabu (13/2).

Guaido kemudian menjelaskan bahwa ia sudah menunjuk enam orang untuk mengisi posisi puncak direksi Citgo. Namun, ia tak mengelaborasi lebih lanjut mengenai nasib anggota direksi sebelumnya.

"Dengan keputusan ini, kami hanya ingin melindungi aset kita. Kami menghindari kehancuran dan kerugian bisnis," tutur Guaido sebagaimana dikutip AFP.

Ekspor minyak menyumbang 96 persen pendapatan Venezuela dengan pelanggan terbesar AS, yang membeli setengah juta barel setiap harinya.

Sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi menyeluruh atas PDVSA sebagai cara untuk membendung aliran dana bagi Presiden Nicolas Maduro yang didesak rakyat untuk mundur sejak Januari lalu.

Selain untuk menekan Maduro, AS menjatuhkan sanksi ini sebagai bentuk dukungan mereka bagi Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada 21 Januari lalu, saat demonstrasi anti-Maduro besar-besaran meluas di Venezuela.

Rakyat mengaku muak dengan Maduro karena korup dan tak berhasil membawa Venezuela keluar dari keterpurukan.

Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Credit cnnindonesia.com

Bantuan AS Diblokade, Trump Sebut Maduro Buat Kesalahan Buruk

Presiden Donald Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro membuat kesalahan buruk dengan memblokade bantuan Amerika Serikat ke Venezuela. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro membuat kesalahan buruk dengan memblokade bantuan Amerika Serikat ke Venezuela.

"Saya pikir dia membuat kesalahan yang buruk dengan tak mengizinkan (bantuan). Kami mencoba memberikan makanan ke orang yang kelaparan. Ada orang kelaparan di Venezuela," ujar Trump, Rabu (13/2).

Sebagaimana dilansir AFP, hingga kini bantuan yang dikirim AS melalui Kolombia masih menumpuk terbengkalai karena Maduro menutup perbatasan.

Maduro menolak bantuan kemanusiaan dari AS. Menurutnya, bantuan itu hanya "pertunjukan politik" dan merupakan dalih untuk menginvasi.

Namun, rakyat Venezuela sendiri kini sedang menderita. Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Pemimpin oposisi mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, memperkirakan ada ratusan ribu warga yang kini kelaparan.

"Ada hampir 300 ribu warga Venezuela akan meninggal jika bantuan tidak masuk. Ada sekitar dua juta orang dalam risiko kesehatan," tuturnya.

Ia pun berjanji akan membawa masuk bantuan internasional ke Venezuela paling lambat pada 23 Februari.

Sebelumnya, Guaido juga sudah mengumumkan pusat penampungan bantuan baru setelah Maduro memblokade perbatasan negaranya.

Duta Besar Guaido untuk Brasil, Maria Teresa Belandria, mengatakan bahwa pusat bantuan itu akan dibangun di Roraima, di dekat perbatasan tenggara Venezuela.

Namun, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengumumkan bahwa angkatan bersenjata akan dikerahkan "untuk menunjukkan kehadiran di sepanjang perbatasan."

Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.

Credit cnnindonesia.com

Chili: Maduro akan Lengser Dalam Beberapa Hari ke Depan

SANTIAGO - Presiden Chili, Sebastian Pinera berspekulasi bahwa mitranya dari Venezuela, Nicolas Maduro, akan digulingkan atau akan mundur dari jabatannya dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Dalam beberapa hari, kediktatoran Maduro akan lenyap. Rakyat Venezuela telah membuka pintu menuju kebebasan dan demokrasi, dengan keberanian dan kebahagiaan," kata Pinera dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.

"Sekarang mereka harus bergerak maju menuju negara yang bebas dan makmur yang hidup dalam damai. Semua negara demokrasi di seluruh dunia berbagi kebahagiaan ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (14/2).

Sebelum Pinera, pada awal Februari, Presiden Kolombia, Ivan Duque menyuarakan keyakinan bahwa Maduro, yang telah lama berselisih dengannya, akan segera dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Venezuela, Elliott Abrams menyarankan bahwa Maduro harus meninggalkan negara itu, dan teman-temannya seperti Kuba atau Rusia akan dengan senang hati menerima dia.

Credit sindonews.com

Siap Fasilitator Dialog Venezuela, Rusia Ingatkan AS Tidak Ikut Campur

MOSKOW - Rusia mengatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dimulainya dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi. Rusia pun memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak campur tangan dalam urusan internal Caracas.

"Kami telah mempertahankan kontak yang sangat penting dengan pemerintah negara ini dan siap untuk menyediakan layanan yang baik untuk memfasilitasi proses menemukan jalan keluar dari situasi ini," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, seperti disitir Reuters dari kantor berita TASS, Rabu (13/2/2019).

Dia juga mengatakan Rusia telah membuat beberapa proposal ke Venezuela untuk menyelesaikan krisisnya tetapi tidak memberikan rincian.

Pada hari Selasa, para pendukung oposisi kembali ke jalan-jalan nasional untuk menjaga tekanan kepada Maduro dan menuntut agar ia mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela, di mana kekurangan makanan dan obat-obatan banyak terjadi.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam panggilan telepon pada Selasa malam bahwa Washington tidak melakukan intervensi, termasuk militer, dalam urusan internal Venezuela.

Lavrov juga mengatakan Rusia siap untuk konsultasi mengenai situasi di Venezuela sesuai dengan piagam PBB.

Di PBB, AS mendorong Dewan Keamanan untuk secara resmi menyerukan pemilihan presiden yang bebas, adil dan kredibel di Venezuela dengan pengamat internasional, kata para diplomat pada hari Sabtu, sebuah langkah yang mendorong Rusia untuk mengusulkan rancangan resolusi saingan.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menggambarkan rancangan resolusi AS "sama sekali tidak seimbang." Ketika ditanya apakah ia akan menempatkan rancangan resolusi Rusia untuk pemungutan suara, ia berkata: "Kami baru saja membahasnya."

Juga tidak jelas apakah atau kapan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB dapat diberikan suara. Resolusi dewan membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China untuk disahkan.

Credit sindonews.com

Prancis: Rencana Penarikan Pasukan dari Suriah Sedang Dibahas

MOSKOW - Duta Besar Prancis untuk Rusia, Sylvie Bermann mengatakan, pembahasan mengenai kemungkinan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan dari Suriah saat ini sedang berlangsung di Paris.

"Potensi penarikan pasukan Prancis dari Suriah saat ini sedang dibahas. Masalah ini sedang dibahas," kata Bermann dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (12/2).

Dia menuturkan, pembahasan mengenai penarikan pasukan ini muncul tidak lama setelah Presiden AS, Donald Trump mengumumkan akan menarik pasukan pada Desember lalu. Di mana, menurut Bermann keputusan ini benar-benar mengejutkan Paris.

"Ya, seperti semua orang, kami terkejut ketika AS mengatakan telah menarik tentaranya dari Suriah. Sejak saat itu, kami telah melakukan kontak terus-menerus dengan kepemimpinan AS, tetapi Prancis juga telah memikul tanggung jawab tertentu sebagai bagian dari koalisi," ucapnya.

"Apa yang kami temukan agak meyakinkan adalah bahwa ini adalah tentang penarikan pasukan secara bertahap dan terencana," sambung diplomat senior Prancis tersebut.

Sebelumnya, pada Januari, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan bahwa Prancis akan terus terlibat secara militer di Timur Tengah dalam koalisi internasional sepanjang 2019. Sebab menurutnya, pertempuran melawan ISIS belum berakhir.

Pernyataan itu muncul setelah serangan bom bunuh diri yang diklaim oleh militan ISIS yang menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk dua anggota pasukan AS.

Credit sindonews.com

Pejabat Palestina: Konferensi Polandia Konspirasi AS-Israel

Israel-Amerika

Eropa menawarkan partisipasi terbatas di Polandia.

CB, WARSAWA -- Pemerintah Donald Trump menggelar pertemuan membahas Timur Tengah di Warsawa, Polandia pada pekan ini. Aljazirah melaporkan Rusia sebagai sekutu Iran menolak datang ke pertemuan yang membahas Timur Tengah itu.

Pada Senin (11/2) Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengaku juga tidak akan datang dalam pertemuan itu. Sementara itu pejabat Palestina menyebut pertemuan ini hanya sebagai konferensi AS-Israel. "Konspirasi yang bertujuan untuk menghilangkan Palestina," kata pejabat Palestina.

Polandia pun kabarnya sudah menolak untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan menyebarkan propaganda anti-Iran tersebut. Karena mereka tetap ingin mempertahankan dukung kepada perjanjian nuklir Iran 2015.

"(Tapi) Polandia sudah kehilangan kendali atas pesan umum konferensi ini yang diambil alih AS, Israel dan Arab Saudi," kata mantan duta besar Polandia untuk Afghanistan Piotr Lukasiewicz.

Eropa hanya menawarkan kepersetaan terbatasan. Keengganan negara-negara besar Eropa ini menandakan kemarahan mereka atas kebijakan unilateral AS di Iran dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan meninggalkan pertemuan Warsawa lebih awal karena ada urusan British Exit (Brexit). Sementara Prancis hanya mengirimkan pegawai sipil mereka dan Jerman mengirimkan menteri luar negeri junior. Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini akan memboikot pertemuan tersebut.

Awalnya, dalam pertemuan ini AS ingin menekan negara-negara Uni Eropa untuk bersedia mengadopsi kebijakan yang lebih agresif terhadap Iran. Namun sepertinya hal itu tak akan terwujud.

Diplomat-diplomat Eropa yakin AS tetap tak akan menurunkan retorika anti-Iran mereka. Sejauh ini, Uni Eropa sangat mendukung perjanjian anti nuklir Iran yang disepakati pada 2015. Walaupun mereka juga mengkritik program pengembangan rudal balistik Iran.

"Kami tidak akan memberikan keringanan atau pengecualian atas sanksi kami terhadap rezim Iran di masa depan, entah itu sanksi minyak atau yang lainnya," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, seperti dilansir di the Guardian, Rabu (13/2).

Kehadiran negara-negara Teluk Arab dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Polandia menekankan permusuhan mereka terhadap Iran.

Salah satu diplomat mengatakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama antara negara-negara Arab dengan Israel sejak konferensi perdamaian Madrid tahun 1991.

Selain Lebanon dan Turki, negara Arab yang tidak akan menghadiri pertemuan tersebut yakni Qatar dan Turki.

Credit republika.co.id

Di Rusia, 12 Faksi Palestina Tolak Rencana AS

Perdamaian Israel-Palestina

Dua belas faksi Palestina menggelar diskusi selama tiga hari di Moskow.

CB, MOSKOW -- Para pemimpin 12 faksi politik Palestina melakukan pembicaraan di Rusia. Pada kesempatan tersebut mereka menyampaikan penolakannya terhadap rencana perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan istilah "Deal of the Century".

Para pemimpin dari 12 faksi politik Palestina itu melakukan diskusi selama tiga hari di Moskow. Perwakilan Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan, semua perwakilan menyatakan kepada bahwa Palestina menolak Deal of the Century.

Menurut dia, Deal of the Century adalah sebuah jebakan AS. "Jika skenario itu dilakukan, bahkan langit di atas Palestina akan ditempati," ujar al-Ahmad dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Moskow pada Rabu (13/2), dikutip laman Anadolu Agency.

"Rencana AS menyerukan negara Palestina di Jalur Gaza dan di beberapa bagian Semenanjung Sinai (di Mesir), tapi tanpa perbatasan dengan negara lain selain Israel," kata dia menambahkan.

Dengan wilayah yang diblokade seluruhnya oleh Israel, al-Ahmad menilai nantinya Palestina tidak akan bisa mandiri. Tanpa bandara dan diblokir dari semua sisi oleh Israel, hal ini akan membangun sebuah ghetto (kamp konsentrasi) Palestina.

Di sisi lain, al-Ahmad meyakini Deal of the Century tidak lagi menyematkan tentang status Yerusalem yang telah diakui sebagai ibu kota Israel oleh AS. Padahal Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depannya.

Anggota terkemuka Hamas Mousa Abu Marzouk juga menyatakan penolakannya terhadap Deal of the Century. "Kami tidak bisa membiarkan Jalur Gaza terisolasi. Kami menolak solusi Amerika untuk masalah ini, yang mereka sebut sebagai Deal of the Century," katanya.

Sementara pembicaraan antarfaksi Palestina di sana berakhir tanpa adanya penandatangan kesepakatan. Para perwakilan menutup konferensi pers dengan seruan mendesak rekonsiliasi nasional. Sebab hanya Palestina yang bersatu yang dapat menentang konspirasi AS-Israel tersebut.

AS diketahui telah menyiapkan kerangka perdamaian baru untuk Palestina dan Israel yang dikenal dengan Deal of the Century. AS disebut akan memperkenalkan kerangka perdamaian itu tahun ini.

Namun Palestina telah menyangsikan kerangka tersebut. Sebab AS disebut tak lagi mencantumkan masalah Yerusalem dan status pengungsi Palestina di dalamnya.

Credit republika.co.id

Raja Salman Tegaskan Dukungannya untuk Negara Palestina

JEDDAH - Raja Salman mengatakan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa Arab Saudi berkomitmen pada negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya. Hal itu dikatakan Raja Salman sebelum konferensi tentang perdamaian dan keamanan Timur Tengah yang digagas oleh Amerika Serikat (AS).

"Arab Saudi secara permanen berpihak pada Palestina dan hak rakyatnya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya," kutip Al Jazeera dari Saudi Press Agency, Rabu (13/2/2019).

Pernyataan itu muncul saat AS diperkirakan akan menawarkan petunjuk proposal untuk perdamaian antara Israel dan Palestina pada sebuah konferensi di Ibu Kota Polandia, Warsawa.

Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, Abbas memberi tahu Raja Saudi tentang perkembangan terakhir di wilayah Palestina

"Abbas dan Raja Saudi membahas proses politik sehubungan dengan berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina, tanah, dan situs-situs suci, serta upaya untuk melewati disebut 'kesepakatan abad ini'," tulis Wafa.

Sementara itu, Harian Israel Haaretz melaporkan, kepala intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj bertemu para pejabat Saudi untuk membahas rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan AS dan konsekuensinya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Otoritas Palestina bekerja untuk memastikan bahwa negara-negara Arab dan Islam tidak akan mendukung kesepakatan itu.

Pemerintahan Trump menghadapi tugas yang sulit dalam menjual kesepakatan apa pun kepada Otoritas Palestina, yang tetap marah atas keputusannya mengakui Yerusalem - yang diklaim oleh kedua bangsa - sebagai Ibu Kota Israel pada 2017.

Pemerintah Palestina - yang menyebut konferensi Warsawa sebagai "konspirasi Amerika" - telah menolak pembicaraan dengan AS hingga memulai apa yang disebutnya kebijakan yang lebih seimbang.

Credit sindonews.com

Menlu Belum Bisa Pastikan Kunjungan Putra Mahkota Saudi

Mohammed bin Salman (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan belum bisa memastikan kunjungan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Namun, ia mengaku telah membicarakan rencana kunjungan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi itu ke Indonesia dengan Duta Besar Saudi Esam A. Abid Althagafi.

"Memang ada rencana (kunjungan). Tapi kita sedang terus komunikasi. Jadi pada titik ini saya belum bisa mengonfirmasikan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2).

Meskipun demikian, Retno mengaku tetap berkomunikasi dengan pihak Saudi untuk memastikan kunjungan MbS tersebut. Retno menyatakan belum bisa memberikan konfirmasi terkait kedatangan penerus takhta kerajaan Saudi itu.

"Komunikasi ada. Tetapi kita belum waktunya untuk menyampaikan konfirmasi," ujarnya.

Sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyatakan MbS akan mengunjungi Indonesia pekan depan. Meski begitu, Agus enggan menjelaskan agenda detil MbS selama berada di Jakarta nanti.

"Iya (minggu depan)," ucap Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.commelalui pesan instan pada Rabu (13/2).

Agus tak menyebutkan berapa lama penerus takhta kerajaan Saudi itu akan melawat ke Indonesia.

"Untuk agenda detilnya bisa cek Kementerian Luar Negeri RI," kata Agus.

Sejumlah media asing memberitakan Pangeran Mohammed akan melakukan lawatan ke sejumlah negara di Asia seperti India, Pakistan, China Malaysia, hingga Indonesia mulai pekan ini.

Agenda utama kunjungan itu dilaporkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi Saudi dengan negara-negara sahabat di Asia. Kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama dilakukan Pangeran Mohammed ke Asia Tenggara.

Di sisi lain, Pangeran Mohammed disebut-sebut bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan, Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 lalu.

Khashoggi merupakan wartawan pengkritik Pangeran Mohammed dan Raja Salman, yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) menyimpulkan Pangeran Mohammed yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Dia juga disebut pernah berniat menembak mati Khashoggi jauh sebelum peristiwa itu terjadi.

Meski sempat membantah, Saudi akhirnya mengaku bahwa koresponden surat kabar The Washington Post itu tewas di dalam konsulatnya di Istanbul.

Saudi juga mengaku jasad Khashoggi telah dimusnahkan. Meski begitu, mereka berkeras membantah kerajaan terlibat konspirasi pembunuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

Putra Mahkota Arab Saudi kunjungi Indonesia pertengahan Februari

Arsip Foto - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool/Fi)

Jakarta (CB) - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada pertengahan atau pekan ketiga Februari 2019 dalam rangkaian lawatannya ke beberapa negara.

Sumber diplomatik Antara di Jakarta, Rabu, mengonfirmasi rencana kunjungan tersebut dan menyebut bahwa Pangeran Mohammed diperkirakan tiba di Indonesia pada 19 Februari 2019.

Dalam kunjungan itu, Putra Mahkota Arab Saudi akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang. Setelah itu, Mohammed akan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman diperkirakan akan mengumumkan investasi di sektor energi dan infrastruktur saat melakukan kunjungan ke India dan Pakistan dalam beberapa hari ke depan.

Pangeran Mohammed diperkirakan akan mengumumkan langkah itu sebagai bagian dari upayanya untuk menggenjot perekonomian Arab Saudi selain mengekspor minyak.

Selain India dan Pakistan, Pangeran Mohammed juga dijadwalkan mengunjungi China, Malaysia dan Indonesia dalam lawatan yang akan menjadi kunjungan pertamanya ke kawasan.

Tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Mohammed di sela-sela kunjungan mereka menghadiri KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, November 2018.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara itu, salah satunya, membicarakan pembangunan kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Arab Saudi menanamkan modal senilai Rp86 triliun atau 6 miliar dolar AS pada pembangunan kilang itu.

Selain upaya percepatan pembangunan kilang minyak di Cilacap, Putra Mahkota Arab Saudi juga meminta kerja sama terkait proyek itu, yakni pemberian pelatihan tenaga kerja dan pertukaran teknologi.

Credit antaranews.com

KPU Thailand Ingin Bubarkan Partai Pengusung Kakak Raja

Anggota Kerajaan Thailand, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi. (AFP Photo/Mike Clarke)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan bakal mencari cara untuk membubarkan Partai Thai Raksa Chart yang sempat mengusung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi (67) sebagai calon perdana menteri. Menurut mereka, partai itu melanggar undang-undang karena mencalonkan keluarga kerajaan.

"Maka dari itu, kami sepakat akan mendaftarkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan monarki konstitusional," demikian pernyataan KPU Thailand, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2).

Partai Thai Raksa Chart membantah mereka melanggar aturan pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bakal memutuskan hal itu pada Kamis (14/2) besok.

Partai Thai Raksa Chart dibentuk oleh para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Mereka melakukan itu sebagai upaya berjaga-jaga jika partai utama mereka, Pheu Thai, dibubarkan oleh pemerintah militer sebelum pemilihan umum.

Pada Senin (11/2) lalu, KPU Thailand memutuskan mencoret Putri Ubolratana dari daftar bakal calon perdana menteri. Keputusan ini mengakhiri polemik yang menghangat di Negeri Gajah Putih soal keterlibatan keluarga kerajaan dalam politik.

Partai Thai Raksa Chart mengusung Ubolratana untuk bersaing dengan petahana yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata, Prayut Chan o Cha. Pemilihan umum di Negeri Gajah Putih dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret mendatang.

Pemilu ini adalah janji angkatan bersenjata Thailand, setelah melakukan kudeta pada 2014 silam. Pencalonan Ubolratana sempat menuai perdebatan karena sebagai keluarga kerajaan mereka terikat etika yaitu dilarang berpolitik praktis. Di sisi lain, aturan undang-undang menyatakan melarang menghina, mengancam, atau mencemooh keluarga kerajaan. Apalagi, Thailand sudah menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional sejak 1932.

Raja Maha Vajiralongkorn juga menyatakan keberatan atas pencalonan sang kakak sebagai perdana menteri.

Credit cnnindonesia.com

Komisi HAM ASEAN kecam penangkapan Maria Ressa

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum ditemui usai menjadi panelis diskusi di Jakarta, Rabu (23/1/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) mengecam penangkapan jurnalis dan Pemimpin Redaksi Rappler Maria Ressa di Filipina.

Kecaman itu disampaikan Wakil Indonesia di Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum yang menyatakan ketidaksetujuan dan keprihatinan atas penangkapan Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah Filipina.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN yang menjamin kebebasan bependapat dan berekspresi," ujar Yuyun Wahyuningrum saat dihubungi ANTARA News di Jakarta, Rabu malam.

Pasal 23, lanjut Wahyuningrum berbunyi: Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

"Filipina adalah salah satu yang menandatangani Deklarasi HAM ASEAN. Saat itu, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III menandatangani deklarasi tersebut," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Yuyun, penangkapan Maria Ressa melanggar komitmen yang disepakati sendiri oleh Filipina.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah Filipina, ditangkap di kantor pusatnya di Manila, Rabu sore waktu setempat.

Ressa ditangkap dengan tuduhan melakukan cyber-libel atau fitnah-siber terkait pemberitaan seorang pebisnis yang diduga memiliki koneksi dengan mantan hakim.

Tuduhan itu, menurut Ressa, sebenarnya adalah usaha pemerintah Rodrigo Duterte untuk membungkam media.

Fitnah-siber menjadi yang terbaru dari serangkaian tuduhan beragam yang ditujukan kepada jurnalis senior Filipina itu.

Credit antaranews.com

Dituduh Memfitnah, Aparat Filipina Tangkap Bos Rappler

Editor in Chief Rappler, Maria Ressa. (REUTERS/Eloisa Lopez)

Jakarta, CB -- Sejumlah anggota Biro Investigasi Filipina menangkap jurnalis sekaligus kepala kantor berita Rappler, Maria Ressa. Dia ditetapkan sebagai tersangka delik fitnah digital, tetapi di mata kalangan pegiat hak asasi dan sejawat pewarta hal itu dianggap sebagai bentuk persekusi yang dilakukan pemerintah.

Seperti dilansir AFP, Rabu (13/2), aparat menangkap Ressa di kantornya di Ibu Kota Manila. Ini adalah perkara baru yang disangkakan kepadanya, setelah dugaan penggelapan pajak.

"Dia ditangkap dan dibacakan hak-haknya. Saya janji akan mengajukan pembebasan dengan jaminan malam ini juga," kata sesama pendiri Rappler, Beth Frondoso.

Ressa dibawa pergi dari kantornya dengan pengawalan ketat aparat Filipina, dan juga menjadi sorotan media massa setempat. Perempuan yang masuk dalam daftar orang-orang berpengaruh pada 2018 versi majalah Time itu tidak memberikan pernyataan apapun.

Terkait penangkapan itu, Persatuan Wartawan Filipina menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Mereka menyebut pemerintah hanya mencari-cari alasan untuk membungkam media massa.

"Penahanan Ressa adalah bentuk manipulasi delik fitnah digital dan jelas merupakan aksi persekusi yang tidak tahu malu yang dilakukan oleh pemerintah yang bermental perundung. Sekarang mereka menggunakan cara-cara konyol untuk membungkam media massa," demikian pernyataan Persatuan Wartawan Filipina.

Aparat menyatakan kasus ini bermula dari berita yang terbit di Rappler, yang ditulis mantan jurnalis mereka, Reynaldo Santos, Jr., tujuh tahun lalu. Saat itu, Santos mengulas soal dugaan hubungan antara seorang pengusaha dan hakim Filipina yang diduga melanggar hukum.

Pada 2017 lalu, sang pengusaha keberatan dengan artikel itu tetapi ditolak oleh penyelidik. Namun, kasus itu ternyata diserahkan kepada kejaksaan Filipina.

Duterte selama ini menekan sejumlah kantor berita yang keras mengkritiknya. Seperti ABS-CBN, Daily Inquirer, dan Rappler.

Cara Duterte membuat gentar media massa adalah dengan mengancam bakal memperkarakan pemiliknya dengan tuduhan menggelapkan pajak, atau menolak perpanjangan izin terbit dan siar. Ressa dan Rappler adalah salah satu media yang keras mengkritik kebijakan perang narkoba Duterte, yang sudah menelan ribuan nyawa.

Sejumlah pengkritik Duterte kini dipenjara, termasuk Senator Leila de Lima. Lima dibui karena kasus narkoba, tetapi dia membantahnya dan menyatakan perkara itu direkayasa.

Pemerintah Filipina menuding Rappler Holdings Corp., Ressa, dan akuntan mereka tidak membayar pajak saham pada 2015 sebesar US$3 juta. Sistem hukum di negara itu dikenal bobrok dan lamban, bahkan perkara kecil saja butuh waktu bertahun-tahun untuk disidangkan.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 13 Februari 2019

Dalam 6 Minggu, Inggris Terancam Krisis Pangan Jika Brexit Gagal

Ian Wright, kepala eksekutif Federasi Makanan dan Minuman, memperingatkan perusahaan menghadapi 'kepunahan' jika Brexit gagal.[Mirror/Manchester Evening News WS]

CB, Jakarta - Inggris terancam krisis pangan jika Brexit gagal mencapai kesepakatan. Sedikitnya seperempat perusahaan makanan terancam tutup hanya enam minggu setelah Brexit gagal sepakat, ungkap seorang kepala industri makanan.
Dikutip dari Mirror.co.uk, 13 Februari 2019, Federasi Makanan dan Minuman Inggris memperingatkan ancaman krisis pangan terburuk sejak 1939.
Prospek Brexit tanpa kesepakatan telah meningkat karena pembicaraan tetap menemui jalan buntu menjelang 45 hari sebelum Inggris meninggalkan Uni Eropa.

"Fakta sederhananya adalah ini adalah ancaman terbesar yang dihadapi para anggota dan bisnis kami sejak 1939," kata Ian Wright, kepala eksekutif Federasi Makanan dan Minuman Inggris."Banyak bisnis terancam punah."
"Tidak ada kesepakatan, Brexit akan menimbulkan keprihatinan besar bagi satu dari 10 bisnis kami."
Wright memperingatkan pemeriksaan tambahan dapat menciptakan kekacauan untuk truk di pelabuhan seperti Dover dan otoritas tidak dapat mengatasinya.
"Seperti satu dari empat pengekspor makanan, dihadapkan dengan gangguan yang pemerintah harapkan akan terjadi di pelabuhan, diprediksi dapat gulung tikar dalam waktu enam minggu," katanya."...dan kurasa orang tidak menganggap ancaman ini cukup serius."
"Ini benar-benar menakutkan dan saya tidak berpikir perencanaan apa pun dapat membuat kita siap untuk ini," tambahnya.

Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara selama debat tentang Brexit-nya.

Peringatan itu datang ketika Theresa May memohon anggota parlemen untuk menyetujui proposal Brexit untuk terakhir kali sebelum 29 Maret.

Pertikaian di menit terakhir semacam itu akan memaksa anggota parlemen Partai Buruh yang goyah untuk membuat pilihan antara kesepakatan May atau Brexit tanpa kesepakatan sama sekali. Dengan 45 hari tersisa, May diperkirakan akan memohon lebih banyak waktu.
Perdana Menteri akan menjelaskan negosiasi antara Uni Eropa dan Irlandia mengenai klausul "backstop", yang bisa menjebak Inggris dalam aturan bea cukai UE, untuk menjaga perbatasan Irlandia dengan Inggris tetap terbuka setelah Brexit.

Credit tempo.co